Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2021

Penolakan SPM, baik formal maupun substantif, merupakan temuan berulang pada
KPPN. Sebagaimana yang ada pada tabel di bawah, masih ditemukan penolakan
substantif dan penolakan formal yang cukup tinggi pada KPPN Kendari.

Tabel 4.9 Perbandingan jumlah Penolakan Formal dan Substantif 2020 dan 2021

Smt II 2020 (Jul-Sept) Smt I 2021 (Jan-Mar) Smt II 2021 (Jul-Sept)
No. KPPN
P. Formal P. Substantif P. Formal P. Substantif P. Formal P. Substantif

1 Kendari 1177 36 1040 23 797 9

2 Baubau 355 0 269 0 110 0

3 Kolaka 55 0 53 0 24 0

4 Raha 28 0 67 0 19 1

Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2021 (data diolah)

Namun berdasarkan Grafik 4.2 Perbandingan Jumlah Penolakan Formal 2020 dan 2021

grafik di samping, dapat Raha

dilihat pada keempat Kolaka

KPPN sudah terdapat Baubau

penurunan tingkat Kendari
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
penolakan formal SPM
Smt II 2020 (Jul-Sept) P. Formal Smt I 2021 (Jan-Mar) P. Formal
termasuk pada KPPN Smt II 2021 (Jul-Sept) P. Formal

Kendari pada semester I Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2021 (data diolah)

tahun 2022 jika

dibandingkan dengan

semester I tahun 2021

dan semester II tahun

2020.

Grafik 4.3 Perbandingan Jumlah Penolakan Substantif 2020 dan 2021 Sedangkan untuk

Raha penolakan substantif,

pada KPPN Baubau dan

Kolaka KPPN Kolaka sudah

tidak terdapat

Baubau penolakan substantif.

Pada KPPN Kendari

Kendari walaupun masih

0 5 10 15 20 25 30 35 40 terdapat penolakan
substantif, namun
Smt II 2020 (Jul-Sept) P. Substantif Smt I 2021 (Jan-Mar) P. Substantif tingkat
Smt II 2021 (Jul-Sept) P. Substantif substantif penolakan
menurun telah
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2021 (data diolah)
secara

signifikan dibandingkan dengan semester I tahun 2021 dan semester II tahun 2020.

Pada KPPN Raha sendiri, terdapat peningkatan penolakan substantif sebanyak 1

penolakan.

Permasalahan ini dianalisis menggunakan problem tree analysis sebagai berikut:

Gambar 4.3 Problem Tree Analysis Penolakan Formal dan
Substantif pada KPPN

87

Penyebab/causes:

a. Pemahaman satker terkait

peraturan dan supplier
masih kurang sehingga
masih banyak terjadi
penolakan terutama pada
supplier tipe 3 dan 6.

b. Masih lemahnya tingkat

pengujian dokumen pada
pejabat perbendaharaan
satker. Masih terdapatnya
penolakan substantif pda
KPPN salah satunya
disebabkan oleh tanggal
SPP mendahului BAST,
nomor jaminan uang muka
tidak sesuai, dan uraian
pekerjaan pada jaminan
tidak sesuai dengan karwas
kontrak.

c. Pandemi covid-19 yang

mengakibatkan
pembatasan layanan tatap
muka pada KPPN, sehingga penyebaran informasi yang dilakukan via media sosial
seperti whatsapp menjadi kurang maksimal.

Akibat/effects:
a. Berdasarkan PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran, tingkat penolakan formal dan substantif merupakan salah satu
indikator penillaian IKPA. Sehingga banyaknya penolakan SPM mengakibatkan potensi
menurunnya capaian IKPA.
b. Terhambatnya penyerapan anggaran tingkat satker.
c. Penambaan volume pekerjaan bagi satker juga KPPN.

 Penyelesaian SP2D lebih dari 1 jam
Penyelesaian SP2D 1 jam merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
KPPN. SP2D yang memenuhi kriteria penyelesaian satu jam adalah SP2D non gaji
(UP/TUP/PTUP/GUP/LS Non Gaji) dan masuk ke SPAN pada pukul 08.00 s.d. 12.00
waktu setempat, tidak di saat load pekerjaan tinggi (akhir tahun, gaji ke-13,
pembayaran THR), tidak termasuk SPM penerima >100, dan tidak dalam keadaan
force majeur. Berdasarkan monitoring pada aplikasi OM SPAN, masih ditemukan
penyelesaian SP2D yang memenuhi kriteria tersebut dan diselesaikan lebih dari satu
jam.

88

Tabel 4.10 Perbandingan Durasi Penyelesaian SP2D Tahun 2020 dengan 2021

No. KPPN Jml Jml ADK SP2D >1 Tingkat Ketepatan
SP2D sebelum jam 12 jam Waktu Penyelesaian

(non gaji) SP2D

Smt II 2020 (Jul-Sept)

1 Kendari 13976 5503 230 95,82%
1142 56 95,10%
2 Baubau 4614 704 1 99,86%
372 1 99,73%
3 Kolaka 2061

4 Raha 1309

Smt I 2021 (Jan-Mar)

1 Kendari 9200 2549 115 95,49%
525 30 94,29%
2 Baubau 3576 548 0 100,00%
221 0 100,00%
3 Kolaka 1743

4 Raha 1008

Smt II 2021 (Jul-Sept)

1 Kendari 14326 3765 161 95,72%
1125 24 97,87%
2 Baubau 4978 844 13 98,46%
337 1 99,70%
3 Kolaka 2529
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)
4 Raha 1496

Berdasarkan tabel di atas, tingkat ketepatan waktu penyelesaian SP2D satu jam pada
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai di atas 90%.

Grafik 4.4 Perbandingan Durasi Penyelesaian SP2D 2020 dan 2021

101% Dapat dilihat pada grafik

100% di samping, masih

terdapat tren fluktuatif

99% pada tingkat ketepatan

98% waktu penyelesaian

97% SP2D di keempat KPPN

96% lingkup Provinsi Sulawesi

95% Tenggara. Pada KPPN

94% Baubau sudah terdapat

93% peningkatan yang cukup

tinggi, sedangkan pada

92% KPPN Kolaka masih

91% terdapat penurunan

Smt II 2020 (Jul- Smt I 2021 (Jan- Smt II 2021 (Jul- pada tingkat

Sept) Mar) Sept) penyelesaian SP2D satu

Kendari Baubau Kolaka Raha jam.

Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2021 (data diolah)

89

Permasalahan ini dianalisis menggunakan problem tree analysis sebagai berikut:

Penyebab/causes: Gambar 4.4 Problem Tree Analysis Durasi
a. Kurangnya koordinasi Penyelesaian SP2D

antar pegawai seksi

Pencairan Dana dan

Seksi Bank dan antara

pegawai Front Office

dan Middle Office

menjadi salah satu

penyebab mengapa

masih terdapat SP2D

yang memenuhi kriteria

diselesaikan lebih dari

satu jam.

b. Volume dan beban

pekerjaan yang tinggi,

khususnya pada KPPN

Kendari.

Akibat/effects:
a. Penyelesaian SP2D satu

jam merupakan salah satu IKU pada K-3 KPPN yakni dengan target sebesar xx%.
Sehingga banyaknya SP2D yang memenuhi kriteria tersebut diselesaikan lebih dari
satu jam akan berpengaruh pada capaian IKU yang kurang maksimal.
b. Penyelesaian SP2D satu jam merupakan salah satu janji layanan pada KPPN,
sehingga apabila KPPN tidak memenuhi janji layanan tersebut akan
mengakibatkan pada berkurangnya rasa kepercayaan pemangku kepentingan
kepada KPPN.

 Keterlambatan Pendaftaran Data Kontrak non-multiyears
Sebagaimana disebutkan pada PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier
dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, satker wajib
mendaftarkan data kontrak paling lambat lima hari kerja setelah kontrak
ditandatangani. Namun berdasarkan monitoring melalui aplikasi OM SPAN, pada
KPPN Kendari masih ditemukan satker yang terlambat menyampaikan data kontrak
non-multiyears lebih dari lima hari kerja.

Tabel 4.11 Perbandingan Jumlah Pendaftaran Data Kontrak non-multiyears 2020 dengan 2021

Smt II 2020 (Jul-Sept) Smt I 2021 (Jan-Mar) Smt II 2021 (Jul-Sept)

No. KPPN Tepat Terlambat Tepat Terlambat Tepat Terlambat
Waktu >5HK Waktu >5HK Waktu >5HK
1 Kendari
2 Baubau 425 42 692 56 565 55
3 Kolaka 174 2 86 0
4 Raha 105 0

24 0 47 0 32 0
41 0 35 0
17 2
Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2022 (data diolah)

90

Grafik 4.5 Perbandingan Data Kontrak non-multiyears 2020 dan 2021

102,00% Dapat dilihat pada
100,00%
grafik di samping
98,00%
96,00% tingkat ketepatan
94,00%
92,00% waktu penyampaian
90,00%
88,00% data kontrak pada
86,00%
84,00% KPPN Kendari masih

mengalami penurunan.

Pada KPPN Kendari

tingkat ketepatan

waktu penyampaian

Smt II 2020 (Jul-Sept) Smt I 2021 (Jan-Mar) Smt II 2021 (Jul-Sept) kontrak semester II

Kendari Baubau Kolaka Raha tahun 2021 adalah

Sumber: OM SPAN per 3 Januari 2021 (data diolah) sebesar 91,13%

(jumlah kontrak tepat waktu/jumlah kontrak keseluruhan). Sedangkan untuk ketiga

KPPN lainnya yakni KPPN Baubau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha, pada semester II

tahun 2021 tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak telah mecapai 100%.

Terhadap permasalahan ini dilakukan analisis menggunakan problem tree analysis

sebagai berikut: Gambar 4.5 Problem Tree Analysis Keterlambatan
Penyebab/causes: Penyampaian data Kontrak non-multiyears

a. SDM pada satuan kerja

yang masih banyak

kurang peduli terhadap

batas penyampaian

data kontrak sehingga

menyebabkan masih

terdapat

keterlambatan

penyampaian data

kontrak.

b. Belum ada sanksi yang

cukup tegas terhadap

satker yang terlambat

menyampaikan data

kontrak.

Akibat/effects:

a. Berdasarkan PER-

4/PB/2021 tentang

Petunjuk Teknis

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, ketepatan waktu penyampaian

data kontrak merupakan salah satu indikator penilaian capaian IKPA satker.

91

Semakin banyaknya data kontrak yang terlambat didaftarkan ke KPPN akan
menyebabkan penurunan nilai capaian IKPA.
b. Keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN akan menyebabkan
menurunnya tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak.
c. Setiap keterlambatan penyampaian data kontrak perlu diberikan dispensasi.
Sehingga keterlambatan penyampaian data kontrak akan menambah beban
pekerjaan KPPN yaitu membuat surat dispensasi.

D.2 SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) merupakan suatu teknik
perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu
proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan melalui Problem Tree Analysis/Tree Diagram,
maka dengan analisa SWOT dapat digambarkan suatu perencanaan strategi pemecahan
permasalahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu organisasi pada
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat dua faktor pokok yang
akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT yaitu:
1. Faktor Internal (Strength dan Weakness)

Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam organisasi terdiri dua
variabel yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik ketika
kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan, dengan demikian kekuatan internal
yang maksimum jelas akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Adapun bagian
dari faktor internal tersebut adalah:

92

2. Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats)
Faktor ini tidak secara langsung terlibat dalam beberapa permasalahan yang
muncul di KPPN. Faktor eksternal ada dua yaitu ancaman dan peluang.
Berikut beberapa catatan faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian:

93

94

95

BAB V
Kesimpulan dan

Rekomendasi

96

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang ditemukan dalam pembinaan dan
supervisi KPPN periode Semester II tahun 2021 sebagaimana disebutkan pada BAB IV,
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
a. Secara umum pelaksanaan tugas KPPN dalam rangka Pelaksanaan Efektivitas dan
Akuntabilitas Pelaksanaan APBN telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
khususnya Perdirjen Nomor Per-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan
Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.
b. Terdapat lima permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Efektivitas dan
Akuntabilitas Pelaksanaan APBN yaitu:
1. Rencana aksi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dalam RPA tidak tergambar
dengan jelas.
2. Permasalahan retur belum diungkap di RPA.
3. Permasalahan Bendahara Pengeluaran yang akan habis masa berlaku BNT-nya.
4. Permasalahan publikasi kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi/workshop kepada
Satker/Bendahara pada akun sosial media/website resmi KPPN selama 1 tahun
terakhir yang tidak optimal.
5. Permasalahan target transaksi Marketplace dan Digipay yang belum mencapai
target.
c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk periode Semester II Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Efektivitas dan
Akuntabilitas Pelaksanaan APBN sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 9.09
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 9.09
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 9.09
4. KPPN Raha mendapat nilai 9.09
d. Seluruh temuan permasalahan tersebut pada angka 1.b telah ditindaklanjuti oleh KPPN
(tuntas).

