Doc. 6 Draft Amandemen PRT GKPI

49 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT e.2. Jemaat. keanggotaan anggota Majelis Tidak merangkap jabatan dalam e.3. keuangan. Memiliki kompetensi dibidang e.4. penggembalaan. tidak dalam status Anggota sidi Jemaat yang dipilih 3. Majelis Jemaat ditetapkan dan disahkan Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan e.2. Jemaat. keanggotaan anggota Majelis Tidak merangkap jabatan dalam e.3. keuangan. Memiliki kompetensi dibidang e.4. penggembalaan. tidak dalam status Anggota sidi Jemaat yang dipilih 3. dengan S Majelis Jemaat ditetapkan dan disahkan urat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 19 1. Berakhirnya Keanggotaan Majelis Jemaat a. sebelum periodisasi dikarenakan alasan: Keanggotaan Majelis Jemaat berakhir Berakhir keanggotaannya di Jemaat itu. b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. khusus. Dikenakan tata penggembalaan d. Mengundurkan diri dari jabatan itu. 2. dan disahkan oleh Sidang Umum Jemaat. diputuskan oleh Sidang Majelis Jemaat Berakhirnya keanggotaan Majelis Jemaat 3. anggota M Dalam hal keanggotaan seseorang ajelis Jemaat berakhir sebelum memilih penggantinya. periodisasi, maka Sidang Umum Jemaat 4. Majelis Je berakhir sebelum periodisasi, Sidang Dalam hal keanggotaan Guru Jemaat maat menetapkan Ketua Seksi pengganti antar waktu. Jemaat hingga ditetapkan Guru Jemaat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Guru Pembinaan/Pelayanan Kerohanian 5. Sisa masa waktu s masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu sebelum 1 (satu) tahun etelah 1 (satu) tahun Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Jemaat 1. a. sebelum periodisasi dikarenakan alasan: Keanggotaan Majelis Jemaat berakhir itu. Berakhir keanggotaannya di Jemaat b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan d. Mengundurkan diri dari jabatan itu. 2. J Jemaat dan disahkan oleh Sidang Umum Jemaat diputuskan oleh Sidang Majelis Berakhirnya keanggotaan Majelis emaat. 3. a. Majelis Jemaat maka: dan/atau beberapa orang berakhir di Apabila keanggotaan salah seorang Pemilihan pada pemilihan Maj syarat menurut Petunjuk Teknis perolehan suara yang memenuhi pengganti berdasarkan urut Sidang Majelis Jemaat menetapkan elis Jemaat periode berjalan. b. pada periodisasi sebelumnya dengan Petunjuk Teknis Pemilihan Apabila tidak ada urut yang sesuai Tim mengusulkan signifikan penambahan beberapa ayat yang yaitu teknis Jemaat yang penggantian anggota Majelis harus memuat tata cara berpendapat bahwa PRT GKPI periode berakhir. Tim Jemaat yang berhenti sebelum penggantian anggota Majelis berhenti di Amandemen PRT 2023 Pasal 3. Majelis Jemaat dalam Draft mengatur penggantian anggota mengusulkan ketentuan yang pertengahan masa periode. Tim

50 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT periode. masa periode tidak dihitung 1 (satu) 6. penetapan Pimpinan Sinode. dikarenakan perpindahan dan/atau sebagai Pemimpin Jemaat berakhir Keanggotaan Majelis Jemaat dari Pendeta 7. berakhir s Pengganti anggota Majelis Jemaat yang ebelum periodisasi ditetapkan Pimpinan Sinode dan disahkan dengan Surat Keputusan sebagaimana disebut pada ayat 3.a, Istimewa mengundang Sidang Umum Jemaat maka Sidang Majelis Jemaat yang khusus memilih pengganti antar waktu dimaksud. c. periodisasi pemil adalah yang digunakan pada dimaksud pada ayat 3b di atas pengganti antar waktu seperti untuk memilih dan menetapkan Jemaat yang khusus dilaksanakan digunakan dalam Sidang Umum Petunjuk Teknis Pemilihan yang ihan Majelis Jemaat pada periode berjalan 4. periode. masa periode tidak dihitung 1 (satu) Sisa masa waktu setelah 1 (satu) tahun masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu sebelum 1 (satu) tahun 5. sebagai Keanggotaan Majelis Jemaat Pendeta Pemimpin Jemaat atau Pendeta Diperbantukan berakhir karena Pimpinan Sinode. perpindahan dan/atau penetapan 6. dengan Surat Keputusan periodisasi ditetapkan dan disahkan berakhir sebelum pertengahan masa Pengganti anggota Majelis Jemaat yang Pimpinan Sinode. Pasal 20 Kepemimpinan Jemaat Persiapan dengan Kepemimpinan di Jemaat Persiapan sama Kepemimpinan di Jemaat. Pasal 20 Kepemimpinan Jemaat Persiapan dengan Kepemimpinan di Jemaat. Kepemimpinan di Jemaat Persiapan sama Tim tidak mengajukan Amandemen PRT 2023 perubahan pada Draft Pasal 21 Kepemimpinan Pos Kebaktian 1. Pos Kebaktian dipimpin dan dibimbing Khusus. oleh salah satu Jemaat atau Jemaat Pasal 21 Kepemimpinan Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil 1. Khusus. oleh salah satu Jemaat atau Jemaat Pos Kebaktian dipimpin dan dibimbing Struktur Draft Amandemen Pasal 21. bila dibanding dengan PRT 2013 PRT 2023 Pasal 21 bertambah Pendapat Tim terhadap antara lain penambahan pasal tersebut : Majelis Sinode perlu Pekabaran Injil Kepemimpinan Pos GKPI tentang menetapkan Peraturan membuat dan

51 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. Pelayanan. Pada Pos Kebaktian diangkat Kordinator 3. Kordinator Pelayanan terdiri sekurangkurangnya 1 (satu) orang dan sebanyakdari 1 (satu) orang kor banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dinator dan 2 (dua) orang anggota. 4. pelayanan dalam Pos Kebaktian. Kordinator Pelayanan mengkordinasikan 5. bertanggung tugasnya Kordinator Pelayanan Dalam melaksanakan fungsi dan -jawab kepada Mejelis Pengurus Harian Je Jemaat yang membimbingnya melalui maat. 6. membimbingnya. Pengurus Harian Jemaat yang disahkan dengan Surat Keputusan Kordinator Pelayanan ditetapkan dan 2. Pelayanan. Pada Pos Kebaktian diangkat Kordinator 3. Kordinator Pelayanan terdiri sekurangkurangnya 1 (satu) orang dan sebanyakdar banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri i 1 (satu) orang kordinator dan 2 (dua) orang anggota. 4. Kebaktian. mengkordinasikan pelayanan dalam Pos Kordinator Pelayanan 5. bertanggung tugasnya Kordinator Pelayanan Dalam melaksanakan fungsi dan -jawab kepada Mejelis Jemaat yang membimbingnya melalui Pengurus Harian Jemaat. 6. membimbingnya. Pengurus Harian Jemaat yang disahkan dengan Surat Keputusan Kordinator Pelayanan ditetapkan dan 7. Evangelis atau mengutus dan membiayai seorang membuka Pos Pekabaran Injil dengan Jemaat atau Jemaat Khusus dapat Detasir untuk melayani tersebut. dan membimbing Pos Pekabaran Injil 1. Kepem PRT 2013 tidak mengatur impinan di Pos PRT 2023 pada ayat 7. Injil dalam Draf Amandemen Kepemimpinan Pos Pekabaran itu, Tim memasukkan Pekabaran Injil. Oleh Sebab 2. membiayai Evangelis untuk mengutus dan Jemaat atau Jemaat Khusus ayat 7 menjelaskan peran Draf Amandemen PRT 2023 atau membuka Pos Pekabaran Injil. diberi tanggungjawab untuk atau Jemaat Khusus perlu berpendapat bahwa Jemaat Pekabaran Injil. Tim dan membimbing Pos Detasir yang akan melayani 3. dijelaskan pada Tentang Detasir akan Pasal 81 Sementara itu, Tim tidak mengajukan perubahan Kepemimpinan Pos Kebaktian. Pasal 22 Kepemimpinan Jemaat Khusus 1. dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. dengan Pendeta Resort, yang diangkat pelayanan seorang Pendeta dan disebut Jemaat khusus adalah satu jemaat dalam 2. a. dari: Kepengurusan di Jemaat Khusus terdiri Pengurus Harian Jemaat. b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua seksi. d. Penasehat. e. PHB. Pasal 22 Kepemimpinan Jemaat Khusus 1. Jemaat khusus adalah satu jemaat dalam dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. dengan Pendeta Resort, yang diangkat pelayanan seorang Pendeta dan disebut 2. a. dari: Kepengurusan di Jemaat Khusus terdiri Pengurus Harian Jemaat. b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua seksi. d. Penasehat. e. PHB. Penambahan yang diajukan 1. lain: oleh Tim pada Pasal 22 ini antara Amandemen PRT 2023 sebag diperbantukan pada Draft menambahkan Pendeta Pada ayat 2, Tim i 2023 ini membuka peluang karena itu, Draft Amandemen pada waktu akan datang. Oleh pertambahan tenaga Pendeta GKPI akan mengalami jemaat. Tim melihat bahwa bagian dalam kepengurusan

52 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan dengan syarat kepengurusan di Jemaat Khusus sama -syarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat. 4. Jemaat Khusus yang memiliki anggota Pengurus Harian Jemaat. memilih Guru Jemaat dalam susunan keputusan Sidang Umum Jemaat, dapat lebih dari 1000 (seribu) jiwa, atas 5 tugas sebagaimana ayat (4) pasal ini, maka Dalam hal dipilih Guru Jemaat -tugasnya yakni mewakili Pemimpin Jemaat dalam hal Pemimpin yang dilakukan dengan penum Nikah, dan pelayanan khusus lainnya Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan tugasnya, kecuali dalam pelayanan Jemaat berhalangan melaksanakan -pangan tangan. f. Pimpinan Sinode. yang diangkat dan ditempatkan oleh Pendeta diperbantukan di jemaat 3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan dengan s kepengurusan di Jemaat Khusus sama yarat-syarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat. 4. dalam susunan Pengurus Harian Jemaat. Jemaat, dapat memilih Guru Jemaat jiwa, atas keputusan Sidang Umum lebih dari 1.600 (seribu enam ratus) Jemaat Khusus yang memiliki anggota 5. Pasal 11. maka tugas Guru Jemaat merujuk pada sebagaimana ayat 4 (empat) di atas, Dalam hal dipilih Guru Jemaat 6. dan perintisan jemaat Dalam rangka pengembangan pelayanan -jemaat baru, - maka selambat-lambatnya dalam 5 T (lima) tahun sejak Peraturan Rumah angga ini diberlakukan- Jemaat Khusus Kebaktian atau Pos Pekabaran Injil. wajib membuka/membentuk Pos Pendeta. dilayani lebih dari satu orang bagi beberapa Jemaat untuk 2. Tim mengajukan peningkatan pengangkatan Guru Jema jemaat dibuat agar Peningkatan jumlah anggota PRT 2023 Pasal 22 ayat 4). 4 dengan Draft Amandemen (bnd. PRT 2013 Pasal 22 ayat yang memiliki Guru Jemaat minimal bagi Jemaat Khusus syarat jumlah anggota jemaat at di berdasarkan jumlah jiwa. pelayanan besar diukur pelayanan yang besar. Volume jika membutuhkan volume Jemaat Khusus hanya terjadi 3. Guru Jemaat harus me berpendapat bahwa tugas Walau demikian, Tim diatur pada PRT 2013 Pasal 5. Tugas Guru Jemaat telah rujuk berbeda. dengan dua uraian tugas yang satu jabatan pelayanan dilakukan untuk menghindari Rujukan pada Pasal 11 seperti diatur pada Pasal 11. pada kepemimpinan di Jemaat Pasal 23 Sektor / Lingkungan 1. pelayanan. dalam rangka mengatur wilayah dapat membentuk Sektor/Lingkungan Dalam menjalankan pelayanan di Jemaat 2. Majelis Jemaat. kepengurusan dan tata kerja diatur oleh Pembentukan Sektor/Lingkungan, Pasal 23 Sektor / Lingkungan 1. dibentuk Sektor/Lingkungan. mengatur wilayah pelayanan, di Jemaat Dalam rangka menjalankan dan 2. sedikit Jumlah anggota Sektor/Lingkungan -dikitnya 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga. Perubahan Pasal 23 pada Draf 1. lain: Amandemen PRT 2023 antara setiap jemaat berdasarkan agar pemetaan pelayanan Tujuan pembatasan tersebut Lingkungan pada ayat 2. jumlah anggota Sektor/ Tim membuat pembatasan

53 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 3. kepada Pengurus Harian Jemaat Sektor/Lingkungan melaporkan kegiatan . 3. tata kerja diatur oleh Majelis Jemaat. Sektor/Lingkungan, kepengurusan dan Pembentukan/Pemekaran 4. koordinator pelayanan dan wakil Di Sektor/Lingkungan diangkat -wakil atau anggota seksi-seksi Jemaat di setiap seksi yang ada di Jemaat. 5. Kordinator pelayanan dipilih dari dan Sektor/Lingkungan tersebut. oleh PHJ dari warga jemaat di jika belum ada penatua, dapat dihunjuk Sektor/Lingkungan tersebut, kecuali oleh kalangan penatua dari 6. unit pelayanan seksi kategoria Di Sektor/Lingkungan dapat dibentuk l 7. Pembentukan unit-unit pelayanan dengan Sektor/Lingkungan berkoordinasi diatur oleh koordinator Ketua Seksi jemaat atas persetujuan Majelis Jemaat 8. Harian Jemaat. melaporkan kegiatan kepada Pengurus Koordinator Sektor/Lingkungan Disamping itu, p tertata dengan baik. Sektor/ Lingkungan dapat elayanan bagi pembatasan anggota. berjalan efektif jika ada setiap anggota jemaat dapat 2. menjadikan p Koordinator Pelayanan akan berpendapat bahwa pada ayat 4 dan 5. Tim Koordinator Pelayanan seperti Sektor/ Lingkungan memiliki Tim mengajukan agar setiap elayanan di kepada PHJ (ayat 8). harus bertanggungjawab setiap Sektor/ Lingkungan Koordinator Pelayanan di lebih terkoordinir. setiap Sektor/ Lingkungan 3. Berdasarkan perspektif i kreatifitas dalam pelayanan. setiap seksi memiliki Tim membuka peluang agar tu (ayat 7). dengan Ketua Seksi Jemaat Majelis Jemaat dan koordinasi didasarkan pada persetujuan (ayat 6) tetapi tetap pelayanan seksi kategorial dapat membentuk unit setiap Sektor/ Lingkungan maka Tim mengusulkan agar Pasal 24 Sermon Jemaat 1. pelayanan Jemaat. kebaktian dan wadah kordinasi pembahasan materi khotbah pada Sermon Jemaat adalah media Pasal 24 Sermon Jemaat 1. koordinasi Sermon Jemaat adalah wadah kesiapan pelayan, pelayanan liturgi, kebaktian, pelayanan lainnya, mencakup: a. Pembahasan materi khotbah Tim mengajukan cakupan Sermon Jemaat. Oleh karena itu, penjelasan rinci terhadap cakup Pasal 24 belum memberi berpendapat bahwa PRT 2013 Draf Amandemen PRT 2023. Tim Sermon Jemaat pada Pasal 24

54 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. Sermon Jemaat dilakukan sekurangdan/atau Guru jemaat. dipimpin oleh Pemimpin Jemaat kurangnya sekali dalam seminggu 3. Sermon Jemaat dihadiri dan diikuti Jemaat. diikuti oleh seluruh anggota Majelis Penatua Jemaat serta dapat dihadiri dan seluruh Pengurus Harian Jemaat dan b. Alat-alat perlengkapan yang terdiri dari petugas-petugas dan pakaian liturgi c. Alat-alat kelengkapan yang terdiri dari peralatan-peralatan, bahanaksesoris, dan lain bahan, dekorasi altar, warna liturgi, -lain yang membangun suasana liturgi d. Pembekalan petugas-petugas dan multimedia, dll. penyambut jemaat, operator sound pemandu musik dan lagu, pengkotbah, liturgis, kolektan, liturgi/kebaktian yang terdiri dari e. pengkoordinasian Pembekalan petugas dan tugas-tugas dan pos pekabaran Injil. sektor/lingkungan, pos kebaktian pelayanan di Jemaat, di 2. Sermon Jemaat dilakukan sekurangdan/atau Guru jemaat. dipimpin oleh Pemimpin Jemaat kurangnya sekali dalam seminggu 3. selu Sermon Jemaat dihadiri dan diikuti ruh Pengurus Harian Jemaat, serta petugas Penatua Jemaat, anggota Majelis Jemaat, -petugas yang ambil depan. ibadah/kebaktian satu minggu ke bagian dalam kegiatan pelayanan dan 2023 ayat 1 (a dalam Draf Amandemen PRT Sermon Jemaat seperti terdapat Tim mengusulkan cakupan -e). Pasal 25 Sidang Umum Jemaat 1. keputusan tertinggi di tingkat Jemaat. persidangan sebagai lembaga pengambil Sidang Umum Jemaat adalah 2. a. Peserta Sidang Umum Jemaat adalah : Seluruh Anggota sidi Jemaat. b. bicara, tanpa hak suara. Pengurus Harian Resort dengan hak Pasal 25 Sidang Umum Jemaat 1. keputusan tertinggi di tingkat Jemaat. persidangan sebagai lembaga pengambil Sidang Umum Jemaat adalah 2. a. Peserta Sidang Umum Jemaat adalah: Seluruh Anggota sidi Jemaat. b. bicara, tanpa hak suara. Pengurus Harian Resort dengan hak Draf Amandemen PRT Tahun 1. dimaksud antara lain: 2013 Pasal 25. Perubahan yang signifikan jika dibanding PRT 2023 mengalami perubahan tahunan jemaat. Argumen Tim untuk menetapkan RAPB tidak memiliki tanggungjawab Sidang Umum Jemaat (SUJ)

