BANK DAN IKNB

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 185 5. Sistem Pensiun Bersyarat (Conditional Pension) Dalam sistem ini, peserta pensiun menerima pembayaran pensiun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti mencapai usia tertentu atau memenuhi kriteria kesehatan tertentu. Jika syaratsyarat ini tidak terpenuhi, pembayaran pensiun dapat ditunda atau dibatalkan. Setiap sistem pembayaran pensiun memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, serta relevan dengan kebutuhan dan preferensi peserta pensiun. Dengan memahami berbagai sistem ini, peserta pensiun dapat memilih opsi pembayaran pensiun yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan keuangan mereka. Khusus untuk mengatur program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 tahun 2015 juga dikeluarkan untuk mengatur Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun. Dalam Peraturan Pemerintah ini, jaminan pensiun didefinisikan sebagai bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pendapatan

186 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si setelah peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa jika pemberi kerja, selain penyelenggara negara, tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Jika pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, selain penyelenggara negara, diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjanya dengan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jenis Manfaat yang Diterima Peserta Manfaat pensiun berupa: 1. Pensiun hari tua; 2. Pensiun cacat; 3. Pensiun janda atau duda; 4. Pensiun anak; atau 5. Pensiun orang tua. Manfaat pensiun hari tua ditetapkan sebagai berikut: (i) Untuk 1 tahun pertama, manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun; dan (ii) Untuk setiap 1 tahun selanjutnya, manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi Berikut ini merupakan bagan proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 187 Gambar 12.1. Proses Bisnis BPJS Ketenagakerjaan Dalam pengelolaan aset, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menjaga pemisahan antara aset BPJS Ketenagakerjaan dengan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menyimpan dan mengurus administrasi dana jaminan sosial di bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan terkait pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015. Atas pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh biaya operasional yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya

188 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Review Perusahaan Dana Pensiun di Indonesia Silakan melakukan review pada sebuah perusahaan dana pensiun di Indonesia dengan menyampaikan hasil review dalam bentuk laporan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Aspek-apek tinjauan meliputi : 1. Pengertian Perusahaan Dana Pensiun Tinjau dan analisis pengertian dan tujuan perusahaan dana pensiun tersebut, termasuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mendasari operasionalnya. 2. Jenis Kelembagaan Dana Pensiun Identifikasi dan jelaskan jenis kelembagaan yang dimiliki oleh perusahaan dana pensiun tersebut, apakah berupa dana pensiun perusahaan, dana pensiun publik, dana pensiun karyawan, atau jenis kelembagaan lainnya. 3. Sistem Pembayaran Pensiun Evaluasi sistem pembayaran pensiun yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, apakah menggunakan sistem pensiun tunai, pensiun berkala, atau kombinasi dari keduanya. Tinjau apakah sistem pembayaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta pensiun. 4. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun Analisis apakah program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan mencapai tujuan penyeleng-

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 189 garaan dana pensiun, seperti memberikan jaminan keamanan finansial, meningkatkan kualitas hidup peserta pensiun, dan menjaga keharmonisan sosial. 5. Kualitas Layanan dan Kepatuhan Regulasi Tinjau kualitas layanan yang diberikan kepada peserta pensiun dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam penyelenggaraan dana pensiun.

190 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 191

192 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 193 Setelah mempelajari bahasan tentang Sarana Multigriya Finansial Pesero (SMF), mahasiswa diharapkan memahami tujuan dan kegiatan usaha yang menjadi landasan