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
a. Secara umum pelaksanaan tugas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang meliputi:
1. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
2. Penatausahaan Pengeluaran Negara
3. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
4. Verifikasi dan Akuntansi
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen Nomor
Per24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.

97

b. Terdapat 6 (enam) permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Perbendaharaan Negara, yaitu:
1. Permasalahan Penolakan Substantif dan Formal
2. Permasalahan Penyelesaian SP2D 1 Jam
3. Permasalahan Keterlambatan Pendaftaran Kontrak
4. Permasalahan LPJ Bendahara terlambat/tidak dilampiri Nota Konfirmasi
Penerimaan Negara
5. Permasalahan BA Uji Petik Kepatuhan belum diunggah
6. Permasalahan Penyelesaian Retur SP2D

c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
periode Semester II Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Efektivitas dan Akuntabilitas
Pelaksanaan APBN sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 8.93
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 9.64
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 9.29
4. KPPN Raha mendapat nilai 9.64

d. Seluruh temuan permasalahan tersebut pada angka 2.b telah ditindaklanjuti oleh KPPN
(tuntas).

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
a. Secara umum Pelaksanaan Representasi Kementerian Keuangan di Daerah telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen Nomor PER-24/PB/2019 tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.
b. Terdapat 1 (satu) permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Representasi
Kementerian Keuangan di Daerah yaitu: kegiatan sharing session terkait kondisi sosial
dan perekonomian daerah belum dilaksanakan.
c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
periode Semester II Tahun 2021 terkait Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 7.22
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 7.22
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 6.67
4. KPPN Raha mendapat nilai 6.67
d. Seluruh temuan permasalahan tersebut pada angka 3.b telah ditindaklanjuti oleh KPPN
(tuntas).

4. Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission.
a. Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission yang meliputi:
1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
b. Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Perbendaharaan Lainnya/ Special Mission

98

c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
periode Semester II Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan
Lainnya/ Special Mission memperoleh hasil akhir sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 10
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 10
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 10
4. KPPN Raha mendapat nilai 10

5. Tata Kelola Internal
a. Secara umum Pelaksanaan Tata Kelola Internal yang meliputi: Kinerja Organisasi,
Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepatuhan
Internal, Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen Nomor PER-
24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN
b. Terdapat empat permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Tata Kelola
Internal, yaitu:
1. Kegiatan KPPN belum dipublikasikan secara optimal di sosial media
2. Pembekalan SOP kepada pegawai baru
3. Penataan Arsip
4. Penatausahaan barang persediaan
c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
periode Semester II Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Tata Kelola Internal memperoleh
hasil akhir sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 9.58
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 9.83
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 9.83
4. KPPN Raha mendapat nilai 9.75
d. Seluruh temuan permasalahan tersebut pada angka 3.b telah ditindaklanjuti oleh KPPN
(tuntas).

6. Inovasi dan Prestasi
a. Secara umum Pelaksanaan Inovasi dan Prestasi telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, khususnya Perdirjen Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan
dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.
b. Terdapat 1 (satu) permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Inovasi dan
Prestasi, yaitu terdapat inovasi yang belum dituangkan ke dalam buku profil.
c. Hasil Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
periode Semester II Tahun 2021 terkait Pelaksanaan Tata Kelola Internal memperoleh
hasil akhir sebagai berikut:
1. KPPN Kendari mendapat nilai 10
2. KPPN Bau-Bau mendapat nilai 10
3. KPPN Kolaka mendapat nilai 10
4. KPPN Raha mendapat nilai 10

99

d. Seluruh temuan permasalahan tersebut pada angka VI.b telah ditindaklanjuti oleh
KPPN (tuntas).

B. Rekomendasi

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
a. Untuk meningkatkan kualitas Laporan RPA, KPPN agar meningkatkan kinerja Tim
Pemantau dan Evaluasi IKPA sehingga laporan RPA yang disusun mampu
menggambarkan kendala/permasalahan pelaksanaan anggaran dan dapat
memberikan rekomendasi yang akurat bagi satuan kerja.
b. Terkait permasalahan sertifikat Bendahara Pengeluaran yang akan habis masa berlaku
BNT pada tahun 2021 KPPN agar:
1. Menginformasikan kepada Satuan Kerja terkait kewajiban bagi Bendahara
Pengeluaran untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 2 kali
dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal sertifikat BNT.
2. Menginformasikan segera jadwal pelaksanaan Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh BPPK.
c. Untuk Permasalahan Publikasi Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop
kepada Bendahara pada Akun Sosial Media/Website Resmi KPPN:
1. KPPN agar lebih aktif dalam mempublikasikan hasil/dokumentasi kegiatan
bimtek/sosialisasi/workshop pada media sosial.
2. KPPN agar melakukan pembagian tugas dalam pengunggahan dokumentasi pada
instagram danwebsite ; (Penunjukan PIC pada setiap media sosial, penetapan SK
Kepala Kantor terkait Kehumasan KPPN).
3. Kepala KPPN agar melakukan monitoring terkait publikasi kegiatan KPPN pada
website/media sosial.
4. Kantor Wilayah DJPb agar melakukan koordinasi dengan KPPN untuk secara periodik
terus meningkatkan kualitas publikasi kegiatan bimtek/sosialisasi dan sejenisnya
kepada bendahara ke dalam akun medsos resmi KPPN.
d. Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Kanwil DJPb dalam implementasi
Marketplace dan Digipay, KPPN agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi atas revolving uang persediaan yang berupa uang tunai pada
satuan kerja.
2. Mendorong satuan kerja dalam penggunaan transaksi elektronik.
3. Proaktif bekerjasama dengan pihak perbankan serta mendorong bank-bank BUMN
untuk memberikan edukasi terkait transaksi elektronik bagi pelaku UMKM yang
terdaftar sebagai vendor marketplace.

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
a. Untuk mengatasi permasalahan penolakan SPM baik penolakan substantif maupun
penolakan formal, KPPN agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan bimbingan teknis terhadap satker-satker yang sering tertolak SPM-nya
berdasarkan mapping satker-satker yang bermasalah dalam pelaksanaan anggaran.