55 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT c. Peserta lainnya atas undangan bicara, tanpa hak suara. Pengurus Harian Jemaat dengan hak 3. berturut dalam warta Jemaat 2 (dua) Minggu setelah terlebih dahulu diberitakan Sidang Umum Jemaat dilaksanakan -turut. 4. sekurang Sidang Umum Jemaat diadakan -kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 5. a. berwewenang: Sidang Umum Jemaat bertugas dan Menjabarkan tugas-tugas Jemaat yang Keputusan Sidan keputusan Pimpinan Sinode, dan keputusan Sidang Sinode Am, Rumah Tangga, Peraturan GKPI, serta diatur dalam Tata Gereja, Peraturan g Majelis Resort. b. jemaat. Mensahkan peraturan internal c. mensahkan laporan pertanggung Mengevaluasi dan menerima serta - dan perbendaharaan/keuangan. persekutuan, pelayanan, kesaksian, penyelenggaraan/pembinaan jawaban Majelis Jemaat tentang d. Mengevaluasi dan mensahkan disampaikan Majelis Jemaat. (RAPB) Tahunan Jemaat yang Anggaran Penerimaan dan Belanja Program Kerja dan Rancangan e. kecuali Pemimpin Jemaat. Memilih anggota Majelis Jemaat, 6. Pemimpin Jemaat bersa Pimpinan Sidang Umum Jemaat adalah ma Pengurus Harian Jemaat secara kolegial. 7. maka persidangan dipimpin Guru Jemaat. Dalam hal Pemimpin Jemaat berhalangan c. Peserta lainnya atas undangan bicara, tanpa hak suara. Pengurus Harian Jemaat dengan hak 3. berturut dalam warta Jemaat 2 (dua) minggu setelah terlebih dahulu diberitakan Sidang Umum Jemaat dilaksanakan -turut. 4. a. jenis: Sidang Umum Jemaat terdiri dari dua a.1 berwewenang untuk: tahun yang bertugas dan yang dilaksanakan sekali dalam lima Sidang Umum Jemaat Periodisasi berikutnya; Jemaat untuk lima tahun Menetapkan Rencana Strategis a.2 tahun sebelumny Rencana Strategis Jemaat lima Mengevaluasi pelaksanaan a; a.3 kecuali Pimpinan Jemaat Memilih anggota Majelis Jemaat b. Strategis periode berjalan. mengevaluasi pelaksanaan Rencana bertugas dan berwewenang untuk Umum Jemaat Periodisasi yang dilaksanakan di antara dua Sidang Sidang Umum Jemaat Evaluasi yang c. Sidang Umum Jemaat Istimewa penting. membahas hal yang dianggap melalui tanda tangan untuk Majelis Jemaat yang dibuktikan kebutuhan dan disetujui oleh 2/3 dilaksanakan sesuai dengan 5. Harian Jemaat secara kolegial. Pemimpin Jemaat bersama Pengurus Pimpinan Sidang Umum Jemaat adalah Majelis Jemaat. menetapkan RAPB adalah Yang bertanggungjawab untuk telah diuraikan pada Pasal 6. 2. Sidang mengajukan tiga kategori Walau demikian, Tim Umum Jemaat seperti Am GKPI. merujuk pada tiga jenis Sinode pada ayat 4. Kategori itu

56 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 8. Jemaat sebagai Jemaat berhalangan maka Bendahara persidangan; dalam hal Sekretaris Sekretaris Jemaat adalah sekretaris sekretaris persidangan. 9. suara; Jika keputu mufakat maka diadakan pemungutan diambil dengan jalan musyawarah untuk berbeda. Jika keputusan tidak dapat dengan menyatukan pendapat yang dengan jalan musyawarah untuk mufakat Keputusan diambil sedapat mungkin san diambil dengan dari setengah dari jumlah suara. dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih pemungutan suara, keputusan 10. Jemaat dan dijadikan dokumen gereja. sekretaris persidangan, disahkan Majelis Notulen persidangan dibuat oleh 6. dipimpin Guru Jemaat. berhalangan maka persidangan Dalam hal Pemimpin Jemaat 7. Jemaat sebagai sekretaris persidangan. Jemaat berhalangan maka Bendahara persidangan; dalam hal Sekretaris Sekretaris Jemaat adalah sekretaris 8. suara. dilakukan secara tertutup melalui kertas pemungutan suara tentang orang mengangkat tangan, sedangkan dilakukan secara terbuka dengan cara Pemungutan suara tentang sesuatu hal 9. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan, disahkan Majelis Jemaat dan dijadikan dokumen gereja. Pasal 26 Ketentuan Lain tentang Jemaat Ketentuan selanjutnya tentang hal-hal yang bersangkut-paut dengan Jemaat diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 26 Ketentuan Lain tentang Jemaat 1. Ketentuan selanjutnya mengenai syaratSinode. pelaksanaan periodisasi oleh Pimpinan Jemaat dijabarkan dalam petunjuk syarat dan tata cara pemilihan Pengurus 2. Hal-hal yang belum diatur tentang jemaat diatur dalam Peraturan GKPI. Draf Amandemen PRT 2023 melalui Peraturan GKPI. pelaksanan periodisasi diatur menegaskan bahwa landasan Pasal 26 ayat 1 diusulkan untuk Tindak lanjut Draf 1. 26 antara lain: Amandemen 2023 Pasal tingkat Teknis Periodisasi di tentang Petunjuk Peraturan GKPI Jemaat 2. tentang Jemaat. petunjuk teknis masih membutuhkan tentang Jemaat jika Peraturan GKPI RESORT BAB III Pasal 27 Pengertian Resort 1. Pendeta Re pelayanan seorang Pendeta yang disebut tergabung dalam satu kesatuan Resort adalah sejumlah Jemaat yang sort. RESORT BAB III Pasal 27 Pengertian Resort 1. Sinode. Jemaat yang ditetapkan Pimpinan pelayanan yang terdiri dari beberapa Resort adalah satu kesatuan daerah Penambahan pada Draf Resort Persiapan. mengatur penempatan Pendeta di diajukan sebab PRT 2013 tidak adalah ayat 4. Penambahan ayat 4 Amandemen PRT 2023 Pasal 27

57 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. Pendeta Resort ditetapkan dan 3. satu Resort. pelayanan, yang dipersiapkan menjadi yang tergabung dalam satu kesatuan Resort Persiapan adalah sejumlah Jemaat 4. dengan Surat Resort, dan Resort Persiapan ditetapkan Keputusan Pimpinan Sinode. 2. seluruh kegiatan di Resort itu. Pimpinan Sinode untuk memimpin yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Resort dilayani oleh Pendeta Resort 3. menjadi satu Resort. kesatuan pelayanan, yang dipersiapkan Jemaat yang tergabung dalam satu Resort Persiapan adalah sejumlah 4. seluruh kegiatan di Res Pimpinan Sinode untuk memimpin yang ditetapkan/ditempatkan oleh Resort Persiapan dilayani oleh Pendeta ort Persiapan itu. 5. Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Resort Persiapan ditetapkan dengan Pasal 28 1. Persyaratan Resort dan Resort Persiapan a. sebagai berikut: Resort apabila memenuhi persyaratan Jemaat dapat ditetapkan menjadi satu Satu kesatuan pelayanan sejumlah Memiliki anggota pada Jemaatpuluh) jiwa. jemaatnya lebih 750 (tujuh ratus lima b. dan prasarana pelayanan. Mempunyai Majelis Resort, sarana c. kewajiban pelayanan Resort. Mampu membiayai kebutuhan dan 2. menjadi Res ayat (1) pasal ini, dapat ditetapkan memenuhi persyaratan tersebut pada Sejumlah Jemaat yang belum/tidak ort Persiapan untuk Resort yang ada. menjadi Resort atau digabungkan kepada Resort Persiapan dapat ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun dipersiapkan menjadi satu Resort; dan 3. Resort dapat menyimpang dar Penetapan sejumlah Jemaat menjadi satu i persyaratan tersebut ayat (1) pasal ini, Pasal 28 Persyaratan Resort dan Resort Persiapan 1. Re Jemaat dapat ditetapkan menjadi satu Satu kesatuan pelayanan sejumlah sort apabila memenuhi persyaratan a. sebagai berikut: Memiliki anggota pada Jemaatlima puluh) jiwa. jemaatnya lebih 750 (tujuh ratus b. disebut Majelis Resort Memiliki pengurus Resort yang c. pelayanan. Memiliki sarana dan prasarana d. Mampu membiayai kebutuhan dan kewajiban pelayanan Resort. 2. Persiapan dapat ditetapk waktu paling lama 3 (tiga) tahun Resort menjadi Resort Persiapan. Dalam jangka ayat 1 pasal ini, dapat ditetapkan memenuhi persyaratan tersebut pada Sejumlah Jemaat yang belum/tidak an menjadi yang ada. Resort atau digabungkan kepada Resort Perubahan Draf Amandemen 1. PRT 2023 antara lain: Pasal 28 ayat 1 menambahkan operasionalisasi pelayanan. prasarana yang mendukung memiliki sarana dan syarat menjadi resort jika Oleh karena itu, salah satu operasionalisasi pelayanan. sebuah resort adalah berpendapat bahwa entitas satu syarat yaitu ayat 1.c. Tim 2. dapat diakomodir lain tentang penetapan resort argumentasi bahwa ketentuan Ayat 4 didasarkan pada dalam Peraturan GKPI. Peraturan GKPI Resort tentang Penetapan

58 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT kebutuhan pelayanan dari Jemaat atas pertimbangan kondisi geografis dan -jemaat tersebut. 3. Jemaat geografis dan kebutuhan pelayanan dari berdasarkan pertimbangan kondisi persyaratan ayat 1.a pada pasal ini satu Resort dapat menyimpang dari Penetapan sejumlah Jemaat menjadi -jemaat tersebut. 4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut peraturan GKPI. tentang penetapan Resort diatur melalui Pasal 29 Pemekaran Resort dan Penggabungan Resort-resort 1. semakin merasakan dampak anggota Jemaat diharapkan akan memeratakan pelayanan, sehingga Dalam rangka meningkatkan dan pelayanan, dapat digabung beberapa Resort dan beberapa Resort suatu Resort dapat dimekarkan menjadi -kan menjadi satu Resort. 2. penggabungan Resort Pemekaran Resort ataupun -resort dapat a. dilakukan : dibicarakan dalam ra Atas usul Majelis Resort setelah pat masingPimpinan Sinode. masing Jemaatnya atau atas usul b. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Pasal 29 Pemekaran Resort dan Penggabungan Resort-resort 1. semaki anggota Jemaat diharapkan akan memeratakan pelayanan, sehingga Dalam rangka meningkatkan dan n merasakan dampak pelayanan, dapat digabung beberapa Resort dan beberapa Resort suatu Resort dapat dimekarkan menjadi -kan menjadi satu Resort. 2. penggabunga Pemekaran Resort ataupun n Resort-resort dapat dilakukan: a. di Atas usul Majelis Resort setelah bicarakan dalam rapat masingPimpinan Sinode. masing Jemaatnya atau atas usul b. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Tim tidak mengajukan 2023 pada Pasal 29. perubahan Draf Amandemen PRT BAB IV KEPEMIMPINAN RESORT PENGORGANISASIAN DAN Pasal 30 Majelis Resort 1. Resort. Pimpinan Sinode dibantu oleh Majelis yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Resort dipimpin oleh Pendeta Resort BAB IV KEPEMIMPINAN RESORT PENGORGANISASIAN DAN Pasal 30 Majelis Resort 1. Pimpinan Sinode yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Resort dipimpin oleh Pendeta Resort 2. Di Resort dibentuk Pengurus Resort disebut Majelis Resort. Perubahan pada Draf dan Fungsional akan tentang Ketua Seksi Kategorial Pasal 30 ayat 3.d). Penjelasan (Draf Amandemen PRT 2023 Seksi Kategorial dan Fungsional 2013) menjadi Ketua Urusan diksi Koordinator Seksi (PRT Amandemen PRT 2023 adalah dijelaskan pada Pasal 38 dan 39.

59 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. Resort, disebut Majelis Resort. Di setiap Resort dibentuk Pengurus 3. a. Majelis Resort terdiri dari: Pengurus Harian Resort. b. Masing-masing Pengurus Harian Jemaat dalam lingkungan Resort. c. Sinode. diangkat dan ditempatkan Pimpinan Pendeta diperbantukan, yang d. Kordinator-kordinator Seksi di Resort. e. (satu) orang dari setia Perwakilan Penatua Jemaat, yakni 1 p Jemaat. f. disingkat PHB Resort. Pengawas Harta Benda Resort, yang 3. a. pelaksana pelayanan yang terdiri dari: Majelis Resort sebagai suatu kesatuan Pengurus Harian Resort. b. Masing-masing Pengurus Harian Jemaat dalam lingkungan Resort. c. Pendeta diperbantukan di Resort Pimpinan Sinode. yang diangkat dan ditempatkan d. Ketua-ketua urusan seksi kategorial dan fungsional di Resort. e. (satu) orang dari setiap Jemaat. Perwakilan Penatua Jemaat, yakni 1 f. dising Pengawas Harta Benda Resort, yang kat PHB Resort. Pasal 31 Fungsi dan Tugas Majelis Resort 1. dan pelayanan di antara Jemaat meningkatkan persekutuan, kesaksian, dan upaya saling membantu dalam Mengkordinasikan hubungan kerjasama -jemaat seResort. 2. Menetapkan Rencana Kerja (RK) dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort. Rencana Anggaran Penerimaan dan 3. pembinaan, dan per persekutuan, kesaksian, pelayanan, Resort tentang penyelenggaraan pertanggungjawaban Pengurus Harian Menerima dan mengesahkan laporan -bendaharaan. 4. Harta Benda/Keuangan (PHB) Resort. Memilih dan menetapkan Pengawas 5. Memilih dan menetapkan Panitia-panitia di tingkat Resort. 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang Rumah Tangga, dan Peraturan diatur dalam Tata Gereja, Peraturan -peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Pasal 31 Fungsi dan Tugas Majelis Resort 1. da Mengolah keperluan penyelenggaraan n penatalayanan satu resort dan Jemaat kesaksian, dan pelayanan di antara dalam meningkatkan persekutuan, kerjasama dan upaya saling membantu mengkoordinasikan hubungan -jemaat dalam satu Resort. 2. Rencana Anggaran Penerim Menetapkan Rencana Kerja (RK) dan aan dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort. 3. pembinaan, dan per persekutuan, kesaksian, pelayanan, Resort tentang penyelenggaraan pertanggungjawaban Pengurus Harian Menerima dan mengesahkan laporan -bendaharaan. 4. Harta Benda/K Memilih dan menetapkan Pengawas euangan (PHB) Resort. 5. Memilih dan menetapkan Panitiapanitia di tingkat Resort. 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Tim tidak mengajukan kalimat pada a meskipun ada perbaikan susunan Amandemen PRT 2023 Pasal 31 perubahan signifikan pada Draf yat 1. Tujuan dalam satu resort. penatalayanan Majelis Resort koordinasi dan penyelenggaraan ayat 1 adalah penegasan fungsi perbaikan susunan kalimat pada

60 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. ditetapkan oleh dan melalui persidangan. Seluruh keputusan Majelis Resort 8. Sinode dengan Surat Keputusan Pimpinan Majelis Resort ditetapkan dan disahkan Rumah Tangga, dan Peraturanperaturan lainnya yang berlaku di GKPI. 7. Seluruh keputusan Majelis Resort persidangan. ditetapkan oleh dan melalui 8. Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan Majelis Resort ditetapkan dan disahkan Pasal 32 Persidangan Majelis Resort 1. Majelis Resort bersidang sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. diwartakan sekurang Resort, melalui undangan tertulis dan oleh Pendeta Resort dan Sekretaris Persidangan Majelis Resort diundang -kurangnya 1 (satu) kali dalam kebaktian Minggu di Jemaatjemaat se-Resort. 3. a. : Peserta persidangan Majelis Resort yakni Semua anggota Majelis Resort. b. Pengurus Peserta lainnya atas Undangan Harian Resort tanpa hak suara. 4. kuorum jika dihadiri sekurang Sidang Majelis Resort dinyatakan - kurangnya lebih dari setengah jumlah dilanjutkan. selama 1 (satu) jam, persidangan tetap 1(satu) jam. Setelah persidangan ditunda persidangan ditunda untuk waktu kuorum belum terpenuhi maka anggota Majelis Resort. Dalam hal 5. adalah Pendeta Resort. Pimpinan persidangan Majelis Resort 6. sebagai sekretaris persidangan. berhalangan maka Bendahara Resort Resort; Dalam hal Sekretaris Resort Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Pasal 32 Persidangan Majelis Resort 1. Majelis Resort bersidang sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Persidangan Majelis Resort diundang diwartakan sekurang Resort, melalui undangan tertulis dan oleh Pendeta Resort dan Sekretaris -kurangnya 1 setiap Jemaat dalam satu Resort itu. (satu) kali dalam kebaktian Minggu di 3. a. yakni : Peserta persidangan Majelis Resort Semua anggota Majelis Resort. b. suara. Pengurus Harian Resort tanpa hak Peserta lainnya atas Undangan 4. kuorum jika dihadiri sekurang Sidang Majelis Resort dinyatakan - persid kuorum belum terpenuhi maka anggota Majelis Resort. Dalam hal kurangnya lebih dari setengah jumlah angan ditunda untuk waktu berhak mengambil keputusan. persidangan dapat dilanjutkan dan ditunda selama 1 (satu) jam, 1(satu) jam. Setelah persidangan 5. adalah Pendeta Resort. Pimpinan persidangan Majelis Resort 6. Sekretaris Sekretaris persidangan adalah Resort; Dalam hal Sekretaris Draf Amandemen PRT 2023 tertutup. melalui pemungutan suara pemilihan orang dilakukan Di sana dikatakan bahwa pemungutan suara tentang orang. menjaga kerahasiaan dalam Pasal 32 ayat 8 bertujuan

