Doc. 6 Draft Amandemen PRT GKPI

149 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 94 Penerimaan Penatua dari Organisasi Gereja Lain 1. a. GKPI dengan ketentuan: diterima/dikukuhkan sebagai Penatua di diakui kepenatuaannya dan dengan GKPI, lalu pindah ke GKPI, dapat organisasi gereja yang seasas/sealiran Seseorang yang telah menjadi Penatua di GKPI. Telah menjadi anggota sidi di Jemaat b. sekur Mengikuti masa orientasi di GKPI ang-kurangnya 1 (satu) tahun Harian Jemaat. kepenatuaannya oleh Pengurus dan dinilai layak untuk diakui c. Penatua yang diterbitka Buku/Bahan Pembinaan Calon diadakan untuk itu, menggunakan dan/atau pelatihan yang khusus Masa orientasi diisi dengan kursus n GKPI. d. dahulu diberita Kebaktian Minggu, setelah lebih dilaksanakan dalam suatu acara Penerimaan/pengukuhannya -jemaatkan dalam berturut Kebaktian Minggu 2 (dua) kali -turut. 2. atau mengikuti sermon di Jemaat. pindahan tersebut wajib menghadiri dan Selama dalam masa orientasi, Penatua 3. atas nama Pimpinan Sinode GKPI. ditandatangani oleh Kordinator Wilayah Pengukuhan yang dikeluarkan dan Pada waktu pengukuhan, diberikan Surat Pasal 94 Penerimaan Penatua dari Organisasi Gereja Lain 1. GKPI mengakui Penatua di a. di GKPI dengan ketentuan: diterima/dikukuhkan sebagai Penatua seasas/sealiran dengan GKPI dan organisasi/denominasi gereja yang GKPI sekurang Telah menjadi anggota sidi di Jemaat -kurangnya 1 (satu) tahun b. Berusia setingi-tingginya 50 (lima puluh) tahun. c. sekurang Mengikuti masa orientasi di GKPI -kurangnya 1 (satu) tahun Harian Jemaat. kepenatuaannya oleh Pengurus dan dinilai layak untuk diakui d. diadakan untuk itu, dan/atau pelatihan yang khusus Masa orientasi diisi dengan kursus menggunakan Penatua yang diterbitkan GKPI. Buku/Bahan Pembinaan Calon e. bertu Minggu sebanyak 2 (dua) kali Berita/Warta Jemaat Kebaktian dahulu diinformasikan melalui Kebaktian Minggu, setelah lebih dilaksanakan dalam suatu acara Penerimaan/pengukuhannya rut-turut. 2. dan atau mengikuti sermon di Jemaat. pindahan tersebut wajib menghadiri Selama masa orientasi, Penatua 3. nama Pimpinan Sinode GKPI. oleh Pendeta Resort/jemaat khusus atas Surat Pengukuhan yang ditandatangani Pada waktu pengukuhan, diberikan Draf Amandemen PRT Pasal 94 tidak mengalami perubahan

150 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 95 Purnabakti Penatua 1. Penatua. menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang Penatua tidak lagi terikat untuk Purnabakti Penatua adalah masa di mana 2. menjadi anggota Majelis Jemaat. Penatua yang telah Purnabakti tidak lagi 3. puluh lima) tahun. penatua tersebut telah berusia 65 (enam Purnabakti Penatua yakni pada masa Pasal 95 Purnabakti Penatua 1. untuk menjalankan tu mana seorang Penatua tidak lagi terikat Purnabakti Penatua adalah masa di gas pelayanan sebagai Penatua. 2. menjadi anggota Majelis Jemaat. Penatua yang telah Purnabakti tidak lagi 3. puluh lima) tahun. penatua tersebut telah berusia 65 (enam Purnabakti Penatua yakni pada masa Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 95 tidak mengalami perubahan Pasal 96 Penginjil (Evangelis) 1. pegawai di GKPI, untuk mela Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai mempersembahkan diri atas panggilan seseorang yang bersedia tahbisan yang diberikan GKPI kepada Penginjil (Evangelis) adalah jabatan ksanakan tugas pekabaran Injil. 2. oleh Pimpinan Sinode. penumpangan tangan yang dilakukan suatu acara kebaktian dengan Penginjil (Evangelis) dilaksanakan dalam Penahbisan seseorang ke dalam jabatan 3. a. (Evangelis): Persyaratan penerimaan Penginjil Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Telah mengikuti pendidikan dan Penginjil (Evangelis). memiliki ijazah/sertifikat sebagai e. keluarga, Jemaat dan masyarakat baik Memiliki sikap keteladanan di tengah Pasal 96 Penginjil (Evangelis) 1. seseo tahbisan yang diberikan GKPI kepada Penginjil (Evangelis) adalah jabatan rang yang bersedia tugas pekabaran Injil. pegawai di GKPI untuk melaksanakan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai mempersembahkan diri atas panggilan 2. dalam suatu acara kebaktian Penginjil (Evangelis) dilaksanakan Penahbisan seseorang ke dalam jabatan dengan oleh Pimpinan Sinode. penumpangan tangan yang dilakukan 3. a. (Evangelis): Persyaratan penerimaan Penginjil sekurang Telah menjadi anggota sidi Jemaat -kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Misiologi dan atau Teolo Perguruan Tinggi Teologi di bidang Penginjil (Evangelis), atau lulusan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Telah mengikuti pendidikan dan gi. Aspek yang diamandemen 1. lain: pada PRT 2013 Pasal 96 antara Pendidikan (formal maupun tidak formal) seorang Evangelis merupakan bahan 96 ayat 3.c dan ayat 3.d). Amandemen PRT 2023 Pasal pengangkatan Evangelis (Draf pertimbangan dalam 2. p Pegawai. Kategori ini memberi Evangelis yaitu Evangelis kategori baru pada jabatan Pasal 96 ayat 5 memunculkan Draf Amandemen PRT 2023 eluang bagi GKPI agar 96 ayat 7. Amandemen PRT 2023 Pasal dilihat dalam Draf Evangelis Pegawai dapat oleh GKPI. Hubungan kerja Pekabaran Injil yang dibentuk khusus melayani di Pos menempatkan Evangelis yang Draf Amandemen ketent membutuhkan PRT Tahun 2023 uan lanjutan GKPI tentang Evangelis. dalam bentuk Peraturan

151 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dengan memedomani I Timotius 3:1 dalam ajaran maupun dalam perilaku - 10 dan Titus 1:5-9. f. Direkomendasikan oleh Majelis terdaftar sebagai anggota sidi Jemaat. Jemaat tempat calon Evangelis 4. Tugas-panggilan Evangelis: a. setia dan benar. Memberitakan firman Allah dengan b. rendah hati dan sabar orang Mengamati dan menasihati dengan -orang yang menyimpang dari Firman Allah. c. pelayanan. persekutuan, kesaksian, dan jemaat menuju kedewasaan Membina pertumbuhan iman anggota d. Kristus. pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus agar tetap hidup dalam iman, Mendoakan dan melayani masyarakat e. Memupuk dan memelihara setia kawan sesama pelayan GKPI. persaudaraan, kerjasama dan rasa f. pelayan GKPI dan Gereja hubungan ekumenis dengan seluruh Menciptakan dan memelihara -gereja tetangga. g. Peraturan yang berlaku di GKPI. Taat dan melaksanakan ketentuan h. Departemen Pastorat. Departemen Apostolat dan Kepala berkordinasi dengan Kepala wewenangnya Penginjil (Evangelis) Dalam melaksanakan tugas dan e. Timotius 3:1 perilaku dengan memedomani I baik dalam ajaran maupun dalam keluarga, Jemaat dan masyarakat Memiliki sikap keteladanan di tengah -10 dan Titus 1:5-9. f. terdaftar sebagai a Jemaat tempat calon Evangelis Direkomendasikan oleh Majelis nggota sidi Jemaat. 4. Tugas-panggilan Evangelis: a. setia dan benar. Memberitakan firman Allah dengan b. rendah hati dan sabar orang Mengamati dan menasihati dengan -orang yang menyimpang dari Firman Allah. c. anggota jemaat men Membina pertumbuhan iman uju kedewasaan pelayanan. persekutuan, kesaksian, dan d. Yesus Kristus. iman, pengharapan, dan kasih Tuhan masyarakat agar tetap hidup dalam Mendoakan dan melayani e. setia kawan sesama persaudaraan, kerjasama dan rasa Memupuk dan memelihara pelayan GKPI. f. pelayan GKPI dan Gereja hubungan ekumenis dengan seluruh Menciptakan dan memelihara -gereja tetangga. g. Peraturan yang berlaku di GKPI. Taat dan melaksanakan ketentuan 5. adalah seseorang yang ditempat Penginjil (Evangelis) pegawai GKPI kan oleh Departemen Apostolat, Kepala berkordinasi dengan Kepala melaksanakan tugas dan wewenangnya Pekabaran Injil yang dalam pimpinan sinode untuk melayani Pos

152 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT berada. tempat Pos Pekabaran Injil tersebut Departemen Pastorat, Pendeta Resort 6. Penginjil (Evangelis) yang bukan Kepala Departemen Apostolat. Pendeta Resort, Kordinator Wilayah dan wewenangnya berkordinasi dengan pegawai GKPI melaksanakan tugas dan 7. Peraturan GKPI. GKPI diatur lebih lanjuta dalam Ketentuan tentang Penginjil (Evangelis) Pasal 97 Diaken/Diakones 1. Tuhan sebagai pelayan dan/ atau mempersembahkan diri atas panggilan seseorang yang bersedia tahbisan yang diberikan GKPI kepada Diaken/Diakones adalah jabatan sebagai keadilan. tugas di bidang pelayanan kasih dan pegawai di GKPI, untuk melaksanakan 2. oleh Pimpinan Sinode. penumpangan tangan yang dilakukan suatu acara kebaktian dengan Diaken/Diakones dilaksanakan dalam Penahbisan seseorang ke dalam jabatan 3. Persyaratan penerimaan a. Diaken/Diakones: sekurang Telah menjadi anggota sidi Jemaat -kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA d. Diaken /Diakones. memiliki ijazah/sertifikat sebagai Telah mengikuti pendidikan dan Pasal 97 Diaken/Diakones 1. keadilan. tugas di bidang pelayanan kasih dan pegawai di GKPI untuk melaksanakan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai mempersembahkan diri atas panggilan seseorang yang bersedia tahbisan yang diberikan GKPI kepada Diaken/Diakones adalah jabatan 2. oleh Pimpinan Sinode. penumpangan tangan yang dilakukan suatu acara kebaktian dengan Diaken/Diakones dilaksanakan dalam Penahbisan seseorang ke dalam jabatan 3. a. Diaken/Diakones: Persyaratan penerimaan seku Telah menjadi anggota sidi Jemaat rang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. memiliki Telah mengikuti pendidikan dan ijazah/sertifikat sebagai Diaken /Diakones. Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 97 mengalami perubahan. Draf Amandemen GKPI. dalam bentuk Peraturan ketentuan lanjutan membutuhkan PRT 2023 Pasal 97

153 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT e. dengan memedomani I Tim 3:1 dalam ajaran maupun dalam perilaku keluarga, Jemaat dan masyarakat baik Memiliki sikap keteladanan di tengah -10 dan Titus 1 : 5-9. f. anggota sidi Jemaat. Diaken/Diakones terdaftar sebagai Jemaat tempat calon Direkomendasikan oleh Majelis 4. Tugas-panggilan Diaken/Diakones: a. mendorong usaha pelayanan rahmat Tuhan, dengan Diaken/Diakones melaksanakan -usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. b. agar tetap hidup dalam iman, peng Mendoakan dan melayani masyarakat - Kristus. harapan, dan kasih Tuhan Yesus c. setia kawan sesama pelayan GKPI. persaudaraan, kerjasama dan rasa Memupuk dan memelihara d. hubun Menciptakan dan memelihara gan ekumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan Gereja-gereja tetangga. e. Peraturan yang berlaku di GKPI. Taat dan melaksanakan ketentuan f. Departemen Diakonat. berkoordinasi dengan Kepala wewenangnya Diaken/Diakones Dalam melaksanakan tugas dan e. Tim 3:1 perilaku dengan memedomani I baik dalam ajaran maupun dalam keluarga, Jemaat dan masyarakat Memiliki sikap keteladanan di tengah -10 dan Titus 1: 5-9. f. Jemaat tempat Direkomendasikan oleh Majelis calon anggota sidi Jemaat. Diaken/Diakones terdaftar sebagai 4. Tugas-panggilan Diaken/Diakones: a. mendorong usaha pelayanan rahmat Tuhan, dengan Diaken/Diakones melaksanakan -usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. b. masya Mendoakan dan melayani rakat agar tetap hidup dalam Yesus Kristus. iman, pengharapan, dan kasih Tuhan c. setia kawan sesama pelayan GKPI. persaudaraan, kerjasama dan rasa Memupuk dan memelihara d. pelayan GKPI dan Ger hubungan ekumenis dengan seluruh Menciptakan dan memelihara eja-gereja tetangga. e. Peraturan yang berlaku di GKPI. Taat dan melaksanakan ketentuan f. Diakonat. pelayanan dan Kepala Departemen berkoordinasi dengan pimpinan unit wewenangnya Diaken/Diakones Dalam melaksanakan tugas dan 5. Ketentuan tentang Diaken/Diakones GKPI. diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pasal 98 Pelayan Khusus Sekolah Minggu 1. Pelayan Khusus Sekolah Minggu adalah seseorang yang bersedia Pasal 98 Pelayan Khusus Sekolah Minggu 1. Pelayan Khusus Sekolah Minggu adalah seseorang yang bersedia Tidak ada perubahan dalam 98 ini Draf Amandemen PRT 2023 Pasal

154 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT pengukuhan. penetapannya dilakukan melalui suatu Guru Sekolah Minggu di Jemaat, yang melaksanakan panggilan Tuhan sebagai mempersembahkan diri untuk 2. Minggu tidak di Masa pelayanan seorang Guru Sekolah batasi, kecuali keanggotaan-nya berakhir di GKPI, berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Tata Penggembalaan GKPI, atau telah Penggembalaan Khusus sesuai dengan mengundurkan diri, menjalani pengukuhan. penetapannya dilakukan melalui suatu Guru Sekolah Minggu di Jemaat yang melaksanakan panggilan Tuhan sebagai mempersembahkan diri untuk 2. kean Minggu tidak dibatasi, kecuali Masa pelayanan seorang Guru Sekolah ggotaannya berakhir di GKPI, berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Tata Penggembalaan GKPI. atau telah Penggembalaan Khusus sesuai dengan mengundurkan diri, menjalani Pasal 99 Pengusulan dan Pengukuhan Calon Guru Sekolah Minggu 1. selanjutnya di bicara Pengurus Harian Jemaat, yang Pengurus Seksi Sekolah Minggu kepada Guru Sekolah Minggu diajukan oleh Pengusulan seseorang menjadi calon -kan dalam rapat untuk it Majelis Jemaat yang khusus diadakan u, untuk mendapat persetujuan atau penolakan. 2. a. pada saat diusulkan: Persyaratan calon Guru Sekolah Minggu Jemaat sekurang Telah terdaftar menjadi anggota sidi -kurangnya 1 tahun Sekolah Minggu berjemaat. pada Jemaat tempat calon Guru b. Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. memedomani 1 Timotius 3:1 maupun perilaku, dengan masyarakat baik dalam ajaran tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1: 5-9. Pasal 99 Pengusulan dan Pengukuhan Calon Guru Sekolah Minggu 1. Pengusulan seseorang menjadi calon mendapat persetujuan atau penolakan. yang khusus diadakan untuk itu untuk dibahas dalam sidang Majelis Jemaat Pengurus Harian Jemaat, selanjutnya Pengurus Seksi Sekolah Minggu kepada Guru Sekolah Minggu diajukan oleh 2. Persyaratan calon Guru Sekolah Minggu a. pada saat diusulkan: Jemaat sekurang Telah terdaftar menjadi anggota sidi -kurangnya 1 tahun Sekolah Minggu berjemaat. pada Jemaat tempat calon Guru b. Berusia serendah-rendahnya 15 (limabelas) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c. memedomani 1 Timotius 3:1 maupun perilaku, dengan masyarakat baik dalam ajaran tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1: 5-9. 3. disetujui oleh sidang Majelis Jemaat Calon Guru Sekolah Minggu yang telah Draf Amandemen PRT 2023 berusia serendah calon Guru Sekolah Minggu Pasal 99 ayat 2.b membuat syarat yaitu pada ayat 2.b. PRT 2013 Pasal 99 mengalami amandamen -rendahnya 20 beberapa Jema mendengar informasi dari (dua puluh tahun). Setelah at terutama yang ayat 2.b dis Amandemen PRT 2023 Pasal 99 situasi itu maka pada Draf Sekolah Minggu. Mencermati kesulitan untuk merekrut Guru beberapa jemaat yang mengalami tersebut digunakan maka ada ketentuan pada PRT 2013 berada di daerah pedesaan, jika ebutkan bahwa usia serendah calon Guru Sekolah Minggu -rendahnya 15 (lima belas) tahun.

