Manajemen Kas

2) Bank Transfer
Gambar 4.61 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Bank Transfer

CM.1.2.2 Bank Transfer

Third Party CM.1.6.8 CM.1.6.4 CM.1.1.4.2.2
CM.1.6.7 CM.1.6.3 CM.1.1.6.2.6
CM.1.2.1 PM CM.1.2.3 CM.1.6.6 CM.1.6.2 CM.1.7.2.3
CM.1.6.5 CM.1.6.1

CM.1.2.2.3 CM.1.2.2.1
Generate Bank Fund Transfer Inflow

Statement CM.1.2.2.2
Fund Transfer Outflow
N

CM.1.2.2.4 Bank N Revenue?
Upload Bank Statement Valid Y

Transfer?

Cash CM.1.2.2.5 Y N
requirement Run Cash Requirement
Y CM.1.2.2.6 Y
report? Report Automatic

N Y Run Bank Transfer CM.1.2.2.8
Transfer? Approve Bank Transfer

Automatic Transfer Transaction

N
CM.1.2.2.7

Generate Manual Bank
Transfer

CM.1.6.8 CM.1.3.5
CM.1.2.3 GR CM.1.6.7 CM.1.7.2

CM.1.6.6 CM.1.3.1.2.5

3) Bank Reconciliation
Gambar 4.62 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Bank Reconciliation

CM.1.2.3 Bank Reconciliation

CM.1.2.2

CM.1.2.3.1 CM.1.2.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

CM.1.2.3.3 Manual Y
Manual Reconciliation CM.1.2.4
Y

Reconciliation

N

CM.1.2.2.3

Page 218

4) Daily Closing
Gambar 4.63 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Daily Closing

CM.1.2.4 Daily Closing

CM.1.2.3

CM.1.2.4.1 CM.1.2.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.2.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.2.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

f. Future Business Process for Management of Other Government Account
Termasuk dalam kelompok Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) adalah rekening-rekening
sebagai berikut:
1) RPL SDA Migas
2) RPL SDA Non Migas, yang mencakup:
a) Rekening Panas Bumi
b) Rekening Pertambangan dan Perikanan
3) Rekening Dana Investasi
4) Rekening Pembangunan Daerah
5) Rekening Pada Bank Umum penampung pengembalian dana bergulir/KUT/dsb
6) Rekening SAL
7) Rekening Dana Talangan/ Bailout Account (500.000001), termasuk rekening Sub BUN
Dana Talangan Reksus sebagai berikut:
a) 561.000001 untuk loan IBRD
b) 561.000002 untuk loan ADB
c) 561.000003 untuk loan JBIC
d) 561.000005 untuk loan lainnya
8) Rekening investasi/ dealing account

Page 219

Gambar 4.64 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya

CM.1.6. Management of Other Government Account

Banking

CM.1.6.1 CM.1.6.2 CM.1.6.3 CM.1.6.4 CM.1.6.5 CM.1.6.6 CM.1.6.7 CM.1.6.8
Management of Management of Management of RDI Management of RPD Management of Loan Management of SAL Management of Management of
Other Government Other Government Repayment Account Bailout Account Investment/Dealing
Account for Oil and Account for Non Oil Account Account Account
for rollover fund/ Account
Gas and Gas KUT/others

CM.1.2.2

Penjelasan mengenai proses bisnis pengelolaan rekening pemerintah lainnya adalah sebagai
berikut:

1) Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam Migas
RPL SDA Migas merupakan rekening pada Bank Indonesia dengan nomor rekening
600.000411 atas nama Depkeu k/hasil minyak perjanjian karya prod.sharing. Rekening
ini merupakan rekening dengan mata uang USD, sehingga perlu diperhatikan pula
terkait dengan pencatatan transaksi mata uang asing. Hal lain yang perlu mendapatkan
perhatian adalah terdapatnya hak pihak ketiga (sebagai hutang pemerintah) di dalam
RPL SDA Migas yang harus dibayarkan kembali dan bersifat non budgetary.
Terkait dengan rencana implementasi SPAN, berikut adalah gambar alur Pengelolaan
RPL SDA Migas melalui berbagai modul dalam SPAN.
Gambar 4.65 Alur pengelolaan RPL SDA Migas dalam SPAN

Alur Pengelolaan RPL SDA Migas

Reklasifikasi (9)

Hutang Kepada Pendapatan migas Reklasifikasi (6) Pendapatan PBB
Pihak Ketiga yang ditangguhkan Migas
Pendapatan PNBP
Migas

Payment Management KKKS (pihak ketiga) Government Receipt

Fund deposit Revenue data
(3)
Refund (8)
(1)

Payment Bank statement (2)
(7)

Bank transfer (4)

Bank Indonesia Cash Management

RPL Migas Kas RKUN
Kas RPL
Fund transfer (5)

Bank Indonesia
RKUN

Page 220

2) Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam Non Migas
RPL SDA Non Migas terdapat pada Bank Indonesia (IDR) dan terbagi ke dalam dua
macam rekening yaitu:
penerimaan panas bumi.
a) Rekening 508.000084 untuk Penampungan sementara
b) Rekening 508.000071 untuk Penerimaan bidang pertambangan dan perikanan

Berikut adalah gambar alur Pengelolaan RPL SDA Non Migas melalui berbagai modul
dalam SPAN:

Gambar 4.66 Alur pengelolaan RPL SDA Non Migas dalam SPAN

Alur Pengelolaan RPL SDA Non Migas

Reklasifikasi (9)

Hutang Kepada Pendapatan non Reklasifikasi (6) Pendapatan Pertambangan
Pihak Ketiga migas yang Panas Bumi
ditangguhkan Pendapatan Pertambangan
Payment Management Pendapatan Iuran Tetap
Pendapatan Royalti

pihakFund dkepeotsiitga Refund (8) Government Receipt

(1) Revenue data
(3)

Payment (7) Bank statement (2)
Bank transfer (4)

Bank Indonesia Cash Management
RPL Non Migas
Kas RKUN
Fund transfer (5) Kas RPL

Bank Indonesia
RKUN

3) Rekening Dana Investasi

Rekening Dana Investasi merupakan rekening pada Bank Indonesia yang dibentuk oleh
Pemerintah melalui Dewan Moneter. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan

Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971. Keputusan Dewan

Moneter ini mengatur mengenai pembentukan “rekening antara” untuk menampung

pinjaman luar di dana
negeri yang sekaligus dalamnya juga ditetapkan penggunaan yang

ditampung dalam rekening tersebut.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia yang
digunakan hanya untuk menerima penerimaan kembali penerusan pinjaman. Rekening

tersebut adalah sebagai berikut:

a) 513000000 : Dana Investasi (IDR)

b) 607000111 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri YEN

c) 607000311 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri AUD

Page 221

d) 607000411 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri USD
e) 607000511 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri GBP
f) 607000990 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri SDR
g) 607000991 : RDI k/ Pen. Pengembalian Pinjaman Luar Negeri EUR

Berikut adalah gambar alur Pengelolaan RDI melalui berbagai modul dalam SPAN:
Gambar 4.67 Alur pengelolaan RDI dalam SPAN

Alur Pengelolaan RDI

Penerimaan Reklasifikasi (6) -Penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pengembalian pinjaman

pinjaman RDI -Pendapatan Bunga Pinjaman
-Pendapatan Denda

Debitur Government Receipt

Fund deposit Revenue data
(1) (3)

Bank transfer (4)
Bank statement (2)

Bank Indonesia Cash Management
RDI
Kas RKUN
Fund transfer (5) Kas RDI

Bank Indonesia
RKUN

4) Rekening Pembangunan Daerah
Rekening Pembangunan Daerah (RPD) merupakan rekening “sementara” pada Bank
Indonesia dengan nomor rekening 519.000102 yang digunakan untuk menampung
penerimaan pengembalian dana penerusan pinjaman dari Pemerintah Daerah.
Berikut adalah gambar alur Pengelolaan RPD melalui berbagai modul dalam SPAN:
Gambar 4.68 Alur pengelolaan RPD dalam SPAN

Alur Pengelolaan RPD

-Penerimaan cicilan

Penerimaan pengembalian pinjaman
pengembalian penerusan
pinjaman RPD -Pendapatan Bunga Pinjaman

Reklasifikasi (6)

-Pendapatan Denda

Debitur Government Receipt

Fund deposit Revenue data
(1) (3)

Bank transfer (4)
Bank statement (2)

Bank Indonesia Kas RKUN Cash Management
RPD Kas RPD

Fund transfer (5)

Bank Indonesia
RKUN

Page 222

5) Rekening Pemerintah Lainnya Pada Bank Umum
Rekening pada bank umum ini merupakan rekening atas nama Menteri Keuangan
masing-masing mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda pada saat pembukaannya.
Saat ini, rekening-rekening tersebut dikelola sebagai rekening penampung penerimaan
dana pengembalian kembali penerusan pinjaman yang menjadi kebijakan pemerintah di
masa lalu. Gambar pengelolaan RPL pada bank umum tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 4.69 Alur pengelolaan RPL pada Bank Umum dalam SPAN

Alur Pengelolaan RPL pada Bank Umum

Debitur Government Receipt
Fund deposit Revenue data
(3)
(1)
Bank statement (2)
Bank Umum
Fund transfer (5) Bank transfer (4)
Cash Management

Bank Indonesia
RKUN

6) Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Rekening SAL merupakan rekening pada Bank Indonesia dengan nomor nomor
500.000002 dengan nama “Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan
untuk menampung dana Saldo Anggaran Lebih”. Dalam hal terdapat Saldo Anggaran
Lebih, akan dipindahbukukan sejumlah SAL tersebut dari RKUN ke dalam Rekening
SAL.

7) Rekening Dana Talangan (Bailout Account)
Rekening Dana Talangan merupakan rekening yang akan digunakan bilamana saldo
rekening khusus tidak cukup. Dalam keadaan demikan, sistem pada Bank Indonesia
akan mengalihkan pembebanan tersebut ke rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus
sebagai berikut:
- 561.000001 untuk loan IBRD
- 561.000002 untuk loan ADB
- 561.000003 untuk loan JBIC

Page 223

- 561.000005 untuk loan lainnya
Pada akhir hari transaksi dipindahkan dari rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus di
atas ke rekening 500.000001 “Menkeu cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk
Menampung Dana Talangan Reksus”. Apabila saldo rekening 500.000001 tidak
mencukupi, maka sistem akan mengalihkan ke rekening 221.000777 “TAK Sakti
Terima Debet YMHD” di BI-SOSA Rupiah untuk dibebankan ke nomor rekening
502.000000 secara manual. Rekening Dana Talangan memperoleh pengisian dana dari
RKUN setiap awal semester sebesar Rp.500.000.000.000 untuk kemudian dikembalikan
sisa saldonya kembali ke dalam RKUN pada akhir semester. Pada awal semester
berikutnya, akan dilakukan pemindahbukuan dana kembali sebesar Rp.500.000.000.000
dari RKUN ke dalam rekening dana talangan.
8) Rekening Investasi (dealing account)
Rekening dana investasi merupakan rekening yang direncanakan akan dibuka untuk
digunakan sebagai penampungan idle cash untuk keperluan dealing dalam rangka cash
management pada Ditjen Pengelolaan Utang. Idle cash ini akan dipindahbukukan ke
dalam rekening investasi sebagai “piutang kepada Ditjen Pengelolaan Utang”, dimana
pendapatan dari aktivitas dealing akan dicatat sebagai “pendapatan” dan diusulkan
untuk disetorkan ke dalam Kas Negara.

g. Future Business Process for Management of Placement Account
Rekening penempatan pada Bank Indonesia digunakan untuk menyimpan kelebihan kas
(melebihi SKM) yang dapat digunakan untuk jangka pendek, dimana kelebihan kas ini tidak
digunakan untuk aktifitas dealing melalui Ditjen Pengelolaan Utang. Dana dari rekening
penempatan akan dipindahbukukan ke dalam RKUN oleh Bank Indonesia secara automatic
bilamana saldo kas dalam RKUN dibawah saldo kas minimal. Ke depan, rekening
penempatan diharapkan dapat memberikan remunerasi yang lebih optimal.
Berikut adalah gambar proses bisnis dari rekening penempatan pada Bank Indonesia:

Page 224

Gambar 4.70 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Penempatan

CM.1.7. Management of Placement Account

CM.1.2

CM.1.7.1 CM.1.7.2. CM.1.7.3 CM.1.7.4
Bank Account Generate Interbank Bank Reconciliation Daily Closing
Maintenance
Transfer

CM.1.2 Reporting GL

1) Bank Account Maintenance
Gambar 4.71 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan
Bank Account Maintenance

CM.1.7.1 Bank Account Maintenance

BI

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.7.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.7.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.7.1.3

