99 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT b. Khusus; Dikenakan Tata Penggembalaan c. mungkin menjalankan tugas; Berhalangan tetap sehingga tidak d. Mengundurkan diri. 3. Sinode. akhir periode ditetapkan oleh Majelis Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum 4. Tatacara pergantian antar waktu a. Pimpinan Sinode. bersama Dalam hal Pimpinan Sinode secara -sama berhenti sebelum Sinode Am P diantara Sinode Am Kerja dengan atau sebelum pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode eriode, maka Majelis dalam tempo selambat melaksanakan Sinode Am Istimewa Sekretaris Jenderal, dengan tugas Bishop dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) antara Pendeta anggota Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari -lambatnya 3 dan Sekretaris Jenderal. ditetapkan, untuk memilih Bishop (tiga) bulan setelah mereka b. bersama Dalam hal Pimpinan Sinode secara -sama berhenti setelah d atau setelah pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode iantara Sinode Am Kerja dengan (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga (Pjs.) Bishop dan Pejabat Sementara Sinode sebagai Pejabat Sementara antara Pendeta anggota Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari Sinode Am Periode maka Majelis b. Khusus; Dikenakan Tata Penggembalaan c. mungkin menjalankan tugas; Berhalangan tetap sehingga tidak d. Mengundurkan diri. 3. Sinode. akhir periode ditetapkan oleh Majelis Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum 4. Pimpina Tata cara pergantian antar waktu n Sinode: a. bersama Dalam hal Pimpinan Sinode secara -sama berhenti sebelum Sinode memilih Sinode Am Periode, maka Majelis diantara Sinode Am Kerja dengan atau sebelum pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode dan menetapkan Istimewa dalam tempo selambat tugas melaksanakan Sinode Am (Plt.) Sekretaris Jenderal, dengan (Plt.) Bishop dan Pelaksana Tugas Sinode sebagai Pelaksana Tugas dari antara Pendeta anggota Majelis - mereka ditet lambatnya 3 (tiga) bulan setelah apkan, untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. b. bersama Dalam hal Pimpinan Sinode secara -sama berhenti setelah Sino diantara Sinode Am Kerja dengan atau setelah pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode de Am Periode maka Majelis (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga (Pjs.) Bishop dan Pejabat Sementara Sinode sebagai Pejabat Sementara dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode memilih dan menetapkan dalam PRT 2013. Ketentuan ini belum diatur 2. 2013 Pasal 63 ayat 9 mengubah PRT Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 63 ayat 9. Perubahan itu merupakan 19 ay Amandemen PRT 2023 Pasal penyesuaian terhadap Draf at 4; Pasal 42 ayat 5; Pasal 56 ayat 5.
100 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Sinode Am terdekat, untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. 5. a. Pergantian Antar Waktu Bishop. dalam tempo selambat melaksanakan Sinode Am Istimewa tugas Bishop, dengan tugas oleh Majelis Sinode sebagai pelaksana Jenderal ditetapkan dan ditugaskan Sinode Am Periode, maka Sekretaris diantara Sinode Am Kerja dengan atau sebelum pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode Dalam hal Bishop berhenti sebelum -lambatnya 3 untuk memilih Bishop (tiga) bulan setelah ia ditetapkan, . b. sebagai Pjs. B Jenderal ditetapkan dan ditugaskan Sinode Am Periode, maka Sekretaris diantara Sinode Am Kerja dengan atau setelah pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode Dalam hal Bishop berhenti setelah ishop, dan salah seorang untuk memilih Bishop. Jenderal hingga Sinode Am terdekat, Majelis Sinode sebagai Pjs. Sekretaris Sinode dipilih dan ditetapkan oleh dari antara Pendeta anggota Majelis 6. a. Jenderal. Pergantian antar waktu Sekretaris Dalam hal Sekretaris Jenderal ditugaskan oleh Majelis Sinode maka Bishop ditetapkan dan Am Kerja dengan Sinode Am Periode, pertengahan waktu diantara Sinode Sinode Am Kerja, dan sebelum diantara Sinode Am Periode dengan berhenti sebelum pertengahan waktu Bishop dan Sekretaris Jend Sinode Am terdekat, untuk memilih eral. 5. a. Pergantian Antar Waktu Bishop: Jenderal Sinode Am Periode, maka Sekretaris diantara Sinode Am Kerja dengan atau sebelum pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode Dalam hal Bishop berhenti sebelum ditetapkan dan ditugaskan P oleh Majelis Sinode sebagai elaksana Tugas (Plt.) Bishop, Am Istimewa dalam tempo selambat dengan tugas melaksanakan Sinode - ditetapkan, untuk memilih Bishop. lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia b. sebagai Jenderal ditetapkan dan ditugaskan Sinode Am Periode, maka Sekretaris diantara Sinode Am Kerja dengan atau setelah pertengahan waktu Am Periode dengan Sinode Am Kerja, pertengahan waktu diantara Sinode Dalam hal Bishop berhenti setelah Pejabat Sementara (Pjs.) Majelis Sinode sebagai Sinode dipilih dan ditetapkan oleh antara Pendeta anggota Majelis Bishop, dan salah seorang dari Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal memilih Bishop. hingga Sinode Am terdekat untuk 6. Pergantian antar waktu Sekretaris a. Jenderal. diantara Sinode Am Kerja dengan sebelum pertengahan waktu dengan Sinode Am Kerja, dan waktu diantara Sinode Am Periode berhenti sebelum pertengahan Dalam hal Sekretaris Jenderal
101 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT sebagai pelaksana tugas (Plt.) dalam tempo selambat melaksanakan Sinode Am Istimewa Sekretaris Jenderal, dengan tugas -lambatnya 3 untuk memilih Sekretaris Jenderal. (tiga) bulan setelah ia ditetapkan, b. Sekretaris Jenderal, hingga Sin anggota Majelis Sinode sebagai Pjs. menetapkan dari antara Pendeta Majelis Sinode memilih dan dengan Sinode Am Periode, maka pertengahan waktu Sinode Am Kerja Sinode Am Kerja, atau setelah diantara Sinode Am Periode dengan berhenti setelah pertengahan waktu Dalam hal Sekretaris Jenderal ode Am Jenderal. terdekat, untuk memilih Sekretaris 7. mengundurkan Jenderal dinyatakan berakhir dengan maka jabatannya sebagai Sekretaris Bishop, sebagaimana ayat (1) pasal ini, sebagai calon untuk dipilih menjadi Dalam hal Sekretaris Jenderal diusulkan diri, dan Sinode Am memilih Sekretaris Jenderal. 8. Sinode dalam Sinode Am Periode. dengan urutan pada pemilihan Majelis suara terbanyak berikutnya sesuai dari antara pendeta yang memperoleh memilih dan menetapkan penggantinya mengundurkan diri, dan Majelis Sinode dinyatakan berakhir dengan sebagai anggota Majelis Sinode ayat (1) pasal ini, maka jabatannya menjadi Pimpinan Sinode, sebagaimana diusulkan sebagai calon untuk dipilih Dalam hal anggota Majelis Sinode 9. dan/at Sisa masa waktu dalam hal Bishop au Sekretaris Jenderal berhenti ditetapkan dan ditugaskan Sinode Am Periode, maka Bishop oleh Am Istimewa dalam tempo selambat dengan tugas melaksanakan Sinode Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal, Majelis Sinode sebagai Pelaksana - Jenderal. ditetapkan untuk memilih Sekretaris lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia b. be Dalam hal Sekretaris Jenderal rhenti setelah pertengahan waktu Peja anggota Majelis Sinode sebagai menetapkan dari antara Pendeta Majelis Sinode memilih dan dengan Sinode Am Periode, maka pertengahan waktu Sinode Am Kerja Sinode Am Kerja, atau setelah diantara Sinode Am Periode dengan bat Sementara (Pjs.) Sekretaris untuk memilih Sekretaris Jenderal. Jenderal hingga Sinode Am terdekat 7. Am memilih Sekretaris Jenderal. dengan mengundurkan diri dan Sinode Sekretaris Jenderal dinyatakan berakhir (1) pasal ini maka jabatannya sebagai Bishop dan terpilih sebagaimana ayat sebagai calon untuk dipilih menjadi Dalam hal Sekretaris Jenderal diusulkan 8. terbanyak berikutnya sesuai dengan pendeta yang memperoleh suara menetapkan penggantinya dari antara mengundurkan diri dan Majelis Sinode Sinode dinyatakan berakhir dengan jabatannya sebagai anggota Majelis sebagaimana ayat (1) pasal ini maka menjadi Pimpinan Sinode dan terpilih diusulkan sebagai calon untuk dipilih Dalam hal anggota Majelis Sinode
102 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT sebagai 1 (satu) periode. sebelum 1 tahun masa periode dihitung 10. dihitung sebagai 1 (satu) periode. setelah 1 tahun masa periode, tidak dan/atau Sekretaris Jenderal berhenti Sisa masa waktu dalam hal Bishop dalam Sinod urutan pada pemilihan Majelis Sinode e Am Periode. 9. periode tidak dihitung 1 (satu) periode. tahun setelah pertengahan masa (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) pertengahan masa periode dihitung 1 Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum 10. Penjelasan lebih lanjut tentang ayat 2.c pada pasal ini diatur lebih lanjut melalui peraturan GKPI. Pasal 64 Berhalangan Sementara Pimpinan Sinode 1. a. alasan: berhalangan sementara dikarenakan Pimpinan Sinode dinyatakan kerja secara terus waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sesuatu tugas untuk jangka Meninggalkan Kantor Sinode oleh -menerus. b. (sembilan puluh) hari k kerja, dan tidak lebih dari 90 istirahat lebih dari 10 (sepuluh) hari Sakit/opname yang memerlukan erja. 2. melaksanakan tugas sehari sementara, maka Sekretaris Jenderal Dalam hal Bishop berhalangan -hari Bishop. 3. melaksanakan tugas sehari berhalangan sementara, maka Bishop Dalam hal Sekretaris Jenderal -hari Sekretaris Jenderal. 4. Bishop dan Sekjen tidak dibenarkan secara bersama-sama meninggalkan (sepuluh) hari kerja secara terus untuk jangka waktu lebih dari 10 Kantor Sinode oleh karena sesuatu tugas - menerus. Pasal 64 Berhalangan Sementara Pimpinan Sinode 1. berhalangan se Pimpinan Sinode dinyatakan mentara disebabkan oleh a. alasan: kerja secara terus waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sesuatu tugas untuk jangka Meninggalkan Kantor Sinode oleh -menerus. b. kerja, dan tidak l istirahat lebih dari 10 (sepuluh) hari Sakit/opname yang memerlukan ebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja. 2. melaksanakan tugas sehari sementara, maka Sekretaris Jenderal Dalam hal Bishop berhalangan -hari Bishop. 3. melaksanakan tugas sehari berhalangan sementara, maka Bishop Dalam hal Sekretaris Jenderal -hari Sekretaris Jenderal. 4. secara bersama Bishop dan Sekjen tidak dibenarkan -sama meninggalkan (sepuluh) hari kerja secara terus untuk jangka waktu lebih dari 10 Kantor Sinode oleh karena sesuatu tugas - menerus. Draf Amandemen PRT 2023 diban tidak mengalami perubahan ding PRT 2013. Pasal 65 Pasal 65 Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 65 membuat perubahan
103 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pembatasan Wewenang Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara 1. menandatangani keputusan dan surat diberi wewenang dan kuasa untuk bertindak atas nama Pimpinan Sinode, Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara - kegiatan administrasi sehari surat yang menyangkut kelancaran -hari Kantor Resort Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau namun tidak diberi wewenang keputusan Jemaat atau Resort, mengeluarkan Pendeta, menetapkan dan memekarkan memutasi Pegawai, menahbiskan mengangkat dan memberhentikan dan -keputusan dan kebijakankeputusan kebijakan yang bertentangan dengan -keputusan dan kebijakanmenandatangani keputusan dan surat telah ditentukan sebelumnya, dan mengeluarkan uang di luar program yang kebijakan Pimpinan Sinode sebelumnya, - mengikat. surat menyangkut ketentuan yang 2. melaksanakan tugas Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara -tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Pembatasan Wewenang Pelaksana Tugas dan Pejabat Sementara 1. kuasa unt Pimpinan Sinode diberi wewenang dan Pelaksana Tugas bertindak atas nama uk mempersiapkan Sinode Am keputusan, dan surat Istimewa (SAI), menandatangani -surat yang administrasi sehari menyangkut kelancaran kegiatan -hari Kantor Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau Resort. 2. Pimpinan Sinode, d Pejabat Sementara bertindak atas nama iberi wewenang dan dan surat kuasa untuk menandatangani keputusan -surat yang menyangkut sehari kelancaran kegiatan administrasi -hari Kantor Sinode GKPI, Pendeta, m memutasi Pegawai, menahbiskan mengangkat, memberhentikan dan meresmikan Jemaat atau Resort, enetapkan dan memekarkan keputusan Jemaat atau Resort, mengeluarkan -keputusan dan kebijakanTangga dan Peraturan dengan Tata Gereja, Peraturan Rumah kebijakan yang tidak bertentangan -peraturan GKPI lainnya. 3. melaksanaka Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara n tugas-tugas lainnya yang dan Peraturan GKPI. Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, diatur dalam Tata Gereja, Peraturan wewen menegaskan perbedaan Perubahan itu dilakukan untuk signifikan dibanding PRT 2013. ang Pelaksana Tugas dan Tugas dan Pejabat Sementara. wewenang antara Pelaksana menegaskan perbedaan tidak menjelaskan atau Pejabat Sementara. PRT 2013 BAB VIII ALAT KELENGKAPAN PIMPINAN SINODE Pasal 66 Departemen 1. Departemen adalah alat kelengkapan melaksanakan tri Pimpinan Sinode GKPI dalam -tugas panggilan Gereja. 2. Departemen terdiri dari: BAB VIII ALAT KELENGKAPAN PIMPINAN SINODE Pasal 66 Departemen 1. melaksanakan Pimpinan Sinode GKPI dalam Departemen adalah alat kelengkapan Tri-Tugas Panggilan Gereja. Dua perubahan penting dalam Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 1. 66 yang perlu dijelaskan: tersebut. Tim berpendapat tugas ketiga departemen eksplisit menjelaskan cakupan tentang Departemen tidak Penjelasan PRT 2013 ayat 2 Berdasarkan Draf 1. Peraturan GKPI maka dibutuhkan Amandemen PRT 2023 Yang menata relasi dan yayasan/ antara departemen atau hubungan kerja
104 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT a. tanggungjawab di bidang Apostolat. melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Departemen Apostolat, yang b. Departemen Pastorat, yang tanggungjawab di bidang Pastorat. melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam c. tanggungjawab di bidang Diakonat. melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Departemen Diakonat, yang 3. Kepala Depa Departemen dipimpin oleh seorang rtemen, yang bekerja penuh waktu. 4. kepada Pimpinan Sinode dan sehari Kepala Departemen bertanggungjawab -hari bertanggungjawab kepada Bishop. secara teknis operasional 5. Sinode dari calon Kepala Departemen dipilih oleh Majelis -calon yang diusulkan oleh Bishop. 6. a. Departemen: Persyaratan menjadi Kepala GKPI. Berstatus sebagai Pendeta pegawai b. Sehat jasmani dan rohani. c. atau Jemaat Khusus sekurang Pernah menjadi Pemimpin Resort - kurangnya 10 (sepuluh) tahun. d. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam Kelahiran atau Surat Baptis. puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte e. Serendah-rendahnya berpendidikan S1 Teologi. f. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata g. Majelis Sinode. Tidak sedang menjabat Anggota 2. a. Departemen terdiri dari: menyelenggarakan periba memberitakan firman Allah, Tugas apostolat mencakup tanggungjawab di bidang Apostolat. melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Departemen Apostolat, yang hatan, melayankan sakramen, menahbiskan pelayan-pelayan gereja, melakukan ajaran yang benar (TG Pasal IV.1a) pemberitaan injil dan penegakan b. menyekol Tugas pastorat mencakup tanggungjawab di bidang Pastorat. melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Departemen Pastorat, yang ahkan, mendidik dan membina pelayan-pelayan Gereja, (TG Pasal IV.1b) kathekisasi, pembinaan warga gereja pendidikan di dalam firman Allah, melaksanakan pengajaran dan c. tangg melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Departemen Diakonat, yang ungjawab di bidang Diakonat. Allah dengan menjalankan usaha melaksanakan kesaksian rahmat Tugas diakonat mencakup - keutuhan ciptaan (TG Pasal IV.1c) masyarakat dan pemeliharaan pengembangan/ pembangunan usaha sosial kemanusiaan, 3. Departemen dipimpin oleh seorang waktu. Kepala Departemen, yang bekerja penuh 4. kepada Pimpinan Sinode dan sehari Kepala Departemen bertanggungjawab -hari sehingga dalam memberi penjelasan eksplisit bahwa PRT harus dapat Draf tersebut. rinci tiga departemen 66 ayat 2 terdapat penjelasan Amandemen PRT 2023 Pasal 2. pelayanannya sesuai dengan bidang koordinasi tiga departemen GKPI dimasukkkan di bawah lembaga/yayasan/badan di Semua . Itulah yang Amand dapat dilihat dalam Draf emen PRT Tahun 2023 GKPI untuk melaksanakan tri yayasan/lembaga/badan di semua berpendapat bahwa tujuan dalam PRT 2013. Tim ayat 9 yang tidak dijumpai - 2013 Pa 66 ayat 1 (demikian juga PRT Amandemen PRT 2023 Pasal disebutkan dalam Draf tugas gereja. Seperti sal 66 ayat 1) bahwa GKPI melaksanakan tri kelengkapan Pimpinan Sinode Departemen adalah alat -tugas alasan substansia ketiga departemen. Selain dimasukkan dalam koordinasi yayasan/lembaga/badan panggilan gereja maka semua l di atas, Tim ko berpendapat bahwa ordinasi semua tertulis dalam Draf bawah departemen seperti yayasan/lembaga/badan di menjadi Peraturan itu juga departemen. berada dan lembaga/ badan yang acuan atau ada di GKPI. lembaga/ badan yang setiap yayasan/ Anggaran Dasar landasan penyusunan 2. Kepala di bawah ordinasi Yang menata Bidang Departemen. uraian tugas memuat ketentuan GKPI tersebut Di dalam Peraturan masingmasing Bidang yang Departemen ordinasi setiap ada di bawah dan Departeman. dengan Kepala hubungan kerja .
