b. On the spot:
Memastikan rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya telah
disampaikan ke KPPN untuk tagihan-tagihan yang menurut ketentuan harus
disertai dengan rencana penarikan dana;
Memastikan penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah
dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih);
Memastikan dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa telah dilengkapi
dengan bukti-bukti, yang sah;
Memastikan kesesuaian dokumen SPP dengan SPM termasuk dokumen
pendukungnya;
Memastikan pelaksanaan pengujian SPM oleh PPSPM telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan;
Memastikan jangka waktu proses penyelesaian tagihan (penerbitan SPP/SPM)
tidak melebihi batas waktu yang terdapat dalam ketentuan tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan APBN;
Memastikan penatausahaan dokumen SPP, SPM, dan dokumen pendukung
dilakukan dengan rapi dan aman;
Menguji dokumen pendukung pengajuan tagihan KPPN, berdasarkan OM SPAN
Data Awal
Data awal diperoleh dari sampling atas dokumen SPP, SPM, beserta dokumen
lampirannya. Sebagian besar sampling dokumen SPP dan SPM yang digunakan terkait
pembayaran UP dan GUP pada KPPN.
4. Pembukuan Bendahara
Untuk memastikan Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada KPPN
selaku satuan kerja dan memastikan pembukuan bendahara telah sesuai dengan dasar
hukum PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara pada Satker Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor
230/PMK.05/2016. Pengujian minimal yang dilakukan terhadap poin pembinaan
pembukuan bendahara:
a. On desk: Memonitor aplikasi SPRINT.
b. On the spot:
Memastikan saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 50 juta;
Melakukan pengecekan pembukuan bendahara antara lain melalui pengecekan
saldo BKU dan Buku Pembantu;
Memastikan rekonsiliasi internal antara Bendahara Pengeluaran dan petugas
UAKPA telah dilakukan;
Memastikan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada pembukuan Bendahara
sama dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca UAKPA;
Memastikan LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat
tanggal 10);
Memastikan kepatuhan penyetoran penerimaan pajak.
Data Awal
37
Data awal pembinaan terhadap pembukuan bendahara yaitu berupa dokumen
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang disampaikan setiap bulannya,
Berita Acara Rekonsiliasi Internal, dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
5. Penatausahaan Laporan Keuangan
Untuk memastikan akuntabilitas Laporan Keuangan UAKPA KPPN, pembinaan dan
supervisi yang dilakukan antara lain:
a. On desk:
Menguji Laporan UAKPA KPPN;
Memonitor ketepatan waktu penyampaian data UAKPA ke UAPPA-W.
b. On the spot:
Memastikan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan melalui
pengecekan BAR Internal;
Memastikan nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan pada
aplikasi persediaan, SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama;
Memastikan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dilakukan sesuai
ketentuan;
Memastikan rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke
UAPPA-W dilakukan tepat waktu;
Memastikan laporan capaian output belanja telah disampaikan secara bulanan
melalui aplikasi Monev Kinerja Penganggaran.
Data Awal
Data awal didapatkan dari dokumen laporan keuangan tingkat UAKPA milik KPPN,
Berita Acara Rekonsiliasi Internal, serta observasi langsung terhadap pencatatan pada
aplikasi persediaan, SIMAK BMN serta SAKTI milik KPPN.
E.4 Tata Usaha dan Rumah Tangga
Pembinaan dan Supervisi KPPN yang dilakukan terhadap sub komponen tata usaha dan
rumah tangga berfokus pada bagaimana KPPN selaku satuan kerja dapat melakukan
pengelolaan aset, quality control terhadap sarana prasarana yang memadai dan
penatausahaan terhadap prosedur pengadaan barang/jasa. Critical poin unsur
pembinaan yaitu:
1. Tata Usaha
Pembinaan dan Supervisi KPPN yang dilakukan pada sub komponen tata usaha dan
rumah tangga menitikberatkan pada pengelolaan aset, pengawasan terhadap sarana
prasarana.
2. Pengadaan Barang/Jasa
Supervisi dan pembinaan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pengadaan
barang/jasa pada KPPN dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengujian minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
38
a. Memastikan perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang/jasa;
b. Memastikan barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam aplikasi
persediaan/aplikasi SIMAK BMN;
c. Memastikan dokumen pengadaan dan penerimaan barang/jasa telah
ditatausahakan;
d. Memastikan tidak ada potensi kerugian negara/lebih bayar/kurang bayar
Data Awal
Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa pada
masing-masing KPPN tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa. Seluruh dokumen pengadaan telah ditatausahakan dengan baik serta
pencatatan dan penyelesaian tagihannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Pengelolaan Aset
Untuk memastikan bahwa KPPN selaku Unit Kuasa Pengguna Barang telah
melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Pengujian minimal yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
a. On desk: Memonitor Laporan BMN
b. On the spot:
Memastikan KPPN telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai
dengan Pedoman Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
Memastikan penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia Penghapusan Arsip
berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu;
Memastikan laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi barang (BAST, kuitansi, SK
Penghapusan, dan lain-lain);
Memastikan ketersediaan kendaraan operasional sesuai dengan tingkat
kebutuhan operasionalisasi KPPN;
Memastikan kondisi rumah dinas layak huni bagi pejabat/pegawai
Data Awal
Data awal diperoleh melalui monitoring dokumen yang dikirimkan oleh KPPN.
Pengujian dilakukan dengan memeriksa beberapa dokumen pengelolaan BMN, seperti
laporan BMN dan Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait Penghapusan Arsip.
4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang
KPPN dalam memberikan pelayanan kepada satker perlu didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai sehingga mampu
menunjang peningkatan kualitas pelayanan serta produktivitas para pegawai dan
menciptakan kenyamanan bagi seluruh stakeholder KPPN. Untuk memastikan hal
tersebut, perlu dilakukan supervisi terhadap ketersediaan dan kelayakan sarana
prasarana serta tata ruang yang ada di KPPN sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di
39
Instansi Vertikal DJPb. Pengujian minimal yang dilakukan pada saat on the spot dengan
rincian sebagai berikut:
a. Memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar
Pelayanan, antara lain: a) visi misi, peta strategi, Moto Layanan, dan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan; b) Standar dan Maklumat Pelayanan telah dipasang di
KPPN;
b. Memastikan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan dan sesuai
dengan kondisi yang ada;
c. Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki KPPN;
d. Memastikan letak sarana dan prasarana telah memenuhi tata ruang kantor sesuai
dengan estetika;
e. Kelayakan pencahayaan/sirkulasi udara/penggunaan listrik telah memperhatikan
keamanan,kesehatan,kenyamanan pegawai serta mengutamakan hemat energi;
f. Memastikan kondisi dan tata ruang kantor telah memenuhi kenyamanan dalam
pelayanan penataan, kebersihan, pelaksanaan prinsip Go Green, dan menguji
kelayakan fungsi fasilitas di FO, Ruang tunggu, dan ruang konsultasi sebagaimana
pedoman standar pelayanan.
Data Awal
Tim pembina melakukan monitoring terhadap dokumen dan metode inventarisasi
sarana prasarana yang dilakukan oleh KPPN. Dokumen yang diperiksa beberapa di
antaranya terdiri dari checklist harian sarana prasarana yang terdapat di seluruh
ruangan KPPN serta Daftar Barang Ruang (DBR) yang harus terupdate dan diletakkan
di masing-masing ruangan KPPN. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa pada
umumnya seluruh KPPN telah memiliki kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana
tata ruang. Meskipun demikian masih terdapat temuan yang sifatnya minor seperti
Daftar DBR yang belum dilakukan diperbaharui sesuai checklist Pemenuhan Standar
Layanan KPPN sesuai PER-24/PB/2019 dan KEP-650/PB/2018.
E.5 Kepatuhan Internal
KPPN sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan juga berperan sebagai Unit Kepatuhan
Internal (UKI-P) yang secara berjenjang bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan Internal Tingkat Wilayah (UKI-W). Pengujian
terhadap sistem kepatuhan internal yang ada pada KPPN diperlukan untuk memastikan
bahwa KPPN telah memiliki komitmen dalam menindaklanjuti dan memitigasi adanya
tindak pelanggaran dalam organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang sehat
dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari:
1. Sistem Pengendalian Internal
Pembinaan dan Supervisi dilakukan dengan tujuan agar KPPN selaku UKI-P telah
menjalankan proses pengendalian secara optimal sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor KMK No. 940/KMK.09/2017. Pengujian minimal yang dilakukan
40
terhadap poin sistem pengendalian internal dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:
a. On desk: Memantau pelaporan pemantauan pengendalian internal KPPN
b. On the spot:
KPPN telah membangun lingkungan pengendalian yang mampu menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dan
manajemen yang sehat;
KPPN telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi;
KPPN telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh
pihak terkait;
KPPN telah melakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal;
KPPN telah melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara periodik;
KPPN telah menyampaikan laporan pemantauan pengendalian internal.
Pengendalian.
Data Awal
Data awal diperoleh dari hasil monitoring terhadap dokumen Laporan Pemantauan
Pengendalian Internal yang disampaikan KPPN kepada Kanwil setiap bulan dan Surat
Keputusan (SK) Kepala KPPN tentang Penunjukan Petugas Pemantauan Pengendalian
Internal. Berdasarkan monitoring terhadap penyampaian Laporan Pemantauan
Pengendalian Internal, secara umum KPPN lingkup Sulawesi Tenggara telah secara
rutin melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal dengan petugas
pemantauan internal yang telah ditunjuk.
2. LHP Aparat Pengawas
Salah satu tujuan dari poin pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa apabila
terdapat KPPN yang menjalani kegiatan audit baik eksternal maupun internal yang
dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, KPPN telah menindaklanjuti hasil temuan-
temuan yang ditemukan oleh aparat pengawas tersebut. Pengujian yang dilakukan
dalam kegiatan pembinaan dan supervisi terhadap poin pembinaan ini di antaranya:
a. On desk: Memonitor penyampaian LHP KPPN
b. On the spot:
Memastikan KPPN telah mengkomunikasikan penugasan aparat pengawas
fungsional secara berjenjang;
Memastikan KPPN menatausahakan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas
fungsional;
Memastikan KPPN menindaklanjuti dan menuntaskan tiap rekomendasi/temuan
dari aparat pengawas fungsional.
Data Awal
Terkait LHP Aparat Pengawas, sampai dengan periode pembinaan Semester II Tahun
2021 tidak ada KPPN lingkup Sulawesi Tenggara yang menjadi sampel dari kegiatan
audit internal dan eksternal yang melibatkan Aparat Pengawas.
41
E.6 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
Kepala KPPN, selaku top management memiliki peranan penting sebagai kunci utama
penggerak berjalannya KPPN sebagai suatu organisasi. Supervisi dilakukan untuk menilai
dan memastikan Kepala KPPN selaku pimpinan telah menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik.
E.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
KPPN sebagai salah satu unit pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
juga representasi unit pelayanan di Kementerian Keuangan dengan satker K/L sebagai
stakeholder perlu memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dengan
tetap mewujudkan sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Critical poin
utama pembinaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Keterbukaan Informasi Publik
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Untuk memastikan KPPN mampu mempertahankan kepercayaan dan kepuasan
stakeholder yang ditunjukan dengan Indeks kepuasan mitra kerja KPPN berada dalam
kategori memuaskan, maka pembinaan yang dilakukan antara lain:
a. On desk: Memonitor website/media sosial KPPN terkait dengan konten informasi
peningkatan layanan.
b. On the spot
Observasi pelayanan/interaksi petugas FO dengan stakeholder (selama pandemi
observasi dengan stakeholder dilakukan secara virtual melalui jaringan
komunikasi yang telah tersedia;
KPPN melaksanakan survey, Kanwil merekap saat pembinaan atau membantu
menyelesaikan pelaksanaan survey;
Terdapat upaya perbaikan KPPN dalam menindaklanjuti ketidakpuasan
pelanggan;
Memantau dan mendorong efektivitas sarana Mini TLC unit kerja sebagai media
pengembangan kompetensi stakeholder, khususnya. bagi stakeholder yang
memerlukan pembinaan secara intensif terkait pelaksanaan tugas/layanan
perbendaharaan;
Pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian satker K/L lingkup
kerjanya, beserta grup media sosial oleh LO yang bersangkutan
Data Awal
Sumber data yang digunakan pada poin pembinaan ini diperoleh dari indeks kepuasan
pengguna layanan KPPN atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari penyampaian
kuesioner penilaian kepuasan mitra kerja KPPN untuk periode semester I Tahun 2021.