155 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 3. berturut diberita jemaatkan 2 (dua) minggu calon Guru Sekolah Minggu, maka wajib Dalam hal seseorang disetujui menjadi -turut. 4. Sekolah Minggu sekurang praktik/latihan/pembinaan calon Guru menjalani masa Calon Guru Sekolah Minggu wajib -kurangnya 6 (enam) bulan. 5. yang khusus diadakan untuk itu. diisi dengan kursus dan/atau pelatihan Masa praktik calon Guru Sekolah Minggu, 6. Sekolah Minggu, denga Wilayah tempat Jemaat calon Guru dilakukan di Jemaat, Resort dan/atau Kursus dan/atau pelatihan calon dapat n menggunakan Minggu yang diterbitkan GKPI. Buku Pembinaan calon Guru Sekolah 7. tempat calon Guru Sekolah Mingg luar Jemaat, Resort dan/atau Wilayah pelatihan dan/atau praktik pengajaran di dapat mengikuti kursus dan/atau Seorang calon Guru Sekolah Minggu u melayani. 8. Pimpinan Sinode. sesuai kurikulum yang telah ditetapkan Materi pembinaan dan/atau pelatihan 9. Sekola Sekolah Minggu dalam setiap ibadah dan melakukan praktik pengajaran Guru Sekolah Minggu wajib menghadiri Selama dalam masa pembinaan, calon h Minggu. 10. kebaktian Minggu. Sekolah Minggu dilakukan dalam acara Pengukuhan seseorang menjadi Guru 11. (dua) minggu sebelumnya dalam terlebih dahulu diberita jemaatkan 2 Pengukuhan dilaksanakan setelah harus diinformasikan melalui sebanyak 2 (dua) minggu berturut Berita/Warta Jemaat Kebaktian Minggu - turut. 4. Sekolah Minggu sekurang praktik/latihan/pembinaan calon Guru menjalani masa Calon Guru Sekolah Minggu wajib -kurangnya 6 (enam) bulan. 5. Masa praktik calon Guru Sekolah itu. pelatihan yang khusus diadakan untuk Minggu, diisi dengan kursus dan/atau 6. Buku Pembinaan cal Sekolah Minggu dengan menggunakan Wilayah tempat Jemaat calon Guru dilakukan di Jemaat, Resort dan/atau Kursus dan/atau pelatihan calon dapat on Guru Sekolah Minggu yang diterbitkan GKPI. 7. melayani. tempat calon Guru Sekolah Minggu di luar Jemaat, Resort dan/atau Wilayah pelatihan dan/atau praktik pengajaran dapat mengikuti kursus dan/atau Seorang calon Guru Sekolah Minggu 8. Materi pembinaan dan/atau pelatihan Pimpinan Sinode. sesuai kurikulum yang telah ditetapkan 9. Minggu. Minggu dalam setiap ibadah Sekolah melakukan praktik pengajaran Sekolah Sekolah Minggu wajib menghadiri dan Selama masa pembinaan, calon Guru 10.Pengukuhan seseorang menjadi Guru Kebaktian Minggu oleh Pendeta Resort. Sekolah Minggu dilakukan dalam 11. Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian dahulu diinformasikan melalui Pengukuhan dilaksanakan setelah lebih

156 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Kebaktian Minggu 2 (dua) kali berturutturut. 12. Pengurus Harian Jemaat. Pengukuhan yang ditandatangani oleh Pada waktu pengukuhan, diberikan Surat 13. berlaku di seluruh GKPI. Surat Pengukuhan Guru Sekolah Minggu Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturutturut. 12. Surat Pengukuhan diberikan kepada Khusus. Sekretaris Jemaat Khusus pada Jemaat atau Pendeta Jemaat Khusus dan Resort dan Guru Jemaat pada Resort yang ditandatangani oleh Pendeta Guru Sekolah Minggu yang dikukuhkan 13. berlak Surat Pengukuhan Guru Sekolah Minggu u di seluruh GKPI. Pasal 100 Pelayan Non Tahbisan 1. dalam bidang organisasi atas panggilan Tuhan sebagai pelayan yang bersedia mempersembahkan diri Pelayan Non Tahbisan adalah seseorang dan administrasi ataupun di bidang-bidang dilakukan melalui suatu pelantikan. Kantor Sinode GKPI, yang penetapannya Wilayah, Badan/Lembaga GKPI maupun khusus lainnya di Jemaat, Resort, 2. Keba dilakukan di dalam suatu acara Pelantikan Pelayan Non Tahbisan ktian Minggu atau pada acara yang khusus diadakan untuk itu. 3. sesuai dengan jenjangnya. dan ditandatangani oleh pejabat GKPI Pelayan Non Tahbisan yang diterbitkan keputusan pengangkatan sebagai Pada waktu pelantikan, diberikan surat Pasal 100 Pelayan Non-Tahbisan 1. Pelayan non-Tahbisan adalah seseorang ataupun di bidang bidang organisasi dan administrasi atas panggilan Tuhan sebagai pelayan di yang bersedia mempersembahkan diri -bidang khusus lainnya di Jemaat, Jemaat Khusus, Resort, Wilayah, Badan/Lembaga GKPI pelantikan. penetapannya dilakukan melalui suatu dan/atau pengangkatan yang diangkat berdasarkan pemilihan maupun Kantor Sinode GKPI, yang 2. Pelantikan Pelayan non-Tahbisan khusus diadakan untuk itu. Kebaktian Minggu atau pada acara yang dilakukan di dalam suatu acara 3. Pelayan non keputusan pengangkatan sebagai Pada waktu pelantikan, diberikan surat -Tahbisan yang diterbitkan sesuai dengan jenjangnya. dan ditandatangani oleh pejabat GKPI Draf Amandemen PRT 2023 perub Pasal 100 tidak mengalami ahan. Pasal 101 Ketentuan lain tentang Pelayan Gereja Ketentuan selanjutnya tentang pelayandiatur dalam Peraturan GKPI. pelayan Gereja dan Kepegawaian GKPI Pasal 101 Ketentuan lain tentang Pelayan Gereja Ketentuan selanjutnya tentang pelayanpelayan Gereja dan Kepegawaian GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. Draf Amandemen PRT 2023 perubahan. Pasal 101 tidak mengalami

157 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT BAB XV PERLENGKAPAN IBADAH, LOGO DAN SIMBOL-SIMBOL Pasal 102 Tata Ibadah, Nyanyian 1. antara lain GKPI memiliki Perlengkapan Ibadah, Tata Ibadah, Buku Nyanyian. 2. diatur selanjutnya dalam Peraturan GKPI Ketentuan tentang ayat (1) pasal ini BAB XV PERLENGKAPAN IBADAH, LOGO DAN SIMBOL-SIMBOL Pasal 102 Tata Ibadah dan Nyanyian 1. antara lain Alkitab, Ta GKPI memiliki Perlengkapan Ibadah, ta Ibadah, Buku Nyanyian. 2. ragawi. yang tidak dapat hadir dalam ibadah untuk mengakomodir anggota jemaat dapat mengusahakan ibadah daring Bagi jemaat yang memiliki kemampuan 3. diatur selanjutnya dalam Peratura Ketentuan tentang ayat 1 (satu) pasal ini n GKPI Perubahan dalam Draf pandemi Covid terletak pada ayat 2. Sejak Amandemen PRT 2023 Pasal 102 -19 beberapa pelayanan jemaat telah melaksanakan hybrid yaitu daring dan ruang bagi draf amandemen ini membuka perkembangan tersebut maka luring. Mencermati beberapa jemaat yang mengadakannya jemaat yang mampu perlengakapan ibadah bagi sebagai bagian dari pelayanan daring dijadikan fasilitas yang mendukung pelayanan daring. Oleh karena itu mampu untuk melaksanakan Pasal 103 Logo 1. Logo GKPI ialah 2. Peraturan GKPI makna dan penggunaannya diatur dalam Penjelasan tentang ukuran, warna, Pasal 103 Logo 1. Logo GKPI ialah 2. dalam Peraturan GKPI. makna dan penggunaannya diatur Penjelasan tentang ukuran, warna, Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 103 tidak mengalami perubahan Draf Amandemen dan penggunaanya. ukuran, warna, makna, GKPI yang menguraikan dalam bentuk Peraturan ketentuan lanjutan membutuhkan PRT 2023 Pasal 103 Pasal 104 Mars 1. MARS GKPI Ciptaan Drs. Mars GKPI ialah lagu yang berjudul Bonar Gultom. 2. GKPI diatur dalam peraturan GKPI. Ketentuan tentang penggunaan MARS Pasal 104 Mars dan Hymne 1. GKPI Ciptaan Drs. Bonar Gultom. Mars GKPI ialah lagu yang berjudul Mars 2. GKPI diatur dalam peraturan GKPI. Ketentuan tentang penggunaan Mars 3. Jesus Tuhanku di Ho ma au. Hymne GKPI ialah lagu yang berjudul Draf Amandemen PRT 2023 Tuhanku di Ho ma ahu yaitu menerima lagu Jesus Pasal 104 mengamali perubahan menjadi memiliki hymne. Oleh karena itu, GKPI memiliki mars tetapi belum diatur dalam PRT 2013 bahwa hymne GKPI. Sebagaimana telah Draf Amandemen Hymne dalam ibadah penggunaan Mars dan GKPI yang menjelaskan dalam bentuk Peraturan ketentuan lebih lanjut membutuhkan PRT 2023 Pasal 104

158 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 4. GKPI. Hymne GKPI diatur dalam peraturan Ketentuan tentang penggunaanMars dan di Ho ma au menjadi hymne GKPI. 104 mengajukan Jesus Tuhanku Draf Amandamen PRT 2023 Pasal atau kegiatan-kegiatan GKPI. yang dilaksanakan oleh Pasal 105 Simbol-simbol lainnya 1. dan Simb GKPI memiliki Stempel, Kop Surat, Stola ol-simbol lainnya 2. diatur dalam Peraturan GKPI Ketentuan tentang ayat (1) pasal ini Pasal 105 Simbol-simbol lainnya 1. dan Simbol GKPI memiliki Stempel, Kop Surat, Stola -simbol lainnya 2. diatur dalam Peraturan GKPI Ketentuan tentang ayat (1) pasal ini Draf Amandemen PRT 2023 perubahan. Pasal 105 tidak mengalami BAB XVI ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 106 Perubahan Peraturan Rumah Tangga 1. hanya dapat dilakukan oleh Sinode Am. Perubahan Peraturan Rumah Tangga ini 2. Usul perubahan Peraturan Rumah Sinode dan/ atau Sinode Am. Tangga dapat dilakukan melalui Majelis Bab XVI ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 106 Perubahan Peraturan Rumah Tangga 1. hanya dapat dilakukan oleh Sinode Am. Perubahan Peraturan Rumah Tangga ini 2. Usul perubahan Peraturan Rumah Sinode dan/atau Sinode Am. Tangga dapat dilakukan melalui Majelis Draf Amandemen PRT 2023 perubahan Pasal 106 tidak mengalami Pasal 107 Ketentuan Peralihan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam selanjutnya dalam Peraturan GKPI. Peraturan Rumah Tangga ini diatur 2. sejak tanggal ditetapkan Peraturan Rumah Tangga ini berlaku 3. Peraturan-peraturan dan ketentuanberlaku paling lama 2 ( Tangga ini, dinyatakan masih dapat bertentangan dengan Peraturan Rumah ketentuan sebelumnya yang dua) tahun ditetapkan. setelah Peraturan Rumah Tangga ini Pasal 107 Ketentuan Peralihan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam selanjutnya dalam Peraturan GKPI. Peraturan Rumah Tangga ini diatur 2. sejak tanggal ditetapkan Peraturan Rumah Tangga ini berlaku 3. Peraturan-peraturan dan ketentuanditetapkan. setelah Peraturan Rumah Tangga ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun Tangga ini, dinyatakan masih dapat bertentangan dengan Peraturan Rumah ketentuan sebelumnya yang Draf Amandemen PRT Pasal 107 tidak mengalami perubahan. PENUTUP Bab XVII Pasal 108 Penutup PENUTUP Bab XVII Pasal 108 Penutup Draf Amandemen PRT Pasal 108 tidak mengalami perubahan

159 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Sukamakmur, pada tanggal 27 ditetapkan oleh Sinode Am Kerja XIX GKPI di Peraturan Rumah Tangga (PRT) ini -31 Agustus Sinode Am penyempurnaan dari PRT hasil ketetapan 2013, yang merupakan perubahan dan Kerja XV Tahun 2003 di Sipoholon, pada tanggal 27–30 Oktober 2003. di ditetapkan oleh Sinode Am Kerja XXIII GKPI Peraturan Rumah Tangga (PRT) ini ------------, pada tanggal … - …. Oktober 2023, yang merupakan perubahan dan pada tanggal 27 Sinode Am Kerja XIX GKPI di Sukamakmur penyempurnaan dari PRT hasil ketetapan -31 Agustus 2013.

160 3. Matriks Draf Amandemen 2023dan Penjelasan DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN BAB I Pasal 1 JEMAAT Anggota Jemaat 1. GKPI dalam Buku Induk Jemaat, yang terdiri Anggota GKPI adalah mereka yang telah dibaptis dan terdaftar sebagai anggota Jemaat dari: a. Anggota baptis adalah yang telah dibaptis tetapi belum sidi. b. Anggota sidi adalah yang telah dibaptis dan telah sidi. c. c.1. Anggota bimbingan adalah: GKPI. Anggota yang berada dalam bimbingan berdasarkan Tata Penggembalaan Khusus c.2. datang dari kepercayaan lain. orang yang sedang dibimbing/ dipersiapkan menjadi anggota Jemaat atau yang 2. Setiap calon anggota jemaat GKPI harus menyatakan kehendaknya menjadi anggota jemaat secara tertulis kepada PHJ. 3. a. Keanggotaan seseorang dalam suatu Jemaat GKPI berhenti oleh karena: Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. b. Meninggal dunia. c. Beralih kepercayaan. d. Pindah ke Jemaat lain atau beralih ke Gereja lain. BAB I Pasal 1 JEMAAT Anggota Jemaat 1. Masing GKPI yang memuat daftar anggota di setiap jemaat. Buku Induk Jemaat disediakan oleh Kantor Sinode -masing jemaat harus mencatatkan daftar pada Bu anggota jemaat pada buku tersebut. Daftar anggota ku Induk Jemaat dapat dimuat dalam Sistem Informatika jemaat berbasis online atau offline. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. c.1 Anggota bimbingan adalah: pada buku Tata Penggembalaan GKPI. Tata cara penerapan Tata Penggembalaan ada c.2 Majelis Jemaat menetapkan rencana anggota jemaat. kepercayaan lain sebelum ditetapkan menjadi bimbingan kepada yang berasal dari 2. gereja lain dan/atau photo copy akte dilengkapi oleh Surat Keterangan Pindah dari jemaat/ Permohonan tertulis menjadi anggota jemaat pernikahan bagi atas materai yang berlaku. lain cukup permohonan tertulis dan ditandangani di yang sudah menikah. Bagi yang berasal dari keyakinan 3. Cukup jelas Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota Jemaat 1. a. Setiap anggota Jemaat berhak: Memperoleh pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang sama dari Pelayan Jemaat. b. b.1. dengan cara: Anggota sidi berhak untuk berperan serta dalam seluruh kegiatan dan pelayanan Jemaat Mengikuti seluruh kegiatan Jemaat. b.2. Memilih dan dipilih menjadi Pelayan atau Pengurus atau Panitia di Jemaat-nya. b.3. Menjalankan hak-hak lainnya yang diatur dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota Jemaat 1. Setiap anggota Jemaat berhak: a. Cukup jelas b. b.1 Anggota Sidi berhak …… dengan cara: Cukup jelas b.2 Cukup jelas b.3 Cukup jelas c. Cukup jelas 2. Setiap anggota Jemaat …. agar dapat:

161 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN c. boleh dipilih dalam kepengurusan maupun kepan Anggota bimbingan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan sakramen, serta tidak itiaan. 2. Setiap anggota Jemaat dianggap mengetahui dan memahami Tata Gereja GKPI, Pokoka. pokok Pemahaman Iman GKPI dan Peraturan Rumah Tangga GKPI agar dapat: menaati dan mematuhi semua peraturan GKPI; b. ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKPI; c. mendukung kegiatan pelayanan GKPI dengan segala daya dan dana; d. setia mengikuti kegiatan peribadahan yang diselenggarakan GKPI. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas Pasal 3 Jemaat dan Kategori Jemaat 1. dan prasarana ibadah dan pelayanan. anggota GKPI yang memiliki pelayan dan/atau kepengurusan, dan juga mempunyai sarana Jemaat adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ 2. Kategori Jemaat terdiri dari: Jemaat Khusus, Jemaat, Jemaat Persiapan, Pos Kebaktian, dan Pos Pekabaran Injil. 3. Syarat-syarat menjadi Jemaat Khusus: a. Mempunyai anggota lebih dari 1.000 (seribu) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Mampu untuk membiayai kebutuhan dan pelayanan Resort yang terdiri dari satu Jemaat. f. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. 4. Syarat-syarat menjadi Jemaat: a. Mempunyai anggota lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan Sinode. 5. Syarat-syarat menjadi Jemaat Persiapan: a. Mempunyai anggota lebih dari 70 (tujuh puluh) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. 6. Syarat-syarat menjadi Pos Kebaktian: a. Mempunyai anggota beberapa jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Dibawah bimbingan salah satu Jemaat atau Jemaat Khusus. d. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode. Pasal 3 Jemaat dan Kategori Jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Syarat-syarat menjadi Jemaat Khusus: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 4. Syarat-syarat menjadi Jemaat: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 5. Syarat-syarat menjadi Jemaat Persiapan: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 6. Syarat-syarat menjadi Pos Kebaktian: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 7. Syarat-syarat menjadi Pos Pekabaran Injil: a. Cukup jelas b. Cukup jelas

162 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 7. Syarat-syarat menjadi Pos Pekabaran Injil: a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan. b. ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Dilayani dan dibimbing oleh seorang Penginjil atau pelayan lainnya yang diangkat dan c. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode. 8. d Sejumlah Jemaat yang belum/tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (3) di atas, apat ditetapkan menjadi Jemaat Khusus Persiapan sebelum ditetapkan menjadi satu dan syarat seperti ayat (3) maka Jemaat Khusus Persiapan tersebut kembali ke kategori Jemaat Jemaat Khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila belum memenuhi digabungkan dalam satu Resort yang ada. c. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 4 Perubahan Kategori Jemaat 1. dapat berubah, ditingkatkan atau diturunkan. Kategori Jemaat, Jemaat Persiapan, Pos Kebaktian, Pos Pekabaran Injil dan Jemaat Khusus, 2. Pimpinan Sinode. Perubahan kategori tersebut dapat dilakukan atas usul Sidang Umum dan ditetapkan oleh Pasal 4 Perubahan Kategori Jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas BAB II PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN JEMAAT Pasal 5 Pengurus Jemaat 1. Di Jemaat dibentuk Pengurus Jemaat yang disebut Majelis Jemaat. 2. Majelis Jemaat sebagai suatu kesatuan pelaksana pelayanan yang terdiri dari: a. Pengurus Harian Jemaat (PHJ). b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua Seksi. d. Penasihat. e. Pengawas Harta Benda. f. Pendeta diperbantukan di jemaat yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. BAB II PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN JEMAAT Pasal 5 Pengurus Jemaat 1. Cukup jelas 2. a. Majelis Jemaat …. terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas. Hubungan kerja antara Pendeta Resort Pendeta XIV Pasal 85 tentang Status dan Hubungan Kerja dan Pendeta diperbantukan dapat dilihat pada BAB Pasal 6 Fungsi dan Tugas Majelis Jemaat 1. Merencanakan, memimpin, mengatur, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan melaksanakan tugas dan panggilan gereja. kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan di Jemaat yang bersangkutan dalam rangka 2. Mengelola dan mendayagunakan harta-benda/keuangan di Jemaat dalam rangka pelaksanaan tugas dan panggilan gereja. Pasal 6 Fungsi dan Tugas Majelis Jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Rumah Tangga, dan Rencana Strategis GKPI. berbeda substansi dengan Tata Gereja, Peraturan Peraturan internal tidak boleh bertentangan atau

163 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 3. Periodisasi atau Evaluasi. Menyusun peraturan internal Jemaat, untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat 4. Tahunan GKPI aras Sinode, Resort dan kebutuha Menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan Jemaat dengan acuan Rencana Strategis Lima n jemaat untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat Periodisasi. 5. dan Belanja (RAPB) Tahunan Jemaat berdasarkan usulan Pengurus Harian Jemaat. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Tahunan dan Rancangan Anggaran Penerimaan 6. Mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan APB Tahunan Jemaat. 7. persekutuan, dan harta Pengurus Harian Jemaat, tentang penyelenggaraan pelayanan, kesaksian, pembinaan, Mengevaluasi dan menerima Laporan pertanggungjawaban Program Kerja Tahunan -benda/keuangan. 8. Seluruh keputusan Majelis Jemaat dilakukan melalui persidangan. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas Pasal 7 Persidangan Majelis Jemaat 1. Majelis Jemaat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Persidangan Majelis Jemaat diundang oleh Pemimpin Jemaat dan Sekretaris Jemaat, melalui undangan tertulis dan diwartakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali kebaktian Minggu. 3. maka Guru Jemaat bersama Sekreta Dalam hal Pemimpin Jemaat berhalangan mengundang, atas persetujuan Pemimpin Jemaat, ris mengundang persidangan Majelis Jemaat. 4. a. Peserta persidangan Majelis Jemaat yakni : Semua Anggota Majelis Jemaat. b. suara. Peserta lainnya atas Undangan Pengurus Harian Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak c. Sekretaris dan Bendahara Resort dapat menghadiri persidangan Majelis Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak suara. 5. Sidang Majelis Jemaat dinyatakan kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari persidangan di setengah jumlah anggota Majelis Jemaat. Dalam hal kuorum belum terpenuhi maka tunda untuk waktu 1 (satu) jam. Setelah persidangan ditunda selama 1 (satu) jam, maka persidangan tetap dilanjutkan. 6. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Pemimpin Jemaat atau Guru Jemaat. 7. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Jemaat; dalam hal Sekretaris Jemaat berhalangan maka Bendahara sebagai sekretaris persidangan. 8. mufakat maka keput menyatukan pendapat yang berbeda. Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan usan diambil dengan pemungutan suara; Jika keputusan diambil dari jumlah suara. dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah Pasal 7 Persidangan Majelis Jemaat 1. Persidangan yang wajib dilaksanakan ada dua. pada tahun berjalan ( Rancangan Penerimaan dan Belanja Tahunan Jemaat Kedua, evaluasi Program Kerja Tahunan dan Rancangan Penerimaan dan Belanja Tahunan Jemaat. Pertama, penetapan Program Kerja Tahunan dan evaluation on progress). Di luar melaksanakan sidang sesuai dengan kebutuhan. dua persidangan tersebut, Majelis Jemaat dapat 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. a. Peserta persidangan Majelis Jemaat yakni: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. 10. Cukup jelas Cukup jelas

164 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 9. Pemungutan suara tentang hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan, suara. sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui kertas 10. dan dijadikan dokumen gereja. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan, disahkan Pengurus Harian Jemaat Pasal 8 Pengurus Harian Jemaat (PHJ) 1. PHJ terdiri dari: yang disebut Pendeta Resort. Pendeta sebagai Pemimpin Jemaat, yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode, 2. Guru Jemaat yang membantu tugas Pemimpin Jemaat. 3. Sekretaris Jemaat. 4. Bendahara Jemaat. 5. Bendah Umum Jemaat dapat mengadakan dan memilih Wakil Sekretaris Jemaat dan Wakil Pada Jemaat yang beranggotakan lebih dari 1.000 (seribu) jiwa, atas keputusan Sidang ara Jemaat dalam susunan Pengurus Harian Jemaat. 6. kepada Sekretaris Jemaat. membantu dan menerima arahan tugas dari Sekretaris Jemaat dan bertanggungjawab Wakil Sekretaris Jemaat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari Sekretaris Jemaat, 7. Wakil Bendahara Jemaat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari Bendahara Jemaat, kepada Bendahara Jemaat. membantu dan menerima arahan tugas dari Bendahara Jemaat dan bertanggungjawab Pasal 8 Pengurus Harian Jemaat (PHJ) Pengurus Harian Jemaat terdiri dari: 1. Cukup jelas 2. Merujuk pada Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 9 Tugas dan Fungsi PHJ 1. Memimpin pelaksanaan penatalayanan sehari-hari di Jemaat dalam pelayanan di bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan. 2. Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am dalam rangka melaksanakan tugas panggilan gereja di Jemaat berpedoman kepada Tata Mengkoordinasikan penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan , Keputusan Majelis Sinode, Keputusan Sidang Umum Jemaat. Keputusan Pimpinan Sinode, Keputusan Majelis Resort, Keputusan Majelis Jemaat, 3. Menyiapkan dan memimpin Sidang Majelis Jemaat dan Sidang Umum Jemaat. 4. Bersama Majelis Jemaat Menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan Jemaat untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat. 5. Bersama Ketua-Ketua Seksi menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Anggaran Penerimaan dan Belan Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan untuk ditetapkan menjadi Program Kerja dan ja (APB) Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat. 6. Melaksanakan dan mengkoordinasi Program Kerja seluruh Seksi di Jemaat. Pasal 9 Tugas dan Fungsi Pengurus Harian Jemaat (PHJ) 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas

165 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 7. Bersama Ketua-Ketua Seksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan tentang penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan, serta pengelolaan harta benda dan keuangan Jemaat kepada Sidang Majelis Jemaat. 8. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Umum Jemaat dan Sidang Majelis Jemaat kepada Pengurus Resort untuk diteruskan kepada Pimpinan Sinode. 9. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya. 10.Pengurus Harian Jemaat (PHJ) dapat melakukan rapat-rapat secara berkala, dan sewaktuwaktu bila dipandang perlu. Pasal 10 Tugas Pendeta Resort Sebagai Pemimpin Jemaat 1. Wajib dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dalam bidang Apostolat, Pastorat, pelayanan khusus lainnya yang dilakukan dengan penumpangan tangan. dan Diakonat; pelaksanaan Pelayanan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, dan 2. Mengkordinasi pelaksanaan tugas dan tangungjawab PHJ. 3. dan Bendahara Jemaat untuk diajukan ke Sidang Majelis Jemaat. Mengetahui laporan/pertanggungjawaban yang dibuat oleh Guru Jemaat, Sekretaris Jemaat, 4. Memimpin sermon Jemaat. 5. Bersama dengan Guru Jemaat menandatangani seluruh akte-akte pelayanan gereja. 6. mengundang dan memimpin Sidang Majelis Jemaat. Pendeta Resort atau mewakilkannya kepada Guru Jemaat bersama Sekretaris Jemaat 7. Pendeta Resort dapat menugaskan Guru Jemaat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, kepengurusan dan tugas-tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di GKPI. 8. Pendeta Resort bersama-sama Guru Jemaat dapat memanggil rapat-rapat khusus menurut perlunya. Pasal 10 Tugas Pendeta Resort Sebagai Pemimpin Jemaat 1. Cukup jelas 2. jemaat Penegasan bahwa Pendeta Resort adalah Pemimpin di -jemaat yang ada dalam satu kesatuan pelayanan Resort (bandingkan Pasal 8, ayat 1) 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Tugas pelayanan yang dimaksud adalah setiap tangan Pendeta (bandingkan Pasal 10 ayat 1). pelayanan yang tidak mengharuskan penumpangan 8. Cukup jelas Pasal 11 Tugas Guru Jemaat 1. kepemimpinan di jemaat. Membantu Pendeta Resort sebagai Pemimpin Jemaat dalam pelaksanaan tugas 2. Membimbing Jemaat dalam pelaksanaan penatalayanan sehari-hari di Jemaat dalam Resort. pelayanan di bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan, berkoordinasi dengan Pendeta 3. kecu Mewakili Pendeta Resort dalam hal Pendeta Resort berhalangan melaksanakan tugasnya, ali dalam pelayanan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, dan pelayanan khusus lainnya yang dilakukan dengan penumpangan tangan. 4. Bersama Pendeta Resort memimpin Sermon Jemaat. 5. Atas persetujuan Pendeta Resort mengundang dan memimpin rapat-rapat Panitia, Rapat Majelis Jemaat dan Sidang Umum Jemaat. Pasal 11 Tugas Guru Jemaat 1. 1 Cukup jelas. (bandingkan Pasal 8 ayat 1, Pasal 10 ayat -3, Pasal 11 ayat 1) 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas. (bandingkan Pasal 10 ayat 1) 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. oleh Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat. satu kesatuan pelayanan Resort hanya ditandatangani Surat dari satu jemaat ke jemaat lain yang ada dalam

166 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 6. Pendeta Resort untuk diajukan pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum, dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh Bersama Sekretaris dan Bendahara Jemaat membuat dan menandatangani laporan Sidang Majelis Jemaat. 7. Bersama Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat di internal jemaat dan resortnya. 8. Bersama Pendeta Resort dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat jemaat ke luar lingkungan resortnya dan ke luar GKPI. 9. Bersama-sama dengan Bendahara menandatangani surat-surat/dokumen keuangan Jemaat. 10.Bersama dengan Pendeta Resort menandatangani seluruh akte-akte pelayanan Jemaat. 11.Membantu Pemimpin Jemaat dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan Jemaat. 12 kepada Pemimpin Jemaat. .Mempertanggungjawabkan baik lisan maupun tertulis tugas, kewajiban dan wewenangnya 8. Surat dari satu jemaat ke jemaat lain yang bukan satu Resort, Guru Jemaat, dan Sekretaris Jemaat. kesatuan Resort harus ditandatangani oleh Pendeta 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas Pasal 12 Tugas Sekretaris Jemaat 1. Memimpin sekretariat Jemaat. 2. Melaksanakan tugas administrasi Jemaat. 3. buku daftar anggota/keluarga Jemaat, mempersiapkan surat Mengatur dan mengagendakan surat keluar/masuk dan arsip, mengisi dan memelihara -surat dan dokumen-dokumen yang perlu. 4. Bersama Guru Jemaat dan Bendahara Jemaat membuat serta menandatangani laporan Pendeta Resort untuk diajukan dalam Sidang Majelis Jemaat. pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh 5. Bersama dengan Guru Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat di internal jemaat dan resortnya. 6. Bersama Pendeta Resort dan Guru Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat jemaat ke luar lingkungan resortnya dan ke luar GKPI. 7. Menyusun notula dan laporan hasil rapat-rapat. 8. Mengikuti sermon Jemaat. Pasal 12 Tugas Sekretaris Jemaat 1. gereja. termasuk yang bertanggungjawab dalam kebersihan sekretariat seperti Tata Usaha atau bagian Umum, Berlaku bagi setiap jemaat yang memiliki staf 2. (bandingkan Pasal 12 ay Tugas administratif jemaat yang dimaksud antara lain at 3) a. ke luar jemaat. Pembuatan setiap surat keluar baik ke dalam atau b. Membuat ekspedisi surat keluar. c. Pengarsipan semua bentuk surat-menyurat. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 13 Tugas Bendahara Jemaat 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Jemaat. 2. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 3. Mengupayakan dan mengusulkan berbagai sumber-sumber penerimaan keuangan Jemaat. 4. Mengurus keuangan Jemaat. Pasal 13 Tugas Bendahara Jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. kesepakatan bersama dengan pengguna anggaran Bentuk pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan

167 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 5. rencana kegiatan yang telah ditetapkan, setelah berkordinasi dengan Guru Jemaat. Membayar dengan uang yang dikelola Jemaat segala kewajiban Jemaat sesuai dengan 6. Mengirim segala tanggungjawab keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan GKPI tentang keuangan dan yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat. 7. Menyusun laporan keuangan untuk diberita-jemaatkan setiap awal bulan, dengan ketentuan laporan keuangan yang diberita-jemaatkan harus telah mendapat persetujuan Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat. 8. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani laporan Pendeta Resort untuk pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh diajukan dalam Sidang Majelis Jemaat. 9. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat menandatangani surat-surat/dokumen keuangan Jemaat. 10.Mengikuti sermon Jemaat. seperti cek, cash, uang elektronik, dan metode Negara Kesatuan Republik Indonesia. pembayaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan di 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas Pasal 14 Seksi-seksi di Jemaat 1. semua anggota Jemaat, bidang Untuk melaksanakan tugas panggilan gereja di bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonat oleh -bidang pelayanan tertentu atau melaksanakan tugas khusus, territorial, dan Panitia yang bersifat di Jemaat dapat dibentuk Seksi fungsional dan kategorial, Sektor/Lingkungan dalam fungsi sementara (ad hoc). 2. Seksi adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan Tugas Panggilan Gereja 3. Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara (ad hoc). 4. Sektor/ Lingkungan adalah satuan terkecil wilayah pelayanan Jemaat. 5. Di Jemaat dapat dibentuk Seksi-seksi, yaitu: a. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani. b. Seksi Pekabaran Injil c. Seksi Diakoni. d. Seksi Musik/Nyanyian/Koor. e. Seksi Sekolah Minggu f. Seksi Remaja. g. Seksi Pemuda/i (PP). h. Seksi Perempuan. i. Seksi Pria. j. Seksi Lansia (Lanjut Usia) dan Manula. k. Seksi Kesehatan. . l. Seksi Pendidikan. m. Seksi Sarana dan Prasarana. n. Seksi Usaha/pengembangan sumber daya o. Seksi Pengembangan Persekutuan Pasal 14 Seksi-Seksi di Jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Di jemaat dapat dibentuk seksi-seksi, yaitu: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas k. Cukup jelas l. Cukup jelas m. Cukup jelas n. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. internal masing setiap Sektor/Lingkungan untuk dibahas dalam rapat Anggota setiap seksi akan menerima usul program dari -masing seksi. Program tersebut akan diajukan kepada Sidang Majelis Jemaat melalui

168 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 6. Setiap seksi memiliki unsur pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. 7. Keanggotaan setiap seksi meliputi keterwakilan sektor/lingkungan. 8. Pembentukan kepengurusan seksi dikoordinir oleh PHJ. 9. Seksi-Seksi mengajukan program dan mempertanggungjawabkan program kepada Majelis Jemaat melalui PHJ. 10.Pengurus Seksi-seksi dipilih dan diangkat oleh/dan/dari anggota sidi Jemaat kecuali Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani dari kalangan Penatua. 11. dan belum purnabakti. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani terdiri dari semua Penatua yang terdaftar di Jemaat 12. Seksi-seksi dapat membentuk kepengurusan Seksi dan disahkan Pengurus Harian Jemaat. tahunan. Pengurus Harian Jemaat ketika penetapan program 8. Sektor/ Lingkungan. anggota setiap seksi dari Ketua Seksi dan Penatua Pengurus Harian Jemaat dapat menerima usul nama 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas Pasal 15 Tugas Seksi-seksi 1. a. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani. anggota Jemaat dalam Merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kehadiran setiap peribadatan. b. Merencanakan pembinaan-pembinaan kepada pelayan dan anggota Jemaat untuk meningkatkan kualitas kerohanian anggota Jemaat. c. berbagai kegiatan dan perkun Membangun kerjasama dengan seksi Perkabaran Injil, merencanakan dan melakukan jungan kepada anggota Jemaat untuk meningkatkan partisipasi anggota Jemaat dalam ibadah dan pelayanan Jemaat. d. Mendorong anggota Jemaat untuk membaca Alkitab setiap hari. e. Mendorong anggota Jemaat untuk mendalami kehidupan Kristen. f. Mengajukan pendapat, pandangan, saran dan usul kepada Pengurus Harian Jemaat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemahaman dan kecaka-pandan pengabdian kepada Tuhan dan Gereja. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, kegiatan dan pelayanan kerohanian. Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 2. a. Seksi Pekabaran Injil. yang belum menerima Yesus. Menyusun rencana pekabaran Injil dan pelaksanaannya dalam rangka menginjili orang b. Mengembangkan semangat pekabaran Injil. c. Membangun kerjasama dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, merencanakan dan meningkatkan partisipasi anggota Jemaat dalam ibadah dan pelayanan Jemaat. melakukan berbagai kegiatan dan perkunjungan kepada anggota Jemaat untuk d. Menyebarluaskan informasi/berita yang berhubungan dengan penginjilan. Pasal 15 Tugas Seksi-Seksi 1. a. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 2. a. Seksi Pekabaran Injil Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas 3. a. Seksi Diakoni Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas

169 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e. pelayanan Jemaat. Merencanakan pengembangan dan peningkatan Sektor/Lingkungan sebagai wilayah f. Merencanakan dan melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi penginjilan. pembinaan warga yang misional dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan h. Menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja Seksi Pekabaran Injil kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. i. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. j. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 3. a. Seksi Diakoni. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menolong anggota Jemaat dan masyarakat umum yang menderita sakit, musibah, duka dan miskin, orang-orang yang terpenjara, panti-panti asuhan. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanggulangi penderitaan yang diakibatkan oleh bencana alam. c. Bersama-sama anggota pengurus lainnya menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. d. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi remaja, Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan pembinaan warga yang diakonal dan kegiatan pelayanan diakonia. e. kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Hari Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pekabaran Injil an Jemaat. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat serta koordinasi dengan Seksi Penguatan Persekutuan. 4. Seksi Musik/Nyanyian/Koor. a. penggunaan alat musik/ pengiring nyanyian gerejawi. pemahaman dan kualitas anggota Jemaat dalam menyanyikan nyanyian gerejawi dan Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan minat, b. Menyusun daftar warga yang bertugas menggunakan alat musik dan nyanyian gerejawi, ibadah lainnya di Jemaat. dan yang bertugas sebagai pengiring musik nyanyian gerejawi dalam Ibadah Minggu dan c. Mengkordinasi dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok paduan suara, vocal group dan kelompok musik lainnya untuk pelayanan Jemaat. d. Musik/Nyanyian/Koor kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi f. Cukup jelas g. Cukup jelas 4. a. Seksi Musik/Nyanyian/Koor Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 5. a. Seksi Sekolah Minggu Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas k. Cukup jelas 6. a. Seksi Remaja Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 7. a. Seksi Pemuda/i Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas

170 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi remaja, pembinaan musik, nyanyian dan koor. Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 5. a. Seksi Sekolah Minggu. Mengusulkan calon Guru-guru Sekolah Minggu kepada Majelis Jemaat. b. Merencanakan pembinaan dan kursus bagi Guru-guru Sekolah Minggu. c. Mengusahakan dan mencari buku-buku pembantu untuk Guru-guru Sekolah Minggu. d. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu mencari dan mempelajari cara atau metode yang cocok dengan pengajaran anak-anak Sekolah Minggu. e. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu merencanakan dan melaksanakan ber-bagai upaya agar anggota Jemaat membawa anak-anak mereka datang ke Sekolah Minggu. f. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dalam Jemaat bagi anak-anak Sekolah Minggu di kebaktian Sekolah Minggu setidak-tidaknya satu kali dalam seminggu. g. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu mengadakan sermon Guru-guru Sekolah Minggu. h. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu menyusun Rancangan Anggaran Belanja Sekolah Minggu dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengu-rus Harian Jemaat. i. Musik/Nyanyian/Koor, dan Seksi Pekabaran Injil. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, Seksi Diakoni, Seksi j. Melakukan rapat-rapat Seksi bersama-sama dengan Guru-guru Sekolah Minggu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. k. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 6. a. Seksi Remaja. mengembangkan pelayanan kris Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan ten di antara remaja. b. tanggungjawab kristen pada kehidupan remaja. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa c. intelektualitas dan moralitas kristen pada rem Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk membangun ethos kerja, aja. d. remaja dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggung jawab e. Mengajak dan mengaktipkan remaja untuk turut dalam kegiatan gereja. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Remaja dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 8. a. Seksi Perempuan Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 9. a. Seksi Pria Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 10. a. Seksi Lanjut Usia (Lansia) Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas 11. a. Seksi Kesehatan Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas

171 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN g. Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun. i. Jemaat. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/ atau Guru 7. a. Seksi Pemuda/i mengembangkan pelayanan Kristen di Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan antara Pemuda/i. b. jawab Kristen pada kehidupan Pemuda/i. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggung c. intelektualitas dan moralitas kristen pada Pemud Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk membangun ethos kerja, a/i. d. Pemuda/i dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggungjawab e. Mengajak dan mengaktifkan Pemuda/i untuk turut dalam kegiatan gereja. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pemuda/i dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi h. Melakukan rapat-rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Jemaat. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru 8. a. Seksi Perempuan. mengembangkan pelayanan kristen di antara kaum perempuan. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan b. tanggungjawab kristen pada kehidupan kaum perempuan. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggungjawab perempuan dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kalangan kaum perempuan, supaya semakin tertarik dengan kegiatan gereja dan turut dalam kegiatan gereja. e. Merencanakan dan melaksanakan kursus-kursus bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. f. menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Perempuan dan g. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Cukup jelas 12. a. Seksi Pendidikan Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 13. a. Seksi Sarana dan Prasarana Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas 14. a. Seksi Usaha/Pengembangan Sumber Daya Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 15. Seksi Pengembangan Persekutuan a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas

172 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 9. a. Seksi Pria. mengembangkan pelayanan kristen di antara kaum pria Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan b. Menyadarkan kaum pria untuk bertanggungjawab di tengah keluarga dan masyarakat. c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggungjawab kristen pada kehidupan kaum pria. d. aktip dalam kegiatan gereja. Merencanakan dan melaksanaan pembinaan kepada kaum pria supaya mau berperan e. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengajak kaum pria untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan pelayanan Jemaat. f. menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pria dan g. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 10. a. Seksi Lansia (Lanjut Usia). di antara kaum lanjut usia (lansia). Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam mengembangkan pelayanan b. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan kaum lansia. c. aktif dalam kegiatan di tengah gereja. Merencanakan dan melaksanaan pembinaan kepada kaum lansia supaya mau berperan d. untuk mengikuti kegiatan Merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan dalam upaya mengajak kaum lansia -kegiatan Seksi Lansia Jemaat. e. menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Lansia dan f. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, Seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. g. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. h. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 11. Seksi Kesehatan. a. Memberi penerangan/penyuluhan dan kursus-kursus kepada anggota Jemaat dan sehat, keluarga bertanggung jawab, dan sebagainya. masyarakat umum tentang pola hidup sehat, kebersihan, gizi, lingkungan hidup yang

173 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menolong orang sakit yang tidak mampu untuk menolong dirinya. c. menjauhkan diri dari minuman keras, narkotika, HIV Memberi penerangan/penyuluhan kepada anggota Jemaat dan masyarakat umum agar -AIDS, judi dan kebiasaankebiasaan buruk lainnya, yang merusak kehidupan manusia. d. Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Kesehatan kepada e. Melakukan kordinasi dengan Seksi Diakoni. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 12. a. Seksi Pendidikan. dan masyarakat umum Merencanakan pelayanan pendidikan atau pengajaran dan pelatihan bagi warga Jemaat , sesuai dengan keperluan masyarakat dan bangsa. b. dengan keperluan masyarakat dan bangsa. lapangan kerja yang tepatguna bagi warga Jemaat dan bagi masyarakat umum sesuai Mengupayakan dan mengembangkan kerjasama pendidikan atau pelatihan dan c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya memberi beasiswa kepada putera-puteri Jemaat yang memerlukan. d. Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pendidikan kepada e. Melakukan kordinasi dengan Seksi Diakonia dan Seksi lainnya. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 13. Seksi Sarana dan Prasarana. a. berkelanjutan. Merencanakan pembangunan gedung gereja, sarana dan prasarana secara b. ibadah lainnya. Memeriksa dan menyiapkan sarana dan prasarana ibadah penunjang ibadah minggu dan c. Merumuskan sistem dan prosedur yang baku menyangkut perencanaan, pengadaan, berhasil guna. pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasaran aset Jemaat secara tepat guna dan d. dikelola dan diurus Jemaat. Membuat daftar dan nilai aset dan inventaris, harta benda dan keuangan GKPI yang e. Memeriksa secara rutin keadaan ruangan, sarana dan prasarana yang perlu diganti dan/atau diperbaiki. f. Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi kepada Majelis

174 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN g. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. h. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 14. a. Seksi Usaha/Pengembangan Sumber Daya. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran anggota Jemaat tentang tugas dan kewajiban dalam memberi. b. Mengembangkan/melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan kamandirian jemaat maupun anggota dalam bidang ekonomi dan keuangan. c. Merumuskan dan merencanakan pola pengembangan potensi Jemaat di bidang daya dan dana. d. Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi kepada Majelis e. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. f. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Bendahara Jemaat. 15. a. Seksi Pengembangan Persekutuan dala kemalangan (meninggal dunia) atau musibah bencana sebagaimana diperintahkan Mewadahi jemaat bergotong royong menolong/membantu jemaat lain yang ditimpa m Galatia 6:2. b. kepada anggota jemaat lain. tanggungjawab dan partisipasi anggota jemaat menolong atau memberikan bantuan Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran, c. Merumuskan dan merencanakan sistem operasional dan pola pengembangan persekutuan anggota jemaat dalam hal saling-menolong. d. Melakukan rapat seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. e. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat serta koordinasi dengan Seksi Diakoni Sosial. Pasal 16 Penasihat Jemaat 1. Penasihat Jemaat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 2. a. Penasihat Jemaat bertugas : tugas dan wewenangnya demi kemajuan Jemaat. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Majelis Jemaat dalam melaksanakan b. wajib dilakukan, Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) ayat (2) baik atas permintaan maupun tanpa permintaan. c. Menghadiri sidang Majelis Jemaat. 3. Pemilihan Penasihat Jemaat dilakukan dalam Sidang Umum Jemaat. Pasal 16 Penasihat Jemaat 1. Cukup jelas 2. a. Penasihat Jemaat bertugas Cukup jelas b. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 17 Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Jemaat Pasal 17 Pengawas Harta Benda/Keuangan (PHB) Jemaat

175 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 1. Di Jemaat dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan disingkat PHBK Jemaat. 2. Jumlah anggota PHBK Jemaat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang, yang salah seorang dari antaranya menjadi Koordinator. 3. PHBK Jemaat dipilih dalam Sidang Umum Jemaat. 4. PHBK Jemaat bertugas: a. Mengawasi seluruh keputusan yang ditetapkan Sidang Umum Jemaat dan Sidang Majelis Jemaat yang menyangkut penggunaan harta-benda dan keuangan Jemaat. b. Mengaudit pengelolaan harta-benda dan keuangan Jemaat secara berkala, ataupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu untuk kasus-kasus tertentu yang mendesak atas permintaan Sidang Majelis Jemaat. c. Memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta benda dan keuangan untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa aset dan inventaris, harta benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Jemaat. d. Memberikan nasihat kepada PHJ dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan hartabenda dan keuangan GKPI. e. Memberikan bantuan kepada PHJ dalam penyusunan Laporan Tahunan. f. Menyampaikan laporan hasil evaluasi harta benda dan keuangan pada Sidang Majelis Jemaat. g. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan Pengawas Harta Benda dan Keuangan Jemaat. 5. Dalam melaksanakan tugasnya PHBK Jemaat berhak : a. Meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu dan pengelolaan dan pengurusan aset, inventaris, harta memperoleh akses atas informasi mengenai segala persoalan yang menyangkut benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Jemaat. b. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh PHJ. 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. a. PHB Jemaat bertugas: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas h. Cukup jelas 5. a. Dalam melaksanakan tugasnya PHB Jemaat berhak: Cukup jelas b. Cukup jelas Pasal 18 Pemilihan dan Persyaratan Menjadi Anggota Majelis Jemaat 1. Sinode di Jemaat itu, dipilih dalam Sidang Umum Jemaat yang khusus diadakan untuk itu. Anggota Majelis Jemaat, kecuali Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan Pimpinan 2. a. Persyaratan anggota Majelis Jemaat adalah: Persyaratan menjadi Guru Jemaat: a.1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). a.2. Telah menjadi Penatua yang melayani di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi Jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. a.3 Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 atau (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Akte Kelahiran. Pasal 18 Pemilihan dan Persyaratn Anggota Majelis Jemaat 1. Cukup jelas 2. a. Persyaratan anggota Majelis Jemaat adalah: a.1 Persyaratan menjadi Guru Jemaat: Cukup jelas a.2 Cukup jelas a.3 Cukup jelas a.4 Cukup jelas b. Persyaratan menjadi Sekretaris dan Bendahara b.1 Jemaat: Cukup jelas b.2 Cukup jelas

176 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a.4. Guru Jemaat dipilih dalam Rapat Penatua yang khusus dilaksanakan dalam Sidang Umum Jemaat Periode. b. Persyaratan menjadi Sekretaris dan Bendahara Jemaat: b.1. Timotius 3:1 Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 -10 dan Titus 1:5-9). b.2. Anggota sidi Jemaat, Penatua atau tidak Penatua. b.3. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. b.4. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, atau Akte Kelahiran. c. c.1 Persyaratan menjadi Ketua Seksi: Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat ( 1 Timotius 3 : 1-10 dan Titus 1 : 5-9). c.2. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali bagi Jemaat yang berdiri belum melampaui 3 (tiga) tahun. c.3. Pembinaan/Pelayanan Rohani Anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua, kecuali Ketua Seksi , harus berstatus Penatua di Jemaat sedikitnya 5 (lima) tahun. c.4. Pada saat pemilihan berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, kecuali : c.4.1. Seksi Remaja : Berusia serendah-rendahnya 14 (empat belas) tahun dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun. c.4.2. Seksi Pemuda: Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun. c.4.3. Seksi Sekolah Minggu: Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c.4.4. Seksi Lansia dan Manula: Berusia serendah-rendahnya 55 (lima puluh lima) tahun. c.5. Telah berumah tangga untuk Ketua Seksi Perempuan, Seksi Pria, dan Seksi Lansia. d. d.1. Persyaratan menjadi Penasihat Jemaat: Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). d.2. Anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua aktif. d.3. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kecuali bagi jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. d.4. Berusia serendah-rendahnya 55 (lima puluh lima) tahun. e. Persyaratan menjadi PHBK Jemaat: e.1. Telah menjadi anggota sidi di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b.3 Cukup jelas b.4 Cukup jelas c. c.1 Persyaratan menjadi Ketua Seksi: Cukup jelas c.2 di jemaat tersebut dapat dises tahun, maka ketentuan tentang keanggotaan Bagi jemaat yang belum melampaui 5 (lima) uaikan dengan usia jemaat tersebut c.3 Cukup jelas c.4 c.4.1 Cukup jelas Cukup jelas c.4.2 Cukup jelas c.4.3 Cukup jelas c.4.4 Cukup jelas c.5 Cukup jelas d. d.1 Persyaratan menjadi Penasihat Jemaat: Cukup jelas d.2 Cukup jelas d.3 Cukup jelas d.4 Cukup jelas e. e.1 Persyaratan menjadi PHB Jemaat: Cukup jelas e.2 Cukup jelas e.3 Cukup jelas e.4 Cukup jelas 3. Cukup jelas

177 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e.2. Tidak merangkap jabatan dalam keanggotaan anggota Majelis Jemaat. e.3. Memiliki kompetensi dibidang keuangan. e.4. Anggota sidi Jemaat yang dipilih tidak dalam status penggembalaan. 3. Majelis Jemaat ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Jemaat 1. Keanggotaan Majelis Jemaat berakhir sebelum periodisasi dikarenakan alasan: a. Berakhir keanggotaannya di Jemaat itu. b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. d. Mengundurkan diri dari jabatan itu. 2. Berakhirnya keanggotaan Majelis Jemaat diputuskan oleh Sidang Majelis Jemaat. 3. a. maka: Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa orang berakhir di Majelis Jemaat memenuhi syarat menurut Petunjuk Tek Sidang Majelis Jemaat menetapkan pengganti berdasarkan urut perolehan suara yang nis Pemilihan pada pemilihan Majelis Jemaat periode berjalan. b. Apabila tidak ada nomor urut yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan pada periodisasi sebelumnya sebagaimana disebut pada ayat 3.a, maka Sidang Majelis Jemaat mengundang Sidang Umum Jemaat Istimewa yang khusus memilih Pengganti Antar Waktu dimaksud. c. dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan yang digunakan dalam Sidang Umum Jemaat yang khusus Pengganti Antar Waktu seperti dimaksud pada periode berjalan pada ayat 3b di atas adalah yang digunakan pada periodisasi pemilihan Majelis Jemaat 4. Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dituhitung satu periode; Sisa masa waktu setelah pertengahan masa periode masa periode tidak dihitung satu periode. 5. Keanggotaan Majelis Jemaat Pendeta sebagai Pemimpin Jemaat atau Pendeta Diperbantukan berakhir karena perpindahan dan/atau penetapan Pimpinan Sinode. 6. Pengganti anggota Majelis Jemaat yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Jemaat 1. a. periodisasi dikarenakan alasan: Keanggotaan Majelis Jemaat berakhir sebelum Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. orang berakhir di Jemaat maka: Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa menyiapkan dokumen hasil pem melaksanakan periodisasi di setiap jemaat harus Panitia Teknis Pemilihan yang diangkat untuk ilihan dalam a.1. Pemilihan terdiri dari: bentuk Berita Acara Pemilihan. Berita Acara Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Majelis Jemaat; a.2. Periodisasi. kesatuan keputusan Sidang Umum Jemaat digunakan. Dokumen tersebut menjadi satu berdasarkan Petunjuk Teknis Pemilihan yang Daftar perolehan suara yang memenuhi syarat b. Pengganti Antar Waktu. Teknis Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Majelis Jemaat memilih dan menetapkan Panitia c. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 20 Kepemimpinan Jemaat Persiapan Kepemimpinan di Jemaat Persiapan sama dengan Kepemimpinan di Jemaat. Pasal 20 Kepemimpinan Jemaat Persiapan Cukup jelas Pasal 21 Pasal 21

178 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Kepemimpinan Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil 1. Pos Kebaktian dipimpin dan dibimbing oleh salah satu Jemaat atau Jemaat Khusus. 2. Pada Pos Kebaktian diangkat Koordinator Pelayanan. 3. Koordinator Pelayanan terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota. 4. Koordinator Pelayanan mengkordinasikan pelayanan dalam Pos Kebaktian. 5. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Koordinator Pelayanan bertanggung-jawab kepada Mejelis Jemaat yang membimbingnya melalui PHJ. 6. Koordinator Pelayanan ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan PHJ yang membimbingnya. 7. membiayai seorang Evangelis atau Detasir untuk melayani dan m Jemaat atau Jemaat Khusus dapat membuka Pos Pekabaran Injil dengan mengutus dan embimbing Pos Pekabaran Injil tersebut. 8 dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Penginjil (Evangelis) atau Detasir yang diutus untuk melayani Pos Pekabaran Injil diangkat Kepemimpinan Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. pada BAB XIV tentang Pelayan Cukup jelas. Penjelasan tentang Detasir dapat dilihat -Pelayan Gereja Pasal 22 Kepemimpinan Jemaat Khusus 1. Jemaat Khusus adalah satu jemaat dalam pelayanan seorang Pendeta dan disebut dengan Pendeta Resort, yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. 2. a. Kepengurusan di Jemaat Khusus terdiri dari: PHJ. b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua seksi. d. Penasihat. e. PHBK. f. Pendeta diperbantukan di jemaat yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. 3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat Khusus sama dengan syaratsyarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat. 4. keputusan Sidang Umum Jemaat, dapat memilih Guru Jemaat dalam susunan Jemaat Khusus yang memiliki anggota lebih dari 1.600 (seribu enam ratus) jiwa, atas PHJ. 5. Jika Guru Jemaat dipilih sebagaimana ayat 4 (empat) di atas maka tugas Guru Jemaat merujuk pada Pasal 11. 6. Dalam rangka pengembangan pelayanan dan perintisan jemaat-jemaat baru Jemaat Khusus membuka/membentuk Pos Kebaktian atau Pos Pekabaran Injil di dalam atau di luar Wilayahnya. Pasal 22 Kepemimpinan Jemaat Khusus 1. Cukup jelas 2. a. Kepengurusan di Jemaat Khusus terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Khusus dan Pendeta diperbantukan dapat diliha Cukup jelas. Hubungan kerja antara Pendeta Jemaat t Hubungan Kerja Pendeta. pada BAB XIV Pasal 85 tentang Status dan 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Pasal 23 Sektor / Lingkungan 1. Sektor/Lingkungan. Dalam rangka menjalankan dan mengatur wilayah pelayanan, di Jemaat dibentuk Pasal 23 Sektor/Lingkungan 1. Cukup jelas

179 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 2. Jumlah anggota Sektor/Lingkungan sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga. 3. Pembentukan/Pemekaran Sektor/ Lingkungan, kepengurusan dan tata kerja diatur oleh Majelis Jemaat. 4. Di Sektor/Lingkungan diangkat koordinator pelayanan dan wakil-wakil atau anggota seksiseksi Jemaat di setiap seksi yang ada di Jemaat. 5. tersebut, kecuali jika be Kordinator pelayanan dipilih dari dan oleh kalangan penatua dari Sektor/Lingkungan lum ada penatua, dapat dihunjuk oleh PHJ dari warga jemaat di Sektor/Lingkungan tersebut. 6. Di Sektor/Lingkungan dapat dibentuk unit pelayanan seksi kategorial 7. Pembentukan unit-unit pelayanan diatur oleh koordinator Sektor/Lingkungan berkoordinasi dengan Ketua Seksi jemaat atas persetujuan Majelis Jemaat 8. Koordinator Sektor/Lingkungan melaporkan kegiatan kepada Pengurus Harian Jemaat. 2. ketentuan ini dengan me Jumlah anggota jemaat dapat menyimpang dari ngacu pada kondisi geografi, jarak, dan waktu pelayanan. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas. Wakil-wakil atau anggota seksi-seksi ayat 7. Jemaat yang dimaksud disesuaikan dengan Pasal 14 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 24 Sermon Jemaat 1. Sermon Jemaat adalah wadah koordinasi kesiapan pelayan, pelayanan liturgi, kebaktian, pelayanan lainnya, mencakup: a. Pembahasan materi khotbah b. Alat-alat perlengkapan yang terdiri dari petugas-petugas dan pakaian liturgi. c. Alat-alat kelengkapan yang terdiri dari peralatan-peralatan, bahan-bahan, dekorasi altar, warna liturgi, aksesoris, dan lain-lain yang membangun suasana liturgi. d. Pembekalan petugas-petugas liturgi/ kebaktian yang terdiri dari pengkotbah, liturgis, kolektan, pemandu musik dan lagu, penyambut jemaat, operator sound, multimedia, dan lain-lain. e. Pembekalan petugas dan pengkoordinasian tugas-tugas pelayanan di Jemaat, di sektor/ lingkungan, Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil. 2. Sermon Jemaat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dipimpin oleh Pemimpin Jemaat dan/atau Guru jemaat. 3. anggota Majelis Jemaat, Sermon Jemaat dihadiri dan diikuti seluruh Pengurus Harian Jemaat, Penatua Jemaat, Calon Penatua serta petugas-petugas yang ambil bagian dalam kegiatan pelayanan dan ibadah/ kebaktian satu minggu ke depan. Pasal 24 Sermon Jemaat 1. a. Sermon jemaat adalah …., mencakup: berikutnya atau nas khotbah pada ibada khotbah yang dibahas, nas khotbah pada minggu Setiap jemaat yang akan menentukan materi h Sektor/Lingkungan, atau keduanya. b. Alat-alat perlengkapan yang digunakan disesuaikan dengan warna liturgi. c. liturgi. Disesuaikan dengan warna dan nama minggu d. sesuai dengan kebutuhan pelayanan Sermon yang akan menentukan setiap pelayan minggu, atau ibadah lainnya di setiap jemaat. e. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 25 Sidang Umum Jemaat 1. di tingkat Jemaat. Sidang Umum Jemaat adalah persidangan sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi 2. Peserta Sidang Umum Jemaat adalah: a. Seluruh Anggota sidi Jemaat. b. Pengurus Harian Resort dengan hak bicara, tanpa hak suara. Pasal 25 Sidang Umum Jemaat 1. Cukup jelas 2. a. Peserta Sidang Umum Jemaat adalah: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Cukup jelas

180 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN c. suara. Peserta lainnya atas undangan Pengurus Harian Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak 3. Sidang Umum Jemaat dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberitakan dalam warta Jemaat 2 (dua) minggu berturut-turut. 4. a. Sidang Umum Jemaat terdiri dari dua jenis: a.1 bertugas dan berwewenang untuk: Sidang Umum Jemaat Periodisasi yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang Menetapkan Rencana Strategis Jemaat untuk lima tahun berikutnya; a.2 Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Jemaat lima tahun sebelumnya; a.3 Memilih anggota Majelis Jemaat kecuali Pimpinan Jemaat. a.4. Memilih dan menetapkan utusan Sinode Am untuk lima tahun bagi Jemaat Khusus. a.5. Jumlah utusan Sinode Am yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan. b. Strategi Periodisasi bertugas dan berwewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Sidang Umum Jemaat Evaluasi yang dilaksanakan di antara dua Sidang Umum Jemaat s periode berjalan. c. Sidang Umum Jemaat Istimewa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh 2/3 Majelis Jemaat yang dibuktikan melalui tanda tangan dengan menyebutkan pembahasan hal yang dianggap penting. 5. Pimpinan Sidang Umum Jemaat adalah Pemimpin Jemaat bersama PHJ secara kolegial. 6. Dalam hal Pemimpin Jemaat berhalangan maka persidangan dipimpin Guru Jemaat. 7. maka Bendahara Jemaat sebagai sekre Sekretaris Jemaat adalah sekretaris persidangan; dalam hal Sekretaris Jemaat berhalangan taris persidangan. 8. kertas suara. tangan, sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui Pemungutan suara tentang sesuatu hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat 9. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan, disahkan Majelis Jemaat dan dijadikan dokumen gereja. 4. a. Sidang Umum Jemaat terdiri dari dua jenis: Cukup jelas a.1 Cukup jelas a.2 Cukup jelas a.3 Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 5. sidang secara bersama Yang dimaksud dengan kolegial adalah kepemimpinan -sama. 6. bersifat kolegial seperti Cukup jelas. Pimpinan Sidang oleh Guru Jemaat dimaksud pada ayat 6. 7. Cukup jelas. 8. Cukup jelas. Pasal 26 Ketentuan Lain tentang Jemaat 1. Ketentuan selanjutnya mengenai syarat-syarat dan tata cara pemilihan Pengurus Jemaat dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan periodisasi oleh Pimpinan Sinode. 2. Hal-hal yang belum diatur tentang jemaat diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 26 Ketentuan Lain tentang jemaat 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas RESORT BAB III Pasal 27 Pengertian Resort 1. ditetapkan Pimpinan Sinode. Resort adalah satu kesatuan daerah pelayanan yang terdiri dari beberapa Jemaat yang RESORT BAB III Pasal 27 Pengertian Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

181 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 2. Sinode untuk memimpin seluruh kegiatan di Resort itu. Resort dilayani oleh Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pimpinan 3. yang dipersiapkan menjadi satu Resort. Resort Persiapan adalah sejumlah Jemaat yang tergabung dalam satu kesatuan pelayanan, 4. untuk memimpin seluruh kegiatan di Res Resort Persiapan dilayani oleh Pendeta yang ditetapkan/ditempatkan oleh Pimpinan Sinode ort Persiapan itu. 5. Resort Persiapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas Pasal 28 Persyaratan Resort dan Resort Persiapan 1. a. memenuhi persyaratan sebagai berikut: Satu kesatuan pelayanan sejumlah Jemaat dapat ditetapkan menjadi satu Resort apabila Memiliki anggota pada Jemaat-jemaatnya lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa. b. Memiliki pengurus Resort yang disebut Majelis Resort c. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan. d. Mampu membiayai kebutuhan dan kewajiban pelayanan Resort. 2. dapat ditetapkan menjadi Resort Per Sejumlah Jemaat yang belum/tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat 1 pasal ini, siapan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ada. Resort Persiapan dapat ditetapkan menjadi Resort atau digabungkan kepada Resort yang 3. 1.a pada pasal ini berda Penetapan sejumlah Jemaat menjadi satu Resort dapat menyimpang dari persyaratan ayat sarkan pertimbangan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan dari Jemaat-jemaat tersebut. 4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Resort diatur melalui peraturan GKPI. Pasal 28 Persyaratan Resort dan Resort Persiapan 1. Satu kesatuan pelayanan … apabila memenuhi a. persyaratan sebagai berikut: Cukup jelas. b. Cukup jelas c.Cukup jelas d. Cukup jelas 2. seperti pada ayat 1. satu Resort lainnya apabila tidak tercapai syarat Cukup jelas. Penggabungan Resort Persiapan ke salah 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas Pasal 29 Pemekaran Resort dan Penggabungan Resort-resort 1. menjadi diharapkan akan semakin merasakan dampak pelayanan, suatu Resort dapat dimekarkan Dalam rangka meningkatkan dan memeratakan pelayanan, sehingga anggota Jemaat beberapa Resort dan beberapa Resort dapat digabungkan menjadi satu Resort. 2. Pemekaran Resort ataupun penggabungan Resort-resort dapat dilakukan: a. Atas usul Majelis Resort setelah dibicarakan dalam rapat masing-masing Jemaatnya dan/atau atas usul Pimpinan Sinode. b. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Pasal 29 Pemekaran Resort dan Penggabungan Resort-Resort 1. Cukup jelas 2. Pemekaran Resort ataupun penggabungan Resorta. resort dapat dilakukan: Cukup jelas b. Cukup jelas BAB IV PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN RESORT Pasal 30 Majelis Resort 1. Sinode Resort dipimpin oleh Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pimpinan BAB IV PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN RESORT Pasal 30 Majelis Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

182 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 2. Di Resort dibentuk Pengurus Resort disebut Majelis Resort. 3. a. Majelis Resort sebagai suatu kesatuan pelaksana pelayanan yang terdiri dari: Pengurus Harian Resort (PHR). b. Masing-masing Pengurus Harian Jemaat dalam lingkungan Resort. c. Pendeta diperbantukan di Resort yang diangkat dan ditempatkan Pimpinan Sinode. d. Ketua-ketua Urusan Seksi kategorial dan fungsional di Resort. e. Perwakilan Penatua Jemaat, yakni 1 (satu) orang dari setiap Jemaat. f. Pengawas Harta Benda dan Keuangan Resort, yang disingkat PHBK Resort. 3. a. pelayanan yang terdiri dari: Majelis Resort sebagai suatu kesatuan pelaksana Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Pendeta. XIV Pasal 85 tentang Status dan Hubungan Kerja dan Pendeta diperbantukan dapat dilihat pada BAB Cukup jelas. Hubungan kerja antara Pendeta Resort Pasal 31 Fungsi dan Tugas Majelis Resort 1. persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara Jemaat mengkoordinasikan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu dalam meningkatkan Mengolah keperluan penyelenggaraan dan penatalayanan satu resort dan -jemaat dalam satu Resort. 2. Menetapkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Resort. 3. persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan perbendaharaan. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PHR tentang penyelenggaraan 4. Memilih dan menetapkan Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Resort. 5. Memilih dan menetapkan Panitia-panitia di tingkat Resort. 6. Memilih dan menetapkan utusan Sinode Am untuk masa lima tahun. 7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di GKPI. 8. Seluruh keputusan Majelis Resort ditetapkan oleh dan melalui persidangan. 9. Majelis Resort ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 31` Fungsi dan Tugas Majelis Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Panitia bersifat Ad-Hoc untuk mengerjakan satu dibubarkan setelah lebih dah kegiatan yang dimaksud telah selesai maka Panitia program atau kegiatan tertentu. Apabila program atau ulu menyelesaikan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. laporan pertanggungjawab dan Majelis Resort 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 32 Persidangan Majelis Resort 1. Majelis Resort bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. undangan tertulis dan diwartakan sekurang Persidangan Majelis Resort diundang oleh Pendeta Resort dan Sekretaris Resort, melalui -kurangnya 1 (satu) kali dalam kebaktian Minggu di setiap Jemaat dalam satu Resort itu. 3. Peserta persidangan Majelis Resort yakni : a. Semua anggota Majelis Resort. b. Peserta lainnya atas Undangan Pengurus Harian Resort tanpa hak suara. 4. Sidang Majelis Resort dinyatakan kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Majelis Resort. Dalam hal kuorum belum terpenuhi maka Pasal 32 Persidangan Majelis Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. Peserta persidangan Majelis Resort yakni: Cukup jelas b. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

183 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN jam, persidangan dapat dilanjutkan dan berhak mengambil keputusan. persidangan ditunda untuk waktu 1(satu) jam. Setelah persidangan ditunda selama 1 (satu) 5. Pimpinan persidangan Majelis Resort adalah Pendeta Resort. 6. maka Bendahara Resort sebagai sekretaris persidangan. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Resort; Dalam hal Sekretaris Resort berhalangan 7. menyatukan pendapat yang Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan berbeda. Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan dari jumlah peserta yang hadi dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara; Jika keputusan diambil r. 8. suara. sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui kertas Pemungutan suara tentang hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan, 9. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan dan disahkan oleh Pengurus Harian Resort serta dijadikan dokumen Resort. 7. memiliki hak suara sesuai dengan ayat 3a dan 3b. Maksud dari peserta yang hadir adalah peserta yang 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas Pasal 33 Pengurus Harian Resort (PHR) 1. PHR adalah penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sehari-hari di tingkat Resort. 2. PHR terdiri dari: a. Pendeta Resort, yang ditempatkan Pimpinan Sinode sebagai Pemimpin Resort. b. Sekretaris Resort. c. Bendahara Resort. 3. PHR tidak dibenarkan merangkap jabatan yang sejenis dengan PHJ, kecuali Pendeta Resort. Pasal 33 Pengurus Harian Resort 1. Cukup jelas 2. a. Pengurus Harian Resort terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 34 Fungsi dan Tugas PHR 1. Melaksanakan penatalayanan dan kepemimpinan Resort sehari-hari 2. Melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan upaya saling Jemaat membantu dalam mengatasi masalah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara -jemaat di lingkungan Resort. 3. Mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan di Resort. 4. Belanja (RAPB) Tahunan Resort, Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan yang mengacu kepada Keputusan Sinode Am, Keputusan Pimpinan Sinode, Rencana Strategis GKPI dan kebutuhan lokal jemaat-jemaat dalam satu Resort. Resort untuk ditetapkan menjadi Program Kerja dan APB Resort dalam Sidang Majelis 5. Tahunan Resort. Melaksanakan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Pasal 34 Fungsi dan Tugas Pengurus Harian Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas

184 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 6. Mempersiapkan dan memimpin Sidang Majelis Resort. 7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Program Kerja seluruh Urusan Seksi di Resort. 8. persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan tentang penyelenggaraan pengelolaan harta benda dan keuangan Resort kepada Sidang Majelis Resort. 9. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Majelis Resort kepada Pimpinan Sinode. 10. Tangga, dan Perat Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah uran-peraturan lainnya yg berlaku di GKPI. 11.Pengurus Harian Resort (PHR) dapat melakukan rapat-rapat secara berkala dan sewaktuwaktu bila dipandang perlu. Pasal 35 Tugas Pendeta sebagai Pemimpin Resort 1. Memimpin dan atau mengkordinasikan pelayanan dalam bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonia di Jemaat-jemaat se-Resort. 2. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort bertugas dan berwenang mengundang Sidang Majelis Resort, membuat dan menandatangani dokumen/warkat utama Resort. 3. Bersama-sama dengan Sekretaris Resort membuat dan menandatangani semua surat-surat kedinasan, penugasan, kerjasama, penggembalaan, pemberitahuan, laporan, dan lain-lain ke sebagainya. dalam dan ke luar Resortnya untuk kebutuhan administrasi, penatalayanan, pelayanan, dan 4. Memimpin Sidang Majelis Resort. 5. Bersama-sama dengan Bendahara Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan Resort. 6. fungsi Pendeta di Resort, membimbing Detasir, dan membi Membimbing Vikar yang ditempatkan Pimpinan Sinode dalam melakukan tugas praktik mbing mahasiswa-mahasiswa teologi yang melaksanakan tugas praktik di Resort. 7. Peraturan Rumah Tangga Melaksanakan keputusan/peraturan yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am, Tata Gereja, , Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI, serta Keputusan Pimpinan Sinode dan Keputusan Sidang Majelis Resort. 8. Pemimpin Resort dapat memanggil rapat-rapat khusus menurut perlunya untuk pembinaan di Resort. mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan Pasal 35 Tugas Pendeta sebagai Pemimpin Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 36 Tugas Sekretaris Resort 1. Memimpin Sekretariat Resort. 2. Melaksanakan tugas administrasi Resort. 3. Mengatur arsip, mengagendakan surat masuk dan keluar, mempersiapkan surat-surat yang perlu Pasal 36 Tugas Sekretaris Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas

185 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 4. Bersama-sama dengan Pendeta Resort mengundang Sidang Majelis Resort, membuat dan menanda-tangani dokumen/warkat utama. 5. Bersama-sama dengan Pendeta Resort membuat dan menandatangani semua surat-surat kedinasan, penugasan, kerjasama, penggembalaan, pemberitahuan, laporan, dan lain-lain ke sebagainya. dalam dan ke luar Resortnya untuk kebutuhan administrasi, penatalayanan, pelayanan, dan 6. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dan Bendahara Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 7. Menyusun notula dan laporan hasil rapat-rapat di Resort. 8. Mewakili Pemimpin Resort dalam memimpin Sidang Majelis Resort apabila Pemimpin Resort berhalangan. 9. Mengikuti sermon-sermon Resort. 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas Pasal 37 Tugas Bendahara Resort 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. 2. Bersama-sama dengan Pemimpin Resort dan Sekretaris Resort membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 3. Menggali sumber-sumber pemasukan keuangan Resort. 4. Mengurus harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber. 5. Membayarkan segala kewajiban Resort sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan. 6. pihak Mengirim segala tanggungjawab keuangan yang telah ditetapkan ke Kantor Sinode, dan ke -pihak lain yang sudah ditetapkan Majelis Resort. 7. Menyusun pembukuan untuk dapat dipertanggungjawabkan. 8. Mengikuti sermon-sermon Resort. Pasal 37 Tugas Bendahara Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas Pasal 38 Urusan-urusan Seksi di Resort 1. Apostolat, Pastorat, Diakonat, dan bidang Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja oleh semua anggota Jemaat di bidang -bidang pelayanan lainnya, maka di Resort dapat dibentuk Urusan berdasarkan seksi fungsional dan kategorial di Jemaat serta Panitia yang bersifat ad hoc dan sementara sesuai dengan kebutuhan. 2. Urusan adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja. 3. Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara dan ad hoc. 4. Urusan-urusan yang dapat dibentuk di Resort adalah: a. Urusan Pembinaan/Pelayanan Rohani. b. Urusan Pekabaran Injil. c. Urusan Sekolah Minggu. d. Urusan Remaja. Pasal 38 Urusan-urusan Seksi di Resort 1. Cukup jelas. Panitia ad-hoc yang dimaksud sesuai dengan Pasal 31 ayat 5. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Urusan-urusan Seksi yang dapat dibentuk di Resort a. adalah: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas

186 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e. Urusan Pemuda/i. f. Urusan Perempuan. g. Urusan Pria. h. Urusan Lanjut Usia. i. Urusan Kesehatan. 5. Setiap Urusan memiliki unsur pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 6. Pengurus Urusan terdiri dari keterwakilan Ketua Seksi Jemaat yang terkait dengan seksinya. 7. dipilih oleh peserta kategorial atau fungsional yang sama dengan urusannya. Calon Ketua Urusan bukan dari Ketua Seksi kategorial atau fungsional yang sama di jemaat, 8. Keanggotaan setiap Urusan meliputi keterwakilan seksi jemaat 9. dalam Majelis Resort. Pembentukan kepengurusan Urusan dikoordinir oleh Pengurus Harian Resort dan disahkan 10.Urusan-urusan bertanggungjawab kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 11. Setiap Urusan menyusun, merumuskan dan mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Pengurus Harian Resort. Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan kepada Majelis Resort atas persetujuan g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas Pasal 39 Tugas Urusan Resort 1. Jemaat Mengkoordinasikan hubungan kerjasama dan upaya saling membantu di antara Seksi -jemaat se-Resort. 2. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan bersama Seksi Jemaat-jemaat se-Resort. 3. Resort melalui Pengurus Harian Resort. Menyusun dan merumuskan Program Kerja Urusan dan mengajukannya kepada Majelis 4. Merencanakan Anggaran Belanja Urusan dan mengajukannya kepada Majelis Resort melalui Pengurus Harian Resort. 5. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pengurus Harian Resort. Pasal 39 Tugas Urusan-urusan Seksi di Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas Pasal 40 Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Resort 1. Di Resort dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan disingkat PHBK Resort. 2. Jumlah anggota PHBK Resort sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 3. PHBK Resort dipilih dalam Sidang Majelis Resort. 4. a. PHBK Resort bertugas: penggunaan aset dan inventaris, harta Mengawasi seluruh keputusan yang ditetapkan Sidang Majelis Resort yang menyangkut -benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort. b. Memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta-benda dan keuangan untuk keperluan verifikasi surat-surat dan Pasal 40 Pengawas Harta-Benda/Keuangan (PHB) Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. PHB Resort bertugas: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas

187 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa aset dan inventaris, harta-benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort c. Memperoleh akses atas informasi mengenai harta-benda dan keuangan Resort yang diurus oleh Pengurus Harian Resort. d. pengurusan harta Memberi nasihat kepada Pengurus Harian Resort dalam menjalankan pengelolaan dan -benda GKPI e. Memberikan bantuan kepada Pengurus Harian Resort dalam penyusunan Laporan Tahunan. f. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan Pengawas Harta Benda dan Keuangan Resort. g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan GKPI, dan Keputusan Sidang Sinode Am lainnya, serta keputusan Pimpinan Sinode dan Keputusan Sidang Majelis Resort. 5. a. Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK Resort berhak : memperoleh akses a Meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu dan tas informasi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengurusan aset, inventaris, harta-benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Resort. b. Pengurus Ha Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh rian. g. Cukup jelas 5. Dalam melaksanakan tugasnya, PHB Resort berhak: a. Cukup jelas b. Cukup jelas Pasal 41 Pemilihan Majelis Resort 1. Pemilihan Majelis Resort dilaksanakan setelah pemilihan Majelis Jemaat di masing-masing Jemaat telah selesai dilakukan. 2. Pemilihan Majelis Resort dilakukan oleh Majelis Resort dalam suatu persidangan yang khusus diadakan untuk itu 3. a. Peserta Sidang Pemilihan Majelis Resort adalah: Pendeta Resort sebagai pemimpin persidangan b. Semua anggota Majelis Jemaat di lingkungan Resort tersebut c. dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat masing Mewakili anggota sidi dari setiap Jemaat sejumlah Urusan yang akan dibentuk di Resort, -masing. d. Seluruh anggota Majelis Resort periode sebelumnya. 4. a. Persyaratan menjadi Sekretaris Resort dan Bendahara Resort: Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat, dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). b. Anggota sidi Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. c. Telah menjadi anggota Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali bagi Resort yang belum berusia 3 (tiga) tahun. d. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan. Pasal 41 Pemilihan Majelis Resort 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Peserta Sidang Pemilihan Majelis Resort adalah: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 4. a. Resort: Persyaratan menjadi Sekretaris Resort dan Bendahara Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 5. a. Persyaratan menjadi Ketua Urusan Seksi: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas

188 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e. Tidak sedang menjabat jabatan sejenis di tingkat Pengurus Harian Jemaat. 5. Persyaratan menjadi Ketua Urusan: a. 3:1 Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 Timotius -10 dan Titus 1:5-9). b. Anggota sidi Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut. c. Telah menjadi anggota Jemaat dalam lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali bagi Resort yang usianya belum 2 (dua) tahun. d. Telah berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 dan Pemuda/i (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, kecuali Ketua Urusan Remaja (Tunas Muda) e. Untuk Ketua Urusan Remaja (Tunas Muda), berusia serendah-rendahnya 14 (empat belas) tahun dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. f. Untuk Ketua Urusan Pemuda/i, berusia serendah-rendahnya l7 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran. g. Untuk Ketua Urusan Lansia dan Manula, berusia serendah-rendahnya 56 (Lima puluh enam) tahun dan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. h. dalam lingkungan Resort tersebut. Tidak sedang menjabat Pengurus Harian Jemaat atau Ketua Seksi yang sama di Jemaat 6. a. Persyaratan menjadi PHBK Resort: Telah menjadi anggota Jemaat di lingkungan Resort tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Memiliki kompetensi di bidang keuangan dan pengelolaan harta benda c. PHBK Jemaat dan Majelis Resort. PHBK Resort tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Pengurus Harian Jemaat, dan d. PHBK Resort dipilih oleh Peserta sidang pemilihan Majelis Resort bersamaan dengan Pemilihan Majelis Resort. 7. Majelis Resort ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas 6. a. Persyaratan menjadi PHB Resort: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Resort 1. Keanggotaan Majelis Resort berakhir dikarenakan: a. Berakhir masa periodisasi. b. Berakhir keanggotaannya di resort itu. c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Mengundurkan diri. 2. Berakhirnya keanggotaan Majelis Resort diputuskan oleh Sidang Majelis Resort. Pasal 42 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Resort 1. a. Keanggotaan Majelis Resort berakhir dikarenakan: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 2. Cukup jelas

189 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 3. Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa orang berakhir di Majelis Resort, a. maka Resort periode berjalan. yang memenuhi syarat menurut Petunjuk Teknis Pemilihan pada pemilihan Majelis Sidang Majelis Resort menetapkan pengganti berdasarkan nomor urut perolehan suara b. Apabila tidak ada nomor urut yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan pada melakukan pemilihan ulang. periodisasi sebelumnya sebagaimana disebut pada ayat 3.a, maka Sidang Majelis Resort c. berjalan. Pemilihan yang digunakan saat periodisasi pemilihan Majelis Resort pada periode Pemilihan ulang seperti dimaksud pada ayat 3.6 menggunakan Petunjuk Teknis 4. ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pengganti anggota Majelis Resort yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi 5. Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. 6. Majelis Keanggotaan Pendeta sebagai Pemimpin Resort dan Pendeta diperbantukan berakhir di Resort dikarenakan perpindahan dan/ atau penetapan Pimpinan Sinode. 3. a. orang berakhir di Majelis Resort, maka: Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa bentuk Beri menyiapkan dokumen hasil pemilihan dalam melaksanakan periodisasi di setiap resort harus Panitia Teknis Pemilihan yang diangkat untuk ta Acara Pemilihan. Berita Acara a.1. Pemilihan terdiri dari: Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Majelis Resort; a.2. Dokumen tersebut menjadi sat digunakan. berdasarkan Petunjuk Teknis Pemilihan yang Daftar perolehan suara yang memenuhi syarat u kesatuan melaksanakan periodisasi. keputusan Sidang Majelis Resort ketika b. Pengganti Antar Waktu. Teknis Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Majelis Jemaat memilih dan menetapkan Panitia c. merujuk pa Cukup jelas. Peserta dalam pemilihan tersebut da Pasal 41 ayat 3. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Pasal 43 Ketentuan Lain tentang Resort Ketentuan selanjutnya tentang Resort dan Kepemimpinan Resort diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 43 Ketentuan Lain tentang Resort Cukup jelas BAB V SINODE AM Pasal 44 Sinode Am 1. keseluruhan GKPI. Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari 2. a. Sinode Am terdiri dari: Sinode Am Periode (SAP). b. Sinode Am Kerja (SAK). c. Sinode Am Istimewa (SAI). BAB V SINODE AM Pasal 44 Sinode Am 1. Cukup jelas 2. a. Sinode Am terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Istimewa diundang oleh Pimpinan Majelis Sinode Maksud “Dikatakan lain” pada ayat ini jika Sinode Am

190 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 3. Tangga ini. Sinode Am diundang oleh Pimpinan Sinode, atau dikatakan lain dalam Peraturan Rumah 4. Sinode Am. Sinode Am dinyatakan sah apabila sudah dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota 5. Sinode Am dibuka dan ditutup oleh Pimpinan Sinode, atau dikatakan lain dalam Peraturan Rumah Tangga ini. 6. Sinode Am. Sinode Am dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang dipilih oleh dan dari anggota 7. (du Majelis Ketua Persidangan Sidang Sinode Am berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 a) orang unsur Pendeta, 1 (satu) orang unsur Penatua dan 2 (dua) orang unsur anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua dengan memperhatikan keseimbangan gender. 8 Sidang-sidang dalam Sinode Am mencakup: a. Sidang Pleno b. Sidang Komisi c. Sidang Tim d. Sidang Unsur/Kalangan e. Sidang Khusus 9. Majelis Sinode dalam sidang Anggota Majelis Sinode tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan Calon Anggota -sidang unsur/kalangan SAP. 10.Tata Tertib dan Tertib Acara Sinode Am ditetapkan oleh Sinode Am. 11.Keputusan Sinode Am ditandatangani oleh Majelis Ketua Persidangan dan Pimpinan Sinode. tertulis oleh lebih dari setengah jumlah anggota jumlah anggota Majelis Sinode atau disetujui secara (Pasal 47 ayat 4) berdasarkan usulan 2/3 (dua pertiga) Sinode Am (PRT Pasal 47 ayat 2). 4. Cukup jelas 5. Merujuk penjelasan ayat 3. 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas Pasal 45 Sinode Am Periode 1. periode kepengurusan di semua tingkatan GKPI. Sinode Am Periode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Periode: dan Peraturan Menetapkan, mengevaluasi, dan/atau mengubah Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga -peraturan GKPI. b. Menetapkan Rencana Strategis atau Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. c. Sinode. Mengevaluasi untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pimpinan d. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode. e. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan Sinode. f. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Anggota Majelis Sinode. g. Pendeta di dalam Sinode Am. Mengukuhkan Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP) berdasarkan hasil pemilihan Rapat h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. Pasal 45 Sinode Am Periode 1. Cukup jelas 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Periode: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas 3. Cukup jelas

191 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 3. Sekretaris Jenderal atau Majelis Sinode atau jabatan la maka Pimpinan Sinode tersebut tidak berhak dicalonkankan lagi menjadi Bishop atau Dalam hal laporan pertanggungjawaban Pimpinan Sinode ditolak oleh Sinode Am Periode, in yang dipilih dalam Sinode Am Periode. Pasal 46 Sinode Am Kerja 1. Sinode Am Kerja diadakan di antara dua Sinode Am Periode. 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Kerja: Tanggam dan Menetapkan, mengevaluasi, dan/atau mengubah Tata Gereja, Peraturan Rumah Peraturan-peraturan GKPI. b. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis atau Garis Kebijaksanaan Umum GKPI. c. Mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Sinode Am Periode sebelumnya. d. Mengevaluasi laporan Pimpinan Sinode mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya di antara dua Sinode Am. e. Menilai laporan Majelis Sinode. f. GKPI. Memberikan rekomendasi kepada perangkat sinode untuk peningkatan penatalayanan g. Melaksanakan tugas-tugas lainya sebagaimana yang diamanatkan dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI. Pasal 46 Sinode Am Kerja 1. Cukup jelas 2. a. Tugas dan wewenang Sinode Am Kerja: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas Pasal 47 Sinode Am Istimewa 1. a. Sinode Am Istimewa diadakan dalam hal sangat mendesak yang berkaitan dengan : Kepemimpinan Sinode; b. Peraturan Rumah Tangga GKPI; c. Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sinode Am Istimewa diadakan jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Majelis Sinode disertai pokok dan alasan-alasannya serta meminta persetujuan secara tertulis lebih dari setengah jumlah anggota Sinode Am. 3. Pelaksanaan Sinode Am Istimewa sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Majelis Sinode disertai dengan alasan penetapan Sinode Am Istimewa. 4. Sinode. Sinode Am Istimewa diundang oleh Pimpinan Sinode atau Pimpinan Persidangan Majelis 5. Tugas dan wewenang Sinode Am Istimewa adalah menyelesaikan hal-hal yang menjadi alasan penetapan Sinode Am Istimewa tersebut. Pasal 47 Sinode Am Istimewa 1. a. mendesak, yang berkaitan dengan: Sinode Am Istimewa diadakan dalam hal sangat Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas Pasal 48 Anggota dan Peserta Sinode Am 1. a. Sinode Am dihadiri peserta yakni: Anggota Sinode Am; b. Peninjau; Pasal 48 Anggota dan Peserta Sinode Am 1. a. Sinode Am dihadiri peserta yakni: Cukup jelas b. Cukup jelas

192 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN c. Undangan. 2. Anggota Sinode Am terdiri dari: a. a.1. Utusan Resort atau Jemaat Khusus, dengan ketentuan: terdiri dari Pendeta Resort/Jemaat Khusus; Resort Persiapan dan Jemaat Khusus Persiapan mengutus 1 (satu) orang, yang a.2. yang beranggota hingga 1600 (seribu enam ratus) jiwa mengutus 2 (dua) orang, Jemaat; yang terdiri dari Pendeta Resort dan 1 (satu) orang Penatua atau anggota sidi a.3. jiwa mengutus 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Pe yang beranggota 1601 (seribu enam ratus satu) hingga 2200 (dua ribu dua ratus) ndeta Resort dan 2 (dua) orang Penatua atau anggota sidi Jemaat. a.4. Penatua atau anggota sidi orang anggota Sinode Am, yang terdiri dari Pendeta Resort dan 3 (tiga) orang yang beranggota lebih dari 2201 (dua ribu dua ratus satu) jiwa mengutus 4 (empat) Jemaat, dengan ketentuan ada dari kategori pemuda. a.5. Resort/Jemaat Khusus untuk masa 5 (lima) tahun. Utusan Resort/Jemaat Khusus dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Majelis b. Pimpinan Sinode. c. Anggota Majelis Sinode. d. Kepala Departemen. e. Kordinator Wilayah. f. Yayasan di bawah naungan Sinode GKPI. Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan Sinode pada Badan/Lembaga/ g. bawah dukungan/b Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan Sinode pada Sekolah Tinggi Teologi di inaan/ naungan GKPI. h. Evangelis (Penginjil)/Diakones Pegawai GKPI. i. Ketua Umum Panitia Pelaksana Sinode Am. 3. Peninjau terdiri dari: a. Khusus yang 1 (satu) orang dari kalangan Penatua atau anggota sidi Jemaat dari Resort/ Jemaat memiliki anggota jemaat lebih 1.600 (seribu enam ratus) jiwa. b. Kepala-kepala Biro. c. Pendeta GKPI yang tidak menjadi Anggota Sinode Am. d. Evangelis dan Diaken/Diakones GKPI. e. 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan Badan/Lembaga/Yayasan pada tingkat Sinode. f. 2 (dua) orang dari Panitia Pelaksana Sinode Am, yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Sinode Am. g. 2 (dua) orang dari masing-masing Panitia/Tim ad hoc pada tingkat Sinode yang masa tugasnya masih berlangsung ketika Sinode Am diselenggarakan, yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia/Tim ad hoc. h. Semua anggota PHBK c. Cukup jelas 2. a. Anggota Sinode Am terdiri dari: a.1. ketentuan: Utusan Resort atau Jemaat Khusus, dengan Cukup jelas a.2. Cukup jelas a.3. Cukup jelas a.4. Mandala II (2.313 jiwa), Tana jiwa), Kuala Bekala (2.275 jiwa), Perumnas (empat) orang terdiri dari: Medan Kota (2.562 Resort/Jemaat Khusus yang dapat mengutus 4 jemaat ketika PRT 2013 diamandemen, Cukup jelas. Berdasarkan data statitik anggota h Jawa (2.214 (2.649 jiwa), Siborongborong (2.242 jiwa). jiwa), Sidingkalan II (2.228 jiwa), Gultom a.5. 6 ayat 8. ayat 5 dan Jemaat Khusus merujuk pada Pasal Tentang utusan Resort merujuk pada Pasal 31 b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas 3. a. Peninjau terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. ditentukan oleh Badan/ Badan/Lembaga/Yayasan tingkat Sinode 2 (dua) orang peninjau dari unsur Pimpinan Lembaga/Yayasan yang bersangkutan. f. Cukup jelas g. 2 (dua) orang peninjau dari Panitia/Tim ad hoc ditentukan oleh masing-masing Panitia/Tim ad hoc. h. Cukup jelas i. Cukup jelas

