BANK & IKNB Institusi Keuangan Non Bank Copyright© PT Penamudamedia, 2024 Penulis: Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si ISBN: 978-623-8586-00-4 Desain Sampul: Tim PT Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Maret 2024 xvi + 237, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit
v Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salam sejahtera juga kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa setia dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis, saya dengan rendah hati dan penuh kebanggaan ingin mempersembahkan kabar gembira kepada seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa, dosen, dan praktisi yang bergerak di sektor bank dan jasa keuangan lainnya, atas terbitnya buku ajar dengan judul BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank. Buku yang kami hadirkan ini merupakan karya kolaboratif dari praktisi perbankan yang juga merupakan akademisi, yang telah bekerja keras untuk menyajikan informasi terkini dan relevan mengenai Bank dan Industri Keuangan Non Bank. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan mendalam di bidang yang begitu dinamis dan strategis ini. Dalam era globalisasi ini, pengetahuan yang mutakhir dan pemahaman mendalam tentang perkembangan terbaru dalam industri keuangan sangatlah vital. Buku ini tidak hanya dirancang
vi untuk memenuhi kurikulum akademis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi mereka yang tengah menggeluti dunia perbankan dan jasa keuangan non bank. Melalui buku ini, diharapkan kita dapat memperkuat landasan ilmiah dan praktis dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia keuangan. Saya yakin, setiap halaman dari buku ini akan memberikan wawasan baru, memperluas pemahaman, dan menginspirasi inovasi di kalangan pembaca. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam mewujudkan terbitnya buku ini. Semoga buku Bank dan Industri Keuangan Non Bank ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ilmu dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan dunia keuangan. Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca dan semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang keuangan. Terima kasih dan selamat belajar. Jakarta, Maret 2024 Prof. Harries Mardiistriyanto, S.Hum. M.Si Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa
vii Salam sejahtera bagi kita semua Dengan rendah hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan buku ajar ini tentang Bank dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB). Sebagai pengantar, penulis ingin mengungkapkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi lembaga keuangan dalam ekonomi modern. Dalam era globalisasi ini, peran bank dan IKNB telah menjadi tulang punggung bagi sistem keuangan suatu negara, yang membantu mengalirkan modal, menyediakan layanan keuangan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Buku ini dirancang sebagai sumber belajar yang komprehensif dan mendalam tentang bank dan IKNB, yang meliputi konsep dasar, regulasi, fungsi, serta peran strategisnya dalam perekonomian. Dengan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bank dan IKNB, diharapkan pembaca akan dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang dunia keuangan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat di dalamnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada pembaca yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
viii Tanpa banyak kata lagi, penulis mengundang pembaca untuk menjelajahi isi buku ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dalam mengeksplorasi dunia yang menarik dan kompleks dari bank dan IKNB. Selamat membaca! Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 1
2 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 3 Dalam bab ini, kita akan menjelajahi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia. Pertama-tama, kita akan menyingkap sejarah
4 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dan latar belakang pembentukan OJK, yang melibatkan penggabungan beberapa lembaga pengawas keuangan sebelumnya. Pemahaman ini memberikan konteks penting tentang evolusi peran OJK dalam menjaga stabilitas dan perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengulas visi dan misi OJK, yang menjadi landasan bagi semua kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga ini. Visi OJK menggambarkan arah yang diinginkan dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, sedangkan misinya menjabarkan peran OJK dalam mencapai visi tersebut. Setelah itu, kita akan menjelajahi tugas pokok dan fungsi OJK dalam pengawasan berbagai sektor keuangan. Ini termasuk pengawasan perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), dan pasar modal. Kita akan memahami bagaimana OJK berperan dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen melalui edukasi dan perlindungan konsumen yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang semua aspek ini, kita akan memiliki wawasan yang lebih komprehensif tentang peran dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas, integritas, dan inklusi keuangan di Indonesia. Bersumber dari website OJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 5 menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Gambar 1.1. Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap : 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
6 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sesuai dengan fungsi pengawasan, wewenang OJK OJK adalah sebagai berikut: 1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank; d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 7 terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. 2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan; f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