3. Pengelolaan Pengaduan
Dalam rangka mewujudkan unit pelayanan yang menerapkan sistem birokrasi bersih,
transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya tata kelola pengaduan yang jelas di
KPPN. Supervisi dilakukan untuk mengukur keseriusan dan komitmen KPPN dalam
mengakomodasi stakeholder yang ingin melaporkan adanya indikasi pelanggaran
maupun dalam rangka memberikan wadah bagi stakeholder dalam memberikan kritik
42
dan saran terhadap pelayanan KPPN agar menjadi upaya perbaikan bagi KPPN.
Pengujian minimal yang dilakukan terhadap poin pembinaan ini adalah:
a. On desk: memonitor website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang
sarana pengaduan KPPN.
b. On the spot: KPPN telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani
pengelolaan pengaduan, dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan dalam
mengelola pengaduan.
Data Awal
Pengelolaan pengaduan berdasarkan hasil monitoring pada website masing-masing
KPPN. Hasilnya, seluruh KPPN lingkup Sulawesi Tenggara telah memasang banner
layanan pengelola pengaduan (WISE, SIPANDU) website masing-masing KPPN.
4. Pengendalian Gratifikasi
Dalam rangka mewujudkan unit pelayanan yang menerapkan sistem birokrasi bersih,
transparan dan akuntabel, KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan
pengendalian gratifikasi sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-43/PB/2019 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan
dan Penilaian ZI menuju WBK di lingkungan DJPb. Pengujian minimal yang dilakukan
dalam supervisi di antaranya mencakup hal-hal berikut:
a. On desk: Memonitor website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang
pengendalian gratifikasi
b. On the spot:
1. Memastikan KPPN telah membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembangunan
ZI;
2. Memastikan KPPN memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
3. Memastikan KPPN telah menyusun komponen pengungkit dan komponen hasil.
Data Awal
Data dan informasi pengendalian gratifikasi diperoleh melalui monitoring kegiatan
public campaign pada media sosial/micro website KPPN serta penatausahaan
dokumen pengendalian gratifikasi berupa SK Kepala KPPN tentang Petugas
Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Pengendalian Gratifikasi yang dibuat dan
disampaikan ke kanwil setiap bulan oleh KPPN.
F. Inovasi dan Prestasi
F.1 Inovasi
Penilaian inovasi ini mengacu pada KMK Nomor 362/KMK.01/2019 tentang Pedoman
Penilaian Inovasi sebagai dasar hukum. Dalam kegiatan pembinaan dan supervisi
terhadap sub komponen inovasi ini terdapat 2 (dua) poin utama yang dinilai dengan
rincian sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Perluasan manfaat hasil inovasi
43
Tujuan yang ingin dicapai adalah inovasi yang diusulkan oleh KPPN dapat direplikasi di
unit lain. Pengujian minimal yang dilakukan terdiri dari:
a. On desk:
Mengidentifikasi dan menginventarisasi dokumen proposal inovasi dari KPPN;
Melakukan penilaian proposal inovasi sesuai ketentuan yang berlaku.
b. On the spot: Menguji kelayakan/operasionalitas inovasi KPPN
F.2 Prestasi
KPPN diharapkan dapat memperoleh pencapaian atau prestasi, baik di lingkup internal
maupun eksternal serta prestasi di berbagai bidang di tingkat regional maupun nasional.
Critical poin pada pembinaan yang dilakukan dalam sub komponen ini adalah:
1. Mempertahankan/meningkatkan prestasi yang telah dicapai
2. Prestasi baru
KPPN diharapkan dapat memperoleh prestasi baru dari prestasi yang sudah ada.
Pembinaan dan supervisi dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan dorongan
terhadap KPPN dalam mencapai prestasi baru. Pengujian minimal yang dilakukan dalam
kegiatan pembinaan dan supervisi adalah sebagai berikut:
a. On desk: Memonitor capaian prestasi KPPN.
b. On the spot: Mendorong dan memotivasi KPPN untuk selalu berupaya mencapai
prestasi baru.
Data Awal
Sampai dengan kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN periode semester II Tahun 2021,
dari 4 (empat) KPPN lingkup Sulawesi Tenggara, KPPN Bau-Bau memperoleh prestasi
sebagai salah satu dari 12 (dua belas) KPPN yang menjadi sample dalam pelaksanaan re-
sertifikasi ISO 9001: 2015 dengan capaian lulus.
G. Komposisi Penilaian
Penilaian Kinerja KPPN meliputi komponen Pembinaan dan Supervisi dengan bobot
penilaian sebagai berikut:
Grafik 2.1 Bobot Penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN
44
45
BAB III
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
46
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi
Pembinaan dan Supervisi KPPN di lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara periode semester II tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan metode on desk
dan on the spot berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.
Gambar 3.1 Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN
Rangkaian Pelaksanaan
pembinaan dan Supervisi
KPPN dimulai tanggal 12
Oktober 2021 dan berakhir
pada 12 November 2021.
Untuk Pembinaan dan
Supervisi yang dilakukan
secara on desk, Tim Pembinaan
melakukan identifikasi,
pemantauan, evaluasi serta
menganalisa data dan
dokumen output pelaksanaan
tugas KPPN berupa berkas
elektronik (softcopy) yang
didapatkan melalui sarana
teknologi informasi dan komunikasi maupun dari aplikasi yang ada seperti Aplikasi SPRINT, OM
SPAN, e-SPM, e-Rekon LK maupun dokumen yang diunggah oleh KPPN pada link tautan
https://s.id/DokumenPembinaanSmtII2021, sedangkan untuk Pembinaan dan Supervisi yang
dilakukan secara on the spot, Tim Pembinaan melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi
serta melakukan analisis data dan dokumen output pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN,
melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan
penjelasan lebih lanjut maupun meminta kelengkapan dokumen data yang kurang atau tidak
cukup diperoleh pada aktivitas pembinaan dan supervisi dengan metode on desk.
B. Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Berdasarkan Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2021 yang telah
dilaksanakan oleh Tim Pembina Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil
sebagai berikut:
B.1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
47
Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
Berdasarkan dokumen pembinaan yang telah diunggah oleh KPPN pada tautan
https://s.id/DokumenPembinaanSmtII2021 maupun dari dokumen yang diperoleh pada
saat pembinaan pada saat on the spot, diperoleh catatan sebagai berikut:
a. Semua KPPN telah menyusun dan menyampaikan dokumen Laporan RPA KPPN
dengan tepat waktu dengan cut-off data yang digunakan pada penyusunan RPA
menggunakan data sampai dengan Bulan Juni atau akhir periode semester I Tahun
2021. Di dalam Laporan RPA Tingkat KPPN telah disajikan: (i) data realisasi anggaran
dan data capaian output/outcome sebagai salah satu dasar melakukan review
belanja: (ii) hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap satker dalam lingkup
kerja KPPN; (iii) permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan (iv) pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap satker K/L. Terdapat peningkatan
kualitas penyajian Laporan RPA oleh KPPN lingkup Sulawesi Tenggara dibandingkan
laporan RPA pada saat pembinaan Semester I tahun 2021. Beberapa catatan terkait
penyusunan laporan RPA Tingkat KPPN sebagai berikut.
Pada KPPN Kolaka dan KPPN Raha diperlukan penajaman rencana aksi dan tindak
lanjut atas permasalahan. Laporan RPA belum didukung dengan rencana aksi dan
dokumentasi pelaksanaan kegiatan, misalnya surat undangan kegiatan
sosialisasi, dan dokumentasi kegiatan.
Laporan RPA KPPN Kendari telah menyajikan beberapa permasalahan dalam
rangka pelaksanaan anggaran seperti Realisasi Anggaran, capaian output, deviasi
halaman III DIPA, kesalahan SPM, namun belum menyajikan perihal retur SP2D
yang masih cukup tinggi.
KPPN Bau-Bau telah menjadwalkan rencana aksi dalam rangka perbaikan kualitas
pelaksanaan anggaran pada Satker dalam bentuk kegiatan pelaksanaan FGD,
sosialisasi maupun monitoring dan evaluasi.
b. Seluruh KPPN mampu menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan unit-unit
lain seperti Pemda, pihak perbankan, dan masyarakat pada umumnya
c. KPPN Bau-bau telah aktif dalam melakukan publikasi pada website atas atas
pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi/workshop kepada Satker,
sementara KPPN Kendari, KPPN Raha dan KPPN Kolaka masih perlu meningkatkan
publikasi atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tiap KPPN.
Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
Di dalam sub komponen ini terdapat satu jenis dokumen yang tidak lagi dikirimkan oleh
KPPN tetapi masih masuk ke dalam check list dokumen yang harus disiapkan KPPN yaitu
Dokumentasi terkait pelaksanaan pembinaan teknis ke pejabat
perbendaharaan/Laporan TMR KPPN dan ND penyampaian laporan TMR. Saat ini,
berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-58/PB.7/2020
48
Tanggal 13 Januari 2020 hal Penghentian Penginputan dan Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Tugas Treasury Management Representative (TMR), terhitung mulai tahun
2020 penginputan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas TMR Tahun 2020 yang
dilakukan melalui aplikasi OM SPAN di alamat https://spanint.kemenkeu.go.id
dihentikan. Dokumen lain yang disampaikan melalui link google drive di antaranya
Dokumentasi publikasi kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi/workshop yang
melibatkan bendahara dan satker, dan Laporan Sosialisasi KKP.
Pembinaan kompetensi teknis Pejabat Perbendaharaan satker
Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis Pejabat Perbendaharaan Satker
khususnya Bendahara Pengeluaran, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bendahara yang
sudah mendapat Sertifikasi Bendahara mempunyai kewajiban untuk mengikuti
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) minimal 2 kali dalam kurun waktu 5
tahun sejak tanggal BNT, sehingga dapat diusulkan kembali perpanjangan sertifikat
BNT nya. Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi, berikut monitoring Bendahara
pada tiap-tiap KPPN:
Tabel 3.1 Monitoring Data Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Tahun 2021
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
KPPN JUMLAH JUMLAH SATKER BNT KADALUARSA
PEMILIK BNT MEMILIKI UP 2021
Kendari
Baubau 565 252 36
Kolaka 107 100 4
Raha 49 49 6
Jumlah 38 29 1
759 430 47
Sumber: Data Monitoring Bendahara dari KPPN (data diolah)
Grafik 3.1 Monitoring Data Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Tahun 2021
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
800 4 6 38 1 29 47 50
107 100 45
700 49 49 Raha 759 40
600 36 Baubau 430 35
Kolaka 30
500 Jumlah 25
20
400 15
10
300 565 5
200 0
100 252
0
Kendari
JUMLAH PEMILIK BNT JUMLAH SATKER MEMILIKI UP BNT KADALUARSA 2021
Sumber: Data Monitoring Bendahara dari KPPN (data diolah)
49
Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh
satker
Aplikasi SAKTI Full Modul akan diimplementasikan mulai Bulan Januari 2022. Hal ini
diawali dengan pembuatan SPM Gaji bulan Januari 2022 yang dibuat pada bulan
Desember 2021. Oleh karena itu diperlukan pelatihan Aplikasi SAKTI Full Modul
kepada satuan kerja. Pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2021 telah
dilakukan proses pendaftaran user Aplikasi SAKTI Full Modul untuk satuan kerja
sehingga user Aplikasi SAKTI tersebut dapat digunakan untuk pelatihan atau End User
Training (EUT) Aplikasi SAKTI Full Modul.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Satker dalam Implementasi tersebut
seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan
pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
a. Kartu Kredit Pemerintah
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menunjang
likuiditas dan efisiensi kas negara. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
pada Aplikasi OM SPAN data persetujuan UP KKP dan transaksi penggunaan KKP
selama periode Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Realisasi Penggantian UP KKP
Periode Januari s.d. Oktober 2021
KPPN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Total
Kendari 778.497.393 1.100.433.932 941.402.447 2.820.333.772
Baubau 15.999.683 154.275.345 81.374.578 251.649.606
Kolaka 111.910.593 114.989.693 44.597.089 2.714.997.375
Raha 65.913.568 52.553.742 37.705.880 156.173.190
Jumlah 972.321.237 1.422.252.712 1.105.079.994 3.499.653.943
Grafik 3.2 Realisasi Penggantian UP KKP
Periode Januari s.d. Oktober 2021
4.000.000.000 Triwulan IV:
3.500.000.000 3.499.653.943
3.000.000.000
2.500.000.000 Triwulan I: Triwulan II:
2.000.000.000 972.321.237 1.422.252.712
1.500.000.000
1.000.000.000 Triwulan III:
1.105.079.994
500.000.000
0 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Triwulan I
Kendari Baubau Kolaka Raha Jumlah
Sumber: OM SPAN (data diolah)
50
b. Digipay dan Marketplace
Implementasi Marketplace dan digital payment mulai dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang
Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada satuan kerja.