100

2. Mengefektifkan pembinaan kepada satker dengan menggunakan fasilitas secara
daring/online.

3. Memaksimalkan Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JF
PTPN) pada KPPN untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBN dan
memberikan bimbingan teknis kepada satker.

b. Untuk mengatasi keterlambatan penyampaian data kontrak, KPPN agar
mengintensifkan penyampaian informasi terkait batas waktu penyampaian data
kontrak baik melalui surat kedinasan maupun sosial media.

c. Untuk mengatasi penyelesaian SP2D 1 jam, seksi Pencairan Dana/PDMS dan Seksi Bank
agar meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian SP2D.

d. Untuk mengatasi permasalahan terkait kekurangan data dukung dokumen LPJ, KPPN
agar terus mengingatkan satker melalui surat dinas mengenai kewajiban penyampaian
LPJ dan dokumen kelengkapannya.

e. Untuk mengatasi permasalahan terkait BA Uji Petik Monev Bank, KPPN agar
mempercepat proses BA dan segera melakukan upload BA tersebut.

f. Untuk permasalahan retur SP2D, KPPN agar terus mengingatkan satker apabila satker
belum menyampaikan surat perbaikan ralat SPM.

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
KPPN yang belum melaksanakan kegiatan sharing session terkait kondisi sosial dan
perekonomian daerah agar melakukan kegiatan tersebut minimal satu kali tiap semester.

4. Tata Kelola Internal
a. Terkait penempatan pegawai baru pada KPPN Kendari, Raha, Bau-Bau, dan Kolaka,
KPPN agar segera melakukan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
terutama terkait SOP Perbendaharaan.
b. Terkait permasalahan penataan arsip, KPPN agar segera melakukan penataan gudang
arsip, sehingga pengarsipan dokumen dapat dilakukan lebih tertib.
c. Untuk permasalahan terkait penatausahaan barang persediaan, KPPN agar segera
melakukan check opname barang persediaan di gudang dan membandingkan dengan
data persediaan pada aplikasi persediaan.

5. Inovasi dan Prestasi
a. Semua inovasi yang telah dimiliki KPPN agar dituangkan dalam buku profil inovasi dan
agar terus dilakukan perbaikan inovasi dan pengembangan berkelanjutan, sehingga
manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak internal dan eksternal.
b. KPPN agar terus membangun inovasi baru dalam rangka implementasi nilai-nilai
Kementerian Keuangan terutama nilai kesempurnaan, yaitu selalu melakukan
perbaikan di segala bidang.
c. KPPN agar aktif melakukan publikasi terhadap inovasi yang dimiliki dan melakukan
kerja sama dengan mitra kerja agar inovasi KPPN dapat direplikasi oleh unit kerja lain.

101

102

LAMPIRAN

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEMETER II TAHUN 2021

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN Semester I yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Nomor ST- 445/WPB.28/2021 tanggal 6
Oktober 2021, ST-481/WPB.28/2021 tanggal 21 Oktober 2021, ST-507/WPB.28/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dan ST-
515/WPB.28/2021 tanggal 3 November 2021, dengan ini kami sampaikan Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN sebagai
berikut:

Penilaian Kinerja serta Inovasi dan Prestasi KPPN

No KPPN Efektivitas dan Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
Akuntabilitas Perbendaharaan Kementerian Perbendahara Kelola dan
Pelaksanaan Keuangan di Lainnya/Special Internal 9,16
Negara Prestasi
APBN Daerah Mission 9,49
9,31
KPPN Tipe A1 Provinsi 9,41
9,34
1 KPPN 0,45 3,13 0,72 1,00 3,35 0,50
Kendari

KPPN Tipe A2

1 KPPN 0,45 3,38 0,72 1,00 3,44 0,50
Baubau 3,25 0,67 1,00 3,44 0,50
3,38 0,67 1,00 3,41 0,50
2 KPPN 0,45 Jumlah Rata-Rata= Σtotal/ΣKPPN
Kolaka

3 KPPN 0,45
Raha

Kendari, Januari 2022
Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Syaiful

116

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN KENDARI

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No KETERANGAN EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI JUMLAH
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
1 Total Nilai PELAKSANAAN KEUANGAN DI INTERNAL
Bilangan Pembagi NEGARA LAINNYA/ PRESTASI
*)Diisi sejumlah APBN DAERAH SPECIAL MISSION

2 komponen yang 100 125 65 40 575 50 955
memenuhi kondisi
KPPN 11 14 9 4 60 5 103

Rata-Rata Nilai 9,09 8,93 7,22 10,00 9,58 10,00 9,14
Pembinaan dan
Supervisi KPPN 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%
3 *) Hasil Pembagian 0,45 3,13 0,72 1,00 3,35 0,50 9,16
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"
Bobot Nilai
4 *) Ditentukan
Kantor Pusat DJPb
Nilai Akhir

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN BAUBAU

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No KETERANGAN EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI JUMLAH
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DI INTERNAL
NEGARA LAINNYA/ PRESTASI
APBN DAERAH SPECIAL MISSION

1 Total Nilai 100 135 65 30 590 50 970
11 14 9 3 60 5 102
Bilangan Pembagi
*)Diisi sejumlah 9,09 9,64 7,22 10,00 9,83 10,00 9,30
2 komponen yang
memenuhi kondisi
KPPN

Rata-Rata Nilai
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan 0,45 3,38 0,72 1,00 3,44 0,50 9,49

Kantor Pusat DJPb

Nilai Akhir

117

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN KOLAKA

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No KETERANGAN EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI JUMLAH
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DI INTERNAL
NEGARA LAINNYA/ PRESTASI
APBN DAERAH SPECIAL MISSION

1 Total Nilai 100 130 60 30 590 50 960
11 14 9 3 60 5 102
Bilangan Pembagi
*)Diisi sejumlah 9,09 9,29 6,67 10,00 9,83 10,00 9,15
2 komponen yang
memenuhi kondisi
KPPN

Rata-Rata Nilai
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan 0,45 3,25 0,67 1,00 3,44 0,50 9,31

Kantor Pusat DJPb

Nilai Akhir

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN RAHA

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No KETERANGAN EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI JUMLAH
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DI INTERNAL
NEGARA LAINNYA/ PRESTASI
APBN DAERAH SPECIAL MISSION

1 Total Nilai 100 135 60 30 585 50 960
11 14 9 3 60 5 102
Bilangan Pembagi
*)Diisi sejumlah 9,09 9,64 6,67 10,00 9,75 10,00 9,19
2 komponen yang
memenuhi kondisi
KPPN

Rata-Rata Nilai
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan 0,45 3,38 0,67 1,00 3,41 0,50 9,41

Kantor Pusat DJPb

Nilai Akhir

118

1. KERTAS KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN

KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan
No Materi Kriteria Penilaian Nilai Keterangan Nilai Keterangan 10 10

