Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024 FINAL CETAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PETA JALAN SIREKAP PEMILU 2024 :

UPAYA MENERANGI “LORONG GELAP”
UNTUK MENJAMIN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN



PETA JALAN SIREKAP PEMILU 2024:

UPAYA MENERANGI “LORONG GELAP”
UNTUK MENJAMIN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
2021

ISBN : 978-623-6183-47-2

Pengarah
IIham Saputra (Ketua KPU)
Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU)
Arief Budiman (Anggota KPU)
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU)
Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU)
Hasyim Asy’ari (Anggota KPU)

Viryan (Anggota KPU)
Bernad Dermawan Sutrisno (Sekretaris Jenderal KPU)

Penanggung Jawab
Eberta Kawima

Melgia Carolina Van Harling

Tim Penyusun
Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Desain & Layout
Indoyanu Muhamad

Penerbit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng
Jakarta Pusat, 10310
www.kpu.go.id

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Sambutan Ketua KPU RI

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, tahapan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 telah berhasil diselenggarakan dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Elektronik
(SIREKAP) dengan baik. Dalam menyelenggarakan demokrasi di
Indonesia, KPU senantiasa berupaya untuk beradaptasi dengan
perkembangan yang terjadi, terutama pemanfataan teknologi informasi.
Begitu juga dalam mempersiapkan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu adalah sebuah
keniscayaan. Kehadiran Sirekap merupakan ikhtiar KPU untuk
mempermudah kerja penyelenggara menjadi lebih efektif dan efisien,
serta mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat dalam
proses penghitungan hasil perolehan suara di setiap tingkatan.

Kesuksesan penggunaan Sirekap pada Pemilihanan Tahun 2020
dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi penyelenggara. Hasil foto
pembacaan angka pada Formulir Model C1 dapat dikonversi menjadi
data digital atau Optical Mark Recognition (OMR) dan Optical Character
Recognition (OCR). Data tersebut digunakan sebagai bahan rekapitulasi
berjenjang tanpa harus diinput. Sirekap juga mampu menghasilkan
salinan digital baik di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota serta
provinsi, yang tentu saja dapat mengurangi proses penyalinan secara
signifikan.

Buku ini berusaha menjelaskan dan memberikan pemahaman
langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan Penyelenggara
untuk menghasilkan Sirekap yang mampu menjawab kompleksitas
Pemilu 2024. Semangatnya adalah menjamin transparansi proses dan
kecepatan akses publikasi hasil penghitungan suara, kemudahan bagi
Petugas, dan validitas data. Pada beberapa bagian, buku ini berusaha

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” i
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

menjelaskan hasil evaluasi penerapan teknologi Pemilu dan Pemilihan
dari tahun ke tahun, penerapan secara teknis penggunaan Sirekap
Pemilu dengan 5 jenis Pemilihan, mempersiapkan infrastruktur yang
memadai di setiap daerah dalam menunjang penggunaan Sirekap,
penguatan sumber daya manusia, serta pembahasan mengenai
penguatan regulasi penggunaan teknologi informasi.

Pemilu Serentak Tahun 2024 harus dipersiapkan dengan baik.
Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak 2024 dapat dijadikan
momentum untuk menciptakan efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas
terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara serta mampu
menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak
yang telah memberikan dukungan kepada KPU dalam persiapan
penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, khususnya
pembangunan Sirekap. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat untuk membantu Penyelenggara, pemangku kepentingan,
para pegiat Pemilu dan seluruh masyakarat dalam membangun
demokrasi Indonesia yang lebih baik. Bangsa yang hebat adalah bangsa
yang mampu beradapsi dengan perubahan.

Wassalamu’alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.



Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Ilham Saputra



ii Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Kata Pengantar

Penggunaan teknologi menjadi solusi untuk menyelesaikan
permasalahan yang kerap terjadi dalam rangkaian tahapan Pemilu. Di
banyak negara, diskursus penggunaan teknologi dalam Pemilu menjadi
isu penting untuk meningkatkan kualitas Pemilu dan mencegah
terjadinya manipulasi suara.

Tahapan rekapitulasi yang lama dan melibatkan banyak orang
menghadirkan sejumlah masalah. Misal, akibat banyaknya orang
yang menuliskan salinan pada formulir salinan C-Hasil menimbulkan
kesalahan penulisan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
Pada akhirnya seringkali menimbulkan konflik saat proses rekapitulasi
sedang berlangsung. Ini menjadi penyebab molornya waktu rekapitulasi
hasil penghitungan suara serta menjadi bibit konflik atau perdebatan
saat dibawa ke tingkat kecamatan.

Tidak sampai di situ, praktik “perdagangan” salinan Formulir C1 oleh
penyelenggara Adhoc kepada para caleg turut memberikan gambaran
negatif terhadap pola lama rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Padahal seharusnya siapapun dapat mengakses hasil penghitungan
suara, karena dilakukan secara terbuka. Selama ini peserta pemilu dan
masyarakat sering mengeluhkan sulit mendapatkan atau mengakses
hasil penghitungan suara, padahal nasib mereka dalam Pemilu
ditentukan dari hasil penghitungan suara tersebut.

Ditambah lagi, memori buruk Pemilu 2019 menjadi sebuah refleksi
kritis bagi penyelenggara Pemilu dan semua pihak terkait, bahwa harus
segera dicari jalan keluar memudahkan kinerja para anggota Badan
Adhoc.

Upaya mencari jalan keluar permasalahan ini termaktub dalam buku
peta jalan penggunaan sistem rekapitulasi suara elektronik di Pemilu
Indonesia. Sirekap hadir menjadi solusi untuk mempublikasikan hasil

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” iii
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

penghitungan suara sejak dari TPS dengan cara kerja menanamkan
aplikasi pada ponsel petugas KPPS. Aplikasi ini digunakan untuk
memfoto C-Hasil Plano (pada Pilkada 2020) kemudian langsung dikirim
ke server KPU dan bisa diakses oleh publik melalui infopilkada2020.
kpu.go.id. Sirekap menjadikan hasil penghitungan suara di TPS menjadi
milik publik.

Buku ini akan memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah
strategis apa saja yang harus dilakukan dan dilalui oleh KPU guna
menghasilkan teknologi informasi rekapitulasi suara yang tepat guna.
Sehingga proses rekapitulasi perolehan suara dapat dilakukan secara
efektif, efisien, akurat, transparan, membuka ruang partisipasi publik,
akuntabel, mencegah malpraktik pemilu, dan mampu meningkatkan
kepercayaan pemilih, peserta, dan publik pada umumnya terhadap hasil
pemilu.

Keberadaan Sirekap untuk meminimalisir persoalan dan
kompleksitas tata Kelola pemilu dalam tahapan rekapitulasi perolehan
suara yang menganggu kualitas serta integritas pemilu. Prinsipnya
adalah pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi. Karena
teknologi informasi dan pemilu adalah dua “sekondan”, solusi bagi
kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Publik bisa melihat langsung publikasi Formulir C1 tiap-tiap TPS dari
laman resmi KPU yang terintegrasi dengan Sirekap. Inilah perbedaan
dengan teknologi sebelumnya (Situng) yang hanya menyajikan hasil
pindai (scan) salinan C1. Dalam penggunaan aplikasi Situng, salinan C1
setelah dikumpulkan oleh PPK harus melewati perjalanan yang panjang
menuju kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindai (scan).
Hasil pemindai ini kemudian diunggah oleh operator KPU Kabupaten/
Kota dan juga masih terdapat proses input data hasil.

Sementara Sirekap mempublikasikan sumber data hasil
penghitungan langsung dan faktual dari TPS. C.Hasil ukuran Plano
difoto langsung oleh KPPS, kemudian dikirimkan ke server untuk
dipublikasikan dan masuk ke Sirekap Web guna keperluan rekapitulasi
di jenjang berikutnya. Sirekap mempercepat proses unggah data
penghitungan suara dan mengurangi banyaknya salinan C1. Dengan

iv Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

kata lain, cara kerja Sirekap adalah mengonversi salinan manual ke
salinan digital.

Lorong-lorong gelap praktik penghitungan dan rekapitulasi suara
di TPS selama ini kini semakin terang. Diawali dengan serangkaian uji
coba di perhelatan Pemilihan 2020, Sirekap menjadi sebuah loncatan
besar dalam kepemiluan tanah air. Menuju Pemilu 2024, Sirekap harus
tiba pada versi yang terbaik untuk memudahkan proses rekapitulasi.

Sirekap adalah ikhtiar untuk menerangi lorong-lorong gelap
penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK. Kami
berharap, Sirekap menjadi sebuah produk yang menjadi solusi
permasalahan teknis kepemiluan dan meningkatkan kualitas Pemilu
Indonesia di masa mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat
dan berkontribusi dalam proses penyelesaian penyusunan buku ini.
Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan demokrasi di
Indonesia.

