BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 35 Gambar 3.1. Logo Lembaga Penjamin Simpanan Pada 1998, krisis moneter multi dimensi menghantam Indonesia yang berdampak di likuidasinya 16 bank swasta dan memaksa pemerintah menyuntikkan dana rekapitalisasi. Sebagian besar bank menerima dana rakapitalisasi termasuk juga bank milik pemerintah. Pemerintah pada akhirnya harus mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan sistem perbankan yang sakit. Sistem perbankan yang kolaps mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Dalam pelaksanaannya, blanket guarante memiliki ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, program penjaminan yang cakupannya terlalu luas diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas. Sistem penjaminan terbatas diimplementasikan melalui
36 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada 22 September 2004, LPS lahir melalui UndangUndang RI Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pada 22 September 2005 LPS resmi beroperasi dengan modal awal Rp4 triliun yang diambil dari APBN. Sebagai lembaga independen, LPS memiliki tugas penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Prinsip penjaminan LPS mengacu pada Core Principle International Association of Deposit Insurers (IADI) ke-9 tentang cakupan penjaminan yang menjadi pedoman dalam menerapkan penjaminan yang terbatas. Prinsip tersebut menekankan, institusi penjamin simpanan harus mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (insurable deposit), nilai simpanan yang dijamin, dan mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negaranya. Pedoman IADI menyebutkan tiga hal pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan. Pertama, penjaminan simpanan dalam jumlah terbatas, Kedua, program penjaminan disesuaikan dengan kondisi sistem perbankan, dan Ketiga, penjaminan simpanan menjadi bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety nets/FSN). FSN dibatasi hanya meliputi jaring pengaman sistem perbankan. Namun pada tahun 2024, fungsi
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 37 penjaminan LPS melebar ke penjaminan asuransi masyarakat pemgang polis dengan kriteria tertentu. Secara keseluruhan, interaksi dan kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil. Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK dapat berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban menyediakan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK: 1. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi; 2. Tidak hanya dalam aturan pembuatannya, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam pertukaran informasi perbankan. Melalui koneksi sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( tepat waktu ); 3. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap
38 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, jika OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikannya kepada BI. Kerja sama timbal balik ini dimaksudkan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak negatif ekosistem dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja yang sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya OJK juga melakukan sinergisitas dengan LPS. Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Visi dan Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencerminkan tujuan utama dan prinsip yang menjadi landasan operasional lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya dalam melindungi simpanan masyarakat. Visi LPS merujuk pada gambaran jangka panjang tentang keberhasilan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut dalam menjalankan perannya dalam melindungi simpanan masyarakat. Visi ini menggambarkan LPS sebagai lembaga yang terpercaya, efisien, dan inovatif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan perlindungan kepada para penabung.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 39 Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Misi LPS mencakup tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Misi ini menggambarkan komitmen LPS dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, serta menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Misi LPS adalah untuk: 1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah; 2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien; 3. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan 4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten.
40 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1. Integrity yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga; 2. Collaboration yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga; 3. Accountable yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko; 4. Respect yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan dan tulus tanpa pamrih; dan 5. Excellence yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan dan Inovasi. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencakup berbagai aspek yang penting dalam menjalankan peranannya dalam melindungi simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi umum LPS: (Jayadi & Adolf, 2018) 1. Jaminan Simpanan: Salah satu tugas utama LPS adalah memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 41 bank-bank yang menjadi anggotanya. Jaminan ini menjamin bahwa simpanan nasabah akan tetap aman dan dapat dipulihkan dalam situasi-situasi tertentu, seperti kebangkrutan bank atau likuidasi. 2. Pengawasan Terhadap Bank Anggota: LPS bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bank-bank yang menjadi anggotanya, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. 3. Penyelenggaraan Dana Penjaminan: LPS mengelola dan menyelenggarakan dana penjaminan simpanan, yang biasanya diperoleh melalui iuran yang dibayarkan oleh bank-bank anggota. Dana ini digunakan untuk memberikan jaminan atas simpanan nasabah jika terjadi kejadian yang merugikan, seperti kebangkrutan bank. 4. Edukasi dan Informasi: LPS bertugas untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan simpanan dan hakhak nasabah. Ini termasuk memberikan informasi tentang cara kerja jaminan simpanan, hak-hak nasabah, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi masalah dengan bank. 5. Penanganan Kepesertaan dan Klaim: LPS bertanggung jawab atas penanganan kepesertaan bank dalam program penjaminan simpanan, serta penanganan klaim dari nasabah yang mengalami kerugian akibat kejadian tertentu, seperti kebangkrutan bank. 6. Kebijakan dan Regulasi: LPS berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan
42 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dengan penjaminan simpanan, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program penjaminan serta kepatuhan bank-bank anggota terhadap aturan yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi LPS ini menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut dalam menjalankan peran pentingnya dalam melindungi simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan menjalankan tugas dan fungsi ini secara efektif, LPS dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan stabil bagi masyarakat. Menurut UU mengenai LPS, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan antara lain (Website LPS): 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; 2. Menjamin polis asuransi; 3. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannny; 4. Melakukan resolusi bank; dan 5. Melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, LPS memiliki wewenang yang sangat luas berkaitan dengan fungsi penjaminan, sebagai berikut (Website LPS): 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 43 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah penyimpan, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank. 5. Mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dan laporan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. 6. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4 dan 5. 7. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis. 8. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 9. Melakukan penyuluhan kepada bank, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, serta masyarakat tentang penjaminan simpanan dan penjaminan polis.
44 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 10. Melakukan pemeriksaan bank baik sendiri maupun bersama dengan OJK. 11. Melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK. 12. Menunjuk pengelola statuter pada bank yang menerima penempatan dana dari LPS. 13. Melakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atas kontribusi yang belum berjalan pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dilikuidasi. 14. Mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis asuransi. 15. Mengenakan sanksi administratif. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang tersebut memberikan mandat baru kepada LPS untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), yaitu lima tahun sejak UU ini disahkan. Melalui mandat baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 45 usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Nantinya, dalam penyelenggaraan PPP, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Penyelenggaraan PPP bertugas melindungi penjamin polis, dan setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis, dengan keharusan wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu. Dalam penyelenggaraan PPP, perusahan asuransi yang akan mengikuti program, adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat, dan untuk mengetahui sehat atau tidaknya dan perusahaan asuransi tersebut LPS akan berkoordinasi dengan OJK. Beberapa perubahan pada UU P2SK terhadap undangundang sebelumnya yang mengatur tentang LPS, akan mencakup setidaknya 8 (delapan) hal (sumber Website LPS, 2024). Beberapa perubahan tersebut menyangkut: 1. Tujuan keberadaan LPS yang sebelumnya hanya “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank”, kini diperluas menjadi “menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan di perusahaan asuransi”. 2. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS juga diperluas sebagai konsekuensi dari perlindungan dana masyarakat di perusahaan asuransi, berupa kewenangan melakukan penjaminan polis asuransi dan melakukan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Lalu yang terkait dengan fungsi resolusi bank sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa LPS kini memiliki mandat berupa risk minimizer dalam hal pemeriksaan bank dan penempatan dana.