Evaluasi Belanja Negara di Daerah oleh KPPN 10 10

Laporan RPA tingkat KPPN menggambarkan: 10 10

1 Kesiapan - Ada/dilakukan 10 10 10 10
10
implementasi dengan 10 10 10

rencana deskripsi/dokumentasi

kegiatan yang lengkap, nilai 10

satker dari sisi - Ada/dilakukan

keuangan dan namun tidak didukung

non- keuangan dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

2 Perkembangan - Ada/dilakukan 10

penyerapan dengan

anggaran deskripsi/dokumentasi

tingkat satker yang lengkap, nilai 10

per kegiatan - Ada/dilakukan

dan jenis namun tidak didukung

belanja dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

3 Tingkat - Ada/dilakukan 10

capaian output dengan

satker deskripsi/dokumentasi

yang lengkap, nilai 10

- Ada/dilakukan

namun tidak didukung

dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

4 Kondisi - Ada/dilakukan 10 10
10
pengelolaan dengan

keuangan deskripsi/dokumentasi

belanja satker yang lengkap, nilai 10

yang diukur - Ada/dilakukan

dengan IKPA namun tidak didukung

dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

5 Identifikasi - Ada/dilakukan 10

masalah dengan

pelaksanaan deskripsi/dokumentasi
anggaran di yang lengkap, nilai 10
satker - Ada/dilakukan
namun tidak didukung
dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

119

6 Solusi, - Ada/dilakukan 10 10 10 10

rekomendasi dengan

dan tindak deskripsi/dokumentasi

lanjut terkait yang lengkap, nilai 10

masalah - Ada/dilakukan

pelaksanaan namun tidak didukung

anggaran di dengan

satker deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

7 KPPN memiliki - Daftar contact 10 10 10 10

contact person person lengkap sesuai

unit/lembaga kondisi di wilayah

penyedia data kerja KPPN, nilai 10

terkait - Daftar contact

penyusunan person tidak lengkap,

RPA, SR, KFR nilai 0

Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh satker

8 Laporan - Ada/dilakukan N/A N/A N/A N/A

bulanan TMR dengan

KPPN dalam 1 deskripsi/dokumentasi

semester yang lengkap, nilai 10

- Ada/dilakukan

namun tidak didukung

dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

9 Publikasi - Ada/dilakukan 10 10 10 10 Dalam 3

kegiatan dengan bulan

pelatihan/ deskripsi/dokumentasi terakhir

bimtek/ yang lengkap, nilai 10 belum

sosialisasi/ - Ada/dilakukan diupload

workshop namun tidak didukung untuk

kepada dengan website

Bendahara di deskripsi/dokumentasi

dalam akun lengkap, nilai 5

social media/ - Tidak ada/tidak

website resmi dilakukan, nilai 0

KPPN selama 1

tahun terakhir

10 Rencana Kerja - Ada/dilakukan 10 10 10 10

dan Evaluasi dengan

dari Tim deskripsi/dokumentasi

Pemantau dan yang lengkap, nilai 10

Evaluasi IKPA - Ada/dilakukan

tingkat KPPN, namun tidak didukung

untuk dengan

semester deskripsi/dokumentasi

sebelumnya lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak

dilakukan, nilai 0

120

11 Pelaksanaan - Trend realisasi 10 10 10 10

simplifikasi penggunaan KKP oleh

pelaksanaan satker, tetap atau

anggaran meningkat, nilai 10

(prinsip - Trend realisasi

cashless) penggunaan KKP oleh

satker menurun, nilai

0

JUMLAH NILAI 100 100 100 100

2. KERTAS KERJA PENILAIAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan
Nilai Keterangan Nilai Keterangan
10 10
Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah

1 Akurasi RPD Berdasarkan tingkat 10 10

harian Satker deviasi RPD dari aplikasi

OM SPAN pada Modul

Renkas, apabila:

- nilai deviasi antara 0

s.d. 1,99%, nilai 10

- nilai deviasi antara 2%

s.d. 5%, nilai 5

- nilai deviasi lebih dari

5%, nilai 0

Penatausahaan Pengeluaran Negara

2 Jumlah - tidak ditemukan 5 10 10 5
penolakan penolakan substantif,
substantif nilai 10
atas SPM - ditemukan penolakan
dalam satu substantif sampai
periode dengan 2%, nilai 5
pembinaan - ditemukan penolakan
substantif lebih dari 2%,
nilai 0

121

3 Prosedur Berdasarkan 10 10 10 10 10

penerbitan (sepuluh) uji sampling

SP2D pelaksanaan SOP

(prosedur penerbitan SP2D,

minimal yang apabila:

diuji, - tidak ditemukan

terlampir) ketidaksesuaian

prosedur SOP

penerbitan SP2D, nilai

10

- ditemukan

ketidaksesuaian

prosedur SOP

penerbitan SP2D

maksimal 1 langkah

prosedur (harus ada

pertimbangan KPPN

kenapa ketidaksesuaian

itu terjadi), nilai 5

- ditemukan

ketidaksesuaian

prosedur SOP

penerbitan SP2D lebih

dari 1 langkah prosedur,

nilai 0

4 Akurasi Berdasarkan Aplikasi 5 5 5 10

penyaluran OM SPAN pada Modul

dana SP2D Bank Menu Monitoring

SP2D — Bank dan

Monitoring SP2D —

Retur, dihitung hasil nilai

dari formula:

(ΣPenerima SP2D —

Jumlah Penerima SP2D

yang diretur) /

ΣPenerima SP2D

setiap bulan dalam 1

semester, apabila:

- terdapat trend

penurunan hingga

angka 0, nilai 10

- terdapat trend

tetap/fluktuatif, nilai 5

- terjadi trend

peningkatan, nilai 0

5 Tingkat - tepat waktu s.d. 5 hari 5 10 10 10

ketepatan kerja sejak tanggal

waktu kontrak, nilai 10
penyampaian - terlambat antara 5-9
Data Kontrak hari kerja sejak sejak
non- tanggal kontrak, nilai 5
multiyears - terlambat lebih dari 10

pada Menu hari kerja sejak tanggal
Monitoring kontrak, nilai 0

Kontrak

(Modul

Komitmen)

OM SPAN

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

122

6 Tingkat - update dilakukan lebih 10 10 10 10
ketepatan dari 5 hari sejak tanggal 10 10 10
waktu surat pemberitahuan
updating dari satker, nilai 0
data - update dilakukan 1-4
perubahan hari sejak
rekening di tanggal surat
aplikasi pemberitahuan dari
SPRINT oleh satker, nilai 5
KPPN - update dilakukan
sesuai tanggal surat
pemberitahuan dari
satker, nilai 10

7 Ketepatan - Penyampaian Daftar 10

waktu Saldo Rekening ke

penyampaian Kanwil selalu maksimal

rekapitulasi tanggal 15, nilai 10

daftar Saldo - Terdapat

Rekening keterlambatan

penyampaian Daftar

Saldo Rekening ke

Kanwil (melewati

tanggal 15) sebanyak 1

hingga 2 kali dalam satu

semester, nilai 5

- Penyampaian Daftar

Saldo

Rekening ke Kanwil

melewati tanggal 15

hingga lebih dari 3 kali

dalam satu semester ,

nilai 0

123

8 Tindak lanjut Berdasarkan monitoring 10 10 10 10

atas Modul Penerimaan pa

kesalahan da OM SPAN, diperoleh

data informasi kesalahan

penerimaan data (a.I. salah

negara yang satker/akun, salah

tercatat pada nominal, salah potong).

