Doc. 6 Draft Amandemen PRT GKPI

199 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Pasal 57 Pimpinan Sinode 1. GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal yang bersamasama menjadi penanggungjawab tertinggi GKPI. 2. Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am. 3. Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am. Pasal 57 Pimpinan Sinode 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 58 Tugas dan Wewenang Pimpinan Sinode 1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sinode Am. 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Sinode Am. 3. Melayani, membimbing dan memimpin GKPI. 4. Menetapkan Jemaat, Jemaat Khusus, Resort dan Resort Persiapan. 5. (RAPB) Tahunan Sinode untuk ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Majelis Sinode. Mengusulkan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja 6. Menentukan tata kerja, kebijakan dan alanisa kebijakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan Gereja. 7. Melakukan analisa kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan Gereja. 8. Menetapkan, mensahkan dan melantik anggota Badan Pengawas Harta-Benda dan Keuangan GKPI yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Pimpinan Sinode. 9. Menetapkan, mensahkan, dan melantik Kepala-kepala Departemen yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Bishop. 10.Menetapkan, mensahkan, dan melantik Kepala-kepala Biro yang dipilih oleh Majelis Sinode dari calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. 11. atas persetujuan Majelis Sinode Mengusulkan dan menetapkan wilayah pelayanan GKPI dalam bentuk Koordinasi Wilayah 12.Menetapkan Koordinator Wilayah melalui Surat Keputusan. 13. tingkat Sinode sesuai ketentuan yang berlaku. Mengangkat dan memberhentikan kepengurusan Badan/Lembaga/Yayasan lainnya di 14.Mengangkat dan menetapkan pegawai GKPI. 15.Bersama-sama dengan Ketua Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP), menempatkan dan memutasikan Pendeta di Resort-resort/Jemaat Khusus. 16. pegawai GKPI. Menugaskan, menempatkan, dan memutasikan Penginjil (Evangelis) dan Diaken/Diakones 17.Menyelenggarakan Sinode Am dengan membentuk dan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sinode Am. 18. dokumen mengenai keuangan GKPI. Membuat dan menandatangani dokumen/ warkat utama GKPI serta semua surat dan Pasal 58 Tugas dan Wewenang Pimpinan Sinode 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas 13.Cukup jelas 14.Cukup jelas 15.Cukup jelas 16.Cukup jelas 17.Cukup jelas 18.Cukup jelas 19.Cukup jelas 20.Cukup jelas 21.Cukup jelas 22.Cukup jelas

200 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 19.Membuka rekening GKPI di Bank Pemerintah. 20.Mengelola dan mengurus harta benda dan keuangan GKPI di tingkat Sinode sesuai ketentuan yang berlaku. 21.Membangun hubungan ekumenis dengan Gereja-gereja/ Lembaga-lembaga Kristen, dengan Agama-agama lain, dengan pemerintah, dan dengan masyarakat. 22. Seluruh keputusan Pimpinan Sinode bersifat mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain oleh Majelis Sinode atau Sinode Am. 23.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI. Pasal 59 Tugas dan Wewenang Bishop 1. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal memimpin dan melayani GKPI sebagai Pucuk Pimpinan GKPI. 2. Apostolat, Pastorat dan Diakonat. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bishop dibantu oleh Kepala Memimpin dan melayani GKPI dalam melaksanakan tugas panggilan gereja di bidang - kepala Departemen. 3. Meresmikan Jemaat, Jemaat Khusus, Resort, dan Wilayah yang baru. 4. Menahbiskan Pendeta, Penginjil/Evangelis (Pria dan Perempuan), Diaken/ Diakones. 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Departemen untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Anggaran P Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan GKPI dan enerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI. 7. Bishop dapat menugaskan Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala-kepala Departemen untuk ketentuan yang berlaku di GKPI. melaksanakan tugas dan wewenangnya tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI. Pasal 59 Tugas dan Wewenang Bishop 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 60 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal 1. Mendampingi Bishop melayani dan memimpin GKPI. 2. Memimpin sekretariat dan tugas administrasi Kantor Sinode 3. Menyajikan laporan pelaksanaan Program Kerja Tahunan GKPI dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Tahunan GKPI. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh Kepala-kepala Biro. 5. Mengusulkan calon-calon Kepala Biro untuk dipilih oleh Majelis Sinode. 6. Melaksanakan tugas Bishop dalam hal Bishop berhalangan sementara. 7. Menjadi sekretaris persidangan pleno Sinode Am 8. Menyusun laporan dan/ atau notula pada Sidang-sidang Sinode Am dan Majelis Sinode. 9. Melaksanakan tugas yang diberikan Bishop. Pasal 60 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas

201 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 10.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Tata Penggembalaan, dan Peraturan GKPI. Pasal 61 Pemilihan Pimpinan Sinode 1. untuk itu dalam Sinode Am. Sinode Am dari antara calon yang diusulkan oleh Rapat Pendeta yang khusus diadakan Pimpinan Sinode dipilih dalam Sinode Am Periode secara terpisah oleh seluruh Anggota 2. Ketentuan peserta persidangan Pendeta sebagaimana ayat (1) adalah sama sebagaimana Peserta Sinode Am. diatur pada pasal 48 tentang Anggota dan Peserta Sinode Am dan pasal 49 tentang Hak 3. musyawarah untuk mufakat untuk diajukan d Pengajuan calon dari Rapat Pendeta seperti dimaksud pada ayat 1 diusahakan melalui an ditetapkan pada Sinode Am menjadi Pimpinan Sinode. 4. yang diusulkan untuk menjadi Bishop sekurang Apabila musyawarah mufakat untuk calon Bishop tidak dapat dilaksanakan maka Calon -kurangnya dua orang dan tidak dibenarkan sekaligus diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal. 5. maka Calon yang Apabila musyawarah mufakat untuk calon Sekretaris Jenderal tidak dapat dilaksanakan diusulkan untuk menjadi Sekretaris Jenderal sekurang-kurangnya dua orang dan tidak dibenarkan sekaligus diusulkan menjadi Bishop. 6. Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat suara sekurang-kurangnya ½n+1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode Am yang hadir. 7. Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am. Pasal 61 Pemilihan Pimpinan Sinode 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Pasal 62 Persyaratan menjadi Pimpinan Sinode 1. a. Persyaratan untuk menjadi Bishop, yakni pada saat pemilihan telah memenuhi ketentuan: sekurang Berstatus sebagai Pendeta Pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta Pegawai GKPI -kurangnya 20 (dua puluh) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai wawasan tentang visi dan misi GKPI. d. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun, dan setinggi-tingginya 60 Baptis. (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. 2. ketentuan sebagai berikut: Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Jenderal, yakni pada saat pemilihan telah memenuhi Pasal 62 Persyaratan menjadi Pimpinan Sinode 1. a. pemilihan telah memenuhi ketentuan: Persyaratan untuk menjadi Bishop, yakni pada saat Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 2. a. sebagai berikut: pada saat pemilihan telah memenuhi ketentuan Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Jenderal, yakni Cukup jelas b. Cukup jelas

202 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Mempunyai wawasan tentang visi dan misi GKPI. d. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Berusia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. f. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. 3. dilakukan oleh tim Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini yang ditunjuk untuk itu, oleh dan dari anggota Sinode Am. c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 63 Pergantian Antar Waktu Pimpinan Sinode 1. Penggantian Antar Waktu. Bila ada dari Pimpinan Sinode yang berhenti sebelum akhir periode maka dilaksanakan 2. a. Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode disebabkan alasan: Berakhir keanggotaannya di GKPI; b. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus; c. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas; d. Mengundurkan diri. 3. Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode ditetapkan oleh Majelis Sinode. 4. Tata cara pergantian antar waktu Pimpinan Sinode: a. Dalam hal Pimpinan Sinode secara bersama-sama berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am di antara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja, atau sebelum pertengahan waktu Periode maka Majelis Sinode memilih dan Sinode Am Istimewa dalam tempo selambat Bishop dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal dengan tugas melaksanakan menetapkan dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) -lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mereka ditetapkan untuk memilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. b. Dalam hal Pimpinan Sinode secara bersama-sama berhenti setelah pertengahan waktu dian diantara Sinode Am Periode dengan Sinode Am Kerja atau setelah pertengahan waktu tara Sinode Am Kerja dengan Sinode Am Periode maka Majelis Sinode memilih dan terdekat untuk mem (Pjs.) Bishop dan Pejabat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am menetapkan dari antara Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pejabat Sementara ilih Bishop dan Sekretaris Jenderal. 5. a. Pergantian Antar Waktu Bishop: dengan Sinode Am Pe dengan Sinode Am Kerja, atau sebelum pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja Dalam hal Bishop berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode riode maka Sekretaris Jenderal ditetapkan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bishop dengan tugas melaksanakan Sinode Pasal 63 Pergantian Antar Waktu Pimpinan Sinode 1. Cukup jelas 2. a. disebabkan alasan: Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 3. ditetapkan oleh Majelis Sinode. Berhentinya Pimpinan Sinode sebelum akhir periode 4. a. Tata cara pergantian antar waktu Pimpinan Sinode: Sementara (Pjs.) dapat dilihat wewenang Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan di Pasal 65. b. Sementara (Pjs.) dapat dilihat di Pasal 65. wewenang Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan 5. a. Pergantian Antar Waktu Bishop: wewenang Pelaksana Tugas (Plt Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan .) dan Pejabat Sementara (Pjs.) dapat dilihat di Pasal 65. b. Sementara (Pjs.) dapat dilihat di Pasal 65. wewenang Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan 6. a. Pergantian antar waktu Sekretaris Jenderal. Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan Sementara (Pjs.) dapat dilihat di Pasal 65. wewenang Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat

203 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Am Istimewa dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia ditetapkan, untuk memilih Bishop. b. Dalam hal Bishop berhenti setelah pertengahan waktu di antara Sinode Am Periode Pejabat Seme dengan Sinode Am Periode, maka Sekretaris Jenderal ditetapkan dan ditugaskan sebagai dengan Sinode Am Kerja, atau setelah pertengahan waktu diantara Sinode Am Kerja ntara (Pjs.) Bishop dan salah seorang dari antara Pendeta anggota Majelis Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am terdekat untuk memilih Bishop. Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) 6. Pergantian antar waktu Sekretaris Jenderal. a. Kerja dengan Sinode Am Periode, maka Bishop ditetapkan dan ditugaskan Periode dengan Sinode Am Kerja, dan sebelum pertengahan waktu diantara Sinode Am Dalam hal Sekretaris Jenderal berhenti sebelum pertengahan waktu di antara Sinode Am oleh Majelis Sinode Am Istimewa dalam tempo selambat Sinode sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal, dengan tugas melaksanakan -lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia ditetapkan untuk memilih Sekretaris Jenderal. b. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhenti setelah pertengahan waktu di antara Sinode Am Pendeta anggota Majelis Sinode sebagai Pej dengan Sinode Am Periode, maka Majelis Sinode memilih dan menetapkan dari antara Periode dengan Sinode Am Kerja, atau setelah pertengahan waktu Sinode Am Kerja abat Sementara (Pjs.) Sekretaris Jenderal hingga Sinode Am terdekat untuk memilih Sekretaris Jenderal. 7. terpilih sebagaimana ayat (1) pasal ini maka jabatannya sebagai Dalam hal Sekretaris Jenderal diusulkan sebagai calon untuk dipilih menjadi Bishop dan Sekretaris Jenderal Jenderal. dinyatakan berakhir dengan mengundurkan diri dan Sinode Am memilih Sekretaris 8. Sinode dan terpilih sebagaimana ayat (1) pasal ini mak Dalam hal anggota Majelis Sinode diusulkan sebagai calon untuk dipilih menjadi Pimpinan a jabatannya sebagai anggota Majelis dengan urutan pada pemilihan Majelis Sinode dalam Sino penggantinya dari antara pendeta yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai Sinode dinyatakan berakhir dengan mengundurkan diri dan Majelis Sinode menetapkan de Am Periode. 9. (satu) periode. periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) 10. Penjelasan lebih lanjut tentang ayat 2.c pada pasal ini diatur berikutnya melalui Peraturan GKPI. b. Sementara (Pjs.) dapat dilihat di Pasal 65. wewenang Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Cukup jelas; Ketentuan tentang pembatasan 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas Pasal 64 Berhalangan Sementara Pimpinan Sinode 1. a. Pimpinan Sinode dinyatakan berhalangan sementara disebabkan oleh alasan: 10 (sepuluh) hari kerja secara terus Meninggalkan Kantor Sinode oleh karena sesuatu tugas untuk jangka waktu lebih dari -menerus. Pasal 64 Berhalangan Sementara Pimpinan Sinode 1. Pimpinan Sinode dinyatakan berhalangan sementara a. disebabkan oleh alasan: Cukup jelas

204 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b. lebih dari 90 (sembilan puluh) hari k Sakit/opname yang memerlukan istirahat lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, dan tidak erja. 2. sehari Dalam hal Bishop berhalangan sementara, maka Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas -hari Bishop. 3. sehari Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, maka Bishop melaksanakan tugas -hari Sekretaris Jenderal. 4. Bishop dan Sekjen tidak dibenarkan secara bersama-sama meninggalkan Kantor Sinode terus oleh karena sesuatu tugas untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara -menerus. b. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas Pasal 65 Pembatasan Wewenang Pelaksana Tugas dan Pejabat Sementara 1. Pelaksana Tugas bertindak atas nama Pimpinan Sinode diberi wewenang dan kuasa untuk mempersiapkan Sinode Am Istimewa (SAI), menandatangani keputusan, dan surat-surat yang menyangkut kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari Kantor Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau Resort. 2. untuk menandatangani keputusan dan surat Pejabat Sementara bertindak atas nama Pimpinan Sinode, diberi wewenang dan kuasa -surat yang menyangkut kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari Kantor Sinode GKPI, meresmikan Jemaat atau Resort, mengangkat, memberhentikan dan memutasi Pegawai, menahbiskan Pendeta, menetapkan dan memekarkan Jemaat atau Resort, mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakanPeraturan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga dan -peraturan GKPI lainnya. 3. Pelaksana Tugas/Pejabat Sementara melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, dan Peraturan GKPI. Pasal 65 Pembatasan Wewenang Pelaksana Tugas dan Pejabat Sementara 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas BAB VIII ALAT KELENGKAPAN PIMPINAN SINODE Pasal 66 Departemen 1. Departemen adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode GKPI dalam melaksanakan Tri-Tugas Panggilan Gereja. 2. a. Departemen terdiri dari: Departemen Apostolat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas pelayan firman Allah, menyelenggarakan peribahatan, melayankan sakramen, menahbiskan dan tanggungjawab di bidang Apostolat. Tugas apostolat mencakup memberitakan -pelayan gereja, melakukan pemberitaan injil dan penegakan ajaran yang benar (TG Pasal IV.1a) b. tanggungjawab di bidang Pastorat. Tugas pastorat mencakup menyekolahkan, mendidik Departemen Pastorat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan BAB VIII ALAT KELENGKAPAN PIMPINAN SINODE Pasal 66 Departemen 1. Cukup jelas 2. a. Departemen terdiri dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. a. Persyaratan menjadi Kepala Departemen: Cukup jelas b. Cukup jelas

205 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN dan membina pelayan-pelayan Gereja, melaksanakan pengajaran dan pendidikan di dalam firman Allah, kathekisasi, pembinaan warga gereja (TG Pasal IV.1b) c. tanggungjawab di bidang Diakonat. Tugas diakonat mencakup m Departemen Diakonat, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan elaksanakan kesaksian rahmat Allah dengan menjalankan usaha-usaha sosial kemanusiaan, pengembangan/ pembangunan masyarakat dan pemeliharaan keutuhan ciptaan (TG Pasal IV.1c) 3. Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen, yang bekerja penuh waktu. 4. Kepala Departemen bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Bishop. 5. Kepala Departemen dipilih oleh Majelis Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Bishop. 6. Persyaratan menjadi Kepala Departemen: a. sekurang Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI -kurangnya 15 (Lima belas) tahun, b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata-1 Teologi. e. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. f. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. 7. a. Berakhirnya jabatan Kepala Departemen: Periode yang berakhir sesuai periodisasi di GKPI. b. Keanggotaannya berakhir di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Sinode. Diberhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugasnya, atas persetujuan Majelis 8. Di masing-masing Departemen dapat dibentuk Bidang-bidang (mencakup Badan, Lembaga melaksanakan tugas dan wewenangnya. dan Yayasan) sesuai dengan keperluannya untuk membantu Kepala Departemen dalam 9. a. Bidang/Lembaga/Yayasan yaitu a.1. Departemen Apostolat antara lain: Bidang Pemberitaan Firman, sakramen dan ajaran (P3I GKPI) a.2. Bidang Komisi Teologi a.3. Bidang Peribadatan/ Liturgi a.4. Bidang Nyanyian/Musik Gerejawi a.5. Bidang Pekabaran Injil a.6. Bidang Hubungan Oikumenis dan Kemitraan a.7. Bidang Hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (inter-faith) b. Departemen Pastorat antara lain: c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 7. a. Berakhirnya jabatan Kepala Departemen: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. a. Bidang/Lembaga/Yayasan yaitu a.1. Departemen Apostolat antara lain: Cukup jelas a.2. Cukup jelas a.3. Cukup jelas a.4. Cukup jelas a.5. Cukup jelas a.6. Cukup jelas a.7. Cukup jelas b. b.1. Departemen Pastorat antara lain: Cukup jelas b.2. Cukup jelas b.3. Cukup jelas b.4. Cukup jelas b.5. Cukup jelas b.6. Cukup jelas b.7. Cukup jelas b.8. Cukup jelas b.9. Cukup jelas b.10.Cukup jelas c. c.1. Departemen Diakonat antara lain: Cukup jelas c.2. Cukup jelas c.3. Cukup jelas c.4. Cukup jelas c.5. Cukup jelas c.6. Cukup jelas c.7. Cukup jelas