Salam,

Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
Evi Novida Ginting Manik

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” v
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA KPU RI....................................................... i
iiii
KATA PENGANTAR.................................................................... ivii
vii
DAFTAR ISI............................................................................... viiii
xixii
DAFTAR GAMBAR..................................................................... xiv
1
DAFTAR TABEL......................................................................... 31
6
DAFTAR GRAFIK....................................................................... 7
8
BAB 1: PENDAHULUAN............................................................ 181
15
198
122131
BAB 2: VARIASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI 11

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 29
1322
DI INDONESIA............................................................... 16
A. Data Entry dan Satelit VSAT pada Pemilu 1999...............
B. Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (PTNP) 2004................ 1397
C. Intelligent Character Recognition pada Pemilu 2009....... 2244412118
D. Data Entry dan Memindai Formulir C1 pada Pemilu 2014 2532
E. Sistem Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilihan 2536
Serentak 2015-2018........................................................ 2549
F. Situng pada Pemilu Serentak 2019................................. 2650
61
BAB 3: SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PEROLEHAN
2770
SUARA (SIREKAP) PADA PEMILIHAN TAHUN 2020...... 2794
A. Infrastruktur Teknologi dan Cara Kerja Sirekap.............. 3802
1. Sirekap Mobile.................................................................. 33
2. Sirekap Web...................................................................... 83
B. Mitigasi Penggunaan Sirekap Tanpa Jaringan Internet...
C. Dinamika Mempersiapkan Sirekap.................................. 4834
D. Catatan Teknologi Sirekap...............................................
E. Sumber Daya Manusia.....................................................
1. SDM dan Prasyarat Pengguna Sirekap........................
2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Sosialisasi
Internal dan Bimtek Penyelenggara..............................
3. Keluhan Pengguna dan Evaluasi SDM.........................
F. Sosialisasi Sirekap Pemilihan 2020..................................
1. Sosialisasi dan Teknis Tata Cara Penggunaan Hingga
Pemanfaatan Data Teknologi Informasi Sirekap.........
2. Data Evaluasi Sirekap di Berbagai Daerah terkait
Sosialisasi......................................................................

vvii PBetrasiaJaslaatndSiiTreenkgaaphPBemadialui C2O0V2I4D:-U1p9aya Menerangi “Lorong Gelap”
IUnnotvuaski MseertnajKarmeainsi TSroasndiskpliahrpaandsai dPeamniAlikhuanntSaebrelnittask H20a2s0il Pemilu dan Pemilihan

Daftar Isi

G. Kepastian Hukum dan Implementasi Regulasi.................... 4868

1. Aturan Penggunaan Sirekap dalam Undang-Undang...... 5808
2. Aturan Penggunaan Sirekap dalam Peraturan KPU dan
Petunjuk Teknis................................................................ 559355
H. Pembelajaran di Daerah dalam Penggunaan Sirekap
pada Pemilihan Tahun 2020................................................. 15080

1. KPU Kabupaten Majene................................................... 16000

2. KPU Kabupaten Konawe Utara........................................ 103

3. KPU Kabupaten Mentawai............................................... 16026

BAB 4: PETA JALAN MEMPERSIAPKAN SISTEM REKAPITULASI

PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ELEKTRONIK........... 16049
Mempersiapkan Administrasi Pemungutan dan 16173
A. Penghitungan Suara..............................................................


1. Menata Ulang Desain Surat Suara Pemilu Serentak...... 113

2. Menyiapkan Formulir C1 Plano dan Teknologi Pemindaian 17325

B. Menyiapkan Infrastruktur Teknologi.................................... 18719

1. Membangun Aplikasi Perangkat Lunak Pemindaian...... 18749
2. Menyiapkan Perangkat Keras Hardware.......................... 180

3. Menyiapkan Perangkat Teknologi Jalur Pengiriman Data 19811
Hasil Pemilu......................................................................

4. Menyiapkan Sistem Keamanan Siber.............................. 181

5. Uji Coba Bertingkat dan Memadai................................... 19863

C. Penguatan Kapasitas Sumber Daya..................................... 186

1. Prinsip Bimtek Sirekap..................................................... 110876
2. Pola dan Strategi Bimtek.................................................. 111111098890098
3. Teknis Alokasi Waktu Pelaksanaan Bimtek....................
4. Materi Bimtek...................................................................
D. Menyiapkan Kerangka Hukum Sirekap................................ 112901

1. Usulan Perbaikan Undang-Undang Pemilu Memuat 126

Pengaturan Teknologi Pemilu.......................................... 112982

2. Peraturan KPU tentang Penggunaan Rekapitulasi Suara

E. SosEilaelkistraosniiMk..a..s..i.f..P..e..n..g..g...u..n..a..a..n...S..i.r.e..k..a..p...................................................................112133099706

BAB 5: PENUTUP......................................................................... 124043
150

REFERENSI.................................................................................. 125027
153

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024B:eUrspiasyatMdei TneenragnaghiB“LaodraoinCgOVGIeDla-1p9” vviii
Untuk Menjamin TranspInaorvaanssi isedratanKArkeuasnitSaobsdliitkalishHpadsial PeemmiliilhuadnaSnerPeenmtakili2h0a2n0

Daftar Gambar

Gambar 1 Surat Suara Pemilu DPR 1999............................... 16
22
Gambar 2 Alur Penggunaan ICR di Pemilu 2009.................... 26
26
Gambar 3 Tampilan Portal Publikasi Hasil Pemilu 2014....... 27

Gambar 4 Hasil Pindai Formulir C1 di Pemilu 2014............... 28

Gambar 5 Tampilan Aplikasi E-Rekap Pemilu 2014............... 29

Gambar 6 Formulir DA1 Kecamatan Publikasi Hasil Pemilu 29
2014................................................................................ 31
32
Gambar 7 Formulir DB1 Kabupaten/Kota Publikasi Hasil 33
Pemilu 2014............................................................ 34
41
Gambar 8 Formulir DC1 Provinsi Publikasi Hasil Pemilu 42
2014......................................................................... 44
46
Gambar 9 Tampilan Situng Pilkada Serentak 2015...............
46
Gambar 10 Tampilan Situng Pilkada Serentak 2017...............
47
Gambar 11 Tampilan Aplikasi Situng Operator........................
47
Gambar 12 Tampilan Situng pada Pemilu 2019...................... 49
51
Gambar 13 Alur Kerja Sirekap di Pilkada 2020........................ 51

Gambar 14 Proses Install dan Login Aplikasi Sirekap Mobile.. 53

Gambar 15 Formulir C.Hasil-KWK OCR dan OMR....................

Gambar 16 Tata Cara Foto Formulir C.Hasil-KWK...................

Gambar 17 Tata Cara Data Entry Perbaikan Kekeliruan Hasil
Pindai......................................................................

Gambar 18 Berbagi Salinan Digital Formulir C.Hasil-KWK
Saksi dan Pengawas..............................................

Gambar 19 Alur Pengiriman Data C.Hasil-KWK ke Pusat
Data.........................................................................

Gambar 20 Alur Login Sirekap Web............................................

Gambar 21 Tampilan Sirekap Web.............................................

Gambar 22 Alur Cetak, Kirim dan Publikasi Sirekap Web........

Gambar 23 Mitigasi Alur Sirekap TPS, Kecamatan hingga
Kabupaten/Kota Tidak Ada Jaringan Internet......

viii Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Gambar

Gambar 24 Mitigasi Alur Sirekap YPS dan Kecamatan Tidak
Ada Internet............................................................ 54

Gambar 25 Mitigasi Alur Sirekap TPS Tidak Ada Jaringan
Internet.................................................................... 55

Gambar 26 Alur Mempersiapkan Sirekap................................. 112

Gambar 27 Model Penggabungan Surat Suara I..................... 120

Gambar 28 Model Penggabungan Surat Suara II..................... 122

Gambar 29 Model Penggabungan Surat Suara III......................... 125

Gambar 30 Model Penggabungan Surat Suara IV.................... 128

Gambar 31 Model Penggabungan Surat Suara V.................... 131

Gambar 32 Model Penggabungan Surat Suara VI................... 133

Gambar 33 Formulir C1.Plano Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.................................................................. 137

Gambar 34 Formulir C1.Plano Pemilu DPR.............................. 138

Gambar 35 Formulir C1.Plano Pemilu DPD.............................. 139

Gambar 36 Formulir C1.Plano Pemilu DPRD Kabupaten/
Kota......................................................................... 140

Gambar 37 Formulir C1.Plano Pemilu DPRD Kabupaten/
Kota......................................................................... 141

Gambar 38 Formulir C1.Plano Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah............................................... 142

Gambar 39 Desain Formulir C.Hasil-KWK OMR....................... 146

Gambar 40 Simulasi Desain Formulir C1.Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OMR
(halaman 1)............................................................. 152

Gambar 41 Simulasi Desain Formulir C1.Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OMR
(halaman 2)............................................................. 153

Gambar 42 Simulasi Desain Formulir C1.Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OMR
(halaman 3)............................................................. 154

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” ix
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Gambar

Gambar 43 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OMR (halaman 1)........................... 155

Gambar 44 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OMR (halaman 2)........................... 156

Gambar 45 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OMR (halaman 3)........................... 157

Gambar 46 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OMR (halaman 1)........................... 158

Gambar 47 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OMR (halaman 2)........................... 159

Gambar 48 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OMR (halaman 3)........................... 160

Gambar 49 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OMR (halaman 1)................ 161

Gambar 50 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OMR (halaman 2)................ 162

Gambar 51 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OMR (halaman 3)................ 163