Ujicoba ini dilakukan khusus untuk penggunaan uang persediaan (UP) yang
bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan modernisasi penggunaan UP oleh
Satker, dengan menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang melibatkan
Satker, penyedia barang/jasa, perbankan, dan pemerintah.
Dalam rangka perluasan implementasi Digipay pada Satuan Kerja seluruh
Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Direktorat PKN telah menetapkan target
bagi seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Berikut disampaikan data target perluasan implementasi Digipay dan realisasi
untuk Satker K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:
Tabel 3.3 Target Perluasan dan Realisasi Digital Payment pada
Kanwil DJPb ProvinsiSulawesi Tenggara 2021
KPPN Target Realisasi Target Realisasi Nilai
Satker Transaksi Transaksi
Kendari 79 112 476 405 334.662.050
Baubau 31 80 186 33 97.636.002
Kolaka 17 36 102 93 184.699.269
Raha 10 11 60 57 71.921.350
Jumlah 137 239 824 588 688.918.671
Sumber: Laporan Uji Coba Penggunaan UP Melalui Marketplace dan Digipay dari KPPN (data
diolah)
Grafik 3.3 Target Perluasan dan Realisasi Digital Payment pada
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 2021
500 200
400 150
300
100
200
100 50
0 0
Target Satker
Realisasi Target Transaksi Realisasi
Kendari Baubau Raha Kolaka
Sumber: Laporan Uji Coba Penggunaan UP Melalui Marketplace dan Digipay dari KPPN (data
diolah)
51
B.2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
Terkait poin Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah, berdasarkan hasil monitoring pada
Aplikasi OM SPAN pada seluruh KPPN tidak ditemukan adanya deviasi Rencana Penarikan
Dana lebih dari 5%.
Penatausahaan Pengeluaran Negara
Penerbitan KIPS
Selama periode Juli s.d. September 2021 permohonan penerbitan Kartu Identitas
Pengantar SPM hanya terdapat pada KPPN Kendari sebanyak tiga permohonan
penggantian KIPS dan seluruhnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penolakan SPM
Tabel 3.4 Jumlah Penolakan SPM Juli s.d.
Desember 2021
KPPN Penolakan Penolakan Penolakan SPM, baik formal maupun
Formal Substantif substantif, merupakan temuan berulang
pada KPPN. Berdasarkan data yang diperoleh
Kendari 1468 43 dari aplikasi OM SPAN, pada periode Juli s.d.
Desember 2021, terdapat penolakan formal
Baubau 259 2 sebanyak 46 SPM dan penolakan substantif
sebanyak 1.811 SPM.
Kolaka 43 0
Grafik 3.4 Jumlah Penolakan SPM Juli s.d.
Raha 41 1 Desember 2021
Jumlah 1.811 46
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Berdasarkan grafik di samping, dapat Raha 41 1
dilihat bahwa KPPN Kendari memiliki
penolakan substantif terbanyak yaitu Kolaka 43 0
sebanyak 2,93% dari total penolakan
SPM. Penolakan disebabkan karena nilai Baubau 259 2
jaminan minimal sama dengan SPM,
tanggal SPP mendahului BAST, nomor Kendari 1468 43
jaminan uang muka tidak sesuai, dan
lainnya. 95% 96% 97% 98% 99% 100%
Penolakan Formal Penolakan Substantif
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Prosedur Penerbitan SP2D
Sesuai dengan uji sampling SP2D yang telah dilakukan, penerbitan SP2D telah
diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan monitoring OM SPAN,
berikut rekapitulasi penerbitan SP2D periode Juli s.d. Desember 2021.
52
Tabel 3.5 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Juli s.d. Desember 2021
KPPN Kendari KPPN Baubau KPPN Kolaka KPPN Raha
NO Jenis SPM Total Total Total Total
SP2D SP2D SP2D SP2D
Total Nilai Total Nilai Total Nilai Total Nilai
1 NON GAJI 1.765.351.616.371 19.436 567.641.919.988 4.828 317.302.519.769 2.258 256.182.483.786 1.358
1.995 15.749.073.864 858 11.378.203.504 499
2 GUP 134.918.806.476 4.665 31.798.271.019 445 49.482.867.594 211 21.287.606.084 154
709 55.329.342.500 341 31.016.886.300 191
3 NON GAJI 1.332.945.989.635 3.594 127.233.024.111 612 9.022.565.626 349 3.438.552.665 237
KONTRAKTUAL 1.927 38.622.821.064 1.047 24.126.019.085 635
482 4.796.564.555 169 28
4 GAJI INDUK 433.060.775.900 1.502 83.271.694.100 118 65 271.823.170 40
114 189.913.900 23 55.725.300 33
5 PENGHASILAN 50.301.192.792 1.251 10.643.606.079 135.946.800 30 406.755.500 12
PPNPN INDUK 21 90.671.558 98.710.646
176 43
6 GAJI LAINNYA 46.894.936.937 636 53.322.273.127 118 0 0
176 43
7 PENGHASILAN 17.349.886.043 503 4.466.622.994 118 129.137.035.840 140.390.170.960
PPNPN SUSULAN
8 KEKURANGAN GAJI 0 488 268.802.900
9 GAJI SUSULAN 1.263.477.500 389 2.129.341.800
10 GUP KKP 14.250.174.900 365 174.968.649
PEMOTONGAN
11 PENYALURAN 0 279 -
DANA DESA
12 PENYALURAN 2.122.026.430 247 216.489.041.200
DANA DESA
13 GUP NIHIL 0 222 - 230 0 139 0 76
0 20
14 GTUP NIHIL 497.250.484.800 222 - 108 0 76 485.508.088 24
15 RETUR 13.711.730.716 187 1.214.584.190 30 1.099.574.705 5 878.684.093 12
16 TUP 46.991.368.357 153 3.147.455.795 66 4.404.647.586 41 - -
17 SPM-KP-PAJAK 54.401.766.976 98 6.263.266.807 20 - - - -
- -
18 PENGESAHAN BLU -30.932.763.006 72 - - - - - -
19 SPM GAJI 13 171.738.000 48 25.569.800 8 13.277.300 4 279.811.000 1
20 SPM THR GAJI 45.921.200 30 16.952.300 5 14.469.900 4 27.600.000 4
21 PENGESAHAN 20.222.898.925 20 284.292.000 4 0 2 - -
HIBAH
- -
22 UP 407.125.400 15 49.455.000 7 126.147.000 9
- 707.341.635 5
23 SPM GAJI 13 1.488.068.000 10 - 1 -
PEGAWAI LAINNYA -
24 SP4HL 6.935.734.343 9 4.964.437.965
25 SPM-P-PNBP 1.236.608 3 - - - - - -
26 GAJI SUSULAN - - - - 1.679.824.700 7 - -
PPPK
Jumlah 4.409.154.193.303 34.444 1.113.405.579.824 11.966 626.224.781.196 5.988 490.324.540.181 3.410
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Sedangkan untuk durasi penyelesaian SP2D periode Juli s.d. Desember 2021, tingkat
ketepatan waktu penyelesaian SP2D pada keempat KPPN telah mencapai diatas 90%.
Selama periode tersebut masih terdapat 199 SP2D dari 6.071 SP2D yang memenuhi
kriteria yang diselesaikan lebih dari satu jam.
53
Tabel 3.6 Durasi Penyelesaian SP2D Juli s.d. September 2021
KPPN Jumlah Jml ADK <jam SP2D Tingkat
SP2D 12 (non gaji) >1jam Ketepatan
Waktu
Kendari 14.326 3.765 161 95.90%
Baubau 4.978
Kolaka 2.529 1.125 24 97.91%
Raha 1.496
Jumlah 23.329 844 13 98.48%
337 1 99.70%
6.071 199 96.83%
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Akurasi Penyaluran SP2D
Pada rentang waktu Juli s.d. Desember 2021, pada KPPN lingkup Provinsi Sulawesi
Tenggara jumlah penerima SP2D yang diretur sebanyak 254 penerima dari 468.050
penerima SP2D. Berdasarkan perhitungan (penerima SP2D - penerima SP2D yang
diretur)/penerima SP2D yang diretur, ditemukan bahwa persentase penyaluran SP2D
pada KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai lebih dari 99,90%.
Tabel 3.7 Akurasi Penyaluran SP2D
Bulan Penerima SP2D Penerima SP2D yang diretur Tingkat akurasi
KDI Baubau Kolaka Raha KDI Baubau Kolaka Raha KDI Baubau Kolaka Raha
Juli 50 6 2 4 50437 10602 8573 4030 99,90% 99,94% 99,98% 99,90%
Agt 16 6 0 2 50379 10713 5592 4248 99,97% 99,94% 100,00% 99,95%
Sept 41 5 1 2 48715 10543 6656 4275 99,92% 99,95% 99,98% 99,95%
Okt 22 3 0 4 55596 10373 7528 4534 99,96% 99,97% 100,00% 99,91%
Nov 44 6 0 4 53916 11397 7166 3737 99,92% 99,95% 100,00% 99,89%
Des 30 0 3 3 69330 14283 10019 5408 99,96% 100,00% 99,97% 99,94%
Jumlah 203 26 6 19 328373 67911 45534 26232 99,94% 99,96% 99,99% 99,93%
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Grafik 3.5 Akurasi Penyaluran SP2D
Berdasarkan data yang telah 100,05%
diolah pada grafik di
samping, dapat dilihat pada 100,00%
keempat KPPN lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara 99,95%
masih terdapat tren
fluktuatif terhadap akurasi 99,90%
penyaluran SP2D pada
keempat KPPN. 99,85%
99,80%
Juli Agt Sept Okt Nov Des
Tingkat akurasi KDI Tingkat akurasi Baubau
Tingkat akurasi Kolaka Tingkat akurasi Raha
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
54
Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak non-multiyears
Pada periode Juli s.d. Desember Tabel 3.8 Tingkat Ketepatan Waktu
2021, masih terdapat keterlambatan Penyampaian Data Kontrak
penyampaian data kontrak non- KPPN Tepat Terlambat Tingkat
multiyears lebih dari 5 hari kerja Waktu >5HK Ketepatan
sejak tanggal kontrak ditandatangani
pada KPPN Kendari. Jumlah data Waktu
kontrak yang terlambat didaftarkan Kendari 1.056 80 92,96%
sebanyak 80 kontrak dari total 1.056 Baubau 171 0 100.00%
data kontrak, sehingga ketepatan Kolaka
waktu penyampaian data kontrak Raha 81 0 100.00%
pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Jumlah
Provinsi Sulawesi Tenggara telah 44 0 100.00%
mencapai 94,41%.