Modul - Melakukan konfirmasi

Penerimaan kepada KPPN terkait

OM SPAN tindak lanjut atas

kesalahan data

tersebut.apabila ada

tindak lanjut atas

kesalahan data (misal

surat pemberitahuan ke

satker), dan ada

dokumen pembuktian/

pendukung yang jelas,

nilai 10

- apabila ada tindak

lanjut, namun tidak

ditemukan dokumen

pembuktian/pendukung,

nilai 5

- tidak ada keterangan

dari KPPN yang mampu

menunjukkan upaya

perbaikan, nilai 0

9 Tingkat Berdasarkan data 10 10 10 10

penyelesaian aplikasi OM SPAN pada

retur SP2D Modul Bank —

Monitoring Retur SP2D,

dilakukan penghitungan

formula sbb:

ΣRetur diproses lebih

dari 1 bulan x 100% /

ΣRekening Retur SP2D

apabila dari hasil

penghitungan tersebut:

- menghasilkan angka

kurang dari/sama

dengan 3%, nilai 10

- menghasilkan angka

antara 3% s.d. 5%, nilai 5

- menghasilkan angka

lebih dari 5%, nilai 0

124

10 Kepatuhan - KPPN melakukan uji 10 10 5 10

Bank petik kepatuhan Bank

Persepsi Persepsi dalam satu

semester terakhir, dan

terdapat BA uji petik,

nilai 10

- KPPN melakukan uji

petik kepatuhan Bank

Persepsi dalam satu

semester terakhir,

namun tidak terdapat

BA uji petik, nilai 5

- KPPN tidak melakukan

uji petik kepatuhan ke

Bank Persepsi, nilai 0

Verifikasi dan Akuntansi

11 Pelaksanaan Berdasarkan sampling 10 10 10 10

rekonsiliasi dokumen rekonsiliasi

internal selama 30 hari kerja
berurutan:
- Rekonsiliasi internal
tidak dilakukan setiap
hari, dan rekapitulasi
mingguan tidak

teradministrasi dengan

baik, nilai 0

- Rekonsiliasi internal
dilakukan setiap hari

dan rekapitulasi
mingguan dilakukan,
namun tidak
teradministrasi dengan
baik, nilai 5

- Rekonsiliasi internal

dilakukan setiap hari

dan rekapitulasi

mingguan dilakukan

serta seluruhnya

teradministrasi dengan
baik, nilai 10

12 Pelaksanaan Berdasarkan sampling 10 10 10 10

rekonsiliasi pelaksanaan rekonsiliasi

UAKPA UAKPA 1 bulan:

- pelaksanaan

rekonsiliasi melewati

tanggal 14, nilai 0

- pelaksanaan

rekonsiliasi tepat waktu,

nilai 10

125

13 Tindak lanjut - Trend data jumlah 10 10 10 Tidak 10 Tidak

pengenaan pengenaan sanksi 10 terdapat terdapat
135
sanksi kepada satker menurun satker yang satker yang

kepada atau tidak ada satker dikenakan dikenakan

satker yang mendapat sanksi sanksi sanksi

dalam satu semester,

nilai 10

- Trend data jumlah

pengenaan sanksi

kepada satker tetap

atau meningkat dalam

satu semester, nilai 0

14 Nilai kualitas (Bila terdapat 10 10 10
Laporan pengenaan SP2S): 130 135
Keuangan - terdapat dokumentasi
UAKBUN pembinaan ke satker
Daerah ybs pasca tanggal SP2S,
nilai 10
- tidak terdapat
pembinaan ke satker
ybs pasca tanggal SP2S,
nilai 0

Nilai LK UAKBUN Daerah
lebih dari/sama dengan
93, nilai 10
- Nilai LK UAKBUN
Daerah antara 85-92,
nilai 5
- Nilai LK UAKBUN
Daerah dibawah/sama
dengan 85, nilai 0

JUMLAH NILAI 125

3. KERTAS KERJA PENILAIAN REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan
Nilai Keterangan Nilai Keterangan

Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan

126

1 lnisiasi - KPPN melaksanakan 5 10 10 10
555
kegiatan FGD/sharing
127
diskusi lintas session/seminar tema

lembaga perbendaharaan,

dengan tema keuangan negara,

perbendahar perekonomian daerah,

aan, dengan melibatkan

keuangan sedikitnya 3

negara, lembaga/instansi

perekonomia pemerintah minimal 1

n daerah kali dalam semester

bersangkutan dan

didokumentasikan,

nilai 10

- KPPN menjalin

komunikasi/diskusi

tema perbendaharaan,

keuangan negara,

perekonomian daerah,

kepada sedikitnya 1

lembaga/instansi

pemerintah minimal 1

kali dalam semester

bersangkutan dan

didokumentasikan,

nilai 5

- KPPN tidak

melaksanakan

FGD/sharing

session/seminar tema

perbendaharaan,

keuangan negara,

perekonomian daerah

dalam semester

bersangkutan, nilai 0

2 Inisiasi - KPPN melaksanakan 10

kegiatan FGD/sharing

diskusi session/seminar tema

lingkup perbendaharaan,

internal keuangan negara,

dengan tema perekonomian

perbendahar daerah,dengan

aan, melibatkan seluruh

keuangan pegawai KPPN minimal

negara, 1 kali dalam semester

perekonomia bersangkutan dan

n daerah didokumentasikan,

nilai 10

- KPPN tidak

melaksanakan

FGD/sharing

session/lingkup

internal bertema

perbendaharaan,

keuangan negara,

perekonomian daerah

dalam semester

bersangkutan, nilai 0

3 Karya tulis - Karya tulis pegawai 10 10 5 5

pegawai bertema

bertema perbendaharaan/keua

perbendahar ngan

aan/ negara/perekonomian

keuangan daerah dimuat di

negara/perek media massa yang

onomian mudah diakses di

daerah di lingkup nasional, nilai

dalam liputan 10

media massa - Karya tulis pegawai

*) Substansi bertema

karya tulis perbendaharaan/keua

tetap harus ngan

berpegang negara/perekonomian

pada Kode daerah dimuat di

Etik dan Kode media massa yang

Perilaku hanya diakses di

pegawai lingkup regional, nilai 5

Kementerian - Tidak terdapat karya

Keuangan, tulis pegawai bertema

serta tunduk perbendaharaan/keua

pada ngan

ketentuan negara/perekonomian

Keterbukaan daerah yang dimuat di

Informasi media massa, nilai 0

Publik

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

4 Penyaluran Membandingkan data 10 10 10 10

DAK Fisik dan realisasi DAK Fisik dan

Dana Desa Dana Desa pada OM

SPAN, dengan

ketentuan di setiap

tahapan.