105 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 7. Berakhirnya jabatan Kepala Departemen: a. periodisasi di GKPI. Berakhir periodenya sesuai b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan e. persetujuan Majelis Sinode. melaksanakan tugasnya, atas Diberhentikan karena tidak mampu 8. Di masing-masing Departemen dapat dibentuk Bidang-bidang sesuai dan wewenangnya. Departemen dalam melaksanakan tugas keperluannya untuk membantu Kepala 9. Pembentukan Bidang-bidang dilakukan Majelis Sinode. oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan 10.Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, kepada Kepala Departemen. kepentingannya, dan bertanggungjawab penuh waktu sesuai dengan yang bekerja penuh waktu atau tidak 11. usul Kepala Departemen. diberhentikan oleh Pimpinan Sinode atas Kepala Bidang diangkat dan 12. diatur dalam Peraturan GKPI. Ketentuan lain tentang Departemen bertanggungjawab kepada Bishop. secara teknis operasional 5. Sinode dari calon Kepala Departemen dipilih oleh Majelis -calon yang diusulkan oleh Bishop. 6. a. Departemen: Persyaratan menjadi Kepala pegawai GKPI sekurang GKPI, dan telah menjadi Pendeta Berstatus sebagai Pendeta pegawai -kurangnya 15 (Lima belas) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. puluh) tahun, dibuktikan dengan d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. e. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata f. Majelis Sinode. Tidak sedang menjabat Anggota 7. a. Departemen: Berakhirnya jabatan Kepala periodisasi di GKPI. Periode yang berakhir sesuai b. Keanggotaannya berakhir di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan e. persetujuan Majelis Sinode. melaksanakan tugasnya, atas Diberhentikan karena tidak mampu 8. Di masing-masing Departemen dapat dibentuk Bidang-bidang (mencakup m Kepala Departemen dalam dengan keperluannya untuk membantu Badan, Lembaga dan Yayasan) sesuai elaksanakan tugas dan wewenangnya. 9. Bidang/Lembaga/Yayasan yaitu mengarahkan, mengevaluasi Pimpinan Sinode 66 ayat 1 akan memudahkan Amandemen PRT 2023 Pasal , semua program kerja se Majelis Sinode/Sinode Am mempertanggungjawabkan ke dan rta tersebut. yayasan/lembaga/badan keuangan
106 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT a. a.1. Departemen Apostolat antara lain: sakramen dan ajaran (P3I GKPI) Bidang Pemberitaan Firman, a.2. Bidang Komisi Teologi a.3. Bidang Peribadatan/ Liturgi a.4. Bidang Nyanyian/Musik Gerejawi a.5. Bidang Pekabaran Injil a.6. dan Kemitraan Bidang Hubungan Oikumenis a.7. bernegara ( bermasyarakat, berbangsa dan Bidang Hubungan inter-faith) b. b.1. Departemen Pastorat antara lain: Bidang Pembinaan/Up-grading Pelayan Gereja (pendeta, sekolah minggu, dll). penatua, diaken/diakones, Guru b.2. (Kategorial) Pembinaan Warga Gereja Bidang Katekisasi dan b.3. Sekolah Bidang Pendidikan Teologi dan -sekolah umum, b.4. Penggembalaan/Pastoral Bidang b.5. Institut Andar Sutan (IAS) - GKPI b.6. Hidup Yayasan Pendidikan Terang b.7. Sekolah Minggu, Bidang Kategorial Sinode (BKS) b.8. Remaja/Pemuda, Bidang Kategorial Sinode (BKS) b.9. Pria, Bidang Kategorial Sinode (BKS) b.10.Bidang Kategorial Sinode (BKS) Perempuan c. c.1. Departemen Diakonat antara lain: Bidang Pelayanan Karitatif
107 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT c.2. Bidang Kesehatan dan HIV Aids c.3. Bencana Alam Bidang Penanggulangan c.4. Bidang Ekologi c.5. Pensiun Bidang Peduli Sosial Dana c.6. Ketergantungan Nar Bidang Pelayanan terhadap koba c.7. Pematangsiantar Panti Asuhan (PA) Mamre GKPI c.8. Karunia Batam Panti Asuhan GKPI Kasih c.9. (Rumah Lentera) Rumah Lansia Sejahtera c.10. (LPPM) GKPI Pengembangan Masyarakat Lembaga Pelayanan c.11. Netra (Yapentra) Yayasan Pendidiikan Tuna Tanjung Morawa c.12. Yayasan Dana Agape (YDA) 9. Pembentukan Bidang-bidang dilakukan Majelis Sinode. oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan 10. ke tidak penuh waktu sesuai dengan Bidang, yang bekerja penuh waktu atau Bidang dipimpin oleh Kepala atau Ketua pentingannya, dan bertanggungjawab kepada Kepala Departemen. 11. atas usul Kepala Departemen. diberhentikan oleh Pimpinan Sinode Kepala Bidang diangkat dan 12. diatur dalam Peraturan GKPI. Ketentuan lain tentang Departemen Pasal 67 Biro 1. Sinode dalam pelaksanaan tugas di Biro adalah alat kelengkapan Pimpinan Pasal 67 Biro 1. Sin Biro adalah alat kelengkapan Pimpinan ode dalam pelaksanaan tugas di Ada dua hal yang perlu 1. Amandemen PRT 2023 Pasal 67 dijelaskan dari perubahan Draf di GKPI yang masing Ayat 2 menjelaskan tiga biro -masing Draf Amandemen dalam bentuk Peraturan peraturan turunan membutuhkan PRT 2023 Pasal 67
108 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dan Keuangan. bidang Umum/Organisasi, Administrasi 2. Majeli Pembentukan Biro ditetapkan oleh s Sinode atas usul Pimpinan Sinode 3. bekerja penuh waktu. Biro dipimpin oleh Kepala Biro, yang 4. Pimpinan Sinode dan sehari Kepala Biro bertanggungjawab kepada -hari secara kepada Sekjen. teknis operasional bertanggungjawab 5. Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode. 6. a. Persyaratan menjadi Kepala Biro: GKPI atau anggota sidi Jemaat. Berstatus sebagai Pendeta pegawai b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggiatau Surat Baptis. dibuktikan dengan Akte Kelahiran tingginya 60 (enam puluh) tahun, d. Serendah-rendahnya berpendidikan S1. e. bidang Bironya. Memiliki kompetensi sesuai dengan f. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata g. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. 7. Biro dapat dibentuk Bagian Untuk membantu Kepala Biro, di bawah -bagian oleh Pimpinan Sinode. 8. Ketentuan lain tentang Biro-biro diatur dalam Peraturan GKPI. dan Keuangan. bidang Umum/Organisasi, Administrasi 2. a. Biro terdiri dari: Usaha, kepeg Umum/Organisasi mencakup Tata tanggungjawab di bidang melaksanakan tugas dan membantu Pimpinan Sinode dalam Biro Umum/Organisasi, yang awaian, hukum dan dan prasarana/Pembangunan. advokasi, organisasi, asset, sarana b. dan publikasi, digitalisasi pangkala tanggungjawab di bidang informasi melaksanakan tugas dan Pimpinan Sinode dalam Komunikasi, yang membantu Biro Administrasi/Informasi n data (database), situs web (website), dan sistem aplikasi. c. tanggungjawab di bidang melaksanakan tugas dan Pimpinan Sinode dalam Biro Keuangan, yang membantu entering penggajian pegawai, kasir, pel resort/jemaat khusus dan data, pengelolaan kewajiban aporan keuangan, dan kolportase. 3. yang bekerja penuh waktu. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, 4. Pimpinan Sinode dan sehari Kepala Biro bertanggungjawab kepada -hari secara kepada Sekretaris Jenderal. teknis operasional bertanggungjawab 5. Kepala Biro dipilih oleh Majelis Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jendral. 6. a. Persyaratan menjadi Kepala Biro: GKPI, dan telah menjadi Pendeta Berstatus sebagai Pendeta pegawai biro memiliki cakupan kerja. tinggi dari p tanggungjawab akan lebih dalam PRT maka ikatan cakupan kerja biro diatur Apabila keberadaan dan dalam peraturan GKPI. cakupan kerja diatur hanya maka keberadaan biro dan dalam PRT 2013 Pasal 67 Menggunakan perspektif eraturan. 2. koordinasi bagian 66 ayat 9, biro melakukan Amandemen PRT 2023 Pasal Sama halnya dengan Draf -bagian di masing kerja yang terkait dengan mengidentifikasi cakupan Menurut Tim, PRT harus dapat PRT 2023 Pasal 67 ayat 9). bawahnya (Draf Amandemen -masing biro. Atas mencantumkan bagian 67 ayat 9 langsung Amandemen PRT 2023 Pasal dasar itu maka Draf -bagian koordinasi masing yang berada di bawah -masing biro. GKPI tentang Bagian di Biro bawah ordinasi Kepala . Di dalam Peraturan Bagian ketentuan uraian tugas GKPI tersebut memuat yang ada di bawah masing-masing dengan Kepala Biro. Biro dan hubungan kerja
109 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggiKK atau Surat Baptis. dibuktikan dengan Akte Kelahiran, tingginya 60 (enam puluh) tahun, d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. Memiliki kompetensi sesuai dengan dipimpin. cakupan kerja biro yang akan f. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata g. Majelis Sinode. Tidak sedang menjabat Anggota 7. a. Berakhirnya jabatan Kepala Biro: periodisasi di Berakhir periodenya sesuai GKPI. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan e. persetujuan Majelis Sinode. melaksanakan tugasnya, atas Diberhentikan karena tidak mampu 8. masing Untuk membantu Kepala Biro, di -masing Biro dapat dibentuk Bagian-bagian sesuai dengan keperluannya. 9. Bagian-bagian yang dapat dibentuk a. yaitu a.1. Biro Umum/Organisasi antara lain: Bagian Tata Usaha a.2. Bagian kepegawaian a.3. Bagian hukum dan advokasi a.4. Bagian organisasi a.5. Bagian asset
110 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT a.6. Prasarana/Pembangunan. Bagian Sarana dan b. b.1. lain: Biro Administrasi/Infokom antara Bagian informasi dan publikasi b.2. Bagian digitalisasi database b.3. aplikasi. Bagian website dan sistem c. c.1. Biro Keuangan antara lain: Bagian entering data c.2. penggajian pegawai resort/jemaat khusus dan Bagian pengelolaan kewajiban c.3. Bagian kasir c.4. Bagian pelaporan keuangan c.5. Bagian kolportase. 10.Pembentukan Bagian-bagian dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 11. kepada Kepala Bironya. kepentingannya, dan bertanggungjawab penuh waktu sesuai dengan yang bekerja penuh waktu atau tidak Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, 12. diberhentika Kepala Bagian diangkat dan n oleh Pimpinan Sinode atas usul Kepala Biro. 13.Ketentuan lain tentang Biro-biro diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 68 Koordinator Wilayah 1. Pimpinan Sinode GKPI, atas persetujuan Majelis Sinode, membentuk satuanwaktu. Kordinator Wilayah, yang bekerja penuh Koordinasi Wilayah, dan dipimpin oleh satuan wilayah pelayanan yang disebut 2. mempertimbangkan jumlah Kordinasi Wilayah dibentuk dengan Pasal 68 Koordinator Wilayah 1. yang dibentuk dan dit dari beberapa Jemaat Khusus/Resort kesatuan daerah pelayanan yang terdiri Koordinasi wilayah adalah satu etapkan oleh Majelis Sinode. Pimpinan Sinode atas persetujuan 2. mempertimbangkan area kewilayahan Kordinasi Wilayah dibentuk dengan Draf Amandemen PRT 2023 mendasar Pasal 68 memiliki perubahan jika dibanding PRT 2013 antara lain: 1. Wilayah. Destrukturisasi Koordinator Sebagaimana yan GKPI telah memiliki Pendeta sejak 2015 hingga saat ini, diketahui bersama bahwa g penuh waktu dengan Berdasarkan Draf 2023 maka di Amandemen PRT GKPI butuhkan 1. di bawah ini: sebagaimana diuraikan Peraturan GKPI dengan hubungan terutama yang terkait Koordinator Wilayah Peraturan tentang
111 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Resort/Jemaat Khusus, luasnya wilayah demografis. pelayanan, potensi geografis dan 3. a. wewenang: Resort/Jemaat GKPI, dengan tugas dan menjangkau pelayanan kepada semua membantu Pimpinan Sinode GKPI kelengkapan Pimpinan Sinode untuk Koordinator Wilayah adalah alat Mengawasi terlaksananya Rencana Tahunan GKPI dan Keputusan Strategis GKPI dan Program Kerja - Resort keputusan Pimpinan Sinode di -resort/Jemaat-jemaat GKPI di Wilayahnya. b. diberikan oleh Pimpinan Sinode Melaksanakan penugasan yang c. tuga Mengkoordinasikan pelaksanaan s Kepala Departemen dan Kepala Biro di Resort-resort/Jemaat di Wilayahnya. d. Wilayahnya. dan pembinaan dalam lingkup kesaksian, persekutuan, pelayanan, kegiatan bersama di bidang Mengkoordinasikan penyelenggaraan e. berbaga Merencanakan dan melaksanakan i upaya dalam meningkatkan daya antara Resort pelayanan dan pembinaan sumber masalah kesaksian, persekutuan, saling membantu dalam mengatasi hubungan kerjasama dan upaya -resort/JemaatWilaya Pelayanan Kategorial dalam lingkup jemaat dan Lembaga Persekutuan h. f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Peraturan Rumah Tangga, Keputusan yang diatur dalam Tata Gereja, daerah. berdasarkan nomenklatur pemerintah 3. di wi seorang Pendeta Resort/Jemaat Khusus Koordinator Wilayah dipimpin oleh layah tersebut sebagai Koordinator wilayah yang bersangkutan. Pendeta Resort/Jemaat Khusus di berdasarkan hasil pemilihan Rapat para ditetapkan oleh Pimpinan Sinode Pendeta lainnya sebagai Sekretaris yang Wilayah serta dibantu oleh seorang 4. Pimpinan Sinode atas permintaan Rapat Sekretaris Wilayah. pendeta yang ditugaskan khusus sebagai wilayah tertentu dapat menempatkan para Pendeta Resort/Jemaat Khusus di 5. sekurang menjadi Pendeta Pegawai GKPI menjadi Kordinator Wilayah telah Pendeta Resort yang boleh dipilih -kurangnya 5 (lima) tahun dan Pastorum. Majelis Sinode, BPRP dan Pastor tidak sedang menjabat sebagai anggota 6. karena Jabatan Koordinator Wilayah berakhir : a. dari kependetaan, berhalangan tetap dan/atau pensiun b. mutasi dari wilayah tersebut, c. berakhir periodenya, 7. kembali untuk 1 periode berikutnya. adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih Masa periode Koordinator Wilayah 8. a. dan wewenang: Koordinator wilayah mempunyai tugas Bersama-sama dengan Sekretaris mengundang rapat para Pendeta di wilayahnya. b. pendeta dan keluarga pendeta. Mengkoordinasikan kegiatan konven jabatan Koordinator Wilayah. Ada pemberlakukan PRT 2013. pada konsep sebelum Koordinator Wilayah kembali mengajukan agar esensi Draf amandemen ini tiga pertimbangan yang a dapat diajukan: . pada bagian awal bah Seperti telah dijelaskan wa pe jemaat sehingga menuntut antar personal anggota pada penguatan relasi GKPI ke depan bertumpu demikian, pola bergereja orang percaya. Dengan pada relasi antar personal adalah gereja yang berakar Amandemen PRT 2023 ditawarkan oleh Draf eklesiologi yang ran utama/ penting struktur personal bukan menambah pemberdayaan relasi antar penguatan dan Jemaat lokal dalam -struktur baru di beserta koordi Resort di setiap wilayah semua Jemaat Khusus/ koordinatif terhadap Wilayah lebih bersifat GKPI. Peran Koordinator nasi Jemaat Khusus/ Resort. program Sinode di setiap b. menciptakan maka GKPI tidak perlu Berdasarkan peran di atas struktur baru yaitu Koordinator Wilayah Pimpinan Sinode. Khusus serta dengan Resort/ Jemaat kerja dengan Pendeta 2. y BKK di setiap wilayah Peraturan tentang ang meliputi: a. pembentukan Mekanisme b. pertang implementasi, dan Perencanaan, -gung jawaban program. c. Khusus. Resort/ Jemaat Wilayah dan Koordinator dengan Hubungan kerja 3. a. meliputi: wilayah yang bantuan hukum di advokasi dan pembentukan tim Peraturan tentang bantuan hukum. advokasi dan Cakupan kerja b. 9.a.3) Pasal 67 ayat Amandemen PRT (Draf Umum/Organisasi koordinasi Biro berada di bawah Sinode yang Hukum Kantor dengan Bagian Hubungan kerja
