249 e. Perwakilan Penatua Jemaat, yakni 1 (satu) orang dari setiap Jemaat. f. Pengawas Harta Benda dan Keuangan Resort, yang disingkat PHBK Resort. Pasal 31 Fungsi dan Tugas Majelis Resort 1. Mengolah keperluan penyelenggaraan dan penatalayanan satu resort dan mengkoordinasikan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu dalam meningkatkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara Jemaat-jemaat dalam satu Resort. 2. Menetapkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort. 3. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PHR tentang penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan perbendaharaan. 4. Memilih dan menetapkan Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Resort. 5. Memilih dan menetapkan Panitia-panitia di tingkat Resort. 6. Memilih dan menetapkan utusan Sinode Am untuk masa lima tahun. 7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturanperaturan lainnya yang berlaku di GKPI. 8. Seluruh keputusan Majelis Resort ditetapkan oleh dan melalui persidangan. 9. Majelis Resort ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 32 Persidangan Majelis Resort 1. Majelis Resort bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Persidangan Majelis Resort diundang oleh Pendeta Resort dan Sekretaris Resort, melalui undangan tertulis dan diwartakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kebaktian Minggu di setiap Jemaat dalam satu Resort itu. 3. Peserta persidangan Majelis Resort yakni : a. Semua anggota Majelis Resort. b. Peserta lainnya atas Undangan Pengurus Harian Resort tanpa hak suara. 4. Sidang Majelis Resort dinyatakan kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Majelis Resort. Dalam hal kuorum belum terpenuhi maka persidangan ditunda untuk waktu 1(satu) jam. Setelah persidangan ditunda selama 1 (satu) jam, persidangan dapat dilanjutkan dan berhak mengambil keputusan. 5. Pimpinan persidangan Majelis Resort adalah Pendeta Resort. 6. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Resort; Dalam hal Sekretaris Resort berhalangan maka Bendahara Resort sebagai sekretaris persidangan. 7. Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda. Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara; Jika keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang hadir. 8. Pemungutan suara tentang hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan, sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui kertas suara. 9. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan dan disahkan oleh Pengurus Harian Resort serta dijadikan dokumen Resort. Pasal 33 Pengurus Harian Resort (PHR) 1. PHR adalah penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sehari-hari di tingkat Resort. 2. PHR terdiri dari: a. Pendeta Resort, yang ditempatkan Pimpinan Sinode sebagai Pemimpin Resort. b. Sekretaris Resort. c. Bendahara Resort. 3. PHR tidak dibenarkan merangkap jabatan yang sejenis dengan PHJ, kecuali Pendeta Resort. Pasal 34 Fungsi dan Tugas PHR 1. Melaksanakan penatalayanan dan kepemimpinan Resort sehari-hari 2. Melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu dalam mengatasi masalah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara Jemaat-jemaat di lingkungan Resort. 3. Mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan di Resort. 4. Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort, yang mengacu kepada Keputusan Sinode Am, Keputusan Pimpinan Sinode, Rencana Strategis
250 GKPI dan kebutuhan lokal jemaat-jemaat dalam satu Resort untuk ditetapkan menjadi Program Kerja dan APB Resort dalam Sidang Majelis Resort. 5. Melaksanakan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort. 6. Mempersiapkan dan memimpin Sidang Majelis Resort. 7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Program Kerja seluruh Urusan Seksi di Resort. 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan tentang penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, pengelolaan harta benda dan keuangan Resort kepada Sidang Majelis Resort. 9. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Majelis Resort kepada Pimpinan Sinode. 10.Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya yg berlaku di GKPI. 11.Pengurus Harian Resort (PHR) dapat melakukan rapat-rapat secara berkala dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Pasal 35 Tugas Pendeta sebagai Pemimpin Resort 1. Memimpin dan atau mengkordinasikan pelayanan dalam bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonia di Jemaatjemaat se-Resort. 2. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort bertugas dan berwenang mengundang Sidang Majelis Resort, membuat dan menandatangani dokumen/warkat utama Resort. 3. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort membuat dan menandatangani semua surat-surat kedinasan, penugasan, kerjasama, penggembalaan, pemberitahuan, laporan, dan lain-lain ke dalam dan ke luar Resortnya untuk kebutuhan administrasi, penatalayanan, pelayanan, dan sebagainya. 4. Memimpin Sidang Majelis Resort. 5. Bersama-sama dengan Bendahara Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan Resort. 6. Membimbing Vikar yang ditempatkan Pimpinan Sinode dalam melakukan tugas praktik fungsi Pendeta di Resort, membimbing Detasir, dan membimbing mahasiswa-mahasiswa teologi yang melaksanakan tugas praktik di Resort. 7. Melaksanakan keputusan/peraturan yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am, Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI, serta Keputusan Pimpinan Sinode dan Keputusan Sidang Majelis Resort. 8. Pemimpin Resort dapat memanggil rapat-rapat khusus menurut perlunya untuk mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan di Resort. Pasal 36 Tugas Sekretaris Resort 1. Memimpin Sekretariat Resort. 2. Melaksanakan tugas administrasi Resort. 3. Mengatur arsip, mengagendakan surat masuk dan keluar, mempersiapkan surat-surat yang perlu 4. Bersama-sama dengan Pendeta Resort mengundang Sidang Majelis Resort, membuat dan menanda-tangani dokumen/warkat utama. 5. Bersama-sama dengan Pendeta Resort membuat dan menandatangani semua surat-surat kedinasan, penugasan, kerjasama, penggembalaan, pemberitahuan, laporan, dan lain-lain ke dalam dan ke luar Resortnya untuk kebutuhan administrasi, penatalayanan, pelayanan, dan sebagainya. 6. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dan Bendahara Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 7. Menyusun notula dan laporan hasil rapat-rapat di Resort. 8. Mewakili Pemimpin Resort dalam memimpin Sidang Majelis Resort apabila Pemimpin Resort berhalangan. 9. Mengikuti sermon-sermon Resort. Pasal 37 Tugas Bendahara Resort 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. 2. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dan Sekretaris Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 3. Menggali sumber-sumber pemasukan keuangan Resort. 4. Mengurus harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber. 5. Membayarkan segala kewajiban Resort sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan.
251 6. Mengirim segala tanggungjawab keuangan yang telah ditetapkan ke Kantor Sinode, dan ke pihak-pihak lain yang sudah ditetapkan Majelis Resort. 7. Menyusun pembukuan untuk dapat dipertanggungjawabkan. 8. Mengikuti sermon-sermon Resort. Pasal 38 Urusan-urusan Seksi di Resort 1. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja oleh semua anggota Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, Diakonat, dan bidang-bidang pelayanan lainnya, maka di Resort dapat dibentuk Urusan berdasarkan seksi fungsional dan kategorial di Jemaat serta Panitia yang bersifat ad hoc dan sementara sesuai dengan kebutuhan. 2. Urusan adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja. 3. Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara dan ad hoc. 4. Urusan-urusan yang dapat dibentuk di Resort adalah: a. Urusan Pembinaan/Pelayanan Rohani. b. Urusan Pekabaran Injil. c. Urusan Sekolah Minggu. d. Urusan Remaja. e. Urusan Pemuda/i. f. Urusan Perempuan. g. Urusan Pria. h. Urusan Lanjut Usia. i. Urusan Kesehatan. 5. Setiap Urusan memiliki unsur pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 6. Pengurus Urusan terdiri dari keterwakilan Ketua Seksi Jemaat yang terkait dengan seksinya. 7. Calon Ketua Urusan bukan dari Ketua Seksi kategorial atau fungsional yang sama di jemaat, dipilih oleh peserta kategorial atau fungsional yang sama dengan urusannya. 8. Keanggotaan setiap Urusan meliputi keterwakilan seksi jemaat 9. Pembentukan kepengurusan Urusan dikoordinir oleh Pengurus Harian Resort dan disahkan dalam Majelis Resort. 10.Urusan-urusan bertanggungjawab kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 11. Setiap Urusan menyusun, merumuskan dan mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan kepada Majelis Resort atas persetujuan Pengurus Harian Resort. Pasal 39 Tugas Urusan Resort 1. Mengkoordinasikan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu di antara Seksi Jemaat-jemaat se-Resort. 2. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan bersama Seksi Jemaat-jemaat se-Resort. 3. Menyusun dan merumuskan Program Kerja Urusan dan mengajukannya kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 4. Merencanakan Anggaran Belanja Urusan dan mengajukannya kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 5. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pengurus Harian Resort. Pasal 40 Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Resort 1. Di Resort dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan disingkat PHBK Resort. 2. Jumlah anggota PHBK Resort sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 3. PHBK Resort dipilih dalam Sidang Majelis Resort. 4. PHBK Resort bertugas: a. Mengawasi seluruh keputusan yang ditetapkan Sidang Majelis Resort yang menyangkut penggunaan aset dan inventaris, harta-benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort. b. Memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta-benda dan keuangan untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa aset dan inventaris, harta-benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort c. Memperoleh akses atas informasi mengenai harta-benda dan keuangan Resort yang diurus oleh Pengurus Harian Resort. d. Memberi nasihat kepada Pengurus Harian Resort dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan hartabenda GKPI
252 e. Memberikan bantuan kepada Pengurus Harian Resort dalam penyusunan Laporan Tahunan. f. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan Pengawas Harta Benda dan Keuangan Resort. g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan GKPI, dan Keputusan Sidang Sinode Am lainnya, serta keputusan Pimpinan Sinode dan Keputusan Sidang Majelis Resort. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK Resort berhak : a. Meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu dan memperoleh akses atas informasi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengurusan aset, inventaris, harta-benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort. b. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Pengurus Harian. Pasal 41 Pemilihan Majelis Resort 1. Pemilihan Majelis Resort dilaksanakan setelah pemilihan Majelis Jemaat di masing-masing Jemaat telah selesai dilakukan. 2. Pemilihan Majelis Resort dilakukan oleh Majelis Resort dalam suatu persidangan yang khusus diadakan untuk itu 3. Peserta Sidang Pemilihan Majelis Resort adalah: a. Pendeta Resort sebagai pemimpin persidangan b. Semua anggota Majelis Jemaat di lingkungan Resort tersebut c. Mewakili anggota sidi dari setiap Jemaat sejumlah Urusan yang akan dibentuk di Resort, dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat masing-masing. d. Seluruh anggota Majelis Resort periode sebelumnya. 4. Persyaratan menjadi Sekretaris Resort dan Bendahara Resort: a. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat, dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5- 9). b. Anggota sidi Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. c. Telah menjadi anggota Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali bagi Resort yang belum berusia 3 (tiga) tahun. d. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan. e. Tidak sedang menjabat jabatan sejenis di tingkat Pengurus Harian Jemaat. 5. Persyaratan menjadi Ketua Urusan: a. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5- 9). b. Anggota sidi Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. c. Telah menjadi anggota Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali bagi Resort yang usianya belum 2 (dua) tahun. d. Telah berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, kecuali Ketua Urusan Remaja (Tunas Muda) dan Pemuda/i e. Untuk Ketua Urusan Remaja (Tunas Muda), berusia serendah-rendahnya 14 (empat belas) tahun dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. f. Untuk Ketua Urusan Pemuda/i, berusia serendah-rendahnya l7 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran. g. Untuk Ketua Urusan Lansia dan Manula, berusia serendah-rendahnya 56 (Lima puluh enam) tahun dan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. h. Tidak sedang menjabat Pengurus Harian Jemaat atau Ketua Seksi yang sama di Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. 6. Persyaratan menjadi PHBK Resort: a. Telah menjadi anggota Jemaat di lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Memiliki kompetensi di bidang keuangan dan pengelolaan harta benda c. PHBK Resort tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Pengurus Harian Jemaat, dan PHBK Jemaat dan Majelis Resort. d. PHBK Resort dipilih oleh Peserta sidang pemilihan Majelis Resort bersamaan dengan Pemilihan Majelis Resort.