8 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Sejarah pembentukan OJK Sejarah dan latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan perjalanan evolusi sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Sebelum pembentukan OJK pada tahun 2011, Indonesia memiliki beberapa lembaga pengawas keuangan yang terpisah, seperti Bank Indonesia,
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 9 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Departemen Keuangan. Namun, terpisahnya lembaga-lembaga ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan efisiensi dalam pengawasan sektor keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta mengatasi kelemahan sistem yang ada, pemerintah memutuskan untuk membentuk OJK. Sejarah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai pada awal abad ke-21 ketika Indonesia mengalami krisis keuangan yang mendalam pada tahun 1997. Krisis tersebut mengungkapkan kelemahan dalam sistem keuangan Indonesia, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga keuangan. Pemerintah kemudian merespons dengan langkah-langkah reformasi untuk memperkuat sistem keuangan. Salah satu langkah reformasi yang diambil adalah memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia, yang pada saat itu bertindak sebagai bank sentral dan lembaga pengawas keuangan. Pada tahun 2004, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dibentuk untuk mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Namun, meskipun terjadi peningkatan dalam pengawasan keuangan, masih terdapat ketidakselarasan antara regulator keuangan dan kurangnya koordinasi di antara mereka. Seiring dengan perjalanan waktu dan evaluasi yang mendalam terhadap sistem pengawasan keuangan, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-
10 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan keuangan di bawah satu payung lembaga yang independen dan terkoordinasi dengan baik. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di tingkat global. Sejak berdirinya, OJK telah melakukan berbagai reformasi dan inisiatif untuk memperkuat pengawasan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempromosikan inovasi di sektor keuangan. Sejarah pembentukan OJK menjadi landasan penting dalam perjalanan pembangunan sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih terpadu, transparan, dan berdaya saing di tingkat global. Latar belakang pembentukan OJK Pembentukan OJK bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan keuangan di bawah satu payung lembaga yang terkoordinasi dengan baik. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, sejarah dan latar belakang pembentukan OJK menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih terpadu, transparan, dan berdaya saing.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 11 Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia terkait erat dengan sejumlah faktor yang muncul dalam perkembangan sektor keuangan sebelumnya. Berikut beberapa latar belakang utama: (Santi et al., 2017) 1. Krisis Keuangan 1997 Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997 memperlihatkan sejumlah kelemahan dalam sistem keuangan Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang kuat untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. 2. Ketidakselarasan dalam Pengawasan Sebelum pembentukan OJK, fungsi pengawasan keuangan di Indonesia tersebar di beberapa lembaga, termasuk Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Departemen Keuangan. Ketidakselarasan ini seringkali menghambat koordinasi dan efektivitas pengawasan. 3. Kebutuhan Akan Pengawasan yang Lebih Terpadu Adanya kompleksitas dan interkoneksi yang semakin tinggi di antara berbagai lembaga keuangan mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih terpadu dan komprehensif. Hal ini memunculkan kebutuhan akan lembaga pengawasan yang mampu mengawasi dan mengatur seluruh sektor keuangan secara menyeluruh.
12 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 4. Peningkatan Kredibilitas dan Daya Saing Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan sistem keuangan yang kuat dan dapat dipercaya untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di tingkat global menjadi salah satu tujuan utama dalam pembentukan OJK. Dengan memperhatikan latar belakang ini, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk membentuk OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem pengawasan sebelumnya dan membawa perbaikan signifikan dalam stabilitas dan kredibilitas sektor keuangan Indonesia. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas keuangan yang profesional, terpercaya, dan inovatif dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan Indonesia. Selanjutnya, Misi OJK mencakup beberapa hal, antara lain: (Keuangan, 2017) 1. Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan. 2. Mengatur dan mengawasi lembaga keuangan untuk memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 13 3. Mendorong inklusi keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 4. Melindungi kepentingan konsumen melalui edukasi, informasi, dan perlindungan hukum. 5. Mendorong inovasi di sektor keuangan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Tugas pokok OJK dalam pengawasan perbankan meliputi: (Keuangan, 2017) 1. Memberikan izin usaha dan mengawasi operasional bank. 2. Memantau kesehatan keuangan bank dan menetapkan standar pengelolaan risiko. 3. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank. 4. Mengatur transaksi dan kegiatan bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. OJK memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam pengawasan industri keuangan non-bank, termasuk: (Keuangan, 2017) 1. Memberikan izin usaha dan mengawasi lembaga keuangan non-bank.