Gambar 52 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Menggunakan OMR (halaman 1)........................... 164

Gambar 53 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Menggunakan OMR (halaman 2)........................... 165

Gambar 54 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Menggunakan OMR (halaman 3)........................... 166

Gambar 55 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OCR
(halaman 1)............................................................. 167

Gambar 56 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OCR
(halaman 2)............................................................. 168

Gambar 57 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan OCR
(halaman 3)............................................................. 169

x Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Gambar

Gambar 58 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OCR (halaman 1)............................ 170

Gambar 59 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OCR (halaman 2)............................ 171

Gambar 60 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPR
Menggunakan OCR (halaman 3)............................ 172

Gambar 61 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OCR (halaman 1)............................ 173

Gambar 62 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OCR (halaman 2)............................ 174

Gambar 63 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu DPD
Menggunakan OCR (halaman 3)............................ 175

Gambar 64 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OCR (halaman 1)................. 176

Gambar 65 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OCR (halaman 2)................. 177

Gambar 66 Simulasi Desain Formulir C1. Plano Pemilu
DPRD Menggunakan OCR (halaman 3)................. 178

Gambar 67 Waterfall Approach Software Development............ 180

Gambar 68 Sistem Keamanan Siber Jaringan Internet
Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020..................... 183

Gambar 69 Sistem Keamanan Siber Teknologi Penyimpanan
Data Sirekap pada Pemilihan 2020....................... 183

Gambar 70 Piramida Uji Coba Bertahap Sistem Rekapitulasi
Perolehan Suara Hasil Pemilu Elektronik.............. 186

Gambar 71 Skema Penentuan Waktu Pelaksanaan Bimtek di
Setiap Tahapan....................................................... 189

Gambar 72 Pengaturan Penghitungan dan Rekapitulasi
Elektronik di Putusan MK, Undang-Undang
Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu................ 193

Gambar 73 Tahapan Perubahan Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2018 untuk Penerapan Sirekap pada
Pemilu Tahun 2024................................................ 199

Gambar 74 Timeline Sirekap..................................................... 206

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” xi
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Tabel

Tabel 1 Rentang Waktu Rekapitulasi Suara.......................... 4
6
Tabel 2 Urgensi Penggunaan Teknologi di Pemilu.................... 7

Tabel 3 Identifikasi Konteks Permasalahan di Tahapan 20
Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.. 25

Tabel 4 Infrastruktur Teknologi PTNP 2004.......................... 35

Tabel 5 Rasio Jumlah Mesin dan Operator Beserta Alur Kerja.. 40
62
Tabel 6 Perbandingan Penggunaan Teknologi Rekapitulasi 64
di Pemilu 1999-2019................................................... 65
68
Tabel 7 Perbedaan Varian Teknologi Rekapitulasi Pemilu 69
1999-2020...................................................................
71
Tabel 8 Jenis Pengguna Sirekap Tingkat TPS......................
72
Tabel 9 Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Kecamatan..........
74
Tabel 10 Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Kabupaten/Kota
81
Tabel 11 Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Provinsi............... 84

Tabel 12 Jenis Pengguna Sirekap Tingkat KPU...................... 87

Tabel 13 Daerah dan Waktu Bimbingan Teknis Pemungutan, 97
Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Serta Sirekap..
98
Tabel 14 Kategori Sosialisasi Terkait Jenis Sirekap,
Perlengkapan Sirekap dan Perubahan Formulir pada
Pemilihan 2020.................................................................

Tabel 15 Responden Pengisi Kuesioner Evaluasi Sirekap
pada Pemilihan 2020................................................

Tabel 16 Permasalahan Umum Pengguna Sirekap pada
Pemilihan Tahun 2020..............................................

Tabel 17 Kegiatan Sosialisasi Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020

Tabel 18 Hasil Kuesioner Aspek Sosialisasi di Tingkat
Kabupaten/Kota........................................................

Tabel 19 Evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/
Kota pada Aspek Regulasi Sirekap pada Tingkat
Undang-Undang.........................................................

Tabel 20 Evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada
Aspek Regulasi Sirekap pada Tingkat Aturan Teknis....

xii Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Tabel

Tabel 21 Evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
pada Aspek Implementasi Regulasi Sirekap................ 99

Tabel 22 Strategi dan Inovasi yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Majene........................................................... 101

Tabel 23 Mitigasi Masalah oleh KPU Kabupaten Majene...... 102

Tabel 24 Hambatan Teknis Penggunaan Sirekap pada
Pemilihan 2020.......................................................... 104

Tabel 25 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan 5 Surat Suara 114

Tabel 26 Sistem Pemilu dan Metode Pemberian Suara......... 115

Tabel 27 Metode Pemberian Suara dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017................................................ 117

Tabel 28 Data Informasi yang Perlu Disediakan di Formulir C1.
Plano................................................................................................ 136

Tabel 29 Jumlah Lembar Formulir C Plano pada Pemilu 2019 143

Tabel 30 Jumlah Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara pada Pemilu 2019........................................... 144

Tabel 31 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Akurasi
Teknologi Rekapitulasi Elektronik............................ 149

Tabel 32 FaktoryangMempengaruhiTingkatAkurasiTeknologi
Rekapitulasi Elektronik..................................................... 151

Tabel 33 Sistem Keamanan Siber Sirekap pada Pemilihan
Serentak Tahun 2020....................................................... 182

Tabel 34 Proyeksi Waktu Penyelenggaraan Bimtek dengan
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu atau Lainnya.... 188

Tabel 35 Tahapan Perubahan Aturan Hukum Untuk Mengako-
modasi Ketentuan Rekapitulasi Secara Elektronik...... 194

Tabel 36 Penyesuaian Substansi di dalam Undang-Undang
Terkait Penggunaan Sirekap..................................... 195

Tabel 37 Skema Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun
2019 Jika Undang-Undang Pemilu Diubah dan Tidak 197
Diubah..............................................................................

Tabel 38 Isu Krusial dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 198

Tabel 39 Klaster Sosialisasi..................................................... 200

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” xiii
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Daftar Grafik

Grafikr 1 Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 17
Grafik 2 1999...................................................................... 48

Alur Penggunaan Sirekap Mobile di TPS.............

xiv Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

PENDAHULUAN

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 1
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

2 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

1 PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan Pemilu satu hari
terbesar di dunia. Bagaimana tidak, pada Pemilu 2019 lalu saja,
terdapat 192,83 juta pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara
(TPS) mencapai 810.352, petugas penyelenggara Pemilu sebanyak 5,6
juta, terdapat lebih dari 200 ribu jumlah calon di Pemilu Legislatif, dan
dalam satu hari pemungutan suara diselenggarakan lima jenis Pemilu
sekaligus, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
dan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta
Kabupaten/Kota yang kemudian dikenal dengan istilah Pemilu Serentak.

Sebagai negara Archipelago dengan jumlah pulau mencapai 16.056
pulau 1, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, menyelenggarakan Pemilu
di Indonesia tidaklah mudah. Sejak tahun 2004, Majalah The Economist
menyebut bahwa Pemilu 2004 sebagai the world’s most complex one day
vote 2. Tidak heran kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku
lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu kerap kali
dihadapkan pada kompleksitas dan beban kerja tata kelola Pemilu yang
tinggi salah satunya pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara.
Pada tahapan ini KPU dituntut untuk menghitung dan merekapitulasi
suara dengan jumlahnya yang tidak sedikit dan berjenjang mulai dari TPS
ke Kecamatan, kemudian ke Kabupaten/Kota, berlanjut ke Provinsi, hingga
rekapitulasi perolehan suara nasional yang dilakukan secara manual.

1 https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZlZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/
da_01/1

2 The Economist, Indonesia: Uncertain Alliances, Mei, 8 2004 edition

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 3
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Rekapitulasi perolehan suara manual dan berjenjang berkonsekuensi
pada banyaknya logistik Pemilu, banyaknya Penyelenggara Pemilu yang
terlibat, hingga banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui
hasil akhir Pemilu. Pada Pemilu Serentak 2019 lalu saja, setidaknya
Pemilih, Peserta Pemilu, dan publik pada umumnya harus menunggu
34 hari pasca pemungutan suara untuk mengetahui hasil akhir Pemilu.
Begitu juga dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya KPU
membutuhkan maksimal 16 hari untuk mengumumkan siapa yang
menang dan kalah di Pilkada.

Tabel 1. Rentang Waktu Rekapitulasi Suara 3

TPS Kecamatan Kabupaten/ Provinsi Nasional
Kota
Pemilu Jumlah 809.563 7.201 34 -
Serentak 17-18 April 514 22 April - 25 April-
2019 Waktu 18 April – 12 Mei 22 Mei
298.938 4 Mei 22 April –
Pilkada Jumlah 9 Desember 7 Mei 9 -
Serentak 4.242 13 – 17 -
2020 Waktu 261 Desember
10 – 14
Desember 10 – 16
Desember

Keberadaan rekapitulasi perolehan suara berjenjang manual yang
memerlukan waktu yang cukup panjang ini, kerap kali berpotensi
mengganggu integritas Pemilu di Indonesia yang disebabkan oleh
munculnya kesalahan penghitungan dan penulisan angka perolehan
suara hasil Pemilu, baik tidak disengaja ataupun disengaja. Kesalahan
yang tidak disengaja biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan petugas
penyelenggara Pemilu yang harus menghitung secara manual dan
menulis angka-angka perolehan suara ke formulir penghitungan suara
yang sudah disediakan.