1.352 80 94,41%
Sumber: OM SPAN per 3 Januari (data diolah)
Grafik 3.6 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian
Data Kontrak
Raha 44 0 Sedangkan untuk ketiga
KPPN lainnya yakni KPPN
Kolaka 81 0 Baubau, KPPN Kolaka, dan
KPPN Raha, penyampaian
Baubau 171 0 seluruh data kontrak non-
multiyears telah disampaikan
Kendari 1.056 80 secara tepat waktu.
88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%
Tepat Waktu Terlambat >5HK
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
Penyelesaian SKPP
Seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan
penerbitan dan pengesahan SKPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah SKPP
yang telah diterbitkan dan disahkan selama Juli s.d. September 2021 sebanyak 494
SKPP.
Tabel 3.9 Rekapitulasi Penyelesaian SKPP Juli s.d. September 2021
KPPN Juli Agustus September Jumlah
Pindah Pensiun Pindah Pensiun Pindah Pensiun
Kendari 127 18 125 32 75 33 410
Baubau 17 2 7 2 18 2 48
Kolaka 7 1 2 3 5 2 20
Raha 9 1 3 - 3 - 16
Jumlah 160 22 137 37 101 37 494
Sumber: data dari KPPN (data diolah)
Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
Penyampaian Laporan Saldo Rekening
55
Seluruh KPPN Lingkup Kanwil Tabel 3.10 Penyampaian Laporan Saldo Rekening KPPN ke Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara telah menyampaikan
saldo rekening dengan tepat
waktu. KPPN juga telah
melaksanakan uji petik
kepatuhan Bank Persepsi dan
menuangkan hasil uji petik/
Monitoring dalam Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Persepsi serta
mengunggah berita acara tersebut pada MPN.
Tingkat Penyelesaian Retur SP2D
Tabel 3.11 Tingkat Ketepatan Waktu
Penyelesaian Retur SP2d
Transaksi Retur yang Berdasarkan monitoring yang dilakukan
melalui aplikasi OM SPAN, pada rentang
KPPN diselesaikan waktu Juli s.d. Desember 2021 terdapat
retur SP2D sebanyak 254 SP2D dengan
10 HK >10HK retur yang diselesaikan secara tepat
waktu sebanyak 237 SP2D dan yang
Kendari 187 16 diselesaikan melebihi sepuluh hari kerja
sebanyak 17 SP2D.
Baubau 25 1
Kolaka 6 0
Raha 19 0
Jumlah 237 17
Sumber: OM SPAN per x Januari (data diolah)
Grafik 3.7 Tingkat Ketepatan Waktu
Penyelesaian Retur SP2D
Berdasarkan grafik disamping Raha 19 0
dapat dilihat bahwa pada KPPN
Kendari dan KPPN Baubau masih Kolaka 6 0
terdapat retur SP2D yang
diselesaikan melebihi sepuluh Baubau 25 1
hari kerja, yakni sebanyak 7,88%
untuk KPPN Kendari dan 3,85% Kendari 187 16
untuk KPPN Baubau dari jumlah
keseluruhan transaksi retur yang 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%
telah diselesaikan. Transaksi Retur yang diselesaikan 10 HK
Transaksi Retur yang diselesaikan >10HK
Verifikasi Akuntansi
Sumber: OM SPAN per x Januari (data diolah)
Seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan
verifikasi dan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu telah sesuainya
data transaksi pengeluaran penerimaan negara yang dibuktikan dengan
terlaksananya rekonsiliasi internal setiap hari, sudah adanya tindak lanjut
pengenaan sanksi kepada satker, dan penilaian Laporan Keuangan UAKBUN yang
dicapai oleh KPPN sudah baik yakni di atas 93.
56
Tabel 3.12 Rekpitulasi Jumlah Satker Rekon Juli s.d. September 2021
Juli Agustus September
KPPN Jumlah Rekon Terlambat Jumlah Rekon Terlambat Jumlah Rekon Terlambat Jumlah
Kendari Satker Tepat Satker Tepat Satker Tepat 1594
Waktu Waktu Waktu
265
265 0 266 266 0 266 265 1
Baubau 106 106 0 107 107 0 107 107 0 640
Kolaka 57 57 0 57 57 0 57 57 0 342
Raha 35 35 0 35 35 0 35 35 0 210
Jumlah 463 463 0 465 465 0 465 464 1 2786
Sumber: Data dari KPPN (data diolah)
Namun pada saat pembinaan, masih ditemukan satker yang terlambat melakukan
rekonsiliasi pada KPPN Kendari. Sedangkan untuk ketiga KPPN lainnya, tidak
ditemukan keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi.
Untuk Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker, berdasarkan monitoring aplikasi
SPRINT dan hasil pemeriksaan arsip dokumen LPJ Bendahara Satker pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.02/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan
Kerja.
Tabel 3.13 Rekpitulasi Penyampaian LPJ Satker ke KPPN Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara
Juli s.d. September 2021
Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah Satker Tepat Waktu Jumlah LPJ Terlambat
Bulan Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara
Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran Penerimaan
KPPN Kendari
Juli 258 36 258 36 0 0
36 257 36 2 0
Agt 259 35 259 35 1 0
Sept 260 21
21
KPPN Baubau 21
Juli 105 14 105 21 0 0
14 106 21 0 0
Agt 106 14 106 21 0 0
Sept 106 9
9
KPPN Kolaka 9
Juli 56 56 14 0 0
56 14 0 0
Agt 56 56 14 0 0
Sept 56
KPPN Raha
Juli 33 33 9 0 0
34 9 0 0
Agt 34 34 9 0 0
Sept 34 Sumber: Data dari KPPN (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada KPPN Baubau, KPPN Kolaka, dan KPPN
Raha tidak terdapat satker yang terlambat menyampaikan LPJ. Namun pada KPPN
Kendari masih terdapat 3 LPJ yang terlambat disampaikan.
B.3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
57
Ruang Diskusi Prespektif Baru Perbendaharaan
Untuk menggali perspektif baru terkait peran perbendaharaan dalam meningkatkan
dan menunjang perkembangan ekonomi daerah, KPPN telah melaksanakan
serangkaian kegiatan seperti pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) maupun
sosialisasi terkait perekonomian daerah dengan instansi pemerintah dan para pegawai
KPPN serta telah menerbitkan karya tulis terkait perekonomian daerah.
Gambar 3.2 Sosialisasi dalam Rangka Percepatan Dana Desa
oleh KPPN Baubau
Untuk semester II, KPPN
Baubau telah melaksanakan
kegiatan sosialisasi dalam
rangka Percepatan Dana Desa
yang melibatkan Kepala BKD,
Kepala DPMD dan Operator
Dana Desa Wilayah kerja KPPN
Bau-Bau. Selain itu, KPPN
Kendari juga telah
melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu terkait RUU Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah dan telah dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Kendari.
Gambar 3.3 Karya Tulis Pegawai KPPN Kendari “Ultra
Micro Business Against Pandemic”
Sebagai upaya peningkatan literasi
mengenai perekonomian daerah,
para pegawai KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
memuat beberapa karya tulis
mengenai keuangan negara daerah
dan telah dimuat media massa seperti karya
tulis salah satu pegawai KPPN Kolaka yang
telah dimuat pada Kolaka Pos dengan judul
“Membangun Transformasi Digital di
Daerah” dan karya tulis salah satu pegawai
KPPN Kendari yang telah dimuat pada majalah
Treasury Indonesia dengan judul “Ultra Micro
Business Against Pandemic”.
Gambar 3.4 Karya Tulis Pegawai KPPN Kolaka
“Membangun Tranformasi Digital di Daerah”
Penyaluran Dana Transfer Daerah
Berdasarkan monitoring data pada aplikasi OM SPAN Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyaluran DAK Fisik
58
dan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang TKDD sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pencairan DAK Fisik
dan Dana Desa pada DJPb. Berikut rekapitulasi penyaluran dana transfer ke daerah
lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Desember 2021.
Tabel 3.14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. 31 Desember 2021
DAK Fisik Dana Desa
NO KPPN Pemda Pagu DIPA TA Realisasi % Pagu DIPA TA Realisasi %
2021 Realisasi 2021 Realisasi
1 SULAWESI TENGGARA 362.857.282.000 314.866.100.371 86,77% - --
2 KOTA KENDARI 112.227.465.000 107.973.373.884 96,21% - --
176.507.087.000 165.793.400.882 93,93% 251.853.566.000 251.853.566.000 100,00%
3 KAB. KONAWE 116.171.106.000 112.769.077.853 97,07% 106.166.652.000 106.166.652.000 100,00%
SELATAN
4 Kendari KAB. BOMBANA
5 KAB. KONAWE 108.473.678.000 108.478.276.626 100,00% 223.449.380.000 223.449.380.000 100,00%
6 KAB. KONAWE UTARA 84.201.929.000 82.112.136.429 97,52% 125.761.543.000 125.761.543.000 100,00%
7 KAB. KONAWE 111.492.667.000 100.293.135.616 89,95% 75.258.167.000 75.258.167.000 100,00%
KEPULAUAN
Jumlah 1.071.931.214.000 992.285.501.661 92,57% 782.489.308.000 782.489.308.000 100,00%
8 KOTA BAU-BAU 68.674.982.000 66.083.195.006 96,23% - --
9 KAB. BUTON 152.865.611.000 139.742.718.660 91,42% 73.888.181.000 73.888.181.000 100,00%
10 KAB. WAKATOBI 147.344.977.000 144.626.175.019 98,15% 67.308.221.000 67.308.221.000 100,00%
Baubau 93.016.789.000 87.656.059.508 94,24% 70.028.307.000 70.028.307.000 100,00%
11 KAB. BUTON UTARA
12 KAB. BUTON TENGAH 73.041.762.000 70.908.541.506 97,08% 65.692.716.000 65.692.716.000 100,00%
13 KAB.BUTON SELATAN 65.532.386.000 64.078.963.879 97,78% 62.349.953.000 62.349.953.000 100,00%
Jumlah 600.476.507.000 573.095.653.578 95,44% 339.267.378.000 339.267.378.000 100,00%
14 KAB. KOLAKA 165.179.808.000 158.780.567.406 96,13% 87.254.773.000 86.061.696.600 98,63%
15 Kolaka KAB. KOLAKA UTARA 108.862.734.000 107.666.790.706 98,90% 127.189.139.000 127.189.139.000 100,00%
16 KAB. KOLAKA TIMUR 65.558.358.000 64.581.057.240 98,51% 96.682.166.000 96.682.166.000 100,00%
Jumlah 339.600.900.000 331.028.415.352 97,48% 311.126.078.000 309.933.001.600 99,62%
17 KAB. MUNA 178.346.407.000 177.192.005.645 99,35% 124.184.357.000 124.184.357.000 100,00%
Raha 96.735.718.000 95.412.230.369 98,63% 79.795.561.000 79.795.561.000 100,00%
18 KAB. MUNA BARAT
Jumlah 275.082.125.000 272.604.236.014 99,10% 203.979.918.000 203.979.918.000 100,00%
Sumber: PMK 17/2021 dan OM SPAN per 31 Desember 2021 (data diolah)
59
Grafik 3.8 Grafik Penyaluran Dana Desa TA 2021 102,00% Berdasarkan grafik di
1.200.000.000.000 100,00% samping, dapat dilihat
98,00% bahwa realisasi DAK
1.000.000.000.000 96,00% Fisik pada keempat
94,00% KPPN telah mencapai di
800.000.000.000 92,00% atas 90%. Sedangkan
90,00% untuk Dana Desa pada
600.000.000.000 KPPN Kendari, KPPN
Baubau, dan KPPN
400.000.000.000 Raha, realisasi telah
mencapai 100%.