112 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Keputusan Pimpinan Sinode. Sinode Am, Peraturan GKPI, dan g. Sinode. pekerjaannya kepada Pimpinan mempertanggungjawabkan Melaporkan dan h. Kordinator Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode. 4. a. Wilayah: Persyaratan menjadi Kordinator GKPI. Berstatus sebagai Pendeta pegawai b. Sehat jasmani dan rohani. c. Resort/Jemaat Khusus sekurang Pernah menjadi Pemimpin - kurangnya 10 (sepuluh) tahun. d. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam Kelahiran atau Surat Baptis. puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte e. Serendah-rendahnya berpendidikan S1 Teologi. f. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata g. Majelis Sinode. Tidak sedang menjabat Anggota 6. Peraturan GKPI. Kordinator Wilayah diatur dalam Ketentuan lebih lanjut tentang c. koordinasinya permasalahan di wilayah Berusaha menyelesaikan d. ada pendetanya. Resort/Jemaat Khusus yang belum Mengkoordinasikan pelayanan di e. wilayahnya. pendeta Resort/Jemaat Khusus di Memimpin serah terima jabatan f. Tahunan GKPI dan Keputusan Strategis GKPI dan Program Kerja Mengawasi terlaksananya Rencana - Resort keputusan Pimpinan Sinode di -resort/Jemaat-jemaat GKPI di Wilayahnya. g. diberikan oleh Pimpinan Sinode Melaksanakan penugasan yang h. Kepala Biro di Resort tugas Kepala Departemen dan Mengkoordinasikan pelaksanaan -resort/Jemaat di Wilayahnya. i. Resort penyelenggaraan kegiatan bersama Mengkoordinasikan -resort/Jemaat-jemaat di lain di Wilayahnya. pelayanan, pembinaan, dan kegiatan bidang kesaksian, persekutuan, j. dengan pemerintah, lembaga mengupayakan hubungan kerjasama wilahnya dalam rangka Mewakili dan mengkoordinir GKPI di - lembaga gereja dan lembagalembaga masyarakat di bidang kegiatan pembinaan sumber daya dan kesaksian, persekutuan, pelayanan, -kegiatan ekumenis. k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Peraturan Rumah Tangga, Keputusan yang diatur dalam Tata Gereja, tersebut yang ada di wilayah Jemaat Khusus/ Resort salah seorang Pendeta tetapi cukup diemban oleh (Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 68 ayat 3). maka Jika struktur itu diciptakan ada anggaran biaya dapat di Sinode yang sesungguhnya pengeluaran rutin Kantor tersebut mempengaruhi koordinasi. Anggaran biaya menjalankan tugas dikeluarkan hanya rutin yang harus alokasikan pada jemaat. pemberdayaan anggota penguatan dan program lain yang bersifat c. mendukung pembagian wilayah tidak dengan pemerintah sebab membangun kerjasama kegamangan GKPI dihadapi selama ini adalah atas, kendala yang Selain dua argumentasi di kerjasama geografi pemerintahan wilayah berdasarkan diajukan agar pembagian Draf Amandemen ini anggaran biaya. Dalam adalah ketersediaan maka kendala utama geografi pemerintahan dipaksa berdasarkan peta pembagian wilayah tersebut. Apabila
113 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Keputusan Pimp Sinode Am, Peraturan GKPI, dan inan Sinode. l. Pendeta di wilayahnya. Sinode dan Rapat kerja tahunan para pekerjaannya kepada Pimpinan mempertanggungjawabkan Melaporkan dan 9. Di Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, panggilan gereja oleh semua anggota Untuk melaksanakan tugas dan akonat, dan bidang-bidang pelayanan Panitia yang bersifat BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) dan lainnya, maka di wilayah dapat dibentuk ad hoc/sementara a. sesuai dengan kebutuhan: melaksan adalah satuan pelayanan untuk BKK (Bidang Koordinasi Kategorial) akan tugas dan panggilan gereja pada kategorial di suatu wilayah. b. sementara. panggilan gereja yang bersifat untuk melaksanakan tugas dan Panitia adalah satuan pelayanan c. BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) c. adalah: yang dapat dibentuk di Wilayah 1. Kategorial Sekolah Minggu. c.2. Muda) Kategorial Remaja (Tunas c.3. Kategorial Pemuda/i (PP) c.4. Kategorial Perempuan. c.5. Kategorial Pria c.6. dan dan Manula. Kategorial Lansia (Lanjut Usia) d. yang ter Setiap BKK memiliki kepengurusan diri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota agar kerjasama dengan PRT 2023 Pasal 68 ayat 2). efektif (Draf Amandemen pemerintah dapat berjalan 2. wilayah a Pasal 68 ayat 9). Di setiap (Draf Amandemen PRT 2023 kategorial di setiap wilayah kategorial adalah koordinasi Wilayah yang bersifat Salah satu tugas Koordinator kan dibentuk Badan tingkat wilay dualitas relasi dalam BKS pelaksanaan PRT 2013 yaitu setelah belajar dari Perubahan ini dilakukan yang ada dalam PRT 2013. Kerjasama Kategorial (BKS) terhadap entitas Badan sehingga ada perubahan Koordinasi Kategorial (BKK) ah. BKS Wilayah pembentu mengajukan agar otoritas Amandemen PRT ini Oleh karena itu, Draf Resort di wilayah tersebut. melibatkan Jemaat Khusus/ implementasi setiap program perencanaan dan sumber daya dalam BKS Sinode walaupun segala bertanggungjawab kepada kan BKK ada di Pasal 68 ayat 9.g). Dengan (Draf Amandemen PRT 2023 Keputusan Pimpinan Sinode penetapan melalui Surat 68 ayat 9.f) meskipun Amandemen PRT 2023 Pasal setiap wilayah (Draf
114 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT e. Resort meliputi keterwakilan urusan seksi Seksi Resort, dan keanggotaan BKK diangkat oleh dan dari Ketua Urusan Kepengurusan BKK dipilih dan f. Wila dikoordinir oleh Koordinator Pembentukan kepengurusan BKK yah dan disahkan dalam Rapat para Pendeta di wilayah. g. minggu yang diadakan untuk itu. Wilayah dalam suatu kebaktian Sinode dan dilantik oleh Koordinator dengan surat keputusan Pimpinan Kepengurusan BKK ditetapkan h. Koo BKK bertanggungjawab kepada rdinator wilayah yang dilaksanakan dalam rapat kerja BKK. i. Koordinator wilayah. Organisasinya untuk disahkan oleh merumuskan Anggaran Dasar/Tata Setiap BKK menyusun dan j. Anggaran Bi dan mengajukan Program Kerja dan Setiap BKK menyusun, merumuskan ayanya kepada yang khusus diadakan untuk itu. dalam Rapat para Pendeta di wilayah Koordinator Wilayah untuk disahkan 10. utu dilaksanakan untuk menetapkan menjelang Sinode Am wajib sedikitnya 6 (enam) bulan sekali. Dan Rapat Pendeta di Wilayah dilaksanakan san-utusan wilayah dan membicarakan usulan-usulan wilayah. 11.Rapat Pendeta di Wilayah -menurut perlunya- dapat mengundang dan Khusus sebagai nara sumber. BKK, Panitia, Pengurus Resort/Jemaat mengikut sertakan peserta rapat dari terpusat di wilayah tersebut. pertanggungjawab program implementasi, dan demikian setiap perencanaan, 3. wilayah. PRT 2013 Penguatan Rapat Pendeta di tidak di masing melaksanakan Rapat Pendeta ada setiap wilayah Rapat Pendeta di Wilayah. Jika memberi ruang pelaksanaan -masing wilayah, maka itu semata-mata kreatifitas pendeta di wilayah 68 ayat 10 Amandemen PRT 2023 Pasal wilayah. Oleh karena itu Draf para pendeta di di setiap yang mewadahi koordinasi dipungkiri bahwa perlu ada tersebut. Padahal tidak bisa -13 menjelaskan hal itu. 4. praktik hukum di wilay Hal yang terkait dengan ah kepada pertimbangan tersebut maka hukum. Berdasarkan membutuhkan bantuan perizinan, sehingga hukum, misalnya soal yang menghadapi masalah ada Jemaat Khusus/ Resort tertutup kemungkinan bahwa amandemen ini. Tidak diajukan dalam draf yang membutuhkan juga wilayah diberikan hukum yang dihadapi oleh untuk menangani persoalan advokasi atau bantuan hukum otoritas membentuk tim
115 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 12.Di wilayah -menurut perlunya- dapat diangkat PHBK yang bersifat ad hoc oleh Rapat Pendeta di Wilayah untuk surat penjelasan mengenai kas, pembukuan, mengawasi, memeriksa, meminta -surat, dokumen-dokumen hartakepentingan wilayah. diurus dalam lingkup kegiatan dan benda dan keuangan yang dikelola dan 13. disediakan oleh resort wilayah adalah merupakan fasilitas yang timbul dari usaha dan kegiatan di Sarana dan prasarana wilayah yang -resort/jemaatkerja wilayah. digunakan untuk kepentingan program jemaat di wilayah tersebut dan 14. advokasi dan bantuan h Di setiap wilayah dapat dibentuk tim ukum menurut perlunya. 68 ayat 14). Amandemen PRT 2023 Pasal wilayah tersebut (Draf Jemaat Khusus/ Resort di BAB IX PENGAWASAN HARTA BENDA DAN KEUANGAN Pasal 69 Pengawas Harta-Benda dan Keuangan 1. Keuangan yang disebut dengan PHBK. dibentuk Pengawas Harta Benda dan keuangan GKPI pada tingkat Sinode dan pengurusan harta benda dan Dalam upaya mengawasi pengelolaan 2. a. Tugas dan Wewenang PHBK. Mengawasi dan memeriksa Sinode GKPI, secara berkala ataupun berbadan hukum, di lingkungan berbadan hukum maupun yang tidak Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode, benda Sinode GKPI yang pengelolaan dan pengurusan harta BAB IX PENGAWASAN HARTA BENDA DAN KEUANGAN Pasal 69 Pengawas Harta-Benda dan Keuangan 1. Dalam upaya mengawasi pengelolaan Keuangan yang disebut dengan PHBK. dibentuk Pengawas Harta Benda dan keuangan GKPI pada tingkat Sinode dan pengurusan harta benda dan 2. a. Tugas dan Wewenang PHBK. benda Sinod pengelolaan dan pengurusan harta Mengawasi dan memeriksa e GKPI yang hukum, di lingkungan Sinode GKPI, hukum maupun yang tidak berbadan Pelayanan, baik yang berbadan Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode, Penambahan pada Draf diajukan pada penamba ada pada ayat 2.m. Substansi yang Amandemen PRT 2023 Pasal 69 han ayat Am. materi pembahasan dalam Sinode dijadikan sebagai salah satu hasil pemeriksaan yang akan tersebut agar PHB telah laporan Ketentuan ini tidak ada dalam PRT 2013.
116 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT sewaktu-waktu bila dipandang perlu untuk kasus-kasus tertentu yang Sinode. mendesak atas permintaan Majelis b. benda, termasuk keuanga pengelolaan dan pengurusan harta untuk melakukan audit terhadap dapat menugaskan auditor eksternal Atas persetujuan Majelis Sinode, n Pimpinan tahunnya. lingkungan Sinode GKPI setiap yang tidak berbadan hukum, di baik yang berbadan hukum maupun Sinode, badan/lembaga pelayanan, c. Majelis S benda GKPI untuk disahkan oleh pengawasan dan pemeriksaan harta Menyusun mekanisme dan/atau SOP inode. d. Sinode. GKPI untuk ditetapkan oleh Majelis pengurusan harta benda di seluruh pedoman teknis pengelolaan dan Merumuskan dan menyusun e. untuk dan jasa di seluruh tingkatan GKPI pedoman teknis pengadaan barang Merumuskan dan menyusun ditetapkan Majelis Sinode. f. Am. diputuskan lain oleh Sidang Sinode mengikat di seluruh GKPI, hingga (d) dan (e) ayat (2) pasal ini bersifat Pedoman teknis sebagaimana point g. pembukuan, surat Melihat dan memeriksa kas, -surat dan dokumen-dokumen lainnya serta keperluan verifikasi surat memeriksa harta benda untuk -surat dan dokumen-dokumen lainnya. secara berkala ataupun sewaktukasus waktu bila dipandang perlu untuk -kasus tertentu yang mendesak atas permintaan Majelis Sinode. b. Bidang/Badan/Lemba Sinode, Yayasan, benda, termasuk keuangan Pimpinan pengelolaan dan pengurusan harta untuk melakukan audit terhadap dapat menugaskan auditor eksternal Atas persetujuan Majelis Sinode, ga Pelayanan, tahunnya. lingkungan Sinode GKPI setiap yang tidak berbadan hukum, di baik yang berbadan hukum maupun c. Majelis Sinode. benda GKPI untuk disahkan oleh pengawasan dan pemeriksaan harta Menyusun mekanisme dan/atau SOP d. Merumuskan dan menyusun Sinode. GKPI untuk ditetapkan oleh Majelis pengurusan harta benda di seluruh pedoman teknis pengelolaan dan e. untuk ditetapkan Majelis Sinode. dan jasa di seluruh tingkatan GKPI pedoman teknis pengadaan barang Merumuskan dan menyusun f. Pedoman teknis sebagaimana point Sinode Am. hingga diputuskan lain oleh Sidang ini bersifat mengikat di seluruh GKPI (d) dan (e) pada ayat 2 (dua) pasal g. pembukuan, surat Melihat dan memeriksa kas, -surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta benda untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya.
117 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT h. pengelolaan dan pe lingkungan GKPI dalam menjalankan Badan/Lembaga/Yayasan di Wilayah, dan Pengurus Pimpinan Sinode, Kordinator Memberikan nasihat kepada ngurusan harta benda GKPI. i. laporan tahunan. lingkungan GKPI dalam penyusunan Badan/Lembaga/Yayasan di Wilayah, dan pengurus Pimpinan Sinode, Kordinator Memberikan bantuan kepada j. Tahunan PHBK. Membuat Rancangan Anggaran k. Menyampaikan laporan hasil (2) pasal ini kepada Majelis Sinode. sebagaimana point (a) dan (b) ayat pengawasan dan pemeriksaan l. bersedia menanda ketentuan anggota PHBK yang tidak seluruh anggota PHBK, dengan (2) pasal ini ditandatangani oleh Laporan sebagaimana point (k) ayat -tangani Laporan Laporan. bersamaan dengan penyampaian secara tertulis dan disampaikan Tahunan harus membuat penjelasan 3. a. berhak : Dalam melaksanakan tugasnya PHBK Badan/Lembaga pelayanan, baik ya kantor Pimpinan Sinode, Memasuki pekarangan, gedung, dan ng yang dianggap perlu mengenai segala secara lisan maupun tertulis, dari untuk meminta penjelasan, baik Sinode GKPI yang dipergunakan berbadan hukum, di lingkungan berbadan hukum maupun yang tidak h. pengurusan harta benda GKPI. menjalankan pengelolaan dan Pelayanan di lingkungan GKPI dalam Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pimpinan Sinode dan pengurus Memberikan nasihat kepada i. Memberikan bantuan kepada penyusunan laporan tahunan. Pelayanan di lingkungan GKPI dalam Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pimpinan Sinode dan pengurus j. Tahunan PHBK. Membuat Rancangan Anggaran k. sebagai pengawasan dan pemeriksaan Menyampaikan laporan hasil mana point (a) dan (b) pada Sinode. ayat 2 (dua) pasal ini kepada Majelis l. bersedia menanda ketentuan anggota PHBK yang tidak oleh seluruh anggota PHBK, dengan ayat 2 (dua) pasal ini ditandatangani Laporan sebagaimana point (k) pada -tangani Laporan Tahunan harus membuat penjelasan Laporan. bersamaan dengan penyampaian secara tertulis dan disampaikan m. melalui Pimpinan Sinode selambat Keuangan kepada Majelis Sinode pemeriksaan Harta benda dan Menyampaikan laporan final hasil - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum atau Sinode Am Periode. penyelenggaraan Sinode Am Kerja 3. a. berhak: Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, kantor Pimpinan Sinode, Yayasan, Memasuki pekarangan, gedung, dan
118 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT benda. pengelolaan dan pengurusan harta persoalan yang menyangkut b. Sinode GKPI. berbadan hukum, di lingkungan berbadan hukum maupun yang tidak Badan/Lembaga pelayanan, baik yang dijalankan oleh Pimpinan Sinode, tindakan yang telah dan akan Mengetahui segala kebijakan dan c. yan Memperoleh akses atas informasi g dilakukan oleh Pimpinan Sinode, Sinode GKPI. berbadan hukum, di lingkungan berbadan hukum maupun yang tidak Badan/Lembaga pelayanan, baik yang yang tidak ber baik yang berbadan hukum maupun badan hukum, di benda. pengelolaan dan pengurusan harta segala persoalan yang menyangkut yang dianggap perlu mengenai secara lisan maupun tertulis dari bertujuan untuk meminta penjelasan lingkungan Sinode GKPI yang b. tinda Mengetahui segala kebijakan dan kan yang telah dan akan lingkungan Sinode GKPI. yang tidak berbadan hukum, di baik yang berbadan hukum maupun Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, pengurus Yayasan, dijalankan oleh Pimpinan Sinode dan c. yang dilakukan oleh Pimp Memperoleh akses atas informasi inan lingkungan Sinode GKPI. yang tidak berbadan hukum, di baik yang berbadan hukum maupun Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, Sinode dan pengurus Yayasan, Pasal 70 Pemilihan Anggota PHBK 1. Anggota PHBK sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang. 2. 5 (lima) tahun. untuk masa tugas 1 (satu) periode yakni Anggota PHBK dipilih oleh Majelis Sinode 3. Ketua anggota PHBK, yang terdiri dari seorang kepengurusan yang dipilih dari dan oleh Anggota PHBK membentuk merangkap anggota, seorang lainnya menjadi anggota. Sekretaris merangkap anggota, dan 4. jabatan baik sebagai Majelis Sinode, Anggota PHBK tidak dibenarkan rangkap Pasal 70 Pemilihan Anggota PHBK 1. Anggota PHBK sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang. 2. Anggota PHBK dipilih oleh Majelis periode yakni 5 (lima) tahun. Sinode untuk masa tugas 1 (satu) 3. lai Sekretaris merangkap anggota, dan Ketua merangkap anggota, seorang anggota PHBK terdiri dari seorang kepengurusan yang dipilih dari dan oleh Anggota PHBK membentuk nnya menjadi anggota. 4. rangkap jabatan baik sebagai Majelis Anggota PHBK tidak dibenarkan Tidak ada perubahan yang Pasal 70. dibandingkan dengan PRT 2013 PRT Pasal 70 apabila jika diajukan dalam Draf Amandemen