- apabila % realisasi

sesuai ketentuan,

dengan deviasi s.d.

10%, nilai 10

- apabila % realisasi

mendekati ketentuan,

dengan deviasi 10%

s.d. 20%, nilai 5

- apabila deviasi

realisasi dengan

ketentuan lebih dari

20%, nilai 0

128

5 Penyampaian - KPPN selalu 10 10 10 10

laporan DAK menyampaikan

Fisik dan laporan penyaluran

Dana Desa dan realisasi DAK

Fisik/Dana Desa secara

tepat waktu sesuai

instruksi terbaru dari

Kantor Pusat dalam 1

(satu) semester, nilai 10

- KPPN terlambat

menyampaikan

laporan bulanan

penyaluran dan

realisasi DAK

Fisik/Dana Desa dari

KPPN dalam 1 (satu)

semester maksimal 1

kali, nilai 5

- KPPN terlambat

menyampaikan

laporan bulanan

penyaluran dan

realisasi DAK

Fisik/Dana Desa dari

KPPN dalam 1 (satu)

semester lebih dari 1

kali, nilai 0

Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di daerah

6 Fasilitasi/inisi - KPPN menginisiasi 5 5 10 10

asi kegiatan kegiatan sharing

pembinaan session kepatuhan

kepatuhan perpajakan dengan

pajak kepada satker (dapat

bendahara melibatkan instansi

satker pajak), dan

didokumentasikan

dengan yang jelas, nilai

10

- KPPN menyertakan

tema kepatuhan

perpajakan dalam

sharing session

pelaksanaan anggaran

dengan satker, dan

terdapat dokumentasi

yang jelas, nilai 5

- Tidak terdapat

kegiatan sharing

session kepatuhan

perpajakan dengan

satker atau tidak ada

dokumentasi tentang

kegiatan tersebut, nilai

0

129

7 Kajian/analisi - KPPN menyusun 5 10 10 10
5 N/A N/A
s potensi kajian/analisis terkait

PNBP di potensi PNBP di

daerah regionalnya dalam

semester berkenaan,

nilai 10

- KPPN mampu

memetakan potensi

PNBP di regionalnya

namun tidak

menyusun

kajìan/analisis tertulis,

nilai 5

- KPPN tidak

memetakan dan tidak

menyusun

kajian/analisis terkait

potensi PNBP di

regionalnya dalam

semester berkenaan,

nilai 0

Penyediaan Layanan Bersama (co-location)

8 Fasilitasi - Terdapat layanan co- N/A

layanan location yang berjalan

bersama aktif serta terdapat

untuk produk publikasi tentang co-

layanan location di akun media

sesama unit sosial/website/banner/l

kerja eaflet KPPN, nilai 10

Kementerian - Terdapat layanan co-

Keuangan/un location namun tidak

it pemerintah berjalan optimal (misal,

lainnya. tidak ada jadwal

*)Objek pasti),walaupun

tugas ini terdapat publikasi di

tergantung akun media

kondisi KPPN, sosial/website/banner/l

jika di KPPN eaflet KPPN, nilai 5

ybs tidak - Tidak ada layanan

memungkink dan publikasi tentang

an diterapkan co-loca tion di akun

co-location media

maka sosial/website/banner/l

subkompone eaflet KPPN, nilai 0

n ini

dianggap N/A

(dikeluarkan

dari

perhitungan

rata- rata)

Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah

130

9 Jumlah Berdasarkan 3 (tiga) uji 10 N/A N/A N/A
65 60 60
temuan/ketid sampling pelaksanaan

aksesuaian SOP Penerbitan MPHL-

prosedur BJS, apabila:

pelaksanaan - Tidak ditemukan

SOP ketidaksesuaian

penerbitan prosedur SOP

MPHL-BJS penerbitan MPHL-BJS,

*) Objek nilai 10

tugas ini - Ditemukan

tergantung ketidaksesuaian

kondisi KPPN, prosedur SOP

jika di KPPN penerbitan MPHL-BJS

ybs tidak s.d. 5 prosedur, nilai 5

menerbitkan - Ditemukan

MPHL-BJS ketidaksesuaian

maka prosedur SOP

subkompone penerbitan MPHL-BJS

n ini lebih dari 5 langkah

dianggap N/A prosedur, nilai 0

(dikeluarkan

dari

perhitungan

rata- rata)

JUMLAH NILAI 65

4. KERTAS KERJA PENILAIAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA/SPECIAL MISSION

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan
Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan
N/A
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1 Peningkatan Kanwil melakukan N/A N/A N/A

kapasitas sosialisasi dan tanya

SDM satker jawab, paling sedikit

BLU/BLUD di tentang Frequently

wilayah kerja Asked Questions

KPPN pengelolaan

*)Objek tugas keuangan BLU,

ini tergantung kepada KPPN dalam

kondisi KPPN, semester

jika di KPPN berkenaan,dan

ybs tidak mendokumentasikan

memiliki pembinaan tersebut

satker BLU ke dalam Form Hasil

maka sub Pembinaan (dalam

komponen ini bentuk

dianggap N/A konsultasi/fasilitasi).