200.000.000.000
0 Baubau Kolaka Raha
Kendari
DAK Fisik Pagu DIPA TA 2021 Dana Desa Pagu DIPA TA 2021
DAK Fisik % Realisasi Dana Desa % Realisasi
Sumber: PMK 17/2021 dan OM SPAN per 31 Desember 2021 (data diolah)
Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
Berdasarkan PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan
Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebagai salah satu upaya
meningkatkan penerimaan negara di daerah KPPN diharapkan dapat melakukan
pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Satker K/L dan
Pemda dan melakukan analisis terkait potensi PNBP di daerah regionalnya.
Terkait hal tersebut, KPPN Gambar 3.5 Bincang Santai Konsultasi Layanan Perpajakan
Kolaka telah melaksanakan Bendahara Pemerintah Satker Lingkup KPPN Kolaka
kegiatan sharing session
kepatuhan perpajakkan
dengan KPP Kolaka sebagai
salah satu narasumber
pada kegiatan tersebut.
Seluruh KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara juga
telah membuat laporan
monitoring dan evaluasi
PNBP pada lingkup wilayah kerjanya.
Penyedia Layanan Bersama (co-Location)
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KMK.01/2016 KPPN Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada yang termasuk daftar Instansi Vertikal
Penyelenggara Layanan Bersama (Co-Location) Kementerian Keuangan. Namun
demikian, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, KPPN Kolaka telah
bekerjasama dengan KPP Kolaka dan PT. Taspen (Persero) Cabang Kendari untuk
menyediakan layanan bersama yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara
60
KPPN Kolaka dengan KPP Kolaka tanggal 7 Januari 2021. Selain itu KPPN Bau-bau juga
telah bekerja sama dengan PT. Taspen untuk menyediakan layanan bersama.
B.4 Tugas Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki mitra kerja Satker
BLU/BLUD adalah KPPN Kendari. Berdasarkan hasil pemeriksaan arsip dokumen
proses pengesahan penggunaan dana satker BLU pada Universitas Haluoleo Kendari
dan Rumah Sakit Bhayangkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Satker BLU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015, serta telah sesuai dengan SOP berkenaan.
Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
Berdasarkan monitoring data Laporan Monitoring dan Evaluasi semesteran Kredit
Program, serta pemeriksaan arsip dokumen penyaluran kredit program/UMi pada
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Akurasi data kredit program dan
Penyaluran Pembiayaan UMi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Juknis Monev Pembiayaan
UMi serta Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-256/PB/2019 tentang SOP
pelaksanaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018. KPPN telah
melaksanakan Penyaluran Pembiayaan UMi dengan memenuhi kriteria:
a. KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi,
sesuai pengguna/operator terbaru;
b. KPPN telah melakukan Monev kesesuaian data debitur pada aplikasi Monev
Pembiayaan UMi dengan dokumen penyalur.
B.5 Tata Kelola Internal
Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa BUN di daerah serta memberikan
pelayanan yang prima terhadap stakeholders, diperlukan upaya untuk menjaga kualitas
kinerja dan kepentingan di internal KPPN selaku organisasi dalam rangka memastikan
keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi yang sehat.
Hasil pembinaan dan supervisi KPPN untuk komponen Tata Kelola Internal dapat disajikan
secara ringkas sebagai berikut:
Kinerja Organisasi
Pengelolaan Kinerja Organisasi
Pengelolaan Kinerja Organisasi pada Kementerian Keuangan diatur berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam KMK
61
tersebut antara lain diatur hal-hal mengenai penandatanganan kontrak kinerja,
penyampaian laporan capaian kinerja, evaluasi capaian kinerja serta perhitungan
Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
Gambar 3.6 Penandatanganan Kontrak Kinerja pada KPPN Kendari
Dari hasil monitoring dan pemeriksaan atas dokumen Laporan Capaian Kinerja
Organisasi dan Laporan Capaian IKU pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara, secara umum pengelolaan kinerja Organisasi telah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. Laporan hasil capaian kinerja KPPN beserta Nilai Kinerja Organisasi telah disusun
dengan baik dan benar secara triwulanan
b. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan telah disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara secara tepat waktu.
c. Evaluasi Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan dan disusun laporan secara
rutin setiap bulan.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Berdasarkan uji sampling ketaatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hasil uji
pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2016 tentang SOP KPPN, terhadap
pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan
bahwa Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan baik dan tidak
ditemukan indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). KPPN juga
secara rutin melaksanakan Internalisasi SOP agar para pegawai dapat memahami
tiap-tiap prosedur yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya.
Sistem Manajemen Mutu
62
Gambar 3.7 Pelaksanaan Re-sertifikasi ISO pada KPPN Baubau
Berdasarkan pemeriksaan
arsip dokumen Sistem
Manajemen Mutu (SMM)
ISO pada KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara, dapat
disimpulkan bahwa secara
umum KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara telah memenuhi ketentuan SMM ISO 9001:2015 sesuai Keputusan Dirjen
Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen
Mutu di KPPN. KPPN telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO
(Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu)
dengan konten yang sesuai dengan ketentuan terkini;
b. Telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN sesuai ketentuan;
c. Implementasi SMM ISO 9001:2015 di KPPN sesuai dengan ceklist monitoring dan
evaluasi dalam pedoman implementasi SMM ISO 9001:2015.
d. KPPN Kolaka baru melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 27
Oktober 2021 setelah periode pembinaan Semester II tahun 2021.
Namun yang menjadi catatan, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) baru dilaksanakan
sekali dalam satu tahun, dimana itu merupakan batas minimal pelaksanaan RTM
yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018.
Manajemen SDM
Pola Mutasi Internal
Salah satu unsur utama yang diperlukan untuk mendorong performa organisasi
yang berkualitas serta menjamin pelayanan terhadap stakeholder dapat berjalan
dengan baik yaitu dengan pengelolaan sumber daya. Terkait hal tersebut, sumber
daya utama yang dimiliki oleh KPPN harus mampu meningkatkan seluruh
kompetensi yang dimiliki, menjamin kesehatan dan keamanan lingkungan kerja
yang humanis untuk seluruh pegawai, serta memastikan adanya apresiasi terhadap
prestasi dan capaian kerja yang diperoleh oleh seluruh pegawai.
Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen terkait pengelolaan manajemen SDM,
didapatkan data-data sebagai berikut
a. KPPN Kendari telah melakukan mutasi sesuai dengan kompetensi pegawai
dengan Surat Keputusan Nomor Kep-41/WPB.28/KP.01/2021 tanggal 20
September 2021
63
b. KPPN Bau-Bau telah melakukan mutasi sesuai dengan kompetensi pegawai
dengan Surat Keputusan Nomor Kep-56/WPB.28/KP.02/2021 tanggal 17
September 2021
c. KPPN Kolaka telah melakukan mutasi sesuai dengan kompetensi pegawai
dengan Surat Keputusan Nomor KEP-10/WPB.28/KP.04/2021 tanggal 9
September 2021
d. KPPN Raha telah melakukan mutasi sesuai dengan kompetensi pegawai dengan
Surat Keputusan Nomor KEP-55/WPB.28/KP.03/2021 tanggal 20 September 2021
& Nomor KEP-57/WPB.28/KP.03/2021 tanggal 1 Oktober 2021
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Gambar 3.8 Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu pada KPPN Kendari
a. Terdapat upaya pengembangan kompetensi pegawai (Capacity Building/Transfer
Knowledge);
b. Pengembangan pegawai/Transfer Knowledge dilakukan secara berkala;
c. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai dalam mengikuti diklat/program
beasiswa maupun pengembangan kompetensi lainnya. Pelaksanaan
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi:
d. Transfer Knowledge, dilaksanakan secara periodik dengan melalui Gugus Kendali
Mutu;
Penepatan Kinerja Individu
Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Penetapan Kinerja Individu, pada KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Penetapan Kinerja Individu telah
dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat pada data berikut:
64
a. KPPN telah memiliki
penilaian kinerja individu
terkait dengan kinerja
organisasi;
b. KPPN telah melakukan
pengukuran kinerja
individu secara periodik;
c. Laporan Capaian Kinerja
Individu telah disusun
dan dilengkapi dengan
dokumen dukung yang Gambar 3.9 Best employee TW III pada KPPN Raha
memadai;
d. Telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja individu.
e. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar dalam pemberian reward (best
employee) kepada pegawai.
User SPAN
Berdasarkan Monitoring data pada OM SPAN, secara umum penunjukkan Petugas
Pemegang User SPAN di KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 dan
Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-287/PB/2013,. Berdasarkan
pemeriksaan arsip dokumen pengelolaan User SPAN pada KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pembinaan dan Supervisi menemukan kondisi
sebagai berikut:
a. Pegawai pemegang User SPAN sesuai dengan surat penunjukan;
b. Perubahan User SPAN telah dilakukan sesuai dengan prosedur;
c. Penyelesaian tagihan di SPAN telah sesuai dengan ST/Surat Cuti pegawai
pemegang User SPAN dan/atau dengan BA penggunaan User SPAN;
d. Secara periodik, pemegang User SPAN melakukan transfer knowledge kepada
sesama pemegang user maupun pegawai lainnya.
Manajemen Keuangan
Hasil pembinaan dan supervisi KPPN pada komponen Manajemen Keuangan
menunjukkan bahwa seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
telah melaksanakan Manajemen Keuangan dengan baik, Penyusunan Anggaran telah
dilakukan dengan perencanaan dengan melakukan update atas rencana kegiatan
secara berkala pada tiap-tiap KPPN, Proses Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
dilakukan sesuai ketentuan serta Proses Penyelesaian Tagihan juga sudah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Tata Usaha Rumah Tangga
Berdasarkan observasi langsung di KPPN, pengelolaan BMN telah sesuai dengan
ketentuan, dimana sarana prasarana dan tata ruang KPPN telah sesuai dengan standar
65
pelayanan instansi vertikal DJPb. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa temuan
misalnya pada KPPN Kendari ruangan arsip masih memerlukan pembenahan, masih
terdapat perbedaan jumlah barang yang ada pada laporan persediaan dengan jumlah
barang di gudang, pada KPPN Kolaka masih belum melakukan penyesuaian
penandatangan daftar barang ruangan meskipun telah terjadi pergantian pejabat.
Kepatuhan Internal
Sistem kepatuhan internal pada KPPN lingkup wilayah Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya petugas
pemantauan pengendalian internal di setiap KPPN, sudah adanya pemantauan
pengendalian internal beserta laporannya, dan tidak pernah adanya temuan dari
aparat pengawas.
Dalam hal pemenuhan dokumen Kepatuhan Internal berupa LHP Aparat Pengawas,
tidak terdapat KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi
sampel kegiatan audit internal maupun eksternal oleh aparat pengawas, sehingga
KPPN tidak berkewajiban menyampaikan dokumen LHP beserta hasil tindak lanjutnya.
Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
Untuk sub komponen Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan berdasarkan dokumen
yang diunggah pada link tautan maupun hasil pengamatan pada saat pembinaan saat
on the spot, koordinasi antara Kepala KPPN dengan seluruh pejabat/pegawai/PPNPN
telah berjalan dengan baik. Untuk koordinasi dengan pihak eksternal juga, seluruh
Kepala KPPN telah menjalin hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan seluruh
mitra satuan kerja.
Berdasarkan survey kepuasan Grafik 3.9 Survei Kepuasan Pegawai KPPN Lingkup
pegawai KPPN yang dilaksanakan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II 2021
pada saat pembinaan dan supervisi,
rata-rata hasil dari survey kepuasan Raha Nilai Rata-Rata Baubau
pegawai KPPN untuk periode Kendari
Semester II Tahun 2021 adalah
93,71% dengan nilai IKP tertinggi 98,00
dicapai oleh KPPN Raha dengan 97.55 96,00
% dan terendah oleh KPPN Kendari 94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
dengan 90.72 %. Jika dibandingkan
dengan nilai rata-rata survei
kepuasan pegawai KPPN pada
periode semester I Tahun 2021, Kolaka
tingkat kepuasan pegawai meningkat
Sumber: Hasil Survei Kepuasan Pegawai (data diolah)
sebesar 0,24 % dari semula 93.47% pada tahun 2021. Seluruh KPPN di wilayah Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh IKP lebih dari 80% yang menunjukkan
bahwa pegawai KPPN sangat puas atas dukungan operasional KPPN dalam
meningkatkan kinerja pelayanan.
66
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Berdasarkan monitoring akun media sosial/website KPPN, Tim Pembinaan dan
Supervisi menemukan bahwa secara umum hampir seluruhnya KPPN Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan update publikasi Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada data-
data berikut:
a. Website KPPN/media informasi KPPN telah mencantumkan Visi, Misi, Peta
Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
b. KPPN telah melaksanakan dan melaporkan kegiatan sosialisasi, internalisasi dan
implementasi Program Manajemen Perubahan (Change Management), Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi DJPb, secara semesteran dari
Kepala KPPN selaku Change Agent kepada Kanwil selaku Change Leader;
c. KPPN telah menerapkan standardisasi micro website DJPb, dengan konten paling
sedikit memuat:
1. Informasi prosedur layanan;
2. Notifikasi bahwa seluruh layanan DJPb bebas dari biaya (zero cost services);
3. Fitur/tautan layanan pengaduan internal dan ekstern.al (Sipandu, WiSe,
WA/SMS pengaduan, Alur layanan pengaduan).
d. Informasi publik yang disampaikan dalam website/media sosial KPPN adalah
informasi update, misalnya pengumuman kebijakan perbendaharaan terbaru;
e. Konten website/media social KPPN telah memperhatikan prinsip keamanan,
dengan tidak mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur
pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap
LGBT, serta isu SARA;
f. Nomor telepon dan fax unit kerja yang terdaftar dan/atau terinformasi kepada
stakeholder, dapat digunakan secara aktif.
Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
a. Update berita pada website KPPN belum seaktif update pada akun media sosial;
b. Informasi publik terkait realisasi APBN belum dipublikasikan di Web/Media Sosial
KPPN.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Laporan Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan KPPN periode Semester I Tahun 2021 pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pembinaan dan Supervisi
menemukan bahwa KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan sesuai dengan ketentuan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian
KPT dan KWT di Lingkungan Kemenkeu, dengan hasil sebagai berikut:
67
Grafik 3.10 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan KPPN
Kendari Baubau Kolaka Raha Smt I 2021
Smt II 2020
Smt I 2021
Smt II 2020
Smt I 2021
Smt II 2020
Smt I 2021
Smt II 2020
4,45 4,5 4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85
Rata-Rata Sarana dan Prasarana
Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran
Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi Kinerja Layanan Pencairan Dana
Sumber: Data Pembinaan dan Supervisi KPPN, data diolah
Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Semester I Tahun 2021 yang diperoleh
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara semuanya telah melampaui
target IKU yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu 4.64
Nilai hasil survey tertinggi pada semester I tahun 2021 terdapat pada KPPN Kolaka
dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sebesar 4,77 dan IKM sebesar 95%
sedangkan nilai hasil survey terendah terdapat pada KPPN Kendari dengan nilai
rata-rata tingkat kepuasan layanan sebesar 4,67 dan IKM sebesar 93%.
B.6 Inovasi dan Prestasi
Sebagai upaya dari implementasi nilai kemenkeu yang kelima yaitu kesempurnaan,
diperlukan adanya inovasi dan prestasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
yang terus semakin baik. Berikut adalah inovasi dan prestasi dari KPPN lingkup provinsi
Sulawesi Tenggara dan peran serta upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara dalam mendorong wujudnya inovasi dan prestasi tersebut.
Inovasi
KPPN Kendari
1. Grup Info KPPN Kendari
68
Grup Info KPPN Kendari merupakan media Gambar 3.10 Grup Info KPPN Kendari
penyampaian informasi satu arah dari KPPN
kepada satuan kerja. Jenis Informasi yang
disampaikan antara lain mengenai
pengembalian SKPP, penyampaian karwas
kontrak terdaftar, SKPP yang telah selesai
diproses, dan peningkatan batas-batas
penyampaian hardcopy, SPM Gaji dan LLAT.
2. Tahukah Kita
Tahukah Kita merupakan konten pada
telegram info yang memberikan informasi
seputar pengelolaan keuangan negara
sebagai pengingat dan tambahan
pengetahuan satker.
3. Quiz 060
Quiz 060 merupakan mini games yang
ditunjukkan untuk menguji pengetahuan
satker terkait pengelolaan keuangan negara
secara sederhana.
4. KPPN Goes to Stakeholder
KPPN Kendari secara rutin
mengunjungi satuan kerja
dengan melaksanakan
kegiatan pendampingan
kepada satuan kerja berupa
bimbingan teknis, pemberian
apresiasi, dan sarana evaluasi
atas kinerja satuan kerja
Gambar 3.11 KPPN Goes to Stakeholder selama satu tahun ke
belakang. Pada tahun 2020 dan 2021, KPPN Kendari sukses menyelenggarakan
kegiatan ini pada 3 daerah yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan,
dan Kabupaten Buton.
5. Mesarita 060 (Menjalin Sinergi Bersama Mitra Kerja)
Mesarita 060 adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi
satuan kerja terhadap kinerja KPPN Kendari sebagai sarana bagi KPPN Kendari
untuk mengenalkan inovasi-inovasi unggulannya.
6. Sarabba 060 (Selasa-Rabu Bicara)
Kegiatan yang dilaksanakan setiap Selasa dan Rabu ini merupakan bentuk sarana
berlatih public speaking, memperkaya pengetahuan, dan berbagi informasi.
KPPN Baubau
1. Inovasi SIMONJI (Sistem Monitoring Gaji Induk)
69
Berupa suatu daftar pengajuan gaji induk bulanan dari satker dalam bentuk
google sheet yang terintegrasi langsung dengan aplikasi whatsapp web dengan
tujuan meminimalisir pengajuan gaji susulan dan mempercepat diterimanya gaji
yang menjadi hak pegawai.
2. Inovasi SIMOGU (Sistem Monitoring Ganti UP)
SIMOGU berupa suatu daftar pengajuan SPM GUP/PTUP yang datanya diambil
dari karwas UP/TUP OMSPAN dengan tujuan untuk mengurangi tingkat
keterlambatan pengajuan SPM GUP/PTUP.
3. Inovasi SI MONALISA (Sistem Monitoring dan Evaluasi LPJ Bendahara Instansi)
Gambar 3.12 SI MONALISA
SI MONALISA merupakan
sebuah sistem integrasi
antara microsoft excel
dan aplikasi whatsapp
yang bertujuan untuk
memantau para satker
yang belum melengkapi
LPJ Bendahara.
4. Inovasi SAPI SATKER
SAPI SATKER merupakan buku panduan dalam hal layanan pencairan dana yang
berisi panduan ringkas atas pengajuan SPM, Kontrak, dan SKPP serta faktor-
faktor yang umumnya menjadi penyebab penolakan atas pengajuan layanan
tersebut.
5. Inovasi JAMU (Jagoan Gugus Kendali Mutu)
Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di KPPN
untuk sharing knowledge maupun pembahasan terkait isu-isu terbaru serta hal-
hal yang sedang dihadapi KPPN untuk diselesaikan.
6. METACAKEP
METACAKEP merupakan video dan poster yang berisikan informasi syarat dan
tata cara koreksi penerimaan Negara di KPPN yang bertujuan untuk
mempermudah satker untuk mengingat dan menerapkan koreksi penerimaan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Inovasi TV Multimedia Treasury
Adanya TV Multimedia Treasury bertujuan untuk memudahkan KPPN dalam
menyampaikan informasi dalam bentuk foto dan video dan memudahkan satker
menambah pengetahuan saat sedang menunggu antrian.
KPPN Kolaka
70
1. Inovasi Aplikasi CekRek (Cek Rekening)
Aplikasi berbasis android untuk cek nama dan rekening supplier sudah
benar/masih aktif. Penerapan Aplikasi CekRek pada bulan Februari 2018.
2. Inovasi Jebol SPM (Jemput Bola SPM)
Jebol SPM merupakan layanan penjemputan dokumen SPM Satker dalam rangka
pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Inovasi Monev DD&BLT
Monev DD&BLT merupakan aplikasi berisi penyaluran Dana Desa dan Bantuan
Langsung Tunai masing-masing kabupaten. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk
aplikasi android app.
4. Inovasi Tolaki (Tolak SPM Terkini)
Tolaki merupakan google sheet yang digunakan untuk memonitoring kesalahan
SPM yang disampaikan oleh satker. Melalui Tolaki, satker dapat mengetahui
detail penolakan SPM.
5. Inovasi MALAHA (Monitoring Hardcopy LPJ Bendahara)
Gambar 3.13 MALAHA
MALAHA merupakan aplikasi yang digunakan untuk memonitoring penyampaian
hardcopy LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran. Dalam aplikasi ini
terdapat informasi mengenai kelengkapan lampiran hardcopy LPJ dan tanggal LPJ
disampaikan. Satker dapat langsung memonitoring penyampaian LPJ.
6. Inovasi Buletin Digital KPPN Kolaka
Media informasi digital berisikan data informasi pengelolaan APBN. Buletin
digital ini biasanya dipublikasikan pada media sosial milik KPPN Kolaka.
7. Inovasi MoDuS (Monitoring Durasi SP2D)
Modus adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai alat pemantauan
harian terhadap durasi penyelesaian SPM di KPPN Kolaka. Aplikasi ini mengambil
input berupa file excel pada menu Durasi Penyelesaian SP2D di OM SPAN yang
secara otomatis akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel tren
harian waktu penyelesaian SP2D.
71
KPPN Raha
1. Inovasi E-Bimtek
E-Bimtek merupakan bimtek secara daring dengan menggunakan google
classroom. Didalamnya terdapat guru, siswa, materi sekaligus ujian. Dengan E-
Bimtek Stakeholder mendapatkan akses materi pengelolaan keuangan negara
yang lengkap dan terstruktur.
2. Inovasi MIRA (Media Informasi Kinerja KPPN Raha)
Informasi pengelolaan Kinerja Pada KPPN Raha dapat diakses melalui berbagai
media diantaranya Instagram, Website, Papan Informasi Kinerja, Broadcast
Whatsapp Group.
3. Inovasi Ruang Kerja Editing
Sebagai bentuk upaya branding kantor dan pengembangan kreativitas pegawai,
KPPN Raha memiliki ruang kerja editing yang menyediakan berbagai macam
aplikasi editing, earphone, microphone, dan drawing tablet.
4. Inovasi Podcast KPPN Raha
Gambar 3.14 Podcast KPPN Raha
Podcast KPPN Raha berisi tentang panduan yang berguna bagi stakeholder dan
juga informasi terbaru. Podcast KPPN Raha bisa diakses melalui aplikasi Spotify
dimana stakeholder bisa mendengarkan kapan saja dan dimana saja.
5. Inovasi Kopi Tambi Tambi
Kopi Tambi-Tambi merupakan sarana yang disediakan KPPN Raha dalam
meningkatkan pelayanan konsultasi dan obrolan ringan mengenai pekerjaan
secara informal di saung (tambi-tambi) yang tersedia pada KPPN Raha.
6. Karasi Panada
Karasi-Panada merupakan layanan pengaduan/keluhan yang bertujuan untuk
memudahkan satker dalam melaporkan aduan/keluhan.
7. Inovasi Konsaring (Konsultasi Satker via Daring)
72
Layanan konsultasi bagi satuan kerja yang disediakan oleh KPPN Raha melalui
media zoom meeting (daring). Layanan ini dapat diakses secara langsung setiap
saat sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu bagi para mitra kerja
dalam menyelesaikan masalah.