61 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. ber dengan menyatukan pendapat yang dengan jalan musyawarah untuk mufakat Keputusan diambil sedapat mungkin beda. Jika keputusan tidak dapat dari setengah dari jumlah suara. dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih pemungutan suara, keputusan suara; Jika keputusan diambil dengan keputusan diambil dengan pemungutan diambil dengan jalan mufakat maka 8. Notulen persidangan dibuat oleh dokumen gereja. Pengurus Harian Resort dan dijadikan sekretaris persidangan, disahkan oleh Resort sebagai sekretaris persidangan. Resort berhalangan maka Bendahara 7. dapat diambil den yang berbeda. Jika keputusan tidak mufakat dengan menyatukan pendapat dengan jalan musyawarah untuk Keputusan diambil sedapat mungkin gan jalan mufakat peserta yang hadir. oleh lebih dari setengah dari jumlah keputusan dinyatakan sah jika disetujui diambil dengan pemungutan suara, pemungutan suara; Jika keputusan maka keputusan diambil dengan 8. suara. dilakukan secara tertutup melalui kertas pemungutan suara tentang orang mengangkat tangan, sedangkan dilakukan secara terbuka dengan cara Pemungutan suara tentang sesuatu hal 9. Notula persidangan dibuat oleh do Pengurus Harian Resort dan dijadikan sekretaris persidangan, disahkan oleh kumen gereja. Pasal 33 Pengurus Harian Resort 1. Pengurus Harian Resort adalah sehari penanggungjawab pelaksanaan kegiatan -hari di tingkat Resort. 2. a. Pengurus Harian Resort terdiri dari Resort. Pimpinan Sinode, sebagai Pemimpin Pendeta Resort, yang ditempatkan b. Sekretaris Resort. c. Bendahara Resort. 3. Pengurus Harian Resort tidak kecuali Pendeta Resort. sejenis dengan Pengurus Harian Jemaat, dibenarkan merangkap jabatan yang Pasal 33 Pengurus Harian Resort 1. sehari penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pengurus Harian Resort adalah -hari di tingkat Resort. 2. a. Pengurus Harian Resort terdiri dari: Resort. Pimpinan Sinode sebagai Pemimpin Pendeta Resort, yang ditempatkan b. Sekretaris Resort. c. Bendahara Resort. 3. kecuali Pendeta Resort. sejenis dengan Pengurus Harian Jemaat, dibenarkan merangkap jabatan yang Pengurus Harian Resort tidak Tim tidak mengajukan Amandemen PRT 2023 Pasal 33 perubahan pada Draf

62 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 34 Fungsi dan Tugas Pengurus Harian Resort 1. kepemimpinan Resort sehari Melaksanakan penatalayanan dan -hari 2. pelayanan di antara Jemaat masalah persekutuan, kesaksian, dan upaya saling membantu dalam mengatasi meningkatkan hubungan kerjasama dan Melaksanakan berbagai upaya dalam -jemaat di lingkungan Resort. 3. pembinaan di Resort. persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan menyelenggarakan kegiatan Mengkordinasikan dan 4. Re Tahunan Resort, mengacu kepada Penerimaan dan Belanja (RAPB) Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Menyusun dan merumuskan Rencana ncana Strategis GKPI untuk ditetapkan dalam Sidang Majelis Resort. menjadi Program Kerja dan APB Resort 5. Belanja (RAPB) Tahunan Resort. Rencana Anggaran Penerimaan dan Melaksanakan Rencana Kerja (RK) dan 6. Majelis Resort dan Sidang Umum Jemaat. Mempersiapkan dan memimpin Sidang 7. Program Kerja seluruh Seksi di Resort. Melaksanakan dan mengkoordinasi 8. serta pen kesaksian, pelayanan, dan pembinaan, penyelenggaraan persekutuan, Program Kerja Tahunan tentang Mempertanggungjawabkan pelaksanaan gelolaan harta-benda/ Resort. keuangan Resort kepada Sidang Majelis 9. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Majelis Resort kepada Pimpinan Sinode. Pasal 34 Fungsi dan Tugas Pengurus Harian Resort 1. kepemimpinan Reso Melaksanakan penatalayanan dan rt sehari-hari 2. Jemaat kesaksian, dan pelayanan di antara mengatasi masalah persekutuan, upaya saling membantu dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan Melaksanakan berbagai upaya dalam -jemaat di lingkungan Resort. 3. menyelenggar Mengkordinasikan dan akan kegiatan pembinaan di Resort. persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan 4. Rencana Strateg Am, Keputusan Pimpinan Sinode, Tahunan Resort, yang Keputusan Sinode Penerimaan dan Belanja (RAPB) Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Menyusun dan merumuskan Rencana is GKPI dan kebutuhan lokal jemaat-jemaat dalam satu Resort Majelis Resort. Kerja dan APB Resort dalam Sidang untuk ditetapkan menjadi Program 5. Belanja (RAPB) Tahunan Resort. Rencana Anggaran Penerimaan dan Melaksanakan Rencana Kerja (RK) dan 6. Mempersiapkan dan memimpin Sidang Majelis Resort. 7. Resort. Program Kerja seluruh Urusan Seksi di Melaksanakan dan mengkoordinasi 8. pengelolaan harta kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan penyelenggaraan persekutuan, Program Kerja Tahunan tentang Mempertanggungjawabkan pelaksanaan -benda/ keuangan Resort kepada Sidang Majelis Resort. Perubahan dalam Draf Pasal 34 ayat 4 ti hanya ada pada ayat 4. PRT 2013 Amandemen PRT 2023 Pasal 34 dak menjelaskan antara tidak menjelaskan keterkaitan dan Belanja (RAPB) Tahunan Rencana Anggaran Penerimaan bahwa Rencana Kerja (RK) dan Resort dan jemaat-jemaat penegasan pa tersebut maka Tim mengajukan Berdasarkan pertimbangan dalam satu kesatuan resort. da Draf Amandemen kebutuhan jemaat Resort harus mencerminkan menegaskan bahwa RK dan RAPB PRT 2023 Pasal 34 ayat 4 untuk -jemaat yang resort tersebut. ada dalam kesatuan pelayanan

63 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 10. Rumah Tangga, dan Peraturan yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya -peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. 11. melakukan rapat Pengurus Harian Resort (PHR) dapat -rapat secara berkala, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 9. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Majelis Resort kepada Pimpinan Sinode. 10. Peratur Peraturan Rumah Tangga, dan yang diatur dalam Tata Gereja, Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya an-peraturan lainnya yg berlaku di GKPI. 11. melakukan rapat Pengurus Harian Resort (PHR) dapat -rapat secara berkala dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Pasal 35 1. Tugas Pendeta sebagai Pemimpin Resort Memimpin dan atau mengkordinasikan Pastorat dan Diakonia di Jemaat pelayanan dalam bidang Apostolat, -jemaat se-Resort. 2. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort utama Resort. menandatangani dokumen/warkat Sidang Majelis Resort, membuat dan bertugas dan berwenang mengundang 3. Memimpin Sidang Majelis Resort. 4. Bersama-sama dengan Bendahara Resort. surat dan dokumen mengenai keuangan membuat dan menandatangani semua 5. praktik ke Pimpinan Sinode dalam melakukan tugas Membimbing Vikaris yang ditempatkan -Pendetaan di Resort dan membimbing mahasiswa-mahasiswa di Resort. teologi yang melaksanakan tugas praktik 6. Pimpinan Sinode dan Keputu dan Peraturan GKPI, serta Keputusan Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am, Melaksanakan keputusan/peraturan san Sidang Majelis Resort. Pasal 35 1. Tugas Pendeta sebagai Pemimpin Resort Pastorat dan Diakonia di Jemaat pelayanan dalam bidang Apostolat, Memimpin dan atau mengkordinasikan -jemaat se-Resort. 2. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort bertugas dan berwenang mengundang utama Resort. menandatangani dokumen/warkat Sidang Majelis Resort, membuat dan 3. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort surat membuat dan menandatangani semua -surat kedinasan, penugasan, pemberitahuan, laporan, dan kerjasama, penggembalaan, lain-lain ke pelayanan, dan sebagainya. kebutuhan administrasi, penatalayanan, dalam dan ke luar Resortnya untuk 4. Memimpin Sidang Majelis Resort. 5. Bersama-sama dengan Bendahara Resort surat dan dokumen mengenai keuangan membuat dan menandatangani semua . 6. membimbing Detasir, dan membimbing tugas praktik fungsi Pendeta di Resort, Pimpinan Sinode dalam melakukan Membimbing Vikar yang ditempatkan Perubahan yang diajukan oleh 1. 2023 antara lain: Tim pada Draf Amandemen PRT 2013 penambahan terhadap PRT Pasal 35 ayat 3 merupakan Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 35. Penambahan administratif Pendeta Resort. PRT 2023 menegaskan peran ayat 3 pada Draf Amandemen 2. rap Pendeta Resort melaksanakan memberi peluang kepada tersebut dilakukan untuk penambahan. Penambahan Pasal 35 ayat 8 adalah Draf Amandemen PRT 2023 at khusus bila ada sesuatu resort. kesaksian, dan pembinaan di dengan kegiatan persekutuan, hal mendesak yang terkait

64 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT mahasiswa-mahasiswa teologi yang melaksanakan tugas praktik di Resort. 7. yan Melaksanakan keputusan/peraturan g ditetapkan oleh Sidang Sinode Am, Majelis Resort. Pimpinan Sinode dan Keputusan Sidang dan Peraturan GKPI, serta Keputusan Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga 8. rapat Pemimpin Resort dapat memanggil -rapat khusus menurut perlunya untuk mengkordinasikan dan me Resort. kesaksian, pelayanan, dan pembinaan di nyelenggarakan kegiatan persekutuan, Pasal 36 Tugas Sekretaris Resort 1. Memimpin sekretariat Resort. 2. Melaksanakan tugas administrasi Resort. 3. Mengatur arsip, mengagendakan surat surat yang perlu masuk dan keluar, mempersiapkan surat 4. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort membuat dan menanda mengundang Sidang Majelis Resort, -tangani dokumen/warkat utama. 5. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dan Bendahara membuat dan menanda mengenai keuangan. tangani emua surat dan dokumen 6. rapat Menyusun notulen dan laporan hasil -rapat di Resort. 7. manakala Pemimpin Resort berhalangan. memimpin Sidang Majelis Resort, Mewakili Pemimpin Resort dalam 8. Mengikuti sermon-sermon Resort. 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang Rumah Tangga, dan Peraturan diatur dalam Tata Gereja, Peraturan -peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Pasal 36 Tugas Sekretaris Resort 1. Memimpin sekretariat Resort. 2. Melaksanakan tugas administrasi Resort. 3. surat masuk dan keluar, mempersiapkan Mengatur arsip, mengagendakan surat -surat yang perlu 4. Bersama-sama dengan Pendeta Resort membuat dan menanda mengundang Sidang Majelis Resort, -tangani dokumen/warkat utama. 5. Bersama-sama dengan Pendeta Resort surat membuat dan menandatangani semua -surat kedinasan, penugasan, pemberitahuan, laporan, dan lain kerjasama, penggembalaan, -lain ke pelayanan, dan sebagainya. kebutuhan administrasi, penatalayanan, dalam dan ke luar Resortnya untuk 6. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort mengenai keuangan. tangani semua surat dan dokumen dan Bendahara membuat dan menanda Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 36 ayat 5 merupakan ayat 5. Amandemen PRT 2023 Pasal 35 penyesuaian terhadap Draf

65 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. Menyusun notula dan laporan hasil rapat-rapat di Resort. 8. apabila memimpin Sidang Majelis Resort Mewakili Pemimpin Resort dalam Pemimpin Resort berhalangan. 9. Mengikuti sermon-sermon Resort. 10.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang Rumah Tangga, dan Peraturan diatur dalam Tata Gereja, Peraturan - peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Pasal 37 Tugas Bendahara Resort 1. keuangan. Melaksanakan kegiatan administrasi 2. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dokumen mengenai keuangan. menandatangani semua surat dan dan Sekretaris Resort membuat dan 3. Menggali sumber-sumber pemasukan keuangan Resort. 4. diperoleh dari berbagai sumber. Mengurus harta kekayaan yang 5. ditetapkan. sesuai dengan RAPB yang telah Membayarkan segala kewajiban Resort 6. Mengirim segala tanggungjawab Kantor Sinode GKPI, dan ke pihak keuangan yang telah ditetapkan ke -pihak Resort. lain yang sudah ditetapkan Majelis 7. dipertanggungjawabkan. Menyusun pembukuan untuk dapat 8. Mengikuti sermon-sermon Resort. 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Pasal 37 Tugas Bendahara Resort 1. keuangan. Melaksanakan kegiatan administrasi 2. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort men dan Sekretaris Resort membuat dan andatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 3. Menggali sumber-sumber pemasukan keuangan Resort. 4. diperoleh dari berbagai sumber. Mengurus harta kekayaan yang 5. ditetapkan. sesuai dengan RAPB yang telah Membayarkan segala kewajiban Resort 6. Kantor Sinode GKPI, dan ke pihak keuangan yang telah ditetapkan ke Mengirim segala tanggungjawab -pihak Resort. lain yang sudah ditetapkan Majelis 7. dipertanggungjawabkan. Menyusun pembukuan untuk dapat 8. Mengikuti sermon-sermon Resort. 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang Rumah Tangga, dan Peraturan diatur dalam Tata Gereja, Peraturan - peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Tidak ada perubahan dalam Draf Amandemen PRT 2023

66 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 38 Seksi-seksi di Resort 1. Untuk melaksanakan bidang-bidang pelayanan tertentu atau tugas-tugas kebutuhan. dibentuk Seksi dan Panitia sesuai dengan panggilan gereja, di Resort dapat khusus, guna terwujudnya tugas dan 2. gereja. melaksanakan tugas dan panggilan Seksi adalah satuan pelayanan untuk 3. Panitia adalah satuan pelayanan untuk gereja yang bersifat sementara. melaksanakan tugas dan panggilan 4. Seksi-seksi yang dapat dibentuk di a. Resort adalah: Seksi Sekolah Minggu. b. Seksi Remaja. c. Seksi Pemuda/i. d. Seksi Perempuan. f. Seksi Pria 5. Seksi-seksi dikordinir oleh Kordinator Seksi. 6. kepengurusan masing Kordinator Seksi dapat membentuk -masing seksi. 7. oleh Majelis Resort. Kepengurusan Seksi Resort disahkan Pasal 38 Urusan-urusan Seksi di Resort 1. panggi Untuk melaksanakan tugas dan lan gereja oleh semua anggota Diakonat, dan bidang Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, -bidang pelayanan sementara sesuai dengan kebutuhan. dan Panitia yang bersifat ad hoc dan Urusan Seksi fungsional dan kategorial, lainnya, maka di Resort dapat dibentuk 2. panggilan gereja. untuk melaksanakan tugas dan Urusan Seksi adalah satuan pelayanan 3. gereja yang bersifat sementara. melaksanakan tugas dan panggilan Panitia adalah satuan pelayanan untuk 4. Urusan-urusan Seksi yang dapat a. dibentuk di Resort adalah: Urusan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani. b. Urusan Seksi Pekabaran Injil. c. Urusan Seksi Sekolah Minggu. d. Urusan Seksi Remaja. e. Urusan Seksi Pemuda/i. f. Urusan Seksi Perempuan. g. Urusan Seksi Pria. h. Urusan Seksi Lanjut Usia. i. Urusan Seksi Kesehatan. 5. Setiap Urusan Seksi memiliki unsur Sekretaris, dan Anggota. pengurus yang terdiri dari Ketua, 6. Pengurus Urusan Seksi dipilih dan diangkat oleh, dan. dari Ketua Seksi Jemaat. 7. Keanggotaan setiap Urusan Seksi meliputi keterwakilan seksi jemaat 8. Seksi Pembentukan kepengurusan Urusan dikoordinir oleh Pengurus Harian Perubahan yang terdapat 1. 2023 Pasal 38 antara lain: dalam Draf Amandemen PRT dan di Resort. Dengan kat diksi antara Seksi di Jemaat dilakukan untuk membedakan 2023). Perubahan tersebut Seksi (Draf Amandemen PRT (PRT 2013) menjadi Urusan Perubahan diksi dari Seksi a 38 ayat 2). Amandemen PRT 2023 Pasal tidak berubah (Draf perubahan diksi tetapi definisi Urusan Seksi. Walau ada Resort dikenal dengan diksi Jemaat; sementara untuk lain, diksi Seksi hanya ada di 2. pelayanan jemaat Resort harus mencerminkan program pada Urusan Seksi beberapa jemaat maka adalah kesatuan pelayanan dengan defenisi bahwa Resort mencakup kategorial. Sesuai Seksi dalam PRT 2013 hanya -jemaat. PRT 2023 Pasal 38 ayat 4.a mengajukan Draf Amandemen seperti itu maka Tim Berdasarkan perspektif -4.i 3. Supaya program di masingkomposisi pengurus Urusan menguraikan pembentukan dipandang perlu untuk Seksi. Oleh karena itu maka memiliki pengurus Urusan maka di setiap Resort harus terkoordinir dengan baik masing Urusan Seksi dapat Tindak lanjut Draf Urusan Seksi Resort mekanisme pemilihan Peraturan GKPI tentang maka dibutuhkan Amandemen PRT 2023

67 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Resort. Resort dan disahkan dalam Majelis 9. Urusan-urusan bertanggungjawab kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 10. Setiap Urusan Seksi menyusun, persetujuan Pengurus Harian Resort. Tahunan kepada Majelis Resort atas Penerimaan dan Belanja (RAPB) Kerja (RK) dan Rencana Anggaran merumuskan dan mengajukan Rencana peng Seksi serta mekanisme ajuan program tahunan 38 ayat 5 Amandemen PRT 2023 Pasal seperti dituangkan pada Draf -10 Pasal 39 Tugas Seksi-seksi di Resort 1. Seksi Jemaat dan upaya saling membantu di antara Mengkoordinasikan hubungan kerjasama -jemaat se-Resort. 2. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan bersama Seksi Jemaat-jemaat se-Resort. 3. Re dan melaporkannya kepada Majelis Merencanakan Anggaran Belanja Seksi sort melalui Pengurus Harian Resort. 4. Resort. berkonsultasi dengan Pengurus Harian Dalam melaksanakan tugasnya 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang Rumah Tangga, dan peraturan diatur dalam Tata Gereja, Peraturan -peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. Pasal 39 Tugas Urusan Seksi Resort 1. di antara Seksi Jemaat kerjasama dan upaya saling membantu Mengkoordinasikan hubungan -jemaat se-Resort. 2. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan bersama Seksi Jemaat-jemaat se-Resort. 3. Harian Resort. kepada Majelis Resort melalui Pengurus Kerja Urusan dan mengajukannya Menyusun dan merumuskan Program 4. Resort melalui Pengurus Harian Resort. dan mengajukannya kepada Majelis Merencanakan Anggaran Belanja Seksi 5. berkonsultasi dengan Pengur Dalam melaksanakan tugasnya us Harian Resort. PRT 2013 Pasal 39 ayat 5 tertuang dalam PRT GKPI. Urusan Seksi Resort telah PRT 2023 Pasal 39 sebab tugas dihapus dalam Draf Amandemen Pasal 40 Pengawas HartaResort Benda/Keuangan (PHB) 1. Di Resort dibentuk Pengawas HartaBenda/Keuangan disingkat PHB Resort. 2. Jumlah anggota PHB Resort sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang. 3. a. PHB Resort bertugas: yang menyangkut penggunaan aset ditetapkan Sidang Majelis Resort Mengawasi seluruh keputusan yang Pasal 40 Pengawas Harta-Benda/Keuangan (PHB) Resort 1. Di Resort dibentuk Pengawas HartaBenda/Keuangan disingkat PHB Resort. 2. Jumlah anggota PHB Resort sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang. 3. Resort. PHB Resort dipilih dalam Sidang Majelis 4. PHB Resort bertugas: Draf Amandemen PRT 2023 PRT 2013 tidak Penambahan itu dilakukan sebab Pasal 40 yaitu ayat 3. menambahkan satu ayat pada mengatur Resort. mekanisme pemilihan PHB

68 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dan inventaris, harta-benda dan diurus Resort. keuangan GKPI yang dikelola dan b. Memeriksa kas, pembukuan, suratsurat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta-benda dan surat keuangan untuk keperluan verifikasi -surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa aset dan inventaris, harta-Benda dan diurus Resort keuangan GKPI yang dikelola dan c. mengenai harta Memperoleh akses atas informasi -benda dan keuangan Harian Resort. Resort yang diurus oleh Pengurus d. pengelolaan dan pengurusan harta Harian dalam menjalankan Memberi nasihat kepada Pengurus - benda GKPI e. Laporan Tahunan. Pengurus Harian dalam penyusunan Memberikan bantuan kepada f. Tahunan Pengawas Harta Membuat Rancangan Anggaran - Benda/Keuangan Resort. g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Sidang Majelis Resort. Pimpinan Sinode dan Keputusan Am lainnya, serta keputusan GKPI, dan Keputusan Sidang Sinode Peraturan Rumah Tangga, Peraturan 4. a. Resort berhak : Dalam melaksanakan tugasnya PHB informasi mengenai segala persoalan perlu dan memperoleh akses atas maupun tertulis dari yang dianggap Meminta penjelasan baik secara lisan a. dan inventaris, harta yang menyangkut penggunaan aset ditetapkan Sidang Majelis Resort Mengawasi seluruh keputusan yang -benda dan diurus Reso keuangan GKPI yang dikelola dan rt. b. Memeriksa kas, pembukuan, suratsurat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa hartakeperluan verifikasi surat benda dan keuangan untuk -surat dan dokumen-dokumen lainnya serta harta memeriksa aset dan inventaris, -benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort c. mengenai harta Memperoleh akses atas informasi -benda dan keuangan Harian Resort. Resort yang diurus oleh Pengurus d. pengelolaan dan pengurusan Harian Resort dalam menjalankan Memberi nasihat kepada Pengurus hartabenda GKPI e. Laporan Tahunan. Pengurus Harian dalam penyusunan Memberikan bantuan kepada f. Tahunan Pengawas Harta Membuat Rancangan Anggaran - Benda/Keuangan Resort. g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Peraturan Ruma yang diatur dalam Tata Gereja, h Tangga, Peraturan Sidang Majelis Resort. Pimpinan Sinode dan Keputusan Am lainnya, serta keputusan GKPI, dan Keputusan Sidang Sinode 5. Resort berhak : Dalam melaksanakan tugasnya, PHB

69 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT pengurusan aset, inventaris, harta yang menyangkut pengelolaan dan - dikelola dan diurus Resort. benda dan keuangan GKPI yang b. Mengetahui segala kebijakan dan dijalankan oleh Pengurus Harian. tindakan yang telah dan akan a. maupun tertulis dari yang d Meminta penjelasan baik secara lisan ianggap pengurusan aset, inventaris, harta yang menyangkut pengelolaan dan informasi mengenai segala persoalan perlu dan memperoleh akses atas - dikelola dan diurus Resort. benda dan keuangan GKPI yang b. tindakan yang telah Mengetahui segala kebijakan dan dan akan dijalankan oleh Pengurus Harian. Pasal 41 Pemilihan Majelis Resort 1. Pemilihan Majelis Resort untuk satu masa tugas dilakukan setelah masingdipilih. sama dengan Majelis Resort yang akan Jemaat untuk suatu masa tugas yang tersebut melakukan pemilihan Majelis masing Jemaat di lingkungan Resort 2. ayat Pemilihan Majelis Resort sebagaimana (1) pasal ini dilakukan oleh Majelis khusus diadakan untuk itu Resort dalam suatu persidangan yang 3. a. sebagaimana ayat (2) pasal ini adalah: Peserta Sidang Pemilihan Majelis Resort persidangan Pendeta Resort sebagai pemimpin b. Semua Majelis Jemaat di lingkungan Resort tersebut c. Jemaat sebanyak Mewakili anggota sidi dari setiap -banyak 3 (tiga) Majelis Jemaat masing orang, yang dipilih dalam Sidang -masing. d. periode sebelumnya. Seluruh anggota Majelis Resort 4. Persyaratan menjadi Sekretaris Resort dan Bendahara Resort: Pasal 41 Pemilihan Majelis Resort 1. masing setelah pemilihan Majelis Jemaat di Pemilihan Majelis Resort dilaksanakan -masing Jemaat telah selesai dilakukan. 2. yang khusus diadakan untuk itu Majelis Resort dalam suatu persidangan Pemilihan Majelis Resort dilakukan oleh 3. Peserta Sidang Pemilihan Majelis Resort a. adalah: persidangan Pendeta Resort sebagai pemimpin b. lingkungan Resort tersebut Semua anggota Majelis Jemaat di c. Jemaat sebanyak Mewakili anggota sidi dari setiap -banyak 3 (tiga) Majelis Jema orang, yang dipilih dalam Sidang at masing-masing. d. periode sebelumnya. Seluruh anggota Majelis Resort 4. a. dan Bendahara Resort: Persyaratan menjadi Sekretaris Resort masyarakat (1 Timotius 3:1 tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9). Draf Amandemen PRT 2023 signifikan dibanding PRT 2013 tidak memiliki perubahan Tindak lanjut Draf Majelis Resort mekanisme pemilihan Peraturan GKPI tentang adalah penerbitan Amandemen 2013 ini

70 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT a. masyarakat (1 Timotius 3:1 tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9). b. lingkungan Resort tersebut. Anggota sidi Jemaat dalam c. lingkungan Resort Telah menjadi anggota Jemaat dalam tersebut sekurang- (lima) tahun. bagi Resort yang usianya belum 5 kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali d. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggipada saat pemilihan. tingginya 60 (enam puluh) tahun e. Jemaat. sejenis di tingkat Pengurus Harian Tidak sedang menjabat jabatan 5. a. Persyaratan menjadi Kordinator Seksi: masyarakat (1 Timotius 3:1 tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9). b. lingkungan Resort tersebut. Anggota sidi Jemaat dalam c. lingkungan Resort tersebut sekurang Telah menjadi anggota Jemaat dalam - (lima) tahun. bagi Resort yang usianya belum 5 kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali d. berusia serendah Kecuali Kordinator Seksi Pemuda/i, -rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggipada saat pemilihan. tingginya 60 (enam puluh) tahun e. berusia serendah Untuk Kordinator Seksi Pemuda/i, -rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 30 (tiga puluh) tahun pada b. Anggota sidi Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. c. sekurang lingkungan Resort tersebut Telah menjadi anggota Jemaat dalam -kurangnya 3 (tiga) tahun, berusia 3 kecuali bagi Resort yang belum (tiga) tahun. d. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan e. Jemaat. sejenis di tingkat Pengurus Harian Tidak sedang menjabat jabatan 5. Persyaratan menjadi Ketua Urusan Seksi: a. tengah keluarga, Jemaat Memperlihatkan keteladanan di dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). b. lingkungan Resort tersebut. Anggota sidi Jemaat dalam c. sekurang lingkungan Resort tersebut Telah menjadi anggota Jemaat dalam -kurangnya 2 (dua) tahun, belum 2 (dua) kecuali bagi Resort yang usianya tahun. d. Telah berusia serendah-rendahnya setinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan -tingginya 60 (enam puluh) Muda) dan Pemuda/i Ketua Urusan Seksi Remaja (Tunas tahun pada saat pemilihan, kecuali e. Muda), berusia serend Untuk Ketua Urusan Remaja (Tunas ah-rendahnya 14 (empat belas) tahun dan setinggipada saat pemilihan yang dibuktikan tingginya 25 (dua puluh lima) tahun

71 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dengan Surat Baptis, atau akt saat pemilihan, yang dibuktikan e kelahiran. f. Resort tersebut. sama di Jemaat dalam lingkungan Harian Jemaat atau Ketua Seksi yang Tidak sedang menjabat Pengurus 6. a. Persyaratan menjadi PHB Resort: lingkungan Resort tersebut sekurang Telah menjadi anggota Jemaat di - kurangnya 5 (lima) tahun b. Majelis Resort. Harian Jemaat, dan PHB Jemaat dan merangkap jabatan dengan Pengurus PHB Resort tidak dibenarkan c. Resort. bersamaan dengan Pemilihan Majelis sidang pemilihan Majelis Resort PHB Resort dipilih oleh Peserta 7. Majelis Resort ditetapkan dan disahkan Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan atau akte kelahiran. dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga f. berusia serendah Untuk Ketua Urusan Pemuda/i, -rendahnya l7 (tujuh belas) tahun dan setinggiatau akte kelahiran. dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga, pada saat pemilihan, yang dibuktikan tingginya 40 (empat puluh) tahun g. Usia) dan Manula, berusia serendah Untuk Ketua Urusan Lansia (Lanjut - tah rendahnya 56 (Lima puluh enam) un dan setinggi-tingginya 62 akte kelahiran. Surat Baptis, Kartu Keluarga atau pemilihan yang dibuktikan dengan (enam puluh dua) tahun pada saat h. Resort t sama di Jemaat dalam lingkungan Harian Jemaat atau Ketua Seksi yang Tidak sedang menjabat Pengurus ersebut. 6. a. Persyaratan menjadi PHB Resort: sekurang lingkungan Resort tersebut Telah menjadi anggota Jemaat di -kurangnya 3 (tiga) tahun (sinkron dgn jemaat) b. benda keuangan dan pengelolaan harta Memiliki kompetensi di bidang c. PHB Resort tidak dibenarkan Majelis Resort. Harian Jemaat, dan PHB Jemaat dan merangkap jabatan dengan Pengurus d. Resort. bersamaan dengan Pemilihan Majelis sidang pemilihan Majelis Resort PHB Resort dipilih oleh Peserta

72 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan Majelis Resort ditetapkan dan disahkan Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Resort 1. a. Keanggotaan Majelis Resort berakhir: Berakhir masa periodisasi. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak d. khusus. Dikenakan tata penggembalaan e. Mengundurkan diri. 2. diputuskan oleh Sidang Majelis Resort. Berakhirnya keanggotaan Majelis Resort 3. memilih pengganti. periodisasi, maka Sidang Majelis Resort Majelis Resort berakhir sebelum Dalam hal keanggotaan seseorang di 4. Pengganti anggota Majelis Resort yang Pimpinan Sinode. dan disahkan dengan Surat Keputusan berakhir sebelum periodisasi ditetapkan 5. tugas. Sisa periode tidak dihitung sebagai masa 6. Re Keanggotaan Pendeta sebagai Pemimpin sort dan Pendeta diperbantukan berakhir di Majelis Resort dikarenakan Pimpinan perpindahan dan/atau penetapan Sinode. Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Resort 1. Keanggotaan Majelis Resort berakhir a. dikarenakan: Berakhir masa periodisasi. b. itu. Berakhir keanggotaannya di resort c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. d. khusus. Dikenakan tata penggembalaan e. Mengundurkan diri. 2. diputuskan oleh Sidang Majelis Resort. Berakhirnya keanggotaan Majelis Resort 3. dan/atau beberapa orang bera Apabila keanggotaan salah seorang khir di a. Majelis Resort, maka Resort periode berjalan. Pemilihan pada pemilihan Majelis syarat menurut Petunjuk Teknis perolehan suara yang memenuhi pengganti berdasarkan urut Sidang Majelis Resort menetapkan b. de Apabila tidak ada urut yang sesuai ngan Petunjuk Teknis Pemilihan melakukan pemilihan ulang. maka Sidang Majelis Resort sebagaimana disebut pada ayat 3.a, pada periodisasi sebelumnya c. digunakan saat Petunjuk Teknis Pemilihan yang pada ayat 3.6 menggunakan Pemilihan ulang seperti dimaksud periodisasi pemilihan berjalan. Majelis Jemaat pada periode 1. Resort yang berakhir se penggantian anggota Majelis pengaturan tata cara berpendapat bahwa perlu masa periode. Tim Resort yang berhenti sebelum penggantian anggota Majelis mengatur mekanisme PRT 2013 Pasal 42 tidak belum Pasal 42 ayat 3. Draf Amandemen PRT 2023 tersebut dicantumkan dalam masa periode. Tata cara 2. masa tugas. Tim berpendap periode tidak dihitung sebagai ayat 5 mengatakan bahwa sisa periode. PRT 2013 Pasal 42 pemahaman tentang sisa Terdapat perbedaan at 42 ayat 5. sebagai masa tugas pada Pasal menghitung sisa periode Amandemen PRT 2023 tersebut. Oleh sebab itu Draf menjabat sisa periode berdasarkan durasi waktu dihitung sebagai masa tugas bahwa sisa periode perlu

73 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 4. Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan periodisasi ditetapkan dan disahkan berakhir sebelum pertengahan masa Pengganti anggota Majelis Resort yang 5. masa Sisa masa waktu sebelum pertengahan periode dihitung 1 (satu) periode; dihitung 1 (satu) periode. pertengahan masa periode tidak Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah 6. perpindaha berakhir di Majelis Resort dikarenakan Resort dan Pendeta diperbantukan Keanggotaan Pendeta sebagai Pemimpin n dan/ atau penetapan Pimpinan Sinode. Pasal 43 Ketentuan Lain tentang Resort Peraturan GKPI. Kepemimpinan Resort diatur dalam Ketentuan selanjutnya tentang Resort dan Pasal 43 Ketentuan Lain tentang Resort Peraturan GKPI. Kepemimpinan Resort diatur dalam Ketentuan selanjutnya tentang Resort dan BAB V SINODE AM Pasal 44 Sinode Am 1. a. Am, terdiri dari: GKPI dalam bentuk persidangan Sinode dari keseluruhan Jemaat dan Resort GKPI yang merupakan perwujudan nyata Sinode Am adalah lembaga tertinggi di Sinode Am Periode . b. Sinode Am Kerja. c. Sinode Am Istimewa. 2. Peraturan Rumah Tangga ini. Sinode, atau dikatakan lain dalam Sinode Am diundang oleh Pimpinan 3. jumlah anggota Sinode Am. dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari Sinode Am dinyatakan sah apabila sudah BAB V SINODE AM Pasal 44 Sinode Am 1. nyata dari keseluruhan GKPI. GKPI yang merupakan perwujudan Sinode Am adalah lembaga tertinggi di 2. a. Sinode Am terdiri dari: Sinode Am Periode (SAP). b. Sinode Am Kerja (SAK). c. Sinode Am Istimewa (SAI). 3. Peraturan Rumah Tangga ini. Sinode, atau dikatakan lain dalam Sinode Am diundang oleh Pimpinan 4. pertiga dari jumlah anggota Sinode Am. sudah dihadiri oleh lebih dari dua Sinode Am dinyatakan sah apabila Perubahan dalam Draft 2023. ayat pada Draf Amandemen PRT 44 ayat 1 dipecah menjadi dua struktur ayat saja. PRT 2013 Pasal Amandemen PRT 2023 bersifat

74 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 4. Pimpin Sinode Am dibuka dan ditutup oleh an Sinode, atau dikatakan lain dalam Peraturan Rumah Tangga ini. 5. anggota Sinode Am. Persidangan yang dipilih oleh dan dari Sinode Am dipimpin oleh Majelis Ketua 6. dari 2 ( Am berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri Majelis Ketua Persidangan Sidang Sinode dua) orang unsur Pendeta, 1 tidak berstatus Penatua. orang unsur anggota sidi Jemaat yang (satu) orang unsur Penatua dan 2 (dua) 7. Tata-tertib dan tertib-acara Sinode Am ditetapkan oleh Sinode Am. 8. oleh Majelis Ketua Keputusan Sinode Am ditandatangani Persidangan dan Pimpinan Sinode. 5. dalam Peraturan Rumah Tangga ini. Pimpinan Sinode, atau dikatakan lain Sinode Am dibuka dan ditutup oleh 6. anggota Sinode Am. Persidangan yang dipilih oleh dan dari Sinode Am dipimpin oleh Majelis Ketua 7. Sinode Am berjum Majelis Ketua Persidangan Sidang lah 5 (lima) orang Jemaat yang tidak berstatus Penatua. dan 2 (dua) orang unsur anggota sidi Pendeta, 1 (satu) orang unsur Penatua yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur 8. ditetapkan oleh Sinode Am. Tata Tertib dan Tertib Acara Sinode Am 9. Keputusan Sinode Am ditandatangani Pimpinan Sinode. oleh Majelis Ketua Persidangan dan Pasal 45 Sinode Am Periode 1. Sinode Am Periode diselenggarakan 1 kepengurusan di semua tingkatan GKPI. bersamaan dengan periode (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, 2. a. Periode: Tugas dan wewenang Sinode Am Rumah Tangg mengubah Tata Gereja, Peraturan Menetapkan, mengevaluasi, dan/atau a dan Peraturanperaturan GKPI. b. Menetapkan Rencana Strategis GKPI. c. Sinode. pertanggungjawaban Pimpinan menolak laporan Mengevaluasi untuk menerima atau d. Majelis Sinode. Menilai laporan pertanggungjawaban e. mengukuhkan Pimpinan Sinode. Memilih, menetapkan dan Pasal 45 Sinode Am Periode 1. kepengurusan di semua tingkatan GKPI. bersamaan dengan periode (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Sinode Am Periode diselenggarakan 1 2. Tugas dan wewenang Sinode Am a. Periode: Peraturan Peraturan Rumah Tangga dan dan/atau mengubah Tata Gereja, Menetapkan, mengevaluasi, -peraturan GKPI. b. Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. Menetapkan Rencana Strategis atau c. Mengevaluasi untuk menerima atau Sinode. pertanggungjawaban Pimpinan menolak laporan d. pertanggungjawaban Majelis Sinode. Menilai laporan e. mengukuhkan Pimpinan Sinode. Memilih, menetapkan dan Tim mengajukan dua istilah road map ayat 2.b. Rencana Strategis adalah Amandemen PRT 2023 Pasal 45 Kebijaksanaan Umum dalam Draf yaitu Rencana Strategis dan Garis GKPI untuk 15 tahun ke dibagi dalam tiga tahap depan. Rencana Strategis akan an. Tahapan itu dengan Garis Kebijaksanaan Umum (GKU) yang ayat 2.b. Amandemen PRT 2023 Pasal 45 Kebijaksanaan Umum pada Draf memunculkan istilah Garis pertimbangan tersebut maka Tim lima tahun. Berdasarkan berlaku selama satu periode atau