206 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b.1. Bidang Pembinaan/Up-grading Pelayan Gereja (pendeta, penatua, diaken/diakones, Guru sekolah minggu, dll). b.2. Bidang Katekisasi dan Pembinaan Warga Gereja (Kategorial) b.3. Bidang Pendidikan Teologi dan Sekolah-sekolah umum, b.4. Bidang Penggembalaan/Pastoral b.5. Institut Andar Sutan (IAS) - GKPI b.6. Yayasan Pendidikan Terang Hidup b.7. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Sekolah Minggu, b.8. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Remaja/Pemuda, b.9. Bidang Kategorial Sinode (BKS) Pria, b.10.Bidang Kategorial Sinode (BKS) Perempuan c. c.1. Departemen Diakonat antara lain: Bidang Pelayanan Karitatif c.2. Bidang Kesehatan dan HIV Aids c.3. Bidang Penanggulangan Bencana Alam c.4. Bidang Ekologi c.5. Bidang Peduli Sosial Dana Pensiun c.6. Bidang Pelayanan terhadap Ketergantungan Narkoba c.7. Panti Asuhan (PA) Mamre GKPI Pematangsiantar c.8. Panti Asuhan GKPI Kasih Karunia Batam c.9. Rumah Lansia Sejahtera (Rumah Lentera) c.10. Lembaga Pelayanan Pengembangan Masyarakat (LPPM) GKPI c.11. Yayasan Pendidiikan Tuna Netra (Yapentra) Tanjung Morawa c.12. Yayasan Dana Agape (YDA) 9. Pembentukan Bidang-bidang dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 10. Departemen. penuh waktu sesuai dengan kepentingannya, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dipimpin oleh Kepala atau Ketua Bidang, yang bekerja penuh waktu atau tidak 11.Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode atas usul Kepala Departemen. 12.Ketentuan lain tentang Departemen diatur dalam Peraturan GKPI. c.8. Cukup jelas c.9. Cukup jelas c.10. Cukup jelas c.11. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas Pasal 67 Biro 1. Umum/Organisasi, Administrasi dan Keuangan. Biro adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode dalam pelaksanaan tugas di bidang 2. Biro terdiri dari: Pasal 67 Biro 1. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas

207 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a. hukum dan advokasi, organisasi, asset, sarana dan prasarana/Pembangunan. dan tanggungjawab di bidang Umum/Organisasi mencakup Tata Usaha, kepegawaian, Biro Umum/Organisasi, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas b. Biro Administrasi/Informasi Komunikasi, yang membantu Pimpinan Sinode dalam pangkalan data ( melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang informasi dan publikasi, digitalisasi database), situs web (website), dan sistem aplikasi. c. Biro Keuangan, yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang entering data, pengelolaan kewajiban resort/jemaat khusus dan penggajian pegawai, kasir, pelaporan keuangan, dan kolportase. 3. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bekerja penuh waktu. 4. Kepala Biro bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode dan sehari-hari secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 5. Kepala Biro dipilih oleh Majelis Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Sekretaris Jendral. 6. Persyaratan menjadi Kepala Biro: a. sekurang Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI, dan telah menjadi Pendeta pegawai GKPI -kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. Memiliki kompetensi sesuai dengan cakupan kerja biro yang akan dipimpin. f. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. g. Tidak sedang menjabat Anggota Majelis Sinode. 7. a. Berakhirnya jabatan Kepala Biro: Berakhir periodenya sesuai periodisasi di GKPI. b. Berakhir keanggotaannya di GKPI. c. Mengundurkan diri. d. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. e. Sinode. Diberhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugasnya, atas persetujuan Majelis 8. Untuk membantu Kepala Biro, di masing-masing Biro dapat dibentuk Bagian-bagian sesuai dengan keperluannya. 9. Bagian-bagian yang dapat dibentuk yaitu a. a.1. Biro Umum/Organisasi antara lain: Bagian Tata Usaha a.2. Bagian kepegawaian a.3. Bagian hukum dan advokasi a.4. Bagian organisasi 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. a. Persyaratan menjadi Kepala Biro: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 7. a. Berakhirnya jabatan Kepala Biro: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Bagian-bagian yang dapat dibentuk yaitu a. a.1. Biro Umum/Organisasi antara lain: Cukup jelas a.2. Cukup jelas a.3. Cukup jelas a.4. Cukup jelas a.5. Bagian asset a.6. Cukup jelas b. b.1. Biro Administrasi/Infokom antara lain: Cukup jelas b.2. Cukup jelas b.3. Cukup jelas c. Biro Keuangan antara lain: c.1. Cukup jelas c.2. Cukup jelas c.3. Cukup jelas c.4. Cukup jelas c.5. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas

208 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a.5. Bagian asset a.6. Bagian Sarana dan Prasarana/Pembangunan. b. Biro Administrasi/Infokom antara lain: b.1. Bagian informasi dan publikasi b.2. Bagian digitalisasi database b.3. Bagian website dan sistem aplikasi. c. c.1. Biro Keuangan antara lain: Bagian entering data c.2. Bagian pengelolaan kewajiban resort/jemaat khusus dan penggajian pegawai c.3. Bagian kasir c.4. Bagian pelaporan keuangan c.5. Bagian kolportase. 10.Pembentukan Bagian-bagian dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 11.Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bekerja penuh waktu atau tidak penuh waktu sesuai dengan kepentingannya, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bironya. 12.Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sinode atas usul Kepala Biro. 13.Ketentuan lain tentang Biro-biro diatur dalam Peraturan GKPI. 13.Cukup jelas Pasal 68 Koordinator Wilayah 1. Koordinasi wilayah adalah satu kesatuan daerah pelayanan yang terdiri dari beberapa persetujuan Majelis Sinode. Jemaat Khusus/Resort yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas 2. nomenklatur peme Kordinasi Wilayah dibentuk dengan mempertimbangkan area kewilayahan berdasarkan rintah daerah. 3. Sekretaris yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode berdasarkan hasil p tersebut sebagai Koordinator Wilayah serta dibantu oleh seorang Pendeta lainnya sebagai Koordinator Wilayah dipimpin oleh seorang Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah emilihan Rapat para Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah yang bersangkutan. 4. tertentu dapat menempatkan pendeta yang ditugaskan khusus sebagai Sekretaris Wilayah. Pimpinan Sinode atas permintaan Rapat para Pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayah 5. Pegawai GKPI sekurang Pendeta Resort yang boleh dipilih menjadi Kordinator Wilayah telah menjadi Pendeta -kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Majelis Sinode, BPRP dan Pastor Pastorum. 6. Jabatan Koordinator Wilayah berakhir karena: a. berhalangan tetap dan/atau pensiun dari kependetaan, b. mutasi dari wilayah tersebut, c. berakhir periodenya, Pasal 68 Koordinator Wilayah 1. Cukup jelas 2. Kabupaten/Kota. Pembentukan wilayah mengikuti geografi 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. a. Jabatan Koordinator Wilayah berakhir karena: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. a. wewenang: Koordinator wilayah mempunyai tugas dan Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas

209 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 7. periode berikutnya. Masa periode Koordinator Wilayah adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 8. Koordinator wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a. Bersama-sama dengan Sekretaris mengundang rapat para Pendeta di wilayahnya. b. Mengkoordinasikan kegiatan konven pendeta dan keluarga pendeta. c. Berusaha menyelesaikan permasalahan di wilayah koordinasinya d. Mengkoordinasikan pelayanan di Resort/Jemaat Khusus yang belum ada pendetanya. e. Memimpin serah terima jabatan pendeta Resort/Jemaat Khusus di wilayahnya. f. Mengawasi terlaksananya Rencana Strategis GKPI dan Program Kerja Tahunan GKPI dan Keputusan-keputusan Pimpinan Sinode di Resort-resort/Jemaat-jemaat GKPI di Wilayahnya. g. Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Sinode h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Departemen dan Kepala Biro di Resortresort/Jemaat di Wilayahnya. i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bersama Resort-resort/Jemaat-jemaat di bidang kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan, dan kegiatan lain di Wilayahnya. j. Mewakili dan mengkoordinir GKPI di wilahnya dalam rangka mengupayakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga gereja dan lembaga-lembaga kegiatan masyarakat di bidang kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan sumber daya dan -kegiatan ekumenis. k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Peraturan GKPI, dan Keputusan Pimpinan Sinode. l. Rapat kerja tahunan para Pendeta di wilayahnya. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pimpinan Sinode dan 9. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja oleh semua anggota Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, Diakonat, dan bidang-bidang pelayanan lainnya, maka di wilayah dapat dibentuk BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) dan Panitia yang bersifat ad hoc/sementara sesuai dengan kebutuhan: a. dan panggilan gereja pada kategorial di suatu wilayah. BKK (Bidang Koordinasi Kategorial) adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas b. be Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang rsifat sementara. c. BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) yang dapat dibentuk di Wilayah adalah: c.1. Kategorial Sekolah Minggu. c.2. Kategorial Remaja (Tunas Muda) c.3. Kategorial Pemuda/i (PP) c.4. Kategorial Perempuan. c.5. Kategorial Pria c.6. Kategorial Lansia (Lanjut Usia) dan dan Manula. g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas k. Cukup jelas l. Cukup jelas 9. Diakonat, dan bidang semua anggota Jemaat di bidang Apostolat, Pastorat, Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja oleh -bidang pelayanan lainnya, maka Kategorial) dan Panitia yang di wilayah dapat dibentuk BKK (Bidang Kordinasi bersifat ad hoc/sementara sesuai dengan kebutuhan: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. c.1. dibentuk di Wilayah adalah: BKK (Bidang Kordinasi Kategorial) yang dapat Cukup jelas c.2. Cukup jelas c.3. Cukup jelas c.4. Cukup jelas c.5. Cukup jelas c.6. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas 13.Cukup jelas 14.Cukup jelas

210 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN d. Setiap BKK memiliki kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota e. keanggotaan BKK meliputi Kepengurusan BKK dipilih dan diangkat oleh dan dari Ketua Urusan Seksi Resort, dan keterwakilan urusan seksi Resort f. dalam Rapat para Pendeta di wilayah. Pembentukan kepengurusan BKK dikoordinir oleh Koordinator Wilayah dan disahkan g. oleh Koordinato Kepengurusan BKK ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Sinode dan dilantik r Wilayah dalam suatu kebaktian minggu yang diadakan untuk itu. h. kerja BKK. BKK bertanggungjawab kepada Koordinator wilayah yang dilaksanakan dalam rapat i. disahkan oleh Koordinator wilayah. Setiap BKK menyusun dan merumuskan Anggaran Dasar/Tata Organisasinya untuk j. Biayanya kepada Koordinator Wilayah untuk disahkan dalam Rapat par Setiap BKK menyusun, merumuskan dan mengajukan Program Kerja dan Anggaran a Pendeta di wilayah yang khusus diadakan untuk itu. 10. Sinode Am wajib dilaksanakan untuk menetapkan utusan Rapat Pendeta di Wilayah dilaksanakan sedikitnya 6 (enam) bulan sekali. Dan menjelang -utusan wilayah dan membicarakan usulan-usulan wilayah. 11.Rapat Pendeta di Wilayah -menurut perlunya- dapat mengundang dan mengikut sertakan peserta rapat dari BKK, Panitia, Pengurus Resort/Jemaat Khusus sebagai nara sumber. 12.Di wilayah -menurut perlunya- dapat diangkat PHBK yang bersifat ad hoc oleh Rapat pembukuan, surat Pendeta di Wilayah untuk mengawasi, memeriksa, meminta penjelasan mengenai kas, -surat, dokumen-dokumen harta-benda dan keuangan yang dikelola dan diurus dalam lingkup kegiatan dan kepentingan wilayah. 13. Sarana dan prasarana wilayah yang timbul dari usaha dan kegiatan di wilayah adalah merupakan fasilitas yang disediakan oleh resort-resort/jemaat-jemaat di wilayah tersebut dan digunakan untuk kepentingan program kerja wilayah. 14.Di setiap wilayah dapat dibentuk tim advokasi dan bantuan hukum menurut perlunya. BAB IX PENGAWASAN HARTA BENDA DAN KEUANGAN Pasal 69 Pengawas Harta Benda dan Keuangan 1. PHBK. pada tingkat Sinode dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan yang disebut dengan Dalam upaya mengawasi pengelolaan dan pengurusan harta benda dan keuangan GKPI 2. a. Tugas dan Wewenang PHBK. yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI, dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode, Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik Mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan pengurusan harta benda Sinode GKPI yang BAB IX PENGAWASAN HARTA BENDA DAN KEUANGAN Pasal 69 Pengawas Harta-Benda dan Keuangan 1. Cukup jelas 2. a. Tugas dan wewenang PHBK: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas

211 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu untuk kasus-kasus tertentu yang mendesak atas permintaan Majelis Sinode. b. audit terhadap pengelolaan dan pengurusan harta b Atas persetujuan Majelis Sinode, dapat menugaskan auditor eksternal untuk melakukan enda, termasuk keuangan Pimpinan maupun yang tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI setiap tahunnya. Sinode, Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum c. Menyusun mekanisme dan/atau SOP pengawasan dan pemeriksaan harta benda GKPI untuk disahkan oleh Majelis Sinode. d. di seluruh GKPI untuk ditetapkan oleh Majelis Sinode. Merumuskan dan menyusun pedoman teknis pengelolaan dan pengurusan harta benda e. Merumuskan dan menyusun pedoman teknis pengadaan barang dan jasa di seluruh tingkatan GKPI untuk ditetapkan Majelis Sinode. f. mengikat di seluruh GKPI hingga diputuskan lain oleh Sidang Sinode Am. Pedoman teknis sebagaimana point (d) dan (e) pada ayat 2 (dua) pasal ini bersifat g. Melihat dan memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta benda untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumendokumen lainnya. h. Bidang/Badan/ Memberikan nasihat kepada Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Lembaga Pelayanan di lingkungan GKPI dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI. i. tahunan. Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan di lingkungan GKPI dalam penyusunan laporan Memberikan bantuan kepada Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, j. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan PHBK. k. (b) pada ayat 2 (dua) pasal ini kepada Majelis Sinode. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana point (a) dan l. Laporan sebagaimana point (k) pada ayat 2 (dua) pasal ini ditandatangani oleh seluruh anggota PHBK, dengan ketentuan anggota PHBK yang tidak bersedia menanda-tangani bersamaan dengan penyampaian Laporan. Laporan Tahunan harus membuat penjelasan secara tertulis dan disampaikan m. Menyampaikan laporan final hasil pemeriksaan Harta benda dan Keuangan kepada Majelis Sinode melalui Pimpinan Sinode selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Sinode Am Kerja atau Sinode Am Periode. 3. a. Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK berhak: Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor Pimpinan Sinode, Yayasan, secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu mengenai segala p berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI yang bertujuan untuk meminta penjelasan Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak ersoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengurusan harta benda. f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas j. Cukup jelas k. Cukup jelas l. Cukup jelas m. Cukup jelas 3. a. Dalam melaksanakan tugasnya, PHBK berhak: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas

212 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b. berbadan hukum maupun yang tid Pimpinan Sinode dan pengurus Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh ak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI. c. tidak berbadan hukum, di lingkungan Sinode GKPI Yayasan, Bidang/Badan/Lembaga Pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang Memperoleh akses atas informasi yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode dan pengurus . Pasal 70 Pemilihan Anggota PHBK 1. Anggota PHBK sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang. 2. tahun. Anggota PHBK dipilih oleh Majelis Sinode untuk masa tugas 1 (satu) periode yakni 5 (lima) 3. dari seorang Ketua merangkap anggota, seoran Anggota PHBK membentuk kepengurusan yang dipilih dari dan oleh anggota PHBK terdiri g Sekretaris merangkap anggota, dan lainnya menjadi anggota. 4. Pengurus Badan/Lembaga/Y Departemen/Bidang, Kordinator Wilayah, Kepala Biro/Bagian, Kepala Unit dan/atau Anggota PHBK tidak dibenarkan rangkap jabatan baik sebagai Majelis Sinode, BPRP, Kepala ayasan. 5. a. Persyaratan menjadi anggota PHBK: Jemaat, sekurang Berstatus anggota GKPI, baik Pendeta pegawai GKPI, Penatua, ataupun anggota sidi -kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, atau Surat Baptis. d. Serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1. e. Tidak berstatus pegawai administrasi di GKPI, baik di Jemaat/Jemat Khusus, Resort, Koordinasi Wilayah, Sinode, maupun di Badan/Lembaga/Yayasan di lingkungan GKPI. f. Tidak pernah dan tidak sedang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. Pasal 70 Pemilihan Anggota PHBK 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Persyaratan menjadi anggota PHBK: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas Pasal 71 Berakhirnya Keanggotaan PHBK 1. a. Keanggotaan PHBK berakhir disebabkan: Keanggotaannya berakhir di GKPI b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Mengundurkan diri. d. Berakhirnya masa tugas. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 2. pengganti. Dalam hal berakhir keanggotaan PHBK maka Majelis Sinode memilih anggota PHBK Pasal 71 Berakhirnya Keanggotaan PHBK 1. Keanggotaan PHBK berakhir disebabkan: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