253 7. Majelis Resort ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Resort 1. Keanggotaan Majelis Resort berakhir dikarenakan: a. Berakhir masa periodisasi. b. Berakhir keanggotaannya di resort itu. c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Mengundurkan diri. 2. Berakhirnya keanggotaan Majelis Resort diputuskan oleh Sidang Majelis Resort. 3. Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa orang berakhir di Majelis Resort, maka a. Sidang Majelis Resort menetapkan pengganti berdasarkan nomor urut perolehan suara yang memenuhi syarat menurut Petunjuk Teknis Pemilihan pada pemilihan Majelis Resort periode berjalan. b. Apabila tidak ada nomor urut yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan pada periodisasi sebelumnya sebagaimana disebut pada ayat 3.a, maka Sidang Majelis Resort melakukan pemilihan ulang. c. Pemilihan ulang seperti dimaksud pada ayat 3.6 menggunakan Petunjuk Teknis Pemilihan yang digunakan saat periodisasi pemilihan Majelis Resort pada periode berjalan. 4. Pengganti anggota Majelis Resort yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. 5. Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. 6. Keanggotaan Pendeta sebagai Pemimpin Resort dan Pendeta diperbantukan berakhir di Majelis Resort dikarenakan perpindahan dan/ atau penetapan Pimpinan Sinode. Pasal 43 Ketentuan Lain tentang Resort Ketentuan selanjutnya tentang Resort dan Kepemimpinan Resort diatur dalam Peraturan GKPI. BAB V SINODE AM Pasal 44 Sinode Am 1. Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari keseluruhan GKPI. 2. Sinode Am terdiri dari: a. Sinode Am Periode (SAP). b. Sinode Am Kerja (SAK). c. Sinode Am Istimewa (SAI). 3. Sinode Am diundang oleh Pimpinan Sinode, atau dikatakan lain dalam Peraturan Rumah Tangga ini. 4. Sinode Am dinyatakan sah apabila sudah dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota Sinode Am. 5. Sinode Am dibuka dan ditutup oleh Pimpinan Sinode, atau dikatakan lain dalam Peraturan Rumah Tangga ini. 6. Sinode Am dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang dipilih oleh dan dari anggota Sinode Am. 7. Majelis Ketua Persidangan Sidang Sinode Am berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pendeta, 1 (satu) orang unsur Penatua dan 2 (dua) orang unsur anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua dengan memperhatikan keseimbangan gender. 8 Sidang-sidang dalam Sinode Am mencakup: a. Sidang Pleno b. Sidang Komisi c. Sidang Tim d. Sidang Unsur/Kalangan e. Sidang Khusus 9. Anggota Majelis Sinode tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Sinode dalam sidang-sidang unsur/kalangan SAP. 10.Tata Tertib dan Tertib Acara Sinode Am ditetapkan oleh Sinode Am. 11.Keputusan Sinode Am ditandatangani oleh Majelis Ketua Persidangan dan Pimpinan Sinode. Pasal 45 Sinode Am Periode 1. Sinode Am Periode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode kepengurusan di semua tingkatan GKPI.
254 2. Tugas dan wewenang Sinode Am Periode: a. Menetapkan, mengevaluasi, dan/atau mengubah Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturanperaturan GKPI. b. Menetapkan Rencana Strategis atau Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. c. Mengevaluasi untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pimpinan Sinode. d. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode. e. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan Sinode. f. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Anggota Majelis Sinode. g. Mengukuhkan Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP) berdasarkan hasil pemilihan Rapat Pendeta di dalam Sinode Am. h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. 3. Dalam hal laporan pertanggungjawaban Pimpinan Sinode ditolak oleh Sinode Am Periode, maka Pimpinan Sinode tersebut tidak berhak dicalonkankan lagi menjadi Bishop atau Sekretaris Jenderal atau Majelis Sinode atau jabatan lain yang dipilih dalam Sinode Am Periode. Pasal 46 Sinode Am Kerja 1. Sinode Am Kerja diadakan di antara dua Sinode Am Periode. 2. Tugas dan wewenang Sinode Am Kerja: a. Menetapkan, mengevaluasi, dan/atau mengubah Tata Gereja, Peraturan Rumah Tanggam dan Peraturanperaturan GKPI. b. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis atau Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. c. Mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Sinode Am Periode sebelumnya. d. Mengevaluasi laporan Pimpinan Sinode mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya di antara dua Sinode Am. e. Menilai laporan Majelis Sinode. f. Memberikan rekomendasi kepada perangkat sinode untuk peningkatan penatalayanan GKPI. g. Melaksanakan tugas-tugas lainya sebagaimana yang diamanatkan dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. Pasal 47 Sinode Am Istimewa 1. Sinode Am Istimewa diadakan dalam hal sangat mendesak yang berkaitan dengan : a. Kepemimpinan Sinode; b. Peraturan Rumah Tangga GKPI; c. Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sinode Am Istimewa diadakan jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Majelis Sinode disertai pokok dan alasan-alasannya serta meminta persetujuan secara tertulis lebih dari setengah jumlah anggota Sinode Am. 3. Pelaksanaan Sinode Am Istimewa sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Majelis Sinode disertai dengan alasan penetapan Sinode Am Istimewa. 4. Sinode Am Istimewa diundang oleh Pimpinan Sinode atau Pimpinan Persidangan Majelis Sinode. 5. Tugas dan wewenang Sinode Am Istimewa adalah menyelesaikan hal-hal yang menjadi alasan penetapan Sinode Am Istimewa tersebut. Pasal 48 Anggota dan Peserta Sinode Am 1. Sinode Am dihadiri peserta yakni: a. Anggota Sinode Am; b. Peninjau; c. Undangan. 2. Anggota Sinode Am terdiri dari: a. Utusan Resort atau Jemaat Khusus, dengan ketentuan: a.1. Resort Persiapan dan Jemaat Khusus Persiapan mengutus 1 (satu) orang, yang terdiri dari Pendeta Resort/Jemaat Khusus; a.2. yang beranggota hingga 1600 (seribu enam ratus) jiwa mengutus 2 (dua) orang, yang terdiri dari Pendeta Resort dan 1 (satu) orang Penatua atau anggota sidi Jemaat; a.3. yang beranggota 1601 (seribu enam ratus satu) hingga 2200 (dua ribu dua ratus) jiwa mengutus 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Pendeta Resort dan 2 (dua) orang Penatua atau anggota sidi Jemaat.
255 a.4. yang beranggota lebih dari 2201 (dua ribu dua ratus satu) jiwa mengutus 4 (empat) orang anggota Sinode Am, yang terdiri dari Pendeta Resort dan 3 (tiga) orang Penatua atau anggota sidi Jemaat, dengan ketentuan ada dari kategori pemuda. a.5. Utusan Resort/Jemaat Khusus dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Resort/Jemaat Khusus untuk masa 5 (lima) tahun. b. Pimpinan Sinode. c. Anggota Majelis Sinode. d. Kepala Departemen. e. Kordinator Wilayah. f. Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan Sinode pada Badan/Lembaga/ Yayasan di bawah naungan Sinode GKPI. g. Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan Sinode pada Sekolah Tinggi Teologi di bawah dukungan/binaan/ naungan GKPI. h. Evangelis (Penginjil)/Diakones Pegawai GKPI. i. Ketua Umum Panitia Pelaksana Sinode Am. 3. Peninjau terdiri dari: a. 1 (satu) orang dari kalangan Penatua atau anggota sidi Jemaat dari Resort/ Jemaat Khusus yang memiliki anggota jemaat lebih 1.600 (seribu enam ratus) jiwa. b. Kepala-kepala Biro. c. Pendeta GKPI yang tidak menjadi Anggota Sinode Am. d. Evangelis dan Diaken/Diakones GKPI. e. 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan Badan/Lembaga/Yayasan pada tingkat Sinode. f. 2 (dua) orang dari Panitia Pelaksana Sinode Am, yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Sinode Am. g. 2 (dua) orang dari masing-masing Panitia/Tim ad hoc pada tingkat Sinode yang masa tugasnya masih berlangsung ketika Sinode Am diselenggarakan, yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia/Tim ad hoc. h. Semua anggota PHBK i. 2 (dua) orang Utusan Bidang Kordinasi Kategorial (BKK) Tingkat Wilayah yaitu Sekolah Minggu, Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang ditetapkan melalui Musyawarah Pelayanan BKK dan disetujui oleh Kordinator Wilayah. j. 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Bidang Kategorial Sinode (BKS) Tingkat Sinode: Sekolah Minggu, Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang ditetapkan oleh Kepala Departeman Pastorat atas persetujuan Pimpinan Sinode. 4. Undangan yakni mereka yang diundang oleh Pimpinan Sinode dalam Pembukaan, Nara Sumber Ceramah, dan Penutupan. a. Unsur cendikiawan/professional yang diundang Pimpinan Sinode. b. Pihak lain di luar GKPI yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi GKPI Pasal 49 Hak Peserta Sinode Am 1. Anggota Sinode Am dilantik pada Sinode Am Periode untuk masa bakti 5 (lima) tahun. 2. Anggota Sinode Am memiliki hak berbicara dan hak suara; hak memilih dan dipilih. 3. Peninjau memiliki hak berbicara tanpa hak suara; tidak memiliki hak memilih tetapi dapat dipilih sesuai dengan persyaratan yang diperuntukkan dalam jabatan yang dipilih. 4. Undangan memiliki hak berbicara jika diminta. Pasal 50 Berakhirnya Keanggotaan Sinode Am 1. Keanggotaan Sinode Am berakhir karena: a. Berakhir masa periodisasi; b. Tidak lagi menjabat sebagaimana yang dipersyaratkan menjadi anggota Sinode Am; c. Berakhir keanggotaannya di GKPI; d. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas; e. Mengundurkan diri; f. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Pergantian antar waktu anggota Sinode Am yang dilakukan dengan tata cara yang ditentukan untuk itu. 3. Keanggotaan Sinode Am dari Pimpinan Sinode berakhir pada saat Pimpinan Sinode yang baru dilantik. 4. Keanggotaan Sinode Am dari Anggota Majelis Sinode berakhir pada saat anggota Majelis Sinode yang baru dilantik. 5. Pergantian antar waktu anggota Sinode Am disahkan dan dilantik dalam Sinode Am.
256 BAB VI MAJELIS SINODE Pasal 51 Pengertian, Tugas, dan Wewenang 1. Majelis Sinode GKPI adalah Badan Pekerja Sinode Am GKPI. 2. Majelis Sinode GKPI memiliki tugas dan wewenang: a. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Sinode Am. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan-keputusan Sinode Am dan membuat petunjuk pelaksanaan Keputusan-keputusan Sinode Am. c. Menetapkan usulan Rencana Strategis GKPI atau Garis Kebijaksanaan Umum yang diajukan Pimpinan Sinode untuk disahkan dalam Sinode Am. d. Menetapkan dan mensahkan Program Kerja Tahunan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. e. Memutuskan serta menetapkan Peraturan GKPI atas usul Pimpinan Sinode. f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan GKPI. g. Memilih Kepala Departemen dari antara calon yang diusulkan oleh Bishop. h. Memilih Kepala Biro dari antara calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. i. Memilih anggota Pengawas Harta Benda dan Keuangan GKPI dari antara calon yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. j. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dan harta benda yang disampaikan oleh Badan Pengawas Harta Benda dan Keuangan GKPI. k. Menetapkan dan mensahkan Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Sinode GKPI yang diajukan oleh Pimpinan Sinode. l. Mempersiapkan/merumuskan materi Sinode Am. m. Menetapkan jumlah peserta Sinode Am. n. Menetapkan dan mensahkan Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Harta Benda dan Keuangan GKPI yang diajukan oleh PHBK. o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. 3. Majelis Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. 4. Seluruh Keputusan Majelis Sinode bersifat mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain oleh Sinode Am. Pasal 52 Komposisi dan Pemilihan Majelis Sinode 1. Anggota Majelis Sinode berjumlah 31 orang yang terdiri dari: a. Bishop dan Sekjen (ex-officio). b. 6 (enam) orang dari unsur Pendeta; c. 6 (enam) orang dari unsur Penatua; dan d. 15 (lima belas) orang dari unsur anggota sidi Jemaat yang terdiri dari: d.1. 2 (dua) orang dari kategori pemuda/i, yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.2. 2 (dua) orang dari kategori Guru Sekolah Minggu, yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.3. 3 (tiga) orang dari kategori perempuan yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.4. 3 (tiga) orang dari kategori pria yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.5. 5 (lima) orang dari kategori cendekiawan/professional yang tidak berstatus Penatua atau Pendeta dan yang tidak termasuk ke dalam utusan kategorial. e. Ketua BPRP (ex officio) f. 1 (satu) orang dari unsur Evangelis/ diakones 2. Anggota Majelis Sinode, selain Bishop, Sekjen dan Ketua BPRP dipilih dalam Sinode Am dari antara calon Anggota Majelis Sinode. 3. Calon anggota Majelis Sinode dari masing-masing unsur/ kalangan diusulkan/ dicalonkan oleh rapat peserta Sinode Am dari masing-masing unsur/ kalangan yang diadakan dalam sidang di Sinode Am, untuk dipilih oleh seluruh anggota Sinode Am. 4. Ketentuan peserta rapat-rapat di Sinode Am sebagaimana Ayat 3 (tiga) pasal ini sama dengan pengaturan pada Pasal 48 tentang Anggota dan Peserta Sinode Am serta Pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode Am.