Y
Inactive Bank Account

Reporting CM.1.7.2

Page 225

2) Bank Transfer
Gambar 4.72 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan- Bank Transfer

CM.1.7.2 Bank Transfer

CM.1.7.1 PM CM.1.7.3 CM.1.2.2.2

CM.1.7.2.7 CM.1.7.2.5 CM.1.7.2.6
Generate Bank Fund Transfer Inflow Fund Transfer Outflow

Statement N

CM.1.2.2.8 Valid
Upload Bank Statement
Y
Cash CM.1.7.2.1 Bank CM.1.7.2.2 N
requirement YRun Cash Requirement Transfer? Y Run Bank Transfer
CM.1.7.2.4
report? Report Y Automatic Transfer Approve Bank Transfer

Automatic CM.1.7.2.3 Transaction
Transfer? Generate Manual Bank

N Transfer

N

CM.1.7.3 CM.1.2.2

3) Bank Reconciliation
Gambar 4.73 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan
Bank Reconciliation

CM.1.7.3 Bank Reconciliation

CM.1.7.2

CM.1.7.3.1 CM.1.7.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

CM.1.7.3.3 Manual Y
Manual Reconciliation CM.1.7.4
Y

Reconciliation

N

CM.1.7.2.7

Page 226

4) Daily Closing
Gambar 4.74 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan- Daily Closing

CM.1.7.4 Daily Closing

CM.1.7.3

CM.1.7.4.1 CM.1.7.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.7.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.7.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

2. Future Business Process for Cash Flow Forecasting
Terkait dengan aktifitas perencanaan kas, modul manajemen kas pada SPAN menyediakan
mekanisme sebagai berikut:
1) Perencanaan kas melalui annual financial plan (rencana penarikan dana bulanan)
Dalam konsep ini, pemutakhiran data dilakukan bulanan, namun tidak sebagai alat
pengujian SPP/SPM. Perencanaan kas menggunakan data annual financial plan (AFP)
terbagi dalam 2 (dua) jenis laporan, yaitu:
a) Perencanaan Kas Bulanan Dengan Menggunakan data AFP awal
Perencanaan kas bulanan dengan menggunakan data AFP awal merupakan rencana
penarikan dana awal yang disampaikan oleh Satker dan akan digunakan sebagai
pembanding atas perubahan rencana penarikan dana yang dilakukan Satker
sepanjang tahun.
b) Perencanaan Kas Bulanan Dengan Menggunakan data AFP updated
Perencanaan kas bulanan dengan menggunakan data AFP updated merupakan proses
pemutakhiran data perencanaan kas (rencana penarikan dana Satker) dengan
mekanisme sebagai berikut:

Page 227

Gambar 4.75a Proses Bisnis Perencanaan Kas Bulanan-AFP Updated

Proses Bisnis Perencanaan Kas Bulanan
AFP Updated

Satker KPPN

AFP AFP Cash

Revise/ confirm Report forecasting
update cash
AFP awal format
forecast report
per Satker Update otomatis
(by transactions)
AFP
Cash
(updated)
forecasting

(updated)

AFP Cash
forecasting
(updated) (updated)

Dengan menggunakan dua jenis laporan perencanaan kas bulanan tersebut, diharapkan
akan dapat dilakukan perbandingan antara data awal perencanaan kas (rencana
penarikan dana bulanan) yang disampaikan Satker melalui AFP dengan perubahan
perencanaan kas bulanan sepanjang tahun (AFP updated).
Ilustrasi perencanaan kas bulanan menggunakan data annual financial plan awal adalah

sebagai berikut:
Gambar 4.75b Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data AFP Awal

Total DIPA (year to date)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

1800

Annual Financial Plan Awal (Period To Date)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200

Perencanaan kas (bulanan) - Annual Financial Plan Awal

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200

Cat:

➢ Rencana penarikan dana ini tidak digunakan sebagai alat pengujian SPP/SPM

➢ Pemutakhiran data tetap dilakukan atas data bulan sebelumnya (realisasi penarikan dana) dan

untuk bulan-bulan berikutnya (disesuaikan dengan rencana kegiatan Satker) pada setiap awal

bulan.

Page 228

Sementara ilustrasi perencanaan kas bulanan menggunanakan data annual financial plan
yang sudah dimutakhirkan (updated) adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar
berikut:
Gambar 4.75c Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data AFP Updated

Total DIPA (year to date)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

1800

Annual Financial Plan Updated (Period To Date)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
150 150 150 150 200 100 100 200 100 200 100 200

Perencanaan kas (bulanan) - Annual Financial Plan Updated

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
150 150 150 150 200 100 100 200 100 200 100 200

Cat:
➢ Rencana penarikan dana ini tidak digunakan sebagai alat pengujian SPP/SPM
➢ Pemutakhiran data AFP tetap dilakukan atas data bulan sebelumnya (realisasi penarikan dana) dan

untuk bulan-bulan berikutnya (disesuaikan dengan rencana kegiatan Satker) pada setiap awal bulan.
Pemutakhiran data AFP dilakukan oleh Satker. Menggunakan mekanisme konfirmasi atas perubahan
rencana penarikan dana yang dihasilkan secara automatic oleh SPAN, atau dapat melakukan update
AFP yang diajukan oleh Satker.

2) Perencanaan kas melalui perkiraan need by date pada data kontrak yang disediakan

modul manejemen komitmen.

Gambar 4.76 Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data Kontrak

Perencanaan Kas (bulanan) – Contractual Data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 170 120 140 50

POK

Annual Financial Plan (Period To Date)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200

70 70 120 40 50 Kontrak A = 350
100 100 Kontrak B = 200

Cat:
➢ Encumbrance dan realisasi dapat melebihi AFP
➢ Pengujian yang dilakukan adalah atas nilai total kontrak diuji dengan satu tahun pagu DIPA

Page 229

3) Perencanaan kas melalui perkiraan jatuh tempo pembayaran sejak SPP disampaikan
Satker kepada KPPN (payment due date).
Pada saat penyampaian SPP, Satker akan menginformasikan tanggal jatuh tempo dari
SPP tersebut untuk dapat diterbitkan SP2D. Sebagai konsekuensinya, selambatnya pada
tangal tersebut Satker harus sudah menyampaikan SPM kepada KPPN. Dalam hal SPM
diajukan beberapa hari lebih cepat dari tanggal payment due date, pencairan dana
melalui RPK BUN P tetap akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang
telah ditentukan sebelumnya. Informasi tanggal jatuh tempo penerbitan SP2D ini yang
akan digunakan sebagai dasar melakukan perencanaan kas keluar jangka pendek
pemerintah (harian/mingguan). Ilustrasi perencanaan kas menggunakan mekanisme
payment due date adalah sebagai berikut:

Gambar 4.77 Ilustrasi Perencanaan Kas Harian/Mingguan Menggunakan Payment Due Date

SPP masuk SPM masuk/ SP2D terbit

SPP/SPM (Tanggal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pencairan dana/setelmen (Tanggal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pencairan dana50
(setelmen)
Misal: Rp. 50,-

Perencanaan kas (harian/mingguan)
Februari

W1 W2 W3 W4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

50 50 50

Proses bisnis perencanaan kas melalui modul cash management dalam SPAN dapat
digambarkan sebagai berikut:

Page 230

Gambar 4.78 Usulan Proses Bisnis Level 1 Untuk Perencanaan Kas

CM.2 Cash Flow Forecasting

Other

BP GR PM GL MoSA system

interface

CM.2.1 CM.2.1 CM.2.3
Generate Cash Provide
Retrieve Cash Forecasting Report recommendation
Forecasting Data

Middle DJPU
Office

3. Future Business Process for Economic Analysis
Gambar 4.79 Usulan Proses Bisnis Untuk Economic Analysis

Economic Analysis

Oracle Oracle Oracle Oracle Interface with
Receivable Payable General Budgeting other
Ledger
necessary
system

Oracle Cash Generate user defined Perform economic Generate analysis
Management report analysis report and issue

recomendations

DJPU
Front Office
(Placement)

Page 231

4. Future Business Process for Placement Strategy and Portfolio Management
Gambar 4.80 Usulan Proses Bisnis Untuk Placement Strategy and Portfolio Management

Placement Strategy

Oracle Oracle Oracle Oracle Interface with
Receivable Payable Budgeting other
General
Ledger necessary
system

Oracle Cash Generate user defined Perform market Generate analysis
Management report analysis report and issue
placement strategy
recommendations

DJPU
Front Office
(Placement)

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Bank Pada Bank Account Management

Berdasarkan usulan penyempurnaan proses bisnis manajemen kas melalui SPAN terkait dengan
bank account management sebagaimana dijelaskan di atas, secara umum dapat dilihat bahwa
aktivitas utama dari bank account management terdiri dari bank account maintenance, bank
transfer, bank reconciliation, dan daily closing. Salah satu aktivitas utama tersebut yang perlu
mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan bank reconciliation (rekonsiliasi
bank).
Warren, Reeve dan Fess (2004) mendefinisikan rekonsiliasi bank sebagai berikut:

“A bank reconciliation is a listing of the items and amounts that cause the cash balance
reported in the bank statement to differ from the balance of the cash account in the ledger.”

Rekonsiliasi bank diperlukan untuk dapat memberikan penjelasan yang terjadi atas perbedaan
perbedaan saldo kas pada rekening koran dengan saldo kas menurut akun kas pada buku besar.
Warren, Reeve dan Fess (2004) juga menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Page 232

1) Outstanding checks
2) Deposits in transit
3) Service charges
4) Collections
5) Not-sufficient-funds (NSF) checks
6) Errors

Berdasarkan definisi yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi bank
diperlukan untuk dapat memberikan kepastian mengenai jumlah saldo kas yang terdapat pada
seluruh rekening pemerintah yang disimpan pada berbagai bank. Pelaksanaan rekonsiliasi bank
ini sangat penting dan terkait erat dengan pelaksanaan manajemen kas pemerintah sebagai
bagian dari aktivitas pengendalian kas pemerintah. Hal ini sesuai dengan definisi cash
management sebagaimana disebutkan oleh Williams (2009) yaitu “…the strategy and
associated processes for managing cost-effectively the government‟s short-term cash flows and
cash balances, both within government, and between government and other sectors”. Dari
definisi tersebut, jelas bahwa aktivitas rekonsiliasi bank merupakan bagian dari pelaksanaan
“management of government cash balances” pada cash management
.
Dalam pelaksanaan rekonsiliasi bank pada modul cash management dalam SPAN input data
rekening koran bank dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
1) Menggunakan bank statement loader program
2) Menggunakan custom loader program
3) Melakukan input manual

Secara umum, prosedur rekonsiliasi melalui Oracle Cash Management adalah sebagai berikut:
1) Membuka menu/window “request”
2) Memilih program “Bank Statement Loader”
3) Melakukan upload rekening koran dan auto reconciliation
4) Memeriksa hasil uploading dari file rekening Koran serta auto reconciliation atau manual

reconciliation
5) Melakukan koreksi bila terdapat “reconciliation errors” atas hasil auto reconciliation
6) Setelah melakukan rekonsiliasi, berikut adalah laporan-laporan standar yang dapat

dihasilkan melalui Oracle Cash Management:
a) Cash in Transit Report
b) GL Reconciliation Report
c) Bank Statement Summary Report

Page 233

d) Transactions Available for Reconciliation Report

Prosedur rekonsiliasi standar pada Oracle Cash Management sebagaimana disebutkan di atas
dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.81 Prosedur rekonsiliasi standar pada Oracle Cash Management

Bank Reconciliation

Manual Statement Eletronic Statement

Auto Yes
Reconcile?

Auto Reconcile
Statement

No

Identify
Reconciled Items

Review

Manual
Reconcile

Yes

Manual Reconciliation

Mark External Create Bank
Transaction & Originated
Entries
Bank Errors

No

Review

Summarize
Results

Post to GL from
AR and AP

sumber: diolah dari Oracle Cash Management Manual

Dalam pelaksanaannya, rekonsiliasi bank dalam rangka pengelolaan rekening pemerintah akan
disesuaikan dengan karakteristik transaksi pada masing-masing jenis rekening pemerintah.
Secara umum pelaksanaan rekonsiliasi bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Rekonsiliasi automatic

Berikut adalah ilustrasi dari format transaksi perintah transfer:

Tabel 4.1 Format Data Transaksi Perintah Transfer

Tanggal Nomor SBuamnbker SReukmebneirng TBuajnukan NReokmeonring Jumlah
Uang
TDroaknsuamkesin/ Transaksi/
Dokumen Tujuan

Page 234

Atas perintah transfer yang diterbitkan, diharapkan dapat didapatkan rekening koran dengan
format (elemen data) sebagai berikut:

Tabel 4.2 Format Data Rekening Koran Yang Diharapkan

Nama kolom Keterangan Jenis data

HEADER Tanggal rekening 9(4)
Kode Bank Mata uang rekening 9(16)
Nomor rekening bank ddmmmyyy
Tanggal statement No urut baris transaksi
Currency Kode transaksi debit atau kredit 9(18,2)
DETAIL 9(18,2)
Saldo awal Jumlah 9(4)
Saldo akhir 9(16)
Baris X(1)
Kode transaksi bank 9X(16)
Debit / Kredit ddmmmyyy
Nomor Transaksi/ Dokumen 9(18,2)
Tanggal Transaksi/ Dokumen 9(16)
Nilai 9(4)
No rekening tujuan
Kode bank tujuan/penerima

Berdasarkan transaksi perintah transfer sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi di atas,

akan dilakukan rekonsiliasi automatic antara perintah transfer yang dihasilkan pada SPAN
dengan rekening koran yang dikirimkan Bank Indonesia. Rekonsiliasi dilakukan dengan

melakukan pencocokkan antara “Tanggal”. “Nomor SPT (Nomor Transaksi)” dan “Jumlah
Uang”. Ilustrasi untuk pelaksanaan automatic reconciliation adalah sesuai dengan tabel

berikut:

Tabel 4.3 Ilustrasi Rekonsiliasi Atas Transaksi Transfer (Auto Reconciliation)

SPAN SPAN Rekening Koran
CM
CM

Tanggal Transaksi/ Tanggal Transaksi/
Dokumen
Dokumen

Nomor Transaksi/ Nomor Transaksi/
Dokumen
Dokumen

Jumlah Uang Jumlah Uang

2) Rekonsiliasi Manual
Dalam hal transaksi tidak dapat direkonsiliasi secara automatic, maka diperlukan suatu
proses rekonsiliasi manual. Proses rekonsiliasi manual sangat mungkin terjadi dalam hal
jumlag dana yang masuk atau keluar sebagaimana tercatat dalam rekening koran di bank

Page 235

tidak sesuai dengan pencatatan pada modul payment management maupun government
receipt. Hal ini dikarenakan aliran dana masuk atau keluar tersebut tercatat sebagai satu
transaksi pada rekenig koran sementara modul payment management atau government
receipt mencatatnya sebagai pecahan dari dua atau lebih transaksi. Mekanisme rekonsiliasi
dapat diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Ilustrasi Rekonsiliasi Manual

SPAN SPAN Rekening Koran
(GR)
Tanggal CM
Nomor Transaksi
Jumlah Uang 1-1-2011 1-1-2011 Tanggal
CoA
Jumlah Uang 010111 010111 Nomor Transaksi
Tanggal
Nomor Transaksi 500.000,- 1.000.000,- Jumlah Uang
CoA
411121

500.000,-

1-1-2011

010111

411122

Pelaksanaan rekonsiliasi bank melalui modul Cash Management dalam SPAN diharapkan dapat
memberikan solusi manajemen kas karena dapat melakukan secara efektif pengelolaan dan
pengendalian siklus kas.

6. Pelaksanaan Bank Account Transfer Melalui Modul Manajemen Kas Pada SPAN
Bank Account Transfer pada Oracle Cash Management memungkinkan untuk dilakukannya
cash transfers antar rekening secara manual maupun automatic. Bank Account Transfer

merupakan jenis transaksi dalam Oracle Cash Management yang memungkinkan untuk
penggunanya untuk melakukan pemindahan dana antar rekening termasuk perekamannya
(Oracle Cash Management Release 12 User Guide, 2006). Pelaksanaan pemindahbukuan dana
antar rekening pemerintah dalam SPAN dilakukan melalui fitur bank transfer ini.

C. Dukungan SDM dan Information Technology dalam kegiatan Cash Management

Kegiatan cash management adalah kegiatan yang sarat dengan penggunaan teknologi dan
SDM yang mumpuni dibidangnya. Terkait dengan hal tersebut, pada modul back office sebenarnya
sudah dapat dipenuhi dengan aplikasi yang nantinya akan disediakan oleh SPAN melalui Oracle

Page 236

Finance. Namun demikian, untuk kegiatan middle office, perlu dilengkapi dengan berbagai aplikasi
yang mendukung.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat tugas-tugas baru yang tentunya perlu
didukung oleh SDM dengan kemampuan yang berbeda pula. Dapat dicontohkan misalnya
pekerjaan-pekerjaan baru terkait dengan analisa ekonomi, strategi penempatan dan resiko
penempatan di middle office. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah adapun perlu ditingkatkan kualitas
termasuk dalah hal kegiatan forecasting maupun settlement. Dengan demikian, seleksi dan
peningkatan kemampuan pegawai yang saat ini terdapat di DJPB maupun perlunya perekrutan
pegawai baru atau outsourcing/konsultan perlu segera direncanakan untuk mendukung upaya-upaya
perbaikan cash management di DJPB.
D. Penutup

Bab ini membahas usulan tentang penyempurnaan cash management di DJPB. Dua aspek
utama yang disoroti dalam bab ini adalah terkait dengan pengelolaan rekening dan
pengorganisasian. Masih banyak hal yang belum tercakup yaitu terutama terkait dengan proses
kegiatan-kegiatan dalam cash management serta instrument yang digunakan, dukungan IT dan
kualitas SDM yang dibutuhkan. Namun demikian, hal-hal yang sudah dimuat dalam bab ini dapat
menjadi landasan yang berguna untuk pengembangan cash management kedepan khususnya terkait
dengan rencana implementasi SPAN.

Page 237

BAB V
Strategi dan Taktik Pencapaian Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan

dan Pelaporan Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat

Berdasarkan konsep penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat sebagaimana telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, Bab ini akan membahas mengenai usulan strategi dan taktik yang
dapat digunakan dalam melaksanakan usulan penyempurnaan tersebut.

Pada bab-bab sebelumnya, telah dibahas mengenai dasar-dasar teori yang melandasi
proses pengelolaan kas beserta konsep penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat. Untuk dapat melaksanakan penyempurnaan
proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat, perlu didukung
dengan strategi serta taktik yang terencana dengan baik serta applicable. Bab ini akan
menguraikan mengenai strategi dan taktik yang dapat digunakan untuk mencapai model
proses bisnis yang diharapkan.