14 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 2. Menetapkan standar pengelolaan risiko dan prinsipprinsip operasional bagi lembaga keuangan non-bank. 3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan non-bank. 4. Mengatur transaksi dan kegiatan lembaga keuangan non-bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Memastikan perlindungan nasabah dan pemegang polis dalam lembaga keuangan non-bank. Tugas OJK dalam pengawasan pasar modal meliputi: 1. Memberikan izin usaha dan mengawasi perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta perusahaan pemeringkat efek. 2. Melakukan pengawasan terhadap transaksi di pasar modal, termasuk perdagangan efek dan kegiatan pasar modal lainnya. 3. Menetapkan aturan dan standar bagi pelaku pasar modal. 4. Memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pasar modal 5. Melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. OJK memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 15 keuangan, serta hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen. Selain itu, OJK juga bertugas untuk melindungi konsumen melalui penyediaan informasi yang jelas, penyelesaian sengketa, dan pembentukan kebijakan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Diskusikanlah setiap pertanyaan dengan mendalam, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pengalaman masing-masing peserta diskusi. Pertanyaan 1 "Sebelum pembentukan OJK pada tahun 2011, Indonesia mengalami berbagai krisis keuangan yang mengguncang stabilitas ekonomi. Krisis tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan dan kredibilitas sektor keuangan di Indonesia. Dalam konteks ini, bagaimana Anda melihat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia? Apakah Anda berpikir bahwa OJK telah berhasil mencapai tujuan ini sejak pembentukannya?" Pertanyaan 2 "OJK memiliki peran yang kompleks dalam pengawasan berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, sektor
16 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si keuangan juga semakin kompleks dan rentan terhadap risiko. Dalam konteks ini, bagaimana Anda melihat tantangan terbesar yang dihadapi oleh OJK dalam menjalankan tugasnya? Apakah Anda berpikir bahwa OJK memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut?" Pertanyaan 3 "Salah satu fokus utama OJK adalah perlindungan konsumen di sektor keuangan. Perlindungan ini mencakup aspek edukasi, informasi, dan penyelesaian sengketa. Namun, masih banyak tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, terutama dalam era digital ini. Dalam pandangan Anda, bagaimana OJK dapat meningkatkan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi keuangan yang cepat? Apakah ada inisiatif khusus yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?"
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 17 Dalam pembelajaran mengenai Bank Indonesia (BI), tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi BI sebagai bank sentral negara. Mulai dari pengertian, status, dan kedudukan BI
18 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dalam sistem keuangan nasional, hingga visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga ini. Pertama-tama, pembelajaran dimulai dengan pengertian mengenai apa itu BI, statusnya sebagai bank sentral, dan kedudukannya dalam sistem keuangan nasional. Hal ini penting untuk memahami peran BI sebagai pengatur dan pemegang otoritas moneter serta kebijakan keuangan dalam negara. Selanjutnya, pembelajaran akan menyoroti visi dan misi BI. Visi BI menggambarkan arah yang diinginkan dalam menjalankan perannya sebagai bank sentral, sedangkan misinya menjabarkan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Setelah itu, akan dibahas secara detail tugas pokok dan fungsi BI, termasuk dalam pengaturan kebijakan moneter, menjaga stabilitas harga, dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Selain itu, akan dibahas pula tugas pokok dan fungsi BI dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen di sektor keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang semua aspek ini, diharapkan peserta pembelajaran dapat memahami peran strategis BI dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 19 Bank sentral adalah bank pusat pada suatu negara, yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) berperan sebagai bank sentral. Menurut UU No. 23 Tahun 1999, BI merupakan lembaga independen yang didirikan dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, baik nilai tukar terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Selain itu, BI juga berkedudukan sebagai badan hukum. Tugas utama Bank Indonesia meliputi: 1. Kebijakan Moneter: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk menetapkan sasaran laju inflasi dan mengendalikan moneter melalui operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 2. Kelancaran Sistem Pembayaran: Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di negara. 3. Pengawasan Terhadap Bank: Mengatur dan mengawasi bank di Indonesia. Selain itu, dalam struktur moneter, fungsi bank sentral melibatkan: 1. Bank Sirkulasi: Sebagai pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Banker’s Bank: Berkedudukan sebagai sumber dana bagi bank lain.