119 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Kepala Unit dan/ata Kordinator Wilayah, Kepala Biro/Bagian, BPRP, Kepala Departemen/Bidang, u Pengurus Badan/Lembaga/Yayasan . 5. a. Persyaratan menjadi Anggota PHBK: anggota sidi Jemaat, sekurang pegawai GKPI, Penatua, ataupun Berstatus anggota GKPI, baik Pendeta - kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun setinggi-tingginya 60 Baptis. dengan Akter Kelahiran atau Surat (enam puluh) tahun, dibuktikan d. Serendah-rendahnya berpendidikan S1. e. Resort, K di GKPI, baik di Jemaat/Jemat Khusus, Tidak berstatus pegawai administrasi ordinasi Wilayah, Sinode, di lingkungan GKPI. maupun di Badan/Lembaga/Yayasan f. Khusus. dikenakan Tata Penggembalaan Tidak pernah dan tidak sedang Badan/Lembaga/Yayasan. Unit dan/atau Pengurus Wilayah, Kepala Biro/Bagian, Kepala Departemen/Bidang, Kordinator Sinode, BPRP, Kepala 5. Persyaratan menjadi anggota PHBK: a. sekurang ataupun anggota sidi Jemaat, Pendeta pegawai GKPI, Penatua, Berstatus anggota GKPI, baik -kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan Keluarga, atau Surat Baptis. dengan Akte Kelahiran, Kartu d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. di Koordinasi Wilayah, Sinode, maupun Jemaat/Jemat Khusus, Resort, administrasi di GKPI, baik di Tidak berstatus pegawai Badan/Lembaga/Yayasan di lingkungan GKPI. f. Khusus. dikenakan Tata Penggembalaan Tidak pernah dan tidak sedang Pasal 71 Berakhirnya Keanggotaan PHBK 1. a. dikarenakan: Keanggotaan PHBK berakhir Berakhir keanggotaannya di GKPI. b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. Mengundurkan diri. d. Berakhirnya masa tugas. e. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan Pasal 71 Berakhirnya Keanggotaan PHBK 1. a. disebabkan: Keanggotaan PHBK berakhir Keanggotaannya berakhir di GKPI b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. Mengundurkan diri. d. Berakhirnya masa tugas. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. Perubahan dalam Draf pada pasal tersebut merupakan penyesuaian terletak pada ayat 3. Perubahan Amandemen PRT 2023 Pasal 71 -pasal sebelumnya waktu. yang mengatur pergantian antar
120 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 2. Dalam hal berakhir keanggotaan PHBK, PHBK pengganti. maka Majelis Sinode memilih anggota 3. periode masa periode tidak dihitung 1 (satu) Sisa masa waktu setelah 1 (satu) tahun masa periode, dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu sebelum 1 (satu) tahun . 2. PHBK pengganti. maka Majelis Sinode memilih anggota Dalam hal berakhir keanggotaan PHBK 3. tahun setelah pertengah (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) pertengahan masa periode dihitung 1 Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum an masa periode tidak dihitung 1 (satu) periode. BAB X RAPAT PENDETA Pasal 72 Pengertian 1. wadah konsultatif para Pendeta GKPI. Rapat Pendeta adalah rapat kerja dan 2. dalam dua tahun. Rapat Pendeta diselenggarakan sekali 3. Sinode. Rapat Pendeta diundang oleh Pimpinan 4. Pegawai GKPI. Peserta Rapat Pendeta adalah Pendeta 5. undangan lainnya Pegawai GKPI, Pendeta Pensiun dan Dapat mengundang Pendeta tidak BAB X RAPAT PENDETA Pasal 72 Pengertian dan Peserta 1. wadah konsultatif para Pendeta GKPI. Rapat Pendeta adalah rapat kerja dan 2. dalam dua tahun. Rapat Pendeta diselenggarakan sekali 3. secara bergiliran di wilayah Sinode dengan mengambil tempat Rapat Pendeta diundang oleh Pimpinan -wilayah. 4. Pegawai GKPI. Peserta Rapat Pendeta adalah Pendeta 5. undang Pegawai GKPI, Pendeta Pensiun, dan Dapat mengundang Pendeta tidak an lainnya. 6. bersifat Panitia pelaksanaan Rapat Pendeta ad hoc yang diangkat, Sinode. ditetapkan dan dilantik oleh Pimpinan Draf Amandemen PRT 2023 dalam draf ter PRT 2013 Pasal 72. Penambahan ayat 6 yang tidak dijumpai dalam Pasal 72 menambah satu yaitu sebut didasarkan Majelis Pendeta untuk diserahkan kepada dan mengolah keputusan Rapat tanggungjawab memimpin proses memiliki tugas dan tetapi sebuah badan di GKPI yang bukanlah panitia Rapat Pendeta Pekerja Rapat Pendeta (BPRP) pada perspektif bahwa Badan Sinode. Atas dasar Rapat Pendeta tersebut. segala aspek teknis pelaksanaan untuk menopang dan mendukung dibutuhkan panitia yang bertugas pertimbangan itu maka Pasal 73 Tugas dan Wewenang Rapat Pendeta 1. dokumen rumusan dan/atau perubahan tentang Memperbincangkan dan mengusulkan -dokumen GKPI yang berdimensi teologis. 2. di GKPI. metode pelayanan, dan sistem pelayanan rumusan dan/atau perubahan tentang Memperbincangkan dan mengusulkan Pasal 73 Tugas dan Wewenang Rapat Pendeta 1. Mendiskusikan dimensi teologis tentang dokumen perubahan rumusan terhadap mengusulkan rumusan dan/atau (kesaksian) GKPI di dunia serta Pastorat (persekutuan), dan Diakonat pelayanan Apostolat (pelayanan), berbagai hal yang berhubungan dengan -dokumen GKPI. Perubahan yang terjadi dalam 1. 73 antara lain: Draf Amandemen PRT 2023 Pasal walau di dalamnya ada aspek mendisuksikan lebih formal kata “mendiskusikan” Kata PRT 2013 Pasal 17 dengan sebagaimana digunakan oleh “memperbincangkan” Menggantikan kata Berdasarkan draf 1. beberapa hal: GKPI yang menjelaskan dibutuhkan Peraturan amandemen ini maka Pendeta pelaksanaan Rapat Mekanisme 2. pemuliha Mekanisme n Pendeta
121 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 3. Memberikan pertimbanganSinode. pertimbangan teologis kepada Pimpinan 4. tugas dan panggilan Pendeta. saling membantu dalam pelaksanaan dalam meningkatkan kerjasama dan Memperbincangkan berbagai upaya 2. Mendiskusikan metode-metode dan dan/atau perubahan metode di GKPI serta mengusulkan rumusan penggembalaan, dan pelayanan lainnya pastoral, katekisasi, tata dengan kehidupan peribadatan, liturgi, sistem pelayanan yang berhubungan -metode dan sistem pelayanan di GKPI. 3. Memberikan pertimbanganSinode. pertimbangan teologis kepada Pimpinan 4. dan panggilan Pendeta. membantu dalam pelaksanaan tugas meningkatkan kerjasama dan saling Mendiskusikan berbagai upaya dalam 5. Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP). menetapkan sikap terhadap laporan Mendengar, membahas, dan 6. Menginformasikan pendeta-pendeta dan/atau Pimpinan Sinode. Khusus atas usul Pastor Pastorum yang dikenakan Tata Penggembalaan 7. Khusus atas usul setelah menjalani Tata Penggembalaan Menjadi wadah pemulihan pendeta Pastor Pastorum dan Pimpinan Sinode. 8. diatur dalam Tata Penggembalaan GKPI. Ketentuan mengenai Pastor Pastorum 9. melalui peraturan Pimpinan Ketentuan lebih lanjut akan diatur GKPI. membincangkan. Oleh karena memilih kata mendiskusikan. itu draf amandemen ini lebih 2. a. antara lain: dalam draf amandemen ini, ada beberapa hal substansial Disamping soal pilihan kata, diperoleh sehingga keputusan yang perlu ditingkatkan Kualitas Rapat Pendeta memiliki Pasal 73 ayat 2). Amandemen PRT GKPI pelayanan di GKPI (Draf mengusulkan metode dan Pasal 73 ayat 1) serta Amandemen PRT GKPI panggilan gereja (Draf mewujudkan tugas dan menopan pelayanan GKPI dimensi teologi untuk b. dijelas Dalam PRT 2013 tidak kan bahwa salah Pasal 73 ayat 5). Amandemen PRT GKPI laporan BPRP (Draf wewenang untuk menilai Rapat Pendeta diberikan mengelola anggara maka memiliki program serta Menimbang bahwa BPRP menilai laporan BPRP. tugas Rapat Pendeta c. Salah satu persoalan yang Penggembalaan Khusus. dikenakan Tata terhadap Pendeta yang ini adalah penanganan dihadapi oleh GKPI selama Pendeta. Khusus dalam Rapat Penggembalaan yang dikenakan Tata
122 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Penggembalaan Khusus dikenakan Tata anggota jemaat ketika Jika dibandingkan dengan , Pengg dalam Tata ketika dinyatakan berada mereka memiliki wadah embalaan Khusus dan wada Penggembalaan Khusus dalam Tata ketika dinyatakan berada draf ini menyiapkan wadah seperti itu. Oleh karena itu, yang tidak memiliki wadah Berbeda dengan Pendeta yaitu Sermon Majelis. wadah untuk pemulihan yaitu Berita Jemaat serta h untuk PRT Pasal 73 ayat 6,7) Pendeta (Draf Amandemen terakomodir dalam Rapat pemulihan yang semuanya Pasal 74 Badan Pekerja Rapat Pendeta 1. seorang Ketua merangkap Pendeta disingkat BPRP yang terdiri dari yang disebut Badan Pekerja Rapat Rapat Pendeta memiliki Badan Pekerja Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota lainnya. seorang Sekretaris merangkap Anggota, 2. a. Pemilihan BPRP. 5 (lima) tahun; Sinode Am Periode untuk masa tugas khusus diadakan untuk itu dalam BPRP dipilih oleh rapat Pendeta yang b. Tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota BPRP, ditetapkan dalam Pasal 74 Badan Pekerja Rapat Pendeta 1. merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) merangkap Anggota, seorang Sekretaris yang terdiri dari seorang Ketua Pekerja Rapat Pendeta disingkat BPRP Badan Pekerja yang disebut Badan Rapat Pendeta memiliki Pengurus atau orang Anggota lainnya. 2. a. Pemilihan BPRP. (lima) tahun; Am Periode untuk masa tugas 5 dilaksanakan khusus dalam Sinode BPRP dipilih oleh rapat Pendeta yang b. Sekretaris dan Anggota BPRP, Tata cara pemilihan Ketua, Perubahan yang ada dalam 1. antara lain: Draf Amandemen PRT Pasal 74 Pasal 74 Draf Amandemen PRT 2023 2013 Pasal 74 ayat 3.d bnd. Pendeta Pegawai GKPI (PRT Khusus tetapi status sebagai Pemimpin Resort/Jemaat pelayanan bukan lagi pada Persyaratan minimal waktu ayat 3.d.). d dengan penjelasan yang suda Rasionalisasinya sesuai iberikan pada Draf 68 di atas. Amandemen PRT 2023 Pasal
123 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT untuk itu dalam Sinode Am Periode. Rapat Pendeta yang khusus diadakan c. dalam Pasal (48) tentang An ini. ialah sama sebagaimana diatur sebagaimana point (b) ayat (2) pasal Ketentuan peserta rapat pendeta ggota dan tentang Hak Peserta Sinode Am. Peserta Sinode Am, dan Pasal (49) 3. a. Persyaratan BPRP: Peserta dan Anggota Sinode Am. b. GKPI. Berstatus sebagai Pendeta pegawai c. Sehat jasmani dan rohani. d. Resort/Jemaat Khusus Pernah menjadi Pemimpin sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun. e. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam Kelahiran atau Surat Baptis. puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte f. serendah Khusus untuk Ketua BPRP berusia -rendahnya 50 (lima puluh) Kelahira tahun, dibuktikan dengan Akte n atau Surat Baptis. g. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata 4. a. akhir periode dikarenakan alasan: Keanggotaan BPRP berakhir sebelum Berakhir keanggotaannya di GKPI. b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. Diangkat menjadi Kepala Koordinator Wilayah. Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit, Departemen, Kepala Bidang, Kepala d. Mengundurkan diri. e. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan 5. dalam Sinode Am, ternyata kelak Dalam hal anggota BPRP yang tepilih yan ditetapkan dalam Rapat Pendeta g khusus diadakan untuk itu dalam Sinode Am Periode. c. Sinode Am serta Pasal 49 tentang Hak Peserta Anggota dan Peserta Sinode Am ketentua pada Pasal 48 tentang (dua) pasal ini sama dengan sebagaimana point (b) pada ayat 2 Ketentuan peserta rapat pendeta . 3. a. Persyaratan BPRP: Peserta dan Anggota Sinode Am. b. GKPI. Berstatus sebagai Pendeta pegawai c. Sehat jasmani dan rohani. d. sekurang Telah menjadi Pendeta pegawai GKPI -kurangnya 10 (sepuluh) sekurang tahun, kecuali untuk Ketua BPRP -kurangnya 15 (lima belas) tahun. e. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. puluh) tahun, dibuktikan dengan f. serendah Khusus untuk Ketua BPRP berusia -rendahnya 45 (empat dengan Akte Kelahiran, KK a puluh lima) tahun, dibuktikan tau Surat Baptis. g. Penggembalaan Khusus. Tidak pernah dikenakan Tata 4. a. akhir periode disebabkan: Keanggotaan BPRP berakhir sebelum Berakhir keanggotaannya di GKPI. b. mungkin menjalankan tugas. Berhalangan tetap sehingga tidak c. Diangkat menjadi Kepala Bidang/Badan/ Lembaga Pelayanan, Departemen, Kepala Biro, Kepala 2. 68 Amandemen PRT 2023 Pasal juga sama dengan Draf minimal menjadi 45 tahun Alasan pengurangan usia
124 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT terbukti tidak memenuhi persyaratan anggota BPRP dinyatakan berakhir. dan batal, dan keanggotaannya sebagai pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah sebagaimana yang ditentukan, maka 6. anggota BPR berakhir keanggotaannya sebagai Dalam hal salah seorang dan atau lebih P sebelum akhir periode, pemilihan di Sinode Am. maka digantikan menurut nomor urut 7. periode. masa periode, tidak dihitung 1 (satu) Sisa masa waktu setelah 1 (satu) tahun masa periode, dihitung 1 (satu) periode; Sisa masa waktu sebelum 1 (satu) tahun Koordinator Wilayah. Direktur Yayasan, Kepala Bagian dan d. Mengundurkan diri. e. Khusus. Dikenakan Tata Penggembalaan 5. dalam Sinode Am terny Dalam hal anggota BPRP yang tepilih ata kelak anggota BPRP dinyatakan berakhir. dan batal, dan keanggotaannya sebagai pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah sebagaimana yang ditentukan, maka terbukti tidak memenuhi persyaratan 6. anggota atau lebih berakh Dalam hal keanggotaan salah seorang ir sebelum Periode. nomor urut pemilihan di Sinode Am akhir periode, maka digantikan menurut 7. periode tida tahun setelah pertengahan masa (satu) periode; Sisa masa waktu 1 (satu) pertengahan masa periode dihitung 1 Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum k dihitung 1 (satu) periode. Pasal 75 Tugas dan Wewenang BPRP 1. Melakukan rapat BPRP. 2. Rapat Pendeta. Mempersiapkan dan menyelenggarakan 3. Meneruskan hasil-hasil Rapat Pendeta Sinode. kepada Pimpinan Sinode dan Majelis Pasal 75 Tugas dan Wewenang BPRP 1. pelaksana Rapat Pendeta Rapat Pendeta dibantu Panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan Bersama dengan Pimpinan Sinode 2. Mempersiapkan bahan-bahan dan acara Rapat Pendeta serta menyebarkannya kepada para Pendeta GKPI 3. Dalam rangka mempersiapkan bahanKelompok/Forum Grup Diskusi. dan/atau mengangkat bahan, BPRP dapat membentuk 4. Menyampaikan usulan-usulan, pertimbangan-pertimbangan, dan Majelis Sinode keputusan Rapat Pendeta kepada Dua beberapa argumentasi 1. Pasal 75 ini: alasan terhadap amandemen yang akan disampaikan sebagai t Amandemen PRT Pasal 73 Merujuk pada Draf memiliki dimensi teologi maka entang Rapat Pendeta yang Pasal 75 ayat 1,2, dan 3. Draf Amandemen PRT 2023 BPRP seperti disebut pada dibutuhkan perluasan peran 2. Sinode Am di GKPI tetap program sesuai keputusan yang menjadi pelaksana Walau BPRP bukan badan i BPRP dapat bermitra dengan
125 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT 5. GKPI. tugas penggembalaan di lingkungan Mendampingi Pimpinan Pusat dalam 6. Ketua BPRP bersama-sama Pimpinan Pendeta di Resort Sinode menempatkan dan memutasikan -Resort/Jemaat Khusus. 7. menjadi anggota Majelis Sinode ( Ketua BPRP oleh karena jabatannya exofficio). 8. Khusus kepada Pendeta pelaksanaan Tata Penggembalaan Pastorum mempertimbangkan Bersama Pimpinan Sinode dan Pastor 9. Pendeta GKPI. menyalurkan Dana Sosial Pendeta (DSP) Menghimpun, mengelola dan 10. dalam meningkatkan ker Mengkoordinasikan berbagai upaya jasama dan suka dan duka. saling membantu sesama Pendeta dalam 11.Melaksanakan rapat-rapat internal anggota BPRP. melaksanakan tugas Pimpinan Sinode dalam -tugas 2023 Pasal 75 ayat 5 da dalam Draf Amandemen PRT tersebut diimplementasi 2013 Pasal 75 sehingga peran dapat dijumpai pada PRT GKPI. Peran ini yang tidak penggembalaan di lingkungan n 8. 3. menjelaskan bahwa PRT 2013 Pasal 75 tidak BPRP 75 ayat 9 dan 10) Draf Amandemen PRT Pasal diakomodir dalam PRT (lih. berpendapat keduanya harus inkonstitusional. Tim kesan bahwa keduanya dalam PRT 2013 maka muncul dua hal tersebut tidak diatur sesama pendeta GKPI. Karena kerjasama saling membantu untuk meningkatkan sama juga dengan peran BPRP berjalan selama ini. Hal yang Pendeta (DSP) yang sudah menyalurkan Dana Sosial menghimpun, mengelola, dan bertanggungjawab untuk 4. bel PRT Tahun 2013 Pasal 75 um sinkron dengan PRT mutasi pendeta Pimpinan Sinode melakukan Ketua BPRP bersama dengan 58 ayat 14 disebutkan peran Pada PRT Tahun 2013 Pasal Tahun 2013 Pasal 58 ayat 14. padahal di disebutkan. Agar antara pas peran tersebut tidak PRT Tahun 2013 Pasal 75, al