Strategi merupakan sebuah rencana tindakan yang didesain untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Goldratt dan Abramov dalam Strategy and Tactics (2002) mendefinisikan
strategi sebagai “…setting the high objectives of an initiative or an organization. The strategy
of an organization dictates the direction of all activities” Sementara taktik didefinisikan
sebagai “…the chosen types of activities needed to achieve the objectives- to implement the
strategy”.

Penerapan alternatif pilihan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat memerlukan strategi dan taktik yang sesuai agar dapat
diimplementasikan secara efektif dan berjalan sesuai dengan harapan. Penyusunan strategi
dan taktik dalam rangka penyempurnaan proses bisnis proses bisnis pengelolaan kas harus
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dukungan dan komitmen pimpinan
b. Keterkaitan antara penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas dengan rencana

implementasi IFMIS melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
c. Penyiapan Sumber Daya Manusia di lingkungan Ditjen Perbendaharaan terutama terkait

implementasi dealing pada optimalisasi kas;
d. Kepastian hukum dan kelengkapan peraturan pelaksanaan untuk untuk mendukung

governance dalam implementasi penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas;

Page 238

e. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi, baik di lingkungan internal Ditjen Perbendaharaan
maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti pihak Bank Indonesia, Sektor Perbankan.

A. Dukungan dan komitmen pimpinan

Dukungan dan komitmen dari pimpinan merupakan salah satu factor yang perlu
diperhatikan dalam melakukan suatu perubahan. Zairi dan Sinclair (1995), mengungkapkan
bahwa “…leadership was ranked the number one facilitator of large transformation efforts”.
Sementara Willmott (1994) menungkapkan “…the radical changes envisaged by BPR may
encounter some resistance. But this resistance can be dissolved by effective leadership and
commitment from top management”. Melihat besarnya pengaruh dukungan dan komitmen
pimpinan terhadap kesuksesan atas suatu perubahan, maka hal ini perlu mendapat perhatian
yang cukup besar. Dukungan dan komitmen dari pimpinan dapat diperoleh melalui berbagai
cara yaitu sebagai berikut:
1. Mengkomunikasikan rencana penyempurnaan proses bisnis kepada pimpinan secara

bertahap dan intensif melalui workshops, seminar maupun rapat-rapat terbatas;
2. Menyampaikan keuntungan dan kerugian dari sistem yang akan dikembangkan;
3. Mengkomunikasikan perkembangan dari tahapan-tahapan yang telah dicapai dari rencana

keseluruhan secara periodic kepada pimpinan;

B. Keterkaitan antara penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat dengan rencana implementasi IFMIS melalui
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Dalam pengembangan SPAN, cukup jelas bahwa cakupan pengelolaan kas terbatas pada:
1. Pengawasan atas aliran kas yang keluar dan masuk melalui rekening Bendahara Umum

negara beserta saldo hariannya
2. Pembuatan laporan perencanaan kas untuk jangka pendek maupun jangka menengah

termasuk melakukan update atas perencanaan kas yang telah disusun
3. Pengelolaan rekening pemerintah pada Bank;
4. Memberikan kepastian atas kecukupan sumber daya kas untuk membayar tagihan

pemerintah.

Page 239

5. Melakukan koordinasi dengan debt management dan asset management untuk
menyelaraskan rencana pembiayaan dengan keseimbangan kas pemerintah (dalam rangka
Asset Liability Management)

6. Penentuan withdrawal limit untuk KPPN.
Sementara dalam rencana penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan

transaksi pada Kuasa BUN Pusat dalam hal ini terkait dengan fungsi pengelolaan kas negara,
berikut adalah hal-hal yang ingin dicapai:
1. Reorganisasi unit pengelola kas sesuai dengan konsep Dealing Room;
2. Penguatan fungsi middle office sebagai konsekuensi penggunaan konsep treasury dealing

room yang akan melaksanakan aktifitas perencanaan kas, analisa ekonomi, penilaian
risiko, serta strategi penempatan dan pengelolaan portofolio.
3. Peningkatan koordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Utang sebagai institusi yang akan
melakukan dealing dengan pasar.
4. Sentralisasi pelaporan dan pelaksanaan settlement transaksi pada back office;
5. Pengaturan ulang flow dari proses bisnis pengelolaan kas;
6. Restrukturisasi dan redefinisi rekening-rekening pemerintah;
Dari rencana penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas tersebut, dapat dilihat bahwa
terdapat aktifitas-aktifitas terkait pelaksanaan fungsi middle office yang belum termasuk
dalam lingkup rencana implementasi SPAN. Untuk menjembatani rencana penyempurnaan
proses bisnis pengelolaan kas negara dengan rencana implementasi SPAN tersebut, dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangun interface antara dealing system pada Ditjen Pengelolaan Utang dengan
SPAN. Hal ini diperlukan agar data-data terkait aktifitas dealing dapat terintegrasi dengan
SPAN. Data-data ini diperlukan karena aktifitas dealing akan mempengaruhi cash
outflow projection yang merupakan data input pada aktifitas perencanaan kas yamg dapat
dilakukan melalui sistem SPAN. Gambar 5.1 berikut menunjukkan interface antara
dealing system dengan SPAN.

Page 240

Gambar 5.1 SPAN-dealing system interface

b. Membangun middle office system sebagai suatu tool yang dapat membantu melaksanakan
fungsi-fungsi middle office terkait analisa ekonomi, penilaian risiko, serta strategi
penempatan dan pengelolaan portofolio. Middle office system diharapkan mampu
melaksanakan sebagian “what if analysis” yang belum tercakup pada SPAN. Gambar 5.2
berikut menggambarkan aliran data dari SPAN ke middle office system.
Gambar 5.2 SPAN-middle office system interface

C. Penyiapan Sumber Daya Manusia di lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Penyempurnaan proses bisnis tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di suatu

organisasi untuk mewujudkan perubahan. Willmott (1994) dalam Business Process Re
engineering and Human Resource Management mengungkapkan akan pentingnya faktor
sumber daya manusia dalam suatu penyempurnaan proses bisnis.

Page 241

Terkait dengan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas, hal-hal yang perlu
mendapat perhatian adalah terkait rencana penerapan dealing (aktifitas middle office) dan
rencana penggunaan teknologi informasi yang perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia
(SDM) yang memadai.

Dalam melaksanakan aktifitas dealing perlu disiapkan SDM melalui pendidikan dan
pelatihan terkait pelaksanaan dealing, sementara diperlukan juga pendidikan dan pelatihan
untuk persiapan penerapan sistem pengelolaan kas berbasis teknologi informasi melalui
implementasi SPAN. Pemilihan SDM berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan staffing
serta memudahkan dalam implementasi future proses bisnis pengelolaan kas yang diharapkan
juga perlu mendapat perhatian.

D. Kepastian hukum dan kelengkapan peraturan pelaksanaan untuk mendukung
governance dalam implementasi penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat

Untuk mendukung governance dari penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat dalam hal ini adalah terkait dengan pelaksanaan
fungsi engelolaan kas, kelengkapan landasan hukum dan peraturan pelaksanaan merupakan
suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomo1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara meliputi
salah satunya- adalah pengelolaan kas.

Kemudian dalam pasal 1 Peratutan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Uang adalah kegiatan
pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk
menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sementara
pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama mengungkapkan bahwa Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara
untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan
yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Selanjutnya pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 218 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembukaan Dan Pengelolaan
Rekening Milik Bendahara Umum Negara pasal 1 menyebutkan bahwa Kuasa BUN Pusat
adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas,
pengelolaan kas merupakan salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Page 242

termasuk di dalamnya mengenai perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas (pasal
860 PMK Nomor 100 Tahun 2008).

Terkait dengan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas, dimana terdapat fungsi
fungsi baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam kerangka peraturan yang ada, diperlukan

pengaturan lebih lanjut. Peraturan diperlukan terutama terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan rencana implementasi aktifititas optimalisasi kas melalui mekanisme dealing. Perlu
diatur kebijakan-kebijakan mengenai jangka waktu penempatan uang negara, kriteria-kriteria

yang harus digunakan dalam pelaksanaan dealing, termasuk standard operating procedures.

Peraturan-peraturan terkait implementasi mekanisme dealing diharapkan dapat menjadi
guidelines bagi para pejabat fungsional dealer dalam melaksanakan aktifitas dealing,

sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas aktifitas penggunaan uang

negara, khususnya untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul atas penempatan
uang negara, baik itu yang berupa “opportunity loss” maupun “real loss”.

Selain itu, terhadap kemungkinan pelaksanaan re-organisasi terhadap unit pengelola kas
juga memerlukan peraturan sebagai dasar hukum. Hal ini menjadi sangat penting karena akan
mengakibatkan perubahan pola interaksi antar organisasi baik di lingkungan internal Ditjen
Perbendaharaan, maupun dengan pihak terkait di luar lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

E. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi, baik di lingkungan internal Ditjen
Perbendaharaan maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti pihak Bank Indonesia,
Sektor Perbankan dan Kementerian/Lembaga

Weicher et al (1995) dalam Business Process Reengineering Analysis and
Recommendations mengungkapkan “BPR must not ignore corporate culture and must
emphasize constant communication and feedback”. Penyempurnaan proses bisnis
pengelolaan kas akan melibatkan unit-unit baik di lingkungan internal Ditjen Perbendaharaan
maupun unit-unit terkait di luar Ditjen Perbendaharaan seperti unit Eselon I lainnya di
lingkungan Departemen Keuangan dan Sektor Perbankan termasuk Bank Sentral bahkan juga
pihak Kementerian/ Lembaga (terkait pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran dan
pembayaran melalui Rekening Escrow). Dengan demikian, peran koordinasi, komunikasi dan
sosialisasi kepada unit-unit terkait menjadi sangat penting.

Dari uraian pada Bab 4, dapat dilihat bahwa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
kas akan berakibat pada perubahan workflow dan organisasi. Perubahan workflow tentunya

Page 243

akan mengakibatkan perubahan peran dari unit-unit terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan
terkait pengelelolaan kas, sehingga diperlukan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi untuk
dapat mempermudah proses implementasi proses bisnis yang baru. Sementara perubahan
struktur organisasi juga akan berakibat pada perubahan pola interaksi antar unit terkait
pengelolaan kas, sehingga terhadap hal ini juga perlu dilakukan koordinasi, komunikasi dan
sosialisasi. Pola interaksi yang dapat terjadi akibat implementasi rencana penyempurnaan
proses bisnis pengelolaan kas dapat digambarkan dalam Gambar 5.3 berikut:

Gambar 5.3 Pola Interaksi Cash Management-Unit Terkait

Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk memperoleh feed back atas usulan
penyempurnaan proses bisnis sehingga dapat diperoleh proses bisnis yang ideal dan
sesuai dengan best practice. Sementara sosialisasi diperlukan untuk dapat
memperkenalkan kepada pihak-pihak terkait perihal perubahan proses bisnis.
Sosialisasi dapat dilaksanakan secara bertahap yaitu pada fase penyusunan
penyempurnaan proses bisnis, untuk dapat memberikan gambaran awal kepada pihak
pihak terkait mengenai rencana penyempurnaan proses bisnis, dan juga pada tahap
sebelum implementasi untuk dapat memberikan gambaran final mengenai proses
bisnis yang baru termasuk koneksitasnya dengan pihak-pihak terkait proses bisnis
tersebut.

Page 244

BAB VI
Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari modul penyempurnaan proses bisnis
pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat, yang berisikan
summary terhadap bahasan-bahasan sebelumnya terkait usulan penyempurnaan
proses bisnis dimaksud.

Penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat dilaksanakan dengan fokus pada penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas.
Fungsi pengelolaan kas modul ini disusun sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas
proses bisnis yang telah dilaksanakan. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada
pengelolaan kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya,
ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek terkait dengan
pengelolaan kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya,
berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil untuk dijadikan sebagai perhatian utama dalam
penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat:

a. Penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat harus didasarkan pada visi, misi dan tujuan bersama organisasi pengelolaan
perbendaharaan negara pada umumnya (Ditjen Perbendaharaan) dan organisasi
pelaksana pengelolaan kas negara pada khususnya (Direktorat Pengelolaan Kas
Negara). Guna memetakan visi, misi dan tujuan dari Direktorat PKN, langkah
pertama yang harus dilakukan adalah dengan melihat kembali kembali tugas pokok
dan fungsi Direktorat PKN dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang
menjadi dasar pelaksanaan tugas di Direktorat PKN. Terkait dengan usulan visi, misi
dan tujuan dari Direktorat PKN, pembahasan telah dilaksanakan pada Bab II dari
modul ini.