46 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 3. Secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan Anggota Dewan Komisioner (ADK) di bidang program penjaminan polis dan hadirnya Badan Supervisi LPS. 4. Lalu, dari sisi penjaminan simpanan, LPS juga mendapatkan kewenangan untuk dapat menjamin simpanan kelompok nasabah tertentu dan melaksanakan penjaminan simpanan atas penempatan dana milik pemerintah. 5. Terkait dengan kewenangan melakukan penempatan dana pada bank. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa LPS mendapatkan kewenangan ini secara temporer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang terbit untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kini kewenangan tersebut melalui UU P2SK dibuat permanen yang dapat dilakukan kapanpun manakala diperlukan. 6. Selanjutnya, dari sisi resolusi juga terdapat perubahan nomenklatur mengenai status pengawasan bank, serta adanya tambahan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi LPS dalam menentukan opsi resolusi. 7. Pengaturan pada program restrukturisasi perbankan juga diperkuat, khususnya pada bagian perpajakan dan dengan adanya pengecualian terhadap ketentuan pasar modal dan UU Perseroan Terbatas.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 47 8. Terakhir, mandat baru yang cukup signifikan yaitu terkait program penjaminan polis. Sesuai dengan amanat UU P2SK, nantinya LPS selain melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat yang ada di bank juga akan melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat di perusahaan asuransi. Studi Kasus: Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menghadapi Krisis Keuangan Sebuah negara mengalami krisis keuangan yang berdampak pada sektor perbankan, di mana beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas dan risiko kebangkrutan. Para nasabah menjadi khawatir akan keselamatan simpanan mereka di bank-bank yang terkena dampak krisis tersebut. Sebagai respons terhadap situasi ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di negara tersebut turut terlibat dalam mengatasi krisis keuangan ini. Diskusi 1. Sebagai anggota tim penanganan krisis keuangan, bagaimana Anda melihat peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi situasi ini? Apa yang dapat dilakukan oleh LPS untuk
48 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si menjamin keamanan simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan? 2. Bagaimana LPS dapat menggunakan dana penjaminan simpanan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah yang terkena dampak dari bank-bank yang mengalami krisis? Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh LPS untuk mengelola dana penjaminan dengan efektif? 3. Selain memberikan jaminan simpanan, apa lagi yang dapat dilakukan oleh LPS untuk mengatasi ketidakpastian dan kekhawatiran nasabah selama krisis keuangan? Bagaimana LPS dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan simpanan dan hak-hak nasabah di tengah kondisi yang tidak stabil ini? 4. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman krisis keuangan ini dalam memperkuat peran dan fungsi LPS di masa mendatang? Apakah ada kebijakan atau regulasi yang perlu diperbarui atau diperkuat untuk meningkatkan efektivitas LPS dalam melindungi simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan?
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 49 istem Perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan (bank-bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di ndonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada., S
50 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si berdasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992, pasal 2 tentang Perbankan, Perbankan Indonesia dalam menjalankan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Pada tahun 1992, UU No. 7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada UU No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa definisi penting mengenai perbankan, seperti: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan Perbankan Syariah memiliki landasan hukum pertama dengan adanya adanya UU No. 10 Tahun 1998. Sepuluh tahun kemudian, Bank Syariah mendapatkan legal standing sendiri dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada UU Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah bank syariah didefinisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 51 jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Reformasi perbankan diawali oleh upaya pemerintah untuk mendorong penghimpunan dana dari masyarakat. Di samping itu, untuk mendorong efisiensi perbankan diperlukan persaingan yang sehat di antara bank-bank. Untuk tujuan tersebut, pada 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 1988. Berlakunya Pakto 1988 bertujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana, mendorong ekspor nonmigas, meningkatkan efisiensi bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, dan menciptakan iklim yang lebih mendukung pengembangan pasar modal. Melalui tercapainya tujuan tersebut, diharapkan akan memudahkan langkah pihak swasta untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Dengan kebijakan yang terangkum dalam Pakto 1988, kebijakan deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang sangat luas karena di dalamnya termasuk juga aspek kelembagaan. Pemerintah membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru dengan modal disetor minimum sebesar Rp10 milyar dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan modal disetor minimum sebesar Rp50 juta. Perizinan tersebut sebelumnya telah dibekukan masing-masing sejak 1971 dan 1973. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 dapat dikatakan sebagai liberalisasi perbankan di Indonesia selama periode tersebut. Paket ini Kebijakan 27 Oktober 1988 memberikan peluang besar terhadap berbagai pihak terutama kalangan swasta untuk
52 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si mendirikan usaha baru maupun memperluas usaha di bidang perbankan. Kebijakan itu memberikan kemudahan perizinan bagi lembaga perbankan Indonesia dalam memperluas jaringan operasionalnya. Krisis moneter (krismon) tahun 1997/1998 yang terjadi menyebabkan mata uang rupiah ambruk di bulan Juli 1998 menyentuh level sangat rendah sebesar Rp14.965,- per US$. Banyak para debitur utamanya konglomerat yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Membuat bank dihadapkan pada kesulitan likuditas yang serius akibat dari kredit macet yang terus membengkak yang terjadi pada perbankan nasional sudah mencapai Rp10,2 triliun per April 1997. Tentu saja hal ini menimbulkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan membuat masyarakat semakin cemas, panik, khawatir atas keamanan uangnya yang disimpan di Bank takut raib atau hilang lenyap karena krismon. Rangkaian kejadian yang diawali dengan liberalisasi sektor perbankan sampai dengan terjadinya krisis moneter dapat dilihat pada Grafik 4.1. Grafik 4.1. Sejarah Reformasi Perbankan Indonesia
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 53 Uraian atas sejarah reformasi perbankan di Indonesia dapat dilihat Tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1. Ringkasan Reformasi dan Liberalisasi Industri Perbankan Indonesia Peraturan Isi Kebijakan Paket Juni 1983 Kebijakan ini merupakan tonggak penting deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Di dalam Paket Juni (Pakjun) 1983 bank diberikan kemudahan untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Deregulasi pertama itu juga memperkenalkan adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Kebijakan tersebut bertujuan agar perbankan sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan mengurangi ketergantungan bank-bank pada KLBI (Kridit Likuidasi Bank Indonesia). Pakjun secara khusus bertujuan untuk merangsang pertumbuhan perbankan Indonesia. Langkah itu sangat sukses "menarik" dana masyarakat ke sistem perbankan
54 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Peraturan Isi Kebijakan secara drastis Paket 27 Oktober 1988 Paket itu adalah aturan paling liberal yang pernah dikeluarkan pemerintah sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 milyar, siapa saja bisa mendirikan bank baru, dan mendirikan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan modal disetor minimum sebesar Rp50 juta. Perizinan tersebut sebelumnya telah dibekukan masingmasing sejak 1971 dan 1973. Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Demikian pula persyaratan untuk ditunjuk sebagai bank devisa serta pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang sebelumnya dikaitkan dengan merger dalam ketentuan ini tidak diberlakukan lagi. Perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 55 Peraturan Isi Kebijakan seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Keberhasilan Pakto 1998 terlihat dari angka-angka absolut seperti meningkatnya jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya. Secara kualitas keberhasilan tampak pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih profesional, mutu pelayanan perbankan yang lebih baik, penggunaan perangkat keras dan lunak yang super canggih, juga komunikasi antar pelaku perbankan yang tidak terlalu birokratis Paket Pebruari Untuk mengkoreksi akibat buruk
56 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Peraturan Isi Kebijakan 1991 Pakto 88, pemerintah meluncurkan Paktri yang keluar tanggal 28 Pebruari 1991. BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Paktri terutama mengatur perihal permodalan, bahwa modal inti minimum bank adalah sebesar 8 % . Ketentuan yang lazim disebut CAR (capital adequacy ratio) sebesar 8% mengharuskan bank-bank memperkuat modalnya sendiri. Ketika itu disebut-sebut bahwa banyak bank yang CAR-nya hanya sekitar 5 % saja. UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehatihatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 57 Peraturan Isi Kebijakan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Terbitnya paket itu ditandai dengan berbagai kejadian pahit di dunia perbankan Indonesia. Misalnya tragedi Bank Duta yang kolaps garagara permainan valuta asing, juga ambruknya Bank Umum Majapahit. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Undang Undang itu lahir tanggal 25 Maret 1992 sebagai penyempurnaan UU nomor 14 tahun 1967. Inti aturan itu adalah meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan – misalnya pemilikan bank oleh pemerintah, swasta dan daerah. UU Perbankan No 7/1992 mengatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat
58 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Peraturan Isi Kebijakan kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya, dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi-sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan. Dalam hal pendirian bank baru, UU tersebut mengatur berbagai syarat seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja dan lain-lainnya. Syarat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Melalui Peraturan Pemerintah itu, pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 50 Milyar. Langkah itu jelas dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang nyaris tak terkendali. Pada tahun 1992 tercatat ada bank 17 ribu kantor bank, 8400 di antaranya adalah BPR (bank perkreditan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 59 Peraturan Isi Kebijakan rakyat). Ada sekitar 100 nama baru pemilik bank. Kelihatannya, banyak dana-dana luar negeri yang masuk lewat pasar modal, yang dipakai untuk mendirikan bank di Indonesia. Paket Mei 1993 Paktri dinilai kelewat "menekan" dunia perbankan. Untuk mengimbanginya, dikeluarkanlah Pakmei yang intinya melonggarkan aturan soal CAR (capital adequacy ratio) sebesar delapan persen. Antara lain, bank boleh memasukkan seluruh laba tahun sebelumnya dalam komponen modal sendiri. Aturan sebelumnya, hanya 50 persen saja dari laba tahun lalu yang boleh dimasukkan dalam komponen modal sendiri. Soal penyaluran kredit juga diatur. Antara lain, pemberian kredit oleh bank bagi grup usahanya diturunkan dari 50 persen menjadi hanya 20 persen dari total kredit yang disalurkan. Ketentuan lain, cadangan minimum turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari aktiva lancar. Pelonggaran itu jelas menaikkan kapasitas pemberian kredit.
60 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Peraturan Isi Kebijakan Penyaluran kredit kecil juga diatur. Pakmei memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan kredit kecil maksimal Rp 25 juta tanpa melihat penggunaannya. Hal tersebut akan mendorong kredit konsumsi yang berlebih Paket Juli 1997 Sepekan sebelum pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo, pemerintah mengeluarkan Paket Tujuh Juli (Pakjul). Di bidang moneter, paket itu menentukan pembatasan pemberian kredit kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti. Hal tersebut dilakukan karena kredit macet bidang properti sudah kelewat tinggi. Bayangkan, pertumbuhan kredit secara umum antara 23-24 persen, sedang pertumbuhan kredit properti 35 persen. Sebelum Pakjul, tepatnya 16 April, Bank Indonesia membuat penentuan tentang reserve requirement (cadangan wajib minimum bagi perbankan) dari 3 persen menjadi 5 persen. Pada bulan September keluar kebijakan penundaan terhadap mega
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 61 Peraturan Isi Kebijakan proyek. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi impor barang oleh pihak swasta. Seperti diketahui, di tengah lilitan kredit macet, bankbank masih punya beban untuk menanggung proyekproyek swasta dengan dana raksasa Pengumuman Pemerintah 1 November 1997 Pengumuman tersebut merupakan puncak tragedi di sektor perbankan. Likuidasi serempak terhadap 16 bank telah menjawab rumor yang sejak lama beredar di Jakarta. Sejumlah bank lain akan melakukan merger. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan penyehatan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan menggunakan skema rekapitalisasi perbankan adalah senilai Rp 699,9 triliun Strategi penyelesaian aset oleh BPPN dilakukan bagi pemilik bank melalui
62 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Peraturan Isi Kebijakan skema Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), dan Master Refinancing and Notes Issues Agreement (MRA). Sedangkan bagi pengusaha menggunakan skema Akta Pengakuan Utang (APU). Lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Ketika BPPN dibubarkan, uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 63
64 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 65 Setelah menyelesaikan bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai aspek terkait dengan Bank Umum. Pertama-tama, mereka diharapkan dapat memahami pengertian Bank Umum
66 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai fungsi yang dimiliki oleh Bank Umum, seperti fungsi intermediasi, fungsi likuiditas, dan fungsi pengamanan. Mereka juga diharapkan dapat mengenali jenis-jenis Bank Umum yang ada, termasuk bank komersial, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank devisa. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum, mulai dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran dana (kredit), hingga berbagai layanan dan jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenali peran dan fungsi penting yang dimainkan oleh Bank Umum dalam perekonomian serta kontribusinya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat. Pengertian Bank Umum merujuk pada lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (nasabah) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Secara umum, Bank Umum adalah institusi keuangan yang beroperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kembali melalui berbagai produk dan layanan keuangan, seperti kredit, investasi, dan jasa keuangan lainnya.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 67 Bank Umum adalah salah satu institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai perantara utama dalam aliran dana, bank memainkan peran sentral dalam mengatur sumber daya keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi. Definisi Bank Umum dapat bervariasi menurut sudut pandang dan penekanan dari para ahli ekonomi dan keuangan. Fungsi bank secara detail mencakup beberapa aspek utama yang menjadi inti dari kegiatan operasionalnya dalam sistem keuangan. Berikut adalah penjelasan detail tentang fungsi bank: (Cahyadi et al., 2018) 1. Menghimpun Dana Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti simpanan, deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Dana yang terhimpun ini menjadi sumber modal bagi bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya, serta digunakan untuk menyalurkan kembali dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. 2. Menyalurkan Dana (Kredit) Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana yang telah terhimpun kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Bank memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau institusi lain yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, investasi, pembelian properti, atau konsumsi. Dengan memberikan kredit, bank berperan
68 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis di masyarakat. 3. Memberikan Layanan Keuangan Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya. Ini termasuk layanan pembayaran, transfer dana, penukaran mata uang, investasi, asuransi, manajemen kekayaan, layanan perbankan digital, dan berbagai layanan lainnya yang memenuhi kebutuhan keuangan nasabah. 4. Fungsi Likuiditas Bank juga berperan sebagai penyedia likuiditas bagi masyarakat. Nasabah dapat dengan mudah menarik dana mereka dari rekening tabungan atau deposito sesuai kebutuhan, yang memungkinkan mereka untuk mengakses dana tunai dengan cepat dan efisien. 5. Fungsi Intermediasi Sebagai perantara dalam aliran dana, bank memainkan peran penting dalam menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan melakukan intermediasi keuangan, bank membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien di masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 6. Fungsi Pengamanan Bank juga memiliki fungsi sebagai pengaman dana nasabah. Dana yang disimpan di bank umumnya dijamin keamanannya oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan, sehingga nasabah dapat memiliki kepercayaan bahwa dana mereka akan aman meskipun
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 69 terjadi kejadian yang merugikan, seperti kebangkrutan bank. Dengan menjalankan berbagai fungsi ini, bank memainkan peran sentral dalam sistem keuangan suatu negara. Mereka berkontribusi secara signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi, menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta memastikan likuiditas dan stabilitas dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan bank mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam sistem keuangan. Berikut adalah beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh bank: (Febrianto, 2017) 1. Penghimpunan Dana Salah satu kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti simpanan tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Dana yang terhimpun ini menjadi modal yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan investasi. 2. Penyaluran Dana (Kredit) Bank menyediakan berbagai jenis kredit dan pembiayaan kepada individu, perusahaan, dan institusi lain yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, investasi, pendidikan, perumahan, dan konsumsi. Kredit yang diberikan oleh
70 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si bank ini meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, dan lain sebagainya. 3. Pemberian Layanan Keuangan Bank menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya, seperti pembayaran, transfer dana, penukaran mata uang, investasi, manajemen kekayaan, asuransi, dan layanan perbankan digital. Layanan-layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dengan cara yang mudah, aman, dan efisien. 4. Pengelolaan Risiko Bank melakukan berbagai kegiatan untuk mengelola risiko yang terkait dengan operasionalnya, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Ini meliputi penilaian risiko peminjam, diversifikasi portofolio kredit, manajemen likuiditas, pengelolaan aset dan kewajiban, serta implementasi prosedur dan kontrol internal yang ketat. 5. Investasi Bank juga melakukan investasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi, saham, reksadana, dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dimiliki oleh bank. 6. Pengembangan Produk dan Layanan Baru Bank terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Ini meliputi pengembangan aplikasi perbankan digital, program loyalitas nasabah, produk tabungan dan
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 71 investasi baru, serta layanan konsultasi keuangan dan manajemen kekayaan. Pematuhan Regulasi dan Standar: Bank wajib mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti bank sentral dan lembaga pengawas pasar modal. Ini termasuk mematuhi ketentuan modal minimum, laporan keuangan berkala, audit independen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan melakukan berbagai kegiatan ini, bank berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, menyediakan layanan keuangan yang diperlukan oleh masyarakat, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Hubungan hirarki antara Bank Dan Aktivitas Usaha atau sektor usaha non keuangan adalah sangat penting, sebagaimana terlohat pada Gambar 5.1. Hirarki hubungan bidang keuangan dengan sektor usaha non bank menjadi penting dalam aktivitas ekonomi
72 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si suatu negara yang disebabkan: (i) Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah karena kemajuan ekonominya, dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis; (ii) Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap pelaku bisnis adalah masalah “keuangan”; dan (iii) Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuanganlah yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan pelaku bisnis dan atau individu. Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan bisa disebut “Lembaga Keuangan”. Sebuah sistem keuangan terdiri dari unit-unit kelembagaan dan pasar yang berinteraksi, biasanya dalam cara yang kompleks, untuk tujuan memobilisasi dana untuk investasi, dan menyediakan fasilitas, termasuk sistem pembayaran, untuk pembiayaan aktivitaskomersial. Peran lembaga keuangan dalam sistem ini terutama untuk perantara antara mereka yang menyediakan dana dan yang membutuhkan dana, dan biasanya melibatkan mengubah dan mengelola risiko. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 73 Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan, deposito, dan giro meskipun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar. 1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap layanan perbankan dalam beberapa dekade terakhir? Apa manfaat dan tantangan yang muncul dari perubahan ini bagi nasabah dan lembaga keuangan? 2. Apa perbedaan utama antara bank komersial dan bank syariah? Bagaimana prinsip-prinsip syariah memengaruhi operasi dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah? 3. Mengapa penting bagi bank untuk memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dalam berbagai segmen pasar, seperti perusahaan kecil dan menengah, milenial, atau masyarakat pedesaan? Bagaimana strategi bank dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari segmen pasar ini? 4. Bagaimana peran bank dalam mendukung inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan finansial di masyarakat? Apa saja langkah konkret yang dapat
74 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dilakukan oleh bank untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi mereka yang belum terlayani? 5. Diskusikan tentang tantangan dan peluang bagi bank dalam menghadapi perkembangan baru dalam industri keuangan, seperti financial technology (fintech) dan bank digital. Bagaimana bank dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan nasabah?
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 75 Setelah menyelesaikan bab Bank Umum Syariah (BUS), mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek terkait. Ini termasuk
76 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia (Sejarah Bank Syariah di Indonesia), konsep dasar dan prinsipprinsip operasional bank syariah (Pengertian Bank Syariah), serta perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional (Perbedaan Operasional Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional). Selain itu, pembahasan juga mencakup produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, mulai dari produk penghimpunan dana pihak ketiga hingga produk pembiayaan (Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Produk Penyaluran Dana). Dengan memahami berbagai aspek ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang bank syariah dan kontribusinya dalam ekonomi dan keuangan Indonesia. Sejarah bank syariah di Indonesia mencerminkan sebuah perjalanan yang panjang dan beragam dalam pengembangan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, secara resmi didirikan pada tahun 1991. Pendiriannya merupakan hasil dari upaya bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan para pemikir ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat menjadi tonggak awal dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, termasuk
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 77 dalam hal pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep perbankan syariah. Namun, melalui pendekatan yang proaktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, Bank Muamalat berhasil memperluas cakupan layanannya dan meningkatkan jumlah nasabahnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat setelah adanya dorongan dari pemerintah dan regulasi yang mendukung. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah. Undangundang ini juga memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (Siregar, 2021) Selanjutnya, pemerintah terus mengambil langkahlangkah strategis untuk memperkuat infrastruktur perbankan syariah, termasuk dengan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, serta meningkatkan kerjasama antara bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya di Indonesia maupun di tingkat internasional. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potret Sejarah munculnya bank umum syariah, baik melalui proses spin off, konversi atau pun hasil merger