126 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Ketua BPRP yang bersama dapat sinkron maka peran yang satu dengan yang lain - Pasal 52 ayat 1.e. Draf Amandemen PRT 2024 75 ayat 7 agar sinkron dengan Amandemen PRT 2024 Pasal dilakukan pada Draf 75 ayat 6. Hal itu juga yang Amandemen PRT 2024 Pasal pendeta diatur dalam Draf sama melakukan mutasi 5. BPRP dipert di GKPI. Oleh karena itu, tugas Majelis Sinode agar mengikat Pendeta harus disetujui oleh GKPI. Setiap keputusan Rapat secara otomatis mengikat pengambilan keputusan yang Rapat Pendeta bukan badan egas untuk menyampaikan keputusan Pasal 52 ayat 1.e) Draf Amandemen PRT 2023 75 ayat 4; bnd. Rasionalisasi Amandemen PRT 2023 Pasal Majelis Sinode (Draf Rapat Pendeta kepada Sidang BAB XI BADAN/LEMBAGA PELAYANAN Pasal 76 Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial 1. a. persekutuan pelayanan kategorial, yakni: Pada tingkat Sinode dibentuk lembaga Badan Kerjasama (BKS) Guru-guru Sekolah Minggu GKPI. b. GKPI. Badan Kerjasama (BKS) Pemuda/i BAB XI BADAN/LEMBAGA PELAYANAN Pasal 76 Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial 1. persekutuan pelayanan kategorial y Pada tingkat Sinode dibentuk lembaga ang disebut Bidang Kategorial Sinode (BKS). 2. Pimpinan Sinode, yang terdiri dari: Departeman Pastorat atas persetujuan BKS dibentuk dan ditetapkan Kepala Rasionalisasi yang dianggap tentang BKS berdasarkan pengamatan tim ketentuan tentang BKS. Menurut penting di sini adalah penjelasan PRT Wilayah. BKS Wilayah, dan Koordinator antara tiga pihak: BKS Sinode, pemahaman yang simpang siur di 2013 Pasal 76 melahirkan Sesuai dengan penjelasan pada Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 68 Berdasarkan Draf adalah h peraturan tersebut BKK. Fokus utama GKPI tentang BKS dan dibutuhkan Peraturan 2023 Pasal 76 ini maka Amandemen PRT Tahun ubungan kerja Departemen, dan Sinode, Kepala jalur struktur (Pimpinan tiga pihak: GKPI melalui
127 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT c. GKPI. Badan Kerjasama (BKS) Perempuan d. Badan Kerjasama (BKS) Pria GKPI. 2. disahkan oleh Pimpinan Sinode. kepengurusan dan peraturannya dan Badan Kerjasama Kategorial membentuk 3. Peraturan GKPI, dan Ke Tangga, Keputusan Sinode Am, dan kepada Tata Gereja, Peraturan Rumah Badan Kerjasama Kategorial tunduk putusan Pimpinan Sinode. Pimpinan Sinode, dan disahkan oleh 4. daerah Wilayah. Kerjasama Kategorial pada tingkat atau Sinode dapat membentuk Badan Badan Kerjasama Kategorial pada tingkat 5. Wilayah atau Daerah diteta Badan Kerjasama Kategorial pada tingkat pkan dan Kategorial tingkat Sinode. kepada Pengurus Badan Kerjasama disahkan serta bertanggungjawab a. BKS Sekolah Minggu b. BKS Pemuda/i c. BKS Perempuan d. BKS Pria 3. Kepengurusan, Peraturan dan Program melalui Kepala Departemen Pastorat. dan disahkan oleh Pimpinan Sinode Kerja BKS dirumuskan dalam Rapat BKS 4. Sinode. sebagai Ketua BKK dan anggota Majelis yang terpilih tidak boleh merangkap Kepala Departemen Pastorat. Ketua BKS diundang oleh Pimpinan Sinode dan Ketua BKS dipilih dalam Rapat BKS yang 5. dari BKK untuk masa pe Kepengurusan BKS adalah keterwakilan riode 5 (lima) tahun. 6. a. Pengurus BKS bertugas: di kategorialnya pelayanan pembinaan warga gereja wewenangnya dalam tugas Pastorat melaksanakan tugas dan Membantu Kepala Departemen b. ata dengan Kepala Departeman Pastorat Mengundang Rapat BKS bersama s izin Pimpinan Sinode. Rapat BKS yang mewakili kategorial tersebut. dihadiri oleh anggota Majelis Sinode c. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyebarluaskan acara Rapat BKS serta -nya kepada para peserta Rapat BKS d. Dalam rangka menyiapkan bahanbahan rapat, pengurus BKS dapat Kelompok/ Forum Grup Diskusi. membentuk/mengangkat berkoordinasi dengan BKK dan/atau e. Menyampaikan usulan-usulan Rapat BKS kepada Kepala Departemen hu pokok masalah adalah pada Wilayah. Tim berpendapat bahwa tingkat Wilayah, dan Koordinator Sinode, BKK pelayanan kategorial pelayanan kategorial tingkat di atas menjadi: BKS sebagai maka telah dibedakan tiga pihak bungan kerja. Draf hubungan kerja tersebut. ini telah mengurai dan mengatasi Amandemen PRT 2023 Pasal 76 Hubungan kerja BKS dan BKK Amandemen PRT 2023 keterwakilan dari BKK (Draf kepengurusan BKS adalah koordinatif sehingga tidak bersifat ordinatif tetapi Pasal 76 demikian, BKS tidak mem PRT Pasal 76 ayat 6.a). Dengan wewenang (Draf Amandemen mengimplementasi tugas dan Departemen Pastorat ketika berkoordinasi dengan Kepala uraian tugas BKS. BKS koordinatif juga terlihat dalam ayat 5). Hubungan yang bersifat iliki ayat 9.f Draf Amandemen PRT Pasal 68 Wilayah seperti dijelaskan pada ordinasi langsung Koordinator sebab pembentukan BKK adalah hubungan ordinatif dengan BKK . Hubungan Kerja ordinatif program. D pada struktur tetapi pada antara BKK dan BKS bukan lagi engan kata lain, pergumulan BKK serta program BKS bersumber dari BKS, dan BKK. Koordinator Wilayah),
128 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT mewakili melalui anggota Majelis Sinode yang Pastorat dan kepada Majelis Sinode kategorialnya dalam penutupan Rapat BKS. f. pelaksanaan program Pastorat mengkoordinasikan Membantu Kepala Departemen -program BKS. 7. menetapkan k Sinode Am wajib dilaksanakan untuk (satu) tahun sekali. Dan menjelang Rapat BKS dilaksanakan sedikitnya 1 epengurusan baru dan menetapkan utusan-utusan wilayah ke Sinode Am. 8. dan tembusan kepada Pimpinan Sinode. kepada Kepala Departeman Pastorat pertanggungjawaban secara periodik laporan kegiatan dan Pengurus BKS wajib memberikan oleh BKK. diimplementasi di setiap wilayah Pasal 77 Badan-Badan Lain GKPI 1. membentuk atau membubarkan Badan atas persetujuan Majelis Sinode, dapat Bagi kepentingan GKPI, Pimpinan Sinode - hukum maupun tidak. Usaha, Lembaga, baik yang berbadan badan lain GKPI seperti Yayasan, Badan 2. badan Satu Badan disebut termasuk sebagai -badan lain GKPI, setelah a. memenuhi syarat: dalam Kepemilikan GKPI jelas tertuang Anggaran/Peraturan Dasar Badan tersebut. b. berkala dalam kepengurusannya. GKPI diwakili secara tetap dan 3. Semua Badan-badan lain GKPI bentuk keikutsertaan menyeluruh, yang dinyatakan dalam dukungan atas kehidupan GKPI secara melakukan dan mengembangkan dalam kegiatan Pasal 77 Badan-Badan Lain GKPI 1. Sinode melalui Kepala Deperteman Bagi kepentingan GKPI, Pimpinan atas membentuk atau membubarkan Badan persetujuan Majelis Sinode, dapat - berbadan hukum maupun tidak. Usaha, Lembaga, Institut, baik yang badan lain GKPI seperti Yayasan, Badan 2. badan Suatu Badan disebut termasuk sebagai -badan lain GKPI setelah memenuhi syarat: a. a.1. diaturkan secara jelas: tersebut, yang di dalamnya Anggaran/Peraturan Dasar Badan Kepemilikan GKPI tertuang dalam Kepala Departeman Pimpinan Sinode melalui Peranan/kewenangan a.2. melakukan fungsi dan tugasnya peranan/kewenangan PHBK Draf Amandemen PRt 2023 1. antara lain: yang mengalami perubahan 2023 Pasal 66 ayat 8. dengan Draf Amandemen PRT merupakan penyelarasan pembentukan badan Kepala Departemen dalam Majelis Sinode. Pelibatan Deparemen atas persetujuan Sinode melalui Kepala dilakukan oleh Pimpinan pembentukan badan Ayat 1 menyebutkan bahwa 2. Dasar (Ayat 2.a.1 dan 2.a.2) dalam Anggaran/Peraturan bentuk kepemilikan GKPI Ayat 2.a yang menegaskan . menunjuk Ayat 2.a.1 dan 2.a.2 dapat kan kepemilikan GKPI melalui partisipasi GKPI Draf Amandemen pembentuk memuat tata cara Peraturan GKPI yang ketentuan melalui membutuhkan PRT 2023 Pasal 77 ini an badan tersebut. PHBK dengan badan Kepala Departemen dan antara GKPI melalui serta hubungan kerja
129 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT visi kebersamaan di GKPI, dan mewujudkan -misi GKPI serta Rencana Strategis GKPI. 4. masyarakat. dalam lingkungan ekumenis dan upaya dalam membangun kerjasama Merumuskan dan melakukan berbagai 5. Semua Badan-badan lain GKPI terbuka untuk menerima pengawasan dan program dan keuangan. pemeriksaan dari GKPI mengenai 6. Ketentuan selanjutnya tentang BadanGKPI. badan lain GKPI diatur dalam Peraturan b. berkala dalam kepengurusannya. GKPI diwakili secara tetap dan 3. Badan-badan lain GKPI melakukan dan keikutsertaannya mewujudkan visi yang dinyatakan dalam bentuk mengembangkan dukungan atas GKPI -misi dan Rencana Strategis GKPI. 4. dalam lingkungan ekume upaya dalam membangun kerjasama Merumuskan dan melakukan berbagai nis dan masyarakat. 5. Badan-badan lain GKPI memberikan Sinode. pertanggungjawaban kepada Majelis 6. Semua Badan-badan lain GKPI terbuka program dan keuangan. pemeriksaan dari GKPI mengenai untuk menerima pengawasan dan 7. Ketentuan selanjutnya tentang BadanGKPI. badan lain GKPI diatur dalam Peraturan pengelolaan badan tersebut pengawasan terhadap dalam pengelolaan serta melalui Kepala Departemen BAB XII HARTA-BENDA Pasal 78 Sumber Penerimaaan 1. a. dari: Sumber Penerimaaan di GKPI diperoleh Persembahan-persembahan dalam setiap kebaktian/Ibadah b. tersendiri. kemudian dalam peraturan anggota Jemaat GKPI, yang diatur Bakti bulanan/perpuluhan dari setiap c. Bakti/Persembahan Khusus. d. Ucapan syukur. e. penyer Hasil usaha GKPI atau hasil taan modal badan/lembaga di lingkungan GKPI. BAB XII HARTA-BENDA Pasal 78 Sumber Penerimaaan 1. a. dari: Sumber Penerimaaan di GKPI diperoleh Persembahan-persembahan dalam setiap kebaktian/Ibadah. b. setiap ang Bakti Bulanan/Perpuluhan dari gota Jemaat GKPI, yang tersendiri. diatur kemudian dalam peraturan c. Bakti/Persembahan Khusus. d. Ucapan syukur. e. lingkungan GKPI. penyertaan modal badan/lembaga di Hasil usaha GKPI atau hasil Perubahan pada Draf bahwa wilayah PRT 2013 tidak ada pengaturan Amandemen Pasal 78 ayat 6. Pada dapat mengelola amandemen pelayanannya maka draf dana untuk kebutuhan mengelola dan mengumpulkan dana. Agar wilayah dapat dan mengumpulkan sejumlah memberi tambahan Pasal 79 ayat 6. yaitu pada Draf Amandemen ayat terhadap PRT 2013 Pasal 78
130 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT f. pemerintah. badan/lembaga swasta atau baik dari perorangan, maupun dari mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, Sumbangan dan bantuan tidak g. Sumber-sumber dan perolehan lain dengan ketentuan yang sah dan tidak bertentangan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 2. a. dari: Penerimaaan Jemaat GKPI diperoleh a.1. ketentuan: kebaktian/ibadah jemaat, dengan Persembahan dalam setiap lainnya dijalankan dua ka Minggu dan hari besar kristen Dalam setiap kebaktian/Ibadah ntong kedua untuk Sinode. untuk Jemaat, dan kantong persembahan; kantong pertama a.2. keputusan Majelis Jemaat. insedentil dan mendesak, atas dimungkinkan hanya untuk hal persembahan ketiga Pengadaan kantong a.3. (persembahan Setiap persembahan kebaktian perjamuan Jemaat. pernikahan, dll) masuk ke kas kebaktian pemberkatan kudus, kebaktian pranikah, b. diberikan oleh setiap anggota Jemaat. bakti bulanan/perpuluhan yang 50 % (lima puluh per seratus) dari c. Ucapan syukur anggota Jemaat. d. Sumbangan dan bantuan tidak baik dari perorangan maupun dari mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, f. mengikat, wakaf, hibah Sumbangan dan bantuan tidak , hibah wasiat, pemerintah. badan/lembaga swasta atau baik dari perorangan, maupun dari g. Sumber-sumber dan perolehan lain dengan ketentuan yang sah dan tidak bertentangan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 2. dilakukan dalam Segala bentuk persembahan dapat bentuk tunai atau dompet digital 3. a. dari: Penerimaaan Jemaat GKPI diperoleh a.1. ketentuan: kebaktian/ibadah jemaat, dengan Persembahan dalam setiap persembah lainnya dijalankan dua kantong Minggu dan hari besar kristen Dalam setiap kebaktian/Ibadah an; kantong pertama kedua untuk Sinode. untuk Jemaat, dan kantong a.2. keputusan Majelis Jemaat. insedentil dan mendesak, atas dimungkinkan hanya untuk hal persembahan ketiga Pengadaan kantong a.3. kudu (persembahan perjamuan Setiap persembahan kebaktian s, kebaktian pranikah, Jemaat. pernikahan, dll) masuk ke kas kebaktian pemberkatan b. oleh setiap Anggota Jemaat. Bulanan/Perpuluhan yang diberikan 50 % (lima puluh persen) dari Bakti c. Ucapan syukur anggota Jemaat.
131 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT pemerintah. badan/lembaga swasta atau e. Sumber-sumber lain yang sah dan ketentuan tidak bertentangan dengan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 3. Penerimaaan Sinode GKPI diperoleh dari. a. melalui Jemaat diberikan oleh setiap anggota Jemaat bakti bulanan/perpuluhan yang 50 % (lima puluh per seratus) dari -jemaat. b. Jemaa hari besar kristen lainnya di semua setiap kebaktian/ibadah Minggu dan Persembahan kantong kedua dari t GKPI. c. GKPI,dan Natal. dilaksanakan pada hari Paskah, HUT Bakti/Persembahan Khusus yang d. melalui Jemaat. kepada Sinode GKPI yang disalurkan Ucapan syukur anggota Jemaat e. Hasil usaha-usaha GKPI dan/atau badan/lembaga di lin hasil penyertaan modal gkungan GKPI. f. pemerintah. badan/lembaga swasta atau baik dari perorangan maupun dari mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, Sumbangan dan bantuan tidak g. Sumber-sumber atau perolehan lain dengan ketentuan yang sah yang tidak bertentangan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 4. kontribusi Jemaat Penerimaaan Resort diperoleh dari -jemaat yang tergabung dalam Resort dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Resort. 5. lingkungan GKPI diatur selanjutnya Penerimaaan Badan/Lembaga di d. pemerintah. badan/lembaga swasta atau baik dari perorangan maupun dari mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, Sumbangan dan bantuan tidak e. Sumber-sumber lain yang sah dan ketentuan tidak bertentangan dengan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 4. a. dari: Penerimaaan Sinode GKPI diperoleh melalui Jemaat diberikan oleh setiap Anggota Jemaat bakti bulanan/perpuluhan yang 50 % (lima puluh per seratus) dari -jemaat. b. Jemaat GKPI. hari besar kristen lainnya di semua setiap kebaktian/ibadah Minggu dan Persembahan kantong kedua dari c. Bakti/Persembahan Khusus yang dilaksanakan pada hari-hari raya Gereja Paskah, HUT GKPI dan Natal. d. kepada Sinode GKPI. Ucapan syukur anggota Jemaat e. Hasil usaha-usaha GKPI dan/atau badan/lembaga di lingkungan GKPI. hasil penyertaan modal f. Sumbangan dan bantuan tidak pemerintah. badan/lembaga swasta atau baik dari perorangan maupun dari mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, g. Sumber-sumber atau perolehan lain dengan ketentuan yang sah yang tidak bertentangan -ketentuan yang berlaku di GKPI. 5. Penerimaaan Resort diperoleh dari kontribusi Jemaat-jemaat yang tergabung dalam Resort dan usaha-
132 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dalam Peraturan Badan/Lembaga yang telah disetujui oleh Pimpinan Sinode. Resort. usaha pengadaan dana lainnya oleh 6. kontribusi resort Penerimaaan Wilayah diperoleh dari -resort yang tergabung dalam Wilayah dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Wilayah. 7. telah disetujui oleh Pimpinan Sinode. dalam Peraturan Badan/Lembaga yang lingkungan GKPI diatur selanjutnya Penerimaaan Badan/Lembaga di Pasal 79 Pengelolaan dan Pengurusan HartaBenda 1. Pimpinan Sinode. Koordinator Wilayah dilakukan oleh benda GKPI pada tingkat Sinode dan Pengelolaan dan pengurusan harta 2. GKPI di tingkat pengelolaan dan pengurusan harta benda Pimpinan Sinode dapat mendelegasikan Kordinatsi Wilayah kepada Kordinator Wilayah. 3. dilakukan oleh Majelis Resort. benda GKPI pada tingkat Resort Pengelolaan dan pengurusan harta 4. Jemaat/ Khusus dilakukan oleh Majelis benda GKPI pada tingkat Jemaat/Jemaat Pengelolaan dan pengurusan harta Jemaat Khusus. 5. demikian juga di satuan maupun yang tidak berbadan hukum, pelayanan, baik yang berbadan hukum benda GKPI pada Badan/Lembaga Pengelolaan dan pengurusan harta -satuan masing pelayanan kategorial, dilakukan oleh -masing Pengurus Badan/Lembaga dan satuan pelayanan kategorial. 6. pengurusan harta benda GKPI secara Tanggungjawab pengelolaan dan Pasal 79 Pengelolaan dan Pengurusan HartaBenda 1. Majelis Sinode. Pimpinan Sinode atas persetujuan Koordinator Wilayah dilakukan oleh benda GKPI pada tingkat Sinode dan Pengelolaan dan pengurusan harta 2. Pimpinan Sinode dapat mendelegasikan di Wilayah. Wilayah dilakukan oleh Rapat Pendeta benda GKPI di tingkat Kordinasi pengelolaan dan pengurusan harta 3. dilakukan oleh Majelis Resort. benda GKPI pada tingkat Resort Pengelolaan dan pengurusan harta 4. bend Pengelolaan dan pengurusan harta a GKPI pada tingkat Jemaat/Jemaat Jemaat/Jemaat Khusus. Khusus dilakukan oleh Majelis 5. demikian juga di satuan maupun yang tidak berbadan hukum, pelayanan, baik yang berbadan hukum benda GKPI pada Badan/Lembaga Pengelolaan dan pengurusan harta -satuan pelayanan kategorial, dilakukan oleh masing-masing Pengurus kategorial. Badan/Lembaga dan satuan pelayanan Tidak ada perubahan yang diajukan pada Pasal 79 ini.