257 5. Jumlah calon yang diusulkan untuk setiap unsur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota yang akan dipilih. 6. Calon anggota Majelis Sinode dinyatakan terpilih menjadi anggota Majelis Sinode jika mendapat suara terbanyak sesuai nomor urut. 7. Tatacara pemilihan anggota Majelis Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am. Pasal 53 Persyaratan Anggota Majelis Sinode 1. Persyaratan Umum: a. Peserta Sinode Am. b. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5- 9). c. Tidak pernah dan tidak sedang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Persyaratan Khusus . a. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pendeta: a.1. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. a.2. Telah menjadi Pendeta sebagai Pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Penatua: b.1. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran; b.2. Telah menjadi Penatua di GKPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. c. Anggota Majelis Sinode dari kalangan anggota sidi Jemaat, yang bukan dari unsur Pemuda dan Guru Sekolah Minggu: c.1. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga atau akte kelahiran; c.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; d. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pemuda: d.1. Berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran; d.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. d.3. Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. d.4. Anggota Majelis Sinode yang terpilih dari kalangan pemuda tidak berakhir keanggotaannya apabila di kemudian yang bersangkutan menikah. d.5 Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Pemuda yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. e. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Guru Sekolah Minggu: e.1. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga, atau akte kelahiran; e.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; e.3. Telah menjadi Guru Sekolah Minggu di GKPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. e.4 Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Sekolah Minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. f. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Perempuan yaitu Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Perempuan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. g. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pria yaitu Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Pria yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masingmasing. h. Anggota Majelis Sinode dari kalangan cendekiawan/profesional yaitu setiap orang yang memiliki kepedulian dan/atau ketokohan dalam gereja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pendeta Resort yang bersangkutan. i. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Evangelis dan Diaken/Diakones: i.1 Telah menjadi Evangelis/Diakones sebagai pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. i.2 Memiliki wilayah/daerah/tempat pelayanan yang dibuktikan dengan surat keputusan dan/atau surat keterangan dari Pimpinan Sinode.
258 j. Persyaratan-persyaratan setiap calon anggota Majelis Sinode tersebut harus dilengkapi/diserahkan saat penjaringan menjadi calon anggota Majelis Sinode dalam Sinode Am Periode kepada Majelis Ketua Persidangan. k. Dalam hal anggota Majelis Sinode yang tepilih dalam sidang Sinode Am ternyata adalah Ketua dan/atau Sekretaris Badan/ Lembaga/ Yayasan/ Kategorial di tingkat Sinode maka keanggotaannya sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir. Pasal 54 Persidangan Majelis Sinode 1. Sidang Majelis Sinode diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun 2. Persidangan Majelis Sinode dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. 3. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris persidangan Majelis Sinode dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Sinode untuk masa persidangan 1 (satu) tahun. 4. Keputusan persidangan Majelis Sinode ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris persidangan Majelis Sinode. 5. Bila dipandang perlu, Sidang Majelis Sinode dapat mengundang seluruh alat kelengkapan Pimpinan Sinode, Pengurus Lembaga, Badan, Satuan Pelayanan, Pengurus Harian Jemaat/Resort dalam persidangan Majelis Sinode untuk memberikan keterangan. 6. Persidangan Majelis Sinode diundang Pimpinan Sinode. 7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, persidangan Majelis Sinode dapat dibagi atas sidang Komisikomisi sesuai keperluannya. 8. Persidangan Komisi dilaksanakan dalam persidangan Majelis Sinode. 9. Dalam hal mendesak, sidang Komisi dapat diadakan di luar persidangan Majelis Sinode untuk membahas pokok materi tertentu. 10.Hasil persidangan Komisi disahkan dalam persidangan Majelis Sinode. 11. Seluruh Keputusan persidangan Majelis Sinode disampaikan kepada Pimpinan Sinode untuk ditindaklanjuti sesuai keperluannya. 12.Dalam keadaan darurat, Persidangan Majelis Sinode dapat dilakukan dengan menggunakan media virtual. 13.Ketentuan selanjutnya tentang Sidang Majelis Sinode diatur dalam Tata Tertib Majelis Sinode yang diadakan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode. Pasal 55 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Sidang Majelis Sinode 1. Persidangan Majelis Sinode sah apabila telah mencapai kuorum yakni dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Majelis Sinode. 2. Dalam hal persidangan Majelis Sinode tidak mencapai kuorum, maka persidangan ditunda hingga 24 (dua puluh empat) jam, dan apabila setelah mengalami penundaan ternyata persidangan Majelis Sinode tidak mencapai kuorum, maka persidangan Majelis Sinode dapat dilanjutkan. 3. Setiap pengambilan keputusan diusahakan dengan memakai asas musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur lain dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga. Pasal 56 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Sinode 1. Berakhirnya keanggotaan Majelis Sinode karena alasan: a. Berakhirnya masa periode. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. d. Mengundurkan diri. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Apabila salah seorang dan/atau lebih anggota Majelis Sinode yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Sinode Am Periode kelak terbukti tidak memenuhi persyaratan seperti telah ditentukan maka pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal. Sidang Majelis Sinode akan menetapkan dan memutuskan pengakhiran anggota Majelis Sinode yang bersangkutan. 3. Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau lebih berakhir di Majelis Sinode sebelum akhir periode maka Sidang Majelis Sinode menetapkan pengganti dari antara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai dengan nomor urut perolehan suara pada pemilihan Majelis Sinode dalam Sinode Am Periode dari kalangan masing-masing.
259 4. Bila ternyata urutan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak berikutnya lebih dari 1 (satu) orang, maka Majelis Sinode menetapkan pengganti melalui pemilihan dari antara calon yang memiliki suara terbanyak yang sama. 5. Jika tidak ada nomor urut berikutnya seperti pada ayat 4 (empat) maka tidak ada Pergantian Antar Waktu dari kalangan tersebut. 6. Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode dan sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. 7. Pengganti anggota Majelis Sinode yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. BAB VII PIMPINAN SINODE Pasal 57 Pimpinan Sinode 1. GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama menjadi penanggungjawab tertinggi GKPI. 2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am. 3. Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. Pasal 58 Tugas dan Wewenang Pimpinan Sinode 1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sinode Am. 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Sinode Am. 3. Melayani, membimbing dan memimpin GKPI. 4. Menetapkan Jemaat, Jemaat Khusus, Resort dan Resort Persiapan. 5. Mengusulkan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Sinode untuk ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Majelis Sinode. 6. Menentukan tata kerja, kebijakan dan alanisa kebijakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan Gereja. 7. Melakukan analisa kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan Gereja. 8. Menetapkan, mensahkan dan melantik anggota Badan Pengawas Harta-Benda dan Keuangan GKPI yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. 9. Menetapkan, mensahkan, dan melantik Kepala-kepala Departemen yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Bishop. 10.Menetapkan, mensahkan, dan melantik Kepala-kepala Biro yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. 11.Mengusulkan dan menetapkan wilayah pelayanan GKPI dalam bentuk Koordinasi Wilayah atas persetujuan Majelis Sinode 12.Menetapkan Koordinator Wilayah melalui Surat Keputusan. 13.Mengangkat dan memberhentikan kepengurusan Badan/Lembaga/Yayasan lainnya di tingkat Sinode sesuai ketentuan yang berlaku. 14.Mengangkat dan menetapkan pegawai GKPI. 15.Bersama-sama dengan Ketua Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP), menempatkan dan memutasikan Pendeta di Resort-resort/Jemaat Khusus. 16.Menugaskan, menempatkan, dan memutasikan Penginjil (Evangelis) dan Diaken/Diakones pegawai GKPI. 17.Menyelenggarakan Sinode Am dengan membentuk dan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sinode Am. 18.Membuat dan menandatangani dokumen/ warkat utama GKPI serta semua surat dan dokumen mengenai keuangan GKPI. 19.Membuka rekening GKPI di Bank Pemerintah. 20.Mengelola dan mengurus harta benda dan keuangan GKPI di tingkat Sinode sesuai ketentuan yang berlaku. 21.Membangun hubungan ekumenis dengan Gereja-gereja/ Lembaga-lembaga Kristen, dengan Agama-agama lain, dengan pemerintah, dan dengan masyarakat. 22. Seluruh keputusan Pimpinan Sinode bersifat mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain oleh Majelis Sinode atau Sinode Am. 23.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI.
260 Pasal 59 Tugas dan Wewenang Bishop 1. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal memimpin dan melayani GKPI sebagai Pucuk Pimpinan GKPI. 2. Memimpin dan melayani GKPI dalam melaksanakan tugas panggilan gereja di bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonat. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bishop dibantu oleh Kepala-kepala Departemen. 3. Meresmikan Jemaat, Jemaat Khusus, Resort, dan Wilayah yang baru. 4. Menahbiskan Pendeta, Penginjil/Evangelis (Pria dan Perempuan), Diaken/ Diakones. 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Departemen untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan GKPI dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI. 7. Bishop dapat menugaskan Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala-kepala Departemen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di GKPI. 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI. Pasal 60 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal 1. Mendampingi Bishop melayani dan memimpin GKPI. 2. Memimpin sekretariat dan tugas administrasi Kantor Sinode 3. Menyajikan laporan pelaksanaan Program Kerja Tahunan GKPI dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh Kepala-kepala Biro. 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Biro untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Melaksanakan tugas Bishop dalam hal Bishop berhalangan sementara. 7. Menjadi sekretaris persidangan pleno Sinode Am 8. Menyusun laporan dan/ atau notula pada Sidang-sidang Sinode Am dan Majelis Sinode. 9. Melaksanakan tugas yang diberikan Bishop. 10.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI. Pasal 61 Pemilihan Pimpinan Sinode 1. Pimpinan Sinode dipilih dalam Sinode Am Periode secara terpisah oleh seluruh Anggota Sinode Am dari antara calon yang diusulkan oleh Rapat Pendeta yang khusus diadakan untuk itu dalam Sinode Am. 2. Ketentuan peserta persidangan Pendeta sebagaimana ayat (1) adalah sama sebagaimana diatur pada pasal 48 tentang Anggota dan Peserta Sinode Am dan pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode Am. 3. Pengajuan calon dari Rapat Pendeta seperti dimaksud pada ayat 1 diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat untuk diajukan dan ditetapkan pada Sinode Am menjadi Pimpinan Sinode. 4. Apabila musyawarah mufakat untuk calon Bishop tidak dapat dilaksanakan maka Calon yang diusulkan untuk menjadi Bishop sekurang-kurangnya dua orang dan tidak dibenarkan sekaligus diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal. 5. Apabila musyawarah mufakat untuk calon Sekretaris Jenderal tidak dapat dilaksanakan maka Calon yang diusulkan untuk menjadi Sekretaris Jenderal sekurang-kurangnya dua orang dan tidak dibenarkan sekaligus diusulkan menjadi Bishop. 6. Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat suara sekurang-kurangnya ½n+1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode Am yang hadir. 7. Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am. Pasal 62 Persyaratan menjadi Pimpinan Sinode 1. Persyaratan untuk menjadi Bishop, yakni pada saat pemilihan telah memenuhi ketentuan: a. Berstatus sebagai Pendeta Pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta Pegawai GKPI sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai wawasan tentang visi dan misi GKPI. d. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun, dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi.
261 2. Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Jenderal, yakni pada saat pemilihan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai wawasan tentang visi dan misi GKPI. d. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Berusia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. 3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk untuk itu, oleh dan dari anggota Sinode Am. Pasal 63 Pergantian Antar Waktu Pimpinan Sinode 1. Bila ada dari Pimpinan Sinode yang berhenti sebelum akhir periode maka dilaksanakan Penggantian Antar Waktu. 2. Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode disebabkan alasan: a. Berakhir keanggotaannya di GKPI; b. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus; c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas; d. Mengundurkan diri. 3. Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode ditetapkan oleh Majelis Sinode. 4. Tata cara pergantian antar waktu Pimpinan Sinode: a. Dalam hal Pimpinan Sinode secara bersama-sama berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, atau sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode maka Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bishop dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal dengan tugas melaksanakan Sinode Am Istimewa dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mereka ditetapkan untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. b. Dalam hal Pimpinan Sinode secara bersama-sama berhenti setelah pertengahan waktu diantara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja atau setelah pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode maka Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Bishop dan Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am terdekat untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. 5. Pergantian Antar Waktu Bishop: a. Dalam hal Bishop berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, atau sebelum pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode maka Sekretaris Jenderal ditetapkan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bishop dengan tugas melaksanakan Sinode Am Istimewa dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia ditetapkan, untuk memilih Bishop. b. Dalam hal Bishop berhenti setelah pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, atau setelah pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode, maka Sekretaris Jenderal ditetapkan dan ditugaskan sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Bishop dan salah seorang dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am terdekat untuk memilih Bishop. 6. Pergantian antar waktu Sekretaris Jenderal. a. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, dan sebelum pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode, maka Bishop ditetapkan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal, dengan tugas melaksanakan Sinode Am Istimewa dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia ditetapkan untuk memilih Sekretaris Jenderal. b. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhenti setelah pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, atau setelah pertengahan waktu Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode, maka Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am terdekat untuk memilih Sekretaris Jenderal.