Prestasi
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap arsip dokumen program kerja KPPN untuk
mencapai prestasi serta piala/piagam/sertifikat penghargaan yang diperoleh KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pembinaan dan Supervisi
menemukan beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh KPPN Lingkup Kanwil DJPb
ProvinsiSulawesi Tenggara. Prestasi-prestasi tersebut adalah:
1. KPPN Kendari
Gambar 3.15 Piagam Pengahargaan Peringkat I
Penilaian LK UAKBUN Lingkup Kanwil DJPb Sultra
a. Peringkat I Kategori Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN
Daerah KPPN Tahun 2020 Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara
b. Peringkat II Kategori Penilaian Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Kepatuhan Internal Tahun 2020
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara
c. Peringkat II Kategori Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN KPPN Tahun
2019 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
d. Peringkat III Kategori Penilaian KPPN dengan Kinerja Pelaksanaan Penyaluran
DFDD Terbaik Semester II Tahun 2020 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara
e. Peringkat III Best Performing CSO 2020 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. KPPN Baubau
a. Peringkat V KPPN Terbaik
Tingkat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2020
b. Peringkat III Penilaian
Pelaksanaan Pengelolaan
Kinerja Tingkat KPPN A2
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2020
c. Sample Recertification Audit
SMM ISO 9001:2015 Tahun 2021 Gambar 3.16 Peringkat III Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN A2
73
3. KPPN Kolaka
Gambar 3.17 Peringkat III Akselerasi Penilaian a. Penghargaan Direktur Jenderal
Kompetensi PPK dan PPSPM Tahun 2020
Perbendaharaan sebagai KPPN
Peringkat III dalam Akselerasi
Pelaksanaan Penilaian Kompetensi
PPK dan PPSPM pada Satker
Pengelola APBN tahun 2020
b. Penghargaan Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai KPPN
Peringkat II dalam Lomba/Kompetisi
Penggunaan Uang Persediaan Melalui
Digital Payment Marketplace Tingkat KPPN Tipe A2
c. Peringkat I Kategori IKPA KPPN Sebagai Kuasa BUN Semester II Tahun 2020
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
d. Peringkat I Kategori Penilaian KPPN dengan Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DFDD
Nilai Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik Semester II Tahun 2020 Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
e. Peringkat I Kategori Penilaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Tahun 2020 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
4. KPPN Raha
a. Peringkat I Kategori Penilaian Gambar 3.18 Peringkat I Pengelola DFDD Lingkup
Kanwil DJPb Sultra
KPPN dengan Kinerja
Pelaksanaan Penyaluran DFDD
Nilai Pengelola DAK Fisik dan
Dana Desa Terbaik Semester I
Tahun 2020 Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara
b. Peringkat III Kategori KPPN
dengan Inovasi Terbaik Tahun
2020 Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara
c. Peringkat III Kategori IKPA KPPN Sebagai Kuasa BUN Semester II Tahun 2020
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
d. Peringkat III Kategori Penilaian LKKL Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2020 Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
Upaya Kanwil terkait Peningkatan Inovasi dan Prestasi
Dalam upaya meningkatkan kinerja KPPN agar dapat mencapai performa terbaik dan
menghasilkan berbagai inovasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi utama,
diperlukan ide baru, usaha yang konsisten, dan kerjasama antar seluruh
pejabat/pegawai pada KPPN. Beberapa upaya yang telah dilakukan Kanwil DJPb agar
74
KPPN dapat mencapai prestasi yang optimal dan melahirkan inovasi yang cemerlang
antara lain:
1. Meningkatkan sosialisasi pada saat pembinaan dan supervisi KPPN yang
menekankan pentingnya inovasi dengan mempedomani KMK Nomor
362/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian Inovasi dengan berfokus pada
strategi serta motivasi untuk saling berkontribusi dan memperoleh nilai maksimal
untuk tiap-tiap indikator penilaian inovasi.
2. Mendorong terciptanya budaya dan iklim kerja yang kondusif pada KPPN dengan
cara menumbuhkan keyakinan dan menjaga kualitas interaksi internal dan eksternal
organisasi. Kondisi tersebut merupakan salah satu prasyarat terciptanya kreativitas
dan kemandirian yang mendukung inovasi dan pengambilan inisiatif.
3. Mendorong seluruh KPPN lingkup Sulawesi Tenggara untuk menciptakan terobosan
atau inovasi dan menyampaikannya pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi
Wilayah.
4. Mendorong KPPN lingkup Sulawesi Tenggara untuk saling melakukan replikasi
inovasi dari KPPN lain sesuai dengan kebutuhan KPPN untuk meningkatkan
performa kinerja.
5. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada KPPN yang berhasil menghasilkan
inovasi baru. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi dan menumbuhkan
semangat kontribusi secara sehat pada semua KPPN untuk meningkatkan
penciptaan inovasi baru.
C. Permasalahan
Berdasarkan matriks hasil pembinaan dan supervisi yang telah dilaksanakan berikut
rangkuman matriks permasalahan pada KPPN tersebut:
Tabel 3.15 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode II Tahun 2021
NO KOMPONEN PERMASALAHAN KPPN RAHA
KENDARI BAUBAU KOLAKA
1 Efektivitas dan Akuntabilitas 4 4 44
Pelaksanaan APBN
2 Pengelolaan Perbendaharaan 5 3 23
Negara
3 Representasi Kementerian 1 - 11
Keuangan di daerah
4 Tugas Khusus Lainnya - - --
5 Tata Kelola Internal 3 1 11
6 Inovasi dan Prestasi - - 11
75
76
BAB IV
Analisa Hasil Pembinaan
dan Supervisi KPPN
77
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Matriks Permasalahan
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi
KPPN lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara periode Semester II Tahun 2021
pada sub bab III.C, berikut ini adalah rincian permasalahan tersebut:
1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
Tabel 4.1 Permasalahan pada komponen Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
A Mengawal evaluasi belanja negara di daerah
1 Rencana aksi tindak lanjut penyelesaian Kolaka, Raha, Baubau
permasalahan belum tergambar dengan jelas Kendari
2 Permasalahan retur belum diungkap di RPA
B Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
3 Bendahara Pengeluaran yg akan habis masa Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
berlaku BNT
4 Kegiatan Pelatihan/ FGD belum dipublikasikan Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
di website/social media KPPN
5 Target Transaksi Marketplace dan Digipay Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
belum mencapai target
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Tabel 4.2 Permasalahan pada komponen Pengelolaan Perbendaharaan Negara
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
Penatausahaan Pengeluaran Negara
6 Penolakan Substantif dan Formal Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
7 Penyelesaian SP2D 1 Jam Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
8 Keterlambatan Pendaftaran Kontrak Kendari
9 LPJ Bendahara terlambat/ tidak dilampiri Nota Kendari, Raha
Konfirmasi Penerimaan Negara
Baubau
BA Uji Petik Kepatuhan Bank Persepsi belum Kendari
10 diunggah
11 Penyelesaian Retur SP2D
3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
Tabel 4.3 Permasalahan pada komponen Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
78
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
12 Kegiatan sharing session terkait kondisi sosial
dan perekonomian daerah belum dilaksanakan Kolaka, Raha, Kendari
4. Tugas Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
Tabel 4.4 Permasalahan pada komponen Tugas Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
Tidak terdapat permasalahan
5. Tata Kelola Internal
Tabel 4.5 Permasalahan pada komponen Tata Kelola Internal
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
13 Kegiatan KPPN belum dipublikasikan di sosial Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
media
14 Pembekalan SOP kepada pegawai baru Kolaka, Raha,Bau-Bau, Kendari
15 Penataan Arsip Kendari
16 Penatausahaan barang persediaan Kendari, Raha
6. Inovasi dan Prestasi
Tabel 4.6 Permasalahan pada komponen Inovasi dan Prestasi
No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)
17 Inovasi yang dibuat belum dituangkan ke dalam Kolaka, Raha
buku profil
Komponen Pembinaan dan SupervisiBerikut ini adalah bagan pengelompokan masalah berdasarkan komponen-komponen yang
disebutkan di atas:
Grafik 4.1 Rekapitulasi Permasalahan Pembinaan dan Supervisi KPPN
Inovasi dan Prestasi
Tata Kelola Internal
Tugas Perbendaharaan Lainnya
(Special Mission)
Representasi Kementerian
Keuangan di Daerah
Pengelolaan Perbendaharaan
Negara
Efektivitas dan Akuntabilitas
0 5 10 15 20 Pelaksanaan APBN
79
B. Identifikasi Permasalahan terkait Isu Strategis DJPb
B.1 Permasalahan Terkait Implementasi SAKTI
Salah satu program prioritas nasional dalam upaya mengintegrasikan seluruh sistem
pengelolaan keuangan negara adalah Pengembangan dan implementasi Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dimulai dari penganggaran hingga pelaporan/
pertanggungjawaban di seluruh Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam satu
single database. Saat ini telah dikembangkan SAKTI berbasis web yang menggunakan
jaringan internet dalam pengoperasian oleh pengguna aplikasi pada satker K/L yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Piloting SAKTI telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan sampai dengan tahun 2020
piloting SAKTI sudah sampai ke tahap kelima. Hingga tahap kelima tersebut, SAKTI Modul
Admin dan Modul Penganggaran telah digunakan seluruh Satker K/L, sementara SAKTI
Kelompok Modul Pelaksanaan dan Kelompok Modul Pelaporan telah digunakan oleh
Satker dari 10 K/L dan Satker Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.
Selanjutnya, sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 tanggal
22 Februari 2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021, menyebutkan bahwa pelaksanaan roll out SAKTI Full
Module akan dilaksanakan oleh 76 (tujuh puluh enam) Kementerian Negara/Lembaga
mulai akhir tahun 2021 dan sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan Nomor ND-1667/PB.8/2021 tanggal 18 November tentang Pemutakhiran
Data Pengguna dan Pendampingan Transaksi Awal SAKTI Tahun 2021.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan roll out SAKTI tersebut untuk Satker Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan End User Training (EUT) SAKTI Tahun
2021 kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L) pada tanggal 16 Agustus
s.d. 1 Oktober 2021.
Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan End User Training
SAKTI (EUT SAKTI) maupun implementasi SAKTI:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia Satker yang tidak sama antar daerah;
2. Koneksi jaringan internet tidak memadai, terdapat satker peserta yang berada di
wilayah kepulauan;
3. Kegagalan penerimaan kode OTP;
4. Beberapa Satker K/L tidak dapat mengikuti/belum menyelesaikan seluruh skenario
transaksi yang telah dipersiapkan, sehingga membutuhkan pelatihan ulang SAKTI.
B.2 Permasalahan Terkait Implementasi Marketplace dan Digipay
Implementasi marketplace dan digital payment mulai dilaksanakan oleh Ditjen
Perbendaharaan sejak terbitnya Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2019
tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital
Payment pada Satuan Kerja. Uji coba ini dilakukan khusus untuk penggunaan uang
persediaan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan modernisasi penggunaan
UP oleh Satker, dengan menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efektif dan
efisien, integrasi pemesanan, pembayaran, informasi perpajakan, serta menciptakan
80
ekosistem belanja pemerintah yang melibatkan Satker, penyedia barang/jasa, perbankan,
dan pemerintah.
Sistem Marketplace dan Digital Payment yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bekerjasama dengan pihak perbankan, yaitu Bank BRI (DIGIPAY002 ),
Bank Mandiri (DIGIPAY008 ), dan Bank BNI (DIGIPAY009).
Dalam rangka percepatan dan perluasan implementasi Digipay pada satuan kerja seluruh
Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Direktorat PKN telah menetapkan target bagi seluruh
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Target yang ditetapkan terdiri atas jumlah satker, jumlah vendor UMKM, dan jumlah
transaksi dengan formula sebagai berikut:
1) Target minimal jumlah satker yang harus direkrut adalah 30% dari total satker mitra
dalam wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan masing-masing.
2) Target minimal vendor UMKM yang harus direkrut sama dengan jumlah target satker
yang ditetapkan.
3) Target jumlah transaksi dihitung dengan cara total target jumlah satker dikali 6 (enam),
dengan asumsi setiap satker melakukan minimal 1 (satu) kali transaksi setiap bulan
sampai Desember 2021.