(dikeluarkan *)Form Hasil

dari Pembinaan

perhitungan (konsultasi/fasilitasi)

rata- rata) akan menjadi bahan

penilaian Kantor

Pusat

131

2 Pengesahan Berdasarkan 3 (tiga) 10 N/A N/A N/A

Penggunaan uji sampling 10 10 10
10 10 10
dana satker pelaksanaan SOP

BLU penerbitan SP2B,

*)Objek tugas apabila:

ini tergantung - Tidak ditemukan

kondisi KPPN, ketidaksesuaian

jika di KPPN prosedur SOP

ybs tidak penerbitan SP2B,

memiliki nilai 10

satker BLU - Ditemukan

maka ketidaksesuaian

subkomponen prosedur SOP

ini dianggap penerbitan SP2B

N/A s.d. 5 prosedur, nilai

(dikeluarkan 5

dari - Ditemukan

perhitungan ketidaksesuaian

rata-rata) prosedur SOP

penerbitan SP2B

lebih dari 5 langkah

prosedur, nilai 0

Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program

3 Legalitas - KPPN telah 10
operator menetapkan SK
Sistem Pengguna Sistem
Informasi |informasi
Monitorîng Monitoring dan
dan Evaluasi Evaluasi (untuk
penyaluran penyaluran dan
dan pembiayaan UMi),
pembiayaan nilai 10
- KPPN belum
menetapkan SK
Pengguna Sistem
Informasi Monitoring
dan Evaluasi (untuk

4 Ketepatan - Hasil re-check atas 10
data debitur sampling 5 (lima)
UMi data telah sesuai
dan lengkap antara
dokumen penyalur
dengan data dalam
SIKP-UMi, nilai 10
- Hasil re-check atas
sampling 5 (lima)
data ditemukan
ketidaksesuaian
antara dokumen
penyalur dengan
data dalam SIKP-
UMi, nilai 0

132

5 Ketepatan - KPPN 10 10 10 10

Waktu menyampaikan

Pelaporan Laporan Monitoring

Monitoring dan Evaluasi

dan Evaluasi Penyaluran

Pembiayaan Ultra

Mikro paling lambat

10 hari kerja setelah

semester berakhir,

nilai 10

- KPPN

menyampaikan

Laporan Monitoring

dan Evaluasi

Penyaluran

Pembiayaan Ultra

Mikro melebihi 10

hari kerja setelah

semester berakhir,

nilai 0

JUMLAH NILAI 40 30 30 30

5. KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA INTERNAL

KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan
No Materi Kriteria Penilaian Nilai Keteranga
n

Kinerja Organisasi - KPPN telah melakukan 10 10 10 10
perhitungan NKO
1 Perhitungan dengan tepat, nilai 10,
NKO -Terdapat kesalahan
KPPN dalam
perhitungan NKO, nilai
0

2 Penandatang - Seluruh pegawai KPPN 10 10 10 10

an Kontrak telah menandatangani

Kinerja Kontrak Kinerja tepat

waktu, nilai 10

-Ditemukan

keterlambatan

penandatanganan

kontrak kinerja, nilai 0

133

3 Penyampaian - KPPN menyampaian 10 10 10 10
10 10 10
Laporan Laporan Kinerja

Capaian Triwulanan secara tepat

Kinerja waktu, nilai 10

- Terdapat

keterlambatan dalam

penyampaian Laporan

Capaian Kinerja

Triwulanan, nilai 0

4 Evaluasi - KPPN telah melakukan 10
capaian evaluasi capaian kinerja
kinerja internal secara bulanan
organisasi dan menyusun
dokumentasi/laporan,
nilai 10
- KPPN tidak secara
rutin melakukan
evaluasi capaian kinerja
internal bulanan atau
melakukan namun tidak
ditemukan
dokumentasi/laporan
hasil evaluasi, nilai 5
- KPPN tidak melakukan
evaluasi capaian kinerja
internal, nilai 0

134

5 Kepatuhan 10 10 10 10
10 10 10
terhadap

standar

Operasional

Prosedur

(SOP) Berdasarkan uji

sampling pelaksanaan 3

SOP (selain penerbitan

SP2D) di masing-masing

seksi, apabila:

- tidak ditemukan

ketidaksesuaian

prosedur SOP , nilai 10

- langkah prosedur

maksimal 1 langkah

prosedur (harus ada

pertimbangan KPPN

kenapa ketidaksesuaian

itu terjadi), nilai 5

- ditemukan

ketidaksesuaian

prosedur SOP

penerbitan SP2D lebih

dari 1 langkah

prosedur, nilai 0

*) SOP yang tidak dapat

dijalankan prosedurnya

karena pertimbangan

yuridis (perubahan

regulasi), menjadi

catatan Kanwil untuk

dilaporkan ke Kantor

Pusat, dan dikeluarkan

dari uji sampling.

6 Pemahaman Berdasarkan interviu

pegawai akan secara random kepada

prosedur pegawai di tiap seksi,

SOP apabila:

- Seluruh pegawai (yang

menjadi sample) paham

akan prosedur SOP di

seksinya, nilai 10

- Ditemukan pegawai

(yang menjadi sample)

tidak paham, akan

prosedur SOP di

seksinya atau seluruh

pegawai sample hanya

memahami sebagian

prosedur SOP di

seksinya, nilai 5

- Seluruh pegawai (yang

menjadi sample) tidak

memahami langkah

prosedur SOP di

seksinya, nilai 0

135

7 Internalisasi - KPPN pada semester 10 10 10 10
10 10 10
dan/atau berkenaan, telah 10 10 10

evaluasi melaksanakan

mandiri internalisasi dan/atau

penerapan evaluasi mandiri atas

SOP oleh penerapan SOP dan

KPPN didokumentasikan, nilai

10

- KPPN pada semester

berkenaan, telah

melaksanakan

internalisasi dan/atau

evaluasi mandiri atas

penerapan SOP namun

tidak ditemukan

dokumentasi yang jelas,

nilai 5

- KPPN pada semester

berkenaan, tidak

melaksanakan

internalisasi dan/atau

evaluasi mandiri atas

penerapan SOP, nilai 0

8 Penyusunan - KPPN telah menyusun 10

Dokumen Dokumen lnduk

Induk Sistem (Pedoman Mutu,

Manajemen Konteks Organisasi,

Mutu ISO Kebijakan Mutu) sesuai

90001-2015 ketentuan dan kondisi

terkini, nilai 10

- KPPN menyusun

Dokumen Induk namun

terdapat

ketidaksesuaian dengan

ketentuan dan/atau

dengan kondisi terkini,

nilai 5

- Tidak ditemukan

dokumentasi atas

Dokumen lnduk di

KPPN, nilai 0

9 Update - Seluruh Catatan Mutu 5

Catatan dan ceklist monitoring

Mutu/ Arsip kantor ter-update

dengan kondisi terkini,

nilai 10

- > 75% Catatan Mutu

dan ceklist kantor ter-

update dengan kondisi

terkini, nilai 5

- ≤ 75% Catatan Mutu

dan ceklist kantor yang

ter-update, nilai 0

136