262 7. Dalam hal Sekretaris Jenderal diusulkan sebagai calon untuk dipilih menjadi Bishop dan terpilih sebagaimana ayat (1) pasal ini maka jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal dinyatakan berakhir dengan mengundurkan diri dan Sinode Am memilih Sekretaris Jenderal. 8. Dalam hal anggota Majelis Sinode diusulkan sebagai calon untuk dipilih menjadi Pimpinan Sinode dan terpilih sebagaimana ayat (1) pasal ini maka jabatannya sebagai anggota Majelis Sinode dinyatakan berakhir dengan mengundurkan diri dan Majelis Sinode menetapkan penggantinya dari antara pendeta yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai dengan urutan pada pemilihan Majelis Sinode dalam Sinode Am Periode. 9. Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. 10. Penjelasan lebih lanjut tentang ayat 2.c pada pasal ini diatur berikutnya melalui Peraturan GKPI. Pasal 64 Berhalangan Sementara Pimpinan Sinode 1. Pimpinan Sinode dinyatakan berhalangan sementara disebabkan oleh alasan: a. Meninggalkan Kantor Sinode oleh karena sesuatu tugas untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus. b. Sakit/opname yang memerlukan istirahat lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, dan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja. 2. Dalam hal Bishop berhalangan sementara, maka Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas sehari-hari Bishop. 3. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, maka Bishop melaksanakan tugas sehari-hari Sekretaris Jenderal. 4. Bishop dan Sekjen tidak dibenarkan secara bersama-sama meninggalkan Kantor Sinode oleh karena sesuatu tugas untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus. Pasal 65 Pembatasan Wewenang Pelaksana Tugas dan Pejabat Sementara 1. Pelaksana Tugas bertindak atas nama Pimpinan Sinode diberi wewenang dan kuasa untuk mempersiapkan Sinode Am Istimewa (SAI), menandatangani keputusan, dan surat-surat yang menyangkut kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari Kantor Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau Resort. 2. Pejabat Sementara bertindak atas nama Pimpinan Sinode, diberi wewenang dan kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat yang menyangkut kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari Kantor Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau Resort, mengangkat, memberhentikan dan memutasi Pegawai, menahbiskan Pendeta, menetapkan dan memekarkan Jemaat atau Resort, mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturanperaturan GKPI lainnya. 3. Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, dan Peraturan GKPI. BAB VIII ALAT KELENGKAPAN PIMPINAN SINODE Pasal 66 Departemen 1. Departemen adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode GKPI dalam melaksanakan Tri-Tugas Panggilan Gereja. 2. Departemen terdiri dari: a. Departemen Apostolat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Apostolat. Tugas apostolat mencakup memberitakan firman Allah, menyelenggarakan peribahatan, melayankan sakramen, menahbiskan pelayan-pelayan gereja, melakukan pemberitaan injil dan penegakan ajaran yang benar (TG Pasal IV.1a) b. Departemen Pastorat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Pastorat. Tugas pastorat mencakup menyekolahkan, mendidik dan membina pelayan-pelayan Gereja, melaksanakan pengajaran dan pendidikan di dalam firman Allah, kathekisasi, pembinaan warga gereja (TG Pasal IV.1b) c. Departemen Diakonat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Diakonat. Tugas diakonat mencakup melaksanakan kesaksian rahmat Allah dengan menjalankan usaha-usaha sosial kemanusiaan, pengembangan/ pembangunan masyarakat dan pemeliharaan keutuhan ciptaan (TG Pasal IV.1c) 3. Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen, yang bekerja penuh waktu. 4. Kepala Departemen bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Bishop. 5. Kepala Departemen dipilih oleh Majelis Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Bishop.
263 6. Persyaratan menjadi Kepala Departemen: a. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. e. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. f. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. 7. Berakhirnya jabatan Kepala Departemen: a. Periode yang berakhir sesuai periodisasi di GKPI. b. Keanggotaannya berakhir di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Diberhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugasnya, atas persetujuan Majelis Sinode. 8. Di masing-masing Departemen dapat dibentuk Bidang-bidang (mencakup Badan, Lembaga dan Yayasan) sesuai dengan keperluannya untuk membantu Kepala Departemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 9. Bidang/Lembaga/Yayasan yaitu a. Departemen Apostolat antara lain: a.1. Bidang Pemberitaan Firman, sakramen dan ajaran (P3I GKPI) a.2. Bidang Komisi Teologi a.3. Bidang Peribadatan/ Liturgi a.4. Bidang Nyanyian/Musik Gerejawi a.5. Bidang Pekabaran Injil a.6. Bidang Hubungan Oikumenis dan Kemitraan a.7. Bidang Hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (inter-faith) b. Departemen Pastorat antara lain: b.1. Bidang Pembinaan/Up-grading Pelayan Gereja (pendeta, penatua, diaken/diakones, Guru sekolah minggu, dll). b.2. Bidang Katekisasi dan Pembinaan Warga Gereja (Kategorial) b.3. Bidang Pendidikan Teologi dan Sekolah-sekolah umum, b.4. Bidang Penggembalaan/Pastoral b.5. Institut Andar Sutan (IAS) - GKPI b.6. Yayasan Pendidikan Terang Hidup b.7. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Sekolah Minggu, b.8. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Remaja/Pemuda, b.9. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Pria, b.10.Bidang Kategorial Sinode (BKS) Perempuan c. Departemen Diakonat antara lain: c.1. Bidang Pelayanan Karitatif c.2. Bidang Kesehatan dan HIV Aids c.3. Bidang Penanggulangan Bencana Alam c.4. Bidang Ekologi c.5. Bidang Peduli Sosial Dana Pensiun c.6. Bidang Pelayanan terhadap Ketergantungan Narkoba c.7. Panti Asuhan (PA) Mamre GKPI Pematangsiantar c.8. Panti Asuhan GKPI Kasih Karunia Batam c.9. Rumah Lansia Sejahtera (Rumah Lentera) c.10. Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat (LPPM) GKPI c.11. Yayasan Pendidiikan Tuna Netra (Yapentra) Tanjung Morawa c.12. Yayasan Dana Agape (YDA) 9. Pembentukan Bidang-bidang dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 10.Bidang dipimpin oleh Kepala atau Ketua Bidang, yang bekerja penuh waktu atau tidak penuh waktu sesuai dengan kepentingannya, dan bertanggungjawab kepada Kepala Departemen. 11.Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode atas usul Kepala Departemen. 12.Ketentuan lain tentang Departemen diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 67
264 Biro 1. Biro adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode dalam pelaksanaan tugas di bidang Umum/Organisasi, Administrasi dan Keuangan. 2. Biro terdiri dari: a. Biro Umum/Organisasi, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Umum/Organisasi mencakup Tata Usaha, kepegawaian, hukum dan advokasi, organisasi, asset, sarana dan prasarana/Pembangunan. b. Biro Administrasi/Informasi Komunikasi, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang informasi dan publikasi, digitalisasi pangkalan data (database), situs web (website), dan sistem aplikasi. c. Biro Keuangan, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang entering data, pengelolaan kewajiban resort/jemaat khusus dan penggajian pegawai, kasir, pelaporan keuangan, dan kolportase. 3. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bekerja penuh waktu. 4. Kepala Biro bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 5. Kepala Biro dipilih oleh Majelis Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jendral. 6. Persyaratan menjadi Kepala Biro: a. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. Memiliki kompetensi sesuai dengan cakupan kerja biro yang akan dipimpin. f. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. g. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. 7. Berakhirnya jabatan Kepala Biro: a. Berakhir periodenya sesuai periodisasi di GKPI. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Diberhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugasnya, atas persetujuan Majelis Sinode. 8. Untuk membantu Kepala Biro, di masing-masing Biro dapat dibentuk Bagian-bagian sesuai dengan keperluannya. 9. Bagian-bagian yang dapat dibentuk yaitu a. Biro Umum/Organisasi antara lain: a.1. Bagian Tata Usaha a.2. Bagian kepegawaian a.3. Bagian hukum dan advokasi a.4. Bagian organisasi a.5. Bagian asset a.6. Bagian Sarana dan Prasarana/Pembangunan. b. Biro Administrasi/Infokom antara lain: b.1. Bagian informasi dan publikasi b.2. Bagian digitalisasi database b.3. Bagian website dan sistem aplikasi. c. Biro Keuangan antara lain: c.1. Bagian entering data c.2. Bagian pengelolaan kewajiban resort/jemaat khusus dan penggajian pegawai c.3. Bagian kasir c.4. Bagian pelaporan keuangan c.5. Bagian kolportase. 10.Pembentukan Bagian-bagian dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 11.Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bekerja penuh waktu atau tidak penuh waktu sesuai dengan kepentingannya, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bironya. 12.Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode atas usul Kepala Biro.
265 13.Ketentuan lain tentang Biro-biro diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 68 Koordinator Wilayah 1. Koordinasi wilayah adalah satu kesatuan daerah pelayanan yang terdiri dari beberapa Jemaat Khusus/Resort yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 2. Kordinasi Wilayah dibentuk dengan mempertimbangkan area kewilayahan berdasarkan nomenklatur pemerintah daerah. 3. Koordinator Wilayah dipimpin oleh seorang Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah tersebut sebagai Koordinator Wilayah serta dibantu oleh seorang Pendeta lainnya sebagai Sekretaris yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode berdasarkan hasil pemilihan Rapat para Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah yang bersangkutan. 4. Pimpinan Sinode atas permintaan Rapat para Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah tertentu dapat menempatkan pendeta yang ditugaskan khusus sebagai Sekretaris Wilayah. 5. Pendeta Resort yang boleh dipilih menjadi Kordinator Wilayah telah menjadi Pendeta Pegawai GKPI sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Majelis Sinode, BPRP dan Pastor Pastorum. 6. Jabatan Koordinator Wilayah berakhir karena: a. berhalangan tetap dan/atau pensiun dari kependetaan, b. mutasi dari wilayah tersebut, c. berakhir periodenya, 7. Masa periode Koordinator Wilayah adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. 8. Koordinator wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a. Bersama-sama dengan Sekretaris mengundang rapat para Pendeta di wilayahnya. b. Mengkoordinasikan kegiatan konven pendeta dan keluarga pendeta. c. Berusaha menyelesaikan permasalahan di wilayah koordinasinya d. Mengkoordinasikan pelayanan di Resort/Jemaat Khusus yang belum ada pendetanya. e. Memimpin serah terima jabatan pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayahnya. f. Mengawasi terlaksananya Rencana Strategis GKPI dan Program Kerja Tahunan GKPI dan Keputusankeputusan Pimpinan Sinode di Resort-resort/Jemaat-jemaat GKPI di Wilayahnya. g. Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Sinode h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Departemen dan Kepala Biro di Resort-resort/Jemaat di Wilayahnya. i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bersama Resort-resort/Jemaat-jemaat di bidang kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan, dan kegiatan lain di Wilayahnya. j. Mewakili dan mengkoordinir GKPI di wilahnya dalam rangka mengupayakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga gereja dan lembaga-lembaga masyarakat di bidang kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan sumber daya dan kegiatan-kegiatan ekumenis. k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Peraturan GKPI, dan Keputusan Pimpinan Sinode. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pimpinan Sinode dan Rapat kerja tahunan para Pendeta di wilayahnya. 9. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja oleh semua anggota Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, Diakonat, dan bidang-bidang pelayanan lainnya, maka di wilayah dapat dibentuk BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) dan Panitia yang bersifat ad hoc/sementara sesuai dengan kebutuhan: a. BKK (Bidang Koordinasi Kategorial) adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja pada kategorial di suatu wilayah. b. Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara. c. BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) yang dapat dibentuk di Wilayah adalah: c.1. Kategorial Sekolah Minggu. c.2. Kategorial Remaja (Tunas Muda) c.3. Kategorial Pemuda/i (PP) c.4. Kategorial Perempuan. c.5. Kategorial Pria c.6. Kategorial Lansia (Lanjut Usia) dan dan Manula. d. Setiap BKK memiliki kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota e. Kepengurusan BKK dipilih dan diangkat oleh dan dari Ketua Urusan Seksi Resort, dan keanggotaan BKK meliputi keterwakilan urusan seksi Resort
266 f. Pembentukan kepengurusan BKK dikoordinir oleh Koordinator Wilayah dan disahkan dalam Rapat para Pendeta di wilayah. g. Kepengurusan BKK ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Sinode dan dilantik oleh Koordinator Wilayah dalam suatu kebaktian minggu yang diadakan untuk itu. h. BKK bertanggungjawab kepada Koordinator wilayah yang dilaksanakan dalam rapat kerja BKK. i. Setiap BKK menyusun dan merumuskan Anggaran Dasar/Tata Organisasinya untuk disahkan oleh Koordinator wilayah. j. Setiap BKK menyusun, merumuskan dan mengajukan Program Kerja dan Anggaran Biayanya kepada Koordinator Wilayah untuk disahkan dalam Rapat para Pendeta di wilayah yang khusus diadakan untuk itu. 10.Rapat Pendeta di Wilayah dilaksanakan sedikitnya 6 (enam) bulan sekali. Dan menjelang Sinode Am wajib dilaksanakan untuk menetapkan utusan-utusan wilayah dan membicarakan usulan-usulan wilayah. 11.Rapat Pendeta di Wilayah -menurut perlunya- dapat mengundang dan mengikut sertakan peserta rapat dari BKK, Panitia, Pengurus Resort/Jemaat Khusus sebagai nara sumber. 12.Di wilayah -menurut perlunya- dapat diangkat PHBK yang bersifat ad hoc oleh Rapat Pendeta di Wilayah untuk mengawasi, memeriksa, meminta penjelasan mengenai kas, pembukuan, surat-surat, dokumen-dokumen harta-benda dan keuangan yang dikelola dan diurus dalam lingkup kegiatan dan kepentingan wilayah. 13. Sarana dan prasarana wilayah yang timbul dari usaha dan kegiatan di wilayah adalah merupakan fasilitas yang disediakan oleh resort-resort/jemaat-jemaat di wilayah tersebut dan digunakan untuk kepentingan program kerja wilayah. 14.Di setiap wilayah dapat dibentuk tim advokasi dan bantuan hukum menurut perlunya. BAB IX PENGAWASAN HARTA BENDA DAN KEUANGAN Pasal 69 Pengawas Harta Benda dan Keuangan 1. Dalam upaya mengawasi pengelolaan dan pengurusan harta benda dan keuangan GKPI pada tingkat Sinode dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan yang disebut dengan PHBK. 2. Tugas dan Wewenang PHBK. a. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan pengurusan harta benda Sinode GKPI yang dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode, Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI, secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu untuk kasus-kasus tertentu yang mendesak atas permintaan Majelis Sinode. b. Atas persetujuan Majelis Sinode, dapat menugaskan auditor eksternal untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan pengurusan harta benda, termasuk keuangan Pimpinan Sinode, Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI setiap tahunnya. c. Menyusun mekanisme dan/atau SOP pengawasan dan pemeriksaan harta benda GKPI untuk disahkan oleh Majelis Sinode. d. Merumuskan dan menyusun pedoman teknis pengelolaan dan pengurusan harta benda di seluruh GKPI untuk ditetapkan oleh Majelis Sinode. e. Merumuskan dan menyusun pedoman teknis pengadaan barang dan jasa di seluruh tingkatan GKPI untuk ditetapkan Majelis Sinode. f. Pedoman teknis sebagaimana point (d) dan (e) pada ayat 2 (dua) pasal ini bersifat mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain oleh Sidang Sinode Am. g. Melihat dan memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta benda untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya. h. Memberikan nasihat kepada Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan di lingkungan GKPI dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI. i. Memberikan bantuan kepada Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan di lingkungan GKPI dalam penyusunan laporan tahunan. j. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan PHBK. k. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana point (a) dan (b) pada ayat 2 (dua) pasal ini kepada Majelis Sinode. l. Laporan sebagaimana point (k) pada ayat 2 (dua) pasal ini ditandatangani oleh seluruh anggota PHBK, dengan ketentuan anggota PHBK yang tidak bersedia menanda-tangani Laporan Tahunan harus membuat penjelasan secara tertulis dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan.