4) Seluruh satker Kemenkeu yang memiliki rekening Bendahara Pengeluaran pada
Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) wajib direkrut.
5) Setiap K/L mitra memiliki representasi/keterwakilan paling sedikit 1 (satu) satker dalam
Digipay. Rekrutmen satker agar memprioritaskan K/L yang belum memiliki
representasi/keterwakilan satker dalam Digipay.
Dalam angka pencapaian target tersebut Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
melakukan penetapan target satker, target vendor serta target transaksi tiap-tiap KPPN
untuk memastikan target yang sudah ditetapkan oleh Dit. PKN dapat dicapai, selain itu
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala untuk mengukur target perluasan pada tiap-tiap KPPN.
Tabel 4.7 Data Target Satker, Vendor, dan Jumlah Transaksi pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara
KPPN Jumlah Jumlah Jumlah Target
Satker Target Satker Vendor yang Jumlah
Transaksi
Harus
Direkrut
Kendari 264 79 79 476
Baubau 105 31 31 186
Kolaka 56 17 17 102
Raha 33 10 10 60
Total 458 137 137 824
Sumber: Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara nomor ND-690/WPB.28/2021
tanggal 15 Juli 2021
Kendala yang dihadapi KPPN dan Satker dalam pelaksanaan Implementasi Marketplace
dan Digipay sebagai berikut:
a. Monitoring transaksi/belanja dari satker belum dapat dilakukan melalui user admin
KPPN sehingga KPPN selaku kuasa BUN tidak dapat melakukan rekapitulasi by sistem
dan harus menunggu laporan dari satker.
81
b. Terdapat kesulitan penyusunan laporan akumulasi transaksi dan nilai diantaranya
akibat transaksi batal tidak dapat dihapus dan mengakibatkan kesalahan pencatatan.
c. Seluruh fitur search pada aplikasi, baik di pencarian barang maupun vendor belum
berfungsi, menyulitkan satker dalam pencarian barang/vendor.
d. Perlunya komponen biaya pengiriman bisa dimasukkan dalam Digipay. Agar bisa
dilakukan transaksi antarkota tanpa menambah biaya pengiriman pada harga barang.d
e. Dalam pembayaran biaya jasa menggunakan KKP tidak tergenerate biaya Pajak PPh 23.
Sedangkan seharusnya PPh 23 tetap dipungut walaupun menggunakan KKP.
f. Perlunya mengembangkan mekanisme pembayaran dalam transaksi DIgipay, karena
satker hanya dapat melakukan transaksi apabila rekening satker sama dengan
rekening vendor.
g. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan satker yang sudah terdaftar dalam Digipay
tidak dapat bertransaksi karena dana sudah dilakukan refocusing anggaran.
C. MATRIKS (Urgency, Seriousness, Growth)
Penetapan prioritas masalah menjadi bagian penting dalam proses pemecahan masalah
disebabkan dua alasan. Pertama, terbatasnya sumber daya tersedia yang menyebabkan tidak
mungkin semua masalah dapat diselesaikan. Kedua, karena adanya hubungan antara satu
masalah dengan masalah lainnya, dan karena itu tidak perlu semua masalah diselesaikan. Ada
beberapa cara dalam menentukan prioritas masalah, secara garis besar dapat dibagi dua,
yaitu:
1. Teknik Non Skoring, teknik ini digunakan apabila dalam penggalian data tidak tersedia data
kuantitatif (data berbentuk angka) yang lengkap dan cukup. Sehingga dapat dikatakan
bahwa data yang tersedia adalah data kualitatif (data yang berasal dari jajak pendapat
peserta).
2. Teknik Skoring, apabila sumber data yang kita miliki bersifat kualitatif maka untuk
memperoleh data kuantitatif (berbentuk angka absolut, presentase, rata-rata) digunakan
teknik skoring.
Salah satu cara dari metode ini dan sangat familiar untuk digunakan adalah Metode USG
(Urgency, Seriousness, and Growth).
Permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dirumuskan menggunakan metode USG (Urgency,
Seriousness, Growth) dengan teknik skoring terhadap masing-masing permasalahan karena
sumber data yang dimiliki sebagian besar tidak bersifat kuantitatif.
Matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan prioritas permasalahan dengan
melihat dari tiga aspek yaitu:
1. Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi
masalah tersebut;
2. Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak terkait
produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut, maka
semakin serius permasalahan yang dihadapi;
82
3. Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang
masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Metode USG merupakan
salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik skoring. Caranya
adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/ perkembangan
suatu masalah dan memberikan skor/nilai berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar,
4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Permasalahan yang memiliki total nilai tertinggi
merupakan prioritas, berkaitan dengan penggunaan metode tersebut, urutan prioritas
permasalahan yang telah dijabarkan dalam tabel ringkasan matriks permasalahan di atas
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)
No. Permasalahan U S G Jumlah
A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 10
10
1. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran 12
10
1. Rencana aksi tindak lanjut penyelesaian
permasalahan belum tergambar dengan jelas 10
13
Rencana aksi untuk tindak lanjut permasalahan terkait 4 4 3
RPA belum jelas, perlu penajaman rencana aksi dan
bukti atas pelaksanaan rencana aksi
2. Permasalahan retur belum diungkap di RPA
Jumlah retur pada KPPN Kendari masih tinggi namun 4 4 3
permasalahan tersebut belum dituangkan dalam
permasalahan RPA
2. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
3. Bendahara Pengeluaran yg akan habis masa 543
berlaku BNT
Perlunya perhatian atas masa berlaku sertifikat BNT
pada KPPN
4. Publikasi kegiatan pelatihan/bimtek/
sosialisasi/workshop kepada Satker /Bendahara di
dalam akun media sosial/website resmi KPPN
selama 1 tahun terakhir. 433
Kegiatan pelaksanaan dalam rangka peningkatan
kualitas publik pada hampir semua KPPN belum
maksimal
5. Target Transaksi Marketplace dan Digipay belum
mencapai target
Implementasi Marketplace dan DIgipay, belum 4 3 3
mencapai target maksimal, kendala vendor dan dana yg
sudah di refocusing menjadi salah satu masalah dalam
peningkatan transaksi digipay
B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara 544
6. Penolakan Substantif dan Formal
83
Terdapat penolakan 9 substantif pada KPPN Kendari
dan 1 pada KPPN Raha, sedangkan penolakan formal
pada KPPN Kendari berjumlah 797 , KPPN Bau-Bau 110,
KPPN Kolaka 24 dan pada KPPN Raha sebanyak 19
penolakan formal.
7. Penyelesaian SP2D 1 Jam 11
Masih terdapat Penyelesaian SP2D 1 jam pada seluruh 5 4 3 12
KPPN 10
9
8. Keterlambatan Pendaftaran Kontrak 10
10
Untuk periode Juli s.d September 2021 pada KPPN 4 4 4
Kendari terdapat 55 data kontrak yang terlambat 10
didaftarkan
10
9. LPJ Bendahara terlambat/ tidak dilampiri Nota 433 10
Konfirmasi Penerimaan Negara 10
10. BA Uji Petik Kepatuhan belum diunggah
Untuk BA Uji Kepatuhan Bank Persepsi hanya KPPN 3 3 3
Bau-Bau yang belum melakukan upload BA pada
Dashboard MPN G3
11. Penyelesaian Retur SP2D 433
C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
12. Kegiatan sharing session terkait kondisi sosial dan 433
perekonomian daerah belum dilaksanakan
D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya
Tidak terdapat permasalahan
E. Tata Kelola Internal
13. Kegiatan KPPN belum dipublikasikan di sosial
media
Kegiatan pelaksanaan dalam rangka peningkatan 4 3 3
kualitas publik pada hampir semua KPPN belum
maksimal
14. Pembekalan SOP kepada pegawai baru
Adanya penempatan pegawai baru pada KPPN Kendari, 4 3 3
Raha, Bau-Bau dan Kolaka perlu mendapatkan
pembekalan terkait SOP Perbendaharaan.
15. Penataan Arsip
433
Gudang Arsip pada KPPN Kendari masih perlu penataan.
16. Penatausahaan barang persediaan
Penatausahaan barang persediaan pada KPPN Kendari
masih terdapat perbedaan antara laporan persediaan 4 3 3
dan jumlah barang di gudang
F. Inovasi dan Prestasi
84
17. Inovasi yang dibuat belum dituangkan ke dalam 10
buku profil
KPPN Kolaka dan KPPN Raha belum menuangkan profil 4 3 3
inovasi pada buku profil
D. Analisis Permasalahan
D.1 Analisis Pohon Masalah/Problem Tree Analysis
Gambar 4.1 Ilustrasi Problem Tree Analysis Dalam proses perencanaan, langkah
yang dilakukan setelah menetapkan
permasalahan prioritas adalah
melakukan identifikasi penyebab
masalah. Proses ini dapat dilakukan
dengan beberapa metode yaitu
Pohon Masalah (Problem Tree),
Diagram Flow Chart, Diagram Fish
Bone, unsur organisasi, dan lainnya.
Metode pembahasan dalam bab ini
menggunakan “pohon masalah”
untuk mencari solusi dengan cara
memetakan anatomi sebab dan
akibat di sekitar masalah dengan cara
yang mirip dengan Mind Map, tetapi
dengan lebih terstruktur. Analisis
Pohon Masalah merupakan sebuah
pendekatan/metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah.
Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur
mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah
diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan
penentuan prioritas masalah.
Pohon Masalah atau sering disebut tree diagram, merupakan teknik untuk memecahkan
konsep apa saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas
tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen, atau tingkat
yang lebih rendah dan rinci. Pohon Masalah dimulai dengan satu item yang bercabang
menjadi dua atau lebih, masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua
atau lebih, dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak
batang dan cabang. Analisis Pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan
mencari sebab dari suatu akibat. Hasil scoring permasalahan prioritas dalam matriks
USG kemudian diidentifikasi kembali menggunakan Problem Tree Analysis untuk
mengetahui faktor penyebab dan akibat apa yang muncul dari permasalahan yang
terjadi, sehingga dapat diantisipasi agar tidak muncul permasalahan yang sama di waktu-
waktu mendatang.
85
Terhadap tujuh belas permasalahan yang ditemukan pada saat pembinaan dan supervisi
tersebut, ditentukan empat permasalahan berdasarkan nilai tertinggi dari matriks USG
yaitu:
1. Bendahara Pengeluaran yg akan habis masa berlaku BNT
2. Penolakan Substantif dan Formal
3. Penyelesaian SP2D 1 Jam
4. Keterlambatan Pendaftaran Kontrak
Untuk mengidentifikasi penyebab (causes) dan akibat (effects) dari masing-masing
permasalahan Metode Problem Tree Analysis dapat digunakan sebagai berikut:
Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
Sejak berlakunya Perpres 7 tahun 2016, maka seluruh Bendahara wajib memiliki
sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi, perpanjangan sertifikat bendahara dapat
diajukan kembali apabila bendahara yang berstatus BNT telah mengikuti Pendidikan
Profesional Berkelanjutan (PPL) minimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun seka tanggal
sertifikat BNT.
Permasalahan ini dianalisis menggunakan problem tree analysis sebagai berikut:
Penyebab/causes Gambar 4.2 Problem Tree Analysis Bendahara Pengeluaran
Terdapat beberapa sertifikat habis masa berlaku BNT
BNT Bendahara yang saat ini
menjabat akan habis masa
berlakunya pada tahun 2021
pada KPPN Kendari sebanyak
36 orang, KPPN Kolaka
sebanyak 4 orang, KPPN Raha
sebanyak 1 orang dan KPPN
Bau-Bau sebanyak 4 orang.
Akibat/effects
a. Satker tidak dapat
mengajukan Uang
Persediaan tahun 2022.
b. Pengelolaan dan
penyerapan anggaran
satker menjadi terganggu.
Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Banyaknya Penolakan Substantif dan Formal
86
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search