78 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si sampai dengan periode tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar berikut. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 12 bank umum syariah (BUS) dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai BUS dengan aset terbesar yakni mencapai Rp70,4 triliun disusul oleh Bank Muamalat dengan aset Rp62 triliun. Sampai dengan tahun 2020 BRI syariah dan BNI Syariah belum merger dengan BSM yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Januari 2021. Sampai dengan akhir tahun 2023, perbankan syariah mengalami perkembangan sekalugus mengalami perubahan lanskap dengan adanya BSI sebagai bank hasil merger dan beberapa bank yang melakuka spin off UUS dan melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah. Lanskap BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) sampai dengan akhir tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 6.1.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 79 Tabel 6.1. Lanskap Perbankan Syariah Pada Tabel 6.1. kita melihat beberapa BUS pendatang baru yaitu (i) Bank NTB Syariah yang merupakan BUS hasil konversi Bank NTB; (ii) Bank Aceh Syariah yang merupakan BUS hasil konversi Bank Aceh; (iii) Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang merupakan BUS hasil konversi Bank Riau Kepri; (iv) Bank Nano Syariah merupakan bank hasil spinoff UUS Bank Sinarmas; dan (v) Bank Aladin Syariah, awal nya adalah Bank Maybank Syariah Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang sangat baik ternyata masih didominasi oleh beberapa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bahwa dari empat belas BUS dan 19 UUS hanya terdapat
80 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si lima belas BUS dan UUS yang memiliki asset di atas Rp10 triliun, lima diantaranya nya adalah UUS, yakni UUS CIMB Niaga Syariah (#ranking 2), UUS BTN Syariah (#ranking 4), UUS Maybank Syariah (#ranking 5), UUS Permata Syariah (#ranking 6), dan UUS Danamon (#ranking 14). Pertumbuhan ke empat UUS ini sangat menggembirakan, karena dapat mengalahkan beberapa BUS yang sudah lebih dahulu berdiri (Purnomo, 2023) Pada UU Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah bank syariah didefinisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Konvensional dapat melakukan usaha berbasis bank syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah Kegiatan usaha Bank Umum Syariah menurut UU No 21 thn 2008 pasal 19, meliputi, antara lain: 1. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 81 atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupaDeposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 3. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 4. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 5. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 6. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkanAkad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 7. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akadhawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 8. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 9. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
82 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; 10. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 11. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 12. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 13. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 14. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 15. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; 16. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan 17. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 83 Aktivitas utama bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah terkait dengan fungsi penghimpunan dana masyarakat yang mengalami surplus dana (penabung/deposan) dan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit dana) baik untuk keperluan modal usaha, investasi maupun keperluan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah dan mobil. Aktivitas utama bank itu dapat dilihat pada Gambar berikut: Gambar 6.1. Aktivitas Bank dalam Penghimpunan dan penyaluran Dana Perbedaan operasional antara Bank Umum Syariah (BUS) dan bank konvensional mencakup berbagai aspek yang mendasar, yang berkaitan dengan prinsip dasar dan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan
84 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si perbankannya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya: 1. Prinsip Bank Konvensional dan Bank Syariah Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada hukum positif berupa kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur sesuai hukum syariah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus mengacu kepada hukum positif lainnya sebagaimana bank umum konvensional. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan beberapa transaksi unik yang menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. 2. Tujuan Bank Konvensional dan Bank Syariah Bank Konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan pada Bank Syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah, beberapa produk perbankan syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan, serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya. Bank syariah memiliki produk terkait dengan masalah sosial, yaitu islamic social finance atau keuangan sosial. Islamic social finance (ISF) dapat