BANK DAN IKNB

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 135 mengembangkan bisnis. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sumber pendanaan perusahaan pembiayaan umumnya adalah: 1. Pinjaman perbankan, yakni pinjaman langsung dari bank yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan. Pada umumnya agunan yang diberikan berbentuk piutang pembiayaan; 2. Penerbitan obligasi (bonds). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi pada pasar modal atau dijual secara langsung kepada investor. Tenor penerbitan biasanya lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Penerbitan obligasi memerlukan pemeringkat dari perusahaan pemeringkat efek; 3. Penerbitan surat utang jangka menengah atau disebut Medium Term Notes (MTN). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menerbitkan surat utang yang dijual kepada para investor dan tidak tercatat di pasar modal. Penerbitan ini wajib mengikuti peraturan OJK yang berlaku. Penerbitan jenis surat utang inipun memerlukan pemeringkat dari perusahaan pemeringkat efek; dan 4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dengan syarat sebagai berikut: (a). Minimum berjangka waktu 5 tahun; (b) Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling

136 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si akhir setelah dipenuhi segala pinjaman yang ada; (c) Ada perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman; 5. Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan 6. Sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset bisa menjadi alternatif sumber pendanaan. Sekuritisasi aset adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain (dalam hal ini investor), sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima bunga dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut Selain dari sumber pendanaan di atas, perusahaan pembiayaan juga dapat memperoleh sumber dana melalui kerja sama kegiatan penyaluran dana dalam bentuk joint financing/channeling dan executing sebagaimana terlihat pada Gambar. Gambar 9.1. Sumber Dana Skema JF dan Executing Joint Financing yakni kerja sama pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain dengan porsi pembiayaan dan risiko pembiayaan yang telah disepakati

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 137 oleh kedua belah pihak. Misalnya perusahaan pembiayaan membiayai 5% dan perbankan membiayai 95%. Executing merupakan kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain, dimana perusahaan pembiayaan bertindak selaku penyalur dana dari pihak lain. Nilai pembiayaan 100% merupakan sumber dana dari pihak lain. Dalam skema ini, perusahaan pembiayaan akan memperoleh sejenis pendapatan atas kegiatan penyaluran yang dilakukan. Kerja sama pembiayaan dengan pihak lain dimaksud di atas antara lain adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, dan/ atau perusahaan pembiayaan. Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan mencakup berbagai jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah. Mengacu kepada POJK NO. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, penyaluran dana sebagai kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: (i) Pembiayaan Investasi; (ii) Pembiayaan Modal Kerja; (iii) Pembiayaan Multiguna; dan/atau (iv) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha sebagaimana ini, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan POJK tersebut kita dapat melihat bahwa sektor penyaluran dana dari perusahaan pembiayaan sangat

138 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si luas dan bahkan sudah hampir mirip dengan perbankan, yang dapat memberi pembiayaan mulai dari konsumtif, produktif, modal kerja, UMKM dan sebagainya. 1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara: a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai; b. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewapembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama; c. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pembiayaan anjak piutang dibagi dua yakni anjak piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (factoring with recourse); dan Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; (factoring without recourse);

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 139 d. Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran; adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. e. Pembiayaan Proyek; adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut. f. Pembiayaan Infrastruktur; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur; dan/atau g. Fasilitas modal usaha, adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. 2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara: a. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewapembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang Factoring With Recourse adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual

140 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan; c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang Factoring Without Recourse adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.; d. Fasilitas Modal Usaha adalah pemberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa; dan/atau e. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan Multiguna, wajib dilakukan dengan cara: a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai;

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 141 b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran; c. Fasilitas Dana; Fasilitas Dana adalah pemberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa untuk kebutuhan konsumtif yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa; dan/atau d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan pembiayaan harus memenuhi persyaratan tertentu bila hendak melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat; 2. memiliki tingkat risiko dengan kondisi rendah atau sedang rendah; 3. memenuhi ketentuan rasio permodalan; dan 4. memenuhi ketentuan gearing ratio.

142 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Deskripsi Kasus PT Maju Sejahtera Finance, sebuah perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia, telah mengalami peningkatan jumlah kredit bermasalah dalam portofolio mereka dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan kondisi ekonomi dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi telah menyebabkan peningkatan risiko kredit bagi perusahaan ini. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengelola risiko kredit dari segmen pasar yang beragam, mulai dari kredit konsumen hingga pembiayaan mikro. Diskusi Kasus 1. Identifikasi faktor-faktor apa saja yang mungkin menyebabkan peningkatan risiko kredit bagi PT Maju Sejahtera Finance. 2. Apa saja strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan tersebut untuk mengurangi risiko kredit dan meminimalkan dampak kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan mereka? 3. Bagaimana perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan proses penilaian risiko kredit mereka agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko? 4. Diskusikan peran teknologi dalam membantu perusahaan pembiayaan dalam pengelolaan risiko kredit. Apakah ada solusi teknologi yang dapat

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 143 diterapkan oleh PT Maju Sejahtera Finance untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan risiko? 5. Selain faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, apa saja faktor internal yang mungkin mempengaruhi risiko kredit bagi perusahaan pembiayaan? Bagaimana perusahaan dapat mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif? Tujuan dari diskusi ini adalah untuk membahas tantangan strategis yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam pengelolaan risiko kredit dan untuk merumuskan solusi-solusi yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan tersebut.