133 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Sinode. keseluruhan berada di tangan Pimpinan 7. tahun takwim (1 Januari Tahun Anggaran di seluruh GKPI adalah – 31 Desember). 8. Apabila pada suatu tahun berjalan (RAPB) tahun sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja pengesahan, maka diberlakukan Rencana Belanja (RAPB) tidak mendapat Rencana Anggaran Pendapatan dan 9. GKPI diatur dalam pengelolaan dan pengurusan harta benda Ketentuan selanjutnya tentang Peraturan GKPI. 6. Sinode. keseluruhan berada di tangan Pimpinan pengurusan harta benda GKPI secara Tanggungjawab pengelolaan dan 7. Tahun Anggaran di seluruh GKPI adalah tahun takwim (1 Januari – 31 Desember). 8. Belanja (RAPB) tahun sebelumnya Rencana Anggaran Pendapatan dan pengesahan, maka diberlakukan Belanja (RAPB) tidak mendapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Apabila pada suatu tahun berjalan 9. Ketentuan selanjutnya tentang GKPI. benda GKPI diatur dalam Peraturan pengelolaan dan pengurusan harta BAB XIII PERIODISASI Pasal 80 Masa Tugas Kepengurusan 1. di semua tingkatan GKPI adalah 5 (lima) Periodisasi (masa tugas) kepengurusan tahun. 2. melalui pemilihan, 2 (dua) kali berturut jabatan, yang pengisiannya dilakukan Seseorang hanya dapat memangku - turut untuk jabatan yang sama. 3. Periode kepengurusan di tingkat Jemaat sebelum Sinode Am Periode. dan Resort berakhir 3 (tiga) bulan BAB XIII PERIODISASI Pasal 80 Masa Tugas Kepengurusan 1. tahun, kecuali untuk K di semua tingkatan GKPI adalah 5 (lima) Periodisasi (masa tugas) kepengurusan oordinator Wilayah dan Sekretaris Wilayah. 2. melalui pemilihan, 2 (dua) kali berturut jabatan, yang pengisiannya dilakukan Seseorang hanya dapat memangku - turut untuk jabatan yang sama. 3. sebe dan Resort berakhir 5 (lima) bulan Periode kepengurusan di tingkat Jemaat lum Sinode Am Periode. 4. Am Periode. berakhir 3 (tiga) bulan sebelum Sinode Periode kepengurusan BKK dan BKS BAB XIV PELAYAN-PELAYAN GEREJA BAB XIV PELAYAN-PELAYAN GEREJA Ada tiga penambahan jenis PRT 2023 Pasal 81 antara lain: pelayan dalam Draf Amandemen Draf Amandemen membutuhkan 2023 Pasal 81 ini
134 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 81 Pengertian dan Jenis-jenis Pelayan 1. panggilan serta mewujudkan rencana Untuk melaksanakan tugas dan - menetapkan dan mengangkat Pelayan rencana dan mencapai tujuan, GKPI - pelayan Gereja. 2. m untuk mengembangkan dan sidi Jemaat yang terpanggil dan terpilih Pelayan Gereja di GKPI adalah anggota eningkatkan kehidupan rohani dan Tata Gereja dan Peratur Firman Tuhan di dalam Alkitab maupun lingkungan sekitarnya, dan taat pada seiman dan masyarakat maupun persekutuan yang baik dengan teman dan meningkatkan hubungan jasmani warga Jemaat, mengembangkan an Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan GKPI lainnya, berpedoman pada Pokok-pokok Pemahaman Iman GKPI. 3. Pelayan-pelayan gereja GKPI terdiri dari: a. penumpa berdasarkan tahbisan dengan Gereja yang diangkat dan ditetapkan Pelayan Tahbisan, yaitu Pelayan ngan tangan, yakni: Pendeta, satu jabatan tahbisan. tahbisan hanya dapat menyandang Diaken/Diakones. Seorang pelayan Penatua, Penginjil (Evangelis), dan b. dan ditetapkan berdasarka di bidang organisasi, yang diangkat Pelayan Non Tahbisan, yakni pelayan n (untuk kurun waktu tertentu). pemilihan dan bersifat periodik c. Pelayan khusus anak-anak Sekolah Minggu Minggu yang disebut Guru Sekolah Pasal 81 Pengertian dan Jenis-jenis Pelayan 1. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan serta mewujudkan rencanamenetapkan dan mengangkat Pelayan rencana dan mencapai tujuan, GKPI - pelayan Gereja. 2. meningka untuk mengembangkan dan sidi Jemaat yang terpanggil dan terpilih Pelayan Gereja di GKPI adalah anggota tkan kehidupan rohani dan Tata Gereja dan Peraturan yang tertulis dalam Alkitab; mematuhi sekitarnya; taat pada Firman Tuhan seiman, masyarakat dan lingkungan persekutuan yang baik dengan teman dan meningkatkan hubungan jasmani warga Jemaat, mengembangkan Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan GKPI lainnya serta berpedoman pada Pokokpokok Pemahaman Iman GKPI. 3. Pelayan-pelayan gereja GKPI terdiri a. dari: penum berdasarkan tahbisan dengan Gereja yang diangkat dan ditetapkan Pelayan Tahbisan, yaitu Pelayan pangan tangan, yakni: tahbisan. dapat menyandang satu jabatan Seorang pelayan tahbisan hanya (Evangelis), dan Diaken/Diakones. Pendeta, Penatua, Penginjil b. berdasar diangkat dan ditetapkan pelayan di bidang organisasi, yang Pelayan Non Tahbisan, yakni kan pemilihan dan bersifat tertentu). periodik (untuk kurun waktu 1. GKPI bahwa Vikar 81, belum ada pengakuan Menggunakan PRT 2013 Pasal adalah GKPI salah satu jenis pelayan di padahal sudah sejak 2023 Pasal 81 a GKPI (Draf Amandemen PRT salah satu jenis pelayan di keberadaan Vikar sebagai GKPI harus mengakui GKPI. Tim berpendapat bahwa menjadi bagian pelayan di lama keberadaan Vikar telah yat 3.c). 2. jumlah putra Detasir dilatari oleh fenomena pelayanan gereja. Pengusulan dapat membantu tugas tenaga ahli atau petugas yang 2023 Pasal 81 ayat 3.d adalah pada Draf Amandemen PRT Detasir sebagaimana disebut -putri GKPI yang saat ini sedang menjalani putra waktu akan datang jumlah Prediksi tim bahwa pada teologi yang diakui GKPI. proses belajar di perguruan -putri GKPI yang pe Padahal ketika awal masuk ke kapasitas penerimaan. sebanding lagi dengan perguruan teologi tidak menamatkan pembelajaran di rguruan tinggi yang dituju, baru di GKPI yaitu Detasir. tim mengajukan jenis pelayan pertimbangan tersebut maka bersangkutan. Berdasarkan rekomendasi kepada yang GKPI telah menerbitkan peraturan lanjutan di cara GKPI yang meliputi tata penerimaan dan Detasir dan Vikar. kesinambungan antara lebih lanjut juga perlu dibicarakan setiap jemaat. Selain itu pelayanan Detasir di
135 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT d. Pelayan-pelayan khusus lainnya sesuai dengan talenta masing-masing, Suara, Pem antara lain: Guru/Pelatih Paduan impin Nyanyian. 4. Pelayan Dalam melaksanakan fungsi dan jabatan, -pelayan Gereja wajib memea. domani: Perjanjian Baru). Alkitab (Perjanjian Lama dan b. Katekhismus Dr. Martin Luther. c. Pokok-Pokok Pemahaman Iman GKPI d. Tangga GKPI Tata Gereja dan Peraturan Rumah f. Keputusan Sinode Am g. Peraturan-peraturan GKPI h. Keputusan Pimpinan Sinode GKPI c. jangka waktu tertentu. Keputusan Pimpinan Sinode dalam diangkat dan ditempatkan oleh Surat Vikar yaitu calon Pendeta yang d. membantu pelaksanaan tugas petugas yang dipandang cakap Detasir yaitu tenaga ahli atau -tugas d.1. berikut: tertentu dengan ketentuan sebagai pelayanan dalam jangka waktu yang diakui GKPI. Alumni Sekolah Tinggi Teologi d.2. Teologi yang d mendaftar di Sekolah Tinggi Rekomendasi dari GKPI ketika Memperoleh Surat iakui oleh GKPI. dari GKPI dan belum Vikar. dan mendapat rekomendasi d.3. Pimpinan Sinode. disetujui/ditetapkan oleh Resort/Jemaat Khusus dan Khusus atau Pendeta Majelis Resort/Jemaat/Jemaat Penempatan detasir diusulkan d.4. Detasir. yang menggunakan tenaga Resort/Jemaat/Jemaat Khusus kepada anggaran belanja Belanja Detasir dibebankan e. Pelayan khusus anak-anak Sekolah Minggu Minggu yang disebut Guru Sekolah f. Pelayan-pelayan khusus lainnya sesuai dengan talenta masingmasing, antara lain: Guru/Pelatih Teknologi Informatika, Penata suara Pemusik, Dekorator, Operator Paduan Suara, Pemimpin Nyanyian, depan pe syarat penerimaan Vikar ke dipertimbangkan bahwa Mungkin dapat rnah menjalani masa tahun. Detasir paling sedikit satu 3. PRT 2013 Pasal 3.d telah mengidentifikasi pelayanmaka tim multimedia dan sebagainya, pendukung ibadah seperti GKPI yaitu munculnya perkembangan pelayanan di Melihat fenomena pelayan khusus lainnya. berpendapat bahwa Selain jenis pelayan yang Pasal 81 ayat 3.f. pada Draf Amandemen 2023 Pengakuan itu diimplementasi salah satu jenis pelayan. pelayanan diakui sebagai berpartisipasi mendukung mereka yang selama ini dua ped diamandemen dalam draf ini, ada oman pelayanan yang setiap Jemaat. Khusus maupun program di program di setiap Resort/Jemaat pelayan harus terikat pada Tim berpendapat bahwa setiap 2023 Pasal 81 ayat 4.h dan 4.i. ditambah pada Draf Amandemen
136 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT ruang ibadah (Soundman), dan Penata listrik. 4. jabatan, Pelayan Dalam melaksanakan fungsi dan -pelayan Gereja wajib memedomani: a. Perjanjian Baru). Alkitab (Perjanjian Lama dan b. Katekhismus Dr. Martin Luther. c. Pokok-Pokok Pemahaman Iman GKPI d. Tangga GKPI Tata Gereja dan Peraturan Rumah e. Keputusan Sinode Am f. Peraturan-peraturan GKPI g. Keputusan Pimpinan Sinode GKPI h. Resort/jemaat khusus Keputusan Sidang Majelis i. Keputusan Sidang Majelis Jemaat Pendeta Pasal 82 1. tugas panggil memperlengkapi anggota Jemaat dalam dalam membimbing, melayani dan persekutuan imamat am orang percaya, sebagai pegawai di GKPI, dalam panggilan Tuhan sebagai pelayan dan bersedia mempersembahkan diri atas diberikan GKPI kepada seseorang yang Pendeta adalah jabatan tahbisan yang an gereja (bersekutu, 7:20; Ep 1:18, 4:11 Gembala Agung dan Kepala Gereja (1 Kor mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, bersaksi dan melayani), serta untuk -16; Flp. 3:14; 1 Tes. 6:1,13:2 1:11; 2 Tim. 1:9; Ibr. 3:1; 2 Ptr. 1:10; Kis. -3). 2. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan yang dilakukan oleh Bishop. kebaktian dengan penumpangan tangan Pendeta dilaksanakan dalam suatu acara Pendeta Pasal 82 1. pan bersedia mempersembahkan diri atas diberikan GKPI kepada seseorang yang Pendeta adalah Pelayan tahbisan yang ggilan Tuhan sebagai pelayan dan mencerminkan pela bersaksi dan melayani), serta untuk tugas panggilan gereja (bersekutu, memperlengkapi anggota Jemaat dalam dalam membimbing, melayani dan persekutuan imamat am orang percaya, sebagai pegawai di GKPI, dalam yanan Yesus Kristus, Kor 7:20; Ep 1:18, 4:11 Gembala Agung dan Kepala Gereja (1 -16; Flp. 3:14; 1 Kis. 6:1,13:2 Tes. 1:11; 2 Tim. 1:9; Ibr. 3:1; 2 Ptr. 1:10; -3). 2. khusus diadakan untuk itu d dalam suatu acara kebaktian yang Penahbisan Pendeta dilaksanakan engan penumpangan tangan oleh semua Tidak ada perubahan yang Pasal 81 ini. diajukan pada Draf Amandemen
137 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT oleh Bishop. pendeta GKPI yang hadir yang dipimpin Pasal 83 Fungsi dan Tugas Pendeta 1. a. Fungsi jabatan Pendeta GKPI adalah: percaya sehingga semua sama sebagai bagian dari imamat am orang memperlengkapi anggota Jemaat Membimbing, melayani dan -sama dan material. bertanggungjawab di bidang spiritual b. Gereja. Kristus, Gembala Agung dan Kepala Mencerminkan pelayanan Yesus 2. Dalam fungsi jabatannya, Pendeta a. mengemban tugas: setia dan benar. Memberitakan firman Allah dengan b. setia. Kudus dan Perjamuan Kudus) dengan Melayankan sakramen (Baptisan c. Menggembalakan domba-domba sehingga tidak seo yang dipercayakan kepadanya rang pun dari Penggembalaan GKPI. domba itu hilang, sesuai dengan Tata d. rendah hati dan sabar orang Mengamati dan menasihati dengan -orang dan orang yang menyimpang dari Firman Allah -orang lain agar jangan berbuat dosa. e. usaha Tuhan (diakonia), dengan mendorong Melaksanakan pelayanan rahmat -usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. f. bapak, kaum ibu, pemuda/i, remaja, Jemaat, janda, yatim piatu, kaum Mendoakan dan melayani anggota Pasal 83 Fungsi dan Tugas Pendeta 1. a. Fungsi dan tugas Pendeta GKPI adalah: orang percaya sehingga semua sama sebagai bagian dari imamat am memperlengkapi anggota Jemaat Membimbing, melayani dan - spiritual dan material. sama bertanggungjawab di bidang b. Gereja. Kristus, Gembala Agung dan Kepala Mencerminkan pelayanan Yesus 2. a. mengemban tugas: Dalam fungsi jabatannya, Pendeta setia dan benar. Memberitakan firman Allah dengan b. dengan setia. Kudus dan Perjamuan Kudus) Melayankan sakramen (Baptisan c. Menggembalakan domba-domba Penggembalaan GKPI. domba itu hilang, sesuai dengan Tata sehingga tidak seorang pun dari yang dipercayakan kepadanya d. rendah hati dan sabar orang Mengamati dan menasihati dengan -orang dan yang menyimpang dari Firman Allah orang-orang lain agar jangan berbuat dosa. e. mendorong usaha Tuhan (diakonia), dengan Melaksanakan pelayanan rahmat -usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. f. bapak, kaum ibu, Jemaat, janda, yatim piatu, kaum Mendoakan dan melayani anggota pemuda/i, remaja, Tidak ada perubahan yang 2023 Pasal 83 ini. diajukan dalam Draf Amandemen
138 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT anak-anak, orang sakit, dan orang terpenjara agar mereka tetap hidup Tuhan Yesus Kristus. dalam iman, pengharapan, dan kasih g. tangan kepada pelayan Menahbiskan dengan menumpangkan -pelayan Gereja untuk melayani Jemaat. h. pelayanan. persekutuan, kesaksian,dan Jemaat menuju kedewasaan Membina pertumbuhan kehidupan anak-¬anak, orang sakit, dan orang Tuhan Yesus Kristus. dalam iman, pengharapan, dan kasih terpenjara agar mereka tetap hidup g. pelayan menumpangkan tangan kepada Menahbiskan dengan -pelayan Gereja untuk melayani Jemaat. h. Membina pertumbuhan kehidupan persekutuan, kesaksian da Jemaat menuju kedewasaan n pelayanan. Pasal 84 Penerimaan dan Penahbisan/Pengukuhan Pendeta GKPI 1. ditahbis Seseorang dapat diterima dan kan menjadi Pendeta jika telah vikariat. menjalani dan menyelesaikan masa 2. peraturan GKPI dan masa Vikariat diatur dalam Ketentuan tentang penerimaan Vikar Pasal 84 Penerimaan dan Penahbisan/Pengukuhan Pendeta GKPI 1. ditah Seseorang dapat diterima dan biskan menjadi Pendeta jika telah vikariat. menjalani dan menyelesaikan masa 2. peraturan GKPI dan masa Vikariat diatur dalam Ketentuan tentang penerimaan Vikar 3. a. dengan 2 (dua) jalur: Seleksi penerimaan Vikar dilakukan jemaat atau resort; Jalur seleksi untuk ditempatkan di b. pengembangan jemaat dalam rangka perintisan dan menjadi tenaga Pekabaran Injil Jalur rekrutmen untuk diutus -jemaat baru. Perspektif yang digunakan ialah pengembangan oleh tim memahami Pasal 84 ini GKPI melalui jemaat perintisan dan pengembangan Pekabaran Injil dalam rangka khusus diutus menjadi tenaga melalui jalur rekrutmen yang peluang penerimaan Vikar Injil. Oleh karena itu perlu dibuka perintisan daerah Pos Pekabaran -jemaat baru (Draf Amandemen 2023 Pasal 81 ayat 3.b.) Draf Amandemen khususnya pada ayat 3 2023 Pasal 84 .b Jemaat hubungan kerja dengan penerimaan dan dijelaskan metode peraturan tersebut akan Peraturan GKPI. Dalam membutuhkan / Jemaat Khusus PRT Pasal (bnd. Draf Amandemen daerah Pekabaran Injil koordinasi pelayanan di yang melaksanakan 21 ayat 1.) Pasal 85 Status dan Hubungan Kerja Pendeta 1. a. Pendeta Pegawai GKPI adalah: dalam lingkungan GKPI. Pendeta yang melayani dan bekerja di b. jangka waktu tertentu, bekerja dan ditugaskan secara khusus untuk Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode Pasal 85 Status dan Hubungan Kerja Pendeta 1. a. Pendeta Pegawai GKPI adalah: Khusus atau Pendeta Diperbantukan. sebagai Pendeta Resort/Jemaat di dalam lingkungan GKPI baik Pendeta yang melayani dan bekerja b. ditugaskan atau ditempatkan secara Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode Beberapa hal yang perlu 2023 Pasal 85 dijelaskan dari Draf Amandemen terutama tentang 1. Diperbantukan antara lain: Honorer, dan Pendeta Pendeta Pensiun, Pendeta pengakuan terhadap 85 ayat 4 merupakan Draf Amandemen 2023 Pasal Draf Amandemen 1. GKPI yang mencakup: dalam bentuk Peraturan peraturan lanjutan membutuhkan Pasal 85 ini yang m Pendeta Honorer Peraturan tentang eliputi