213 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 3. Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) 1 periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung (satu) periode. BAB X RAPAT PENDETA Pasal 72 Pengertian dan Peserta 1. Rapat Pendeta adalah rapat kerja dan wadah konsultatif para Pendeta GKPI. 2. Rapat Pendeta diselenggarakan sekali dalam dua tahun. 3. di wilayah Rapat Pendeta diundang oleh Pimpinan Sinode dengan mengambil tempat secara bergiliran -wilayah. 4. Peserta Rapat Pendeta adalah Pendeta Pegawai GKPI. 5. Dapat mengundang Pendeta tidak Pegawai GKPI, Pendeta Pensiun, dan undangan lainnya. 6. Panitia pelaksanaan Rapat Pendeta bersifat ad hoc yang diangkat, ditetapkan dan dilantik oleh Pimpinan Sinode. BAB X RAPAT PENDETA Pasal 72 Pengertian dan Peserta 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Pasal 73 Tugas dan Wewenang Rapat Pendeta 1. Mendiskusikan dimensi teologis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan serta mengusulkan rumusan dan/atau perubahan rumusan terhadap dokumen Apostolat (pelayanan), Pastorat (persekutuan), dan Diakonat (kesaksian) GKPI di dunia -dokumen GKPI. 2. Mendiskusikan metode-metode dan sistem pelayanan yang berhubungan dengan lainnya di GKPI serta mengusulkan rumusan dan/atau perubahan metode kehidupan peribadatan, liturgi, pastoral, katekisasi, tata penggembalaan, dan pelayanan -metode dan sistem pelayanan di GKPI. 3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teologis kepada Pimpinan Sinode. 4. dalam pelaksanaan tugas dan panggilan Pendeta. Mendiskusikan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan saling membantu 5. Pendeta (BPRP). Mendengar, membahas, dan menetapkan sikap terhadap laporan Badan Pekerja Rapat 6. Menginformasikan pendeta-pendeta yang dikenakan Tata Penggembalaan Khusus atas usul Pastor Pastorum dan/atau Pimpinan Sinode. 7. Pastor Pastorum dan Pimpinan Sinode. Menjadi wadah pemulihan pendeta setelah menjalani Tata Penggembalaan Khusus atas usul 8. Ketentuan mengenai Pastor Pastorum diatur dalam Tata Penggembalaan GKPI. 9. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui peraturan Pimpinan GKPI. Pasal 73 Tugas dan Wewenang Rapat Pendeta 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas Pasal 74 Badan Pekerja Rapat Pendeta Pasal 74 Badan Pekerja Rapat Pendeta

214 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 1. Pendeta disingkat BPRP yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Rapat Pendeta memiliki Pengurus atau Badan Pekerja yang disebut Badan Pekerja Rapat Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota lainnya. 2. a. Pemilihan BPRP. untuk masa tugas 5 (lima) tahun; BPRP dipilih oleh rapat Pendeta yang dilaksanakan khusus dalam Sinode Am Periode b. Tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota BPRP, ditetapkan dalam Rapat Pendeta yang khusus diadakan untuk itu dalam Sinode Am Periode. c. dengan ketentua pada Pasal 48 tentang Anggota dan P Ketentuan peserta rapat pendeta sebagaimana point (b) pada ayat 2 (dua) pasal ini sama eserta Sinode Am serta Pasal 49 tentang Hak Peserta Sinode Am. 3. a. Persyaratan BPRP: Peserta dan Anggota Sinode Am. b. Berstatus sebagai Pendeta pegawai GKPI. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Telah menjadi Pendeta pegawai GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, kecuali untuk Ketua BPRP sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. e. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. f. Khusus untuk Ketua BPRP berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK atau Surat Baptis. g. Tidak pernah dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 4. a. Keanggotaan BPRP berakhir sebelum akhir periode disebabkan: Berakhir keanggotaannya di GKPI. b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Pelayanan, Direktur Yayasan, Kepala Bagian dan Koordinator Wilayah. Diangkat menjadi Kepala Departemen, Kepala Biro, Kepala Bidang/Badan/ Lembaga d. Mengundurkan diri. e. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. 5. tidak sah dan batal, dan keanggotaannya sebagai anggota BPRP dinya memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, maka pemilihan tersebut dinyatakan Dalam hal anggota BPRP yang tepilih dalam Sinode Am ternyata kelak terbukti tidak takan berakhir. 6. maka digantikan menurut nomor urut pemilihan di Sinode Am Periode. Dalam hal keanggotaan salah seorang anggota atau lebih berakhir sebelum akhir periode, 7. Sisa masa waktu 1 (satu) tahun sebelum pertengahan masa periode dihitung 1 (satu) (satu) periode. periode; Sisa masa waktu 1 (satu) tahun setelah pertengahan masa periode tidak dihitung 1 1. Cukup jelas 2. a. Pemilihan BPRP Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. a. Persyaratan BPRP: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 4. a. disebabkan: Keanggotaan BPRP berakhir sebelum akhir periode Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 75 Tugas dan Wewenang BPRP Pasal 75 Tugas dan Wewenang BPRP

215 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 1. dibantu Panitia pelaksana Rapat Pendeta Bersama dengan Pimpinan Sinode mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pendeta 2. Mempersiapkan bahan-bahan dan acara Rapat Pendeta serta menyebarkannya kepada para Pendeta GKPI 3. Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan, BPRP dapat membentuk dan/atau mengangkat Kelompok/Forum Grup Diskusi. 4. Menyampaikan usulan-usulan, pertimbangan-pertimbangan, dan keputusan Rapat Pendeta kepada Majelis Sinode 5. Mendampingi Pimpinan Pusat dalam tugas penggembalaan di lingkungan GKPI. 6. Ketua BPRP bersama-sama Pimpinan Sinode menempatkan dan memutasikan Pendeta di Resort-Resort/Jemaat Khusus. 7. Ketua BPRP oleh karena jabatannya menjadi anggota Majelis Sinode (ex-officio). 8. Penggembalaan Khusus kepada Pendeta Bersama Pimpinan Sinode dan Pastor Pastorum mempertimbangkan pelaksanaan Tata 9. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan Dana Sosial Pendeta (DSP) Pendeta GKPI. 10.Mengkoordinasikan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama dan saling membantu sesama Pendeta dalam suka dan duka. 11.Melaksanakan rapat-rapat internal anggota BPRP. 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas BAB XI BADAN/LEMBAGA PELAYANAN Pasal 76 Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial 1. Bidang Kategorial Sinode (BKS). Pada tingkat Sinode dibentuk lembaga persekutuan pelayanan kategorial yang disebut 2. a. Sinode, yang terdiri dari: BKS dibentuk dan ditetapkan Kepala Departeman Pastorat atas persetujuan Pimpinan BKS Sekolah Minggu b. BKS Pemuda/i c. BKS Perempuan d. BKS Pria 3. disahkan oleh Pimpinan Sinode melalui Kepala Departemen Pastorat. Kepengurusan, Peraturan dan Program Kerja BKS dirumuskan dalam Rapat BKS dan 4. Ketua BKS dipilih dalam Rapat BKS yang diundang oleh Pimpinan Sinode dan Kepala dan anggota Majelis Sinode. Departemen Pastorat. Ketua BKS yang terpilih tidak boleh merangkap sebagai Ketua BKK 5. Kepengurusan BKS adalah keterwakilan dari BKK untuk masa periode 5 (lima) tahun. 6. Pengurus BKS bertugas: BAB XI BADAN/LEMBAGA PELAYANAN Pasal 76 Lembaga Persekutuan Pelayanan Kategorial 1. Cukup jelas 2. a. terdiri dari: Pastorat atas persetujuan Pimpinan Sinode, yang BKS dibentuk dan ditetapkan Kepala Departeman Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Pengurus BKS bertugas: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas

216 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a. Membantu Kepala Departemen Pastorat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam tugas pelayanan pembinaan warga gereja di kategorialnya b. Pimpinan Sinode. Rapat BKS dihadiri oleh anggota Maje Mengundang Rapat BKS bersama dengan Kepala Departeman Pastorat atas izin lis Sinode yang mewakili kategorial tersebut. c. Mempersiapkan bahan-bahan dan acara Rapat BKS serta menyebarluaskan-nya kepada para peserta Rapat BKS d. Dalam rangka menyiapkan bahan-bahan rapat, pengurus BKS dapat berkoordinasi dengan BKK dan/atau membentuk/mengangkat Kelompok/ Forum Grup Diskusi. e. Menyampaikan usulan-usulan Rapat BKS kepada Kepala Departemen Pastorat dan dalam penutupan Rapat BKS. kepada Majelis Sinode melalui anggota Majelis Sinode yang mewakili kategorialnya f. Membantu Kepala Departemen Pastorat mengkoordinasikan pelaksanaan programprogram BKS. 7. dilaksanakan untuk menetapkan kepengurusan baru dan menetapkan utusan Rapat BKS dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali. Dan menjelang Sinode Am wajib -utusan wilayah ke Sinode Am. 8. periodik kepada Kepala Departeman Pastorat dan tembusan kepada Pimpinan Sinode. Pengurus BKS wajib memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara e. Cukup jelas f. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas Pasal 77 Badan-Badan Lain GKPI 1. Bagi kepentingan GKPI, Pimpinan Sinode melalui Kepala Deperteman atas persetujuan Majelis Sinode, dapat membentuk atau membubarkan Badan-badan lain GKPI seperti Yayasan, Badan Usaha, Lembaga, Institut, baik yang berbadan hukum maupun tidak. 2. Suatu Badan disebut termasuk sebagai badan-badan lain GKPI setelah memenuhi syarat: a. a.1. dalamnya diaturkan secara jelas: Kepemilikan GKPI tertuang dalam Anggaran/Peraturan Dasar Badan tersebut, yang di Peranan/kewenangan Pimpinan Sinode melalui Kepala Departeman a.2. peranan/kewenangan PHBK melakukan fungsi dan tugasnya b. GKPI diwakili secara tetap dan berkala dalam kepengurusannya. 3. Badan-badan lain GKPI melakukan dan mengembangkan dukungan atas GKPI yang dinyatakan dalam bentuk keikutsertaannya mewujudkan visi-misi dan Rencana Strategis GKPI. 4. Merumuskan dan melakukan berbagai upaya dalam membangun kerjasama dalam lingkungan ekumenis dan masyarakat. 5. Badan-badan lain GKPI memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Sinode. 6. Semua Badan-badan lain GKPI terbuka untuk menerima pengawasan dan pemeriksaan dari GKPI mengenai program dan keuangan. 7. Ketentuan selanjutnya tentang Badan-badan lain GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 77 Badan-Badan Lain GKPI 1. Cukup jelas 2. Suatu Badan disebut termasuk sebagai badan-badan a. lain GKPI setelah memenuhi syarat: Cukup jelas b. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

217 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN BAB XII HARTA-BENDA Pasal 78 Sumber Penerimaaan 1. a. Sumber Penerimaaan di GKPI diperoleh dari: Persembahan-persembahan dalam setiap kebaktian/Ibadah. b. dalam peraturan tersendiri. Bakti Bulanan/Perpuluhan dari setiap anggota Jemaat GKPI, yang diatur kemudian c. Bakti/Persembahan Khusus. d. Ucapan syukur. e. Hasil usaha GKPI atau hasil penyertaan modal badan/lembaga di lingkungan GKPI. f. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari perorangan, maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. g. Sumber-sumber dan perolehan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku di GKPI. 2. Segala bentuk persembahan dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau dompet digital 3. a. Penerimaaan Jemaat GKPI diperoleh dari: a.1. Persembahan dalam setiap kebaktian/ibadah jemaat, dengan ketentuan: Dalam setiap kebaktian/Ibadah Minggu dan hari besar kristen lainnya dijalankan untuk Sinode. dua kantong persembahan; kantong pertama untuk Jemaat, dan kantong kedua a.2. dan mendesak, atas keputusan Majelis Jemaat. Pengadaan kantong persembahan ketiga dimungkinkan hanya untuk hal insedentil a.3. pranikah, kebaktian pemberkatan pernikahan, dll) masuk ke kas Jemaat. Setiap persembahan kebaktian (persembahan perjamuan kudus, kebaktian b. Anggota Jemaat. 50 % (lima puluh persen) dari Bakti Bulanan/Perpuluhan yang diberikan oleh setiap c. Ucapan syukur anggota Jemaat. d. perorangan maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKPI. 4. a. Penerimaaan Sinode GKPI diperoleh dari: Anggota Jemaat melalui Jemaat 50 % (lima puluh per seratus) dari bakti bulanan/perpuluhan yang diberikan oleh setiap -jemaat. b. Persembahan kantong kedua dari setiap kebaktian/ibadah Minggu dan hari besar kristen lainnya di semua Jemaat GKPI. BAB XII HARTA-BENDA Pasal 78 Sumber Penerimaaan 1. a. Sumber Penerimaaan di GKPI diperoleh dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. Penerimaan Jemaat GKPI diperoleh dari: Persembahan dalam setiap kebaktian/ibadah a.1. jemaat, dengan ketentuan: Cukup jelas a.2. Cukup jelas a.3. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 4. a. Penerimaan Sinode GKPI diperoleh dari: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

218 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN c. Bakti/Persembahan Khusus yang dilaksanakan pada hari-hari raya Gereja Paskah, HUT GKPI dan Natal. d. Ucapan syukur anggota Jemaat kepada Sinode GKPI. e. Hasil usaha-usaha GKPI dan/atau hasil penyertaan modal badan/lembaga di lingkungan GKPI. f. perorangan maupun dari badan/lembaga swasta atau pemerintah. Sumbangan dan bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, baik dari g. Sumber-sumber atau perolehan lain yang sah yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKPI. 5. Penerimaaan Resort diperoleh dari kontribusi Jemaat-jemaat yang tergabung dalam Resort dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Resort. 6. Penerimaaan Wilayah diperoleh dari kontribusi resort-resort yang tergabung dalam Wilayah dan usaha-usaha pengadaan dana lainnya oleh Wilayah. 7. Badan/Lembaga yang telah disetujui oleh Pimpinan Sinode. Penerimaaan Badan/Lembaga di lingkungan GKPI diatur selanjutnya dalam Peraturan Pasal 79 Pengelolaan dan Pengurusan Harta-Benda 1. Wilayah dilakukan o Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Sinode dan Koordinator leh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode. 2. tingkat Kordinasi Wilayah dilakukan oleh Rapat Pendeta di Wilayah. Pimpinan Sinode dapat mendelegasikan pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI di 3. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Resort dilakukan oleh Majelis Resort. 4. dilakukan oleh Majelis Jemaat/Jemaat Khusus. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat Jemaat/Jemaat Khusus 5. Pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada Badan/Lembaga pelayanan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, demikian juga di satuan-satuan pelayanan kategorial, dilakukan oleh masing-masing Pengurus Badan/Lembaga dan satuan pelayanan kategorial. 6. Tanggungjawab pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI secara keseluruhan berada di tangan Pimpinan Sinode. 7. Tahun Anggaran di seluruh GKPI adalah tahun takwim (1 Januari – 31 Desember). 8. mendapat pengesahan, maka Apabila pada suatu tahun berjalan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tidak diberlakukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun sebelumnya 9. Peraturan GKPI. Ketentuan selanjutnya tentang pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI diatur dalam Pasal 79 Pengelolaan dan Pengurusan Harta-Benda 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas BAB XIII PERIODISASI BAB XIII PERIODISASI

219 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Pasal 80 Masa Tugas Kepengurusan 1. ke Periodisasi (masa tugas) kepengurusan di semua tingkatan GKPI adalah 5 (lima) tahun, cuali untuk Koordinator Wilayah dan Sekretaris Wilayah. 2. 2 (dua) kali berturut Seseorang hanya dapat memangku jabatan, yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, -turut untuk jabatan yang sama. 3. Periode kepengurusan di tingkat Jemaat dan Resort berakhir 5 (lima) bulan sebelum Sinode Am Periode. 4. Periode kepengurusan BKK dan BKS berakhir 3 (tiga) bulan sebelum Sinode Am Periode. Pasal 80 Masa Tugas Kepengurusan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas BAB XIV PELAYANPasal 81 PELAYAN GEREJA Pengertian dan Jenis-jenis Pelayan 1. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan serta mewujudkan rencana-rencana dan mencapai tujuan, GKPI menetapkan dan mengangkat Pelayan-pelayan Gereja. 2. Pelayan Gereja di GKPI adalah anggota sidi Jemaat yang terpanggil dan terpilih untuk seiman, masyarakat dan lingkungan sekitar mengembangkan dan meningkatkan hubungan persekutuan yang baik dengan teman mengembangkan dan meningkatkan kehidupan rohani dan jasmani warga Jemaat, nya; taat pada Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab; mematuhi Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan GKPI lainnya serta berpedoman pada Pokok-pokok Pemahaman Iman GKPI. 3. Pelayan-pelayan gereja GKPI terdiri dari: a. tahbisan. dan Diaken/Diakones. Seorang pelayan tahbisan hanya dapat menyandang satu jabatan tahbisan dengan penumpangan tangan, yakni: Pendeta, Penatua, Penginjil (Evangelis), Pelayan Tahbisan, yaitu Pelayan Gereja yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan b. ditetapkan berdasarkan pemilihan dan bersifat periodik (untuk kurun waktu tertentu). Pelayan Non Tahbisan, yakni pelayan di bidang organisasi, yang diangkat dan c. Pimpina Vikar yaitu calon Pendeta yang diangkat dan ditempatkan oleh Surat Keputusan n Sinode dalam jangka waktu tertentu. d. tugas Detasir yaitu tenaga ahli atau petugas yang dipandang cakap membantu pelaksanaan -tugas pelayanan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: d.1. Alumni Sekolah Tinggi Teologi yang diakui GKPI. d.2. Vikar. Teologi yang diakui oleh GKPI. dan mendapat rekomendasi dari GKPI dan belum Memperoleh Surat Rekomendasi dari GKPI ketika mendaftar di Sekolah Tinggi BAB XIV PELAYANPasal 81 PELAYAN GEREJA Pengertian dan Jenis-jenis Pelayan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Pelayan-pelayan gereja GKPI terdiri dari: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. d.1. Cukup jelas Cukup jelas d.2. Cukup jelas d.3. Cukup jelas d.4. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 4. Dalam melaksanakan fungsi dan jabatan, pelayana. pelayan gereja wajib memedomani: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas

220 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN d.3. R Penempatan detasir diusulkan Majelis Resort/Jemaat/Jemaat Khusus atau Pendeta esort/Jemaat Khusus dan disetujui/ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. d.4. Khusus yang menggunakan tenaga Detasir. Belanja Detasir dibebankan kepada anggaran belanja Resort/Jemaat/Jemaat e. Pelayan khusus anak-anak Sekolah Minggu yang disebut Guru Sekolah Minggu f. Pelayan-pelayan khusus lainnya sesuai dengan talenta masing-masing, antara lain: Teknologi Informatika, Penata suara ruang ibadah ( Guru/Pelatih Paduan Suara, Pemimpin Nyanyian, Pemusik, Dekorator, Operator Soundman), dan Penata listrik. 4. Dalam melaksanakan fungsi dan jabatan, Pelayan-pelayan Gereja wajib memedomani: a. Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). b. Katekhismus Dr. Martin Luther. c. Pokok-Pokok Pemahaman Iman GKPI d. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI e. Keputusan Sinode Am f. Peraturan-peraturan GKPI g. Keputusan Pimpinan Sinode GKPI h. Keputusan Sidang Majelis Resort/jemaat khusus i. Keputusan Sidang Majelis Jemaat Pendeta Pasal 82 1. memperlengka dalam persekutuan imamat am orang percaya, dalam membimbing, melayani dan mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan sebagai pegawai di GKPI, Pendeta adalah Pelayan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia pi anggota Jemaat dalam tugas panggilan gereja (bersekutu, bersaksi dan Gereja (1 Kor 7:20; Ep 1:18, 4:11 melayani), serta untuk mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala -16; Flp. 3:14; 1 Tes. 1:11; 2 Tim. 1:9; Ibr. 3:1; 2 Ptr. 1:10; Kis. 6:1,13:2-3). 2. oleh Bishop. untuk itu dengan penumpangan tangan oleh semua pendeta GKPI yang hadir yang dipimpin Penahbisan Pendeta dilaksanakan dalam suatu acara kebaktian yang khusus diadakan Pendeta Pasal 82 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas Pasal 83 Fungsi dan Tugas Pendeta 1. a. Fungsi dan tugas Pendeta GKPI adalah: imamat am orang percaya sehingga semua sama Membimbing, melayani dan memperlengkapi anggota Jemaat sebagai bagian dari -sama bertanggungjawab di bidang spiritual dan material. b. Mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala Gereja. 2. Dalam fungsi jabatannya, Pendeta mengemban tugas: Pasal 83 Fungsi dan Tugas Pendeta 1. a. Fungsi dan tugas Pendeta GKPI adalah: Cukup jelas b. Cukup jelas 2. a. Dalam fungsi jabatannya, Pendeta mengemban tugas: Cukup jelas b. Cukup jelas

221 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN a. Memberitakan firman Allah dengan setia dan benar. b. Melayankan sakramen (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus) dengan setia. c. Menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya sehingga tidak seorang pun dari domba itu hilang, sesuai dengan Tata Penggembalaan GKPI. d. Mengamati dan menasihati dengan rendah hati dan sabar orang-orang yang menyimpang dari Firman Allah dan orang-orang lain agar jangan berbuat dosa. e. Melaksanakan pelayanan rahmat Tuhan (diakonia), dengan mendorong usaha-usaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. f. pemuda/i, r Mendoakan dan melayani anggota Jemaat, janda, yatim piatu, kaum bapak, kaum ibu, emaja, anak-¬anak, orang sakit, dan orang terpenjara agar mereka tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. g. Menahbiskan dengan menumpangkan tangan kepada pelayan-pelayan Gereja untuk melayani Jemaat. h. Membina pertumbuhan kehidupan Jemaat menuju kedewasaan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas Pasal 84 Penerimaan dan Penahbisan/Pengukuhan Pendeta GKPI 1. menyelesaikan masa vikariat. Seseorang dapat diterima dan ditahbiskan menjadi Pendeta jika telah menjalani dan 2. Ketentuan tentang penerimaan Vikar dan masa Vikariat diatur dalam peraturan GKPI 3. a. Seleksi penerimaan Vikar dilakukan dengan 2 (dua) jalur: Jalur seleksi untuk ditempatkan di jemaat atau resort; b. Jalur rekrutmen untuk diutus menjadi tenaga Pekabaran Injil dalam rangka perintisan dan pengembangan jemaat-jemaat baru. Pasal 84 Penerimaan dan Penahbisan/Pengukuhan Pendeta GKPI 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. jalur: Seleksi penerimaan vikar dilakukan dengan 2 (dua) Cukup jelas b. dalam rangka perintisan pos Pekabaran Injil membentuk pos Pekabaran Injil atau bersedia rekrutmen adalah seseorang yang telah Cukup jelas; vikar yang diterima melalui jalur Pasal 85 Status dan Hubungan Kerja Pendeta 1. Pendeta Pegawai GKPI adalah: a. Resort/Jemaat Khusus atau Pendeta Diperbantukan. Pendeta yang melayani dan bekerja di dalam lingkungan GKPI baik sebagai Pendeta b. dan melayani Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode ditugaskan atau ditempatkan secara khusus bekerja pada badan/instansi/mitra di luar GKPI. c. Pendeta yang oleh Pimpinan Sinode ditugaskan menjalani tugas belajar. 2. a. Pendeta Tidak pegawai GKPI adalah: pelayanannya diutus GK Pendeta yang jabatan tahbisannya diberikan oleh GKPI tetapi dalam perjalanan PI atau memilih melakukan pelayanan dan/atau bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain di luar GKPI, atas seizin Pimpinan Sinode. Pasal 85 Status dan Hubungan Kerja Pendeta 1. a. Pendeta Pegawai GKPI adalah: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 2. a. Pendeta Tidak pegawai GKPI adalah: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas

222 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN b. Pendeta Pegawai GKPI, dengan mempe Pendeta sebagaimana butir (a) ayat 2 (dua) pasal ini dapat diterima kembali menjadi rhatikan kebutuhan GKPI dan peraturan penerimaan Pendeta pegawai GKPI. c. menjadi Pendeta pegawai GKPI. Pendeta yang jabatan tahbisannya diberikan oleh GKPI yang suami atau istrinya telah d. Pendeta sebagaimana butir (c) ayat (2) pasal ini dapat diterima menjadi Pendeta bukan dikarenakan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pendeta pegawai GKPI. pegawai GKPI, manakala suami atau istrinya tidak lagi menjadi Pendeta pegawai GKPI, 3. Pendeta Resort/Jemaat Khusus adalah Pendeta pegawai GKPI yang ditempatkan oleh a. Pimpinan Sinode GKPI di Resort/Jemaat Khusus: keuangan. mencakup tugas panggilan gereja (Apostolat, Pastorat, dan Diakonat), administrasi, dan Pendeta Resort bertugas untuk memimpin pelayanan di Resort/Jemaat Khusus yang b. Pertanggungjawaban kepemimpinan seperti ayat 3.a di atas dilakukan secara berkala terhadap Majelis Resort/Jemaat Khusus dan Pimpinan Sinode. c. ketentuan di GKPI. Kepemimpinan seperti pada ayat 3.a di atas dilaksanakan berdasarkan peraturan dan 4. Pendeta Pensiun yakni Pendeta pegawai GKPI yang mengakhiri tugasnya di GKPI sebagai pegawai GKPI karena telah memasuki masa pensiun. 5. ditugaskan melanjutkan jabatan dan pelayanannya ditempat tugas te Pendeta Honorer adalah Pendeta Pegawai GKPI yang telah pensiun, yang kemudian rakhir untuk waktu yang terbatas. 6. a. Resort/Jemaat Khusus: Sinode di Resort/Jemaat/Jemaat Khusus untuk membantu pelayanan Pendeta Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta Pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Pendeta diperbantukan bertanggungjawab kepada Pendeta Resort/Jemaat Khusus b. diperbantukan secara berkala kepada Pimpinan Sinode Pendeta Resort/Jemaat Khusus akan melaporkan kinerja pelayanan Pendeta c. Ketentuan lebih lanjut tentang Pendeta diperbantukan diatur dalam Peraturan GKPI. 3. Pendeta Resort/Jemaat Khusus adalah Pendeta a. GKPI di Resort/Jemaat Khusus: pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. yang ditempatkan oleh Pimpina Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta Pegawai GKPI n Sinode di a. pelayanan Pendeta Resort/Jemaat Khusus: Resort/Jemaat/Jemaat Khusus untuk membantu Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas Pasal 86 Hak dan Kewajiban Pendeta GKPI 1. a. Pendeta GKPI berhak: Melayani di seluruh daerah pelayanan GKPI. b. melaksanakan tugas pelayanan Pendeta. Memperoleh perlengkapan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dari GKPI dalam c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pelayanan Pendeta. d. Memperoleh kesempatan untuk pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelayanan, kecuali Pendeta tidak pegawai GKPI dan Pendeta Pensiun. e. Menjadi peserta Sinode Am, kecuali Pendeta Pensiun. Pasal 86 Hak dan Kewajiban Pendeta GKPI 1. a. Pendeta GKPI berhak: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas

223 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN f. Menjadi peserta Rapat Pendeta GKPI, kecuali Pendeta Pensiun. g. Dipilih dan diangkat dalam semua jabatan struktural, kecuali Pendeta tidak pegawai GKPI dan Pendeta Pensiun. h. GKPI. Memperoleh gaji dan penghasilan lainnya dari GKPI, kecuali Pendeta tidak pegawai i. Memperoleh hak-hak lain yang disebut dalam Peraturan-peraturan yang berlaku di GKPI. 2. a. Pendeta GKPI berkewajiban: Melaksanakan fungsi dan tugas-tugas jabatan Pendeta. b. Memelihara nama baik gereja dan jabatan Pendeta. c. sesama Pe Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setiakawan di antara ndeta GKPI. d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam tugas pelayanan. e. Timotius 3:5. Membina dan memelihara kehidupan keluarga sebagaimana firman Tuhan di dalam I f. Bertutur kata dan berperilaku yang dituntut dari seorang pelayan (1Tim. 3:2-4, 8-9). g. Taat dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di GKPI. h. Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan para Pendeta dan Gerejagereja tetangga. h. Cukup jelas i. Cukup jelas 2. a. Pendeta GKPI berkewajiban: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas Pasal 87 Suami dan Istri yang sama-sama Pendeta 1. Suami dan istri yang sama-sama berstatus Pendeta GKPI diharuskan memilih salah seorang diantaranya yang menjadi Pendeta Pegawai GKPI. 2. Pendeta pegawai GKPI yang telah bersuamikan dan/atau beristrikan Pendeta pegawai GKPI tentang suami dan istri sama sebelum Peraturan Rumah Tangga Tahun 2013, maka ketentuan/peraturan sebelumnya -sama Pendeta pegawai GKPI dinyatakan tetap berlaku. Pasal 87 Suami dan Istri yang sama-sama Pendeta 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas Pasal 88 Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 1. Penugasan Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 2. Khusus dan/atau Masa tugas seorang Pendeta pegawai GKPI yang ditugaskan melayani Resort/Jemaat badan/lembaga/yayasan di lingkungan GKPI paling lama 5 (lima) tahun (dua) tahun dengan pertimbangan tertentu. dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang untuk masa paling lama 2 3. Masa tugas (periode kerja) seorang Pendeta Pegawai GKPI yang ditugaskan Pimpinan (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 5 (lima) tahun kedua. Sinode melayani pada badan/lembaga/yayasan/intansi lain di luar GKPI paling lama 5 4. Masa tugas seorang Pendeta Pegawai GKPI sebagaimana disebutkan pada ayat tiga (3) di atas yang ditugaskan Pimpinan Sinode melayani sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Pasal 88 Penugasan dan Masa Tugas Pendeta 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

224 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Pendidikan Tinggi. yang dibina oleh GKPI dapat dipertimbangkan berdasarkan akreditasi dan peraturan 5. Pendeta pegawai GKPI yang tidak melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Pimpinan pegawai GKPI. Sinode dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, diberhentikan dengan hormat sebagai 6. Penugasan dan atau penempatan pendeta yang ditugaskan khusus di jemaat-jemaat GKPI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam peraturan tersendiri. 7. Masa tugas Pendeta diperbantukan diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 89 Pemberhentian Pendeta sebagai Pegawai GKPI 1. hormat sebagai pegawai GKPI. Seorang Pendeta pegawai GKPI dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak 2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: a. tanpa seizin Pimpinan Sinode. Pendeta tersebut telah bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain di luar GKPI b. peraturan, pengajaran, atau moral, atau melalaikan t Pendeta tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam hal administrasi, ugas dan kewajiban, yang tidak sebagaimana diatur dalam Tata Penggembalaan GKPI. dapat lagi diperbaiki setelah Pendeta tersebut menempuh Penggembalaan Khusus 3. Majelis Sinod Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan e, diinformasikan dalam Rapat Pendeta dan dilaporkan dalam Sinode Am terdekat. 4. tidak dapat diterima lagi menjadi Pendeta pegawai GKPI. Pendeta pegawai GKPI yang diberhentikan dengan tidak hormat dari kepegawaian GKPI 5. Pemberhentian dengan hormat Pendeta pegawai GKPI dilakukan dengan alasan: a. Atas permintaan sendiri. b. Telah memasuki usia atau status pensiun. c. Sinode. Telah bekerja tetap pada lembaga/badan/intansi lain diluar GKPI, atas seizin Pimpinan 6. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pendeta pegawai GKPI dilakukan oleh Pimpinan Sinode. 7. pegawai GKPI, dengan memperhatika dan belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, dapat diterima kembali menjadi Pendeta Pendeta pegawai GKPI yang diberhentikan dengan hormat, kecuali karena alasan pensiun n kebutuhan GKPI dan peraturan penerimaan Pendeta pegawai GKPI. Pasal 89 Pemberhentian Pendeta sebagai Pegawai GKPI 1. Cukup jelas 2. a. GKPI dilakukan dengan alasan: Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai Cukup jelas b. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. a. dilakukan dengan alasan: Pemberhentian dengan hormat Pendeta pegawai GKPI Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas Pasal 90 Pensiun Pendeta 1. Pensiun pada umur 67 tahun. Pendeta pegawai GKPI memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada umur 65 tahun, dan Pasal 90 Pensiun Pendeta 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

225 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 2. Pendeta pegawai GKPI dapat mengajukan permohonan pensiun setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan telah melayani secara terus-menerus di GKPI sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dengan membayar iuran pensiun. 3. Pendeta pegawai GKPI yang pensiun berhak mendapat gaji dan manfaat pensiun 4. Gaji Pensiun diterima setiap bulan sebesar 80% dari gaji pokok terakhir atau disesuaikan dengan APB GKPI. 5. Manfaat pensiun mencakup Dana Sosial Pendeta, Bantuan Perumahan, dan lain-lain diterima pada saat Pendeta yang bersangkutan memasuki MPP. 6. Bagi kepentingan pelayanan GKPI, Pendeta pegawai GKPI yang telah mencapai umur (satu) tahun. pensiun dapat ditugaskan sebagai Pendeta Honorer GKPI untuk jangka waktu paling lama 1 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Penatua Pasal 91 1. mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan GKPI. Penatua adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada warga Jemaat yang bersedia 2. a. Tugas Penatua: Sebagaimana disebutkan dalam Tata Ibadah Penahbisan Penatua; b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Keputusan Sinode Am, Keputusan Sidang Majelis Resort, Keputusan Sidang Majelis Jemaat dan Peraturan-peraturan GKPI. c. Dalam melaksanakan tugasnya, Penatua berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan atau Guru Jemaat 3. Penatua wajib menghadiri sermon di Jemaat Penatua Pasal 91 1. Cukup jelas 2. a. Tugas Penatua: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 92 Pengusulan dan Persyaratan menjadi Penatua 1. a. Pengusulan seseorang menjadi calon Penatua dapat diajukan oleh: Pengurus Harian Jemaat Anggota Jemaat yang ada di Sektor/Lingkungan melalui Koordinator Sektor kepada b. Pengurus Harian Jemaat. 2. a. Persyaratan calon Penatua: Telah terdaftar sebagai anggota sidi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Jemaat tempat calon Penatua dicalonkan. b. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setingi-tingginya 50 (lima puluh) tahun. c. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat, baik dalam ajaran maupun perilaku dengan memedomani 1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9. d. Untuk kepentingan perintisan/ pengembangan Pos kebaktian atau Jemaat baru, syaratsyarat pada butir a,b,c ayat ini dapat dipertimbangkan. 3. Jemaat yang khusus diadakan untuk itu untuk mendapat persetujuan atau penolakan. Calon yang diusulkan sebagaimana pada ayat 1 pada pasal ini dibahas dalam sidang Majelis Pasal 92 Pengusulan dan Persyaratan menjadi Penatua 1. a. diajukan oleh: Pengusulan seseorang menjadi calon Penatua dapat Cukup jelas b. Cukup jelas 2. a. Persyaratan calon Penatua: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas

226 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 4. Calon Penatua yang telah disetujui oleh sidang Majelis Jemaat seperti ayat 3 pada pasal ini kali berturut harus diinformasikan dalam Berita/Warta Jemaat dalam Kebaktian Minggu sebanyak dua -turut. 5. (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila sete Calon Penatua wajib mengikuti masa pembinaan calon Penatua sekurang kurangnya 1 lah 3 (tiga) tahun mengikuti statusnya sebagai calon penatua dinyatakan berakhir. pembinaan, yang bersangkutan belum bersedia ditahbiskan menjadi penatua maka 6. untuk itu Pembinaan calon Penatua diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus diadakan , dengan menggunakan Buku/Bahan Pembinaan Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. 7. Wilayah tempat Jemaat calon Penatua. Kursus dan/atau pelatihan calon Penatua dapat dilakukan di Jemaat, Resort dan/ atau 8. Selama dalam masa pembinaan, calon Penatua wajib menghadiri sermon di Jemaat Pasal 93 Penahbisan dan Pengukuhan Penatua 1. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Penatua dilaksanakan dalam suatu acara Kebaktian Minggu dengan penumpangan tangan oleh Pendeta Resort/Jemaat Khusus. 2. Penatua. pembinaan dan dinilai layak oleh Pengurus Harian Jemaat untuk ditahbiskan menjadi Penahbisan calon Penatua diadakan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti masa 3. Jemaat dalam Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) kali berturut Penahbisan dilaksanakan setelah terlebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta -turut. 4. Resort/Jemaat Penatua yang ditahbiskan diberikan Surat Penahbisan yang ditandatangani oleh Pendeta Khusus atas nama Pimpinan Sinode GKPI. 5. Surat Penahbisan Penatua berlaku di seluruh GKPI. 6. berlaku dan dapat diterima menjadi Penatua di Jemaat yang baru dimasukinya Bila seorang Penatua pindah Jemaat di lingkungan GKPI maka status kepenatuaannya tetap atas pertimbangan Pengurus Harian Jemaat. Pasal 93 Penahbisan dan Pengukuhan Penatua 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas Pasal 94 Penerimaan Penatua dari Organisasi Gereja Lain 1. GKPI mengakui Penatua di organisasi/ denominasi gereja yang seasas/ sealiran dengan a. GKPI dan diterima/dikukuhkan sebagai Penatua di GKPI dengan ketentuan: Telah menjadi anggota sidi di Jemaat GKPI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun b. Berusia setingi-tingginya 50 (lima puluh) tahun. c. Mengikuti masa orientasi di GKPI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dinilai layak untuk diakui kepenatuaannya oleh Pengurus Harian Jemaat. d. Masa orientasi diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang khusus diadakan untuk itu, menggunakan Buku/Bahan Pembinaan Calon Penatua yang diterbitkan GKPI. Pasal 94 Penerimaan Penatua dari Organisasi Gereja Lain 1. a. ketentuan: diterima/dikukuhkan sebagai Penatua di GKPI dengan gereja yang seasas/sealiran dengan GKPI dan GKPI mengakui Penatua di organisasi/denominasi Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas

227 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN e. lebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat Kebaktian Minggu sebany Penerimaan/pengukuhannya dilaksanakan dalam suatu acara Kebaktian Minggu, setelah ak 2 (dua) kali berturut-turut. 2. sermon di Jemaat. Selama masa orientasi, Penatua pindahan tersebut wajib menghadiri dan atau mengikuti 3. Resort/jemaat khusus atas nama Pada waktu pengukuhan, diberikan Surat Pengukuhan yang ditandatangani oleh Pendeta Pimpinan Sinode GKPI. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 95 Purnabakti Penatua 1. menjalankan tugas pelayanan sebagai Penatua. Purnabakti Penatua adalah masa di mana seorang Penatua tidak lagi terikat untuk 2. Penatua yang telah Purnabakti tidak lagi menjadi anggota Majelis Jemaat. 3. tahun. Purnabakti Penatua yakni pada masa penatua tersebut telah berusia 65 (enam puluh lima) Pasal 95 Purnabakti Penatua 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 96 Penginjil (Evangelis) 1. pegawai di GKPI untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil. bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai Penginjil (Evangelis) adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang 2. acara kebaktian dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Penginjil (Evangelis) dilaksanakan dalam suatu 3. a. Persyaratan penerimaan Penginjil (Evangelis): Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Telah mengikuti pendidikan dan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Penginjil (Evangelis), atau lulusan Perguruan Tinggi Teologi di bidang Misiologi dan atau Teologi. e. ajaran maupun dalam perilaku dengan memedomani I Timotius 3:1 Memiliki sikap keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam -10 dan Titus 1:5-9. f. sidi Jemaat. Direkomendasikan oleh Majelis Jemaat tempat calon Evangelis terdaftar sebagai anggota 4. Tugas-panggilan Evangelis: a. Memberitakan firman Allah dengan setia dan benar. b. Mengamati dan menasihati dengan rendah hati dan sabar orang-orang yang menyimpang dari Firman Allah. c. kesaksian, dan pelayanan. Membina pertumbuhan iman anggota jemaat menuju kedewasaan persekutuan, Pasal 96 Penginjil (Evangelis) 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. Persyaratan penerimaan Penginjil (Evangelis): Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 4. Tugas-panggilan Evangelis: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas g. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

228 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN d. kasih Tuh Mendoakan dan melayani masyarakat agar tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan an Yesus Kristus. e. pelayan GKPI. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setia kawan sesama f. Gereja Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan -gereja tetangga. g. Taat dan melaksanakan ketentuan Peraturan yang berlaku di GKPI. 5. wewenangnya berkordinasi dengan Kepala Departemen Apostolat, Kepa sinode untuk melayani Pos Pekabaran Injil yang dalam melaksanakan tugas dan Penginjil (Evangelis) pegawai GKPI adalah seseorang yang ditempatkan oleh pimpinan la Departemen Pastorat, Pendeta Resort tempat Pos Pekabaran Injil tersebut berada. 6. Apostolat berkordinasi dengan Pendeta Resort, Kordinator Wilayah dan Kepala Departemen Penginjil (Evangelis) yang bukan pegawai GKPI melaksanakan tugas dan wewenangnya . 7. Ketentuan tentang Penginjil (Evangelis) GKPI diatur lebih lanjuta dalam Peraturan GKPI. Pasal 97 Diaken/Diakones 1. pegawai di GKPI untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan kasih dan bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan dan/atau sebagai Diaken/Diakones adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang keadilan. 2. kebaktian dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sinode. Penahbisan seseorang ke dalam jabatan Diaken/Diakones dilaksanakan dalam suatu acara 3. a. Persyaratan penerimaan Diaken/Diakones: Telah menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat d. Telah mengikuti pendidikan dan memiliki ijazah/sertifikat sebagai Diaken /Diakones. e. ajaran maupun dalam perilaku dengan memedomani I Tim 3:1 Memiliki sikap keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam -10 dan Titus 1: 5-9. f. Direkomendasikan oleh Majelis Jemaat tempat calon Diaken/Diakones terdaftar sebagai anggota sidi Jemaat. 4. Tugas-panggilan Diaken/Diakones: a. Diaken/Diakones melaksanakan pelayanan rahmat Tuhan, dengan mendorong usahausaha sosial di tengah Jemaat dan masyarakat. b. Mendoakan dan melayani masyarakat agar tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. c. pelayan GKPI. Memupuk dan memelihara persaudaraan, kerjasama dan rasa setia kawan sesama Pasal 97 Diaken/Diakones 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. Persyaratan penerimaan Diaken/Diakones: Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 4. Tugas-panggilan Diaken/Diakones: a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas f. Cukup jelas 5. Cukup jelas

229 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN d. Gereja Menciptakan dan memelihara hubungan ekumenis dengan seluruh pelayan GKPI dan -gereja tetangga. e. Taat dan melaksanakan ketentuan Peraturan yang berlaku di GKPI. f. pimpinan unit pelayanan dan Kepala Departemen Diakonat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Diaken/Diakones berkoordinasi dengan 5. Ketentuan tentang Diaken/Diakones dia Pasal 98 tur lebih lanjut dalam Peraturan GKPI. Pelayan Khusus Sekolah Minggu 1. Pelayan Khusus Sekolah Minggu adalah seseorang yang bersedia mempersembahkan diri penetapannya dilakukan melalui suatu pengukuhan. untuk melaksanakan panggilan Tuhan sebagai Guru Sekolah Minggu di Jemaat yang 2. berakhir di GKPI, mengu Masa pelayanan seorang Guru Sekolah Minggu tidak dibatasi, kecuali keanggotaannya ndurkan diri, menjalani Penggembalaan Khusus sesuai dengan Tata Penggembalaan GKPI. atau telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 98 Pelayan Khusus Sekolah Minggu 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas Pasal 99 Pengusulan dan Pengukuhan Calon Guru Sekolah Minggu 1. Jemaat yang khusus diadakan untuk itu untuk mendapat persetujuan atau peno Sekolah Minggu kepada Pengurus Harian Jemaat, selanjutnya dibahas dalam sidang Majelis Pengusulan seseorang menjadi calon Guru Sekolah Minggu diajukan oleh Pengurus Seksi lakan. 2. a. Persyaratan calon Guru Sekolah Minggu pada saat diusulkan: Telah terdaftar menjadi anggota sidi Jemaat sekurang-kurangnya 1 tahun pada Jemaat tempat calon Guru Sekolah Minggu berjemaat. b. Berusia serendah-rendahnya 15 (limabelas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. c. ajaran maupun perilaku, dengan memedomani 1 Timotius 3:1 Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat baik dalam -10 dan Titus 1: 5-9. 3. Calon Guru Sekolah Minggu yang telah disetujui oleh sidang Majelis Jemaat harus berturut diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat Kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) minggu -turut. 4. Sekolah Minggu sekurang Calon Guru Sekolah Minggu wajib menjalani masa praktik/latihan/pembinaan calon Guru -kurangnya 6 (enam) bulan. 5. khusus diadakan untuk itu. Masa praktik calon Guru Sekolah Minggu, diisi dengan kursus dan/atau pelatihan yang 6. tempat Jemaat calon Guru Seko Kursus dan/atau pelatihan calon dapat dilakukan di Jemaat, Resort dan/atau Wilayah lah Minggu dengan menggunakan Buku Pembinaan calon Guru Sekolah Minggu yang diterbitkan GKPI. 7. praktik pengajaran di luar Jemaat, Resort dan/atau Wilayah tempat calon Gu Seorang calon Guru Sekolah Minggu dapat mengikuti kursus dan/atau pelatihan dan/atau ru Sekolah Minggu melayani. Pasal 99 Pengusulan dan Pengukuhan Calon Guru Sekolah Minggu 1. Cukup jelas 2. a. diusulkan: Persyaratan calon Guru Sekolah Minggu pada saat Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10.Cukup jelas 11.Cukup jelas 12.Cukup jelas 13.Cukup jelas

230 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 8. Sinode. Materi pembinaan dan/atau pelatihan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan Pimpinan 9. praktik pengajaran Sekolah Minggu dalam setiap iba Selama masa pembinaan, calon Guru Sekolah Minggu wajib menghadiri dan melakukan dah Sekolah Minggu. 10. oleh Pendeta Resort. Pengukuhan seseorang menjadi Guru Sekolah Minggu dilakukan dalam Kebaktian Minggu 11. dalam Kebaktian Minggu sebanyak 2 (du Pengukuhan dilaksanakan setelah lebih dahulu diinformasikan melalui Berita/Warta Jemaat a) kali berturut-turut. 12. Khusus dan Sekretaris Jemaat Khusus pada Jemaat Khusus. ditandatangani oleh Pendeta Resort dan Guru Jemaat pada Resort atau Pendeta Jemaat Surat Pengukuhan diberikan kepada Guru Sekolah Minggu yang dikukuhkan yang 13. Surat Pengukuhan Guru Sekolah Minggu berlaku di seluruh GKPI. Pasal 100 Pelayan Non-Tahbisan 1. Pelayan non-Tahbisan adalah seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan di bidang organisasi dan administrasi ataupun di bidangmaupun Kantor Sinode GKPI, yang diangkat berdasarkan pemil bidang khusus lainnya di Jemaat, Jemaat Khusus, Resort, Wilayah, Badan/Lembaga GKPI ihan dan/atau pengangkatan yang penetapannya dilakukan melalui suatu pelantikan. 2. Pelantikan Pelayan non-Tahbisan dilakukan di dalam suatu acara Kebaktian Minggu atau pada acara yang khusus diadakan untuk itu. 3. Pada waktu pelantikan, diberikan surat keputusan pengangkatan sebagai Pelayan nonTahbisan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat GKPI sesuai dengan jenjangnya. Pasal 100 Pelayan Non-Tahbisan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 101 Ketentuan lain tentang Pelayan Gereja Ketentuan selanjutnya tentang pelayan-pelayan Gereja dan Kepegawaian GKPI diatur dalam Peraturan GKPI. Pasal 101 Ketentuan lain tentang Pelayan Gereja Cukup jelas BAB XV PERLENGKAPAN IBADAH, LOGO DAN SIMBOL-SIMBOL Pasal 102 Tata Ibadah dan Nyanyian 1. GKPI memiliki Perlengkapan Ibadah, antara lain Alkitab, Tata Ibadah, Buku Nyanyian. 2. mengakomodir anggota jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah ragawi. Bagi jemaat yang memiliki kemampuan dapat mengusahakan ibadah daring untuk 3. Ketentuan tentang ayat 1 (satu) pasal ini diatur selanjutnya dalam Peraturan GKPI BAB XV PERLENGKAPAN IBADAH, LOGO DAN SIMBOL-SIMBOL Pasal 102 Tata Ibadah dan Nyanyian 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas Pasal 103 Logo 1. Logo GKPI ialah Pasal 103 Logo 1. Cukup jelas

231 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN 2. GKPI. Penjelasan tentang ukuran, warna, makna dan penggunaannya diatur dalam Peraturan 2. Cukup jelas Pasal 104 Mars dan Hymne 1. Mars GKPI ialah lagu yang berjudul Mars GKPI Ciptaan Drs. Bonar Gultom. 2. Ketentuan tentang penggunaan Mars GKPI diatur dalam peraturan GKPI. 3. Hymne GKPI ialah lagu yang berjudul Jesus Tuhanku di Ho ma au. 4. Ketentuan tentang penggunaanMars dan Hymne GKPI diatur dalam peraturan GKPI. Pasal 104 Mars dan Hymne 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas Pasal 105 Simbol-simbol lainnya 1. GKPI memiliki Stempel, Kop Surat, Stola dan Simbol-simbol lainnya 2. Ketentuan tentang ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan GKPI Pasal 105 Simbol-simbol lainnya 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas Bab XVI ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 106 Perubahan Peraturan Rumah Tangga 1. Perubahan Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Sinode Am. 2. Usul perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Majelis Sinode dan/atau Sinode Am. Bab XVI ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 106 Perubahan Peraturan Rumah Tangga 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas Pasal 107 Ketentuan Peralihan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur selanjutnya dalam Peraturan GKPI. 2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga ini, dinyatakan masih dapat berlaku paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan. Pasal 107 Ketentuan Peralihan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas PENUTUP Bab XVII PENUTUP Bab XVII

232 DRAF AMANDEMEN PRT 2023 PENJELASAN Pasal 108 Penutup Peraturan Rumah Tangga (PRT) ini ditetapkan oleh Sinode Am Kerja XXIII GKPI di ------------, pada tanggal … - …. Oktober 2023, yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari PRT hasil ketetapan Sinode Am Kerja XIX GKPI di Sukamakmur pada tanggal 27-31 Agustus 2013. Pasal 108 Penutup Cukup jelas

233 4. Draft Amandemen PRT 2023 1. Anggota Jemaat adalah mereka yang telah dibaptis dan terdaftar sebagai anggota Jemaat GKPI dalam Buku Induk Jemaat. (Pasal 1, ayat 1) 2. Anggota Baptis adalah anggota jemaat yang telah dibaptis tetapi belum sidi (Pasal 1, ayat 1.a.) 3. Anggota Sidi adalah anggota jemaat yang telah dibaptis dan telah sidi (Pasal 1, ayat 1.b) 4. Anggota Bimbingan adalah anggota jemaat yang: (Pasal 1, ayat 1.c.1 dan 1.c.2) a. berada dalam bimbingan berdasarkan Tata Penggembalaan Khusus GKPI; b. sedang dibimbing/dipersiapkan menjadi anggota jemaat atau yang datang dari kepercayaan lain. 5. Jemaat adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/anggota GKPI, memiliki pelayan dan/atau kepengurusan, mempunyai sarana-prasarana ibadah dan pelayanan. (Pasal 3, ayat 1) 6. Jemaat Khusus adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ anggota GKPI yang memiliki pelayan dan/atau kepengurusan, mempunyai sarana-prasarana ibadah dan pelayan, dilayani oleh seorang Pendeta yang ditempatkan Pimpinan Sinode sebagai Pemimpin Jemaat, dan mampu membiayai kebutuhan pelayanan setara dengan resort (Pasal 3, ayat 3) 7. Jemaat Persiapan adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ anggota GKPI yang memiliki pelayan dan/atau kepengurusan, mempunyai sarana-prasarana ibadah dan pelayan, yang sedang disiapkan menjadi Jemaat (Pasal 3, ayat 5) 8. Pos Kebaktian adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ anggota GKPI yang menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur tetapi belum memiliki saranaprasarana ibadah sehingga berada di bawah bimbingan salah satu Jemaat atau Jemaat Khusus. (Pasal 3, ayat 6) 9. Pos Pekabaran Injil adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ anggota GKPI yang menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur, khusus dilayani seorang Penginjil atau pelayan lainnya yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode, dan disiapkan menjadi Pos Kebaktian. 10.Pengurus Jemaat adalah Majelis Jemaat sebagai satu kesatuan pelaksana pelayanan di setiap jemaat (Pasal 5) 11.Pengurus Harian Jemaat (PHJ) adalah para pelayan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan sehari-hari (Pasal 8) 12.Pemimpin Jemaat adalah seorang Pendeta yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode di Resort/Jemaat Khusus (Pasal 8 ayat 1, Pasal 22 ayat 1) 13.Guru Jemaat adalah seorang Guru Jemaat yang dipilih oleh anggota Jemaat untuk membantu tugas Pemimpin Jemaat (Pasal 8 ayat 2) 14. Seksi adalah satuan pelayan yang dipilih pada satu periode tertentu untuk melaksanakan tugas panggilan gereja di setiap jemaat (Pasal 14 ayat 2) 15.Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara (Pasal 14 ayat 3) 16. Sektor/ lingkungan adalah satuan terkecil wilayah pelayanan di setiap Jemaat (Pasal 14 ayat 4) 17.Resort adalah satu kesatuan daerah pelayanan yang terdiri dari beberapa Jemaat (Pasal 27 ayat 1) 18.Urusan adalah satuan pelayanan di Resort untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja di Resort yang terdiri dari beberapa urusan yang mengakomodir beberapa seksi kategorial dan fungsional Jemaat (Pasal 38) 19. Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI menjadi perwujudan nyata dari keseluruhan GKPI (Pasal 44 ayat 1) yang terdiri dari Sinode Am Periode (SAP), Sinode Am Kerja (SAK), dan Sinode Am Istimewa (SAI) (Pasal 44 ayat 2) 20.Anggota Sinode Am adalah peserta dalam Sinode Am yang terdiri dari utusan Resort, Pimpinan Sinode, anggota Majelis Sinode, Kepala Departemen, Koordinator Wilayah, Pendeta Pegawai yang ditugaskan Pimpinan Sinode di badan/ lembaga/ yayasan di bawah naungan GKPI, Pendeta Pegawai GKPI yang ditugaskan di Sekolah Tinggi Teologi di bawah dukungan/binaan/naungan GKPI, dan Ketua Umum Panitia Pelaksanan Sinode Am; yang memiliki hak suara, berbicara, memilih, dan dipilih (Pasal 48 ayat 2, Pasal 49 ayat 2) 21.Peninjau adalah peserta dalam Sinode Am yang terdiri utusan jemaat, semua Kepala Biro di Kantor Sinode, Pendeta GKPI yang tidak menjadi Anggota Sinode Am, Evangelis dan Diaken/Diakones GKPI, dua orang unsur pimpinan badan/lembaga/yayasan pada tingkat Sinode, dua orang Panitia Pelaksana, dua orang masingmasing Panitia/Tim ad-hoc tingkat Sinode, semua anggota PHBK, dua orang unsur pengurus Badan Koordinasi Kategorial (BKK), dan dua orang unsur pengurus Badan Kerja Sama (BKS) Kategorial; yang memiliki hak berbicara tanpa hak suara; tidak dapat memilih tetapi dapat memilih sesuai dengan persyaratan yang diperuntukkan dalam jabatan yang dipilih (Pasal 48 ayat 3, Pasal 49 ayat 4)

234 22.Undangan adalah peserta dalam Sinode Am yang diundang oleh Pimpinan Sinode setelah disetujui olah Majelis Sinode; yang memiliki hak berbicara jika diminta (Pasal 48 ayat 4, Pasal 49 ayat 4) 23.Majelis Sinode adalah Badan Pekerja Sinode Am GKPI yang terdiri dari unsur Bishop, Sekretaris Jenderal, Pendeta, Penatua, Pemuda/I, Guru Sekolah Minggu, Pria, Perempuan, dan Cendekiawan/Profesional (Pasal 51) 24.Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun (Pasal 54 ayat 1) 25.Pergantian Antar Waktu adalah pergantian terhadap seseorang yang menduduki jabatan periodik hasil pemilihan. 26.Pimpinan Sinode adalah jabatan di GKPI yang menjadi penanggungjawab tertinggi terdiri dari Bishop dan Sekretaris Jenderal (Pasal 57 ayat 1) 27.Bishop adalah pimpinan GKPI yang melaksanakan tugas panggilan gereja di bidang Apostolat, Pastorat, dan Diakonat (Pasal 59). 28. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan GKPI yang memimpin sekretariat dan tugas administrasi Kantor Sinode (Pasal 60) 29.Departemen adalah alat kelengkapan Pimpinan Sindoe GKPI dalam melaksanakan Tri-Tugas Panggilan Gereja (Pasal 66 ayat 1) 30.Departemen Apostolat adalah alat kelengkapan yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Apostolat GKPI mencakup pemberitaan firman Allah, penyelengaraan peribadahan, pelayanan Sakramen, penahbisan pelayan-pelayan gereja, pemberitaan Injil, dan penegakan ajaran yang benar (Pasal 66 ayat 2.a) 31.Departemen Pastorat adalah alat kelengkapan yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Pastorat GKPI mencakup pendidikan, pembinaan pelayan-pelayan gereja, pelaksanaan pengajaran dalam firman Allah, katekisasi, dan pembinaan warga gereja (Pasal 66 ayat 2.b) 32.Departemen Diakonat adalah alat kelengkapan yang membantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang Diakonat GKPI mencakup kesaksian rahmat Allah dengan menjalankan usahausaha sosial kemanusiaan, pengembangan/pembangunan masyarakat dan pemeliharaan keutuhan ciptaan (Pasal 66 ayat 2.c.) 33.Kepala Departemen adalah seseorang yang dipilih oleh Majelis Sinode untuk memimpin Departemen dan bekerja penuh waktu (Pasal 51 ayat 2.g; Pasal 66 ayat 3-5) 34.Biro adalah alat kelengkapan Pimpinan Sinode dalam pelaksanaan tugas di bidang Umum/Organisasi, Administrasi, dan Keuangan yang terdiri dari Biro Umum/Organisasi, Biro Administrasi/Informasi Komunikasi, dan Biro Keuangan (Pasal 67 ayat 1, Pasal 67 ayat 2.a, 2.b, 2.c) 35.Kepala Biro adalah seseorang yang dipilih oleh Majelis Sinode untuk memimpin Biro dan bekerja penuh waktu (Pasal 51 ayat 2.h; Pasal 67 ayat 3-5) 36.Koordinasi Wilayah adalah satu kesatuan daerah pelayanan berdasarkan pertimbangan kewilayahan nomeklatur pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa Jemaat Khusus/Resort yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas persetujuan Majelis Sinode (Pasal 68 ayat 1-2) 37.Koordinator Wilayah adalah seseorang yang dipilih oleh Pendeta Jemaat Khusus/Resort dari antara para Pendeta Jemaat Khusus/Resort di satu Koordinasi Wilayah untuk mengkoordinir pelayanan di wilayah tersebut yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode (Pasal 68 ayat 3-4) 38.Badan Kerjasama Kategorial (BKK) adalah satuan pelayanan kategorial untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja pada kategorial di suatu wilayah (Pasal 68 ayat 9.a) 39.Rapat Pendeta adalah rapat kerja dan wadah konsultatif para Pendeta GKPI sekali dalam dua tahun, yang diundang oleh Pimpinan Sinode dengan mengambil tempat secara bergiliran di wilayah-wilayah (Pasal 72 ayat 1-3) 40.Badan Pekerja Rapat Pendeta (BPRP) adalah pengurus Rapat Pendeta yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rapat Pendeta (Pasal 74 ayat 1) 41.BKS (Bidang Kategorial Sinode) adalah lembaga persekutuan pelayanan kategorial di tingkat Sinode (Pasal 76) 42.Periodisasi adalah masa tugas kepengurusan di semua tingkatan GKPI kecuali Koordinator Wilayah (Pasal 80 ayat 1) 43.Pelayan-pelayan gereja adalah seseorang yang ditetapkan/ditahbiskan untuk melaksanakan tugas dan panggilan serta mewujudkan rencana dan tujuan GKPI (Pasal 81) 44.Pelayan Tahbisan adalah pelayan gereja yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan tahbisan dengan penumpangan tangan yaitu Pendeta, Penatua, Penginjil (Evangelis), dan Diaken/Diakones (Pasal 81 ayat 3.a.) 45.Pelayan non-tahbisan adalah pelayan di bidang organisasi yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan pemilihan pada kurun waktu tertentu (Pasal 81 ayat 3.b.)

235 46.Vikar adalah pelayan sebagai calon Pendeta yang diangkat dan ditetapkan oleh Surat Keputusan GKPI dalam jangka waktu tertentu (Pasal 81 ayat 3.c.) 47.Detasir adalah pelayan sebagai tenaga ahli atau petugas alumni Sekolah Tinggi Teologi yang diakui GKPI, yang dipandang cakap membantu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 81 ayat 3.d) 48.Guru Sekolah Minggu adalah pelayan khusus untuk melaksanakan pelayan bagi anak-anak Sekolah Minggu (Pasal 81 ayat 3.e) 49.Pendeta adalah pelayan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang untuk membimbing, melayani, dan memperlengkapi anggota jemaat dalam tugas panggilan gereja (bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala Gereja (Pasal 81 ayat 1) 50.Pendeta Pegawai adalah Pendeta GKPI yang melayani dan bekerja dalam lingkungan GKPI (Pendeta Resort/Jemaat Khusus dan Pendeta Diperbantukan), yang ditugaskan atau ditempatkan secara khusus oleh Pimpinan Sinode GKPI di badan/instansi/mitra di luar GKPI (Pasal 85 ayat 1.a.) 51.Pendeta Tidak Pegawai adalah Pendeta yang menerima tahbisan dari GKPI yang oleh pilihannya sendiri melakukan pelayanan di lembaga/badan/instansi lain di luar GKPI atas izin Pimpinan Sinode (Pasal 85 ayat 1.b.) 52.Pendeta Resort/Jemaat Khusus adalah Pendeta Pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode di Resort/ Jemaat Khusus (Pasal 85 ayat 3) 53.Pendeta Pensiun adalah Pendeta Pegawai GKPI yang mengakhiri tugasnya di GKPI sebagai pegawai GKPI karena telah memasuki masa pensiun. 54.Pendeta Honorer adalah Pendeta Pegawai GKPI yang telah pensiun yang kemudian ditugaskan melanjutkan jabatan dan pelayanannya ditempatkan di tugas terakhir untuk waktu yang terbatas (Pasal 85 ayat 5) 55.Pendeta Diperbantukan adalah Pendeta Pegawai GKPI yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode di Resort/ Jemaat/ Jemaat Khusus untuk membantu pelayanan Pendeta Resort/ Jemaat Khusus (Pasal 85 ayat 6) 56.Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah masa dua tahun bagi seorang Pendeta sebelum memasuki pensiun (Pasal 90) 57.Penatua adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada warga jemaat yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan GKPI di setiap jemaat (Pasal 91 ayat 1) 58.Evangelis (Penginjil) adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia mempersembahkan diri sebagai pelayan dan/atau Pegawai GKPI untuk melaksanaan tugas Pekabaran Injil (Pasal 96 ayat 1) 59.Diaken/Diakones adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada seseorang yang bersedia mempersembahkan diri sebagai pelayan dan/atau sebagai pegawai GKPI untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan kasih dan keadilan (Pasal 97 ayat 1) 60.Pelayan non-tahbisan adalah seseorang yang bersedia mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan di bidang organisasi ataupun bidang-bidang khusus lainnya di Jemaat, Resort, Wilayah, Badan/Lembaga GKPI maupun Kantor Sinode GKPI, yang diangkat berdasarkan pemilihan dan/atau pengangkatan yang penetapannya dilakukan melalui suatu pelantikan (Pasal 100 ayat 1) BAB I JEMAAT Pasal 1 Anggota Jemaat 1. Anggota GKPI adalah mereka yang telah dibaptis dan terdaftar sebagai anggota Jemaat GKPI dalam Buku Induk Jemaat, yang terdiri dari: a. Anggota baptis adalah yang telah dibaptis tetapi belum sidi. b. Anggota sidi adalah yang telah dibaptis dan telah sidi. c. Anggota bimbingan adalah: c.1. Anggota yang berada dalam bimbingan berdasarkan Tata Penggembalaan Khusus GKPI. c.2. orang yang sedang dibimbing/ dipersiapkan menjadi anggota Jemaat atau yang datang dari kepercayaan lain. 2. Setiap calon anggota jemaat GKPI harus menyatakan kehendaknya menjadi anggota jemaat secara tertulis kepada PHJ. 3. Keanggotaan seseorang dalam suatu Jemaat GKPI berhenti oleh karena: a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. b. Meninggal dunia. c. Beralih kepercayaan.

236 d. Pindah ke Jemaat lain atau beralih ke Gereja lain. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota Jemaat 1. Setiap anggota Jemaat berhak: a. Memperoleh pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang sama dari Pelayan Jemaat. b. Anggota sidi berhak untuk berperan serta dalam seluruh kegiatan dan pelayanan Jemaat dengan cara: b.1. Mengikuti seluruh kegiatan Jemaat. b.2. Memilih dan dipilih menjadi Pelayan atau Pengurus atau Panitia di Jemaat-nya. b.3. Menjalankan hak-hak lainnya yang diatur dalam Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga. c. Anggota bimbingan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan sakramen, serta tidak boleh dipilih dalam kepengurusan maupun kepanitiaan. 2. Setiap anggota Jemaat dianggap mengetahui dan memahami Tata Gereja GKPI, Pokok-pokok Pemahaman Iman GKPI dan Peraturan Rumah Tangga GKPI agar dapat: a. menaati dan mematuhi semua peraturan GKPI; b. ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKPI; c. mendukung kegiatan pelayanan GKPI dengan segala daya dan dana; d. setia mengikuti kegiatan peribadahan yang diselenggarakan GKPI. Pasal 3 Jemaat dan Kategori Jemaat 1. Jemaat adalah satu persekutuan pengikut Kristus yang terdiri dari beberapa keluarga/ anggota GKPI yang memiliki pelayan dan/atau kepengurusan, dan juga mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. 2. Kategori Jemaat terdiri dari: Jemaat Khusus, Jemaat, Jemaat Persiapan, Pos Kebaktian, dan Pos Pekabaran Injil. 3. Syarat-syarat menjadi Jemaat Khusus: a. Mempunyai anggota lebih dari 1.000 (seribu) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Mampu untuk membiayai kebutuhan dan pelayanan Resort yang terdiri dari satu Jemaat. f. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. 4. Syarat-syarat menjadi Jemaat: a. Mempunyai anggota lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan Sinode. 5. Syarat-syarat menjadi Jemaat Persiapan: a. Mempunyai anggota lebih dari 70 (tujuh puluh) jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Memiliki pelayan dan/atau kepengurusan. d. Mempunyai sarana dan prasarana ibadah dan pelayanan. e. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. 6. Syarat-syarat menjadi Pos Kebaktian: a. Mempunyai anggota beberapa jiwa. b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan pelayanan secara teratur. c. Dibawah bimbingan salah satu Jemaat atau Jemaat Khusus. d. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode. 7. Syarat-syarat menjadi Pos Pekabaran Injil: a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan. b. Dilayani dan dibimbing oleh seorang Penginjil atau pelayan lainnya yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. c. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Sinode. 8. Sejumlah Jemaat yang belum/tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (3) di atas, dapat ditetapkan menjadi Jemaat Khusus Persiapan sebelum ditetapkan menjadi satu Jemaat Khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila belum memenuhi syarat seperti ayat (3) maka Jemaat Khusus Persiapan tersebut kembali ke kategori Jemaat dan digabungkan dalam satu Resort yang ada. Pasal 4 Perubahan Kategori Jemaat

237 1. Kategori Jemaat, Jemaat Persiapan, Pos Kebaktian, Pos Pekabaran Injil dan Jemaat Khusus, dapat berubah, ditingkatkan atau diturunkan. 2. Perubahan kategori tersebut dapat dilakukan atas usul Sidang Umum dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. BAB II PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN JEMAAT Pasal 5 Pengurus Jemaat 1. Di Jemaat dibentuk Pengurus Jemaat yang disebut Majelis Jemaat. 2. Majelis Jemaat sebagai suatu kesatuan pelaksana pelayanan yang terdiri dari: a. Pengurus Harian Jemaat (PHJ). b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua Seksi. d. Penasihat. e. Pengawas Harta Benda. f. Pendeta diperbantukan di jemaat yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. Pasal 6 Fungsi dan Tugas Majelis Jemaat 1. Merencanakan, memimpin, mengatur, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan kesaksian, persekutuan, pelayanan, pembinaan di Jemaat yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan gereja. 2. Mengelola dan mendayagunakan harta-benda/keuangan di Jemaat dalam rangka pelaksanaan tugas dan panggilan gereja. 3. Menyusun peraturan internal Jemaat, untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat Periodisasi atau Evaluasi. 4. Menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan Jemaat dengan acuan Rencana Strategis Lima Tahunan GKPI aras Sinode, Resort dan kebutuhan jemaat untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat Periodisasi. 5. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Tahunan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan Jemaat berdasarkan usulan Pengurus Harian Jemaat. 6. Mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan APB Tahunan Jemaat. 7. Mengevaluasi dan menerima Laporan pertanggungjawaban Program Kerja Tahunan Pengurus Harian Jemaat, tentang penyelenggaraan pelayanan, kesaksian, pembinaan, persekutuan, dan harta-benda/keuangan. 8. Seluruh keputusan Majelis Jemaat dilakukan melalui persidangan. Pasal 7 Persidangan Majelis Jemaat 1. Majelis Jemaat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Persidangan Majelis Jemaat diundang oleh Pemimpin Jemaat dan Sekretaris Jemaat, melalui undangan tertulis dan diwartakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali kebaktian Minggu. 3. Dalam hal Pemimpin Jemaat berhalangan mengundang, atas persetujuan Pemimpin Jemaat, maka Guru Jemaat bersama Sekretaris mengundang persidangan Majelis Jemaat. 4. Peserta persidangan Majelis Jemaat yakni : a. Semua Anggota Majelis Jemaat. b. Peserta lainnya atas Undangan Pengurus Harian Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak suara. c. Sekretaris dan Bendahara Resort dapat menghadiri persidangan Majelis Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak suara. 5. Sidang Majelis Jemaat dinyatakan kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Majelis Jemaat. Dalam hal kuorum belum terpenuhi maka persidangan ditunda untuk waktu 1 (satu) jam. Setelah persidangan ditunda selama 1 (satu) jam, maka persidangan tetap dilanjutkan. 6. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Pemimpin Jemaat atau Guru Jemaat. 7. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Jemaat; dalam hal Sekretaris Jemaat berhalangan maka Bendahara sebagai sekretaris persidangan. 8. Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda. Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara; Jika keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah suara. 9. Pemungutan suara tentang hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan, sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui kertas suara. 10.Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan, disahkan Pengurus Harian Jemaat dan dijadikan dokumen gereja.

238 Pasal 8 Pengurus Harian Jemaat (PHJ) PHJ terdiri dari: 1. Pendeta sebagai Pemimpin Jemaat, yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode, yang disebut Pendeta Resort. 2. Guru Jemaat yang membantu tugas Pemimpin Jemaat. 3. Sekretaris Jemaat. 4. Bendahara Jemaat. 5. Pada Jemaat yang beranggotakan lebih dari 1.000 (seribu) jiwa, atas keputusan Sidang Umum Jemaat dapat mengadakan dan memilih Wakil Sekretaris Jemaat dan Wakil Bendahara Jemaat dalam susunan Pengurus Harian Jemaat. 6. Wakil Sekretaris Jemaat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari Sekretaris Jemaat, membantu dan menerima arahan tugas dari Sekretaris Jemaat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jemaat. 7. Wakil Bendahara Jemaat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari Bendahara Jemaat, membantu dan menerima arahan tugas dari Bendahara Jemaat dan bertanggungjawab kepada Bendahara Jemaat. Pasal 9 Tugas dan Fungsi PHJ 1. Memimpin pelaksanaan penatalayanan sehari-hari di Jemaat dalam pelayanan di bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan. 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan dalam rangka melaksanakan tugas panggilan gereja di Jemaat berpedoman kepada Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Sinode Am, Keputusan Majelis Sinode, Keputusan Pimpinan Sinode, Keputusan Majelis Resort, Keputusan Majelis Jemaat, Keputusan Sidang Umum Jemaat. 3. Menyiapkan dan memimpin Sidang Majelis Jemaat dan Sidang Umum Jemaat. 4. Bersama Majelis Jemaat Menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan Jemaat untuk disahkan dalam Sidang Umum Jemaat. 5. Bersama Ketua-Ketua Seksi menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Tahunan untuk ditetapkan menjadi Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat. 6. Melaksanakan dan mengkoordinasi Program Kerja seluruh Seksi di Jemaat. 7. Bersama Ketua-Ketua Seksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan tentang penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembinaan, serta pengelolaan harta benda dan keuangan Jemaat kepada Sidang Majelis Jemaat. 8. Menyampaikan hasil-hasil Sidang Umum Jemaat dan Sidang Majelis Jemaat kepada Pengurus Resort untuk diteruskan kepada Pimpinan Sinode. 9. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya. 10.Pengurus Harian Jemaat (PHJ) dapat melakukan rapat-rapat secara berkala, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Pasal 10 Tugas Pendeta Resort Sebagai Pemimpin Jemaat 1. Wajib dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dalam bidang Apostolat, Pastorat, dan Diakonat; pelaksanaan Pelayanan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, dan pelayanan khusus lainnya yang dilakukan dengan penumpangan tangan. 2. Mengkordinasi pelaksanaan tugas dan tangungjawab PHJ. 3. Mengetahui laporan/pertanggungjawaban yang dibuat oleh Guru Jemaat, Sekretaris Jemaat, dan Bendahara Jemaat untuk diajukan ke Sidang Majelis Jemaat. 4. Memimpin sermon Jemaat. 5. Bersama dengan Guru Jemaat menandatangani seluruh akte-akte pelayanan gereja. 6. Pendeta Resort atau mewakilkannya kepada Guru Jemaat bersama Sekretaris Jemaat mengundang dan memimpin Sidang Majelis Jemaat. 7. Pendeta Resort dapat menugaskan Guru Jemaat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, kepengurusan dan tugas-tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di GKPI. 8. Pendeta Resort bersama-sama Guru Jemaat dapat memanggil rapat-rapat khusus menurut perlunya. Pasal 11 Tugas Guru Jemaat 1. Membantu Pendeta Resort sebagai Pemimpin Jemaat dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan di jemaat.

239 2. Membimbing Jemaat dalam pelaksanaan penatalayanan sehari-hari di Jemaat dalam pelayanan di bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan, berkoordinasi dengan Pendeta Resort. 3. Mewakili Pendeta Resort dalam hal Pendeta Resort berhalangan melaksanakan tugasnya, kecuali dalam pelayanan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, dan pelayanan khusus lainnya yang dilakukan dengan penumpangan tangan. 4. Bersama Pendeta Resort memimpin Sermon Jemaat. 5. Atas persetujuan Pendeta Resort mengundang dan memimpin rapat-rapat Panitia, Rapat Majelis Jemaat dan Sidang Umum Jemaat. 6. Bersama Sekretaris dan Bendahara Jemaat membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum, dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh Pendeta Resort untuk diajukan Sidang Majelis Jemaat. 7. Bersama Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat di internal jemaat dan resortnya. 8. Bersama Pendeta Resort dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat jemaat ke luar lingkungan resortnya dan ke luar GKPI. 9. Bersama-sama dengan Bendahara menandatangani surat-surat/dokumen keuangan Jemaat. 10.Bersama dengan Pendeta Resort menandatangani seluruh akte-akte pelayanan Jemaat. 11.Membantu Pemimpin Jemaat dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan Jemaat. 12.Mempertanggungjawabkan baik lisan maupun tertulis tugas, kewajiban dan wewenangnya kepada Pemimpin Jemaat. Pasal 12 Tugas Sekretaris Jemaat 1. Memimpin sekretariat Jemaat. 2. Melaksanakan tugas administrasi Jemaat. 3. Mengatur dan mengagendakan surat keluar/masuk dan arsip, mengisi dan memelihara buku daftar anggota/keluarga Jemaat, mempersiapkan surat-surat dan dokumen-dokumen yang perlu. 4. Bersama Guru Jemaat dan Bendahara Jemaat membuat serta menandatangani laporan pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh Pendeta Resort untuk diajukan dalam Sidang Majelis Jemaat. 5. Bersama dengan Guru Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat di internal jemaat dan resortnya. 6. Bersama Pendeta Resort dan Guru Jemaat membuat dan menandatangani surat-surat jemaat ke luar lingkungan resortnya dan ke luar GKPI. 7. Menyusun notula dan laporan hasil rapat-rapat. 8. Mengikuti sermon Jemaat. Pasal 13 Tugas Bendahara Jemaat 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Jemaat. 2. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani semua surat dan dokumen mengenai keuangan. 3. Mengupayakan dan mengusulkan berbagai sumber-sumber penerimaan keuangan Jemaat. 4. Mengurus keuangan Jemaat. 5. Membayar dengan uang yang dikelola Jemaat segala kewajiban Jemaat sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, setelah berkordinasi dengan Guru Jemaat. 6. Mengirim segala tanggungjawab keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan GKPI tentang keuangan dan yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat. 7. Menyusun laporan keuangan untuk diberita-jemaatkan setiap awal bulan, dengan ketentuan laporan keuangan yang diberita-jemaatkan harus telah mendapat persetujuan Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat. 8. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban bidang Kerohanian, Umum dan Keuangan Jemaat yang diketahui oleh Pendeta Resort untuk diajukan dalam Sidang Majelis Jemaat. 9. Bersama Guru Jemaat dan Sekretaris Jemaat menandatangani surat-surat/dokumen keuangan Jemaat. 10.Mengikuti sermon Jemaat. Pasal 14 Seksi-seksi di Jemaat 1. Untuk melaksanakan tugas panggilan gereja di bidang Apostolat, Pastorat dan Diakonat oleh semua anggota Jemaat, bidang-bidang pelayanan tertentu atau melaksanakan tugas khusus, di Jemaat dapat dibentuk Seksi

240 fungsional dan kategorial, Sektor/Lingkungan dalam fungsi territorial, dan Panitia yang bersifat sementara (ad hoc). 2. Seksi adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan Tugas Panggilan Gereja 3. Panitia adalah satuan pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja yang bersifat sementara (ad hoc). 4. Sektor/ Lingkungan adalah satuan terkecil wilayah pelayanan Jemaat. 5. Di Jemaat dapat dibentuk Seksi-seksi, yaitu: a. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani. b. Seksi Pekabaran Injil c. Seksi Diakoni. d. Seksi Musik/Nyanyian/Koor. e. Seksi Sekolah Minggu f. Seksi Remaja. g. Seksi Pemuda/i (PP). h. Seksi Perempuan. i. Seksi Pria. j. Seksi Lansia (Lanjut Usia) dan Manula. k. Seksi Kesehatan. . l. Seksi Pendidikan. m. Seksi Sarana dan Prasarana. n. Seksi Usaha/pengembangan sumber daya o. Seksi Pengembangan Persekutuan 6. Setiap seksi memiliki unsur pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. 7. Keanggotaan setiap seksi meliputi keterwakilan sektor/lingkungan. 8. Pembentukan kepengurusan seksi dikoordinir oleh PHJ. 9. Seksi-Seksi mengajukan program dan mempertanggungjawabkan program kepada Majelis Jemaat melalui PHJ. 10.Pengurus Seksi-seksi dipilih dan diangkat oleh/dan/dari anggota sidi Jemaat kecuali Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani dari kalangan Penatua. 11. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani terdiri dari semua Penatua yang terdaftar di Jemaat dan belum purnabakti. 12. Seksi-seksi dapat membentuk kepengurusan Seksi dan disahkan Pengurus Harian Jemaat. Pasal 15 Tugas Seksi-seksi 1. Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani. a. Merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kehadiran anggota Jemaat dalam setiap peribadatan. b. Merencanakan pembinaan-pembinaan kepada pelayan dan anggota Jemaat untuk meningkatkan kualitas kerohanian anggota Jemaat. c. Membangun kerjasama dengan seksi Perkabaran Injil, merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan dan perkunjungan kepada anggota Jemaat untuk meningkatkan partisipasi anggota Jemaat dalam ibadah dan pelayanan Jemaat. d. Mendorong anggota Jemaat untuk membaca Alkitab setiap hari. e. Mendorong anggota Jemaat untuk mendalami kehidupan Kristen. f. Mengajukan pendapat, pandangan, saran dan usul kepada Pengurus Harian Jemaat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemahaman dan kecaka-pandan pengabdian kepada Tuhan dan Gereja. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kerohanian. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 2. Seksi Pekabaran Injil. a. Menyusun rencana pekabaran Injil dan pelaksanaannya dalam rangka menginjili orang yang belum menerima Yesus. b. Mengembangkan semangat pekabaran Injil. c. Membangun kerjasama dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan dan perkunjungan kepada anggota Jemaat untuk meningkatkan partisipasi anggota Jemaat dalam ibadah dan pelayanan Jemaat. d. Menyebarluaskan informasi/berita yang berhubungan dengan penginjilan.

241 e. Merencanakan pengembangan dan peningkatan Sektor/Lingkungan sebagai wilayah pelayanan Jemaat. f. Merencanakan dan melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan pembinaan warga yang misional dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan penginjilan. h. Menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja Seksi Pekabaran Injil kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. i. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. j. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 3. Seksi Diakoni. a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menolong anggota Jemaat dan masyarakat umum yang menderita sakit, musibah, duka dan miskin, orang-orang yang terpenjara, panti-panti asuhan. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanggulangi penderitaan yang diakibatkan oleh bencana alam. c. Bersama-sama anggota pengurus lainnya menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. d. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi remaja, Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan pembinaan warga yang diakonal dan kegiatan pelayanan diakonia. e. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pekabaran Injil kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat serta koordinasi dengan Seksi Penguatan Persekutuan. 4. Seksi Musik/Nyanyian/Koor. a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan minat, pemahaman dan kualitas anggota Jemaat dalam menyanyikan nyanyian gerejawi dan penggunaan alat musik/ pengiring nyanyian gerejawi. b. Menyusun daftar warga yang bertugas menggunakan alat musik dan nyanyian gerejawi, dan yang bertugas sebagai pengiring musik nyanyian gerejawi dalam Ibadah Minggu dan ibadah lainnya di Jemaat. c. Mengkordinasi dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok paduan suara, vocal group dan kelompok musik lainnya untuk pelayanan Jemaat. d. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Musik/Nyanyian/Koor kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian. e. Melakukan kordinasi dengan Seksi-seksi kategorial (Seksi Sekolah Minggu, Seksi remaja, Seksi Pemuda/i, Seksi Pria, Seksi Perempuan, dan Seksi Lansia) dalam penyelenggaraan pembinaan musik, nyanyian dan koor. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 5. Seksi Sekolah Minggu. a. Mengusulkan calon Guru-guru Sekolah Minggu kepada Majelis Jemaat. b. Merencanakan pembinaan dan kursus bagi Guru-guru Sekolah Minggu. c. Mengusahakan dan mencari buku-buku pembantu untuk Guru-guru Sekolah Minggu. d. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu mencari dan mempelajari cara atau metode yang cocok dengan pengajaran anak-anak Sekolah Minggu. e. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu merencanakan dan melaksanakan ber-bagai upaya agar anggota Jemaat membawa anak-anak mereka datang ke Sekolah Minggu. f. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dalam Jemaat bagi anak-anak Sekolah Minggu di kebaktian Sekolah Minggu setidak-tidaknya satu kali dalam seminggu. g. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu mengadakan sermon Guru-guru Sekolah Minggu. h. Bersama Guru-guru Sekolah Minggu menyusun Rancangan Anggaran Belanja Sekolah Minggu dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengu-rus Harian Jemaat. i. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, Seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, dan Seksi Pekabaran Injil. j. Melakukan rapat-rapat Seksi bersama-sama dengan Guru-guru Sekolah Minggu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. k. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 6. Seksi Remaja.

242 a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan mengembangkan pelayanan kristen di antara remaja. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggungjawab kristen pada kehidupan remaja. c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk membangun ethos kerja, intelektualitas dan moralitas kristen pada remaja. d. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggung jawab remaja dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. e. Mengajak dan mengaktipkan remaja untuk turut dalam kegiatan gereja. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Remaja dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/ atau Guru Jemaat. 7. Seksi Pemuda/i a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan mengembangkan pelayanan Kristen di antara Pemuda/i. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan Pemuda/i. c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk membangun ethos kerja, intelektualitas dan moralitas kristen pada Pemuda/i. d. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggungjawab Pemuda/i dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. e. Mengajak dan mengaktifkan Pemuda/i untuk turut dalam kegiatan gereja. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pemuda/i dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat-rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 8. Seksi Perempuan. a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan mengembangkan pelayanan kristen di antara kaum perempuan. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggungjawab kristen pada kehidupan kaum perempuan. c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan tanggungjawab perempuan dalam mewujudkan tugas dan panggilan gereja. d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kalangan kaum perempuan, supaya semakin tertarik dengan kegiatan gereja dan turut dalam kegiatan gereja. e. Merencanakan dan melaksanakan kursus-kursus bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Perempuan dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 9. Seksi Pria. a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam memelihara dan mengembangkan pelayanan kristen di antara kaum pria b. Menyadarkan kaum pria untuk bertanggungjawab di tengah keluarga dan masyarakat. c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menanamkan rasa tanggungjawab kristen pada kehidupan kaum pria. d. Merencanakan dan melaksanaan pembinaan kepada kaum pria supaya mau berperan aktip dalam kegiatan gereja.

243 e. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengajak kaum pria untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan pelayanan Jemaat. f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pria dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Melakukan kordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. h. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. i. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 10. Seksi Lansia (Lanjut Usia). a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam mengembangkan pelayanan di antara kaum lanjut usia (lansia). b. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan kaum lansia. c. Merencanakan dan melaksanaan pembinaan kepada kaum lansia supaya mau berperan aktif dalam kegiatan di tengah gereja. d. Merencanakan dan melakukan berbagai kegiatan dalam upaya mengajak kaum lansia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Seksi Lansia Jemaat. e. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Lansia dan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. f. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, Seksi Diakoni, Seksi Musik/Nyanyian/Koor, Seksi Pekabaran Injil. g. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. h. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 11. Seksi Kesehatan. a. Memberi penerangan/penyuluhan dan kursus-kursus kepada anggota Jemaat dan masyarakat umum tentang pola hidup sehat, kebersihan, gizi, lingkungan hidup yang sehat, keluarga bertanggung jawab, dan sebagainya. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam menolong orang sakit yang tidak mampu untuk menolong dirinya. c. Memberi penerangan/penyuluhan kepada anggota Jemaat dan masyarakat umum agar menjauhkan diri dari minuman keras, narkotika, HIV-AIDS, judi dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, yang merusak kehidupan manusia. d. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Kesehatan kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. e. Melakukan kordinasi dengan Seksi Diakoni. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 12. Seksi Pendidikan. a. Merencanakan pelayanan pendidikan atau pengajaran dan pelatihan bagi warga Jemaat dan masyarakat umum, sesuai dengan keperluan masyarakat dan bangsa. b. Mengupayakan dan mengembangkan kerjasama pendidikan atau pelatihan dan lapangan kerja yang tepatguna bagi warga Jemaat dan bagi masyarakat umum sesuai dengan keperluan masyarakat dan bangsa. c. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya memberi beasiswa kepada putera-puteri Jemaat yang memerlukan. d. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi Pendidikan kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. e. Melakukan kordinasi dengan Seksi Diakonia dan Seksi lainnya. f. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. g. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 13. Seksi Sarana dan Prasarana. a. Merencanakan pembangunan gedung gereja, sarana dan prasarana secara berkelanjutan. b. Memeriksa dan menyiapkan sarana dan prasarana ibadah penunjang ibadah minggu dan ibadah lainnya. c. Merumuskan sistem dan prosedur yang baku menyangkut perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasaran aset Jemaat secara tepat guna dan berhasil guna. d. Membuat daftar dan nilai aset dan inventaris, harta benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Jemaat. e. Memeriksa secara rutin keadaan ruangan, sarana dan prasarana yang perlu diganti dan/atau diperbaiki.