144 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 145 Setelah membaca tentang Perusahaan Modal Ventura, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep dan praktik yang mendasari industri ini. Perusahaan Modal Ventura adalah lembaga

146 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si keuangan yang memberikan modal kepada perusahaanperusahaan yang sedang berkembang (start-up) atau perusahaan yang membutuhkan modal tambahan untuk pertumbuhan bisnis mereka. Jenis-jenis Perusahaan Modal Ventura bervariasi tergantung pada fokus dan strategi investasi mereka, mulai dari tahap awal (early-stage) hingga tahap pertumbuhan (growth-stage). Sumber Dana Perusahaan Modal Ventura berasal dari berbagai investor, seperti dana pensiun, dana investasi, atau perorangan yang mencari kesempatan investasi yang potensial. Produk Penyaluran Dana yang ditawarkan biasanya berupa investasi langsung dalam bentuk ekuitas (saham) atau utang konvertibel, memungkinkan perusahaan modal ventura untuk memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan yang diinvestasikan. Perbedaan antara Perusahaan Modal Ventura konvensional dan syariah terletak pada prinsip operasional dan produk yang ditawarkan, di mana perusahaan modal ventura syariah mengikuti prinsipprinsip syariah Islam dalam menjalankan operasinya. Sejarah perkembangan modal ventura di seluruh dunia dimulai dari peran Georges Doriot sebagai perintis dalam industri ini. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation (AR&D) dan membuat langkah pertama dengan menginvestasikan dana pada perusahaan Digital Equipment Corporation. Pada tahun 1968, Digital Equipment Corporation kemudian melakukan penawaran saham publik, memberikan AR&D

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 147 tingkat imbal hasil investasi (return on investment-ROI) sebesar 101%. Perkembangan awal industri modal ventura terjadi seiring diterbitkannya Undang-undang Investasi Usaha Kecil (Small Business Investment Act) di Amerika pada tahun 1958. Undang-undang ini secara resmi memberikan wewenang kepada Kantor Pendaftaran Usaha Kecil atau Small Business Administration (SBA) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil, membuka peluang pembiayaan, dan mendukung permodalan bagi usaha wiraswasta di Amerika. Industri modal ventura di Amerika Serikat mulai berkembang sejak saat itu, berkat Undang-Undang Investasi Usaha Kecil yang memberikan kesempatan bagi perusahaan modal ventura kecil untuk mendukung pembiayaan dan permodalan usaha kecil di negara tersebut. Sejarah Modal Ventura di Indonesia dimulai dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Untuk mendorong perkembangan Modal Ventura di Indonesia, PT BPUI memulai langkah nyata dengan mendirikan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) pada tahun 1997. Pendirian tersebut didukung oleh pinjaman sebesar Rp100 Miliar dari Rekening Dana Investasi (RDI) Departemen Keuangan dan pinjaman sebesar Y 21 Miliar (US$ 180 juta) dari Japan EXIM Bank. Dalam upaya memperluas pembiayaan perusahaan Modal Ventura kepada UKM di daerah, 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) didirikan di Ibukota

148 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Propinsi. Pembentukan PMVD ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Pembiayaan Usaha (PPU). Kerjasama antara PT BAV, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan pengusaha lokal atau yang berasal dari daerah perusahaan Modal Ventura berada menjadi dasar pendirian PMVD. Setiap PMVD diwajibkan menyetor modal minimum sebesar Rp3 Miliar, dengan PT BAV sebagai salah satu pemegang saham di semua PMVD, menyumbangkan modal sebesar Rp1 Miliar atau sekitar 30-40%. Selain sebagai pemegang saham PMVD, PT BAV juga memiliki kewajiban memberikan pelatihan manajemen terkait pengelolaan perusahaan Modal Ventura. Sesuai dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha perusahaan modal ventura bertujuan untuk: 1. Pengembangan suatu penemuan baru; 2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 4. Membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 5. Mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 6. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 149 7. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan 8. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah lembaga keuangan yang memberikan modal dan dukungan finansial kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, terutama start-up atau perusahaan yang memasuki tahap pertumbuhan (growth-stage), namun masih memerlukan modal tambahan untuk memperluas operasi mereka. PMV berperan sebagai investor yang menyediakan dana dalam bentuk ekuitas atau utang konvertibel kepada perusahaan yang diinvestasikan, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tersebut di masa depan. Melalui investasi dan bimbingan, PMV membantu mendukung inovasi, pengembangan produk atau layanan baru, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain definisi umum, beberapa ahli juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perusahaan Modal Ventura (PMV). Menurut William A. Sahlman, seorang profesor di Harvard Business School, PMV merupakan investor yang menyediakan modal untuk perusahaan awal dengan harapan memperoleh keuntungan melalui penjualan saham mereka di masa depan, biasanya saat perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana (IPO). Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Fred Wilson, seorang investor dan pendiri Union Square Ventures, yang menggambarkan PMV sebagai investor yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui

150 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si pertumbuhan nilai perusahaan yang diinvestasikan. Dengan demikian, PMV tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga memberikan dorongan strategis dan bimbingan kepada perusahaan portofolio mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai investasi mereka di kemudian hari. Perusahaan modal ventura berada di bawah pengawsan OJK, hal ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 sebagai paket regulasi dari OJK menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tahap perkembangan perusahaan yang diinvestasikan, sektor industri, dan strategi investasi. Secara umum, terdapat beberapa jenis PMV yang umum ditemui: (Ahmad et al., 2019) 1. PMV Tahap Awal (Early-Stage VC) Jenis PMV ini fokus pada investasi pada perusahaan-perusahaan start-up yang masih dalam tahap pengembangan produk atau konsep awal. Mereka biasanya memberikan modal awal kepada perusahaan