20 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 3. Pemberi Pinjam Tingkat Akhir: Dikenal sebagai lender of last resort, bank sentral memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Gambar 2.1. Logo Bank Indonesia UU No.11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter (DM) yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Pada tahun 1968, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI menjadi Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui UU No.21
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lain yang tergabung dalam Bank Tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan, dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997- 1998 mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan nilai tukar mengambang untuk nilai tukar, penutupan bankbank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada periode ini kemudian berdiri Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan restrukturisasi perbankan agar sistem perbankan berjalan normal kembali Peran BI terus bertransfomrasi untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan ekonomi nasional dan global. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengankerangka penargetan inflasi. Dalam kerangka inflation targeting framework (ITF), kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. ITF adalah suatu
22 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si kerangka kerja (framework) kebijakan moneter mengenai kisaran target/sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen baru terjadi tahun 2004, setelah DPR mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan izin, dan pengaturan fungsi pengawasan BI. Selanjutnya DPR mengesahkan UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Setelah melalui perdebatan dan pembahasan yang panjang, terjadi perubahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh BI, dialihkan ke OJK. DPR mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-Undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan lembaga mikroprudensial keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan target stabilitas sistem keuangan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 23 Pengertian Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral merujuk pada peran dan fungsi utama lembaga ini dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Secara konseptual, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan regulasi keuangan dalam suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pengertiannya: (Siregar, 2021) 1. Pengatur Kebijakan Moneter: Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini mencakup pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian, pengaturan suku bunga, dan intervensi dalam pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. 2. Pengawas Sistem Keuangan: BI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank-bank komersial dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Melalui fungsi pengawasan ini, BI berusaha untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah. 3. Penjaga Stabilitas Nilai Mata Uang: Salah satu fungsi utama bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang negara. BI berupaya untuk mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang berlebihan yang dapat merusak stabilitas ekonomi. 4. Bank Pemerintah: Sebagai bank pemerintah, BI menyediakan layanan perbankan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Ini mencakup
24 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si pengelolaan kas negara, penjualan surat-surat berharga pemerintah, dan layanan pembayaran bagi pemerintah. 5. Pelaksana Kebijakan Pemerintah: Selain menjalankan kebijakan moneter, BI juga berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah terkait dengan sistem keuangan. Hal ini termasuk dalam pembentukan regulasi dan kebijakan untuk sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tidak kalah penting, Bank Indonesia (BI) memiliki status dan kedudukan yang cukup bermakna sebagai bank sentral dalam sistem keuangan Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bukan hanya merupakan lembaga keuangan yang paling tinggi dalam hierarki sistem keuangan nasional, tetapi juga memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan mengawasi seluruh aspek keuangan di negara ini. Kedudukan BI sebagai bank sentral menempatkannya sebagai pusat kebijakan moneter, di mana lembaga ini memiliki otoritas penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang mencakup pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, serta intervensi dalam pasar uang. Selain itu, BI juga memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur lembagalembaga keuangan, termasuk bank-bank komersial dan lembaga keuangan non-bank lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dengan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 25 aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah terkait dengan sistem keuangan, BI juga terlibat dalam pembentukan regulasi dan kebijakan untuk sektor keuangan, serta dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, status dan kedudukan BI sebagai bank sentral menegaskan perannya yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Visi dan misi Bank Indonesia (BI) menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai bank sentral negara. Visi BI adalah menjadi lembaga pengelola moneter dan stabilitas sistem keuangan yang terpercaya, bertanggung jawab, serta berwawasan global. Visi ini mencerminkan arah yang diinginkan BI dalam menjalankan perannya sebagai penjaga stabilitas nilai mata uang, pengatur kebijakan moneter, dan pengawas sistem keuangan. Sementara itu, misi BI mencakup beberapa hal yang mencerminkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam menjalankan fungsinya. Pertama, BI bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi dalam merencanakan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan, serta mengambil
26 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si langkah-langkah preventif dan korektif untuk mencegah krisis keuangan. Ketiga, BI berupaya untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil, yang merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Keempat, BI berperan aktif dalam mempromosikan inklusi keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdaya guna dan terjangkau. (Indonesia, 2020) Dengan visi dan misi ini, BI bertekad untuk menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan berkinerja tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Melalui pencapaian visi dan misi ini, diharapkan BI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan mengatur sistem keuangan secara keseluruhan. Tugas pokok ini mencakup beberapa aspek yang menjadi fokus utama BI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengatur kebijakan moneter dan pengawas sistem keuangan. (Yusuf & Ichsan, 2021) Pertama, BI memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini mencakup pengendalian jumlah uang beredar di dalam perekonomian, pengaturan suku bunga, serta intervensi dalam pasar uang untuk menjaga stabilitas nilai mata uang