Hasil kajian lintas disiplin atas meninggal dan sakitnya petugas
Pemilu 2019 yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM)
dengan inisiasi dari Fakultas ISIPOL, Fakultas KKMK, Fakultas
Psikologi, dan Fakultas Geografi mengungkapkan, beban kerja
petugas Pemilu di TPS saja rata-rata berkisar antara 20-22 jam pada

3 Diolah dari PKPU No. 5 Tahun 2020 dan PKPU No.10 Tahun 2019

4 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

hari pelaksanaan Pemilu 4. Sedangkan petugas pada level Kecamatan
yang tentunya memiliki rata-rata beban kerja yang lebih panjang
karena harus merekapitulasi perolehan suara di seluruh TPS yang
ada di Kecamatannya. Indikasi adanya faktor kelelahan yang dialami
oleh petugas ini berdampak pada kemungkinan terjadinya kesalahan
penghitungan dan penulisan selama rekapitulasi perolehan suara
berlangsung.

Namun terdapat juga penghitungan dan penulisan angka hasil Pemilu
yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh petugas yang berujung
pada pelanggaran Pemilu dan electoral fraud. Di DKI Jakarta misalnya,
terdapat 10 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koja dan Cilincing
yang terbukti melakukan manipulasi perolehan suara di Pemilu 2019 5.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau, divonis hukuman empat bulan penjara akibat melakukan
penggelembungan suara di Pemilu 2019 6. Begitu juga di Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat anggota PPK
yang divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan,
karena terbukti mengubah hasil perolehan suara tiga partai peserta Pemilu
DPRD Kabupaten Sleman 7. Manipulasi dan pengelembungan perolehan
suara calon tertentu terjadi juga di Sumatera Utara, Kalimantan Utara,
Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku pada
Pemilu 2019 lalu 8.

Untuk meminimalisir persoalan dan kompleksitas tata kelola Pemilu
dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara yang mengganggu kualitas
serta integritas Pemilu tersebut, pemanfaatan teknologi informasi disebut-
sebut sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan. Teknologi informasi
dan Pemilu memang pasangan serasi yang tidak bisa dipisahkan karena
keduanya bisa saling melengkapi guna mencapai efisiensi dan efektivitas,
hingga integritas Pemilu. Namun, penerapan teknologi informasi Pemilu

4 https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-Pemilu-2019/
5 https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/12/15393291/kasus-manipulasi-hasil-Pemilu-2019-oleh-10-ppk-

koja-dan-cilincing
6 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190703071109-12-408514/manipulasi-suara-anggota-bawaslu-indragiri-

hulu-divonis-bui
7 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4621780/petugas-ppk-pengubah-suara-ppp-nasdem-sleman-divonis-

percobaan
8 KPU 2019, Penanganan Dugaan Pelanggaran PPK, PPS, dan KPPS, Jakarta.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 5
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

haruslah disesuaikan pada konteks, identifikasi masalah, dan kebutuhan
penggunaannya.

Tabel 2. Urgensi Penggunaan Teknologi di Pemilu 9

Bagi Penyelenggara Bagi Pemilih Bagi Peserta Pemilu
Pemilu
• Mempermudah Pemilih; • Transparansi proses tahapan dan
• Menjawab tantangan Pemilu hasil Pemilu;
yang semakin kompleks; • Ruang partisipasi bagi
Pemilih, untuk mengontrol • Mengantisipasi potensi adanya
• Pemenuhan transparansi hasil kerja penyelenggara; kecurangan
dalam setiap tahapan;
• Mendapatkan Informasi
• Menciptakan Pemilu yang yang cepat;
murah dan less paper;
• Dapat memberikan koreksi
• Meminimalisir Konflik karena atau masukan terkait data
informasi sudah disampaikan pemilih
dengan cepat dan keputusan
yang diambil berdasarkan
data yang memanfaatkan
Teknologi dengan sumber
langsung;

• Kerja menjadi mudah,
efektif dan efesien.

Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu merupakan tahapan Pemilu
yang sering kali dihadapkan dengan banyak persoalan dibandingkan
dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pada
tahapan pemungutan dan penghitungan suara nyaris tidak ada persoalan
yang berarti. Bahkan tahapan ini kerap kali dijuluki sebagai tahapan Pemilu
paling demokratis karena dilakukan secara terbuka dan mendorong
hadirnya pengawasan partisipatif publik dalam proses penghitungan
suara manual di TPS.

Pasca pemilih memberikan suaranya, terdapat tradisi partisipasi
politik pemilih yang kerap kali tidak disadari dengan kembali datang ke
TPS untuk menyaksikan secara langsung proses penghitungan suara.
Sekalipun kehadiran ini lebih dimotivasi untuk melihat hasil pilihan pemilih
menang atau kalah, namun kehadiran pemilih tersebut sesungguhnya

9 Evi Novida Ginting 2021, Pemanfaatan Teknologi: Proyeksi Jangka Panjang Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan
Suara, Bahan Seminar, KPU, Jakarta.

6 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

sedang mengawasi proses penghitungan suara yang dilakukan dengan
cara membuka kertas surat suara satu persatu yang ditunjukkan kepada
saksi, pemantau, dan pemilih. Sehingga mampu mencegah adanya
manipulasi atau perubahan perolehan suara oleh petugas di TPS.

Sayangnya wujud partisipasi pemilih dan publik pada tahapan
rekapitulasi perolehan suara berjenjang berikutnya tidak terjadi. Hal
ini karena rekapitulasi perolehan suara berjanjang cenderung berjarak
dengan pemilih, dibandingkan dengan penghitungan suara di TPS yang
lokasinya lebih dekat dengan pemilih. Sehingga ruang permasalahan
seperti kesalahan pengisian dan manipulasi suara lebih terbuka dan
dominan terjadi di tahapan rekapitulasi perolehan suara berjenjang.

Tabel 3. Identifikasi Konteks Permasalahan di Tahapan Pemungutan,
Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara 10

Tahapan Permasalahan
• Pemungutan suara
1. Kesalahan pada saat pencoblosan surat suara.
• Penghitungan suara 2. Kesalahan distribusi surat suara, khususnya pada Pemilu Legislatif.
3. Tidak ramah lingkungan, karena jumlah surat suara yang digunakan
• Rekapitulasi suara
sangat besar, sehingga berpotensi merusak lingkungan.
4. Potensi manipulasi dalam pemungutan suara masih terjadi, antara lain

pemungutan suara yang dilakukan berkali-kali oleh seorang pemilih atau
menggunakan hak pilih orang lain.

1. Kesalahan saat menjumlahkan hasil penghitungan suara.
2. Manipulasi yang dilakukan oleh oknum petugas kelompok penyelenggara

pemungutan suara (KPPS), seperti mengubah hasil penghitungan suara.
3. Proses penghitungan suara butuh waktu lama, khususnya dalam Pemilu

Legislatif.
4. Kesulitan petugas KPPS dalam menentukan sah-tidaknya surat suara.
5. Kurang jelasnya penulisan hasil penghitungan suara di Formulir C1.

1. Waktu yang dibutuhkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional sangat lama.

2. Banyaknya manipulasi suara pada proses rekapitulasi di tingkat desa/
kelurahan dan kecamatan.

3. Kesalahan rekapitulasi.
4 Banyaknya jumlah data yang harus ditulis.

10 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 3

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 7
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan konteks identifikasi permasalahan tersebut, maka
yang relevan untuk dicarikan solusi penggunaan teknologi informasi
adalah pada tahapan rekapitulasi perolehan suara elektronik. Salah satu
teknologi yang sudah cukup banyak digunakan adalah rekapitulasi suara
elektronik atau e-recap. Gagasan penggunaan e-recap ini bukanlah hal
baru dalam tata kelola Pemilu di Indonesia. Sejak Pemilu 1999 hingga
Pemilihan Serentak 2020 lalu, KPU sudah memanfaatkan peran teknologi
untuk melakukan tabulasi data dan publikasi data perolehan suara
Pemilu. Hanya saja pemanfaatan teknologi tersebut belum menggantikan
sepenuhnya proses rekapitulasi suara manual berjenjang tersebut.

Kebutuhan akan penggunaan teknologi rekapitulasi suara elektronik
semakin meningkat menuju Pemilu Serentak 2024. Dorongan ini tidak
terlepas dari semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan
Pemilu Legislatif pada satu waktu yang bersamaan, serta pelaksanaan
Pemilihan Serentak di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Selain
mampu meringankan beban kerja Penyelenggara Pemilu, pemanfaatan
teknologi rekapitulasi suara elektronik diharapkan mampu menciptakan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses rekapitulasi perolehan
suara Pemilu di Indonesia. Sehingga mampu menghasilkan Pemilu yang
berkualitas dan berintegritas.