139 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT melayani pada badan/instansi di luar GKPI. c. ditugaskan menjalani tugas belajar. Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode 2. a. Pendeta tidak pegawai GKPI adalah: atau memilih mel perjalanan pelayanannya diutus GKPI diberikan oleh GKPI tetapi dalam Pendeta yang jabatan tahbisannya akukan pelayanan GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode. lembaga/badan/intansi lain di luar dan atau bekerja tetap pada b. dengan memperhatikan menjadi Pendeta pegawai GKPI, (2) pasal ini dapat diterima kembali Pendeta sebagaimana butir (a) ayat kebutuhan Pendeta pegawai GKPI. GKPI dan peraturan penerimaan c. pegawai GKPI. istrinya telah menjadi Pendeta diberikan oleh GKPI yang suami atau Pendeta yang jabatan tahbisannya d. pegawai GKPI. dengan tidak hormat sebagai Pendeta bukan dikarenakan diberhentikan menjadi Pendeta pegawai GKPI, suami atau istrinya tidak lagi Pendeta pegawai GKPI, manakala (2) pasal ini dapat diterima menjadi Pendeta sebagaimana butir (c) ayat 3. tugas pegawai GKPI yang telah berakhir masa Pendeta Pensiunan, yakni Pendeta nya di GKPI sebagai pegawai GKPI dikarenakan pensiun. 4. tugas terakhir. jabatan dan pelayanannya ditempat kemudian ditugaskan melanjutkan pegawai GKPI yang telah pensiun, yang Pendeta Honorer, adalah Pendeta khusus bekerja dan melayani pada badan/instansi/mitra di luar GKPI. c. ditugaskan menjalani tugas belajar. Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode 2. Pendeta Tidak pegawai GKPI adalah: a. perjalanan pelayanannya diberikan oleh GKPI tetapi dalam Pendeta yang jabatan tahbisannya diutus Sinode. luar GKPI, atas seizin Pimpinan pada lembaga/badan/intansi lain di pelayanan dan/atau bekerja tetap GKPI atau memilih melakukan b. kembali menjadi Pendeta (dua) pasal ini dapat diterima Pendeta sebagaimana butir (a) ayat 2 Pegawai GKPI, dengan memperhatikan penerimaan Pendeta pegawai GKPI. kebutuhan GKPI dan peraturan c. pegawai GKPI. istrinya telah menjadi Pendeta diberikan oleh GKPI yang suami atau Pendeta yang jabatan tahbisannya d. (2) pasal ini dapat Pendeta sebagaimana butir (c) ayat diterima menjadi Pendeta pegawai GKPI. dengan tidak hormat sebagai bukan dikarenakan diberhentikan menjadi Pendeta pegawai GKPI, suami atau istrinya tidak lagi Pendeta pegawai GKPI, manakala 3. Pendeta pegawai GKPI yan Pendeta Resort/Jemaat Khusus adalah g a. di Resort/Jemaat Khusus: ditempatkan oleh Pimpinan Sinode GKPI mencakup tugas panggilan gereja Resort/Jemaat Khusus yang memimpin pelayanan di Pendeta Resort bertugas untuk keberadaan Pendeta Pensiun. mereka seb berpendapat bahwa eksistensi Tidak Pegawai, tim Pendeta Pegawai atau Pendeta Pendeta. Walau mereka bukan diundang dalam Rapat Pendeta Pensiun dapat 2023 Pasal 72 ayat 5 bahwa juga dalam Draf Amandemen Pengakuan ini sudah tercatat agai pendeta yang tetap diakui menerima tahbisan di GKPI walau ikatan telah berakhir strukturalnya dengan GKPI . Pengakuan tersebut akan membuka ruang membutuhkan. di jemaat yang meminta dan melayani pemberitaan firman bagi mereka agar dapat 2. Draf Amandemen PRT 2023 ya serah terima dengan pendeta sebagai pendeta menunggu dapat menjalankan fungsinya Khusus/Resort tetapi masih pensiun di salah satu Jemaat sebagai Pendeta yang telah Honorer dapat diidentifikasi Pendeta Honorer. Pendeta Pasal 85 ayat 5 tentang ng ditempatkan di Jemaat Khusus/Resort tersebut. Masa pemilihan yang ada di GKPI. diberlakukan dalam setiap sebagai Pendeta Honorer tidak 3. 85 ayat 6 sebagai langkah Amandemen PRT 2023 Pasal dijelaskan dalam Draf Pendeta Diperbantukan tanggungjawab. wewenang, dan pembatasan hak, 2. tempat pelay Jemaat Khusus GKPI dan Resort/ yang diperoleh dari melayani beserta hak Khusus tempatnya Resort/ Jemaat kerja dengan Pendeta meliputi hubungan Diperbantukan yang Pendeta Peraturan tentang anannya 1.b) 2023 Pasal 86 ayat Amandemen PRT (bnd. Draf .
140 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT administrasi, dan keuangan. (Apostolat, Pastorat, dan Diakonat), b. Pertanggungjawaban kepemimpinan Sinode. Resort/Jemaat Khusus dan Pimpinan secara berkala terhadap Majelis seperti ayat 3.a di atas dilakukan c. peraturan dan ketentuan di GKPI. di atas dilaksanakan berdasarkan Kepemimpinan seperti pada ayat 3.a 4. Pendeta Pensiun yakni Pendeta pegawai memasuki masa pensiun. sebagai pegawai GKPI karena telah GKPI yang mengakhiri tugasnya di GKPI 5. terbatas. tugas terakhir untuk waktu yang jabatan dan pelayanannya ditempat kemudian ditugaskan melanjutkan Pegawai GKPI yang telah pensiun, yang Pendeta Honorer adalah Pendeta 6. a. Resort/Jemaat Khusus: membantu pelayanan Pendeta Resort/Jemaat/Jemaat Khusus untuk Pimpinan Sinode di Pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta bertanggun Pendeta diperbantukan gjawab kepada Pendeta Resort/Jemaat Khusus b. berkala kepada Pimpinan Sinode Pendeta diperbantukan secara melaporkan kinerja pelayanan Pendeta Resort/Jemaat Khusus akan c. Peraturan GKPI. Pendeta diperbantukan diatur dalam Ketentuan lebih lanjut tentang masing kebutuhan pelayanan di Diperbantukan di GKPI akibat diberlakukannya Pendeta kemungkinan antisipatif terhadap -masing jemaat. Pasal 86 Hak dan Kewajiban Pendeta GKPI 1. Pendeta GKPI berhak: Pasal 86 Hak dan Kewajiban Pendeta GKPI 1. Pendeta GKPI berhak: Tidak ada perubahan dalam 86. Draf Amandemen PRT 2023 Pasal
141 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT a. GKPI. Melayani di seluruh daerah pelayanan b. dari GKPI kebutuhan lainnya yang diperlukan Memperoleh perlengkapan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan Pendeta. c. Pendeta. dalam melaksanakan tugas pelayanan Mendapatkan perlindungan hukum d. Pendeta tidak keterampilan pelayanan, kecuali meningkatkan pengetahuan dan pendidikan lanjutan untuk Memperoleh kesempatan untuk sebagai pegawai GKPI dan Pendeta Pensiun. e. Pendeta Pensiun. Menjadi peserta Sinode Am, kecuali f. kecuali Pendeta Pensiun. Menjadi peserta Rapat Pendeta GKPI, g. tidak pegawai GKPI d jabatan struktural, kecuali Pendeta Dipilih dan diangkat dalam semua an Pendeta Pensiun. h. Pensiun. tidak pegawai GKPI dan Pendeta lainnya dari GKPI, kecuali Pendeta Memperoleh gaji dan penghasilan i. Memperoleh hak-hak lain yang disebut dalam Peraturan-peraturan yang berlaku di GKPI. 2. a. Pendeta GKPI berkewajiban: Melaksanakan tugas-tugas jabatan Pendeta. b. jabatan Pendeta. Memelihara nama baik gereja dan c. GKPI. setiakawan di antara sesama Pendeta persaudaraan, kerjasama dan rasa Memupuk dan memelihara a. pelayanan GKPI. Melayani di seluruh daerah b. kebutu Memperoleh perlengkapan dan han lainnya yang diperlukan pelayanan Pendeta. dari GKPI dalam melaksanakan tugas c. pelayanan Pendeta. dalam melaksanakan tugas Mendapatkan perlindungan hukum d. Pendeta Pensiun. Pendeta tidak pegawai GKPI dan keterampilan pelayanan, kecuali meningkatkan pengetahuan dan pendidikan lanjutan untuk Memperoleh kesempatan untuk e. Pendeta Pensiun. Menjadi peserta Sinode Am, kecuali f. kecuali Pendeta Pensiun. Menjadi peserta Rapat Pendeta GKPI, g. jabatan struktural Dipilih dan diangkat dalam semua , kecuali Pendeta Pensiun. tidak pegawai GKPI dan Pendeta h. tidak pegawai GKPI. lainnya dari GKPI, kecuali Pendeta Memperoleh gaji dan penghasilan i. Memperoleh hak-hak lain yang disebut dalam Peraturan-peraturan yang berlaku di GKPI. 2. Pendeta GKPI berkewajiban: a. Melaksanakan fungsi dan tugastugas jabatan Pendeta. b. jabatan Pendeta. Memelihara nama baik gereja dan c. Pendeta GKPI. setiakawan di antara sesama persaudaraan, kerjasama dan rasa Memupuk dan memelihara
142 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT d. keterampilan dalam tugas pel Meningkatkan pengetahuan dan ayanan. e. di dalam I Timotius 3:5. keluarga sebagaimana firman Tuhan Membina dan memelihara kehidupan f. 3:2 dituntut dari seorang pelayan (1Tim. Bertutur kata dan berperilaku yang -4, 8-9). g. dan peraturan yang berlaku Taat dan melaksanakan ketentuan di GKPI. h. Pendeta dan Gereja hubungan ekumenis dengan para Menciptakan dan memelihara -gereja tetangga. d. keterampilan dalam tugas pelayanan. Meningkatkan pengetahuan dan e. 3:5. firman Tuhan di dalam I Timotius kehidupan keluarga sebagaimana Membina dan memelihara f. 3:2 dituntut dari seorang pelayan (1Tim. Bertutur kata dan berperilaku yang -4, 8-9). g. Taat dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di GKPI. h. Pendeta dan Gereja hubungan ekumenis dengan para Menciptakan dan memelihara -gereja tetangga. Pasal 87 Suami dan Istri yang sama-sama Pendeta 1. Suami dan istri yang sama-sama menjadi Pendeta pegawai GKPI. memilih salah seorang diantaranya yang berstatus Pendeta GKPI diharuskan 2. disahkan, maka ke Pendeta pegawai GKPI sebelum PRT ini bersuamikan dan atau beristrikan Pendeta pegawai GKPI yang telah tentuan/peraturan sama sebelumnya tentang suami dan istri -sama Pendeta pegawai GKPI dinyatakan tetap berlaku. Pasal 87 Suami dan Istri yang sama-sama Pendeta 1. Suami dan istri yang sama-sama memilih salah seorang diantara berstatus Pendeta GKPI diharuskan nya yang menjadi Pendeta Pegawai GKPI. 2. tentang suami dan istri sama maka ketentuan/peraturan sebelumnya Peraturan Rumah Tangga Tahun 2013, Pendeta pegawai GKPI sebelum bersuamikan dan/atau beristrikan Pendeta pegawai GKPI yang telah -sama Pendeta pegawai GKPI dinyatakan tetap berlaku. Draf Amandemen PRT 2023 G dapat menjadi Pendeta Pegawai mengatur bahwa suami dan isteri peraturan sebelumnya yang pemberlakuan ketentuan/ Tahun 2023” sebagai pembatas frasa “Peraturan Rumah Tangga Pasal 87 ayat 2 menambahkan KPI sehingga selaras dengan 85 ayat 2 Draf Amandemen PRT 2023 Pasal (bnd. Draf Amandemen PRT 2023 Pasal 86 ayat 1.g; 1.h). Pasal 88 Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 1. dilakukan oleh Pimpinan Sinode. Penugasan Pendeta pegawai GKPI 2. Masa tugas (periode kerja) seorang tahun dan berdasarkan pertimbangan lingkungan GKPI paling lama 5 (lima) dan/atau badan/lembaga/yayasan di melayani Resort/Jemaat Khusus Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Pasal 88 Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 1. Penugasan Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 2. dapat berdasarkan pertimbangan tertentu GKPI paling lama 5 (lima) tahun dan badan/lembaga/yayasan di lingkungan Resort/Jemaat Khusus dan/atau GKPI yang ditugaskan melayani Masa tugas seorang Pendeta pegawai diperpanjang untuk masa paling Ada tiga hal yang mengalami 1. Amandemen PRT 2023 Pasal 88. penambahan dalam Draf diperpanjang pendirinya dapat GKPI salah satu gereja perguruan teologi di mana tenaga pengajar (dosen) di yang ditugaskan sebagai Masa tugas Pendeta Pegawai berdasarkan pertimbangan Jabatan Draf Amandemen berupa Pera peraturan lanjutan membutuhkan PRT 2023 Pasal 88 turan GKPI 1. meliputi: ditempatkan sebagai Pegawai yang antara Pendeta hubungan kerja Pengaturan
143 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT paling lama 2 (dua) tahun. tertentu dapat diperpanjang untuk masa 3. tahun ke diperpanjang untuk paling lama 5 (lima) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat atas seizin Pimpinan Sinode untuk lembaga/badan/intansi lain di luar GKPI, dalam melayani pada Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan Masa tugas (periode kerja) seorang dua. 4. pegawai GKPI. diberhentikan dengan hormat sebagai kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Keputusan Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas sesuai Surat Pendeta pegawai GKPI yang tidak pertimbangan tertentu. lama 2 (dua) tahun dengan 3. luar GKPI paling lama 5 (lima) ta badan/lembaga/yayasan/intansi lain di Pimpinan Sinode melayani pada Pendeta Pegawai GKPI yang ditugaskan Masa tugas (periode kerja) seorang hun lama 5 (lima) tahun kedua. dan dapat diperpanjang untuk paling 4. Masa tugas seorang Pendeta Pegawai dibina ol Dosen di Sekolah Tinggi Teologi yang Pimpinan Sinode melayani sebagai tiga (3) di atas yang ditugaskan GKPI sebagaimana disebutkan pada ayat eh GKPI dapat Tinggi. akreditasi dan peraturan Pendidikan dipertimbangkan berdasarkan 5. diberhentikan dengan hormat seb kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Keputusan Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas sesuai Surat Pendeta pegawai GKPI yang tidak agai pegawai GKPI. 6. jemaat pendeta yang ditugaskan khusus di Penugasan dan atau penempatan -jemaat GKPI di luar wilayah diatur dalam peraturan tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. diatur dalam Peraturan GKPI. Masa tugas Pendeta diperbantukan angka kredit yang diperoleh waktunya mengajar serta dosen ditentukan dari periode 88 ayat 4). JAFA seorang Amandemen PRT 2023 Pasal tempatnya mengajar (Draf akreditasi perguruan teologi (JAFA) yang bersangkutan dan Fungsional/Akademik Dosen . di mana GKPI sebagai sala pengajar di perguruan teologi Pegawai sebagai tenaga masa penugasan Pendeta Menimbang hal di atas maka perguruan tersebut. dosen yang mengajar di dipengaruhi oleh JAFA setiap perguruan teologi juga Seiring dengan itu, akreditasi h lebih dari 5 (lima) tahun. satu pendirinya diizinkan 2. jemaat yang ditugaskan melayani penempatan Pendeta Pegawai Tim berpendapat bahwa -jemaat GKPI di luar di wilayah NKRI. dengan penempatan pendeta wilayah NKRI tidak sama Tata Gereja Pasal I ayat 3 merupakan wilayah NKRI. menempatkan pendeta di luar pertimbangan ketika 3. sama. Resort/ Jemaat Khusus tidak Diperbantukan dan Pendeta tugas antara Pendeta Tim berpendapat bahwa masa Sinode GKPI dengan Pimpinan perguruan teologi tenaga pengajar di 2. di jemaat penempatan Pendeta Pengaturan -jemaat pengaturan NKRI. Dalam GKPI di luar wilayah tersebut ter apakah jemaat perlu ditegaskan sebut 2023 Amandemen PRT Persiapan (bnd. Draf atau Jemaat 2023 Pasal 3 ayat 4.a Amandemen PRT Jemaat (bnd. Draf dan ayat 8) atau 2023 Pasal 3 ayat 3.a Amandemen PRT Khusus (bnd. Draf sebagai Jemaat dikatogorikan Pasal 3 ayat 6.c). 2023 Pasal 3 ayat Amandemen PRT Kebaktian (bnd. Draf 5.a) atau Pos