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 151 dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan bisnis dan strategi pertumbuhan. 2. PMV Tahap Pertumbuhan (Growth-Stage VC) PMV ini lebih fokus pada perusahaan yang telah memiliki produk atau layanan yang mapan dan memerlukan modal tambahan untuk memperluas operasi mereka. Mereka biasanya memberikan investasi dalam jumlah yang lebih besar daripada PMV tahap awal dan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di pasar yang lebih matang. 3. PMV Industri-Spesifik Jenis PMV ini memfokuskan investasi mereka pada sektor-sektor industri tertentu, seperti teknologi, kesehatan, energi terbarukan, atau keuangan teknologi (fintech). Dengan spesialisasi ini, mereka dapat memberikan bimbingan dan sumber daya tambahan yang sesuai dengan kebutuhan unik dari sektor tersebut. 4. PMV Regional PMV regional fokus pada investasi dalam wilayah geografis tertentu, seperti kawasan perkotaan atau negara bagian tertentu. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem bisnis lokal dan sering kali memiliki jaringan yang kuat dengan pengusaha lokal dan sumber daya lainnya. 5. PMV Korporat Jenis PMV ini merupakan bagian dari perusahaan besar atau kelompok perusahaan yang lebih besar. Mereka menggunakan modal mereka untuk berinvestasi dalam start-up atau perusahaan yang

152 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si berpotensi memberikan nilai tambah strategis atau teknologi bagi perusahaan induk mereka. Dengan berbagai jenis PMV ini, perusahaan dapat memilih pendekatan investasi yang sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi, dan kebutuhan bisnis mereka. Sumber dana modal ventura (venture capital) berasal dari berbagai sumber, yang mencakup investor institusi, individu kaya, kelompok angel investors, serta dana pensiun dan dana investasi lainnya. (Sofia et al., 2021) 1. Investor Institusi: Dana modal ventura sering kali berasal dari investor institusi seperti perusahaan modal ventura besar, dana ekuitas swasta, atau bank investasi. Investor institusi ini memiliki dana yang signifikan untuk diinvestasikan dalam perusahaan-perusahaan berkembang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tinggi. 2. Individu Kaya: Banyak individu kaya atau pengusaha sukses yang memilih untuk berinvestasi langsung dalam perusahaan-perusahaan start-up atau pertumbuhan sebagai modal ventura. Mereka sering disebut sebagai angel investors dan dapat memberikan modal, pengalaman, serta jaringan yang berharga bagi perusahaan-perusahaan yang mereka dukung. 3. Dana Pensiun dan Dana Investasi: Sejumlah besar dana modal ventura juga berasal dari dana pensiun, dana investasi, dan dana kekayaan berkelanjutan lainnya. Investor-investor ini mencari investasi yang berpotensi

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 153 memberikan hasil yang tinggi dalam jangka panjang untuk memperkuat portofolio mereka. 4. Kelompok Angel Investors: Kelompok angel investors adalah sekelompok individu atau investor informal yang bersedia memberikan modal ventura kepada perusahaan-perusahaan start-up atau pertumbuhan yang menjanjikan. Mereka sering kali tergabung dalam kelompok atau jaringan untuk berbagi risiko dan sumber daya. Dana Pemerintah dan Lembaga Swasta: Di beberapa negara, pemerintah atau lembaga swasta juga dapat menyediakan dana modal ventura sebagai bagian dari upaya untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dana ini biasanya diberikan melalui program-program atau lembaga yang didedikasikan untuk mendukung ekosistem start-up dan pertumbuhan bisnis. Dengan beragamnya sumber dana modal ventura, perusahaan-perusahaan start-up dan pertumbuhan memiliki akses ke modal yang diperlukan untuk memperluas operasi mereka dan mewujudkan potensi pertumbuhan mereka. Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura (venture capital) mencakup berbagai jenis investasi yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan yang sedang berkembang. Dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal

154 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Ventura, disebutkan mengenai kegiatan usaha PMV yang meliputi: 1. Penyertaan Saham; 2. Pembelian Obligasi Konversi; 3. Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Usaha (Start-Up) dan/ atau Pengembangan Usaha; serta 4. Pembiayaan Usaha Produktif. Penyertaan saham, dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Syarat penyertaan saham adalah harus memenuhi dua unsur, yaitu 1. Jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun, dan 2. Wajib melakukan Divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha sesuai dengan ketentuan. Setelah melakukan penyertaan saham, sebuah PMV dapat melakukan divestasi dengan cara: 1. Penawaran Umum melalui pasar modal; 2. Menjual kepada PMV, PMVS, dan/ atau investor baru melalui penawaran terbatas (private placement); atau 3. Menjual kembali kepada Pasangan Usaha (buy back)

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 155 Proses skema penyertaan saham, dapat dilihat pada Gambar 10.1. Gambar 10.1. Skema Modal Ventura Penyertaan Saham (Sumber: OJK, 2019) Obligasi konversi dapat diperoleh dengan cara membeli sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan atau melalui pembelian obligasi konversi yang diatur dalam perjanjian dengan akta notariil. Pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, pemilik obligasi konversi memiliki opsi untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi penyertaan saham. Rincian skema kegiatan usaha pembelian obligasi konversi dapat diilustrasikan melalui diagram sebagai berikut: Gambar 10.2 Skema Kegiatan Usaha Pembelian Obligasi Konversi (Sumber: OJK, 2019)

156 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Usaha (Start-Up) dan/ atau Pengembangan Usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh PMV dengan cara melakukan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada saat dalam tahapan rintisan usaha (start-up) dan/ atau pengembangan usaha, dapat dilihat pada bagan: Gambar 10.2 Proses Evolusi Pegadaian (Sumber: OJK ,2019) Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, sebuah PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk: 1. Pembiayaan penerusan (channeling) risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 157 2. Pembiayaan bersama (joint financing) risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional. Adapun pihak yang dapat bekerja sama dengan PMV dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini meliputi: a. Bank; b. PMV atau PMVS; c. Perusahaan Pembiayaan; d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; e. Lembaga Keuangan Lainnya, dan/ atau f. Orang perseorangan Kegiatan usaha Modal Ventura tersebut di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/ atau Debitur. 1. Apa peran utama yang dimainkan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam ekosistem start-up dan pertumbuhan bisnis? Jelaskan mengapa PMV dianggap penting bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. 2. Bandingkan dan kontraskan antara perusahaan modal ventura tahap awal (early-stage VC) dan perusahaan modal ventura tahap pertumbuhan (growth-stage VC). Apa perbedaan utama antara keduanya, dan kapan perusahaan biasanya mencari investasi dari masingmasing jenis PMV? 3. Diskusikan beberapa sumber dana utama yang digunakan oleh perusahaan modal ventura untuk

158 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si mendanai investasinya. Apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing sumber dana ini? 4. Apa saja jenis produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang diinvestasikan? Berikan contoh bagaimana produk-produk ini dapat membantu perusahaan startup atau pertumbuhan dalam mencapai tujuan mereka. 5. Bandingkan dan kontraskan antara perusahaan modal ventura konvensional dan syariah. Apa prinsip-prinsip operasional yang mendasari keduanya, dan bagaimana hal itu memengaruhi pendekatan mereka dalam berinvestasi dan mengelola perusahaan portofolio mereka? 6. Soal-soal ini dirancang untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura, termasuk peran mereka, sumber dana, produk investasi, dan perbedaan antara pendekatan konvensional dan syariah.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 159 Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan pegadaian. Mereka akan memahami sejarah

160 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dan pengertian pergadaian sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Selain itu, mereka akan belajar tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan pegadaian, seperti pinjaman dengan jaminan emas, perhiasan, kendaraan, atau properti. Mahasiswa juga akan memahami sumber dana perusahaan pergadaian, termasuk diversifikasi sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Terakhir, mereka akan mempelajari perbedaan antara perusahaan pegadaian konvensional dan syariah, yang mencakup prinsip operasional, produk yang ditawarkan, dan sumber dana yang digunakan, sehingga memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai aspek yang terkait dengan industri pergadaian. Sejarah pergadaian mencakup perjalanan panjang dari masa lalu hingga menjadi institusi keuangan yang penting pada zaman modern. Pada zaman kuno, praktik peminjaman uang dengan jaminan barang berharga sudah dikenal di berbagai budaya, seperti di Mesir kuno dan Babilonia. Tradisi gadai memiliki akar di wilayah Timur Tengah, di mana pada masa lalu, sistem gadai digunakan untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan barang atau uang saat melakukan perjalanan, baik itu untuk keperluan perdagangan atau tujuan lainnya. Prinsip dasar dari sistem gadai tersebut didasarkan pada semangat tolong-menolong.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 161 Dalam konteks transaksi gadai selama perjalanan, dari perspektif ekonomi, praktik ini bertujuan untuk mendukung permodalan pedagang, memastikan berlanjutnya aktivitas ekonomi di daerah yang dikunjungi oleh pedagang tersebut. Barang yang digadaikan oleh pedagang kepada penerima gadai dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, alat-alat pertanian yang mungkin dibutuhkan oleh penerima gadai untuk mengelola perkebunannya.Namun, peristiwa penting dalam sejarah pergadaian modern terjadi di Eropa pada Abad Pertengahan, di mana pawnshop atau tempat gadai mulai bermunculan sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Selama periode Renaissance di Italia, praktik pergadaian berkembang pesat, dan sistem peraturan formal mulai diterapkan untuk mengatur operasionalnya. (Rambe & Herlambang, 2022). Menurut Kevin Davis (1997), penggunaan gadai (pawnshops) dapat menjadi alternatif keuangan yang lebih sederhana bagi masyarakat, karena persyaratannya lebih mudah dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, seperti bank, yang cenderung memiliki persyaratan yang lebih kompleks. Pemikiran serupa juga diungkapkan oleh Chan dan Owyong (2007), yang menyebutkan bahwa gadai (pawnshops) merupakan bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan layanan kredit, terutama kepada kalangan bawah dan di wilayah di mana masyarakat menghadapi kesulitan dengan lembaga keuangan utama, yang seringkali melibatkan prosedur dan persyaratan yang cukup banyak.

162 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Pada abad ke-20, perkembangan teknologi dan globalisasi memperluas cakupan pergadaian secara signifikan, dengan lembaga-lembaga pergadaian modern berkembang di berbagai negara di seluruh dunia. Seiring waktu, pergadaian tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam uang dengan jaminan barang-barang berharga, tetapi juga menjadi sumber keuangan yang penting bagi individu dan bisnis yang membutuhkan akses cepat dan aman terhadap modal. Sejarah pergadaian mencerminkan peran pentingnya dalam menyediakan layanan keuangan yang bersifat inklusif dan terjangkau bagi masyarakat luas. Masuknya pergadaian ke Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Belanda memperkenalkan sistem pergadaian di Hindia Belanda, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan industri pergadaian di Indonesia. Pada awalnya, lembaga pergadaian di Hindia Belanda didirikan untuk memberikan pinjaman kepada para petani atau pekerja agraria yang memerlukan modal untuk bertani atau berkebun, dengan menggunakan tanah mereka sebagai jaminan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, industri pergadaian terus berkembang di bawah pemerintahan Indonesia. Sejak pertama kali didirikan sebagai Jawatan Pegadaian (Pandhuis Dienst) di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada 1 April 1901 hingga menjadi PT Pegadaian (Persero) sejak 1 April 2012, Pegadaian telah melalui proses evolusi dan transformasi yang panjang sebagaimana bagan di bawah ini.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 163 Gambar 11.1. Transformasi PT. Pegadaian (Sumber: OJK ,2019) Pegadaian mengalami perubahan status dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada 10 April 1990, dan kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Pada periode sebagai Perusahaan Umum, Pegadaian mengalami transformasi yang signifikan, mencakup aspek internal dan eksternal. Transformasi internal melibatkan perubahan dalam sikap mental dan perilaku karyawan, sementara dari segi eksternal, terjadi perubahan citra Pegadaian di mata masyarakat. Pada periode ini lahirlah jargon atau slogan Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang berguna untuk lebih meningkatkan citra perusahaan. Pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan untuk mengubah struktur hukum Pegadaian dari Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status badan hukum ini resmi disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

164 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si 51 Tahun 2011. Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa tujuan utama dari perubahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) adalah untuk beroperasi di sektor gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, serta menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Sejalan dengan Keputusan pemerintah merubah status Perusahaan menjadi Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, PT Pegadaian (Persero) ditugaskan untuk menjalankan kegiatan utama yang melibatkan: 1. Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai; 2. Pemberian pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; 3. Menyediakan layanan jasa titipan, jasa penaksiran, serta sertifikasi; dan 4. Menjalankan perdagangan logam mulia dan batu mulia. Untuk memahami produk dari perusahaan pergadaian, kita perlu terlebih dahulu memahami tentang barangbarang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah semua barang bergerak antara lain:

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 165 1. Barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas perhiasan, emas batangan, dan berlian; 2. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda; 3. Barang rumah tangga, seperti peralatan rumah tangga, dan barang elektronik; 4. Mesin seperti traktor, pompa air, dan generator; 5. Tekstil seperti bahan tenun dan batik (menyesuaikan kearifan lokal); dan 6. Barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang diatur berdasarkan peraturan Pegadaian Selain menjalankan kegiatan utama seperti yang disebutkan di atas, PT Pegadaian (Persero) juga berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha tambahan, seperti jasa pengiriman uang, jasa transaksi pembayaran, dan optimalisasi pengelolaan aset perusahaan. Barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah disimpan dalam satu ruang yang khusus dengan segel untuk menjaga keamanan barang tersebut. Di samping untuk keamanan barang jaminan, untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan nasabah maka barang jaminan tersebut diasuransikan oleh PT Pegadaian (Persero). Alur pemberian kredit gadai dapat dilihat pada bagan berikut.

166 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Gambar 11.2. Alur Proses Pemberian Kredit Sumber: PT Pegadaian (Persero Lini utama bisnis pegadaian adalah gadai emas termasuk juga bisnis perdagangan emas yang melibatkan penjualan emas batangan dengan opsi pembayaran tunai atau melalui angsuran, sebagai alternatif investasi tambahan bagi masyarakat. Saat ini, transaksi jual beli emas secara tunai dijalankan oleh anak perusahaan, yaitu PT Pegadaian Galeri 24. Kegiatan perdagangan emas ini

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 167 memiliki tujuan tidak hanya dalam aspek bisnis untuk memperluas portofolio produk, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi emas sebagai salah satu opsi investasi, selain tabungan uang, tanah, rumah, saham, reksa dana, dan sebagainya. Usaha mikro fidusia merupakan bentuk bisnis yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum fidusia, yakni penawaran produk kredit yang ditujukan khusus untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah beroperasi selama minimal satu tahun. Usaha ini melibatkan jaminan berupa kepemilikan kendaraan dan/atau tempat usaha. Bisnis mikro fidusia secara langsung berinteraksi dengan segmen masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Secara nasional, bisnis mikro terbukti lebih kokoh menghadapi fluktuasi atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Kebanyakan pelaku bisnis mikro belum memiliki akses ke layanan perbankan, dan hal ini membuka peluang serta potensi bisnis yang signifikan bagi produk bisnis mikro fidusia yang ditawarkan oleh Pegadaian. Jaminan kredit yang digunakan mencakup bukti kepemilikan dan/atau tempat usaha, dengan penambahan jenis agunan seperti perhiasan emas, persediaan, dan peralatan produksi. Saat ini, Pegadaian sedang mengembangkan kredit tanpa agunan melalui program Kreasi express loans (e-loans) dengan pola keagenan dan agunan kredit berupa tabungan emas, serta melalui pengembangan layanan digital lending. Tujuan pemberian kredit ini bersifat produktif dan dapat digunakan untuk keperluan multiguna atau