194 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si operasional lembaga keuangan ini. SMF didirikan dengan tujuan utama untuk mendukung sektor pembiayaan perumahan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau dan mudah. Salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan yang lebih murah dengan suku bunga yang bersaing, sehingga memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pembiayaan perumahan, SMF juga memiliki beragam kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dana dari pasar modal, baik dalam bentuk obligasi maupun instrumen keuangan lainnya. Dana yang terhimpun kemudian digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sektor perumahan, seperti pengembang properti dan konsumen akhir. Melalui kegiatan ini, SMF berperan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor perumahan secara keseluruhan. Tujuan pendirian Sarana Multigriya Finansial Pesero (SMF) adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada sektor perumahan di Indonesia. Hal ini mencakup beberapa aspek: (Soemitra, 2017) 1. Meningkatkan Akses Pembiayaan Perumahan Salah satu tujuan utama SMF adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 195 pembiayaan perumahan. Hal ini tercermin dari upaya mereka dalam memberikan solusi pembiayaan yang terjangkau dan bersaing bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah. SMF mengakui bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi setiap individu dan keluarga. Namun, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ini karena keterbatasan finansial. Oleh karena itu, SMF berkomitmen untuk menyediakan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang kompetitif dan kondisi-kondisi pembiayaan yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat menengah ke bawah dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah sendiri tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi atau persyaratan yang rumit. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan membantu mereka mencapai impian memiliki rumah sendiri dan memperkuat fondasi keuangan keluarga mereka untuk masa depan yang lebih baik. 2. Memfasilitasi Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau SMF bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang kompetitif dan kondisi-kondisi pembiayaan yang menguntungkan. Ini berarti bahwa SMF berupaya untuk memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menawarkan suku bunga yang bersaing, yaitu suku bunga yang lebih rendah atau setidaknya

196 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si sebanding dengan suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya. Selain itu, SMF juga menawarkan kondisi pembiayaan yang menguntungkan, seperti tenor yang fleksibel, biaya administrasi yang rendah, dan persyaratan dokumen yang mudah dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan atau prosedur yang rumit. Dengan demikian, SMF berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjadikan pembiayaan perumahan lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat kepemilikan rumah di Indonesia dan memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 3. Menyokong Pertumbuhan Sektor Properti Dengan memberikan pembiayaan kepada pengembang properti, SMF juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Melalui pendanaan proyek-proyek pembangunan rumah dan kompleks perumahan, SMF turut berperan dalam mendorong pertumbuhan industri konstruksi dan properti. Dengan adanya sumber pembiayaan yang stabil dan terjangkau dari SMF, pengembang properti memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam merencanakan, membangun, dan mengembangkan proyek-proyek properti.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 197 Hal ini tidak hanya membantu pengembang properti dalam merealisasikan proyek-proyek mereka, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan portofolio properti yang lebih luas dan beragam. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang memadai dari SMF, pengembang properti dapat melanjutkan pembangunan rumah dengan skala yang lebih besar dan lebih berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, SMF turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor properti di Indonesia, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4. Menjadi Pemain Utama dalam Industri Pembiayaan Perumahan SMF memiliki tujuan ambisius untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri pembiayaan perumahan di Indonesia. Langkah ini mencakup strategi penghimpunan dana dari pasar modal serta penyaluran dana tersebut untuk pembiayaan perumahan dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan memposisikan diri sebagai pemain utama, SMF bertekad untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling diandalkan dan dipercaya dalam menyediakan solusi pembiayaan perumahan. Untuk mencapai tujuan ini, SMF mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk pengembangan produkproduk pembiayaan yang inovatif, penguatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam industri

198 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si properti, serta peningkatan penetrasi pasar dan pemasaran yang agresif. Dengan cara ini, SMF tidak hanya berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terhimpun, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembiayaan perumahan yang mereka sediakan dapat mencapai sebanyak mungkin pihak yang membutuhkan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Sebagai hasilnya, SMF diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan perumahan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, SMF berperan penting dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak mewajibkan pemerintah mempermudah akses ke Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank untuk menyediakan skema kepemilikan rumah yang dikenal sebagai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Berdasarkan UU No.1 tahun 2011, pasal 121 yang berbunyi: 1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 199 2. Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Lembaga pembiayaan; b. Pengerahan dan pemupukan dana; c. Pemanfaatan sumber biaya; dan d. Pemudahan atau bantuan pembiayaan. 3. Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui: a. Pembiayaan primer perumahan; dan/atau b. Pembiayaan sekunder perumahan. Berdasarkan UU No.1 tahun 2011 di atas, model atau sistem pembiayaan perumahan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer perumahan dan/atau pembiayaan sekunder perumahan. Interelasi antara skema pembiayaan primer perumahan dan pembiayaan sekunder perumahan dapat dilihat pada Gambar 13.1. Gambar 13.1. Model Pembiayaan Kredit Perumahan

200 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Model pembiayaan perumahan sebagaimana terlihat pada Gambar 14, menunjukkan adanya perbedaan prinsip skema transaksi antara pembiayaan primer perumahan dengan pembiayaan sekunder perumahan. Pada pembiayaan sekunder, Lembaga Penyalur (LP) dapat menyalurkan langsung fasilitas KPR kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan LP adalah bank atau Lembaga keuangan non bank yang menyalurkan KPR. Sedangkan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) tidak dapat secara langsung menyalurkan KPR kepada masyarakat, namun harus melalui LP. Beberapa perbedaan prinsip antara pembiayaan primer dan sekunder dapat dilihat pada Tabel 13.1. Tabel 13.1. Perbedaan Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan Sumber: Perbanas Institue, diolah (2020) Dalam skema pembiayaan primer, Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank memiliki peran utama karena mereka dapat secara langsung menyediakan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat yang sedang mencari rumah. Sebaliknya, dalam skema pembiayaan sekunder, PPSP tidak memiliki kemampuan langsung untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang mencari

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 201 perumahan. Oleh karena itu, kerjasama antara Bank dan PPSP menjadi suatu keharusan agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh rumah melalui skema KPR. Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tiap tahun ada tambahan permintaan (demand) sekitar 1,46 juta unit, sementara yang bisa dipasok (supply) hanya sebanyak 400 ribu unit. Dengan demikian, masih ada gap sebanyak 1,06 juta unit per tahun. Penyelesaian permasalahan backlog harus melalui pendekatan dua sisi yaitu melalui perbaikan dan pengembangan dari sisi supply atau pasokan dan dari sisi demand atas permintaan akan rumah tinggal. Menghadapi tantangan tersebut dan untuk mendorong program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengembangkan kredit program khusus perumahan yang penyalurannya melalui sistem perbankan, atau yang dikenal sebagai pembiayaan primer perumahan. Dan untuk mempercepat pemenuhan target kebutuhkan masyarakat akan rumah, maka Pemerintah kemudian membentuk suatu perusahaan yang khusus mengembangkan perumahan sekunder. Pada tahun 2005, Pemerintah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan optimalisasi fasilitas pendanaan dari pasar sekunder perumahan. PT SMF sebagai PPSP diharapkan dapat bersinergi dan mendorong perbankan atau Lembaga Penyalur KPR melalui funding

202 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si matching dengan menyalurkan dana jangka menengah dan jangka panjang dengan mekanisme tertentu. PT SMF adalah Special Mission Vehicle (SMV) dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama/rutin. Gambaran umum profil PT SMF dapat dilihat pada bagan berikut. Gambar 13.2. Profil PT SMF Secara keseluruhan, untuk mengembangkan industri properti, diperlukan kerja sama dari semua pihak terkait, mulai dari pengembang sebagai penyedia rumah, masyarakat yang membutuhkan rumah, hingga lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan untuk calon nasabah KPR dan kredit konstruksi bagi pengembang. Sinergi antara pasokan dan permintaan akan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. Dari sisi sumber pendanaan perlu dikembangkan bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Lembaga Penyalur KPR (LP-KPR) dengan PPSP seperti yang terlihat pada bagan.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 203 Gambar 13.3. Skema Kerjasama LP KPR dan PPSP Lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terutama perbankan, umumnya menggunakan dana masyarakat berjangka pendek (DPK) sebagai sumber dana untuk pembiayaan KPR. Di sisi lain, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) memiliki sumber dana jangka panjang karena dapat mengakses dana dari pasar modal dan menerima penyertaan modal negara (PMN). Tidak selarasnya sumber dana KPR yang disalurkan dapat menyebabkan mismatch funding bagi Lembaga Penyalur KPR. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.05/2018, PPSP adalah lembaga keuangan berbentuk

204 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, menjalankan tugas khusus dari Pemerintah, dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan persetujuan pemegang saham. Dengan demikian, Pembiayaan Sekunder Perumahan mencakup penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada lembaga penyalur KPR dan/atau melakukan sekuritisasi aset keuangan untuk kreditur asal. Produk-produk yang dikembangkan oleh PPSP memiliki peran krusial dalam mempercepat penyaluran KPR oleh Lembaga Penyalur KPR, dan PPSP dapat memberikan dukungan kepada Lembaga Penyalur KPR melalui berbagai mekanisme, seperti: 1. Memasok dana jangka menengah dan dana jangka panjang bagi LP KPR 2. Mengurangi permasalahan mismatch funding bank dalam penyaluran KPR melalui sekuritisasi 3. Meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan KPR 4. Sebagai standby buyer 5. Mendorong penyaluran KPR yang terstandarisasi sehingga dapat disekuritisasi dikemudian hari oleh PPSP Dalam menghadapi masalah sumber dana yang dihadapi oleh Lembaga Penyalur Kredit Pemilikan Rumah (LP KPR), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) menawarkan solusi kepada bank dan lembaga

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 205 penyalur KPR. Penyaluran KPR, yang umumnya memiliki jangka waktu panjang antara 10 hingga 30 tahun, sering kali menjadi tantangan bagi bank karena sumber dana yang mereka gunakan untuk pembiayaan KPR bersifat jangka pendek, seperti giro, tabungan, dan deposito. Ketidakseimbangan struktur pendanaan ini dapat menurunkan minat bank dalam memberikan pembiayaan KPR. PPSP dapat menjadi opsi alternatif sebagai sumber pembiayaan, terutama melalui ketersediaan pasar pendanaan KPR sekunder yang disebut sebagai fasilitas hipotek sekunder. Di beberapa negara, PPSP telah secara konsisten menjadi penyedia dana dengan jangka menengah dan panjang, sehingga dapat mengurangi masalah ketidakseimbangan sumber dana bank dalam penyaluran KPR. Dengan ketersediaan dana yang konsisten dari PPSP, hal ini dapat meningkatkan kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan KPR. Dengan demikian, PPSP memainkan peran penting dalam meningkatkan daya beli rumah dengan menciptakan pasar sekunder pembiayaan perumahan yang dapat memperpanjang jangka waktu kredit dan memastikan ketersediaan dana kredit.

206 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Deskripsi : Anda adalah seorang analis keuangan yang ditugaskan untuk melakukan analisis mendalam tentang kinerja dan dampak Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam mendukung sektor perumahan di Indonesia. Tugas ini akan membantu Anda memahami lebih baik tentang kegiatan dan peran SMF dalam industri keuangan dan properti. Instruksi Tugas: 1. Tinjau data eksternal yang relevan tentang sektor perumahan di Indonesia, termasuk tren harga properti, tingkat kepemilikan rumah, dan kebijakan pemerintah terkait. 2. Tulis laporan analisis yang mencakup hal-hal berikut: a. Analisis terhadap proyek-proyek pembiayaan utama yang dibiayai oleh SMF, termasuk volume pembiayaan, sektor target, dan dampak sosialekonomi. b. Tinjauan tentang faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja SMF, seperti kondisi pasar properti dan kebijakan pemerintah. c. Rekomendasi untuk strategi bisnis SMF berdasarkan analisis Anda, termasuk langkahlangkah untuk meningkatkan dampak positif mereka dalam mendukung sektor perumahan di Indonesia.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 207 Format Laporan: 1. Pendahuluan: Ringkasan singkat tentang tujuan laporan dan metodologi analisis. 2. Analisis Proyek: Tinjauan proyek-proyek pembiayaan utama yang didukung oleh SMF. 3. Faktor Eksternal: Tinjauan tentang faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja SMF. 4. Rekomendasi: Strategi bisnis dan langkah-langkah yang disarankan untuk SMF. 5. Kesimpulan: Ringkasan kesimpulan dan temuan utama. Batasan 1. Panjang laporan sekitar 1500-2000 kata. 2. Gunakan data dan referensi yang relevan untuk mendukung analisis Anda. 3. Laporan harus disusun dengan rapi dan jelas, dengan penggunaan bahasa yang sesuai dan analisis yang mendalam.

208 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 209 Dalam bab ini, mahasiswa akan diarahkan untuk mempelajari peran dan fungsi Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mereka akan dipandu untuk

210 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si memahami tujuan pendirian SMI yang mencakup penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan swasta yang terlibat dalam pembangunan. Selain itu, mereka akan diajarkan tentang beragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh SMI, seperti penyaluran kredit, penyediaan jasa konsultasi dan manajemen proyek, serta berbagai instrumen keuangan yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Melalui pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan merumuskan strategi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SMI dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Ketentuan untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi: 1. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur; 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/ atau

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 211 3. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur. Saat ini terdapat 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan: 1. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur; 2. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); 3. Penyertaan modal (equity investment); 4. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/ atau 5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri. Tujuan pendirian Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) adalah untuk menjadi lembaga keuangan yang mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. SMI didirikan dengan beberapa tujuan utama, antara lain: pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dana yang seringkali menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, SMI bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, SMI

212 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si berperan dalam memberikan solusi keuangan yang dapat mendukung berbagai pihak dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang diperlukan bagi kemajuan negara. Sejarah pendirian Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) mencakup berbagai tahapan yang berhubungan dengan perkembangan infrastruktur di Indonesia. SMI didirikan pada tahun 2009 sebagai jawaban atas kebutuhan akan sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang semakin penting dalam memperkuat fondasi ekonomi negara. Pendirian SMI juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Soemitra, 2017) Sebelum pendirian SMI, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang memadai untuk proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi besar. Pembiayaan dari anggaran pemerintah terbatas, sementara investor swasta cenderung enggan menanggung risiko jangka panjang yang terkait dengan proyek infrastruktur. Dalam konteks ini, SMI lahir sebagai instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang dan mendukung pengembangan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi. Sejak didirikan, SMI telah menjadi mitra penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pendanaan dan dukungan keuangan yang diberikan, SMI telah memfasilitasi berbagai proyek infrastruktur, seperti

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 213 pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek transportasi lainnya. Sejarah SMI mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor infrastruktur sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pendanaan dan dukungan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Berikut adalah gambaran mengenai kegiatan usaha SMI: 1. Penyediaan Pembiayaan: Salah satu kegiatan utama SMI adalah menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan. Ini mencakup pemberian kredit, pinjaman, atau investasi modal pada proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan tambahan untuk dapat direalisasikan. 2. Pembiayaan Proyek Bersama: SMI juga terlibat dalam skema pembiayaan proyek bersama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), atau sektor swasta. Dalam kerjasama ini, SMI menyediakan sebagian dana yang diperlukan untuk proyek infrastruktur tertentu, sementara mitra lainnya menyumbangkan sumber daya dan kepemilikan yang diperlukan. 3. Penyediaan Jasa Konsultasi: Selain itu, SMI juga dapat memberikan jasa konsultasi dan manajemen proyek kepada pemerintah daerah atau pihak lain yang terlibat

214 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dalam pembangunan infrastruktur. Ini meliputi penilaian proyek, perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan penilaian kelayakan proyek. 4. Pengelolaan Dana Investasi: SMI juga dapat terlibat dalam pengelolaan dana investasi untuk proyek-proyek infrastruktur. Ini mencakup pemantauan dan manajemen investasi serta alokasi dana ke proyekproyek yang paling membutuhkan. 5. Pengembangan Instrumen Keuangan: SMI terus melakukan inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan proyek infrastruktur yang ada. Ini termasuk pengembangan obligasi proyek, surat utang, atau instrumen keuangan lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan infrastruktur. Melalui berbagai kegiatan ini, SMI berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan proyek-proyek penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 1. Bagaimana peran SMI dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia? Apa saja kontribusi utama yang telah dilakukan oleh SMI dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang strategis? 2. Bagaimana SMI membedakan dirinya dari lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan pembiayaan

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 215 untuk proyek-proyek infrastruktur? Apa yang membuat pendekatan SMI unik dan efektif dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur? 3. Sejauh mana efektivitas SMI dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia? Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh SMI dalam melaksanakan misinya, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? 4. Bagaimana SMI memilih proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai? Apa kriteria yang digunakan oleh SMI dalam menilai keberhasilan dan dampak sosialekonomi dari proyek-proyek yang didukung? 5. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia, bagaimana SMI berkolaborasi dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta? Apa manfaat dan tantangan dari kerjasama tersebut dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan?

216 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 217 Setelah mempelajari tentang Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), mahasiswa akan memahami peran dan fungsi lembaga ini dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di

218 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Indonesia. Tujuan pendirian LPDB mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, termasuk penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau, peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM, serta pembangunan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Selain itu, mahasiswa akan memahami beragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPDB, seperti penyaluran kredit bergulir, penyediaan bantuan teknis dan pelatihan, serta pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. Melalui pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi peran LPDB dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kegiatan LPDB bagi UMKM di Indonesia. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah sebuah institusi keuangan yang didirikan dengan tujuan utama untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pendirian LPDB dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan yang memadai. Tujuan utama LPDB adalah untuk menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 219 Selain itu, LPDB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan oleh UMKM melalui penyediaan bantuan teknis, pelatihan, dan pembinaan. Kegiatan usaha LPDB mencakup penyaluran kredit bergulir kepada UMKM, dimana dana yang diberikan akan diputar kembali setelah selesai digunakan untuk membantu UMKM lainnya. Selain itu, LPDB juga memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, konsultasi bisnis, dan pendampingan untuk membantu UMKM meningkatkan kinerja dan daya saing mereka di pasar. Dengan demikian, LPDB memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, serta berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. LPDB didirikan pada tahun 1969 dengan nama Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Koperasi (LP2K) sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peran serta koperasi dalam perekonomian nasional. Pada awalnya, LP2K bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada koperasi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan memajukan perekonomian rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan akan dukungan yang lebih luas bagi UMKM, peran LP2K pun berkembang menjadi lebih inklusif.

220 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Pada tahun 2008, LP2K diubah menjadi LPDB dengan fokus yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada koperasi tetapi juga menyasar UMKM secara umum. Sejak saat itu, LPDB menjadi lembaga keuangan yang bertugas memberikan dukungan pembiayaan dan bantuan teknis kepada UMKM untuk membantu mereka dalam pengembangan usaha dan peningkatan daya saing. (Rusydiana & Nugraha, 2018) Sejak didirikan, LPDB terus mengalami perkembangan dan transformasi dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan UMKM di Indonesia. LPDB juga terus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan nasional untuk tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan usaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mencakup beberapa aspek yang dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Pertama-tama, LPDB menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi UMKM melalui penyaluran kredit bergulir. Dana yang disediakan oleh LPDB dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari modal kerja hingga investasi dalam pengembangan produk, fasilitas produksi, atau ekspansi usaha. Selain itu, LPDB juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM melalui berbagai program bantuan teknis dan pelatihan. Program-

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 221 program ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan bisnis, seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan pengembangan produk. Melalui pelatihan ini, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas jaringan dan akses ke pasar yang lebih luas. LPDB juga aktif dalam memberikan layanan konsultasi bisnis dan pendampingan bagi UMKM. Tim konsultan LPDB memberikan bimbingan dan saran kepada UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Pendampingan ini membantu UMKM dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengatasi hambatan, dan merumuskan strategi pengembangan yang efektif. Di sisi lain, LPDB juga terlibat dalam fasilitasi akses UMKM ke pasar dan jejaring bisnis. Melalui berbagai program dan inisiatif, LPDB membantu UMKM untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, mendapatkan peluang kerjasama, dan memperluas pangsa pasar mereka. Ini dapat mencakup partisipasi dalam pameran dagang, promosi produk, atau kegiatan pemasaran bersama. Terakhir, LPDB juga berperan dalam pengembangan program-program inovatif dan kolaboratif dengan pihak lain, termasuk pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya, serta lembaga internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan dampak positif dari dukungan yang diberikan kepada UMKM, serta

222 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang disediakan. (Trisnojuwono et al., 2017) Melalui semua kegiatan ini, LPDB berusaha untuk menjadi mitra yang handal bagi UMKM dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka, serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. 1. Gambarkan secara rinci tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam mengakses pembiayaan, dan jelaskan bagaimana LPDB mengatasi tantangan tersebut dengan pendekatan yang inovatif dan efektif. 2. Analisis secara kritis efektivitas program-program LPDB dalam mendukung UMKM yang berlokasi di wilayah pedesaan, dan bandingkan dengan programprogram yang ditujukan untuk UMKM di wilayah perkotaan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan efektivitas ini? 3. Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, bagaimana LPDB dapat memodernisasi pendekatannya dalam mendukung UMKM agar tetap relevan dan efektif? Diskusikan beberapa strategi inovatif yang dapat diadopsi oleh LPDB untuk menanggapi tantangan ini. 4. Tinjau kembali sejarah pendirian LPDB dan perkembangannya sejak awal pendiriannya hingga saat ini. Identifikasi titik kritis dan keputusan strategis yang

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 223 telah diambil oleh LPDB dalam perjalanan evolusinya, dan evaluasikan dampak dari keputusan-keputusan tersebut terhadap pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. 5. Pertimbangkan faktor-faktor lingkungan eksternal, seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial, yang dapat mempengaruhi efektivitas LPDB dalam mendukung UMKM. Bagaimana LPDB dapat merespons dinamika lingkungan eksternal ini untuk tetap menjadi mitra yang andal bagi UMKM dalam menghadapi tantangan yang berubah-ubah?

224 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Ahmad, A. S., Bone, H., & Kusumawardani, A. (2019). Pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2011-2016. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 3(4). Ajib, M. (2019). Asuransi syariah. Ali, H. Z. (2023). Hukum asuransi syariah. Sinar Grafika. Budiyanti, E. (2020). Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Barat. Kajian, 23(2), 143–154. Cahyadi, R. A., Mulyadi, J. M. V, & Yusuf, M. (2018). Perbedaan efisiensi bank umum konvensional: pendekatan data envelopment analysis. EKOBISMAN: JURNAL EKONOMI BISNIS MANAJEMEN, 2(3), 240–261. Citrawati, J., & Ahmar, N. (2018). Klasifikasi “BUKU”(Bank Umum Kegiatan Usaha) dan determinan kinerja keuangan bank. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 5(02), 259–270. Fauji, D. A. S., & WIDODO, M. W. (2020). Financial technology. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Febrianto, W. (2017). Analisis Prediksi Financial Distress

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 225 Menggunakan Metode Z-Score (Altman) dan Springate pada Bank Umum Bumn yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016. Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri, 1(03), 2–11. Ganie, A. J., & SE, S. H. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika. Habibah, N. U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(1), 81–97. Haji, B. P. K., & SmartSukuk, B. F. S. (2022). Towards a PostCovid Global Financial System. Aviation, 84, 85. Hermanto, E., & Irianto, S. (2020). Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance. Notary Law Research, 1(1), 21–49. Indonesia, B. (2020). Bank Indonesia Regulation No. 23/2020 on Payment System (2020)(Indonesian). Ismail, M. B. A. (2018). Manajeman Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana. Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 66–88. Keuangan, O. J. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 65. Latifa, P. C., & Sukmana, R. (2017). Komparasi Efisiensi Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia Dengan Menggunakan Teknik Data Envelopment Analysis Periode 2012-2015. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 4(11), 914–927.

226 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Maharani, B. (2019). Analisis penyebab simpanan nasabah bank gagal yang dinyatakan tidak layak dibayar oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Narastri, M. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 155–170. Pertiwi, S. I. K., & Fajar, C. M. (2018). Analisis Price Book Value, Earning Growth, Return On Assets, Dan Price Earning Ratio Pada Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. Journal of Management and Business Riview, 15(2), 175–195. Rakian, V. V. (2022). Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Perbankan Nasional Di Era Pandemi Covid-19. LEX CRIMEN, 10(13). Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2022). Manajemen Keuangan Syariah. Qusqazah, 1(2), 38–48. Ristiani, R., & Santoso, B. H. (2018). pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan pada bank-bank umum yang terdaftar di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM), 7(5). Rusydiana, A. S., & Nugraha, T. (2018). Pengembangan lembaga pengelola dana bergulir syariah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 130–144. Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). Diponegoro Law Journal, 6(3), 1–20.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 227 Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku Ajar Financial Technology. Umsida Press, 1–195. Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 6(2), 136–146. Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5(2), 111–121. Soemitra, A. (2017). Bank & lembaga keuangan syariah. Prenada Media. Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 11(2), 159–166. Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh sektor keuangan bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian regional wilayah Sulawesi. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 2(1), 15–38. Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 1(1), 666–669. Trisnojuwono, A., Hubeis, A. V. S., & Cahyadi, E. R. (2017). Analisis strategi pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui dana bergulir pada lembaga pengelola dana bergulir. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 12(2), 178– 186. Widayati, R., & Efriani, M. (2019). Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas.

228 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Analysis of banking performance in the aftermath of the merger of bank syariah indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472–478.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 229 BPKH : Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji di Indonesia Dana Haji : Dana yang dikumpulkan dari iuran jamaah haji untuk digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji Transparansi : Prinsip atau kondisi dimana informasi dan keputusan yang terkait dengan suatu organisasi atau lembaga dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh semua pihak Akuntabilitas : Tanggung jawab dan kewajiban seseorang atau sebuah lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat Manajemen Risiko : Proses identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi Efisiensi Operasional : Kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam

230 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si menjalankan operasi organisasi Investasi : Pengeluaran dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Layanan : Aktivitas atau fasilitas yang disediakan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan atau pengguna Jamaah Haji : Individu yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji Pendanaan : Sumber atau pengadaan dana untuk mendukung suatu proyek, program, atau operasi. Akuntabilitas Keuangan : Kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, jelas, dan tepat waktu tentang suatu organisasi Investasi Dana Pensiun : Penempatan dana pensiun ke dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan properti untuk memperoleh pengembalian yang optimal Layanan Pensiun : Manfaat atau fasilitas yang diberikan kepada peserta program pensiun setelah mereka pensiun dari pekerjaan

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 231 mereka Risiko Keuangan : Kemungkinan kerugian keuangan yang dapat timbul akibat fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, atau kondisi ekonomi yang tidak terduga Pelaporan Keuangan : Proses penyusunan dan penyajian informasi keuangan suatu organisasi dalam bentuk laporan yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan Pembiayaan Perumahan : Penyediaan dana atau pinjaman kepada individu atau keluarga untuk membeli atau membangun rumah Pengelolaan Dana Pensiun : Proses pengelolaan investasi dan alokasi dana yang terkumpul dari peserta program pensiun Pembiayaan Usaha : Sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk modal kerja dan investasi dalam aset produktif Perencanaan Keuangan : Proses merencanakan pengelolaan keuangan pribadi atau perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu

232 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Layanan Keuangan : Berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, seperti tabungan, kredit, dan investasi

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 233 A aksesibilitas, 95, 115, 244, 263, 266, 269 Akuntabilitas, 287, 288 aset, 17, 63, 76, 77, 80, 81, 90, 99, 127, 146, 149, 152, 172, 210, 238, 258, 289 B bank, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 165, 168, 170, 171, 173, 192, 204, 233, 239, 252, 258, 259, 281, 283, 284, 285, 286, 294 BPKH, 12, 287 D Dana Haji, 287 E efektivitas, 21, 24, 50, 61, 70, 73, 264, 270, 273, 278, 279 Efisiensi, 283, 287 F fluktuasi, 126, 212, 288 I infrastruktur, 19, 45, 46, 98, 164, 169, 177, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 instrumen, 85, 88, 90, 94, 152, 218, 219, 243, 263, 267, 269, 274, 288 investasi, 25, 43, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 105, 109, 111,

234 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 112, 114, 124, 138, 146, 151, 152, 153, 167, 169, 172, 175, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 200, 201, 211, 222, 224, 233, 235, 267, 268, 269, 276, 288, 289 Investasi, 90, 102, 152, 174, 175, 184, 185, 193, 269, 282, 287, 288, 293 iuran, 60, 63, 287 K Keuangan, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 38, 39, 62, 65, 68, 69, 78, 86, 89, 92, 123, 125, 139, 164, 166, 174, 178, 180, 185, 189, 199, 239, 250, 253, 255, 257, 264, 269, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 293, 295 kinerja, 18, 127, 162, 181, 235, 260, 261, 274, 281 L Layanan, 8, 9, 86, 89, 90, 215, 218, 241, 287, 288, 289 lembaga, 5, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 73, 74, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 98, 110, 117, 118, 119, 120, 122, 130, 137, 154, 163, 165, 170, 173, 183, 187, 193, 202, 204, 205, 215, 216, 219, 220, 222, 224, 230, 232, 233, 243, 246, 248, 256, 257, 258, 265, 270, 272, 275, 277, 283, 284, 285, 287, 289 M Manajemen Risiko, 158, 159, 287, 294 modal, 5, 15, 16, 18, 22, 28, 30, 54, 55, 68, 73, 76, 77, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 105, 112, 125, 126, 127, 163, 164, 167, 171, 174, 175, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 199, 200, 205, 215, 216, 219, 243, 247, 248, 257, 265, 268, 276, 281, 289