Namun demikian, penggunaan teknologi Pemilu perlu dipersiapkan
secara matang. Sekalipun penggunaan teknologi dalam tata kelola Pemilu
sering kali dianggap sebagai solusi, namun terkadang menjadi “paradoks”.
Alih-alih teknologi diposisikan untuk menyelesaikan persoalan, namun
akibat tidak dipersiapkan dengan matang justru menghasilkan persoalan
baru. Tidak sedikit contoh di beberapa negara yang justru beralih akibat
dari kegagalan dalam menerapkan teknologi informasi dalam Pemilu
karena tidak didukung dengan persiapan yang komprehensif. Pakistan
misalnya, yang juga menerapkan teknologi rekapitulasi suara elektronik,
mengalami kelumpuhan sistem pada hari H pemungutan suara, yang
salah satunya bisa jadi disebabkan oleh waktu persiapan dan uji coba
yang sedikit yakni dari 2015 – 2018 11.

11 Pratama, H & Salabi A 2019, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu: Buku Panduan untuk Indonesia,
Stockholm, International IDEA.

8 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pertanyaannya, lantas hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan
dipersiapkan oleh Indonesia ketika akan mengadopsi teknologi informasi
rekapitulasi suara elektronik? Tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui
sebelum menerapkan teknologi informasi rekapitulasi suara elektronik di
Indonesia?

Buku ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Secara
garis besar tujuan utama dari buku ini berusaha menjelaskan peta
jalan penggunaan sistem rekapitulasi suara elektronik pada Pemilu di
Indonesia. Buku ini akan memberikan pemahaman mengenai langkah-
langkah strategis apa saja yang harus dilakukan dan dilalui oleh KPU guna
menghasilkan teknologi informasi rekapitulasi suara yang tepat guna.
Sehingga proses rekapitulasi perolehan suara dapat dilakukan secara
efektif, efisien, akurat, transparan, membuka ruang partisipasi publik,
akuntabel, mencegah malapraktik Pemilu, dan mampu meningkatkan
kepercayaan Pemilih, peserta, dan publik pada umumnya terhadap hasil
Pemilu.

Terdapat lima bab utama yang akan dijelaskan pada buku ini. Bab
pertama berisikan pendahuluan yang secara khusus mengantarkan
pembaca untuk memahami kompleksitas dan persoalan tahapan
rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu di Indonesia. Bab dua
menjelaskan mengenai konteks historis dari pemanfaatan teknologi
informasi rekapitulasi suara elektronik pada Pemilu Indonesia pasca
reformasi. Varian-varian teknologi berikut cara kerja penggunaannya,
termasuk kelebihan dan kekurangannya yang akan dielaborasi pada
bagian ini untuk memberikan konteks pemahaman yang utuh dalam
pengembangan teknologi rekapitulasi suara elektronik pada Pemilu di
Indonesia mendatang.

Bab tiga didesain khusus untuk memberikan catatan evaluasi
mengenai penggunaan perangkat teknologi rekapitulasi suara elektronik
pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sekalipun pemanfaatannya
hanya sebatas tabulasi data dan keterbukaan publik, belum sepenuhnya
menggantikan rekapitulasi suara manual berjenjang. Evaluasi
penggunaannya sangatlah penting untuk melakukan identifikasi terhadap
persoalan-persoalan yang muncul sebagai agenda perbaikan pada Pemilu
Tahun 2024.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 9
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Bab empat secara spesifik akan memberikan penjelasan mengenai
tiga aspek teknis yang perlu disiapkan dalam penggunaan rekapitulasi
suara elektronik yakni: infrastruktur teknologi, sumber daya manusia,
dan strategi komunikasi. Sedangkan aspek non teknis berkaitan dengan
kerangka hukum yang perlu disiapkan dalam pemanfaatan teknologi
informasi dalam tata kelola Pemilu.

Bab terakhir akan memberikan penjelasan yang utuh kepada
pembaca mengenai tahapan-tahapan adopsi penggunaan teknologi
rekapitulasi suara elektronik yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh
Penyelenggara Pemilu. Bab ini akan memuat waktu dan aktivitas-aktivitas
yang perlu dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan penggunaan
teknologi rekapitulasi suara elektronik.

10 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

VARIASI PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI
REKAPITULASI PEROLEHAN

SUARA PADA PEMILU
DI INDONESIA

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 11
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

12 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

VARIASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI

2 INFORMASI REKAPITULASI PEROLEHAN
SUARA PADA PEMILU DI INDONESIA

Electronic recapitulation atau yang lebih dikenal dengan istilah
e-recap merupakan perangkat teknologi informasi yang digunakan
untuk menghitung perolehan suara, mengirim perolehan suara,
menyimpan dan mempublikasikan perolehan suara. Pemungutan dan
penghitungan suara di TPS bisa saja dilakukan secara manual dengan
menggunakan kertas, namun ketika penghitungan suara di TPS selesai
dilakukan data hasil perolehan suara di TPS dikirim dan ditabulasi
menggunakan e-recap ini.

Teknologi e-recap biasanya berbasiskan pada perangkat lunak atau
software aplikasi yang dipasang di perangkat elektronik seperti komputer
ataupun telepon genggam. Secara umum terdapat dua model utama
penggunaan teknologi informasi e-recap ini, yakni berbasis data entry
dan berbasis teknologi pemindaian. Model data entry dilakukan dengan
melibatkan petugas yang harus menuliskan atau memasukkan data-
data perolehan suara ke dalam aplikasi e-recap yang sudah terpasang
di aplikasi lokal komputer ataupun web-based di jaringan internet, untuk
dikirim ke pusat tabulasi nasional.

Model data entry ini biasanya digunakan juga dalam aplikasi telepon
genggam dengan memanfaatkan operator seluler yang terbagi dalam dua
bentuk, yakni: (1) Short Message Services (SMS) yaitu hasil penghitungan
suara ditulis dan dikirim melalui pesan singkat yang biasa digunakan; (2)
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) yaitu terdapat tampilan
menu terstruktur di telepon genggam pengguna; melakukan komunikasi
data secara interaktif; memiliki session manajemen (jika koneksi terputus

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 13
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

proses entri data akan dimulai di titik sebelum terputus dan tidak mulai
dari awal) 12.

Sedangkan model pemindaian dilakukan dengan memanfaatkan
mesin pemindaian (scanner) untuk membaca dokumen atau formulir
hasil Pemilu di TPS. Mesin pemindai bisa dalam bentuk perangkat keras
(hardware) ataupun perangkat lunak (software) yang ditanam ke dalam
aplikasi. Mesin pemindai dalam perangkat keras lebih sering digunakan
pada teknologi informasi electronic counting (e-counting) dimana surat
suara dipindai secara langsung oleh mesin yang sudah disiapkan untuk
diketahui hasil pilihannya dan dihitung perolehan suaranya. Sedangkan
dalam konteks e-recap sebagian besar menggunakan mesin pemindaian
berbasis perangkat lunak yang terpasang di aplikasi.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA) menjelaskan paling tidak terdapat empat varian teknologi
pemindaian e-recap yang diantara-nya sebagai berikut:
1. Optical Character Recognition (OCR)
Sistem pemindaian OCR menggunakan perangkat lunak komputer

untuk mengenali bentuk karakter yang dicetak atau tulisan tangan
seperti angka dan huruf, lalu menyimpannya sebagai data yang
dapat dibaca komputer. OCR secara otomatis mengubah informasi
yang dipindai menjadi data yang dapat dibaca komputer.
2. Optical Mark Recognition (OMR)
OMR, yang biasanya digunakan untuk memindai pilihan yang
diberikan dengan memberikan tanda atau mengarsir kotak atau
lingkaran.
3. Intelligent Character Recognition (ICR)
ICR merupakan versi lebih cerdas dari OCR. ICR menerapkan tes
logika cerdas yang memungkinkan penerjemahan teks dalam
dokumen bertulisan tangan ke bahasa mesin. ICR dikembangkan
oleh teknologi artificial intelligence (AI) yang dikenal dengan nama
Neural Network Technology atau Teknologi Jaringan Saraf Tiruan
yang berfungsi memperbarui basis data pola tulisan tangan untuk
menghasilkan pembacaan yang lebih efisien. ICR bahkan menerapkan

12 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 16

14 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

aturan ejaan, tata bahasa dan konteks untuk teks yang dipindai guna
menginterpretasi data secara benar.
4. Seven Segment
Jenis ini hampir serupa dengan ICR. Bedanya, seven segment
menyediakan pola penulisan angka yang memudahkan mesin
pemindai untuk membacanya secara lebih akurat. Seperti OCR,
pembacaan mesin terhadap dokumen ber-seven segment tetap perlu
diverifikasi sebelum dikirim ke jenjang rekap berikutnya atau ke pusat
tabulasi 13.

Beberapa varian teknologi e-recap ini memang bukan sesuatu hal
yang baru dalam Pemilu Indonesia, karena beberapa model diantaranya
pernah digunakan. Hanya saja penggunaannya masih sebatas alat bantu
tabulasi data dan sarana publikasi hasil Pemilu, bukan sepenuhnya
menggantikan proses rekapitulasi perolehan suara manual berjenjang.
Sejak Pemilu 1999 hingga Pemilihan Serentak 2020, terdapat berbagai
varian penggunaan teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara.
Beberapa varian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
masing.