168 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si konsumtif. Kelompok nasabah yang dituju meliputi nasabah perorangan, terutama pelaku usaha mikro kecil dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta nasabah badan usaha. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan pergadaian mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Beberapa produk perusahaan pergadaian meliputi: (Soemitra, 2017) 1. Pinjaman dengan Jaminan Emas atau Perhiasan: Produk ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dengan menggunakan emas atau perhiasan sebagai jaminan. Nilai pinjaman biasanya ditentukan berdasarkan berat dan nilai pasar emas atau perhiasan yang digadaikan. 2. Pinjaman dengan Jaminan Kendaraan: Nasabah dapat menggadaikan kendaraan mereka, seperti mobil atau motor, untuk mendapatkan pinjaman uang tunai. Nilai pinjaman ditentukan berdasarkan nilai pasar kendaraan yang digadaikan. 3. Pinjaman dengan Jaminan Properti: Perusahaan pergadaian juga dapat menawarkan pinjaman dengan menggunakan properti sebagai jaminan, seperti tanah atau bangunan. Nilai pinjaman ditentukan berdasarkan nilai pasar properti yang digadaikan. 4. Jasa Penitipan Amanat: Selain pinjaman, perusahaan pergadaian juga dapat menyediakan layanan penitipan amanat untuk barang berharga, seperti dokumen berharga, logam mulia, atau barang berharga lainnya. Nasabah dapat memanfaatkan layanan ini untuk

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 169 menyimpan barang-barang mereka dengan aman dan terjamin. 5. Layanan Lelang Barang Jaminan: Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian, perusahaan pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan tersebut melalui lelang umum. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan harga yang adil untuk barang yang digadaikan. Melalui berbagai produk dan layanan ini, perusahaan pergadaian memungkinkan nasabah untuk memperoleh akses cepat dan mudah terhadap modal dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Hal ini memberikan solusi finansial yang fleksibel bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan mereka. Perusahaan pergadaian swasta adalah lembaga keuangan yang beroperasi sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan dijalankan secara privat, bukan oleh pemerintah atau entitas publik. Dalam konteks ini, "swasta" mengacu pada kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang berada di luar kendali atau kepemilikan pemerintah. Perusahaan pergadaian swasta biasanya didirikan oleh individu atau kelompok investor swasta dengan tujuan untuk menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan barang berharga kepada nasabah yang membutuhkan dana tambahan.

170 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Perusahaan pergadaian swasta memainkan peran yang penting dalam ekosistem keuangan dengan menyediakan alternatif bagi nasabah yang mencari akses cepat dan mudah terhadap modal. Mereka sering kali memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan syarat dan ketentuan pinjaman serta kebijakan operasional mereka, karena tidak terikat oleh peraturan yang sama seperti lembaga keuangan publik. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kebutuhan pasar yang berubah dan untuk bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Namun, sebagai entitas swasta, perusahaan pergadaian swasta juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan operasional mereka dan mematuhi standar etika dan regulasi keuangan yang berlaku. Mereka juga harus menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah melalui pelayanan yang profesional dan transparan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perusahaan pergadaian swasta, termasuk sumber dana, produk, dan kebijakan operasional mereka, sangat penting untuk memahami peran mereka dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Perbedaan antara Perusahaan Pergadaian Konvensional dan Syariah mencakup beberapa aspek utama, termasuk prinsip operasional, produk dan layanan yang ditawarkan, serta sumber dana yang digunakan. Berikut adalah perbedaan antara keduanya: (Habibah, 2017)

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 171 1. Prinsip Operasional a. Perusahaan Pergadaian Konvensional: Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sekuler dan hukum positif yang umum diakui dalam sistem keuangan konvensional. Mereka dapat menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti bunga dan riba dalam operasional mereka. b. Perusahaan Pergadaian Syariah: Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan transaksi yang bersifat spekulatif atau meragukan. Mereka mematuhi prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan kebersamaan dalam semua operasi mereka. 2. Produk dan Layanan a. Perusahaan Pergadaian Konvensional: Menawarkan berbagai produk dan layanan yang mencakup pinjaman dengan bunga, penyimpanan amanat, dan layanan lelang barang jaminan. Mereka juga dapat menawarkan produk-produk asuransi terkait. b. Perusahaan Pergadaian Syariah: Menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah, seperti murabahah (pembelian dengan markup), musyarakah (kerjasama), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Mereka tidak menggunakan bunga dalam transaksi mereka. 3. Sumber Dana a. Perusahaan Pergadaian Konvensional: Mendapatkan sumber dana dari tabungan nasabah, pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya, obligasi atau surat utang, dan modal sendiri.

172 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si b. Perusahaan Pergadaian Syariah: Mendapatkan sumber dana dari simpanan nasabah, pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, obligasi syariah, dan modal sendiri yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sementara perusahaan pergadaian konvensional mengikuti prinsip-prinsip sekuler dan menggunakan instrumen keuangan konvensional, perusahaan pergadaian syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. 1. Bagaimana peran perusahaan pegadaian dalam menyediakan akses keuangan kepada masyarakat? Diskusikan bagaimana lembaga ini membantu individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. 2. Apa saja keuntungan dan risiko yang terkait dengan menggunakan layanan perusahaan pegadaian? Diskusikan manfaat dari menggunakan pinjaman dengan jaminan barang berharga serta potensi risiko yang harus dipertimbangkan. 3. Bagaimana perbedaan antara perusahaan pegadaian konvensional dan syariah memengaruhi pendekatan mereka dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabah? Diskusikan implikasi dari prinsip operasional yang berbeda antara kedua jenis perusahaan pegadaian ini.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 173 4. Bagaimana perusahaan pegadaian memastikan keamanan dan keaslian barang jaminan yang mereka terima? Diskusikan prosedur dan protokol yang diterapkan oleh perusahaan pegadaian untuk memastikan keabsahan barang berharga yang digadaikan. 5. Bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi telah memengaruhi industri pegadaian? Diskusikan implikasi dari kemajuan teknologi seperti platform daring dan aplikasi seluler dalam membentuk masa depan industri pegadaian.

174 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 175 Setelah menyelesaikan bab tentang Perusahaan Dana Pensiun, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan dana pensiun. Pengertian Perusahaan Dana Pensiun melibatkan pemahaman tentang lembaga keuangan yang

176 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si bertujuan untuk menyediakan dana dan manajemen investasi untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pensiun. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun mencakup aspek keamanan finansial bagi peserta, perlindungan masa depan, serta pengelolaan risiko dan keuntungan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis kelembagaan dana pensiun, termasuk dana pensiun pemerintah, dana pensiun swasta, dan dana pensiun karyawan. Sistem pembayaran pensiun akan menjadi fokus dalam memahami bagaimana dana pensiun mengelola dan mendistribusikan manfaat pensiun kepada peserta. Sebagai tambahan, mahasiswa akan mendapatkan soal diskusi yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis dan mendalam tentang topik-topik terkait dengan dana pensiun, seperti tantangan keuangan, keberlanjutan, dan inovasi dalam penyelenggaraan dana pensiun. Dengan demikian, penyelesaian bab ini akan memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa dalam memahami pentingnya dana pensiun dalam merencanakan dan mempersiapkan masa pensiun. Sejarah dana pensiun tidak dapat dilacak secara menyeluruh sejak awalnya. Meskipun demikian, dana pensiun pertama di Amerika Serikat didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1825. Di Kanada, pada tahun 1870, parlemen Kanada mengesahkan UndangUndang superannuation untuk mengatur dana pensiun. Di Indonesia, pada masa penjajahan, dana pensiun untuk pegawai pemerintah diatur dalam Staatsblad nomor 550 tahun 1926 dan Staatsblad nomor 557 tahun 1934.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 177 Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang Peraturan Sementara mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri dan Janda Beserta Anak Piatunya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun diterbitkan, bersama dengan peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi ketentuanketentuan pemerintah Belanda. Administrasi pegawai negeri awalnya ditangani oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP), yang kini dikenal sebagai Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Perusahaan Dana Pensiun adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dan investasi yang dikumpulkan dari peserta pensiun dan pemberi kerja untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta yang memenuhi syarat. Secara sederhana, perusahaan dana pensiun berfungsi sebagai wadah pengumpulan dana dari peserta dan pemberi kerja, yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian yang dapat digunakan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyediakan jaminan keuangan bagi peserta pensiun, sehingga mereka dapat menghadapi masa pensiun dengan lebih aman dan tenang. Dalam pengelolaannya, perusahaan dana pensiun harus mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan program pensiun yang diselenggarakan.

178 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Apa urgensinya? Perusahaan Dana Pensiun memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan sosial karena beberapa alasan utama: (Soemitra, 2017) 1. Jaminan Keamanan Finansial Perusahaan Dana Pensiun memberikan jaminan keamanan finansial bagi peserta pensiun dengan menyediakan sumber pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Dengan menyimpan dan mengelola dana pensiun peserta secara profesional, perusahaan dana pensiun membantu menjamin bahwa peserta pensiun dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka setelah pensiun. 2. Perlindungan Masa Depan Dana pensiun memungkinkan individu untuk merencanakan masa pensiun mereka dengan lebih baik, memberikan perlindungan bagi mereka dari risiko kekurangan dana di masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, peserta dapat memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tujuan keuangan mereka setelah pensiun. 3. Manfaat bagi Pemberi Kerja Perusahaan Dana Pensiun juga memberikan manfaat bagi pemberi kerja dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Program pensiun yang baik dapat menjadi insentif yang menarik bagi karyawan, sehingga membantu perusahaan dalam membangun budaya kerja yang solid dan meningkatkan loyalitas karyawan.

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 179 4. Stabilitas Ekonomi Dengan memberikan jaminan keamanan finansial kepada peserta pensiun, perusahaan dana pensiun membantu menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki jaminan keuangan yang kuat cenderung lebih stabil secara ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Perusahaan Dana Pensiun sangatlah penting dalam membantu individu mempersiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah untuk memberikan jaminan keamanan finansial bagi peserta pensiun di masa pensiun mereka. Adapun beberapa tujuan utama dari penyelenggaraan dana pensiun antara lain: 1. Menyediakan Pendapatan Pensiun yang Stabil Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan dana pensiun adalah untuk memberikan pendapatan pensiun yang stabil kepada peserta pensiun. Hal ini memungkinkan peserta untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka selama masa pensiun tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penghasilan aktif. 2. Memberikan Perlindungan terhadap Kehidupan Masa Depan Dana pensiun memberikan perlindungan finansial bagi peserta pensiun terhadap risiko kekurangan dana

180 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si di masa pensiun. Dengan memiliki dana pensiun yang memadai, peserta dapat menghindari risiko kehilangan pendapatan yang dapat mengganggu kehidupan mereka di masa pensiun. 3. Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Hidup yang Layak Penyelenggaraan dana pensiun bertujuan untuk memastikan bahwa peserta pensiun dapat menjalani gaya hidup yang layak dan nyaman di masa pensiun. Dengan menyediakan pendapatan pensiun yang cukup, dana pensiun membantu peserta untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, dan rekreasi. 4. Meningkatkan Kualitas Hidup Peserta Dana pensiun juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta pensiun dengan memberikan fleksibilitas finansial dan kemampuan untuk menikmati berbagai kegiatan dan pengalaman di masa pensiun. Hal ini termasuk memungkinkan peserta untuk melakukan perjalanan, mengejar hobi, atau menghabiskan waktu dengan keluarga dan temanteman tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. 5. Menjaga Keharmonisan Sosial Penyelenggaraan dana pensiun juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat dengan memberikan perlindungan dan jaminan finansial kepada peserta pensiun. Dengan merasa aman secara finansial, peserta pensiun dapat mempertahankan kemandirian mereka dan tetap aktif dalam

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 181 masyarakat, yang pada gilirannya membantu menjaga kestabilan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menyediakan pendapatan pensiun yang stabil, perlindungan finansial, dan kemungkinan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa pensiun, dana pensiun memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan bagi peserta pensiun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara luas untuk mendukung dan mengelola dana pensiun dengan baik agar dapat memenuhi tujuannya dalam memberikan perlindungan finansial yang layak bagi peserta pensiun di masa yang akan datang. Dengan demikian, penyelenggaraan dana pensiun menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk menciptakan masa pensiun yang lebih sejahtera dan stabil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks dana pensiun, terdapat beberapa jenis kelembagaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pensiun. Jenis-jenis kelembagaan tersebut mencakup: (Siregar, 2021) 1. Dana Pensiun Perusahaan (Employer-Sponsored Pension Plans) Merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (perusahaan atau organisasi) untuk kepentingan karyawan mereka. Dana pensiun perusahaan sering kali disebut juga sebagai dana pensiun korporat atau dana pensiun sponsor perusahaan. Banyak perusahaan besar di Indonesia memiliki program pensiun yang diselenggarakan untuk

182 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si karyawan mereka. Contohnya adalah Dana Pensiun PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero). 2. Dana Pensiun Publik (Public Pension Plans) Merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk para pegawai negeri, pekerja sektor publik, atau bagi warga negara secara umum. Contoh dana pensiun publik adalah Social Security di Amerika Serikat dan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 3. Dana Pensiun Karyawan (Employee Pension Funds) Merupakan dana pensiun yang didirikan oleh kelompok karyawan atau serikat pekerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada anggota atau peserta yang memenuhi syarat. Dana pensiun karyawan ini sering kali disebut juga sebagai dana pensiun serikat atau dana pensiun pekerja. Beberapa serikat pekerja atau organisasi profesi di Indonesia juga memiliki program pensiun untuk anggotanya. Contohnya adalah Dana Pensiun Karyawan PT Pertamina (Persero) Tbk yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Pertamina (SP Pertamina). 4. Dana Pensiun Profesional (Professional Pension Funds) Merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh organisasi profesional, seperti lembaga profesi atau asosiasi profesi, untuk memberikan manfaat pensiun kepada anggota atau peserta yang memenuhi syarat. Dana pensiun profesional ini sering kali terbuka bagi anggota profesi tertentu, seperti dokter,

BANK & IKNB: Institusi Keuangan Non Bank | 183 pengacara, atau akuntan. Contoh lembaga pensiun profesional di Indonesia adalah Dana Pensiun Persatuan Dokter Indonesia (DP-PDI), yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Indonesia (PDI) untuk memberikan manfaat pensiun kepada dokterdokter yang menjadi anggotanya. 5. Dana Pensiun Swasta (Private Pension Funds) Merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan swasta, seperti perusahaan asuransi, bank, atau manajer investasi, untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta yang memenuhi syarat. Dana pensiun swasta ini sering kali beroperasi di luar kerangka pensiun yang disponsori oleh pemerintah atau perusahaan. Lembaga keuangan swasta, seperti perusahaan asuransi dan manajer investasi, juga menyediakan produk pensiun swasta di Indonesia. Contoh lembaga ini adalah Dana Pensiun BRI Life, yang merupakan program pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera (BRI Life) untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta yang memenuhi syarat. Melalui berbagai jenis kelembagaan dana pensiun ini, peserta pensiun dapat memilih program pensiun yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta memperoleh jaminan keuangan yang layak di masa pensiun. Sistem pembayaran pensiun merujuk pada cara di mana dana pensiun disalurkan kepada peserta yang

184 | Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si memenuhi syarat setelah mencapai usia pensiun atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan. Ada beberapa sistem pembayaran pensiun yang umum digunakan, antara lain: (Soemitra, 2017) 1. Sistem Pensiun Tunai (Lump Sum) Dalam sistem ini, peserta pensiun menerima pembayaran pensiun dalam bentuk sejumlah besar uang tunai pada saat pensiun. Pembayaran ini dapat berasal dari akumulasi kontribusi pensiun selama masa kerja atau dapat berupa jumlah tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Sistem Pensiun Berkala (Annuity) Pada sistem ini, peserta pensiun menerima pembayaran pensiun secara teratur dalam bentuk pembayaran bulanan, triwulanan, atau tahunan selama sisa hidup mereka. Pembayaran ini seringkali berlanjut sampai dengan kematian peserta pensiun, sehingga memberikan kepastian pendapatan seumur hidup. 3. Sistem Kombinasi (Partial Lump Sum Option) Sistem ini merupakan kombinasi antara pensiun tunai dan pensiun berkala. Peserta pensiun memiliki opsi untuk menerima sebagian pembayaran pensiun dalam bentuk uang tunai pada saat pensiun, sementara sisanya dibayarkan secara berkala. 4. Sistem Pensiun Terkait Kinerja (Performance-Linked Pensions) Dalam sistem ini, besaran pembayaran pensiun berkaitan dengan kinerja investasi dana pensiun. Jika kinerja investasi baik, peserta pensiun dapat menerima pembayaran yang lebih tinggi, sedangkan jika kinerja investasi buruk, pembayaran pensiun dapat berkurang.