193 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN i. 2 (dua) orang Utusan Bidang Kordinasi Kategorial (BKK) Tingkat Wilayah yaitu Sekolah Minggu, Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang ditetapkan melalui Musyawarah Pelayanan BKK dan disetujui oleh Kordinator Wilayah. j. Departeman Pastorat atas persetujuan Pimpinan Sinode. Sekolah Minggu, Pemuda/i, Perempuan dan Pria, yang ditetapkan oleh Kepala 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Bidang Kategorial Sinode (BKS) Tingkat Sinode: 4. Undangan yakni mereka yang diundang oleh Pimpinan Sinode dalam Pembukaan, Nara a. Sumber Ceramah, dan Penutupan. Unsur cendikiawan/professional yang diundang Pimpinan Sinode. b. Pihak lain di luar GKPI yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi GKPI j. Cukup jelas 4. Undangan yakni mereka yang diundang oleh Pimpinan a. Sinode dan disetujui oleh Majelis Sinode. Cukup jelas b. Cukup jelas Pasal 49 Hak Peserta Sinode Am 1. Anggota Sinode Am dilantik pada Sinode Am Periode untuk masa bakti 5 (lima) tahun. 2. Anggota Sinode Am memiliki hak berbicara dan hak suara; hak memilih dan dipilih. 3. dipilih sesuai dengan persyaratan yang diperuntukkan dalam jabatan yang dipilih. Peninjau memiliki hak berbicara tanpa hak suara; tidak memiliki hak memilih tetapi dapat 4. Undangan memiliki hak berbicara jika diminta. Pasal 49 Hak Peserta Sinode Am 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. dalam Sinode Am Undangan tidak memiliki hak memilih dan dipilih Pasal 50 Berakhirnya Keanggotaan Sinode Am 1. a. Keanggotaan Sinode Am berakhir karena: Berakhir masa periodisasi; b. Tidak lagi menjabat sebagaimana yang dipersyaratkan menjadi anggota Sinode Am; c. Berakhir keanggotaannya di GKPI; d. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas; e. Mengundurkan diri; f. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. ditentukan untuk itu. Pergantian antar waktu anggota Sinode Am yang dilakukan dengan tata cara yang 3. baru Keanggotaan Sinode Am dari Pimpinan Sinode berakhir pada saat Pimpinan Sinode yang dilantik. 4. Sinode yang baru dilantik. Keanggotaan Sinode Am dari Anggota Majelis Sinode berakhir pada saat anggota Majelis 5. Pergantian antar waktu anggota Sinode Am disahkan dan dilantik dalam Sinode Am. Pasal 50 Berakhirnya Keanggotaan Sinode Am 1. a. Keanggotaan Sinode Am berakhir karena: Cukup jelas b. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas BAB VI MAJELIS SINODE Pasal 51 Pengertian, Tugas, dan Wewenang BAB VI MAJELIS SINODE Pasal 51 Pengertian, Tugas, dan Wewenang

194 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 1. Majelis Sinode GKPI adalah Badan Pekerja Sinode Am GKPI. 2. a. Majelis Sinode GKPI memiliki tugas dan wewenang: Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Sinode Am. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan-keputusan Sinode Am dan membuat petunjuk pelaksanaan Keputusan-keputusan Sinode Am. c. diajukan Pimpinan Sinode untuk disahkan dalam Sinode Am. Menetapkan usulan Rencana Strategis GKPI atau Garis Kebijaksanaan Umum yang d. Menetapkan dan mensahkan Program Kerja Tahunan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. e. Memutuskan serta menetapkan Peraturan GKPI atas usul Pimpinan Sinode. f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan GKPI. g. Memilih Kepala Departemen dari antara calon yang diusulkan oleh Bishop. h. Memilih Kepala Biro dari antara calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. i. Memilih anggota Pengawas Harta Benda dan Keuangan GKPI dari antara calon yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. j. Keuangan GKPI. keuangan dan harta benda yang disampaikan oleh Badan Pengawas Harta Benda dan Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab k. Menetapkan dan mensahkan Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Sinode GKPI yang diajukan oleh Pimpinan Sinode. l. Mempersiapkan/merumuskan materi Sinode Am. m. Menetapkan jumlah peserta Sinode Am. n. Menetapkan dan mensahkan Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Harta Benda dan Keuangan GKPI yang diajukan oleh PHBK. o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah berlaku di GKPI. Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan lainnya yang 3. Majelis Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. 4. oleh Sinode Am. Seluruh Keputusan Majelis Sinode bersifat mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain 1. Cukup jelas 2. Majelis Sinode GKPI memiliki tugas dan wewenang: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas k. Cukup jelas l. Cukup jelas m. Cukup jelas n. Cukup jelas o. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas Pasal 52 Komposisi dan Pemilihan Majelis Sinode 1. Anggota Majelis Sinode berjumlah 31 orang yang terdiri dari: a. Bishop dan Sekjen (ex-officio). b. 6 (enam) orang dari unsur Pendeta; c. 6 (enam) orang dari unsur Penatua; dan d. d.1. 15 (lima belas) orang dari unsur anggota sidi Jemaat yang terdiri dari: Evangelis, dan Diakones. 2 (dua) orang dari kategori pemuda/i, yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Pasal 52 Komposisi dan Pemilihan Majelis Sinode 1. Anggota Majelis Sinode berjumlah 31 orang yang a. terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas d. d.1. Jemaat yang terdiri dari: 15 (lima belas) orang dari unsur anggota sidi Cukup jelas

195 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN d.2. 2 (dua) orang dari kategori Guru Sekolah Minggu, yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.3. Evangelis, dan Diakones. 3 (tiga) orang dari kategori perempuan yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, d.4. 3 (tiga) orang dari kategori pria yang tidak berstatus Penatua, Pendeta, Evangelis, dan Diakones. d.5. Penatua atau Pendeta dan yang tidak termasuk ke dalam utusan kategorial. 5 (lima) orang dari kategori cendekiawan/professional yang tidak berstatus e. Ketua BPRP (ex officio) f. 1 (satu) orang dari unsur Evangelis/ diakones 2. antara calon Anggota Majelis Sinode. Anggota Majelis Sinode, selain Bishop, Sekjen dan Ketua BPRP dipilih dalam Sinode Am dari 3. Calon anggota Majelis Sinode dari masing-masing unsur/ kalangan diusulkan/ dicalonkan oleh rapat peserta Sinode Am dari masing-masing unsur/ kalangan yang diadakan dalam sidang di Sinode Am, untuk dipilih oleh seluruh anggota Sinode Am. 4. Ketentuan peserta rapat-rapat di Sinode Am sebagaimana Ayat 3 (tiga) pasal ini sama dengan pengaturan pada Pasal 48 tentang Anggota dan Peserta Sinode Am serta Pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode Am. 5. Jumlah calon yang diusulkan untuk setiap unsur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota yang akan dipilih. 6. Calon anggota Majelis Sinode dinyatakan terpilih menjadi anggota Majelis Sinode jika mendapat suara terbanyak sesuai nomor urut. 7. Tatacara pemilihan anggota Majelis Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am. d.2. Cukup jelas d.3. Cukup jelas d.4. Cukup jelas d.5. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 53 Persyaratan Anggota Majelis Sinode 1. Persyaratan Umum: a. Peserta Sinode Am. b. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). c. Tidak pernah dan tidak sedang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. Persyaratan Khusus . a. a.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pendeta: Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran. a.2. Telah menjadi Pendeta sebagai Pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Penatua: Pasal 53 Persyaratan Anggota Majelis Sinode 1. a. Persyaratan umum: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 2. Persyaratan Khusus: a. a.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pendeta: Cukup jelas a.2. Cukup jelas b. b.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Penatua: Cukup jelas b.2. Cukup jelas

196 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b.1. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran; b.2. Telah menjadi Penatua di GKPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. c. Anggota Majelis Sinode dari kalangan anggota sidi Jemaat, yang bukan dari unsur Pemuda dan Guru Sekolah Minggu: c.1. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga atau akte kelahiran; c.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; d. d.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pemuda: Berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 30 K (tiga puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau artu Keluarga atau Akte Kelahiran; d.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. d.3. Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masingmasing. d.4. keanggotaannya apabila di kemudian yang bersangkutan menikah. Anggota Majelis Sinode yang terpilih dari kalangan pemuda tidak berakhir d.5 Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Pemuda yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. e. e.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Guru Sekolah Minggu: Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis atau Kartu Keluarga, atau akte kelahiran; e.2. Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; e.3. Telah menjadi Guru Sekolah Minggu di GKPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. e.4 aras masing Minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Sekolah -masing. f. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Perempuan yaitu Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Perempuan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. g. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pria yaitu Anggota dan/atau Pengurus di aras Seksi atau Urusan atau BKK atau BKS Pria yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan dari aras masing-masing. h. Anggota Majelis Sinode dari kalangan cendekiawan/profesional yaitu setiap orang yang memiliki kepedulian dan/atau ketokohan dalam gereja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pendeta Resort yang bersangkutan. c. Jemaat, yang bukan dari u Anggota Majelis Sinode dari kalangan anggota sidi nsur Pemuda dan Guru c.1. Sekolah Minggu: Cukup jelas c.2. Cukup jelas d. d.1. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Pemuda: Cukup jelas d.2. Cukup jelas d.3. Cukup jelas e. e.1. Minggu: Anggota Majelis Sinode dari kalangan Guru Sekolah Cukup jelas e.2. Cukup jelas e.3. Cukup jelas e.4. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Diaken/Diakones Anggota Majelis Sinode dari kalangan Evangelis dan : i.1. sebagai pegawai GKPI dapat dili Penjelasan tentang Evangelis/ Diakones hat di Pasal 96 dan 97 i.2. Cukup jelas j. Cukup jelas k. tingkat Sinode (bnd. Pasal 76 ayat 4) rangkap jabatan dengan Ketua BKS kategorial Cukup jelas; Anggota Majelis Sinode tidak boleh

197 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN i. Anggota Majelis Sinode dari kalangan Evangelis dan Diaken/Diakones: i.1 Telah menjadi Evangelis/Diakones sebagai pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. i.2 keputusan dan/atau surat keterangan dari Pimpinan Sinode. Memiliki wilayah/daerah/tempat pelayanan yang dibuktikan dengan surat j. Persyaratan-persyaratan setiap calon anggota Majelis Sinode tersebut harus S dilengkapi/diserahkan saat penjaringan menjadi calon anggota Majelis Sinode dalam inode Am Periode kepada Majelis Ketua Persidangan. k. Dalam hal anggota Majelis Sinode yang tepilih dalam sidang Sinode Am ternyata adalah Ketua dan/atau Sekretaris Badan/ Lembaga/ Yayasan/ Kategorial di tingkat Sinode maka keanggotaannya sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir. Pasal 54 Persidangan Majelis Sinode 1. Sidang Majelis Sinode diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun 2. dan seorang Sekretaris. Persidangan Majelis Sinode dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua 3. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris persidangan Majelis Sinode dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Sinode untuk masa persidangan 1 (satu) tahun. 4. Sekretaris persidangan Majelis Sinode. Keputusan persidangan Majelis Sinode ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan 5. Bila dipandang perlu, Sidang Majelis Sinode dapat mengundang seluruh alat kelengkapan Jemaat/Resort dalam persidangan Majelis Sinode untuk memberikan keterangan. Pimpinan Sinode, Pengurus Lembaga, Badan, Satuan Pelayanan, Pengurus Harian 6. Persidangan Majelis Sinode diundang Pimpinan Sinode. 7. atas sidang Komisi Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, persidangan Majelis Sinode dapat dibagi -komisi sesuai keperluannya. 8. Persidangan Komisi dilaksanakan dalam persidangan Majelis Sinode. 9. Dalam hal mendesak, sidang Komisi dapat diadakan di luar persidangan Majelis Sinode untuk membahas pokok materi tertentu. 10.Hasil persidangan Komisi disahkan dalam persidangan Majelis Sinode. 11. ditindaklanjuti sesuai Seluruh Keputusan persidangan Majelis Sinode disampaikan kepada Pimpinan Sinode untuk keperluannya. 12. media virtual. Dalam keadaan darurat, Persidangan Majelis Sinode dapat dilakukan dengan menggunakan 13. Sinode Ketentuan selanjutnya tentang Sidang Majelis Sinode diatur dalam Tata Tertib Majelis yang diadakan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode. Pasal 54 Persidangan Majelis Sinode 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas 13.Cukup jelas Pasal 55 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Sidang Majelis Sinode Pasal 55 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Sidang Majelis Sinode

198 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 1. sekurang Persidangan Majelis Sinode sah apabila telah mencapai kuorum yakni dihadiri oleh -kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Majelis Sinode. 2. persidangan Majelis Sinode tidak mencapai kuorum, maka persidangan Majelis hingga 24 (dua puluh empat) jam, dan apabila setelah mengalami penundaan ternyata Dalam hal persidangan Majelis Sinode tidak mencapai kuorum, maka persidangan ditunda Sinode dapat dilanjutkan. 3. suara terbanyak, kecuali untuk hal mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan Setiap pengambilan keputusan diusahakan dengan memakai asas musyawarah untuk -hal tertentu yang diatur lain dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga. 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 56 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Sinode 1. Berakhirnya keanggotaan Majelis Sinode karena alasan: a. Berakhirnya masa periode. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. d. Mengundurkan diri. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. bersangkutan. Sinode akan menetapkan dan memutuskan pengakhiran anggota Majelis Sinode yang telah ditentukan maka pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal. Sidang Majelis ditetapkan dalam Sinode Am Periode kelak terbukti tidak memenuhi persyaratan seperti Apabila salah seorang dan/atau lebih anggota Majelis Sinode yang telah dipilih dan 3. periode maka Sidang Majelis Sinode menetapkan pengganti dari antara ca Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau lebih berakhir di Majelis Sinode sebelum akhir lon-calon yang pemilihan Majelis Sinode dalam Sinode Am Periode dari kalangan masing memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai dengan nomor urut perolehan suara pada -masing. 4. Bila ternyata urutan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak berikutnya lebih antara calon yang memiliki suara terbanyak yang sama. dari 1 (satu) orang, maka Majelis Sinode menetapkan pengganti melalui pemilihan dari 5. Pergantian Antar Waktu Jika tidak ada nomor urut berikutnya seperti pada ayat 4 (empat) maka tidak ada dari kalangan tersebut. 6. periode. masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 (satu) Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) periode dan sisa 7. Pengganti anggota Majelis Sinode yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 56 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Sinode 1. Berakhirnya keanggotaan Majelis Sinode karena a. alasan: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas BAB VII PIMPINAN SINODE BAB VII PIMPINAN SINODE