267 m. Menyampaikan laporan final hasil pemeriksaan Harta benda dan Keuangan kepada Majelis Sinode melalui Pimpinan Sinode selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Sinode Am Kerja atau Sinode Am Periode. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK berhak: a. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor Pimpinan Sinode, Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI yang bertujuan untuk meminta penjelasan secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengurusan harta benda. b. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI. c. Memperoleh akses atas informasi yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI. Pasal 70 Pemilihan Anggota PHBK 1. Anggota PHBK sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang. 2. Anggota PHBK dipilih oleh Majelis Sinode untuk masa tugas 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun. 3. Anggota PHBK membentuk kepengurusan yang dipilih dari dan oleh anggota PHBK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan lainnya menjadi anggota. 4. Anggota PHBK tidak dibenarkan rangkap jabatan baik sebagai Majelis Sinode, BPRP, Kepala Departemen/Bidang, Kordinator Wilayah, Kepala Biro/Bagian, Kepala Unit dan/atau Pengurus Badan/Lembaga/Yayasan. 5. Persyaratan menjadi anggota PHBK: a. Berstatus anggota GKPI, baik Pendeta pegawai GKPI, Penatua, ataupun anggota sidi Jemaat, sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. Tidak berstatus pegawai administrasi di GKPI, baik di Jemaat/Jemat Khusus, Resort, Koordinasi Wilayah, Sinode, maupun di Badan/Lembaga/Yayasan di lingkungan GKPI. f. Tidak pernah dan tidak sedang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. Pasal 71 Berakhirnya Keanggotaan PHBK 1. Keanggotaan PHBK berakhir disebabkan: a. Keanggotaannya berakhir di GKPI b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Mengundurkan diri. d. Berakhirnya masa tugas. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Dalam hal berakhir keanggotaan PHBK maka Majelis Sinode memilih anggota PHBK pengganti. 3. Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. BAB X RAPAT PENDETA Pasal 72 Pengertian dan Peserta 1. Rapat Pendeta adalah rapat kerja dan wadah konsultatif para Pendeta GKPI. 2. Rapat Pendeta diselenggarakan sekali dalam dua tahun. 3. Rapat Pendeta diundang oleh Pimpinan Sinode dengan mengambil tempat secara bergiliran di wilayahwilayah. 4. Peserta Rapat Pendeta adalah Pendeta Pegawai GKPI. 5. Dapat mengundang Pendeta tidak Pegawai GKPI, Pendeta Pensiun, dan undangan lainnya. 6. Panitia pelaksanaan Rapat Pendeta bersifat ad hoc yang diangkat, ditetapkan dan dilantik oleh Pimpinan Sinode.
268 Pasal 73 Tugas dan Wewenang Rapat Pendeta 1. Mendiskusikan dimensi teologis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan Apostolat (pelayanan), Pastorat (persekutuan), dan Diakonat (kesaksian) GKPI di dunia serta mengusulkan rumusan dan/atau perubahan rumusan terhadap dokumen-dokumen GKPI. 2. Mendiskusikan metode-metode dan sistem pelayanan yang berhubungan dengan kehidupan peribadatan, liturgi, pastoral, katekisasi, tata penggembalaan, dan pelayanan lainnya di GKPI serta mengusulkan rumusan dan/atau perubahan metode-metode dan sistem pelayanan di GKPI. 3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teologis kepada Pimpinan Sinode. 4. Mendiskusikan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan tugas dan panggilan Pendeta. 5. Mendengar, membahas, dan menetapkan sikap terhadap laporan Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP). 6. Menginformasikan pendeta-pendeta yang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus atas usul Pastor Pastorum dan/atau Pimpinan Sinode. 7. Menjadi wadah pemulihan pendeta setelah menjalani Tata Penggembalaan Khusus atas usul Pastor Pastorum dan Pimpinan Sinode. 8. Ketentuan mengenai Pastor Pastorum diatur dalam Tata Penggembalaan GKPI. 9. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui peraturan Pimpinan GKPI. Pasal 74 Badan Pekerja Rapat Pendeta 1. Rapat Pendeta memiliki Pengurus atau Badan Pekerja yang disebut Badan Pekerja Rapat Pendeta disingkat BPRP yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota lainnya. 2. Pemilihan BPRP. a. BPRP dipilih oleh rapat Pendeta yang dilaksanakan khusus dalam Sinode Am Periode untuk masa tugas 5 (lima) tahun; b. Tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota BPRP, ditetapkan dalam Rapat Pendeta yang khusus diadakan untuk itu dalam Sinode Am Periode. c. Ketentuan peserta rapat pendeta sebagaimana point (b) pada ayat 2 (dua) pasal ini sama dengan ketentua pada Pasal 48 tentang Anggota dan Peserta Sinode Am serta Pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode Am. 3. Persyaratan BPRP: a. Peserta dan Anggota Sinode Am. b. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, kecuali untuk Ketua BPRP sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. e. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. f. Khusus untuk Ketua BPRP berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. g. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 4. Keanggotaan BPRP berakhir sebelum akhir periode disebabkan: a. Berakhir keanggotaannya di GKPI. b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Diangkat menjadi Kepala Departemen, Kepala Biro, Kepala Bidang/Badan/ Lembaga Pelayanan, Direktur Yayasan, Kepala Bagian dan Koordinator Wilayah. d. Mengundurkan diri. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 5. Dalam hal anggota BPRP yang tepilih dalam Sinode Am ternyata kelak terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, maka pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, dan keanggotaannya sebagai anggota BPRP dinyatakan berakhir. 6. Dalam hal keanggotaan salah seorang anggota atau lebih berakhir sebelum akhir periode, maka digantikan menurut nomor urut pemilihan di Sinode Am Periode. 7. Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. Pasal 75 Tugas dan Wewenang BPRP
269 1. Bersama dengan Pimpinan Sinode mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pendeta dibantu Panitia pelaksana Rapat Pendeta 2. Mempersiapkan bahan-bahan dan acara Rapat Pendeta serta menyebarkannya kepada para Pendeta GKPI 3. Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan, BPRP dapat membentuk dan/atau mengangkat Kelompok/Forum Grup Diskusi. 4. Menyampaikan usulan-usulan, pertimbangan-pertimbangan, dan keputusan Rapat Pendeta kepada Majelis Sinode 5. Mendampingi Pimpinan Pusat dalam tugas penggembalaan di lingkungan GKPI. 6. Ketua BPRP bersama-sama Pimpinan Sinode menempatkan dan memutasikan Pendeta di ResortResort/Jemaat Khusus. 7. Ketua BPRP oleh karena jabatannya menjadi anggota Majelis Sinode (ex-officio). 8. Bersama Pimpinan Sinode dan Pastor Pastorum mempertimbangkan pelaksanaan Tata Penggembalaan Khusus kepada Pendeta 9. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan Dana Sosial Pendeta (DSP) Pendeta GKPI. 10.Mengkoordinasikan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan saling membantu sesama Pendeta dalam suka dan duka. 11.Melaksanakan rapat-rapat internal anggota BPRP. BAB XI BADAN/LEMBAGA PELAYANAN Pasal 76 Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial 1. Pada tingkat Sinode dibentuk lembaga persekutuan pelayanan kategorial yang disebut Bidang Kategorial Sinode (BKS). 2. BKS dibentuk dan ditetapkan Kepala Departeman Pastorat atas persetujuan Pimpinan Sinode, yang terdiri dari: a. BKS Sekolah Minggu b. BKS Pemuda/i c. BKS Perempuan d. BKS Pria 3. Kepengurusan, Peraturan dan Program Kerja BKS dirumuskan dalam Rapat BKS dan disahkan oleh Pimpinan Sinode melalui Kepala Departemen Pastorat. 4. Ketua BKS dipilih dalam Rapat BKS yang diundang oleh Pimpinan Sinode dan Kepala Departemen Pastorat. Ketua BKS yang terpilih tidak boleh merangkap sebagai Ketua BKK dan anggota Majelis Sinode. 5. Kepengurusan BKS adalah keterwakilan dari BKK untuk masa periode 5 (lima) tahun. 6. Pengurus BKS bertugas: a. Membantu Kepala Departemen Pastorat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam tugas pelayanan pembinaan warga gereja di kategorialnya b. Mengundang Rapat BKS bersama dengan Kepala Departeman Pastorat atas izin Pimpinan Sinode. Rapat BKS dihadiri oleh anggota Majelis Sinode yang mewakili kategorial tersebut. c. Mempersiapkan bahan-bahan dan acara Rapat BKS serta menyebarluaskan-nya kepada para peserta Rapat BKS d. Dalam rangka menyiapkan bahan-bahan rapat, pengurus BKS dapat berkoordinasi dengan BKK dan/atau membentuk/mengangkat Kelompok/ Forum Grup Diskusi. e. Menyampaikan usulan-usulan Rapat BKS kepada Kepala Departemen Pastorat dan kepada Majelis Sinode melalui anggota Majelis Sinode yang mewakili kategorialnya dalam penutupan Rapat BKS. f. Membantu Kepala Departemen Pastorat mengkoordinasikan pelaksanaan program-program BKS. 7. Rapat BKS dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali. Dan menjelang Sinode Am wajib dilaksanakan untuk menetapkan kepengurusan baru dan menetapkan utusan-utusan wilayah ke Sinode Am. 8. Pengurus BKS wajib memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara periodik kepada Kepala Departeman Pastorat dan tembusan kepada Pimpinan Sinode. Pasal 77 Badan-Badan Lain GKPI 1. Bagi kepentingan GKPI, Pimpinan Sinode melalui Kepala Deperteman atas persetujuan Majelis Sinode, dapat membentuk atau membubarkan Badan-badan lain GKPI seperti Yayasan, Badan Usaha, Lembaga, Institut, baik yang berbadan hukum maupun tidak. 2. Suatu Badan disebut termasuk sebagai badan-badan lain GKPI setelah memenuhi syarat:
270 a. Kepemilikan GKPI tertuang dalam Anggaran/Peraturan Dasar Badan tersebut, yang di dalamnya diaturkan secara jelas: a.1. Peranan/kewenangan Pimpinan Sinode melalui Kepala Departeman a.2. peranan/kewenangan PHBK melakukan fungsi dan tugasnya b. GKPI diwakili secara tetap dan berkala dalam kepengurusannya. 3. Badan-badan lain GKPI melakukan dan mengembangkan dukungan atas GKPI yang dinyatakan dalam bentuk keikutsertaannya mewujudkan visi-misi dan Rencana Strategis GKPI. 4. Merumuskan dan melakukan berbagai upaya dalam membangun kerjasama dalam lingkungan ekumenis dan masyarakat. 5. Badan-badan lain GKPI memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Sinode. 6. Semua Badan-badan lain GKPI terbuka untuk menerima pengawasan dan pemeriksaan dari GKPI mengenai program dan keuangan. 7. Ketentuan selanjutnya tentang Badan-badan lain GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. BAB XII HARTA-BENDA Pasal 78 Sumber Penerimaaan 1. Sumber Penerimaaan di GKPI diperoleh dari: a. Persembahan-persembahan dalam setiap kebaktian/Ibadah. b. Bakti Bulanan/Perpuluhan dari setiap anggota Jemaat GKPI, yang diatur kemudian dalam peraturan tersendiri. c. Bakti/Persembahan Khusus. d. Ucapan syukur. e. Hasil usaha GKPI atau hasil penyertaan modal badan/lembaga di lingkungan GKPI. f. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari perorangan, maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. g. Sumber-sumber dan perolehan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKPI. 2. Segala bentuk persembahan dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau dompet digital 3. Penerimaaan Jemaat GKPI diperoleh dari: a. Persembahan dalam setiap kebaktian/ibadah jemaat, dengan ketentuan: a.1. Dalam setiap kebaktian/Ibadah Minggu dan hari besar kristen lainnya dijalankan dua kantong persembahan; kantong pertama untuk Jemaat, dan kantong kedua untuk Sinode. a.2. Pengadaan kantong persembahan ketiga dimungkinkan hanya untuk hal insedentil dan mendesak, atas keputusan Majelis Jemaat. a.3. Setiap persembahan kebaktian (persembahan perjamuan kudus, kebaktian pranikah, kebaktian pemberkatan pernikahan, dll) masuk ke kas Jemaat. b. 50 % (lima puluh persen) dari Bakti Bulanan/Perpuluhan yang diberikan oleh setiap Anggota Jemaat. c. Ucapan syukur anggota Jemaat. d. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari perorangan maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKPI. 4. Penerimaaan Sinode GKPI diperoleh dari: a. 50 % (lima puluh per seratus) dari bakti bulanan/perpuluhan yang diberikan oleh setiap Anggota Jemaat melalui Jemaat-jemaat. b. Persembahan kantong kedua dari setiap kebaktian/ibadah Minggu dan hari besar kristen lainnya di semua Jemaat GKPI. c. Bakti/Persembahan Khusus yang dilaksanakan pada hari-hari raya Gereja Paskah, HUT GKPI dan Natal. d. Ucapan syukur anggota Jemaat kepada Sinode GKPI. e. Hasil usaha-usaha GKPI dan/atau hasil penyertaan modal badan/lembaga di lingkungan GKPI. f. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari perorangan maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. g. Sumber-sumber atau perolehan lain yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKPI. 5. Penerimaaan Resort diperoleh dari kontribusi Jemaat-jemaat yang tergabung dalam Resort dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Resort.