b. Dalam rangka pelaksanaan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat, perlu diperhatikan proses bisnis existing yang akan
dijadikan fokus penyempurnaan. Untuk dapat memberikan deskripsi yang memadai
terkait proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat yang
saat ini dijalankan, dapat dilakukan pemetaan (mapping) atas proses bisnis dimaksud.
Pada modul ini, pemetaan atas existing proses bisnis dilakukan dengan dua

Page 245

pendekatan yaitu pendekatan fungsi dan pendekatan process. Pemetaan dengan

menggunakan pendekatan fungsi yang mengelompok aktivitas pekerjaan yang saat ini

dilaksanakan oleh masing Subdit pada Direktorat PKN. Sementara pada pendekatan

process dapat direpresentasikan dalam aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan kas yang

merupakan tugas utama dari Direktorat Pengelolaan kas negara sesuai Pasal 860 PMK

100/PMK.01/2008, yang menggunakan “input”, memberikan nilai kepada input

tersebut dan akan menghasilkan “output” yang memiliki nilai melebihi “input”

tersebut.

c. Sebagai tindak lanjut dari pemetaan atas existing proses bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat, usulan penyempurnaan proses bisnis
khususnya yang terkait dengan aspek pengorganisasian (lihat Bab IV) dilaksanakan
dengan menggunakan kerangka best practices sebagai berikut:
1) Kegiatan Perencanaan Kas, sebagai hasil dari kegiatan analisa pengelolaan kas
yang dikoordinir oleh Treasury Liquidity Unit dan melibatkan unit-unit yang
mempunyai authority di bidang penerimaan dan pengeluaran.
2) Kegiatan Penetapan Strategi Investasi, yang dikoordinir oleh Middle Office setelah
mendapat masukan tentang perencanaan kas dari Treasury Liquidity Unit.

3) Kegiatan Settlement, termasuk kegiatan pencatatan/akuntansi atas cash flow dan
managing bank accounts baik penerimaan maupun pengeluaran, dan dikoordinir
oleh Back Office.

d. Aktivitas yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian dalam
penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat adalah terkait dengan restrukturisasi rekening pemerintah. Bab IV dalam modul
ini memberikan konsep awal terkait usulan restrukturisasi rekening pemerintah.
Pembahasan yang lebih rinci terkait usulan restrukturisasi rekening pemerintah akan
dilaksanakan melalui modul lainnya.

e. Selain merujuk pada kerangka best practices, usulan penyempurnaan proses bisnis
pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat serta usulan
restrukturisasi rekening pemerintah juga diselaraskan dengan rencana implementasi
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang akan menggunakan
Oracle Cash Management sebagaimana telah dibahas pada Bab IV.

f. Dalam rangka implementasi SPAN, usulan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat idealnya telah ditetapkan sebelum
tahap CRP (Conference Room Pilot) 3. Gambar 6.1 berikut menunjukkan time frame

Page 246

implementasi SPAN dan kaitannya dengan penetapan usulan penyempurnaan proses
bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat:

Gambar 6.1 Kerangka waktu implementasi SPAN

CRP 3: usulan penyempurnaan Awal Fase piloting: proses
proses bisnis pengelolaan dan bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa
BUN Pusat telah ditetapkan pelaporan transaksi pada
Kuasa BUN Pusat yang baru
CRP 2: Set up CRP 2 dengan
menggunakan usulan telah berjalan

penyempurnaan proses bisnis
pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN
Pusat

g. Untuk mendukung penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi

pada Kuasa BUN Pusat, sebagaimana dibahas dalam Bab V diperlukan strategi dan

taktik yang sesuai dan terencana dengan baik serta applicable, sehingga usulan

penyempurnaan dapat diimplementasikan secara efektif dan berjalan sesuai dengan

harapan.

Page 247

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Penarikan
Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran
Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan
Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional
Pooling

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2009 Tentang Pengelolaan Uang Negara di
Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba
Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam
Rangka Penerapan Treasury Single Account.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor.601/KM.1/2009 tentang Penyusunan Laporan
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2007 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Rek Kas Umum Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2007 Tentang
Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account.

xiii

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-55/PB/2009 tentang Tim
Penyempurnaan dan Penyusunan Business Process Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi pada
Kuasa BUN Pusat

II. Literatur

Allman-Ward, M. (2002), Essentials of Managing Corporate Cash, Wiley.
Anderson, P et al. (2009), Improving the Management of the Republic of Indonesia.s Balance

Sheet, World Bank and International Monetary Fund.
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2005), Bidding Document for the Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Frye, Douglas. W & Gulledge, Thomas R (2007), End-to-end business process scenario,

Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 6, 2007.
Goldratt and Abramov dalam Strategy and Tactics (2002)
Grover, Varun & Malhotra, Manoj K (1996), Business process reengineering: A tutorial on the

concept, evaluation, method, technology and application, Journal of Operation Management.
Hammer, M. (2007), The Process Audit, Harvard Business Review.
Hammer, M. and Champy, J. (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business

Revolution, Harper Business.
Lienert, I. (2009), Technical Notes and Manuals - Modernizing Cash Management, International

Monetary Fund.
Paper, et al. (2001), Business Process Management Journal, Vol.7: A BPR case study at

Honeywell, MCB University Press.
Richards, R.R. (2007), The Process Approach, Facilitating Quality Achievement and Mission

Accomplishment.
The World Bank (1998), Public Expenditure Management Handbook, The World Bank.
Warren, Reeve and Fess, (2004), Accounting Principles, South Western.
Williams, M. (2009), Government Cash Management: International Practice, Oxford Policy

Management Working Paper.

xiv

DIPA maniemen komitme

SATEM PERBEDAHERUM . en pembayaran modulpenerima

span by AMECHANGER

er Chart of account.module

on modulmannemen komitmen

atnegara modul general ledger &

cititer mother manajemen DIPAM

les modulpelaporan modul ma

cer .modo jenerima nego

man DIPA monumenciemen komme

eneri

modul everal ledger

motormonen DIP mod

model THE

modul penerimaan negara

Primulmemajemen komitmen

yaran modul penerimaan

art ofaccount.mo mane

moduml ente comitmen .
negara.modul generalledger & cl
toernoutmnajemen DIPA mo

05.mortul elor modisi mana
satirer .modurpenerimaan negara
DUPA modul muralemen liomitmen

en semiscyaan modul penerimaan

ledger & chart of decount.modul man

ron ..motu majemen komitmen

enerimaan negara modul general ledger & Ch
somoletten Satler motiu montlemen DIPATIO

Sot ISBN 978-623-97069-8-2

em Liten

Fimin

9 786239 706982
Hier

der sch

NILA.mod