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 27 rupiah. Dengan demikian, BI berperan dalam mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Kedua, BI memiliki peran sebagai bank bagi pemerintah dan bank-bank lain di Indonesia. Hal ini mencakup penyediaan layanan perbankan bagi pemerintah, manajemen kas negara, serta penjualan surat-surat berharga pemerintah. Sebagai bank pemerintah, BI juga terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutang negara dan pengaturan keuangan publik. Selain itu, BI memiliki fungsi sebagai pengawas sistem keuangan di Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap bank-bank komersial dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BI juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, termasuk infrastruktur pembayaran dan lembaga-lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, BI juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebijakan moneter, sistem keuangan, dan pentingnya inklusi keuangan. Selain itu, BI juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi serta kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi BI sebagai bank sentral mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
28 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia (BI) dalam sistem pembayaran memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh infrastruktur dan proses yang terlibat dalam sistem pembayaran. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi BI dalam hal ini: (Indonesia, 2020) Pertama, BI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur sistem pembayaran yang efisien dan andal. Ini mencakup pengembangan dan pengelolaan berbagai sistem pembayaran elektronik, seperti RTGS (Real Time Gross Settlement), kliring, dan sistem pembayaran ritel, yang memungkinkan transfer dana antar bank dan antar individu dengan cepat dan aman. Kedua, BI memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi berbagai lembaga dan penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini termasuk memberikan izin operasional kepada penyelenggara sistem pembayaran, menetapkan standar dan prosedur operasional, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, BI juga bertugas untuk memastikan keamanan sistem pembayaran dari ancaman kejahatan cyber dan penipuan. Ini melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, pemberian regulasi yang ketat,
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 29 serta pengawasan yang cermat terhadap transaksi yang mencurigakan. BI juga berperan dalam mempromosikan inovasi dan adopsi teknologi dalam sistem pembayaran. Hal ini mencakup mendukung pengembangan sistem pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, serta mendorong penggunaan teknologi blockchain dan digitalisasi mata uang. Terakhir, BI juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan efisiensi dalam menggunakan sistem pembayaran. Hal ini dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan di sektor keuangan. Sehingga, tugas pokok dan fungsi BI dalam sistem pembayaran mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan, penyediaan informasi transparan kepada konsumen, edukasi mengenai literasi keuangan, menangani keluhan konsumen, dan merumuskan kebijakan perlindungan konsumen.
30 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Berikut adalah tugas pokok dan fungsi perlindungan konsumen yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) dalam format poin: (Indonesia, 2020) 1. Mengawasi dan mengatur lembaga keuangan untuk memastikan produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak merugikan konsumen. 2. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai produk dan layanan keuangan, termasuk biaya, tingkat bunga, syarat dan ketentuan, serta risiko yang terkait. 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan dan cara yang benar dalam mengelola keuangan pribadi melalui program-program penyuluhan dan kampanye informasi. 4. Menangani keluhan dan sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan, memberikan bantuan dan arahan kepada konsumen yang mengalami masalah dengan produk atau layanan keuangan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. 5. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, standar pelayanan, dan tata cara penyelesaian sengketa, serta memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan tersebut.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 31 1. Bagaimana Bank Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan dalam melindungi konsumen? Diskusikan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi secara optimal dalam transaksi keuangan mereka. 2. Literasi keuangan seringkali menjadi faktor penting dalam perlindungan konsumen. Bagaimana Bank Indonesia dapat lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia? Diskusikan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh BI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi di sektor keuangan.
32 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 33 Tujuan pembelajaran pada bab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang beberapa aspek kunci terkait dengan
34 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si lembaga ini. Pertama, melalui penjelasan mengenai bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan peserta didik dapat memahami secara detail struktur organisasi dan peran LPS dalam sistem keuangan negara. Selanjutnya, dengan mempelajari visi dan misi LPS, peserta didik diharapkan dapat menangkap arah dan tujuan utama yang dikejar oleh LPS dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin dan pengawas di sektor keuangan. Selain itu, dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsi LPS, diharapkan peserta didik dapat memahami peran dan tanggung jawab LPS dalam melindungi kepentingan para penabung serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam menganalisis dan memahami peran serta dampak dari keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam konteks ekonomi dan keuangan. Untuk memahami peran dan relevansi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konteks keuangan, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bentuk dan statusnya.