271 6. Penerimaaan Wilayah diperoleh dari kontribusi resort-resort yang tergabung dalam Wilayah dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Wilayah. 7. Penerimaaan Badan/Lembaga di lingkungan GKPI diatur selanjutnya dalam Peraturan Badan/Lembaga yang telah disetujui oleh Pimpinan Sinode. Pasal 79 Pengelolaan dan Pengurusan Harta-Benda 1. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Sinode dan Koordinator Wilayah dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 2. Pimpinan Sinode dapat mendelegasikan pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI di tingkat Kordinasi Wilayah dilakukan oleh Rapat Pendeta di Wilayah. 3. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Resort dilakukan oleh Majelis Resort. 4. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Jemaat/Jemaat Khusus dilakukan oleh Majelis Jemaat/Jemaat Khusus. 5. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada Badan/Lembaga pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, demikian juga di satuan-satuan pelayanan kategorial, dilakukan oleh masing-masing Pengurus Badan/Lembaga dan satuan pelayanan kategorial. 6. Tanggungjawab pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI secara keseluruhan berada di tangan Pimpinan Sinode. 7. Tahun Anggaran di seluruh GKPI adalah tahun takwim (1 Januari – 31 Desember). 8. Apabila pada suatu tahun berjalan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tidak mendapat pengesahan, maka diberlakukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun sebelumnya 9. Ketentuan selanjutnya tentang pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. BAB XIII PERIODISASI Pasal 80 Masa Tugas Kepengurusan 1. Periodisasi (masa tugas) kepengurusan di semua tingkatan GKPI adalah 5 (lima) tahun, kecuali untuk Koordinator Wilayah dan Sekretaris Wilayah. 2. Seseorang hanya dapat memangku jabatan, yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, 2 (dua) kali berturut-turut untuk jabatan yang sama. 3. Periode kepengurusan di tingkat Jemaat dan Resort berakhir 5 (lima) bulan sebelum Sinode Am Periode. 4. Periode kepengurusan BKK dan BKS berakhir 3 (tiga) bulan sebelum Sinode Am Periode. BAB XIV PELAYAN-PELAYAN GEREJA Pasal 81 Pengertian dan Jenis-jenis Pelayan 1. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan serta mewujudkan rencana-rencana dan mencapai tujuan, GKPI menetapkan dan mengangkat Pelayan-pelayan Gereja. 2. Pelayan Gereja di GKPI adalah anggota sidi Jemaat yang terpanggil dan terpilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan rohani dan jasmani warga Jemaat, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persekutuan yang baik dengan teman seiman, masyarakat dan lingkungan sekitarnya; taat pada Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab; mematuhi Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan GKPI lainnya serta berpedoman pada Pokok-pokok Pemahaman Iman GKPI. 3. Pelayan-pelayan gereja GKPI terdiri dari: a. Pelayan Tahbisan, yaitu Pelayan Gereja yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan tahbisan dengan penumpangan tangan, yakni: Pendeta, Penatua, Penginjil (Evangelis), dan Diaken/Diakones. Seorang pelayan tahbisan hanya dapat menyandang satu jabatan tahbisan. b. Pelayan Non Tahbisan, yakni pelayan di bidang organisasi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan pemilihan dan bersifat periodik (untuk kurun waktu tertentu). c. Vikar yaitu calon Pendeta yang diangkat dan ditempatkan oleh Surat Keputusan Pimpinan Sinode dalam jangka waktu tertentu. d. Detasir yaitu tenaga ahli atau petugas yang dipandang cakap membantu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: d.1. Alumni Sekolah Tinggi Teologi yang diakui GKPI.
272 d.2. Memperoleh Surat Rekomendasi dari GKPI ketika mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi yang diakui oleh GKPI. dan mendapat rekomendasi dari GKPI dan belum Vikar. d.3. Penempatan detasir diusulkan Majelis Resort/Jemaat/Jemaat Khusus atau Pendeta Resort/Jemaat Khusus dan disetujui/ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. d.4. Belanja Detasir dibebankan kepada anggaran belanja Resort/Jemaat/Jemaat Khusus yang menggunakan tenaga Detasir. e. Pelayan khusus anak-anak Sekolah Minggu yang disebut Guru Sekolah Minggu f. Pelayan-pelayan khusus lainnya sesuai dengan talenta masing-masing, antara lain: Guru/Pelatih Paduan Suara, Pemimpin Nyanyian, Pemusik, Dekorator, Operator Teknologi Informatika, Penata suara ruang ibadah (Soundman), dan Penata listrik. 4. Dalam melaksanakan fungsi dan jabatan, Pelayan-pelayan Gereja wajib memedomani: a. Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). b. Katekhismus Dr. Martin Luther. c. Pokok-Pokok Pemahaman Iman GKPI d. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI e. Keputusan Sinode Am f. Peraturan-peraturan GKPI g. Keputusan Pimpinan Sinode GKPI h. Keputusan Sidang Majelis Resort/jemaat khusus i. Keputusan Sidang Majelis Jemaat Pasal 82 Pendeta 1. Pendeta adalah Pelayan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan sebagai pegawai di GKPI, dalam persekutuan imamat am orang percaya, dalam membimbing, melayani dan memperlengkapi anggota Jemaat dalam tugas panggilan gereja (bersekutu, bersaksi dan melayani), serta untuk mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala Gereja (1 Kor 7:20; Ep 1:18, 4:11-16; Flp. 3:14; 1 Tes. 1:11; 2 Tim. 1:9; Ibr. 3:1; 2 Ptr. 1:10; Kis. 6:1,13:2- 3). 2. Penahbisan Pendeta dilaksanakan dalam suatu acara kebaktian yang khusus diadakan untuk itu dengan penumpangan tangan oleh semua pendeta GKPI yang hadir yang dipimpin oleh Bishop. Pasal 83 Fungsi dan Tugas Pendeta 1. Fungsi dan tugas Pendeta GKPI adalah: a. Membimbing, melayani dan memperlengkapi anggota Jemaat sebagai bagian dari imamat am orang percaya sehingga semua sama-sama bertanggungjawab di bidang spiritual dan material. b. Mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala Gereja. 2. Dalam fungsi jabatannya, Pendeta mengemban tugas: a. Memberitakan firman Allah dengan setia dan benar. b. Melayankan sakramen (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus) dengan setia. c. Menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya sehingga tidak seorang pun dari domba itu hilang, sesuai dengan Tata Penggembalaan GKPI. d. Mengamati dan menasihati dengan rendah hati dan sabar orang-orang yang menyimpang dari Firman Allah dan orang-orang lain agar jangan berbuat dosa. e. Melaksanakan pelayanan rahmat Tuhan (diakonia), dengan mendorong usaha-usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. f. Mendoakan dan melayani anggota Jemaat, janda, yatim piatu, kaum bapak, kaum ibu, pemuda/i, remaja, anak-¬anak, orang sakit, dan orang terpenjara agar mereka tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. g. Menahbiskan dengan menumpangkan tangan kepada pelayan-pelayan Gereja untuk melayani Jemaat. h. Membina pertumbuhan kehidupan Jemaat menuju kedewasaan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Pasal 84 Penerimaan dan Penahbisan/Pengukuhan Pendeta GKPI 1. Seseorang dapat diterima dan ditahbiskan menjadi Pendeta jika telah menjalani dan menyelesaikan masa vikariat. 2. Ketentuan tentang penerimaan Vikar dan masa Vikariat diatur dalam peraturan GKPI 3. Seleksi penerimaan Vikar dilakukan dengan 2 (dua) jalur:
273 a. Jalur seleksi untuk ditempatkan di jemaat atau resort; b. Jalur rekrutmen untuk diutus menjadi tenaga Pekabaran Injil dalam rangka perintisan dan pengembangan jemaat-jemaat baru. Pasal 85 Status dan Hubungan Kerja Pendeta 1. Pendeta Pegawai GKPI adalah: a. Pendeta yang melayani dan bekerja di dalam lingkungan GKPI baik sebagai Pendeta Resort/Jemaat Khusus atau Pendeta Diperbantukan. b. Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode ditugaskan atau ditempatkan secara khusus bekerja dan melayani pada badan/instansi/mitra di luar GKPI. c. Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode ditugaskan menjalani tugas belajar. 2. Pendeta Tidak pegawai GKPI adalah: a. Pendeta yang jabatan tahbisannya diberikan oleh GKPI tetapi dalam perjalanan pelayanannya diutus GKPI atau memilih melakukan pelayanan dan/atau bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain di luar GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode. b. Pendeta sebagaimana butir (a) ayat 2 (dua) pasal ini dapat diterima kembali menjadi Pendeta Pegawai GKPI, dengan memperhatikan kebutuhan GKPI dan peraturan penerimaan Pendeta pegawai GKPI. c. Pendeta yang jabatan tahbisannya diberikan oleh GKPI yang suami atau istrinya telah menjadi Pendeta pegawai GKPI. d. Pendeta sebagaimana butir (c) ayat (2) pasal ini dapat diterima menjadi Pendeta pegawai GKPI, manakala suami atau istrinya tidak lagi menjadi Pendeta pegawai GKPI, bukan dikarenakan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pendeta pegawai GKPI. 3. Pendeta Resort/Jemaat Khusus adalah Pendeta pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode GKPI di Resort/Jemaat Khusus: a. Pendeta Resort bertugas untuk memimpin pelayanan di Resort/Jemaat Khusus yang mencakup tugas panggilan gereja (Apostolat, Pastorat, dan Diakonat), administrasi, dan keuangan. b. Pertanggungjawaban kepemimpinan seperti ayat 3.a di atas dilakukan secara berkala terhadap Majelis Resort/Jemaat Khusus dan Pimpinan Sinode. c. Kepemimpinan seperti pada ayat 3.a di atas dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan di GKPI. 4. Pendeta Pensiun yakni Pendeta pegawai GKPI yang mengakhiri tugasnya di GKPI sebagai pegawai GKPI karena telah memasuki masa pensiun. 5. Pendeta Honorer adalah Pendeta Pegawai GKPI yang telah pensiun, yang kemudian ditugaskan melanjutkan jabatan dan pelayanannya ditempat tugas terakhir untuk waktu yang terbatas. 6. Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta Pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode di Resort/Jemaat/Jemaat Khusus untuk membantu pelayanan Pendeta Resort/Jemaat Khusus: a. Pendeta diperbantukan bertanggungjawab kepada Pendeta Resort/Jemaat Khusus b. Pendeta Resort/Jemaat Khusus akan melaporkan kinerja pelayanan Pendeta diperbantukan secara berkala kepada Pimpinan Sinode c. Ketentuan lebih lanjut tentang Pendeta diperbantukan diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 86 Hak dan Kewajiban Pendeta GKPI 1. Pendeta GKPI berhak: a. Melayani di seluruh daerah pelayanan GKPI. b. Memperoleh perlengkapan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dari GKPI dalam melaksanakan tugas pelayanan Pendeta. c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pelayanan Pendeta. d. Memperoleh kesempatan untuk pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelayanan, kecuali Pendeta tidak pegawai GKPI dan Pendeta Pensiun. e. Menjadi peserta Sinode Am, kecuali Pendeta Pensiun. f. Menjadi peserta Rapat Pendeta GKPI, kecuali Pendeta Pensiun. g. Dipilih dan diangkat dalam semua jabatan struktural, kecuali Pendeta tidak pegawai GKPI dan Pendeta Pensiun. h. Memperoleh gaji dan penghasilan lainnya dari GKPI, kecuali Pendeta tidak pegawai GKPI. i. Memperoleh hak-hak lain yang disebut dalam Peraturan-peraturan yang berlaku di GKPI. 2. Pendeta GKPI berkewajiban: a. Melaksanakan fungsi dan tugas-tugas jabatan Pendeta. b. Memelihara nama baik gereja dan jabatan Pendeta.