244 f. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. g. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. h. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat. 14. Seksi Usaha/Pengembangan Sumber Daya. a. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran anggota Jemaat tentang tugas dan kewajiban dalam memberi. b. Mengembangkan/melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan kamandirian jemaat maupun anggota dalam bidang ekonomi dan keuangan. c. Merumuskan dan merencanakan pola pengembangan potensi Jemaat di bidang daya dan dana. d. Menyampaikan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Seksi kepada Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Jemaat. e. Melakukan rapat Seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. f. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkonsultasi dengan Bendahara Jemaat. 15. Seksi Pengembangan Persekutuan a. Mewadahi jemaat bergotong royong menolong/membantu jemaat lain yang ditimpa kemalangan (meninggal dunia) atau musibah bencana sebagaimana diperintahkan dalam Galatia 6:2. b. Merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan partisipasi anggota jemaat menolong atau memberikan bantuan kepada anggota jemaat lain. c. Merumuskan dan merencanakan sistem operasional dan pola pengembangan persekutuan anggota jemaat dalam hal saling-menolong. d. Melakukan rapat seksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. e. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berkonsultasi dengan Pemimpin Jemaat dan/atau Guru Jemaat serta koordinasi dengan Seksi Diakoni Sosial. Pasal 16 Penasihat Jemaat 1. Penasihat Jemaat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 2. Penasihat Jemaat bertugas : a. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya demi kemajuan Jemaat. b. Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) ayat (2) wajib dilakukan, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan. c. Menghadiri sidang Majelis Jemaat. 3. Pemilihan Penasihat Jemaat dilakukan dalam Sidang Umum Jemaat. Pasal 17 Pengawas Harta Benda dan Keuangan (PHBK) Jemaat 1. Di Jemaat dibentuk Pengawas Harta Benda dan Keuangan disingkat PHBK Jemaat. 2. Jumlah anggota PHBK Jemaat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang salah seorang dari antaranya menjadi Koordinator. 3. PHBK Jemaat dipilih dalam Sidang Umum Jemaat. 4. PHBK Jemaat bertugas: a. Mengawasi seluruh keputusan yang ditetapkan Sidang Umum Jemaat dan Sidang Majelis Jemaat yang menyangkut penggunaan harta-benda dan keuangan Jemaat. b. Mengaudit pengelolaan harta-benda dan keuangan Jemaat secara berkala, ataupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu untuk kasus-kasus tertentu yang mendesak atas permintaan Sidang Majelis Jemaat. c. Memeriksa kas, pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa harta benda dan keuangan untuk keperluan verifikasi surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa aset dan inventaris, harta benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Jemaat. d. Memberikan nasihat kepada PHJ dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan harta-benda dan keuangan GKPI. e. Memberikan bantuan kepada PHJ dalam penyusunan Laporan Tahunan. f. Menyampaikan laporan hasil evaluasi harta benda dan keuangan pada Sidang Majelis Jemaat. g. Membuat Rancangan Anggaran Tahunan Pengawas Harta Benda dan Keuangan Jemaat. 5. Dalam melaksanakan tugasnya PHBK Jemaat berhak : a. Meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dari yang dianggap perlu dan memperoleh akses atas informasi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengurusan aset, inventaris, harta benda dan keuangan GKPI yang dikelola dan diurus Jemaat.

245 b. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh PHJ. Pasal 18 Pemilihan dan Persyaratan Menjadi Anggota Majelis Jemaat 1. Anggota Majelis Jemaat, kecuali Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan Pimpinan Sinode di Jemaat itu, dipilih dalam Sidang Umum Jemaat yang khusus diadakan untuk itu. 2. Persyaratan anggota Majelis Jemaat adalah: a. Persyaratan menjadi Guru Jemaat: a.1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). a.2. Telah menjadi Penatua yang melayani di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi Jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. a.3 Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan, yang dibuktikan dengan Surat Baptis, atau Akte Kelahiran. a.4. Guru Jemaat dipilih dalam Rapat Penatua yang khusus dilaksanakan dalam Sidang Umum Jemaat Periode. b. Persyaratan menjadi Sekretaris dan Bendahara Jemaat: b.1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). b.2. Anggota sidi Jemaat, Penatua atau tidak Penatua. b.3. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. b.4. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Baptis, atau Akte Kelahiran. c. Persyaratan menjadi Ketua Seksi: c.1 Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat ( 1 Timotius 3 : 1-10 dan Titus 1 : 5-9). c.2. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali bagi Jemaat yang berdiri belum melampaui 3 (tiga) tahun. c.3. Anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua, kecuali Ketua Seksi Pembinaan/Pelayanan Rohani, harus berstatus Penatua di Jemaat sedikitnya 5 (lima) tahun. c.4. Pada saat pemilihan berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, kecuali : c.4.1. Seksi Remaja : Berusia serendah-rendahnya 14 (empat belas) tahun dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun. c.4.2. Seksi Pemuda: Berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun. c.4.3. Seksi Sekolah Minggu: Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun. c.4.4. Seksi Lansia dan Manula: Berusia serendah-rendahnya 55 (lima puluh lima) tahun. c.5. Telah berumah tangga untuk Ketua Seksi Perempuan, Seksi Pria, dan Seksi Lansia. d. Persyaratan menjadi Penasihat Jemaat: d.1. Memperlihatkan keteladanan di tengah keluarga, Jemaat dan masyarakat (1Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9). d.2. Anggota sidi Jemaat yang tidak berstatus Penatua aktif. d.3. Telah menjadi anggota di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kecuali bagi jemaat yang usianya belum 5 (lima) tahun. d.4. Berusia serendah-rendahnya 55 (lima puluh lima) tahun. e. Persyaratan menjadi PHBK Jemaat: e.1. Telah menjadi anggota sidi di Jemaat tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. e.2. Tidak merangkap jabatan dalam keanggotaan anggota Majelis Jemaat. e.3. Memiliki kompetensi dibidang keuangan. e.4. Anggota sidi Jemaat yang dipilih tidak dalam status penggembalaan. 3. Majelis Jemaat ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Majelis Jemaat 1. Keanggotaan Majelis Jemaat berakhir sebelum periodisasi dikarenakan alasan: a. Berakhir keanggotaannya di Jemaat itu.

246 b. Berhalangan tetap sehingga tidak mungkin menjalankan tugas. c. Dikenakan Tata Penggembalaan Khusus. d. Mengundurkan diri dari jabatan itu. 2. Berakhirnya keanggotaan Majelis Jemaat diputuskan oleh Sidang Majelis Jemaat. 3. Apabila keanggotaan salah seorang dan/atau beberapa orang berakhir di Majelis Jemaat maka: a. Sidang Majelis Jemaat menetapkan pengganti berdasarkan urut perolehan suara yang memenuhi syarat menurut Petunjuk Teknis Pemilihan pada pemilihan Majelis Jemaat periode berjalan. b. Apabila tidak ada nomor urut yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan pada periodisasi sebelumnya sebagaimana disebut pada ayat 3.a, maka Sidang Majelis Jemaat mengundang Sidang Umum Jemaat Istimewa yang khusus memilih Pengganti Antar Waktu dimaksud. c. Petunjuk Teknis Pemilihan yang digunakan dalam Sidang Umum Jemaat yang khusus dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan Pengganti Antar Waktu seperti dimaksud pada ayat 3b di atas adalah yang digunakan pada periodisasi pemilihan Majelis Jemaat pada periode berjalan 4. Sisa masa waktu sebelum pertengahan masa periode dituhitung satu periode; Sisa masa waktu setelah pertengahan masa periode masa periode tidak dihitung satu periode. 5. Keanggotaan Majelis Jemaat Pendeta sebagai Pemimpin Jemaat atau Pendeta Diperbantukan berakhir karena perpindahan dan/atau penetapan Pimpinan Sinode. 6. Pengganti anggota Majelis Jemaat yang berakhir sebelum pertengahan masa periodisasi ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 20 Kepemimpinan Jemaat Persiapan Kepemimpinan di Jemaat Persiapan sama dengan Kepemimpinan di Jemaat. Pasal 21 Kepemimpinan Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil 1. Pos Kebaktian dipimpin dan dibimbing oleh salah satu Jemaat atau Jemaat Khusus. 2. Pada Pos Kebaktian diangkat Koordinator Pelayanan. 3. Koordinator Pelayanan terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota. 4. Koordinator Pelayanan mengkordinasikan pelayanan dalam Pos Kebaktian. 5. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Koordinator Pelayanan bertanggung-jawab kepada Mejelis Jemaat yang membimbingnya melalui PHJ. 6. Koordinator Pelayanan ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan PHJ yang membimbingnya. 7. Jemaat atau Jemaat Khusus dapat membuka Pos Pekabaran Injil dengan mengutus dan membiayai seorang Evangelis atau Detasir untuk melayani dan membimbing Pos Pekabaran Injil tersebut. 8 Penginjil (Evangelis) atau Detasir yang diutus untuk melayani Pos Pekabaran Injil diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. Pasal 22 Kepemimpinan Jemaat Khusus 1. Jemaat Khusus adalah satu jemaat dalam pelayanan seorang Pendeta dan disebut dengan Pendeta Resort, yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. 2. Kepengurusan di Jemaat Khusus terdiri dari: a. PHJ. b. Semua Penatua yang terdaftar di Jemaat, dan belum purna bakti. c. Ketua-ketua seksi. d. Penasihat. e. PHBK. f. Pendeta diperbantukan di jemaat yang diangkat dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode. 3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat Khusus sama dengan syarat-syarat dan tata cara pemilihan kepengurusan di Jemaat. 4. Jemaat Khusus yang memiliki anggota lebih dari 1.600 (seribu enam ratus) jiwa, atas keputusan Sidang Umum Jemaat, dapat memilih Guru Jemaat dalam susunan PHJ. 5. Jika Guru Jemaat dipilih sebagaimana ayat 4 (empat) di atas maka tugas Guru Jemaat merujuk pada Pasal 11. 6. Dalam rangka pengembangan pelayanan dan perintisan jemaat-jemaat baru Jemaat Khusus membuka/membentuk Pos Kebaktian atau Pos Pekabaran Injil di dalam atau di luar Wilayahnya. Pasal 23 Sektor / Lingkungan 1. Dalam rangka menjalankan dan mengatur wilayah pelayanan, di Jemaat dibentuk Sektor/Lingkungan.

247 2. Jumlah anggota Sektor/Lingkungan sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga. 3. Pembentukan/Pemekaran Sektor/ Lingkungan, kepengurusan dan tata kerja diatur oleh Majelis Jemaat. 4. Di Sektor/Lingkungan diangkat koordinator pelayanan dan wakil-wakil atau anggota seksi-seksi Jemaat di setiap seksi yang ada di Jemaat. 5. Kordinator pelayanan dipilih dari dan oleh kalangan penatua dari Sektor/Lingkungan tersebut, kecuali jika belum ada penatua, dapat dihunjuk oleh PHJ dari warga jemaat di Sektor/Lingkungan tersebut. 6. Di Sektor/Lingkungan dapat dibentuk unit pelayanan seksi kategorial 7. Pembentukan unit-unit pelayanan diatur oleh koordinator Sektor/Lingkungan berkoordinasi dengan Ketua Seksi jemaat atas persetujuan Majelis Jemaat 8. Koordinator Sektor/Lingkungan melaporkan kegiatan kepada Pengurus Harian Jemaat. Pasal 24 Sermon Jemaat 1. Sermon Jemaat adalah wadah koordinasi kesiapan pelayan, pelayanan liturgi, kebaktian, pelayanan lainnya, mencakup: a. Pembahasan materi khotbah b. Alat-alat perlengkapan yang terdiri dari petugas-petugas dan pakaian liturgi. c. Alat-alat kelengkapan yang terdiri dari peralatan-peralatan, bahan-bahan, dekorasi altar, warna liturgi, aksesoris, dan lain-lain yang membangun suasana liturgi. d. Pembekalan petugas-petugas liturgi/ kebaktian yang terdiri dari pengkotbah, liturgis, kolektan, pemandu musik dan lagu, penyambut jemaat, operator sound, multimedia, dan lain-lain. e. Pembekalan petugas dan pengkoordinasian tugas-tugas pelayanan di Jemaat, di sektor/ lingkungan, Pos Kebaktian dan Pos Pekabaran Injil. 2. Sermon Jemaat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dipimpin oleh Pemimpin Jemaat dan/atau Guru jemaat. 3. Sermon Jemaat dihadiri dan diikuti seluruh Pengurus Harian Jemaat, Penatua Jemaat, anggota Majelis Jemaat, Calon Penatua serta petugas-petugas yang ambil bagian dalam kegiatan pelayanan dan ibadah/ kebaktian satu minggu ke depan. Pasal 25 Sidang Umum Jemaat 1. Sidang Umum Jemaat adalah persidangan sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi di tingkat Jemaat. 2. Peserta Sidang Umum Jemaat adalah: a. Seluruh Anggota sidi Jemaat. b. Pengurus Harian Resort dengan hak bicara, tanpa hak suara. c. Peserta lainnya atas undangan Pengurus Harian Jemaat dengan hak bicara, tanpa hak suara. 3. Sidang Umum Jemaat dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberitakan dalam warta Jemaat 2 (dua) minggu berturut-turut. 4. Sidang Umum Jemaat terdiri dari dua jenis: a. Sidang Umum Jemaat Periodisasi yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang bertugas dan berwewenang untuk: a.1 Menetapkan Rencana Strategis Jemaat untuk lima tahun berikutnya; a.2 Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Jemaat lima tahun sebelumnya; a.3 Memilih anggota Majelis Jemaat kecuali Pimpinan Jemaat. a.4. Memilih dan menetapkan utusan Sinode Am untuk lima tahun bagi Jemaat Khusus. a.5. Jumlah utusan Sinode Am yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan. b. Sidang Umum Jemaat Evaluasi yang dilaksanakan di antara dua Sidang Umum Jemaat Periodisasi bertugas dan berwewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis periode berjalan. c. Sidang Umum Jemaat Istimewa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh 2/3 Majelis Jemaat yang dibuktikan melalui tanda tangan dengan menyebutkan pembahasan hal yang dianggap penting. 5. Pimpinan Sidang Umum Jemaat adalah Pemimpin Jemaat bersama PHJ secara kolegial. 6. Dalam hal Pemimpin Jemaat berhalangan maka persidangan dipimpin Guru Jemaat. 7. Sekretaris Jemaat adalah sekretaris persidangan; dalam hal Sekretaris Jemaat berhalangan maka Bendahara Jemaat sebagai sekretaris persidangan. 8. Pemungutan suara tentang sesuatu hal dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan, sedangkan pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertutup melalui kertas suara.

248 9. Notula persidangan dibuat oleh sekretaris persidangan, disahkan Majelis Jemaat dan dijadikan dokumen gereja. Pasal 26 Ketentuan Lain tentang Jemaat 1. Ketentuan selanjutnya mengenai syarat-syarat dan tata cara pemilihan Pengurus Jemaat dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan periodisasi oleh Pimpinan Sinode. 2. Hal-hal yang belum diatur tentang jemaat diatur dalam Peraturan GKPI. BAB III RESORT Pasal 27 Pengertian Resort 1. Resort adalah satu kesatuan daerah pelayanan yang terdiri dari beberapa Jemaat yang ditetapkan Pimpinan Sinode. 2. Resort dilayani oleh Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode untuk memimpin seluruh kegiatan di Resort itu. 3. Resort Persiapan adalah sejumlah Jemaat yang tergabung dalam satu kesatuan pelayanan, yang dipersiapkan menjadi satu Resort. 4. Resort Persiapan dilayani oleh Pendeta yang ditetapkan/ditempatkan oleh Pimpinan Sinode untuk memimpin seluruh kegiatan di Resort Persiapan itu. 5. Resort Persiapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sinode. Pasal 28 Persyaratan Resort dan Resort Persiapan 1. Satu kesatuan pelayanan sejumlah Jemaat dapat ditetapkan menjadi satu Resort apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki anggota pada Jemaat-jemaatnya lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa. b. Memiliki pengurus Resort yang disebut Majelis Resort c. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan. d. Mampu membiayai kebutuhan dan kewajiban pelayanan Resort. 2. Sejumlah Jemaat yang belum/tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat 1 pasal ini, dapat ditetapkan menjadi Resort Persiapan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun Resort Persiapan dapat ditetapkan menjadi Resort atau digabungkan kepada Resort yang ada. 3. Penetapan sejumlah Jemaat menjadi satu Resort dapat menyimpang dari persyaratan ayat 1.a pada pasal ini berdasarkan pertimbangan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan dari Jemaat-jemaat tersebut. 4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Resort diatur melalui peraturan GKPI. Pasal 29 Pemekaran Resort dan Penggabungan Resort-resort 1. Dalam rangka meningkatkan dan memeratakan pelayanan, sehingga anggota Jemaat diharapkan akan semakin merasakan dampak pelayanan, suatu Resort dapat dimekarkan menjadi beberapa Resort dan beberapa Resort dapat digabungkan menjadi satu Resort. 2. Pemekaran Resort ataupun penggabungan Resort-resort dapat dilakukan: a. Atas usul Majelis Resort setelah dibicarakan dalam rapat masing-masing Jemaatnya dan/atau atas usul Pimpinan Sinode. b. Ditetapkan oleh Pimpinan Sinode. BAB IV PENGORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN RESORT Pasal 30 Majelis Resort 1. Resort dipimpin oleh Pendeta Resort yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pimpinan Sinode 2. Di Resort dibentuk Pengurus Resort disebut Majelis Resort. 3. Majelis Resort sebagai suatu kesatuan pelaksana pelayanan yang terdiri dari: a. Pengurus Harian Resort (PHR). b. Masing-masing Pengurus Harian Jemaat dalam lingkungan Resort. c. Pendeta diperbantukan di Resort yang diangkat dan ditempatkan Pimpinan Sinode. d. Ketua-ketua Urusan Seksi kategorial dan fungsional di Resort.