144 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Pasal 89 Pemberhentian Pendeta sebagai Pegawai GKPI 1. GKPI. dengan tidak hormat sebagai pegawai diberhentikan dengan hormat atau Seorang Pendeta pegawai GKPI dapat 2. a. alasan: sebagai pegawai GKPI dilakukan dengan Pemberhentian dengan tidak hormat Sinode. luar GKPI, tanpa seizin Pimpinan pada lembaga/badan/intansi lain di Pendeta tersebut telah bekerja tetap b. pelanggaran atau k Pendeta tersebut melakukan esalahan dalam GKPI. diatur dalam Tata Penggembalaan Penggembalaan Khusus sebagaimana Pendeta tersebut menempuh tidak dapat lagi diperbaiki setelah melalaikan tugas dan kewajiban, yang pengajaran, atau moral, atau hal administrasi, peraturan, 3. Pemberhentian dengan tidak hormat dilaporkan dalam Sinode Am terdekat. persetujuan Majelis Sinode dan dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas 4. lagi menjadi Pendeta p kepegawaian GKPI tidak dapat diterima diberhentikan dengan tidak hormat dari Pendeta pegawai GKPI yang egawai GKPI. 5. a. pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: Pemberhentian dengan hormat Pendeta Atas permintaan sendiri. b. pensiun. Telah memasuki usia atau status Pasal 89 Pemberhentian Pendeta sebagai Pegawai GKPI 1. dengan tidak diberhentikan dengan hormat atau Seorang Pendeta pegawai GKPI dapat hormat sebagai pegawai GKPI. 2. a. alasan: sebagai pegawai GKPI dilakukan dengan Pemberhentian dengan tidak hormat Sinode. luar GKPI tanpa seizin Pimpinan pada lembaga/badan/intansi lain di Pendeta tersebut telah bekerja tetap b. Pendeta tersebut melakukan diatur dalam T Penggembalaan Khusus sebagaimana setelah Pendeta tersebut menempuh yang tidak dapat lagi diperbaiki melalaikan tugas dan kewajiban, pengajaran, atau moral, atau hal administrasi, peraturan, pelanggaran atau kesalahan dalam ata Penggembalaan GKPI. 3. terdekat. dan dilaporkan dalam Sinode Am diinformasikan dalam Rapat Pendeta persetujuan Majelis Sinode, dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas Pemberhentian dengan tidak hormat 4. diberhentikan dengan tidak Pendeta pegawai GKPI yang hormat dari lagi menjadi Pendeta pegawai GKPI. kepegawaian GKPI tidak dapat diterima 5. a. pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: Pemberhentian dengan hormat Pendeta Atas permintaan sendiri. b. pensiun. Telah memasuki usia atau status Tidak ada perubahan dalam 89. Draf Amandemen PRT 2023 Pasal
145 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT c. GKPI, atas seizin Pimpinan S lembaga/badan/intansi lain diluar Telah bekerja tetap pada inode. 6. Pimpinan Sinode. Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pemberhentian dengan hormat sebagai 7. dapat diterima berusia 55 (lima puluh lima) tahun, karena alasan pensiun dan belum diberhentikan dengan hormat, kecuali Pendeta pegawai GKPI yang kembali menjadi Pendeta penerimaan Pendeta pegawai GKPI. kebutuhan GKPI dan peraturan pegawai GKPI, dengan memperhatikan c. Telah bekerja tetap pada GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode. lembaga/badan/intansi lain diluar 6. Pimpinan Sinode. Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pemberhentian dengan hormat sebagai 7. karena alasan pens diberhentikan dengan hormat, kecuali Pendeta pegawai GKPI yang iun dan belum penerimaan Pendeta pegawai GKPI. kebutuhan GKPI dan peraturan pegawai GKPI, dengan memperhatikan dapat diterima kembali menjadi Pendeta berusia 55 (lima puluh lima) tahun, Pasal 90 Pensiun Pendeta 1. umur 65 tahun. Pendeta pegawai GKPI pensiun pada 2. terus lima) tahun dan telah melayani secara setelah mencapai usia 55 (lima puluh mengajukan permohonan pensiun Pendeta pegawai GKPI dapat -menerus di GKPI sekurangdengan membayar iuran pensiun. kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun 3. berhak mendapat manfaat pensiun Pendeta pegawai GKPI yang pensiun 4. pensiun. pada saat Pendeta yang bersangkutan Manfaat pensiun diterima bersamaan 5. Bagi kepentingan pelayanan GKPI, (dua) tahun. GKPI untuk jangka waktu paling lama 2 ditugaskan sebagai Pendeta honorer mencapai umur pensiun dapat Pendeta pegawai GKPI yang telah Pasal 90 Pensiun Pendeta 1. Persiapan Pensiun (MPP) pada umur 6 Pendeta pegawai GKPI memasuki Masa 5 tahun, dan Pensiun pada umur 67 tahun. 2. terus lima) tahun dan telah melayani secara setelah mencapai usia 55 (lima puluh mengajukan permohonan pensiun Pendeta pegawai GKPI dapat -menerus di GKPI sekurangdengan membay kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ar iuran pensiun. 3. pensiun berhak mendapat gaji dan manfaat Pendeta pegawai GKPI yang pensiun 4. atau disesuaikan dengan APB GKPI. sebesar 80% dari gaji pokok terakhir Gaji Pensiun diterima setiap bulan 5. Pendeta, Manfaat pensiun mencakup Dana Sosial Bantuan Perumahan, dan lainbersangkutan memasuki MPP. lain diterima pada saat Pendeta yang 6. mencapai umur pensiun dapat Pendeta pegawai GKPI yang telah Bagi kepentingan pelayanan GKPI, Draf Amandemen PRT 2023 1. Pasal 90 memiliki penambahan: usia 67 tahun 65 tahun dan pensiun pada MPP yang dimulai sejak usia Draf ini mengajukan konsep (Draf 90 ayat 1) Amandemen PRT 2023 Pasal . 2. merupakan ben Gaji dan manfaat pensiun tuk 90 ayat 3 dan ayat 4). Amandemen PRT 2023 Pasal usia pensiun (Draf Pendeta yang telah memasuki tanggungjawab GKPI kepada 3. 85 ayat 5. Amandemen PRT 2023 Pasal bagian penjelasan Draf Honorer telah dijelaskan di Penjelasan tentang Pendeta Ketentuan tentang 1. peraturan tersebut: perlu diatur dalam Beberapa aspek yang Peraturan GKPI. dibuat dalam bentuk Pasal 90 ayat 1 perlu Amandemen PRT 2023 MPP sesuai Draf Hak yang diterima oleh Pendeta setelah memasuki masa MPP. 2. Pendeta yan wewenang bagi Pembatasan g memasuki masa MPP. 3. Pendeta. masa MPP seorang yang menyangkut Serta ketentuan lain
146 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT ditugaskan sebagai Pendeta Honorer GKPI untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penatua Pasal 91 1. atas panggilan Tuhan sebagai yang bersedia mempersembahkan diri diberikan GKPI kepada warga Jemaat Penatua adalah jabatan tahbisan yang pelayan GKPI. 2. a. Tugas Penatua: Tata Ibadah Penahbisan Penatua; Sebagaimana dikemukakan dalam b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Sinode Am lainnya dan Peraturan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan yang diatur dalam Tata Gereja, - peraturan GKPI. c. Dalam melaksanakan tugas Penatua Jemaat dan atau Guru Jemaat berkonsultasi dengan Pemimpin Penatua Pasal 91 1. GKPI. atas panggilan Tuhan sebagai pelayan yang bersedia mempersembahkan diri diberikan GKPI kepada warga Jemaat Penatua adalah jabatan tahbisan yang 2. a. Tugas Penatua: Ibadah Penahbisan Penatua; Sebagaimana disebutkan dalam Tata b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya Jemaat dan Peraturan Resort, Keputusan Sidang Majelis Am, Keputusan Sidang Majelis yang diatur dalam Keputusan Sinode -peraturan GKPI. c. Jemaat Pemimpin Jemaat dan atau Guru Penatua berkonsultasi dengan Dalam melaksanakan tugasnya, 3. Penatua wajib menghadiri sermon di Jemaat Draf Amandemen PRT 2023 oleh Penatua yaitu kewajiban yang harus dipenuhi Pasal 91 menambahkan menghadiri Sermon Jemaat (Draf Amandemen seyogyianya memiliki kew tahbisan di sebuah jemaat maka Penatua sebagai jabatan untuk menyiapkan pelayanan bahwa Sermon adalah wadah Draf Amandemen PRT Pasal 24 Sebagaimana dijelaskan dalam PRT 2023 Pasal 91 ayat 3) ajiban mengikuti Sermon Jemaat. Pasal 92 Pengusulan dan Persyaratan menjadi Penatua 1. a. Penatua dapat diajukan oleh: Pengusulan seseorang menjadi calon Ha Sektor/ Lingkungan kepada Pengurus Sektor/Lingkungan melalui Penatua Anggota Jemaat yang ada di rian Jemaat b. Pengurus Harian Jemaat. 2. a. Persyaratan calon Penatua: sekurang Telah terdaftar sebagai anggota sidi -kurangnya 5 (lima) tahun Pasal 92 Pengusulan dan Persyaratan menjadi Penatua 1. a. Penatua dapat diajukan oleh: Pengusulan seseorang menjadi calon Harian Jemaat Koordinator Sektor kepada Pengurus Sektor/Lingkungan melalui Anggota Jemaat yang ada di b. Pengurus Harian Jemaat. 2. a. Persyaratan calon Penatua: sekurang Telah terdaftar sebagai anggota sidi -kurangnya 5 (lima) tahun Draf Amandemen PRT 2023 1. persyaratan menjadi Penatua: rangka pengusulan dan Pasal 92 dua prinsip dalam Majelis Jemaat h Calon yang telah disetujui oleh arus dua kali berturut Berita/Warta Jemaat sebanyak anggota jemaat melalui diinformasikan kepada -turut (Draf mengetahui pengangkatan bahwa anggota jemaat perlu 92 ayat 5). Tim berpendapat Amandemen PRT 2023 Pasal
147 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT dicalonkan. pada Jemaat tempat calon Penatua b. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setingitingginya 55 (lima puluh lima) tahun. c. memedomani 1 Timotius 3:1 maupun perilaku dengan masyarakat, baik dalam ajaran tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9. 3. ayat (1) Calon yang diusulkan sebagaimana pada pasal ini dibicarakan dalam persetujuan atau penolakan. diadakan untuk itu, untuk mendapat rapat Majelis Jemaat, yang khusus 4. diberita calon Penatua, maka hal itu wajib Dalam hal seseorang disetujui menjadi -jemaatkan dalam Kebaktian Minggu 2 (dua) kali berturut-turut. 5. lama 3 (tiga) tahun. kurangnya 1 (satu) tahun dan paling pembinaan calon Penatua sekurang Calon Penatua wajib mengikuti masa 6. mengguna diadakan untuk itu, dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus Pembinaan calon Penatua diisi dengan kan Buku/Bahan Pembinaan Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. 7. Penatua. atau Wilayah tempat Jemaat calon dapat dilakukan di Jemaat, Resort dan/ Kursus dan/atau pelatihan calon Penatua 8. Penatua wajib Selama dalam masa pembinaan, calon menghadiri sermon di Jemaat dicalonkan. di Jemaat tempat calon Penatua b. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setingitingginya 50 (lima puluh) tahun. c. memedomani 1 Timotius 3:1 maupun perilaku dengan masyarakat, baik dalam ajaran tengah keluarga, Jemaat dan Memperlihatkan keteladanan di -10 dan Titus 1:5-9. d. Jema pengembangan Pos kebaktian atau Untuk kepentingan perintisan/ at baru, syarat-syarat pada butir a,b,c ayat ini dapat dipertimbangkan. 3. persetujuan atau penolakan. diadakan untuk itu untuk mendapat sidang Majelis Jemaat yang khusus ayat 1 pada pasal ini dibahas dalam Calon yang diusulkan sebagaimana pada 4. Calon Penatua yang telah disetujui oleh berturut Kebaktian Minggu sebanyak dua kali dalam Berita/Warta Jemaat dalam pada pasal ini harus diinformasikan sidang Majelis Jemaat seperti ayat 3 -turut. 5. pembinaan calon Penatua seku Calon Penatua wajib mengikuti masa rang dinyatakan berakhir. statusnya sebagai calon penatua ditahbiskan menjadi penatua maka bersangkutan belum bersedia (tiga) tahun mengikuti pembinaan, yang lama 3 (tiga) tahun. Apabila setelah 3 kurangnya 1 (satu) tahun dan paling 6. Pembinaan calon Penatua diisi dengan diadakan untuk itu, dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus jemaat. Calon Penatua di setiap 2. Beberapa kasus di jemaat menunjukkan bahwa ada yang menjad sehingga sebelum ditahbiskan faktor yang sangat penting menerima tahbisan adalah pikiran seseorang untuk bahwa kesediaan hati dan lama. Memang perlu disadari dalam jangka waktu yang berstatus Calon Penatua i penatua seseorang itu telah maksimal tiga tahun. Apabila menjadi Calon Penatua batas waktu menyiapkan diri karena itu, seseorang diberi status Calon Penatua. Oleh ketika masih menyandang menyiapkan hati dan pikiran Penatua. Dia dapat menjalani masa Calon melampaui batas waktu 92 ayat 5) Amandemen PRT 2023 Pasal yang bersangkutan (Draf Calon Penatua berakhir dari tersebut maka yang status
148 PRT 2013 DRAFT AMANDEMEN PRT 2023 RASIONALISASI TINDAK LANJUT Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. menggunakan Buku/Bahan Pembinaan 7. Resort dan/ atau Wilayah tempat Penatua dapat dilakukan di Jemaat, Kursus dan/atau pelatihan calon Jemaat calon Penatua. 8. Jemaat Penatua wajib menghadiri sermon di Selama dalam masa pembinaan, calon Pasal 93 Penahbisan dan Pengukuhan Penatua 1. Penatua dilaksanakan dalam Penahbisan seseorang ke dalam jabatan suatu acara tangan oleh Pendeta GKPI. Kebaktian Minggu dengan penumpangan 2. ditahbiskan menjadi Penatua. layak oleh Pengurus Harian Jemaat untuk mengikuti masa pembinaan dan dinilai setelah yang bersangkutan selesai Penahbisan calon Penatua diadakan 3. Penahbisan dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberita-jemaatkan berturut dalam Kebaktian Minggu 2 (dua) kali -turut. 4. atas nama Pimpinan Sinod ditandatangani oleh Kordinator Wilayah Surat Penahbisan yang dikeluarkan dan Penatua yang ditahbiskan diberikan e GKPI. 5. seluruh GKPI. Surat Penahbisan Penatua berlaku di 6. Jemaat yang baru dimasukinya. dapat diterima menjadi Penatua di kepenatuaannya tetap berlaku dan ia lingkungan GKPI maka status Bila seorang Penatua pindah Jemaat di Pasal 93 Penahbisan dan Pengukuhan Penatua 1. Resort/Jemaat Khusus. penumpangan tangan oleh Pendeta Kebaktian Minggu dengan Penatua dilaksanakan dalam suatu acara Penahbisan seseorang ke dalam jabatan 2. mengikuti setelah yang bersangkutan selesai Penahbisan calon Penatua diadakan masa pembinaan dan dinilai untuk ditahbiskan menjadi Penatua. layak oleh Pengurus Harian Jemaat 3. Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturut Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian terlebih dahulu diinformasikan melalui Penahbisan dilaksanakan setelah - turut. 4. Penatua yang ditahbiskan diberikan nama Pimpinan Sinode GKPI. oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus atas Surat Penahbisan yang ditandatangani 5. seluruh GKPI. Surat Penahbisan Penatua berlaku di 6. lingkungan GKPI maka statu Bila seorang Penatua pindah Jemaat di s pertimbangan Pengurus Harian Jemaat. Jemaat yang baru dimasukinya atas dapat diterima menjadi Penatua di kepenatuaannya tetap berlaku dan Draf Amandemen PRT 2023 penerim (PHJ) untuk menimbang kepada Pengurus Harian Jemaat Pasal 93 ayat 6 memberi otoritas aan Penatua dari jemaat lain. Otoritas ini diberikan agar 2023 Pasal 9 ayat 1 dan 2). PHJ (lih. Draf Amandemen PRT selaras dengan Tugas dan fungsi