75 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT f. Sinode. mengukuhkan Anggota Majelis Memilih, menetapkan dan g. pemilihan Rap Pendeta (BPRP) berdasarkan hasil Mengukuhkan Badan Pekerja Rapat at Pendeta di dalam Sinode Am. h. Melaksanakan tugas-tugas lainya Rumah Tangga GKPI. dalam Tata Gereja dan Peraturan sebagaimana yang diamanatkan 3. Periode, maka Pimpinan Sinode Pimpinan Sinode ditolak oleh Sinode Am Dalam hal laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi Bishop atau Sekretaris Jenderal. tidak berhak untuk dicalonkankan lagi f. Sinode. mengukuhkan Anggota Majelis Memilih, menetapkan dan g. Mengukuhkan Badan Pekerja Rapat Sinode Am. pemilihan Rapat Pendeta di dalam Pendeta (BPRP) berdasarkan hasil h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Rumah Tangga GKPI. dalam Tata Gereja dan Peraturan sebagaimana yang diamanatkan 3. Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang dipilih dalam Sinode Am Periode. atau Majelis Sinode atau jabatan lain menjadi Bishop atau Sekretaris Jenderal tidak berhak untuk dicalonkankan lagi Periode, maka Pimpinan Sinode tersebut Pimpinan Sinode ditolak oleh Sinode Am Pasal 46 Sinode Am Kerja 1. Sinode Am Periode. Sinode Am Kerja diadakan di antara dua 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Kerja: Rumah Tangga. mengubah Tata Gereja dan Peraturan Menetapkan mengevaluasi, dan/atau b. Strategis GKPI. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana c. Mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Sinode Am Periode sebelumnya. d. Sinode Am. dan wewenangnya di antara dua Sinode mengenai pelaksanaan tugas Mengevaluasi laporan Pimpinan e. wewenangnya di antara d mengenai pelaksanaan tugas dan Menilai laporan Majelis Sinode (MS) ua Sinode Am. Pasal 46 Sinode Am Kerja 1. Sinode Am Periode. Sinode Am Kerja diadakan di antara dua 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Kerja: Peraturan Peraturan Rumah Tangga dan dan/atau mengubah Tata Gereja dan Menetapkan, mengevaluasi, -peraturan GKPI. b. Strategis Mengevaluasi pelaksanaan Rencana dan Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. c. sebelumnya. Keputusan Sinode Am Periode Mengevaluasi pelaksanaan d. Sinode dan wewenangnya di antara dua Sinode mengenai pelaksanaan tugas Mengevaluasi laporan Pimpinan Am. e. Menilai laporan Majelis Sinode. Perubahan yang terjadi pada menghindari pengulangan untuk memberi penegasan serta bersifat teknis yang bertujuan Draf Amandemen PRT 2023 makna mubazir sehingga kalimat terkesan (redundand) seperti: 1. dilapork Sudah dipastikan bahwa yang PRT 2013 Pasal 46 ayat 2.e. an oleh Majelis Sinode laporan Majelis Sinode” diubah menjadi “Menilai PRT 2023 Pasal 46 ayat 2.e kalimat Draft Amandemen Kerja. Oleh karena itu pada Am Periode hingga Sinode Am berjalan yaitu antara Sinode adalah kegiatan pada periode 2. PRT 2013 Pasal 46 ayat 2.a memiliki kesejajaran dengan ayat 2.f yaitu mengevaluasi,

76 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT f. mengubah Peraturan Mengevaluasi, menetapkan dan atau -peraturan GKPI. g. peningkatan pelayanan GKPI. Memberikan rekomendasi untuk h. Melaksanakan tugas-tugas lainya Rumah Tang dalam Tata Gereja dan Peraturan sebagaimana yang diamanatkan ga GKPI. f. penatalayanan GKPI. perangkat sinode untuk peningkatan Memberikan rekomendasi kepada g. Melaksanakan tugas-tugas lainya Rumah Tangga GKPI. dalam Tata Gereja dan Peraturan sebagaimana yang diamanatkan pada Draf Am satu ayat menjadi ayat 2.a. konstitusi itu disatukan pada penetapan ketiga landasan GKPI). Perubahan atau (TG, PRT, dan Peraturan merubah konstitusi di GKPI menetapkan dan/atau andemen PRT 2023. 3. semua perangkat sinode. menerima rekomendasi yaitu menegaskan pihak yang PRT 2023 Pasal 46 ayat 2.f. tersebut. Draf Amandemen menerima rekomendasi tidak ditegaskan pihak yang bersifat rekomendasi tetapi PRT 2013 Pasal 46 ayat 2.g Pasal 47 Sinode Am Istimewa 1. a. : sangat mendesak, yang berkaitan dengan Sinode Am Istimewa diadakan dalam hal Kepemimpinan Sinode; b. Peraturan GKPI; c. Undang-undang Negara RI. 2. diusulkan oleh sekurang Sinode Am Istimewa diadakan jika -kurangnya dua disertai pokok dan alasan pertiga jumlah anggota Majelis Sinode -alasannya dan setengah jumlah anggota Sinode Am. disetujui secara tertulis oleh lebih dari 3. Pelaksanaan Sinode Am Istimewa Sinode Am Istimewa. Sinode disertai dengan alasan penetapan ditetapkan oleh Keputusan Majelis sebagaimana ayat (2) pasal ini Pasal 47 Sinode Am Istimewa 1. a. dengan : sangat mendesak, yang berkaitan Sinode Am Istimewa diadakan dalam hal Kepemimpinan Sinode; b. Peraturan GKPI; c. Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. diusulkan oleh sekurang Sinode Am Istimewa diadakan jika -kurangnya 2/3 Sinode disertai pokok dan alasan (dua pertiga) jumlah anggota Majelis - oleh lebih dari setengah juml alasannya dan disetujui secara tertulis ah anggota Sinode Am. 3. penetapan Sinode Am Istimewa. Sinode disertai dengan alasan ditetapkan oleh Keputusan Majelis sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini Pelaksanaan Sinode Am Istimewa Perubahan pada Draft Amandemen PRT 2023 adalah Pasal 4 istilah di ruang publik. PRT 2013 penyesuaian pada kelaziman 7 ayat 1.c menyebutkan “Undang-undangn Negara RI” ayat 1.c Amandemen PRT 2023 Pasal 47 itu tertuang dalam Draf Republik Indonesia”. Perubahan negara adalah “Negara Kesatuan Indonesia sebagai sebuah entitas Istilah yang lazim untuk .

77 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 4. Sinode. Pimpinan Sinode atau Pimpinan Majelis Sinode Am Istimewa diundang oleh 5. Istimewa ad Tugas dan wewenang Sinode Am alah menyelesaikan hal-hal Am Istimewa tersebut. yang menjadi alasan penetapan Sinode 4. Pimpinan Sinode atau Pimpinan Maje Sinode Am Istimewa diundang oleh lis Sinode. 5. Istimewa adalah menyelesaikan hal Tugas dan wewenang Sinode Am -hal Am Istimewa tersebut. yang menjadi alasan penetapan Sinode Pasal 48 Anggota dan Peserta Sinode Am 1. a. Sinode Am dihadiri peserta yakni: Anggota Sinode Am; b. Peninjau; c. Undangan. 2. a. Anggota Sinode Am terdiri dari: a.1. dengan ketentuan: Utusan Resort atau Jemaat Khusus, yang beranggota hingga 1600 (seribu enam ratus) jiwa Jemaat; orang Penatua atau anggota sidi Pendeta Resort dan 1 (satu) Sinode Am, yang terdiri dari mengutus 2 (dua) orang anggota a.2. mengutus 3 (tiga) (dua ribu empat ratus) jiwa enam ratus satu) hingga 2400 yang beranggota 1601 (seribu orang Jemaat. orang Penatua atau anggota sidi dari Pendeta Resort dan 2 (dua) anggota Sinode Am, yang terdiri a.3. dari Pendeta Res anggota Sinode Am, yang terdiri mengutus 4 (empat) orang (dua ribu empat ratus satu) jiwa yang beranggota lebih dari 2401 ort dan 3 (tiga) Jemaat, dengan ketentuan ada orang Penatua atau anggota sidi Pasal 48 Anggota dan Peserta Sinode Am 1. a. Sinode Am dihadiri peserta yakni: Anggota Sinode Am; b. Peninjau; c. Undangan. 2. Anggota Sinode Am terdiri dari: a. a.1. dengan ketentuan: Utusan Resort atau Jemaat Khusus, Resort Persiapan dan Jemaat Khusus Persiapan mengutus 1 Pendeta Resort/Jemaat Khusus; (satu) orang, yang terdiri dari a.2. (seribu ena yang beranggota hingga 1600 m ratus) jiwa anggota sidi Jemaat; (satu) orang Penatua atau Resort/Jemaat Khusus dan 1 terdiri dari Pendeta mengutus 2 (dua) orang, yang a.3. anggota sidi Jemaat. (dua) orang Penatua atau Resort/Jemaat Khusus dan 2 terdiri dari Pendeta mengutus 3 (tiga) orang, yang (dua ribu dua ratus) jiwa enam ratus satu) hingga 2200 yang beranggota 1601 (seribu a.4. 2201 (dua ribu yang beranggota lebih dari dua ratus satu) anggota Sinode Am, yang terdiri jiwa mengutus 4 (empat) orang Draf Amandemen PRT 2023 1. yang bersifat substansial: Pasal 48 mengajukan perubahan Persiapan Resort/ Jemaat Khusus hanya mengutus Pendeta Jemaat Khusus Persiapan Sinode Am dari Resort/ Tim mengajukan agar Anggota Resort/Jemaat Khusus penuh. Persiapan dengan Resort/Jemaat Khusus perbedaan antara 2013 tidak membuat Anggota Sinode dalam PRT . Dengan kata lain, 2023 Pasal 2.a.1). Sinode Am (Draf Amandemen adalah perutusan dalam Jemaat Khusus Persiapan pembeda antara Resort/ 2. istilah teologi (konon dikenal dengan keberadaan perguruan tinggi mempertimbangkan PRT 2013 tidak seminarium yaitu tempat pendidikan untuk menyiapkan calon-calon imam imam yang dibutuhkan bagi untuk menyiapkan tenaga Perguruan teologi didirikan eksistensi bergereja. gereja) sebagai bagian integral Tindak lanjut Draf 1. adalah: Amandemen PRT 2023 tenta Peraturan GKPI ng pengutusan Tinggi Teologi. pendidik di Sekolah GKPI sebagai tenaga Pendeta Pegawai 2. Am perubahan Tata Tertib Sinode Perlu diatur dalam Ketua pergantian K akan mengalami setiap Sinode Am dipastikan pada anggota SC sebab Sinode Am sebagai Umum Pelaksana etua Sinode Am Umum Pelaksana (bnd. Draf 1) 2023 Pasal 49 ayat Amandemen PRT .

78 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT perempuan. dari kategori pemuda dan a.4. Khusus untuk masa 5 (lima Sidang Majelis Resort/Jemaat dipilih dan ditetapkan dalam Utusan Resort/Jemaat Khusus ) tahun. b. Pimpinan Sinode. c. Anggota Majelis Sinode. d. Kepala Departemen. e. Kordinator Wilayah. f. Sinode GKPI. Badan/Lembaga dibawah naungan ditugaskan Pimpinan Sinode pada Pendeta pegawai GKPI yang 3. Peninjau terdiri dari: a. 1 (satu) orang dari kalangan Penatua 1600 (seribu enam ratus) jiwa. Jemaat Khusus yang beranggota lebih atau anggota sidi Jemaat dari Resort/ b. Kepala-kepala Biro. c. anggota Sinode Am. Pendeta GKPI yang tidak menjadi d. Evangelis dan Diaken/Diakones GKPI. e. 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan Badan/Lembaga pada tingkat Sinode. f. Panitia Pelaksana Sinode Am. Sinode Am, yang ditetapkan oleh 2 (dua) orang dari Panitia Pelaksana g. 2 (dua) orang dari masing-masing ber Sinode yang masa tugasnya masih Panitia/Tim ad hoc pada tingkat langsung ketika Sinode Am oleh masing diselenggarakan, yang ditetapkan -masing Panitia /Tim ad hoc. h. perse yang diundang Pimpinan Sinode atas Unsur cendikiawan/professional -tujuan Majelis Sinode. dari kategori pemuda. Jemaat, dengan ketentuan ada Penatua atau anggota sidi Khusus dan 3 (tiga) orang dari Pendeta Resort/Jemaat a.5. dipilih dan di Utusan Resort/Jemaat Khusus tetapkan dalam tahun. Khusus untuk masa 5 (lima) Sidang Majelis Resort/Jemaat b. Pimpinan Sinode. c. Anggota Majelis Sinode. d. Kepala Departemen. e. Kordinator Wilayah. f. Badan/Lembaga/ Yayas ditugaskan Pimpinan Sinode pada Pendeta pegawai GKPI yang an di bawah naungan Sinode GKPI. g. dukungan/binaan/ naungan GKPI. Sekolah Tinggi Teologi di bawah ditugaskan Pimpinan Sinode pada Pendeta pegawai GKPI yang h. Sinode Am. Ketua Umum Panitia Pelaksana 3. Peninjau terdiri dari: a. 1 (satu) orang dari kalangan Penatua Jemaat Khusus yang atau anggota sidi Jemaat dari Resort/ memiliki anggota jemaat lebih 1.600 (seribu enam ratus) jiwa. b. Kepala-kepala Biro. c. A Pendeta GKPI yang tidak menjadi nggota Sinode Am. d. GKPI. Evangelis dan Diaken/Diakones e. tingkat Sinode. Badan/Lembaga/Yayasan pada 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan GKPI dapat mengut pertimbangan tersebut maka pelayanan gereja. Berdasarkan us Pendeta Anggota Tinggi Teologi menjadi yang ditugaskan di Sekolah mengajukan Pendeta Pegawai 2023 Pasal 48 ayat 2.g pada Draf Amandemen PRT gereja pendiri. Oleh sebab itu dimana GKPI masuk sebagai mengajar di perguruan teologi sebagai Pegawai GKPI untuk Sinode Am. 3. sebagai anggota Ketua Umum Sinode Am Sinode Am mencantumkan kelaziman dalam Tata Tertib Anggota Sinode Am padahal Pelaksana Sinode Am sebagai Ketua Umum Panitia PRT 2013 tidak menyebutkan Steering Committee (SC). mun Pertanyaannya, bagaimana gkin seseorang yang Pasal 48 ayat 2.h. Draf Amandemen PRT 2023 Anggota Sinode Am dalam Pelaksanan Sinode Am sebagai mengajukan Ketua Umum Oleh karena itu, Tim dapat menjadi anggota SC? bukan Anggota Sinode Ama 4. PRT 2013 Pasal 48 Terdapat dua problem pada ayat 4. persetujuan Majelis Sinode Am tidak mendapat Kedua, undangan pada Sinode undangan pada Sinode Am. Pertama, tidak ada identifikasi

79 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT i. Sekolah Minggu, Pem Utusan Badan Kerjasama (BKS): Guru uda/i, Perempuan dan Pria masing-masing 7 (tujuh) orang. 4. Undangan yakni mereka yang diundang oleh Pimpinan Sinode. f. Sinode Am, yang 2 (dua) orang dari Panitia Pelaksana ditentukan oleh Panitia Pelaksana Sinode Am. g. 2 (dua) orang dari masing-masing Panitia/Tim ad hoc pada tingkat Sinode yang masa tugasnya masih diselenggarakan, yang diteta berlangsung ketika Sinode Am pkan oleh masing-masing Panitia/Tim ad hoc. h. Semua anggota PHBK i. Kordinasi K 2 (dua) orang Utusan Bidang ategorial (BKK) Tingkat Wilayah yaitu Sekolah Minggu, Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang ditetapkan melalui Musyawarah Pelayanan BKK dan disetujui oleh Kordinator Wilayah. j. ditet Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang Tingkat Sinode: Sekolah Minggu, Bidang Kategorial Sinode (BKS) 2 (dua) orang dari unsur Pengurus apkan oleh Kepala Departeman Sinode. Pastorat atas persetujuan Pimpinan 4. Undangan yakni mereka yang diundang a. Majelis Sinode. oleh Pimpinan Sinode dan disetujui oleh yang diundang Pimpinan Sinode. Unsur cendikiawan/professional b. Pihak lain di luar GKPI yang kontribusi bagi GKPI dipandang dapat memberi harus menda undangan pada Sinode Am Am. Seyogyianya setiap adalah Badan Pekerja Sinode padahal Majelis Sinode sendiri pat persetujuan 51 ayat 2.m) (bnd. Draf Amandemen Pasal jumlah peserta Sinode Am sehingga dapat menentukan Badan Pelaksana Sinode Am oleh Majelis Sinode sebagai . Berdasarkan Majelis Sinode dan identifik Tim memasukkan persetujuan pertimbangan tersebut maka asi 48 ayat 4.a dan 4.b). (Draf Amandemen 2023 Pasal undangan dalam Sinode Am 5. Amandemen Pasal 48 ayat Istilah BKK dan BKS pada Draf 3.i Selain dua perubahan Pasal 68 ayat 9.c dan Pasal 76) penjelasan Draf Amandemen dan 3.j akan diuraikan pada substansial di atas, Tim masing bersifat teknis yaitu utusan mengajukan perubahan yang -masing Resort/ Jemaat anggota jemaat Khusus berdasarkan jumlah (Draf – Amandemen PRT 2023 Pasal 2.a.2 2.a.5) Pasal 49 Hak Peserta Sinode Am 1. tahun. Am Periode untuk masa bakti 5 (lima) Anggota Sinode Am dilantik pada Sinode Pasal 49 Hak Peserta Sinode Am 1. tahun. Am Periode untuk masa bakti 5 (lima) Anggota Sinode Am dilantik pada Sinode Perubahan substansial dalam undangan. Dua peserta tersebut dan Peninjau) berbeda dengan dua peserta Sinode Am (Anggota 49 terletak pada ayat 4. Hakikat Draf Amandemen PRT 2023 Pasal

80 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. berbicara dan hak Anggota Sinode Am memiliki hak suara; hak memilih dan dipilih. 3. berhak memilih. dalam jabatan yang dipilih, tetapi tidak dengan persyaratan yang diperuntukkan tanpa hak suara, dan dapat dipilih sesuai Peninjau memiliki hak berbicara dan 4. diminta Undangan memiliki hak berbicara jika dan dapat dipilih sesuai dengan jabatan yang dipilih persyaratan yang diperuntukkan dalam . 2. berbicara dan Anggota Sinode Am memiliki hak hak suara; hak memilih dan dipilih. 3. jabatan yang dipilih. persyaratan yang diperuntukkan dalam tetapi dapat dipilih sesuai dengan hak suara; tidak memiliki hak memilih Peninjau memiliki hak berbicara tanpa 4. diminta Undangan memiliki hak berbicara jika . Sebaliknya, un representasi (perutusan). (Anggota dan Peninjau) bersifat dangan dalam dalam Sinode Am ( tidak memiliki hak untuk dipilih berpendapat bahwa undangan pertimbangan tersebut, Tim personal). Berdasarkan dirinya sendiri (bersifat bersangkutan hadir mewakili representasi sebab yang Sinode Am tidak bersifat Draf Amandemen 2023 Pasal 49 ayat 4). Pasal 50 Berakhirnya Keanggotaan Sinode Am 1. a. dikarenakan : Anggota Sinode Am berakhir (periodisasi GKPI). Berakhirnya periode kepengurusan b. anggota Sinode Am. yang dipersyaratkan untuk menjadi Tidak lagi menjabat sebagaimana c. Berakhir keanggotaannya di GKPI. d. Mengundurkan diri. e. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan 2. itu. dengan tatacara yang ditentukan untuk berakhir keanggotaannya dilakukan Pengganti anggota Sinode Am yang 3. Keanggotaan Sinode Am dari Pimpinan Sinode yang baru dilantik. Sinode berakhir pada saat Pimpinan 4. dilantik. anggota Majelis Sinode yang baru Majelis Sinode berakhir pada saat Keanggotaan Sinode Am dari Anggota Pasal 50 Berakhirnya Keanggotaan Sinode Am 1. a. karena: Keanggotaan Sinode Am berakhir Berakhir masa periodisasi; b. anggota Sinode Am; yang dipersyaratkan menjadi Tidak lagi menjabat sebagaimana c. Berakhir keanggotaannya di GKPI; d. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas; e. Mengundurkan diri; f. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan 2. yang ditentukan untuk itu. Am yang dilakukan dengan tatacara Pergantian antar waktu anggota Sinode 3. Keanggotaan Sinode Am dari Pimpinan Sinode yang baru dilantik. Sinode berakhir pada saat Pimpinan 4. dilantik. anggota Majelis Sinode yang baru Majelis Sinode berakhir pada saat Keanggotaan Sinode Am dari Anggota Perubahan dalam Draf bahwa keanggotaan periode sering terjadi kasus Sinode Am. Dalam beberapa kriteria berakhirnya Anggota berhalangan tetap sebagai tidak mencantumkan terletak pada ayat 1.d. PRT 2013 Amandemen 2023 Pasal 50 seseorang di berakhirnya keangg tetap salah satu kriteria mencantumkan berhalangan 2023 Pasal 50 ayat 1.d Oleh karena itu, Draf Amandemen itu harus diatur dalam PRT GKPI. berpendapat bahwa kasus seperti berhalangan tetap. Tim Majelis Sinode berakhir karena otaan dalam Majelis Sinode.

81 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 5. Am disahkan dal Pergantian antar waktu anggota Sinode am Sinode Am. 5. Am disahkan dan dilantik Pergantian antar waktu anggota Sinode dalam Sinode Am. BAB VI MAJELIS SINODE Pasal 51 Pengertian, Tugas dan Wewenang 1. Pekerja Sinode Am GKPI. Majelis Sinode GKPI adalah Badan 2. a. wewenang: Majelis Sinode GKPI memiliki tugas dan tugas Melaksanakan dan menyelesaikan -tugas yang didelegasikan oleh Sinode Am. b. pelaksanaan Keputusan Melakukan pengawasan terhadap -keputusan pelaksanaan Keputusan Sinode Am dan membuat petunjuk -keputusan Sinode Am. c. untuk dis GKPI yang diajukan Pimpinan Sinode Menetapkan usulan Rencana Strategis ahkan dalam Sinode Am. d. oleh Pimpinan Sinode. (APB) Tahunan GKPI yang diusulkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kerja Tahunan dan Rancangan Menetapkan dan mensahkan Program e. Sinode. Peraturan GKPI atas usul Pimpinan Memutuskan serta menetapkan f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan GKPI. g. Bishop. antara calon yang diusulkan oleh Memilih Kepala Departemen dari h. Pengawas Harta Benda /Keuangan Memilih dan menetapkan anggota BAB VI MAJELIS SINODE Pasal 51 Pengertian, Tugas, dan Wewenang 1. Pekerja Sinode Am GKPI. Majelis Sinode GKPI adalah Badan 2. a. wewenang: Majelis Sinode GKPI memiliki tugas dan tugas Melaksanakan dan menyelesaikan -tugas yang didelegasikan oleh Sinode Am. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan-keputusan pelaksanaan Keputusan Sinode Am dan membuat petunjuk -keputusan Sinode Am. c. dalam Sinode Am. Pimpinan Sinode untuk disahkan Kebijaksanaan Umum yang diajukan Strategis GKPI dan Garis Menetapkan usulan Rencana d. Menetapkan dan mensahkan Sinode. yang diusulkan oleh Pimpinan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI Rancangan Anggaran Penerimaan Program Kerja Tahunan dan e. Sinode. Peraturan GKPI atas usul Pimpinan Memutuskan serta menetapkan f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan GKPI. Ada dua penambahan 1. yaitu: pada Draf Amandemen PRT 2023 terhadap PRT 2013 yang diajukan we Majelis Sinode memiliki wenang untuk memilih nama Kepala Biro berdasarkan -nama yang diajukan 20 Pimpinan Sinode (lih. PRT Biro adalah wewenang sebab pengangkatan Kepala tidak diatur dalam PRT 2013 51 ayat 2.h). Ketentuan ini Amandemen PRT 2023 Pasal oleh Sekretaris Jenderal (Draf 13 Pasal 51 ayat 11). Majelis Pada sisi lain, keputusan Administrasi, dan Keuangan. bidang Umum/Organisasi, yang melaksanakan tugas Kelengkapan Pimpinan Sinode bahwa Kepala Biro adalah Alat didasarkan pada perspektif Amandemen PRT 2023 Perubahan pada Draf Sinode dan pada masing dengan tugas yang melekat Sidang Majelis Sinode terkait pertanggunjawaban dalam -masing Kepala berdasarkan nama memilih Kepala Biro Majelis Sinode berwewenang maka Tim mengajukan agar Biro. Akibat keterkaitan itu -nama yang

82 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT diusulkan oleh Pimpinan Sinode. GKPI dari antara calon yang i. Pengawas Harta Benda GKPI. benda yang disampaikan oleh Badan tanggungjawab keuangan dan harta pemeriksaan atas pengelolaan dan Membahas dan menindaklanjuti hasil j. Standard Operating Procedure Menetapkan dan mensahkan (SOP) oleh Pimpinan Sinode. Kantor Sinode GKPI yang diajukan k. Sinode Am. Mempersiapkan/merumuskan materi l. Am. Menetapkan jumlah peserta Sinode m. Melakukan tugas-tugas lainnya yang yang berlaku di GKPI. Sinode Am, dan Peraturan lainnya Peraturan Rumah Tangga, Keputusan ditetapkan dalam Tata Gereja dan 3. kepada Sinode Am. Majelis Sinode bertanggungjawab 4. diputuskan lain oleh Sinode Am. bersifat mengikat di seluruh GKPI, hingga Seluruh Keputusan Majelis Sinode g. Bishop. antara calon yang diusulkan oleh Memilih Kepala Departemen dari h. Jenderal. calon yang diusulkan oleh Sekretaris Memilih Kepala Biro dari antara i. Memilih anggota Pengawas Harta Sinode. calon yang diusulkan oleh Pimpinan Benda /Keuangan GKPI dari antara j. Badan Pengawas Harta Benda GKPI. harta benda yang disampaikan oleh dan tanggungjawab keuangan dan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Membahas dan menindaklanjuti k. Menetapkan dan mensahkan oleh Pimpinan Sinode. Kantor Sinode GKPI yang diajukan Standard Operating Procedure (SOP) l. materi Sinode Am. Mempersiapkan/merumuskan m. Am. Menetapkan jumlah peserta Sinode n. Standard Operating Procedu Menetapkan dan mensahkan re (SOP) GKPI yang diajukan oleh PHBK. Pengawasan Harta Benda/Keuangan o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang yang berlaku di GKPI. Sinode Am, dan Peraturan lainnya Peraturan Rumah Tangga, Keputusan ditetapkan dalam Tata Gereja dan 3. Majelis Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. 4. hingga diputuskan lain oleh Sinode Am. bersifat mengikat di seluruh GKPI Seluruh Keputusan Majelis Sinode diajukan oleh Sekretaris Jenderal. 2. 51 ayat Amandemen PRT 2023 Pasal ayat 2.h. bnd. Draf GKPI (lih. PRT 2013 Pasal 51 memilih/ menetapkan PHBK kepada Majelis Sinode untuk PRT 2013 memberi wewenang 2.i.). Walau Majelis untuk memilih/ menetapka Sinode diberi wewenang n 2023 Pasal 51 ayat PHBK (Draf Amandemen PRT wewenang menetapkan SOP mesti disertai juga dengan Sinode untuk memilih PHBK bahwa wewenang Majelis (SOP) PHBK. Tim berpendapat Standard Operating Procedure wewenang untuk menetapkan PHBK tetapi tidak memiliki 2.n.) Pasal 52 Komposisi dan Pemilihan Majelis Sinode Pasal 52 Komposisi dan Pemilihan Majelis Sinode Perubahan pada Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 52

83 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 1. a. orang yang terdiri dari: Anggota Majelis Sinode berjumlah 31 Bishop dan Sekjen. b. 7 (tujuh) orang dari unsur Pendeta; c. dan 7 (tujuh) orang dari unsur Penatua; d. 15 (lima belas) orang dari unsur d.1. anggota sidi Jemaat yang terdiri dari: pemuda/i, 2 (dua) orang dari kategori d.2. Sekolah Minggu 2 (dua) orang dari kategori Guru d.3. Penatua atau Pendeta. perempuan yang tidak berstatus 3 (tiga) orang dari kategori d.4. 3 (tiga) orang dari kategori pria atau Pendeta. yang tidak berstatus Penatua d.5. (yang bukan utusan kategorial) tidak penatua atau Pendeta cendekiawan/professional yang 5 (lima) orang dari kategori 2. dan Sekjen dipilih d Anggota Majelis Sinode, selain Bishop alam Sinode Am dari antara calon Anggota Majelis Sinode. 3. masing Calon anggota Majelis Sinode dari -masing unsur Sinode Am dari masing diusulkan/dicalonkan oleh rapat peserta -masing unsur Am, untuk dipilih oleh seluru yang diadakan dalam sidang di Sinode h anggota Sinode Am. 4. Ketentuan peserta rapat-rapat di Sinode Sinode Am. Am dan pasal (49) tentang Hak Peserta (48) tentang Anggota dan Peserta Sinode sama sebagaimana diatur dalam pasal Am sebagaimana ayat (3) pasal ini ialah 1. Anggota Majelis Sinode berjumlah 31 a. orang yang terdiri dari: Bishop dan Sekjen. b. 6 (enam) orang dari unsur Pendeta; c. dan 6 (enam) orang dari unsur Penatua; d. d anggota sidi Jemaat yang terdiri dari: 15 (lima belas) orang dari unsur .1. Penatua atau Pendeta. pemuda/i, yang tidak berstatus 2 (dua) orang dari kategori d.2. 2 (dua) orang dari kategori Pendeta. tidak berstatus Penatua atau Guru Sekolah Minggu, yang d.3. berstatus Penatua atau Pendeta. perempuan yang tidak 3 (tiga) orang dari kategori d.4. atau Pendeta. yang tidak berstatus Penatua 3 (tiga) orang dari kategori pria d.5. 5 (lima) orang dari kategori kategorial. termasuk ke dalam utusan Pendeta dan yang tidak tidak berstatus penatua atau cendekiawan/professional yang e. Ketua BPRP f. Evangelis/diakones 1 (satu) orang dari unsur 2. S Anggota Majelis Sinode, selain Bishop, ekjen dan Ketua BPRP dipilih dalam Majelis Sinode. Sinode Am dari antara calon Anggota 3. masing Calon anggota Majelis Sinode dari -masing unsur/kalangan peserta Sinode Am dari masing diusulkan/dicalonkan oleh rapat -masing unsur/kalangan yang diadakan dalam 1. yaitu pada ayat 1. ada pada unsur Majelis Sinode Unsur Majelis Sinode menurut orang. yang seluruhnya berjumlah 31 Cendekiawan/Profensional Minggu, Perempuan, Pria, dan Pemuda/I, Guru Sekolah Sekjend, Pendeta, Penatua, PRT 2013 terdiri dari Bishop, 2. men tetap 31 orang tetapi jumlah Majelis Sinode yaitu Pasal 52 tidak mengubah Draf Amandemen PRT 2023 ambah dua unsur yaitu: a. adalah berpendapat bahwa BPRP Pasal 52 ayat 1.e). Tim Amandemen PRT 2023 Ketua BPRP (Draf salah satu organ di meskipun tidak mengikat membuat keputusan yang memiliki wewenang GKPI sebelum keputusan Rapat Pendeta tersebut ditetapkan dalam Sidang keputusan Rap menjelaskan setiap untuk menyampaikan dan memiliki tanggungjawab Majelis Sinode. Ketua BPRP otomatis menjadi anggota BPRP diajukan secara itu maka posisi Ketua Berdasarkan pertimbangan Majelis Sinode. at Pendeta hak bicara dan suara Majelis Sinode serta diberi yang diajukan kepada dalam

84 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 5. Jumlah calon yang diusulkan untuk setiap unsur sebanyak-banyaknya 2 dipilih. (dua) kali jumlah anggota yang akan 6. nomor urut. jika mendapat suara terbanyak sesuai terpilih menjadi anggota Majelis Sinode Calon anggota Majelis Sinode dinyatakan 7. Tatacara pemilihan anggota Majelis oleh Sinode Am. peraturan tersendiri yang ditetapkan Sinode diatur lebih lanjut dalam seluruh anggota Sinode Am. sidang di Sinode Am, untuk dipilih oleh 4. Ketentuan peserta rapat-rapat di Sinode serta Pasal 49 tentang Hak tentang Anggota dan Peserta Sinode Am sama dengan pengaturan pada Pasal 48 Am sebagaimana Ayat 3 (tiga) pasal ini Peserta Sinode Am. 5. setiap unsur sebanyak Jumlah calon yang diusulkan untuk -banyaknya 2 dipilih. (dua) kali jumlah anggota yang akan 6. terbanyak sesuai n Majelis Sinode jika mendapat suara dinyatakan terpilih menjadi anggota Calon anggota Majelis Sinode omor urut. 7. peraturan ter Sinode diatur lebih lanjut dalam Tatacara pemilihan anggota Majelis sendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am. Sinode. dalam Sidang Majelis keputusan Rapat Pendeta rangka penetapan setiap b. Sinode (Draf Amande satu unsur dalam Majelis dimasukkan menjadi salah Evangelis/Diakones men satu unsur Majelis Sinode. dimasukkan menjadi salah tahbisan tersebut maka kedua jabatan pelayanan khudus di GKPI yang memiliki tugas sebagai jabatan tahbisan Evangelis dan Diakones konsekuensi diakuinya berpendapat bahwa Majelis Sinode. Tim menjadi salah satu unsur tersebut tidak diakomodir 2013 dua jabatan tahbisan GKPI walaupun pada PRT tahbisan yang dikenal di Diakones adalah jabatan 1.f). Evangelis dan PRT 2023 Pasal 52 ayat 3. tersebut maka Berdasarkan penambahan ada Maj pengurangan jumlah anggota elis Sinode dari unsur menjadi 6 (enam) orang (bnd. orang) dan Unsur Penatua 1.b yang berjumlah tujuh orang (bnd. PRT 2013 Pasal Pendeta menjadi 6 (enam) 52 ayat 1.b dan 1.c). Unsur Amandemen PRT 2023 Pasal Pendeta dan Penatua (Draf

85 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT berjumlah tujuh orang) PRT 2013 Pasal 1.c yang Pasal 53 Persyaratan Anggota Majelis Sinode 1. a. Persyaratan Umum : Peserta Sinode Am. b. masyarakat (1 Timotius 3:1 tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9). c. Tidak pernah dan tidak sedang Khusus. dikenakan Tata Penggembalaan 2. a. Persyaratan Khusus . a.1. Pendeta: Anggota Majelis Sinode dari kalangan Berusia setinggi-tingginya 60 kelahiran dengan Surat Baptis, atau akte pemilihan, yang dibuktikan (enam puluh) tahun pada saat . a.2. pegawai GKPI sekurang Telah menjadi Pendeta sebagai - tahun. kurangnya 15 (lima belas) a.3. sekurang Resort/Jemaat Khusus Pernah menjadi Pemimpin -kurangnya 5 (lima) tahun. b. b.1. Penatua : Anggota Majelis Sinode dari kalangan Berusia setinggi-tingginya 60 atau akte kelahiran; dibuktikan dengan Surat Baptis, (enam puluh) tahun, yang b.2. sekurang Telah menjadi Penatua di GKPI -kurangnya 5 (lima) tahun. Pasal 53 Persyaratan Anggota Majelis Sinode 1. Persyaratan Umum : a. Peserta Sinode Am. b. masyarakat (1Timotius 3:1 tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9). c. Khusus. dikenakan Tata Penggembalaan Tidak pernah dan tidak sedang 2. Persyaratan Khusus . a. a.1. kalangan Pendeta: Anggota Majelis Sinode dari Berusia setinggi-tingginya 60 pemilihan, yang dibu (enam puluh) tahun pada saat ktikan atau akte kelahiran. dengan Surat Baptis atau KK a.2. P Telah menjadi Pendeta sebagai egawai GKPI sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. b.1. kalangan Penatua : Anggota Majelis Sinode dari Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang atau KK atau akte kelahiran; dibuktikan dengan Surat Baptis, b.2. sekurang Telah menjadi Penatua di GKPI -kurangnya 5 (lima) tahun. c. kalangan anggota sidi Anggota Majelis Sinode dari Jemaat, yang bukan dari unsur Pemuda dan Guru c.1. Sekolah Minggu: Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang Draf Amandemen PRT 2023 1. dijelaskan di bawah ini: dibanding PRT 2013 seperti memiliki perubahan besar satu ayat) yaitu PRT 2013 yang terdiri dari dibagi dalam dua ayat (bnd. Sistematika Pasal 53 yang Persyaratan 2023 Pasal 53 ayat 1). Umum (Draf Amandemen PRT yang sama yaitu Persyaratan Majelis Sinode memiliki syarat bahwa semua unsur dalam berdasarkan pertimbangan dua ayat diajukan Khusus. Sistematika dalam Umum dan Persyaratan 2. Syarat khusus pada masinga. 2023 Pasal 53 ayat 2: dalam Draf Amandemen PRT masing unsur dicantumkan a.1. PRT 2023 (lih. Pasal 2.a.) dalam Draf Amandemen Pendeta yang diubah Majelis Sinode dari unsur Ada dua syarat anggota Ma syarat menjadi menyebutkan bahwa PRT Pasal 2.a.2 jelis Sinode dari sekurang unsur Pendeta -kurangnya 2023 dikurangi Amandemen PRT Pada Draf Pendeta Pegawai. 15 tahun menjadi

86 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT c. c. unsur pemuda: anggota sidi Jemaat, yang bukan dari Anggota Majelis Sinode dari kalangan 1. Jemaat sekurang Telah menjadi anggota sidi -kurangnya 15 (lima belas) tahun; c.2. GKPI. Badan/Lembaga/ Kepanitiaan di Resort, atau pengurus Jemaat/Jemaat Khusus, Majelis Pernah menjadi anggota Majelis d. d Pemuda: Anggota Majelis Sinode dari kalangan .1. Berusia serendah-rendahnya 23 setinggi (dua puluh tiga) tahun dan -tingginya 30 (tiga kelahiran; dengan Surat Baptis, atau akte pemilihan, yang dibuktikan puluh) tahun pada saat d.2. Jemaat sekurang Telah menjadi anggota sidi -kurangnya 3 (tiga) tahun. d.3. Anggota Majelis Sinode yang bersangkutan menikah. apabila di kemudian yang tidak berakhir keanggotaannya terpilih dari kalangan pemuda e. e.1. Guru Sekolah Minggu: Anggota Majelis Sinode dari kalangan Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada kelahiran; dengan Surat Baptis atau akte saat pemilihan, yang dibuktikan e.2. Jemaat sekurang Telah menjadi anggota sidi -kurangnya 5 (lima) tahun; atau K dibuktikan dengan Surat Baptis, artu Keluarga atau akte kelahiran; c.2. Jemaat sekurang Telah menjadi anggota sidi -kurangnya 10 (sepuluh) tahun; d. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pemuda: d.1. Berusia serendah-rendahnya 23 setinggi (dua puluh tiga) tahun dan -tingginya 30 (tiga atau akte kelahiran; dengan Surat Baptis atau KK pemilihan, yang dibuktikan puluh) tahun pada saat d.2. Jemaat Telah menjadi anggota sidi sekurang-kurangnya 3 d.3 (tiga) tahun. . Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS yang Keterangan dari aras masing Keputusan dan/atau Surat dibuktikan dengan Surat - masing. d.4. terpilih dari kala Anggota Majelis Sinode yang ngan pemuda bersangkutan menikah. apabila di kemudian yang tidak berakhir keanggotaannya d.4 BKK atau BKS aras Seksi atau Urusan atau Anggota dan/atau Pengurus di Pemuda yang Keterangan dari aras masing Keputusan dan/atau Surat dibuktikan dengan Surat - masing. e. kalangan Guru Sekolah Minggu: Anggota Majelis Sinode dari an kesempatan menjadi yang muda diberi diajukan agar pendeta Pengurangan ini PRT 2023 Pasal 2.a.2). (Draf Amandemen menjadi 10 tahun ggota Majelis Sinode. Pengalaman pelayanan selama memahami GKPI. bersangkutan untuk bagi yang memberi pelajaran diasumsikan telah sepuluh tahun a.2. Khusus sekurang Resort/Jemaat Pemimpin pengalaman menjadi syarat lainnya adalah PRT 2013 menyebut - kurangnya 5 (lima) Ayat 2.a) 2023 Pasal 53 (lih. Amandemen PRT dihapus dalam Draf mengajukan syarat ini Oleh karena itu, Tim Pendeta Pegawai. Khusus sebagai Resort/ Jemaat melayani di luar diutus GKPI untuk penahbisan telah pendeta yang sejak kesempatan bagi dapat menghambat tahun. Syarat ini

87 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT e.3. Minggu di GKPI sekurang Telah menjadi Guru Sekolah - kurangnya 3 (tiga) tahun. e.1. Berusia serendah-rendahnya 25 setinggi (dua puluh lima) tahun dan -tingginya 60 tahun pada saat pemilihan, yang atau dibuktikan dengan Surat Baptis Kartu Keluarga, atau akte kelahiran; e.2. Jemaat sekurang Telah menjadi anggota sidi -kurangnya 5 (lima) tahun; e.3. Minggu di GKPI sekurang Telah menjadi Guru Sekolah - kurangnya 3 (tiga) tahun. e.4 Anggota dan/atau Pengurus di Keterangan dari aras masing Keputusan dan/atau Surat yang dibuktikan dengan Surat BKK atau BKS Sekolah Minggu aras Seksi atau Urusan atau - masing. f. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Perempuan yaitu Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Perempuan Urusan atau BKK atau BKS yang dibuktikan dengan Keterangan dari aras masing Surat Keputusan dan/atau Surat -masing. g. kalangan Pria Anggota Majelis Sinode dari yaitu Anggota Urusan atau dan/atau Pengurus di aras Seksi atau BKK atau BKS Pria yang masing dan/atau Surat Keterangan dari aras dibuktikan dengan Surat Keputusan -masing. h. yaitu setiap orang yang kalangan cendekiawan/profesional Anggota Majelis Sinode dari memiliki kepedulian dan/atau ketokohan dalam gereja yang dibuktikan b. 2023 Pasal Draf Amandemen PRT 53 ayat 2.i ayat 1.f. selaras dengan Pasal 52 Evangelis/ Diakones agar Majelis Sinode dari unsur mengatur syarat anggota c. Guru Sekolah Ming dalam Majelis Sinode yaitu Syarat pada tiga unsur gu, Pasal 53 ayat 2.d.3 Amandemen PRT 2023 setiap kategori (lih. Draf Urusan atau BKK atau BKS pengurus di aras Seksi atau anggota dan/atau yang bersangkutan adalah mencantumkan bahwa Pemuda, dan Perempuan ; d.e.4; kategorial bersangkutan. berakar dari pergumulan oleh Majelis Sinode kategorial yang diputuskan bahwa setiap program 2.f). Tim berpendapat d. Pasal Amandemen PRT 2023 mengajukan dalam Draf karena itu, Tim tetapi substansial. Oleh bersifat formal belaka Majelis Sinode tidak Syarat menjadi anggota 53 ayat 2.j agar penjaringan dilaksanakan. diserahkan ketika dilengkapi serta syarat yang dimaksud telah 3. wewenang Majelis Sinode Salah satu tugas dan

88 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dengan Surat Keterangan dari Pendeta Resort yang bersangkutan. i. Diaken/Diakones kalangan Evangelis dan Anggota Majelis Sinode dari : i.1 pegawai GKPI sekurang Evangelis/Diakones sebagai Telah menjadi - kurangnya 10 (sepuluh) tahun. i.2 Memiliki dan dengan surat keputusan pelayanan yang dibuktikan wilayah/daerah/tempat /atau surat keterangan dari Pimpinan Sinode. j. Persyaratan-persyaratan setiap calon anggota Majelis Sinode penjaringan menjadi calo dilengkapi/diserahkan saat tersebut harus n anggota Majelis Sinode dalam Sinode Am Periode. k. yang Dalam hal anggota Majelis Sinode tepilih dalam sidang Sinode Am Sekretaris Badan/ ternyata adalah Ketua dan/atau Lembaga/ Yayasan/ Kategorial di tingkat sebagai Sinode maka keanggotaannya Majelis Sinode dinyatakan berakhir. Kategorial di bawah naunga Badan/ Lembaga/ Yayasan/ dan penilaian terhadap adalah melaksanakan evaluasi n tersebut anggota Majelis Sinode kemudian hari ternyata GKPI. Oleh karena itu, apabila terbukti menjadi Ketua/ Sekretaris di terhadap berakhir (Draf A bersangkutan dinyatakan GKPI maka keanggotaan yang Kategorial di bawah naungan Badan/ Lembaga/ Yayasan/ mandemen PRT 2023 Pasal 53 ayat 2.k). Pasal 54 Persidangan Majelis Sinode 1. sekurang Sidang Majelis Sinode diadakan -kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun 2. Wakil Ketua dan oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Persidangan Majelis Sinode dipimpin seorang Sekretaris. Pasal 54 Persidangan Majelis Sinode 1. sekurang Sidang Majelis Sinode diadakan -kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun 2. Sekretaris. seorang Wakil Ketua dan seorang oleh seorang Ketua, dibantu oleh Persidangan Majelis Sinode dipimpin Tidak ada perubahan yang PRT 2023 Pasal 54 diajukan dalam Draf Amandemen Draf Amandemen akhi daring yang sudah jamak fenomena pertemuan dengan memperhatikan Sidang Majelis Sinode lanjut yaitu Tata Tertib PRT 2023 perlu tindak r-akhir ini.

89 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 3. (satu) tahun. Majelis Sinode untuk masa persidangan 1 ditetapkan oleh dan dari antara anggota persidangan Majelis Sinode dipilih dan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris 4. ditandatangani oleh Ketua, Keputusan persidangan Majelis Sinode Wakil Ketua Sinode. dan Sekretaris persidangan Majelis 5. persidangan Maj Pengurus Harian Jemaat/Resort dalam Lembaga, Badan, Satuan Pelayanan, kelengkapan Pimpinan Sinode, Pengurus Sinode dapat mengundang seluruh alat Bila dipandang perlu, Sidang Majelis elis Sinode untuk memberikan keterangan. 6. Pimpinan Sinode. Persidangan Majelis Sinode diundang 7. Sinode dapat dibagi atas sidang Komisi wewenangnya, persidangan Majelis Dalam melaksanakan tugas dan - komisi sesuai keperluannya. 8. Persidangan Komisi dilaksanakan dalam persidangan Majelis Sinode. 9. Majelis Sinode. dapat diadakan di luar persidangan Dalam hal mendesak, sidang Komisi 10. dalam persidangan Majelis Sinode. Hasil persidangan Komisi disahkan 11. Sinode dis Seluruh Keputusan persidangan Majelis ampaikan kepada Pimpinan keperluannya. Sinode untuk ditindaklanjuti sesuai 12. ditetapkan oleh Majelis Sinode. Majelis Sinode yang diadakan dan Majelis Sinode diatur dalam Tata Tertib Ketentuan selanjutnya tentang Sidang 3. persidangan Majelis Si Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris node dipilih dan 1 (satu) tahun. Majelis Sinode untuk masa persidangan ditetapkan oleh dan dari antara anggota 4. Sinode. dan Sekretaris persidangan Majelis ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua Keputusan persidangan Majelis Sinode 5. Bila dipandang perlu, Sidang Majelis keterangan. Majelis Sinode untuk memberikan Jemaat/Resort dalam persidangan Pelayanan, Pengurus Harian Pengurus Lembaga, Badan, Satuan kelengkapan Pimpinan Sinode, Sinode dapat mengundang seluruh alat 6. Persidangan Majelis Sinode diundang Pimpinan Sinode. 7. Sinode dapat dibagi atas sidang Komisi wewenangnya, persidangan Majelis Dalam melaksanakan tugas dan - komisi sesuai keperluannya. 8. persidangan Majelis Sinode. Persidangan Komisi dilaksanakan dalam 9. Dalam hal mendesak, sidang Komisi materi tertentu. Majelis Sinode untuk membahas pokok dapat diadakan di luar persidangan 10. dalam persidangan Majelis Sinode. Hasil persidangan Komisi disahkan 11. Sinode untuk Sinode disampaikan kepada Pimpinan Seluruh Keputusan persidangan Majelis ditindaklanjuti sesuai keperluannya. 12. menggunakan media virtual. Majelis Sinode dapat dilakukan dengan Dalam keadaan darurat, Persidangan

90 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 13. Majelis Sinode Majelis Sinode diatur dalam Tata Tertib Ketentuan selanjutnya tentang Sidang yang diadakan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode. Pasal 55 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Sidang Majelis Sinode 1. oleh sekurang telah mencapai kuorum yakni dihadiri Persidangan Majelis Sinode sah apabila -kurangnya 2/3 (dua Majelis Sinode. pertiga) dari jumlah seluruh anggota 2. Dalam hal persidangan Majelis Sinode Majelis Sinode dapat dilanjutkan mencapai kuorum, maka persidangan persidangan Majelis Sinode tidak mengalami penundaan ternyata puluh empat) jam, dan apabila setelah persidangan ditunda hingga 24 (dua tidak mencapai kuorum, maka . 3. terbanyak, kecuali untuk hal keputusan diambil berdasarkan suara dan apabila hal ini tidak mungkin, maka musyawarah untuk mencapai mufakat, diusahakan dengan memakai asas Setiap pengambilan keputusan -hal tertentu Peraturan Rumah Tangga. yang diatur lain dalam Tata Gereja dan Pasal 55 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Sidang Majelis Sinode 1. oleh sekurang telah mencapai kuorum yakni dihadiri Persidangan Majelis Sinode sah apabila -kurangnya 2/3 (dua Majelis Sinode. pertiga) dari jumlah seluruh anggota 2. Majelis Sinode dapat mencapai kuorum, maka persidangan persidangan Majelis Sinode tidak mengalami penundaan ternyata puluh empat) jam, dan apabila setelah persidangan ditunda hingga 24 (dua tidak mencapai kuorum, maka Dalam hal persidangan Majelis Sinode dilanjutkan. 3. terbanyak, kecuali untuk hal keputusan diambil berdasarkan suara dan apabila hal ini tidak mungkin, maka musyawarah untuk mencapai mufakat, diusahakan dengan memakai asas Setiap pengambilan keputusan -hal tertentu yang diatur lain dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga. Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 55 tidak memiliki perubahan jika dibanding PRT 2013 Pasal 55 Pasal 56 1. Berakhirnya Keanggotaan Majelis Sinode a. dikarenakan alasan: Berakhirnya keanggotaan Majelis Sinode (periodisasi GKPI). Berakhirnya periode Kepengurusan b. berakhir keanggotaannya di GKPI. c. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak d. Mengundurkan diri. Pasal 56 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Sinode 1. Berakhirnya keanggotaan Majelis Sinode a. karena alasan: Berakhirnya masa periode. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak d. Mengundurkan diri. 1. Pasal 56 a Draf Amandemen PRT 2023 yat 5 mengubah PRT Pasal 42 ayat 5. PRT 2023 Pasal 19 ayat 4; terhadap Draf Amandemen didasari oleh penyesuaian 2013 ayat 5. Perubahan itu 2. 2013 hal tersebut tidak diatur. tambahan sebab pada PRT Pasal 56 ayat 6 adalah Draf Amandemen PRT 2023

91 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT e. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan 2. Dalam hal anggota Majelis Sinode yang dinyatakan berakhir. keanggotaannya sebagai Majelis Sinode dinyatakan tidak sah dan batal, maka ditentukan, maka pemilihan tersebut persyaratan sebagaimana yang kelak terbukti tidak memenuhi tepilih dalam Sidang Sinode Am, ternyata 3. Dalam hal salah seorang dan atau lebih Sidang Majelis Sinode menetapkan peng Sinode sebelum akhir periode, maka berakhir keanggotaannya sebagai Majelis - ganti dari calon-calon yang memperoleh Sinode dal dengan urutan pada pemilihan Majelis suara terbanyak berikutnya sesuai am Sinode Am Periode dari kalangan masing-masing. 4. calon yang memiliki suara pengganti melalui pemilihan dari antara maka Majelis Sinode menetapkan berikutnya lebih dari 1 (satu) orang, yang memperoleh suara terbanyak Bila ternyata urutan calon pengganti terbanyak yang sama. 5. periode. masa periode, tidak dihitung 1 (satu) sisa masa waktu setelah 1 (satu) tahun masa periode, dihitung 1 (satu) periode, Sisa masa waktu sebelum 1 (satu) tahun e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Apabila salah seorang dan/atau lebih Si tidak sah dan batal. Sidang Majelis maka pemilihan tersebut dinyatakan persyaratan seperti telah ditentukan Periode kelak terbukti tidak memenuhi dipilih dan ditetapkan dalam Sinode Am anggota Majelis Sinode yang telah node akan menetapkan dan Majelis Sinode yang bersangkutan. memutuskan pengakhiran anggota 3. pengganti dari antara calo Sidang Majelis Sinode menetapkan Sinode sebelum akhir periode maka dan/atau lebih berakhir di Majelis Apabila keanggotaan salah seorang n-calon yang kalangan masing Sinode dalam Sinode Am Periode dari perolehan suara pada pemilihan Majelis berikutnya sesuai dengan urutan memperoleh suara terbanyak -masing. 4. berikutnya le yang memperoleh suara terbanyak Bila ternyata urutan calon pengganti bih dari 1 (satu) orang, yang sama. calon yang memiliki suara terbanyak pengganti melalui pemilihan dari antara maka Majelis Sinode menetapkan 5. dihitung 1 (satu) periode. setelah pertengahan masa periode tidak dan sisa masa waktu 1 (satu) tahun masa periode dihitung 1 (satu) periode Sisa masa waktu sebelum pertengahan 6. Sinode. dengan Surat Keputusan Pimpinan periodisasi ditetapkan dan disahkan berakhir sebelum pertengahan masa Pengganti anggota Majelis Sinode yang Tim berpendapat bahwa harus Keputusan Pimpinan Sinode. penetapan melalui Surat 56 ayat 6 diatur bahwa Amandemen PRT 2023 Pasal tersebut maka pada Draf Berdasarkan pertimbangan anggota Majelis Sinode. Surat Keputusan pergantian ada legalitas dalam bentuk