274 c. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setiakawan di antara sesama Pendeta GKPI. d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam tugas pelayanan. e. Membina dan memelihara kehidupan keluarga sebagaimana firman Tuhan di dalam I Timotius 3:5. f. Bertutur kata dan berperilaku yang dituntut dari seorang pelayan (1Tim. 3:2-4, 8-9). g. Taat dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di GKPI. h. Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan para Pendeta dan Gereja-gereja tetangga. Pasal 87 Suami dan Istri yang sama-sama Pendeta 1. Suami dan istri yang sama-sama berstatus Pendeta GKPI diharuskan memilih salah seorang diantaranya yang menjadi Pendeta Pegawai GKPI. 2. Pendeta pegawai GKPI yang telah bersuamikan dan/atau beristrikan Pendeta pegawai GKPI sebelum Peraturan Rumah Tangga Tahun 2013, maka ketentuan/peraturan sebelumnya tentang suami dan istri samasama Pendeta pegawai GKPI dinyatakan tetap berlaku. Pasal 88 Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 1. Penugasan Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 2. Masa tugas seorang Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan melayani Resort/Jemaat Khusus dan/atau badan/lembaga/yayasan di lingkungan GKPI paling lama 5 (lima) tahun dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang untuk masa paling lama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan tertentu. 3. Masa tugas (periode kerja) seorang Pendeta Pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan Sinode melayani pada badan/lembaga/yayasan/intansi lain di luar GKPI paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 5 (lima) tahun kedua. 4. Masa tugas seorang Pendeta Pegawai GKPI sebagaimana disebutkan pada ayat tiga (3) di atas yang ditugaskan Pimpinan Sinode melayani sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Teologi yang dibina oleh GKPI dapat dipertimbangkan berdasarkan akreditasi dan peraturan Pendidikan Tinggi. 5. Pendeta pegawai GKPI yang tidak melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Pimpinan Sinode dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai GKPI. 6. Penugasan dan atau penempatan pendeta yang ditugaskan khusus di jemaat-jemaat GKPI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam peraturan tersendiri. 7. Masa tugas Pendeta diperbantukan diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 89 Pemberhentian Pendeta sebagai Pegawai GKPI 1. Seorang Pendeta pegawai GKPI dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai pegawai GKPI. 2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: a. Pendeta tersebut telah bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain di luar GKPI tanpa seizin Pimpinan Sinode. b. Pendeta tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam hal administrasi, peraturan, pengajaran, atau moral, atau melalaikan tugas dan kewajiban, yang tidak dapat lagi diperbaiki setelah Pendeta tersebut menempuh Penggembalaan Khusus sebagaimana diatur dalam Tata Penggembalaan GKPI. 3. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode, diinformasikan dalam Rapat Pendeta dan dilaporkan dalam Sinode Am terdekat. 4. Pendeta pegawai GKPI yang diberhentikan dengan tidak hormat dari kepegawaian GKPI tidak dapat diterima lagi menjadi Pendeta pegawai GKPI. 5. Pemberhentian dengan hormat Pendeta pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: a. Atas permintaan sendiri. b. Telah memasuki usia atau status pensiun. c. Telah bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain diluar GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode. 6. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 7. Pendeta pegawai GKPI yang diberhentikan dengan hormat, kecuali karena alasan pensiun dan belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, dapat diterima kembali menjadi Pendeta pegawai GKPI, dengan memperhatikan kebutuhan GKPI dan peraturan penerimaan Pendeta pegawai GKPI. Pasal 90 Pensiun Pendeta 1. Pendeta pegawai GKPI memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada umur 65 tahun, dan Pensiun pada umur 67 tahun.
275 2. Pendeta pegawai GKPI dapat mengajukan permohonan pensiun setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan telah melayani secara terus-menerus di GKPI sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dengan membayar iuran pensiun. 3. Pendeta pegawai GKPI yang pensiun berhak mendapat gaji dan manfaat pensiun 4. Gaji Pensiun diterima setiap bulan sebesar 80% dari gaji pokok terakhir atau disesuaikan dengan APB GKPI. 5. Manfaat pensiun mencakup Dana Sosial Pendeta, Bantuan Perumahan, dan lain-lain diterima pada saat Pendeta yang bersangkutan memasuki MPP. 6. Bagi kepentingan pelayanan GKPI, Pendeta pegawai GKPI yang telah mencapai umur pensiun dapat ditugaskan sebagai Pendeta Honorer GKPI untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 91 Penatua 1. Penatua adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada warga Jemaat yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan GKPI. 2. Tugas Penatua: a. Sebagaimana disebutkan dalam Tata Ibadah Penahbisan Penatua; b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Keputusan Sinode Am, Keputusan Sidang Majelis Resort, Keputusan Sidang Majelis Jemaat dan Peraturan-peraturan GKPI. c. Dalam melaksanakan tugasnya, Penatua berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan atau Guru Jemaat 3. Penatua wajib menghadiri sermon di Jemaat Pasal 92 Pengusulan dan Persyaratan menjadi Penatua 1. Pengusulan seseorang menjadi calon Penatua dapat diajukan oleh: a. Anggota Jemaat yang ada di Sektor/Lingkungan melalui Koordinator Sektor kepada Pengurus Harian Jemaat b. Pengurus Harian Jemaat. 2. Persyaratan calon Penatua: a. Telah terdaftar sebagai anggota sidi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Jemaat tempat calon Penatua dicalonkan. b. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setingi-tingginya 50 (lima puluh) tahun. c. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat, baik dalam ajaran maupun perilaku dengan memedomani 1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9. d. Untuk kepentingan perintisan/ pengembangan Pos kebaktian atau Jemaat baru, syarat-syarat pada butir a,b,c ayat ini dapat dipertimbangkan. 3. Calon yang diusulkan sebagaimana pada ayat 1 pada pasal ini dibahas dalam sidang Majelis Jemaat yang khusus diadakan untuk itu untuk mendapat persetujuan atau penolakan. 4. Calon Penatua yang telah disetujui oleh sidang Majelis Jemaat seperti ayat 3 pada pasal ini harus diinformasikan dalam Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian Minggu sebanyak dua kali berturut-turut. 5. Calon Penatua wajib mengikuti masa pembinaan calon Penatua sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila setelah 3 (tiga) tahun mengikuti pembinaan, yang bersangkutan belum bersedia ditahbiskan menjadi penatua maka statusnya sebagai calon penatua dinyatakan berakhir. 6. Pembinaan calon Penatua diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus diadakan untuk itu, dengan menggunakan Buku/Bahan Pembinaan Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. 7. Kursus dan/atau pelatihan calon Penatua dapat dilakukan di Jemaat, Resort dan/ atau Wilayah tempat Jemaat calon Penatua. 8. Selama dalam masa pembinaan, calon Penatua wajib menghadiri sermon di Jemaat Pasal 93 Penahbisan dan Pengukuhan Penatua 1. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Penatua dilaksanakan dalam suatu acara Kebaktian Minggu dengan penumpangan tangan oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus. 2. Penahbisan calon Penatua diadakan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti masa pembinaan dan dinilai layak oleh Pengurus Harian Jemaat untuk ditahbiskan menjadi Penatua. 3. Penahbisan dilaksanakan setelah terlebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. 4. Penatua yang ditahbiskan diberikan Surat Penahbisan yang ditandatangani oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus atas nama Pimpinan Sinode GKPI. 5. Surat Penahbisan Penatua berlaku di seluruh GKPI.
276 6. Bila seorang Penatua pindah Jemaat di lingkungan GKPI maka status kepenatuaannya tetap berlaku dan dapat diterima menjadi Penatua di Jemaat yang baru dimasukinya atas pertimbangan Pengurus Harian Jemaat. Pasal 94 Penerimaan Penatua dari Organisasi Gereja Lain 1. GKPI mengakui Penatua di organisasi/ denominasi gereja yang seasas/ sealiran dengan GKPI dan diterima/dikukuhkan sebagai Penatua di GKPI dengan ketentuan: a. Telah menjadi anggota sidi di Jemaat GKPI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun b. Berusia setingi-tingginya 50 (lima puluh) tahun. c. Mengikuti masa orientasi di GKPI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dinilai layak untuk diakui kepenatuaannya oleh Pengurus Harian Jemaat. d. Masa orientasi diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus diadakan untuk itu, menggunakan Buku/Bahan Pembinaan Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. e. Penerimaan/pengukuhannya dilaksanakan dalam suatu acara Kebaktian Minggu, setelah lebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. 2. Selama masa orientasi, Penatua pindahan tersebut wajib menghadiri dan atau mengikuti sermon di Jemaat. 3. Pada waktu pengukuhan, diberikan Surat Pengukuhan yang ditandatangani oleh Pendeta Resort/jemaat khusus atas nama Pimpinan Sinode GKPI. Pasal 95 Purnabakti Penatua 1. Purnabakti Penatua adalah masa di mana seorang Penatua tidak lagi terikat untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai Penatua. 2. Penatua yang telah Purnabakti tidak lagi menjadi anggota Majelis Jemaat. 3. Purnabakti Penatua yakni pada masa penatua tersebut telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 96 Penginjil (Evangelis) 1. Penginjil (Evangelis) adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai pegawai di GKPI untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil. 2. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Penginjil (Evangelis) dilaksanakan dalam suatu acara kebaktian dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 3. Persyaratan penerimaan Penginjil (Evangelis): a. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Telah mengikuti pendidikan dan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Penginjil (Evangelis), atau lulusan Perguruan Tinggi Teologi di bidang Misiologi dan atau Teologi. e. Memiliki sikap keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam ajaran maupun dalam perilaku dengan memedomani I Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9. f. Direkomendasikan oleh Majelis Jemaat tempat calon Evangelis terdaftar sebagai anggota sidi Jemaat. 4. Tugas-panggilan Evangelis: a. Memberitakan firman Allah dengan setia dan benar. b. Mengamati dan menasihati dengan rendah hati dan sabar orang-orang yang menyimpang dari Firman Allah. c. Membina pertumbuhan iman anggota jemaat menuju kedewasaan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. d. Mendoakan dan melayani masyarakat agar tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. e. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setia kawan sesama pelayan GKPI. f. Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan Gereja-gereja tetangga. g. Taat dan melaksanakan ketentuan Peraturan yang berlaku di GKPI. 5. Penginjil (Evangelis) pegawai GKPI adalah seseorang yang ditempatkan oleh pimpinan sinode untuk melayani Pos Pekabaran Injil yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkordinasi dengan Kepala Departemen Apostolat, Kepala Departemen Pastorat, Pendeta Resort tempat Pos Pekabaran Injil tersebut berada. 6. Penginjil (Evangelis) yang bukan pegawai GKPI melaksanakan tugas dan wewenangnya berkordinasi dengan Pendeta Resort, Kordinator Wilayah dan Kepala Departemen Apostolat. 7. Ketentuan tentang Penginjil (Evangelis) GKPI diatur lebih lanjuta dalam Peraturan GKPI.