A. Data Entry dan Satelit VSAT pada Pemilu 1999


Pemilu 1999 merupakan Pemilu demokratis pertama pasca
tumbangnya rezim otoriter orde baru. Pemilu 1999 menjadi awal
bangkitnya kembali sistem multipartai, yang sebelumnya pada masa
orde baru hanya terdapat tiga partai, yang terdiri dari Golkar, PDI, dan PPP
akibat diberlakukannya kebijakan fusi partai politik. Tercatat sebanyak
48 partai politik yang menjadi Peserta Pemilu 1999.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Legislatif
mengatur lima variabel utama sistem pemilu sebagai berikut: (1) Sistem
pemilu proporsional daftar tertutup yang mana dalam surat suara
hanya terdapat logo/simbol partai politik; (2) Metode pemberian suara
dilakukan dengan cara pemilih memilih logo/simbol partai politik di surat
suara; (3) Metode penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut calon

13 Pratama, H & Salabi A 2019, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu: Buku Panduan untuk Indone-
sia, Stockholm, International IDEA, hal. 23

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 15
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

anggota legislatif; (4) Besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan minimal
satu untuk DPR dan DPRD yang ditetapkan oleh KPU; (5) Untuk menjadi
peserta pemilu berikutnya, partai politik minimal memperoleh dua persen
jumlah kursi DPR atau tiga persen jumlah kursi DPRD.

Gambar 1. Surat Suara Pemilu DPR 1999

Setelah pemungutan dan penghitungan suara usai dilakukan di
TPS, dilanjutkan dengan tahapan rekapitulasi perolehan suara. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengatur lima tahapan rekapitulasi
perolehan suara yang terdiri dari: (1) Rekapitulasi perolehan suara
di tingkat desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS); (2) Setelah
rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa usai di PPS, rekapitulasi
perolehan suara berikutnya dilakukan di tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK); (3) Setelah rekapitulasi perolehan suara di
tingkat Kecamatan selesai oleh PPK, maka rekapitulasi perolehan suara
berikutnya dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/
Kota; (4) Setelah KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan rekapitulasi
perolehan suara, maka rekapitulasi perolehan suara berikutnya dilakukan

16 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi; (5) Setelah KPU Provinsi selesai
melakukan rekapitulasi perolehan suara, tingkatan rekapitulasi perolehan
suara berikutnya dilakukan pada tingkat nasional oleh KPU.

Grafik 1. Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 1999

Perolehan suara hasil Pemilu 1999 mulai dimasukkan ke komputer
oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dikirim ke pusat data utama KPU.
Pengiriman data perolehan suara ini dilakukan menggunakan
infrastruktur teknologi komunikasi milik Bank BUMN yakni, Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indoesia (BNI) melalui satelit VSAT.
Saluran telekomunikasi milik Telkom dengan infrastruktur dial-up menjadi
saluran cadangan untuk mengirimkan data perolehan suara hasil pemilu
ke pusat data KPU.

Pusat data utama yang bertugas untuk menampung hasil data entry
Kabupaten/Kota dibangun atas kerja sama KPU dengan Departemen
Agama. Dalam hal ini KPU memanfaatkan Sistem Komunikasi Haji
Terpadu (Sikohat) milik Departemen Agama. Sistem ini mampu
menangani 100 ribu transaksi per hari, yang file-nya lebih besar dibanding
file hasil pemilu yang hanya berbilang kilobyte, sedangkan server KPU
saat itu menggunakan komputer IBM AS 400 dengan kapasitas hard disk
40 gigabyte dan ROM (read only memory) tiga gigabyte 14.


Persoalan utama yang dihadapi dalam teknologi data entry untuk
tabulasi nasional hasil Pemilu 1999 adalah proses pengiriman yang
memakan waktu cukup lama. Hal ini karena KPU bergantung pada jaringan

14 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 50

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 17
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

VSAT BRI dan BNI yang sering kali sibuk dan baru bisa terkirim data hasil
perolehan suara pemilu tersebut pasca jaringan yang lengang 15.

B. Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (PTNP) 2004

Pemilu 2004 diselenggarakan pasca amandemen konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perubahan signifikan sistem politik
di Indonesia yang ditandai dengan purifikasi sistem pemerintahan
presidensial melalui mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden melalui Pemilihan Umum langsung bukan dipilih Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang digunakan adalah sistem mayoritas dengan varian two
round system (TRS) yang mana pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden terpilih harus memperoleh suara minimal 50%+1. Jika dalam
putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara
minimal 50%, maka diselenggarakan pemilu presiden putaran kedua
yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi.

Pada sisi lain, Indonesia mulai menganut lembaga perwakilan dua
kamar (bicameral) yang sebelumnya hanya ada satu lembaga perwakilan
atau unicameral, namun berubah menjadi dua kamar dengan keberadaan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang serupa dengan senat. DPD dipilih
secara langsung melalui Pemilu dengan alokasi kursi perwakilan di setiap
Provinsi sebanyak empat kursi. Peserta pemilu DPD adalah perseorangan
bukan anggota partai politik.

Sistem Pemilu DPR dan DPRD di Pemilu 2004 terjadi beberapa
perubahan yang diantaranya: (1) Sistem Pemilu proporsional daftar
tertutup diubah menjadi daftar terbuka yang berkonsekuensi pada
dicantumkannya nama-nama calon dalam surat suara; (2) Metode
pemberian suara dilakukan oleh Pemilih dengan memilih logo/simbol
partai politik dan/atau nama calon anggota DPR dan DPRD di surat suara;
(3) Mulai diatur besaran alokasi kursi daerah pemilihan minimal tiga dan
maksimal 12 kursi (3-12) dalam satu daerah pemilihan DPR dan DPRD.
Selebihnya tahapan rekapitulasi perolehan suara manual berjenjang
tidak jauh berubah dengan Pemilu 1999.

15 Ibid

18 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pada Pemilu 2004 KPU membentuk Pusat Tabulasi Nasional Pemilu
(PTNP) yang menghabiskan biaya sekitar 200 miliar rupiah. Berbeda dengan
teknologi informasi pada Pemilu 1999 yang ditujukan untuk tabulasi data dan
hanya digunakan oleh KPU, PTNP ditujukan untuk tabulasi data sekaligus
mempublikasikan hasil Pemilu secara cepat kepada publik melalui website
yang disiapkan oleh KPU http://tnp.kpu.go.id.

Teknologi informasi yang digunakan masih berbasiskan pada data
entry dokumen perolehan suara di TPS ke komputer yang disediakan
di Kecamatan. Bedanya, KPU menyiapkan dokumen khusus formulir
hasil perolehan suara di TPS yang diberi nama Formulir C1. Formulir ini
yang kemudian dikumpulkan di Kecamatan untuk dientri oleh operator
dan dikirimkan ke pusat data KPU melalui teknologi virtual private
network (VPN). VPN merupakan jalur khusus yang dibuat oleh KPU
untuk mengoneksikan komputer di Kecamatan dengan pusat data KPU
secara aman. Pada sisi lain, jalur khusus pengiriman data melalui VPN
tidak mengalami hambatan layaknya jalur pengiriman yang dilakukan di
Pemilu 1999 dengan memanfaatkan jaringan BRI dan BNI.

Sistem tabulasi data perolehan suara ini dilakukan KPU di 33
Provinsi, 440 Kabupaten/Kota, dan 4.187 Kecamatan. Entri data di
tingkat Kecamatan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dibantu sekitar 50 ribu relawan yang terdiri atas mahasiswa, guru, dan
siswa SMA/SMK 16. Sayangnya, dari 4.187 Kecamatan hanya sekita
2.400 Kecamatan yang memiliki jaringan komunikasi Telkom yang telah
dilengkapi VPN. Sedangkan sisanya, pengiriman data dilakukan dengan
menggunakan jaringan Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Pusat data yang dimiliki oleh KPU dilengkapi juga dengan server
cadangan atau Disaster Recovery Center (DRC) yang ditempatkan di lokasi
yang dirahasiakan. Sehingga, jika server utama mengalami kerusakan
karena berbagai sebab, seperti gempa bumi atau serangan teror bom, DRC
akan langsung mengambil alih. Sejak awal beroperasi, komputer cadangan
ini juga secara realtime mencatat data yang diterima komputer utama 17.

16 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 53

17 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 54

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 19
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 4. Infrastruktur Teknologi PTNP 2004 18

Tahapan Permasalahan
Proses Perekaman Data
1. Pada setiap kecamatan terdapat operator yang bekerja dengan
Sistem Keamanan sistem shift untuk menginput perhitungan suara dari setiap TPS di
semua desa/kelurahan di kecamatan tersebut;

2. Data dari kelurahan dimasukkan ke sistem yang ada di kecamatan,
dan langsung dikirim ke KPU pusat menggunakan VPN.
Diperkirakan paling lambat dalam empat hari baru diperoleh hasil
akhir perhitungan suara. Namun, selain data yang dikirim secara
online lewat jaringan Telkom dan PSN, ada juga data perolehan
suara dari kecamatan terpencil -- yang memiliki fasilitas komputer
namun tidak memiliki jaringan Telkom/PSN -- yang datanya
dikirim secara manual melalui sarana transportasi;

3. Komputer pusat di KPU akan melakukan pengolahan, dan hasil
diperkirakan selesai selama dua pekan setelah hari H pencoblosan.