92 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT BAB VII PIMPINAN SINODE Pasal 57 Pimpinan Sinode 1. yang bersama yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, -sama menjadi penanggungjawab tertinggi GKPI. 2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am. 3. kepada Sinode Am. Pimpinan Sinode bertanggungjawab BAB VII PIMPINAN SINODE Pasal 57 Pimpinan Sinode 1. yang bersama yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, -sama menjadi penanggungjawab tertinggi GKPI. 2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am. 3. Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. Draf Amandemen PRT 2023 2013 Pasal 57 perubahan jika dibanding PRT Pasal 57 tidak memiliki Pasal 58 Tugas dan Wewenang Pimpinan Sinode 1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sinode Am. 2. tugasnya pada Sinode Am. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan 3. GKPI. Melayani, membimbing dan memimpin 4. Resort dan Resort Persiapan. Menetapkan Jemaat, Jemaat Khusus, 5. Belanja (RA serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Mengusulkan Rencana Kerja Tahunan PB) Tahunan Sinode untuk Majelis Sinode. ditetapkan dan disahkan dalam Sidang 6. tugas dan panggilan Gereja. kegiatan dalam rangka melaksanakan Menentukan tata kerja dan kebijakan 7. anggota Badan Pengawas Harta Menetapkan, mensahkan dan melantik - Benda/Keuangan GKPI yang dipilih oleh oleh Pimpinan Sinode. Majelis Sinode dari calon yang diusulkan 8. melantik Kepala Menetapkan dan mensahkan dan -kepala Departemen Pasal 58 Tugas dan Wewenang Pimpinan Sinode 1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sinode Am. 2. tugasnya pada Sinode Am. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan 3. Melayani, membimbing dan memimpin GKPI. 4. Resort dan Resort Persiapan. Menetapkan Jemaat, Jemaat Khusus, 5. Sidang Ma untuk ditetapkan dan disahkan dalam dan Belanja (RAPB) Tahunan Sinode serta Rencana Anggaran Penerimaan Mengusulkan Rencana Kerja Tahunan jelis Sinode. 6. tugas dan panggilan Gereja. kegiatan dalam rangka melaksanakan Menentukan tata kerja dan kebijakan 7. anggota Badan Pengawas Harta Menetapkan, mensahkan dan melantik - Majelis Sinode dari calon yang dius Benda/Keuangan GKPI yang dipilih oleh ulkan oleh Pimpinan Sinode. 8. Kepala Menetapkan, mensahkan, dan melantik -kepala Departemen yang dipilih Draf Amandemen PRT 2023 2013 Pasal 58 perubahan jika dibanding PRT Pasal 58 tidak memiliki

93 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT calon yang diusulkan oleh Bishop. yang dipilih oleh Majelis Sinode dari 9. Mengusulkan dan menetapkan atas perse kewilayahan (Kordinasi Wilayah) GKPI -tujuan Majelis Sinode 10. Kordinator Wilayah. Mengangkat dan memberhentikan 11. Kepala Mengangkat dan memberhentikan -kepala Biro. 12. kepengurusan Badan/Lembaga Mengangkat dan memberhentikan lainnya berlaku. di tingkat Sinode sesuai ketentuan yang 13. GKPI. Mengangkat dan menetapkan pegawai 14.Bersama-sama dengan ketua Badan Pendeta di Resort menempatkan dan memutasikan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP), -resort/Jemaat Khusus. 15.Menugaskan, menempatkan dan Diaken/ Diakones yang pegawai GKPI. memutasikan Penginjil (Evangelis) dan 16. Am. Pengarah dan Panitia Pelaksana Sinode membentuk dan mengangkat Panitia Menyelenggarakan Sinode Am dengan 17. dokumen/warkat utama GKPI s Membuat dan menandatangani erta keuangan GKPI. semua surat dan dokumen mengenai 18. Pemerintah. Membuka rekening GKPI di Bank 19.Mengelola dan mengurus hartasesuai ketentuan yang berlaku. benda/keuangan GKPI di tingkat Sinode 20. Gereja Membangun hubungan ekumenis dengan -gereja/Lembaga-lembaga Kristen, dengan Agama-agama lain, dengan pemerintah, dan dengan masyarakat. diusulkan oleh Bishop. oleh Majelis Sinode dari calon yang 9. melantik Kepala Menetapkan dan mensahkan dan -kepala Biro yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. 10. Majelis Sinode Koordinasi Wilayah atas persetujuan pelayanan GKPI dalam bentuk Mengusulkan dan menetapkan wilayah 11. Kordinator Wilayah. Mengangkat dan memberhentikan 12.Mengangkat dan memberhentikan berlaku. tingkat Sinode sesuai ketentuan yang Badan/Lembaga/Yayasan lainnya di kepengurusan 13. GKPI. Mengangkat dan menetapkan pegawai 14.Bersama-sama dengan ketua Badan Pendeta di menempatkan dan memutasikan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP), Resort-resort/Jemaat Khusus. 15. Diaken/Diakones pegawai GKPI. memutasikan Penginjil (Evangelis) dan Menugaskan, menempatkan, dan 16. Am. Pengarah dan Panitia Pelaksana Sinode membentuk dan mengangkat Panitia Menyelenggarakan Sinode Am dengan 17.Membuat dan menandatangani keuangan GKPI. semua surat dan dokumen mengenai dokumen/warkat utama GKPI serta 18. Pemerintah. Membuka rekening GKPI di Bank

94 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 21. Sinode Am. diputuskan lain oleh Majelis Sinode atau bersifat mengikat di seluruh GKPI, hingga Seluruh keputusan Pimpinan Sinode 22.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am diatur dalam Tata Gereja, Peraturan 19.Mengelola dan mengurus hartasesuai ketentuan yang berlaku. benda/keuangan GKPI di tingkat Sinode 20.Membangun hubungan ekumenis dengan Gereja-gereja/Lembagalembaga Kristen, dengan Agama-agama masyarakat. lain, dengan pemerintah, dan dengan 21. Sinode atau hingga diputuskan lain oleh Majelis bersifat mengikat di seluruh GKPI, Seluruh keputusan Pimpinan Sinode Sinode Am. 22.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Pasal 59 Tugas dan Wewenang Bishop 1. Bersama-sama dengan Sekretaris sebagai Pucuk Pimpinan GKPI. Jenderal memimpin dan melayani GKPI 2. Dalam bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonat. melaksasnakan tugas panggilan gereja di Memimpin dan melayani GKPI dalam pelaksanaan tugas ini, Bishop dibantu oleh Kepala-kepala Departemen. 3. yang baru. Meresmikan Jemaat, Resort dan Wilayah 4. Perempuan), Diaken/ Diakones. Penginjil/Evangelis (Pria dan Menahbiskan Pendeta, 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Departemen untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Belanja (APB) Tahunan GKPI. GKPI dan Anggaran Penerimaan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pasal 59 Tugas dan Wewenang Bishop 1. Bersama-sama dengan Sekretaris sebagai Pucuk Pimpinan GKPI. Jenderal memimpin dan melayani GKPI 2. Diakonat. Dalam pelaksanaan bidang Apostolat, Pastorat dan melaksanakan tugas panggilan gereja di Memimpin dan melayani GKPI dalam tugas ini, Bishop dibantu oleh Kepala-kepala Departemen. 3. Wilayah yang baru. Meresmikan Jemaat, Resort, dan 4. Perempuan), Diaken/ Diakones. Penginjil/Evangelis (Pria dan Menahbiskan Pendeta, 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Departemen untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Belanja (APB) Tahunan GKPI. GKPI dan Anggaran Penerimaan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Draf Amandemen PRT 2023 2013 Pasal 58 perubahan jika dibanding PRT Pasal 58 tidak memiliki

95 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. Jenderal dan/atau Kepala Bishop dapat menugaskan Sekretaris -kepala Departemen untuk melaksanakan tugas sepanjang tidak berten dan wewenangnya yang tertentu -tangan dengan ketentuan yang berlaku di GKPI. 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan 7. Jenderal dan/atau Kepala Bishop dapat menugaskan Sekretaris -kepala Departemen untuk melaksanakan tugas ketentuan yang berlaku di GKPI. sepanjang tidak bertentangan dengan dan wewenangnya yang tertentu 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Pasal 60 1. Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal memimpin GKPI. Mendampingi Bishop melayani dan 2. administrasi Kantor Sinode. Memimpin sekretariat dan tugas 3. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Biro dan administrasi Kantor Sinode, Dalam melaksanakan tugas sekretariat - Biro. 4. Bishop berhalangan sementara. Melaksanakan tugas Bishop dalam hal 5. Sidang Menyusun laporan dan atau notulen dari -sidang. 6. Melaksanakan tugas yang diberikan Bishop. 7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Pasal 60 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal 1. memimpin GK Mendampingi Bishop melayani dan PI. 2. administrasi Kantor Sinode Memimpin sekretariat dan tugas 3. Belanja (APB) Tahunan GKPI. GKPI dan Anggaran Penerimaan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Menyajikan Laporan pelaksanaan 4. Sekretaris Jenderal dibantu ole Dalam melaksanakan tugasnya h Kepalakepala Biro. 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Biro untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Bishop berhalangan sementara. Melaksanakan tugas Bishop dalam hal 7. Sinode Am Menjadi Sekretaris persidangan pleno 8. pada Menyusun laporan dan/atau notula Sidang-sidang Sinode Am dan Majelis Sinode 9. Bishop. Melaksanakan tugas yang diberikan 10.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Terdapat tiga penambahan 1. dengan PRT 2013 Pasal 60: Passal 60 jika dibandingkan pada Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 60 Draf Amandemen PRT 2023 Ayat 3 menegaskan penanggungjawab pe berpendapat bahwa Sekretaris Jenderal. Tim penyajian laporan adalah bahwa penanggungjawab nyajian dalam PRT GKPI. laporan harus ditegaskan 2. mem Biro sebab yang akan untuk mengajukan Kepala bahwa Sekjend memiliki hak 51 ayat 2.h. Tim berpendapat Amandemen PRT 2023 Pasal penyelarasan dengan Draf Pasal 60 ayat 5 merupakan Draf Amandemen PRT 2023 bantu tugas Kepala Biro. kesekretariatan adalah para 3. Tim berpendapat bahwa PRT Sinode Am dan Majelis Sinode. dan/ atau Notula persidangan siapa yang menyusun laporan PRT 2013 tidak menjelaskan

96 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT untuk pihak yang bertanggungjawab GKPI harus tegas menunjuk melaksanakannya. Pasal 60 ayat 8. Draf Amandemen PRT 2023 Penunjukan itu disebut dalam Pasal 61 Pemilihan Pimpinan Sinode 1. yang diusulkan o Anggota Sinode Am dari antara calon Am Periode secara terpisah oleh seluruh Pimpinan Sinode dipilih dalam Sinode leh Rapat Khusus Sinode Am. Pendeta yang diadakan untuk itu dalam 2. Sinode A dan pasal (49) tentang Hak Peserta tentang Anggota dan Peserta Sinode Am sebagaimana diatur dalam pasal (48) sebagaimana ayat (1) ialah sama Ketentuan peserta persidangan Pendeta m. 3. Bishop sekurang Calon yang diusulkan untuk menjadi -kurangnya dua orang diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal. dan tidak dibenarkan sekaligus 4. Sekretaris Jenderal sekurang Calon yang diusulkan untuk menjadi -kurangnya sekaligus diusulkan menjadi Bishop. dua orang, dan tidak dibenarkan 5. dengan sah jika masing Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih -masing mendapat suara sekurang-kurangnya satu) dari Anggota Sinode Am yang hadir. ½n+1 (setengah dari jumlah ditambah 6. Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode Am. tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan Pasal 61 Pemilihan Pimpinan Sinode 1. yang diusulkan oleh Anggota Sinode Am dari antara calon Am Periode secara terpisah oleh seluruh Pimpinan Sinode dipilih dalam Sinode Rapat Pendeta yang Am. khusus diadakan untuk itu dalam Sinode 2. Am. dan pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode tentang Anggota dan Peserta Sinode Am sebagaimana diatur pada pasal 48 sebagaimana ayat (1) adalah sama Ketentuan peserta persidangan Pendeta 3. Calon yang diusulkan untuk menjadi Bishop sekurang-kurangnya dua orang diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal. dan tidak dibenarkan sekaligus 4. Sekretaris Jenderal sekurang Calon yang diusulkan untuk menjadi -kurangnya sekaligu dua orang, dan tidak dibenarkan s diusulkan menjadi Bishop. 5. dengan sah jika masing Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih -masing mendapat suara sekurang-kurangnya hadir. satu) dari Anggota Sinode Am yang ½n+1 (setengah dari jumlah ditambah 6. diatu Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode r lebih lanjut dalam peraturan Am. tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Draf Amandemen PRT 2023 2013 Pasal 61 perubahan jika dibanding PRT Pasal 61 tidak memiliki

97 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 62 Persyaratan menjadi Pimpinan Sinode 1. p Persyaratan untuk menjadi Bishop, yakni ada saat pemilihan telah memenuhi a. ketentuan: pegawai GKPI sekurang GKPI, dan telah menjadi Pendeta Berstatus sebagai Pendeta pegawai -kurangnya 20 (dua puluh) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. dan misi GKPI. Mempunyai wawasan tentang visi d. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata e. Berusia serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun, dan setinggi-tingginya Baptis. dengan Akte Kelahiran atau Surat 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan f. Resort/Jemaat Khusus sekur Pernah menjadi Pemimpin angkurangnya 10 (sepuluh) tahun. g. Serendah-rendahnya berpendidikan S1 Teologi. 2. a. memenuhi ketentuan sebagai berikut: Jenderal, yakni pada saat pemilihan telah Persyaratan untuk menjadi Sekretaris GKPI, dan telah m Berstatus sebagai Pendeta pegawai enjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. dan misi GKPI. Mempunyai wawasan tentang visi d. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata e. Berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Pasal 62 Persyaratan menjadi Pimpinan Sinode 1. yakni pada saat pemilihan Persyaratan untuk menjadi Bishop, telah a. memenuhi ketentuan: Berstatus sebagai Pendeta Pegawai P GKPI, dan telah menjadi Pendeta egawai GKPI sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. dan misi GKPI. Mempunyai wawasan tentang visi d. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Berusia serendah-rendahnya 45 setinggi (empat puluh lima) tahun, dan -tingginya 60 (enam puluh) Baptis. Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat tahun, dibuktikan dengan Akte f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. 2. a. berikut: telah memenuhi ketentuan sebagai Jenderal, yakni pada saat pemilihan Persyaratan untuk menjadi Sekretaris pegawai GKPI sekurang GKPI, dan telah menjadi Pendeta Berstatus sebagai Pendeta pegawai -kurangnya 15 (lima belas) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. dan misi GKPI. Mempunyai wawasan tentang visi d. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata e. Berusia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun, Persyaratan Pimpinan Sinode 1. lain: Amandemen PRT 2023 antara mengalamai perubahan pada Draf a. Syarat Bishop: berusia 50 tahun). Pasal 62 ayat 1.e minimal tahun (bnd. PRT 2013 menjadi Bishop minimal 50 mencatat syarat usia 2023 Pasal 62 ayat 1.e Draf Amandemen PRT Tujuan menjadi Bishop dalam pengurangan usia minimal Draf menjadi Bishop GKPI. memiliki kesempatan pendeta yang lebih muda Pasal 62 ayat 1.e agar Amandemen PRT 2023 b. s Tujuan penghapusan yarat menjadi Pimpinan Resort/ Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 PRT 2023 dalam Draf Amandemen PRT 2013 Pasal 62 ayat 1.e tahun seperti diatur dalam agar memberi perguruan teolog tenaga pengajar di bawah naungan GKPI atau di lemabaga/yayasan di Pegawai yang ditugaskan kesempatan bagi Pendeta i dimana pendirinya GKPI salah satu gereja menjadi Bishop. 2.. a. Syarat Sekjend: 2023 Pasal 62 ayat 2.e Draf Amandemen PRT

98 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Kelahiran atau Surat Baptis. tahun, dibuktikan dengan Akte f. Resort/Jemaat Khusus sekurang Pernah menjadi Pemimpin - kurangnya 10 (sepuluh) tahun. g. Serendah-rendahnya berpendidikan S1 Teologi. 3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan Sinode Am. dihunjuk untuk itu, oleh dan dari anggota pasal ini, dilakukan oleh tim yang sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. 3. anggota Sin dihunjuk untuk itu, oleh dan dari pasal ini, dilakukan oleh tim yang sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan ode Am. pengurangan berusia 45 tahun). Tujuan Pasal 62 ayat 2.e minimal tahun (bnd. PRT 2013 menjadi Bishop minimal 45 mencatat syarat usia usia minimal menjadi Sekjend GKPI. memiliki kesempatan pendeta yang lebih muda 2023 Pasal 62 ayat 2.e agar Draf Amandemen PRT menjadi Sekjend dalam b. sekurang Resort/ Jemaat Khusus syarat menjadi Pimpinan Tujuan penghapusan -kurangnya 10 tahun seperti diatur dalam pen GKPI salah satu gereja perguruan teologi dimana tenaga pengajar di bawah naungan GKPI atau di lemabaga/yayasan di Pegawai yang ditugaskan kesempatan bagi Pendeta PRT 2023 agar memberi dalam Draf Amandemen PRT 2013 Pasal 62 ayat 2.f dirinya menjadi Sekjend. Pasal 63 Pergantian Antar Waktu Pimpinan Sinode 1. dilakukan penggantian antar waktu. berhenti sebelum akhir periode, Bila ada dari Pimpinan Sinode yang 2. a akhir periode dikarenakan alasan: Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum . Berakhir keanggotaannya di GKPI; Pasal 63 Pergantian Antar Waktu Pimpinan Sinode 1. dilaksanakan penggantian antar waktu. berhenti sebelum akhir periode maka Bila ada dari Pimpinan Sinode yang 2. a. akhir periode disebabkan alasan: Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum Berakhir keanggotaannya di GKPI; 1. sebagai Bishop s Bishop kemudian hari terpilih Tugas atau Pejabat Sementara Jenderal sebagai Pelaksana antisipasi apabila Sekretaris penambahan sebagai Pasal 63 ayat 7 adalah Draft Amandemen PRt 2023 ebagai Sinode Am terdekat. pengganti antar waktu dalam Draf Amandemen Pasal 63 ayat 2.c) Amandemen PRT 2023 berhalangan tetap (Draf Pimpinan Sinode yang yang mengatur tata cara melalui Peraturan GKPI penjelasan teknis membutuhkan PRT 2023 ini