277 Pasal 97 Diaken/Diakones 1. Diaken/Diakones adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai pegawai di GKPI untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan kasih dan keadilan. 2. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Diaken/Diakones dilaksanakan dalam suatu acara kebaktian dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 3. Persyaratan penerimaan Diaken/Diakones: a. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Telah mengikuti pendidikan dan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Diaken /Diakones. e. Memiliki sikap keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam ajaran maupun dalam perilaku dengan memedomani I Tim 3:1-10 dan Titus 1: 5-9. f. Direkomendasikan oleh Majelis Jemaat tempat calon Diaken/Diakones terdaftar sebagai anggota sidi Jemaat. 4. Tugas-panggilan Diaken/Diakones: a. Diaken/Diakones melaksanakan pelayanan rahmat Tuhan, dengan mendorong usaha-usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. b. Mendoakan dan melayani masyarakat agar tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. c. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setia kawan sesama pelayan GKPI. d. Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan Gereja-gereja tetangga. e. Taat dan melaksanakan ketentuan Peraturan yang berlaku di GKPI. f. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Diaken/Diakones berkoordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dan Kepala Departemen Diakonat. 5. Ketentuan tentang Diaken/Diakones diatur lebih lanjut dalam Peraturan GKPI. Pasal 98 Pelayan Khusus Sekolah Minggu 1. Pelayan Khusus Sekolah Minggu adalah seseorang yang bersedia mempersembahkan diri untuk melaksanakan panggilan Tuhan sebagai Guru Sekolah Minggu di Jemaat yang penetapannya dilakukan melalui suatu pengukuhan. 2. Masa pelayanan seorang Guru Sekolah Minggu tidak dibatasi, kecuali keanggotaannya berakhir di GKPI, mengundurkan diri, menjalani Penggembalaan Khusus sesuai dengan Tata Penggembalaan GKPI. atau telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 99 Pengusulan dan Pengukuhan Calon Guru Sekolah Minggu 1. Pengusulan seseorang menjadi calon Guru Sekolah Minggu diajukan oleh Pengurus Seksi Sekolah Minggu kepada Pengurus Harian Jemaat, selanjutnya dibahas dalam sidang Majelis Jemaat yang khusus diadakan untuk itu untuk mendapat persetujuan atau penolakan. 2. Persyaratan calon Guru Sekolah Minggu pada saat diusulkan: a. Telah terdaftar menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 1 tahun pada Jemaat tempat calon Guru Sekolah Minggu berjemaat. b. Berusia serendah-rendahnya 15 (limabelas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam ajaran maupun perilaku, dengan memedomani 1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1: 5-9. 3. Calon Guru Sekolah Minggu yang telah disetujui oleh sidang Majelis Jemaat harus diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) minggu berturut-turut. 4. Calon Guru Sekolah Minggu wajib menjalani masa praktik/latihan/pembinaan calon Guru Sekolah Minggu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. 5. Masa praktik calon Guru Sekolah Minggu, diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus diadakan untuk itu. 6. Kursus dan/atau pelatihan calon dapat dilakukan di Jemaat, Resort dan/atau Wilayah tempat Jemaat calon Guru Sekolah Minggu dengan menggunakan Buku Pembinaan calon Guru Sekolah Minggu yang diterbitkan GKPI.
278 7. Seorang calon Guru Sekolah Minggu dapat mengikuti kursus dan/atau pelatihan dan/atau praktik pengajaran di luar Jemaat, Resort dan/atau Wilayah tempat calon Guru Sekolah Minggu melayani. 8. Materi pembinaan dan/atau pelatihan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan Pimpinan Sinode. 9. Selama masa pembinaan, calon Guru Sekolah Minggu wajib menghadiri dan melakukan praktik pengajaran Sekolah Minggu dalam setiap ibadah Sekolah Minggu. 10.Pengukuhan seseorang menjadi Guru Sekolah Minggu dilakukan dalam Kebaktian Minggu oleh Pendeta Resort. 11.Pengukuhan dilaksanakan setelah lebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. 12. Surat Pengukuhan diberikan kepada Guru Sekolah Minggu yang dikukuhkan yang ditandatangani oleh Pendeta Resort dan Guru Jemaat pada Resort atau Pendeta Jemaat Khusus dan Sekretaris Jemaat Khusus pada Jemaat Khusus. 13. Surat Pengukuhan Guru Sekolah Minggu berlaku di seluruh GKPI. Pasal 100 Pelayan Non-Tahbisan 1. Pelayan non-Tahbisan adalah seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan di bidang organisasi dan administrasi ataupun di bidang-bidang khusus lainnya di Jemaat, Jemaat Khusus, Resort, Wilayah, Badan/Lembaga GKPI maupun Kantor Sinode GKPI, yang diangkat berdasarkan pemilihan dan/atau pengangkatan yang penetapannya dilakukan melalui suatu pelantikan. 2. Pelantikan Pelayan non-Tahbisan dilakukan di dalam suatu acara Kebaktian Minggu atau pada acara yang khusus diadakan untuk itu. 3. Pada waktu pelantikan, diberikan surat keputusan pengangkatan sebagai Pelayan non-Tahbisan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat GKPI sesuai dengan jenjangnya. Pasal 101 Ketentuan lain tentang Pelayan Gereja Ketentuan selanjutnya tentang pelayan-pelayan Gereja dan Kepegawaian GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. BAB XV PERLENGKAPAN IBADAH, LOGO DAN SIMBOL-SIMBOL Pasal 102 Tata Ibadah dan Nyanyian 1. GKPI memiliki Perlengkapan Ibadah, antara lain Alkitab, Tata Ibadah, Buku Nyanyian. 2. Bagi jemaat yang memiliki kemampuan dapat mengusahakan ibadah daring untuk mengakomodir anggota jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah ragawi. 3. Ketentuan tentang ayat 1 (satu) pasal ini diatur selanjutnya dalam Peraturan GKPI Pasal 103 Logo 1. Logo GKPI ialah 2. Penjelasan tentang ukuran, warna, makna dan penggunaannya diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 104 Mars dan Hymne 1. Mars GKPI ialah lagu yang berjudul Mars GKPI Ciptaan Drs. Bonar Gultom. 2. Ketentuan tentang penggunaan Mars GKPI diatur dalam peraturan GKPI. 3. Hymne GKPI ialah lagu yang berjudul Jesus Tuhanku di Ho ma au. 4. Ketentuan tentang penggunaanMars dan Hymne GKPI diatur dalam peraturan GKPI. Pasal 105 Simbol-simbol lainnya 1. GKPI memiliki Stempel, Kop Surat, Stola dan Simbol-simbol lainnya 2. Ketentuan tentang ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan GKPI Bab XVI ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN
279 Pasal 106 Perubahan Peraturan Rumah Tangga 1. Perubahan Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Sinode Am. 2. Usul perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Majelis Sinode dan/atau Sinode Am. Pasal 107 Ketentuan Peralihan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur selanjutnya dalam Peraturan GKPI. 2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga ini, dinyatakan masih dapat berlaku paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan. Bab XVII PENUTUP Pasal 108 Penutup Peraturan Rumah Tangga (PRT) ini ditetapkan oleh Sinode Am Kerja XXIII GKPI di ------------, pada tanggal … - …. Oktober 2023, yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari PRT hasil ketetapan Sinode Am Kerja XIX GKPI di Sukamakmur pada tanggal 27-31 Agustus 2013.
280 5. Lampiran-Lampiran Lampiran 1: Jadwal pekerjaan TAH AMANDEMEN PERATURAN RUMAH TANGGA (PRT) GKPI TIME SCHEDULE PANITIA AD-HOC 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Tahap I (Persiapan) 1.1 Panitia Rapat perdana Panitia Cakupan dan teknis kerja 9 Jan 23 9 Jan 23 1 1.2 Panitia Rapat koordinasi Merancang sistem Public Hearing 16 Jan 23 16 Jan 23 1 2 Tahap II 2.1 setiap wilayah Public Hearing amandemen Menampung usulan 23 Jan 23 15 Apr 23 11 3 Tahap III 2.2 Sikronisasi Public Hearing Melakukan sikronisasi usul 16 Apr 23 13 May 23 5 2.3 Pengajuan draft amandemen kepada PS Panitia mengajukan draft 14 May 23 3 Jun 23 3 4 Tahap IV 4.1 Sinode Pembahasan Majelis dalam Sidang MS Draft amandemen dibahas 5 Jun 23 10 Jun 23 1 22 Total Minggu Vol (Weeks) Uraian Tujuan Mulai Berakhir Juni Bulan 6 No Januari Bulan 1 April Mei Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Februari Maret
281 Lampiran 2: Tata Tertib Dengar Pendapat Umum TATA TERTIB DENGAR PENDAPAT UMUM AMANDEMEN PRT GKPI 1. Dengar Pendapat Umum (DPU) adalah Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Sinode GKPI atau Koordinator Wilayah sebagi Pelaksana. 2. Kehadiran dalam DPU dapat secara ragawi atau daring atau kombinasi keduanya (hybrid). 3. DPU dapat diikuti oleh Pendeta, Pengurus Harian Resort (PHR), Pengurus Harian Jemaat (PHJ), dan anggota jemaat yang peduli dengan amandemen PRT dalam 1 (satu) Wilayah 4. Para Peserta DPU yang hadir dalam DPU tingkat Wilayah sebaiknya telah terlebih dahulu mengadakan percakapan perihal usulan Amandemen pada tingkat Jemaat dan Resort. 5. DPU tingkat Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sinode atau menugaskan Kepala Departemen atau Kepala Biro atau Koordiantor Wilayah setempat dan menghadirkan Tim Ad Hoc Amandemen. 6. Dalam setiap pelaksanaan DPU agar ditunjuk notulen yang bertugas menyusun notulensi DPU sesuai dengan format yang ada pada surat Pimpinan Sinode nomor: 26/A.3/I/2023 tanggal 12 Januari 2023. 7. Pelaksanaan DPU sebaiknya direkam dengan menggunakan fasilitas perekaman yang ada. 8. DPU bersifat menyerap pendapat/aspirasi sehingga setiap peserta dapat menyampaikan pendapat dengan tidak meminta persetujuan pendapatnya untuk disepakati menjadi keputusan pertemuan. 9. Notulensi DPU akan diserahkan oleh Kordinator Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada Pimpinan Sinode untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Ad Hoc Amandemen PRT GKPI 2013. 10. DPU dihadiri oleh Tim Ad Hoc Amandeman PRT-GKPI 2013 secara ragawi atau daring yang bersifat pasif guna menyimak pendapat/masukan yang disampaikan dalam DPU. Ketua dan Sekretaris Tim Ad Hoc memberi penugasan pada anggota yang akan menghadiri DPU tersebut. Tim Ad-Hoc Amandemen PRT GKPI Ketua Sekretaris Pnt. Sahat Sinaga Pdt. Irvan Hutasoit
282 Lampiran 3: Daftar Hadir Rapat TAH 9-Jan 16-Jan 30-Jan 2-Feb 13-Feb 23-Feb 3-Mar 15-Mar #### #### 13-Apr #### 5-Apr 22-Mei 06-Mei 30-Mei 23-Mei 7-Jun 17-Jul 24-Jul 24-Jul 07-Agt 22-Aug 23-Aug 1 Pnt. Sahat Sinaga Ketua Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 23 2 Pdt. Irvan Hutasoit Sekretaris Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 23 3 Pdt. Pardomuan Munthe Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 24 4 Pdt. Lucia Lumbantobing Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 16 5 Pdt. Megauli Aritonang Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 18 6 Pdt. Martin Hutabarat Anggota Hadir Hadir Hadir 3 7 Pdt. Dirgos Lumbantobing Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 10 8 Pantas Situmorang Anggota Hadir Hadir 2 9 Janner Marbun Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 16 10 Marnix Hutabarat Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 18 11 Jhon Posma Lbn. Tobing Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir 4 12 Christofel Lumbantobing Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 19 13 Dearlina Sinaga Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 19 14 Abednego Tambun Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 17 15 Saut Siahaan Anggota Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 24 12 11 9 11 12 10 10 11 11 8 7 9 6 6 11 10 11 8 11 11 9 9 11 12 Total Total N o Nama Jabatan Waktu Rapat