1. Sistem pengamanan mencakup empat bagian utama, yaitu sistem
pengolahan data, sistem suplai listrik, sistem komunikasi, dan
pengamanan lokasi;

2. Dilengkapi sistem komputer dengan uninterrupted power supply
(UPS) untuk mengantisipasi padamnya listrik;

3. Pada benteng terluar terdapat empat lapis sistem firewall
yang akan menganalisis paket data yang masuk dan keluar,
menggunakan antivirus untuk mencegah masuknya varian-varian
virus, serta menggunakan sistem AAA server untuk otentikasi dan
pencatatan;

4. Sistem IDS juga digunakan, dan admin jaringan bekerja siang-
malam untuk memantau jaringan jika suatu saat terjadi anomali
atau sedang“dilihat-lihat”hacker.

Data yang berhasil dikumpulkan dan dipublikasikan oleh PTNP
selama 14 hari kerja pasca pemungutan suara di TPS adalah 82 persen
dari total suara sah. Namun, dalam prosesnya, KPU mengalami beberapa
kendala diantaranya website publikasi KPU mengalami peretasan yang
berdampak pada berubahnya tampilan logo/simbol partai politik dan
perolehan suara partai. Selain itu secara tiba-tiba perolehan suara seluruh
partai politik menjadi 0 (nol) dan terdapat salah satu partai politik yang
mengalami perubahan perolehan suara secara signifikan.

Pada pemilu Presiden, PTNP berhasil mengumpulkan data secara
akurat dengan selisih 0,26% antara perolehan suara yang dipublikasikan

18 Ibid

20 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

dalam PTNP dengan hasil rekapitulasi suara manual berjenjang. Namun,
hal ini seharusnya tidak terjadi karena dapat membingungkan publik dan
menjadi pertanyaan. Salah satu penyebab terjadinya selisih tersebut
adalah adanya sekitar empat juta suara pemilih yang tidak masuk ke
dalam pusat data KPU akibat terkendala jaringan di lokasi pedalaman.

C. Intelligent Character Recognition pada Pemilu 2009

Sistem Pemilu 2009 tidak jauh berubah dengan Pemilu 2004.
Perubahan mendasar hanya terjadi pada sistem Pemilu DPR yang terdiri
dari: (1) Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memurnikan
sistem Pemilu proporsional daftar terbuka dengan metode penetapan
calon terpilih berdasarkan suara terbanyak; (2) Besaran alokasi kursi per-
daerah Pemilihan yang sebelumnya 3-12 untuk Pemilu dan DPRD diubah
menjadi 3-10 kursi untuk Pemilu DPR dan 3 -13 kursi untuk Pemilu DPRD;
(3) Ketentuan electoral threshold atau syarat minimal perolehan kursi
2,5% dihapus dan berubah menjadi parliamentary threshold atau syarat
perolehan suara minimal partai politik untuk dikonversi ke kursi DPR.
Sedangkan ketentuan untuk pemilu presiden dan wakil presiden beserta
pemilu DPD tidak berubah.

Perubahan mendasar dari Pemilu 2009 adalah mengenai tata cara
memberikan suara. Sebelumnya, metode pemberian suara dilakukan
dengan mencoblos surat suara melalui alat bantu paku. Namun, pada
Pemilu Tahun 2009 diubah dengan memberikan tanda contreng pada
surat suara dengan alat bantu spidol.

Perbedaan mendasar dan fundamental dari teknologi informasi
rekapitulasi perolehan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2009
dengan dua Pemilu sebelumnya adalah, dengan mengganti model data
entry menjadi model pemindaian dengan menggunakan Intelligent Character
Recognition (ICR). Jika pada dua Pemilu sebelumnya terdapat operator
yang bertugas untuk melakukan data entry, namun dengan menggunakan
ICR sistem didesain untuk mengenali tulisan tangan petugas yang
kemudian dikonversi menjadi data elektronik untuk ditabulasi.

Teknologi ICR dibangun atas dasar kerja sama KPU dengan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sistem pengiriman data

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 21
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

hasil pemilu masih menggunakan VPN. Hanya saja, jika sebelumnya
proses data entry dilakukan di kecamatan yang disediakan perangkat
komputer, namun pada Pemilu Tahun 2009 proses pemindaian dilakukan
pada level KPU Kabupaten/Kota yang sudah dilengkapi dengan mesin
perangkat keras pemindaian scanner dan komputer yang sudah
terpasang aplikasi lokal.

Terdapat empat tahapan utama dalam menggunakan teknologi ICR
di Pemilu Tahun 2009 yang diantaranya sebagai berikut:
a. Petugas KPPS bertugas untuk menulis perolehan hasil pemilu di TPS

ke dalam formulir C1;
b. Dokumen formulir C1 di seluruh TPS dibawa ke KPU Kabupaten/

Kota;
c. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian formulir C1;
d. Hasil pemindaian formulir C1 dikirimkan ke pusat data KPU untuk

dipublikasikan dalam website KPU.

Gambar 2. Alur Penggunaan ICR di Pemilu 2009 19

19 Lihat https://tipemilu2009.files.wordpress.com/2009/04/gambar2.jpg

22 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Meskipun tujuan utama dari penggunaan ICR oleh KPU adalah
untuk mempercepat publikasi hasil pemilu, namun faktanya dari target
maksimal 15 hari pasca pemungutan suara, seluruh proses rekapitulasi
suara elektronik selesai dan publik bisa melihat data hasil pemilu
keseluruhan. Namun, sampai dengan hari terakhir rekapitulasi, KPU
hanya mampu mempublikasikan 13% data hasil pemilu dari keseluruhan
104 juta suara sah nasional.

Berdasarkan evaluasi, kegagalan e-rekap berbasis ICR ini disebabkan
oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada
operator di KPU Kabupaten/Kota, adanya ketidaksesuaian spesifikasi
jenis kertas untuk Formulir C1-IT dengan scanner, dan tidak dilakukannya
kajian dan uji coba memadai 20.

D. Data Entry dan Memindai Formulir C1 pada Pemilu 2014

Sistem Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
pada Tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan Pemilu Tahun 2009.
Perubahan mendasar dari Pemilu Tahun 2014 adalah kembalinya
metode pemberian suara dengan cara mencoblos surat suara dengan
paku, bukan mencontreng layaknya Pemilu Tahun 2009. Selain itu terjadi
peningkatan ambang batas parlemen yang semula 2,5% menjadi 3%
untuk Pemilu DPR.

Ukuran surat suara Pemilu DPR dan DPRD pada Pemilu Tahun 2014
sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2009. Hal tersebut
diantaranya disebabkan oleh berkurangnya jumlah partai politik Peserta
Pemilu dan perubahan ketentuan maksimal pendaftaran calon anggota
legislatif. Sebelumnya pada Pemilu Tahun 2009 terdapat 24 partai politik
Peserta Pemilu, pada Pemilu Tahun 2014 menjadi 14 partai politik Peserta
Pemilu. Selanjutnya perubahan ketentuan maksimal pendaftaran calon
anggota legislatif yang semula 120 persen dari jumlah alokasi kursi
dalam satu daerah Pemilihan, menjadi 100 persen atau paling banyak
sesuai dengan jumlah alokasi kursi dalam satu daerah Pemilihan.

20 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 60

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 23
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Teknologi informasi rekapitulasi suara elektronik yang digunakan
masih ditujukan untuk transparansi proses rekapitulasi suara dan
publikasi hasil perolehan suara pada Pemilu. Sekalipun KPU masih
menggunakan model teknologi pemindaian, namun bukan dalam bentuk
ICR, melainkan pemindaian gambar Formulir C1 hasil perolehan suara
di TPS saja tanpa ada teknologi untuk membaca karakter angka yang
tertuang di Formulir C1 tersebut. Dalam hal ini, pemindaian hanya
dilakukan untuk mempublikasikan Formulir C1 di TPS dalam bentuk
image yang kemudian ditampilkan pada situs yang disediakan oleh KPU
untuk diakses oleh publik.

Pemindaian dilakukan dengan menggunakan mesin pemindaian
atau scanner pada umumnya yang memiliki kecepatan 20-30 ppm
dengan automatic document feeder dan mendukung teknologi TWAIN21.
Mesin pemindai ini dioperasikan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan
jumlah mesin pemindai yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah TPS di
Kabupaten/Kota tersebut yang dilengkapi dengan aplikasi pemindaian.
Semakin banyak jumlah TPS maka semakin banyak juga jumlah mesin
pemindaian. Mesin ini kemudian disambungkan dengan komputer atau
laptop yang dioperasikan oleh operator yang jumlahnya berbeda-beda
juga sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten/Kota tersebut.

Berikut adalah rasio jumlah mesin pemindaian dan jumlah operator
berdasarkan jumlah TPS beserta alur kerja operator dalam memindai
Formulir C1:

21 Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada KPU 2017, Kajian Penerapan
Teknologi Pemilu dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Jakarta, KPU, hal. 63

24 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 5. Rasio Jumlah Mesin dan Operator Beserta Alur Kerja 22

Rasio Jumlah Mesin Alur Kerja Pemindaian
Pemindai dan Operator
1. Sebelum proses pemindaian, operator KPU kabupaten/kota
1. 1–3000TPS: dua mesin memastikan aplikasi Scan C1 sudah terinstal dengan baik dan
pemindai dan empat benar di komputer atau laptop yang akan digunakan. Komputer
operator; dan mesin pemindaian harus tersambung satu sama lain.

2. 3000–5000TPS: tiga mesin 2. Setelah pemungutan suara di TPS, selanjutnya PPS dan PPK
pemindai dan enam operator; menyerahkan salinan Formulir C1 dan lampirannya kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk dipindai oleh operator aplikasi pemindaian
3. 5000–7000TPS: empat C1.
mesin pemindai dan delapan
operator; 3. Setelah Formulir C1 dan lampirannya diterima, operator mulai
melakukan pemindaian.
4. Lebih dari 7000TPS: lima
mesin pemindai dan 10 4. KPU kabupaten/kota yang memiliki kendala jaringan internet
operator. sehingga kesulitan mengirimkan hasil pemindaian C1 secara
online, dapat mengirimkan softcopy hasil scan Formulir C1
(dalam USB, DVD, atau CD) ke KPU. Selanjutnya, Helpdesk KPU
mengunggah data tersebut ke website KPU.

Sebelumnya, di Pemilu Tahun 2004 dan 2009, KPU menyiapkan
Formulir C1 khusus yang digunakan untuk dipindai, namun pada Pemilu
Tahun 2014 KPU tidak menggunakan Formulir C1 khusus atau Formulir
C1 yang dipindai serupa dengan Formulir C1 yang ditulis tangan oleh
anggota KPPS di TPS.

Hasil pindai ini dapat diakses oleh setiap orang melalui halaman
publikasi resmi yang disiapkan oleh KPU. Untuk melihat hasil pemindaian
Formulir C1 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, publik
dapat mengakses https://pemilu2014.kpu.go.id. Dalam portal publikasi
ini, KPU berhasil mengumpulkan dan mempublikasikan Formulir C1 di
98,5% TPS atau setara dengan 472.576 TPS. Sedangkan untuk Pemilu
legislatif dapat diakses melalui https://pemilu2014.kpu.go.id khusus
untuk Pemilu DPR, KPU berhasil memublikasikan 545.803 TPS atau 81%
dari total keseluruhan TPS.

22 Ibid hal 64-65.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 25
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 3. Tampilan Portal Publikasi Hasil Pemilu 2014

Gambar 4. Hasil Pindai Formulir C1 pada Pemilu 2014

Selain melakukan pemindaian di level Kabupaten/Kota, pada saat
yang bersamaan dilakukan data entry hasil Formulir C1 oleh operator
lainnya ke dalam aplikasi e-rekap yang sudah disiapkan oleh KPU. Sebelum
dipindai oleh operator, Formulir C1 diperiksa kembali kesesuaiannya
oleh operator yang kemudian disalin dan dimasukkan ke dalam aplikasi
e-rekap oleh operator lainnya. Jika hasil pemeriksaan formulir C1 sesuai
dan tidak ada kesalahan, maka operator data entry menyerahkan formulir

26 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

C1 tersebut ke operator pemindaian untuk dipindai dan diunduh ke dalam
sistem untuk dipublikasikan. Aplikasi data entry ini tidak dipublikasikan ke
masyarakat, namun hanya digunakan sebagai upaya kontrol kesesuaian
antara data C1 yang dipublikasikan dalam portal publikasi.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi E-Rekap Pemilu 2014

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 27
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Selain mempublikasikan Formulir C1 di TPS, KPU mempublikasikan
juga setiap hasil rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatannya yang
tertuang dalam Formulir DA1 tingkat Kecamatan, Formulir DB1 tingkat
Kabupaten/Kota, dan Formulir DC1 tingkat Provinsi. Ketiga formulir yang
dipublikasikan bukan dalam bentuk gambar hasil pemindaian layaknya
C1, melainkan dalam format tabel yang bentuknya sesuai dengan ketiga
formulir tersebut yang diisi melalui microsoft excel oleh petugas di tiga
tingkatan rekapitulasi tersebut dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan
suara. Ketiga formulir ini baru akan dimasukkan ke dalam portal publikasi
KPU ketika rapat pleno rekapitulasi di setiap tingkatan usai.

Sehingga kurang lebih terdapat tiga teknologi informasi yang
digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yakni: (1) Mesin pemindaian C1 hasil
pemilu di TPS untuk dipublikasi dalam format image; (2) Data entry yang
dilakukan sebagai upaya kontrol atau verifikasi validitas hasil Pemilu; (3)
Formulir excel rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi
untuk dipublikasi.

Gambar 6. Formulir DA1 Kecamatan Publikasi Hasil Pemilu 2014

28 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 7. Formulir DB1 Kabupaten/Kota Publikasi Hasil Pemilu 2014

Gambar 8. Formulir DC1 Provinsi Publikasi Hasil Pemilu 2014

E. Sistem Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilihan Serentak
2015-2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pertama kali diselenggarakan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 29
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

pada Tahun 2005. Pada awalnya regulasi Pemilihan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sistem Pemilu
yang diterapkan pada awalnya adalah sistem pemilu mayoritas dengan
varian two round system dengan metode penentuan calon terpilih 50%+1.
Sehingga jika tidak ada satu pun pasangan calon kepala daerah yang
memperoleh suara mayoritas mutlak, maka dilakukan putaran kedua
layaknya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem Pemilu kemudian diubah seiring dengan terjadinya
pemisahan regulasi Pemilihan menjadi Undang-Undang Pemilihan
tersendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
Regulasi Pemilihan ini mengubah sistem Pemilu yang sebelumnya
mayoritas menjadi pluralitas dengan varian first past the post (FPTP)
dengan ketentuan pemenang suara terbanyak yang terpilih sebagai
kepala daerah tanpa harus memperoleh minimal 50%+1. Perubahan
regulasi ini juga mengubah waktu pelaksanaan Pemilihan. Jika
sebelumnya waktu pelaksanaan Pemilihan terpisah antar satu daerah
dengan daerah lainnya sesuai dengan masa habis jabatan kepala
daerah, pada regulasi Pemilihan terbaru ini menyerentakkan jadwal
pelaksanaan Pemilihan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota ke
dalam beberapa gelombang hingga Tahun 2024 baru diselenggarakan
serentak menyeluruh di 509 Kabupaten/Kota (5 Kabupaten/Kota
di Provinsi DKI Jakarta tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati/
Walikota) dan 33 Provinsi (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur) di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi rekapitulasi suara di tiga gelombang
Pemilihan Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak jauh berbeda dengan
apa yang digunakan pada Pemilu 2014. KPU tetap mempertahankan
proses pemindaian formulir C1 di TPS dengan menggunakan mesin
pemindai yang dilakukan oleh operator Kabupaten/Kota, termasuk
data entry yang dilakukan oleh operator ke dalam sistem rekapitulasi
suara elektronik yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan atau
“Situng”. Tujuan dari penggunaan Situng tersendiri tidak jauh berbeda
yakni upaya untuk mendorong transparansi dan publikasi hasil perolehan
suara pada Pemilihan Kepala Daerah.

30 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Perbedaan fundamental dari aplikasi Situng dengan aplikasi e-rekap
yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 adalah pada aspek publikasi.
Jika pada portal publikasi hasil Pemilu 2014 menampilkan Formulir C1,
DA1, DB1, dan DC1 apa adanya. Selain tetap menampilkan hasil pindai
keempat formulir tersebut dalam bentuk image, portal publikasi Situng
menampilkan data-data Pemilih jauh lebih interaktif dengan menampilkan
jumlah daftar Pemilih, pengguna hak pilih, angka partisipasi, hingga
perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing calon tanpa harus
mengunduh masing-masing formulir.

Pada portal publikasi Pemilu Tahun 2014, ketika publik membuka
halaman pertama yang muncul hanya data hasil pindai yang masuk ke
sistem publikasi KPU, namun pada portal publikasi Situng Pemilihan,
publik disuguhkan pada pilihan Kabupaten/Kota atau Provinsi yang ingin
dilihat dan setelah itu akan ditampilkan total keseluruhan data daftar
Pemilih, pengguna hak pilih, suara sah dan tidak sah, hingga total akhir
perolehan suara dalam bentuk diagram. Publikasi data dan tampilan
seperti ini dapat dilihat juga oleh publik untuk wilayah administrasi
yang spesifik seperti di kecamatan, kelurahan, hingga TPS yang dapat
dengan mudah diakses oleh pengguna (user friendly). Hanya saja dari
tiga gelombang Pemilihan Serentak (2015, 2017, 2018) masing-masing
memiliki portal website publikasi yang berbeda-beda.

Gambar 9. Tampilan Situng Pilkada Serentak 2015 23

23 Lihat https://pilkada2015.kpu.go.id/medankota/medan_amplas

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 31
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 10. Tampilan Situng Pilkada Serentak 2017 24

F. Situng pada Pemilu Serentak 2019

Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pertama yang
diselenggarakan pada waktu yang bersamaan (Pemilu Serentak).
Sebelumnya, Pemilu Tahun 2004 hingga 2014, diselenggarakan secara

24 Lihat https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil

32 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan