Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024 FINAL CETAK

terpisah. Pemilu Legislatif dilaksanakan terlebih dahulu, selang dua bulan
berikutnya baru diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Namun pada Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif pasca Pemilu 2014
diselenggarakan secara serentak. Sehingga pada 17 April 2019, Pemilih
mendapatkan lima surat suara sekaligus untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap menggunakan sistem
mayoritas dua putaran (TRS) dan Pemilu Legislatif menggunakan sistem
proporsional daftar terbuka.

Teknologi informasi rekapitulasi suara yang digunakan masih bertujuan
untuk transparansi dan publikasi hasil Pemilu yang dapat diakses oleh
publik secara real time. Perangkat teknologi yang digunakan tidak jauh
berbeda dengan perangkat yang digunakan pada Pemilihan Serentak
dengan memanfaatkan mesin pemindai di tingkat Kabupaten/Kota dan
data entry yang dilakukan oleh operator. Hanya saja aplikasi Situng yang
digunakan mengalami beberapa perbaikan baik pada level operator yang
bertugas untuk memindai dan memasukkan data-data Pemilu, maupun
pada level publik yang melihat tampilan hasil Situng. Selain itu pengiriman
data dari operator menggunakan virtual private network (VPN).

Gambar 11. Tampilan Aplikasi Situng Operator

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 33
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tampilan Situng 2019 masih mempertahankan tampilan interaktif
dari Situng Pemilihan. Namun, Situng 2019 yang dipublikasi dalam
website https://infopemilu.kpu.go.id hanya menyediakan data gambar
Formulir C1 untuk diunduh oleh publik. Selain itu, portal publikasi ini
hanya menyampaikan data perolehan suara partai politik dan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa menampilkan data-data jumlah
daftar Pemilih, pengguna hak pilih, hingga angka partisipasi Pemilih.
Sehingga jika ingin mengetahui jumlah daftar Pemilih, pengguna hak
pilih, sampai dengan surat suara sah dan tidak sah, publik harus melihat
di masing-masing TPS dalam portal data tersebut.

Gambar 12. Tampilan Situng Pada Pemilu 2019

34 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 6. Perbandingan Penggunaan Teknologi Rekapitulasi
pada Pemilu 1999 - 2019

Pemilu Teknologi Rekapitulasi Keterangan
Pemilu - Dataentryformulir C di level Kabupaten/Kota;
1999 - Pengiriman data ke pusat data KPU - Proses pengiriman data membutuhkan
Pemilu waktu lama karena menggunakan
2004 menggunakan teknologi komunikasi milik BNI jaringanVSAT BRI dan BNI.
dan BRI melalui satelitVSAT;
Pemilu - Pusat data dibangun berdasarkan kerja - Dari4.187Kecamatanhanya2.400
2009 sama KPU dan Departemen Agama yang kecamatan yang memiliki jaringan
memanfaatkan Sistem Komunikasi Haji komunikasiTelkom;
Pemilu Terpadu (Sikohat).
2014 - Dataentry formulir C1 IT di level Kecamatan; - Selama14harikerjapascapemungutan
- Pengiriman data ke pusat data KPU suara di TPS data yang diperoleh mencapai
menggunakan VPN; 82% dari total suara sah;
- Pusat data dibangun secara mandiri oleh
KPU yang dilengkapi dengandisasterrecovery - Terjadiperetasanterhadapportalpublikasi
center (DRC). KPU yang berdampak pada perubahan
logo/simbol partai dan perolehan suara
- Menggunakan teknologi pemindaian partai.
intelligentcharacterrecognition (ICR) untuk
membaca Formulir C1; - Hanya mampu menampilkan hasil
perolehan suara 13% dari 104 juta suara sah
- Pemindaian dilakukan di level Kabupaten/ nasional di hari ke 15 pasca pemungutan
Kota; suara yang menjadi target batas akhir
publikasi keseluruhan data hasil pemilu;
- Pengiriman data dilakukan menggunakan
VPN. - Kegagalan dikarenakan kurangnya
pelatihan dan sosialisasi kepada operator
- Data entry dan pemindaian Formulir C1 di KPU kabupaten/kota, adanya ketidak-
menggunakan scanneroleh KPU Kabupaten/ sesuaian spesifikasi jenis kertas untuk
Kota Formulir C1 dengan scanner, dan tidak
dilakukannya kajian dan uji coba memadai.
- Hasil pemindaian dipublikasi dalam format
image; - KPU berhasil mengumpulkan dan
memublikasikan Formulir C1 di 98,5%
- Hasil pemindaian dikirim ke pusat data melalui TPS atau setara dengan 472.576TPS.
jaringan internet; Sedangkan untuk Pemilu DPR, KPU
berhasil memublikasikan 545.803TPS
- Portal publikasi hasil Pemilu menampilkan atau 81% dari total keseluruhanTPS.
Formulir C1, DA1, DB1, dan DC1.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 35
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pemilu Teknologi Rekapitulasi Keterangan
Pilkada - Portal publikasi Pilkada 2018 mengalami
2015, - Dataentrydan pemindaian formulir C1
2017, menggunakan scanneroleh KPU Kabupaten/ peretasan;
2018 Kota - Selain memublikasikan formulir

Pemilu - Hasil pemindaian dipublikasi dalam format rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu,
2019 image; data yang dipublikasikan lebih interaktif
yang dilengkapi visualisasi diagram.
- Hasil pemindaian dikirim ke pusat data melalui
jaringan internet; - Formulir rekapitulasi perolehan suara yang
hanya bisa diunduh adalah C1;
- Portal publikasi hasil Pemilu menampilkan
Formulir C1, DA1, DB1, dan DC1. - portal publikasi ini hanya menyampaikan
data perolehan suara partai politik
- Dataentry dan pemindaian formulir C1 dan pasangan calon presiden tanpa
menggunakan scanner oleh KPU Kabupaten/ menampilkan data-data jumlah daftar
Kota pemilih, pengguna hak pilih, hingga
angka partisipasi pemilih.
- Hasil pemindaian dipublikasi dalam format
image;

- Hasil pemindaian dikirim ke pusat data melalui
jaringan VPN;

- Portal publikasi hasil Pemilu menampilkan
Formulir C1, DA1, DB1, dan DC1.

36 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PEROLEHAN

SUARA (SIREKAP)
PEMILIHAN TAHUN 2020

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 37
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

38 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

3 PEROLEHAN SUARA (SIREKAP)
PEMILIHAN TAHUN 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menerapkan perangkat
teknologi informasi rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak
2020 yang diselenggarakan di 270 daerah. Terdapat perbedaan
fundamental dari kegunaan perangkat teknologi rekapitulasi suara pada
Pemilihan Tahun 2020 dengan Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya.
Jika sebelumnya teknologi informasi rekapitulasi suara hanya digunakan
sebatas instrumen publikasi hasil Pemilu, namun pada Pemilihan Tahun
2020 selain sarana publikasi, teknologi informasi rekapitulasi suara
yang dinamai Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara (Sirekap)
digunakan juga sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi manual
berjenjang.

Terdapat lima fungsi utama dari Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020,
antara lain sebagai berikut:
1. Sirekap berfungsi untuk membaca dan merekam Formulir C Hasil

penghitungan suara di TPS;
2. Sirekap berfungsi untuk melakukan penghitungan dan tabulasi data

perolehan suara hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi
perolehan suara;
3. Sirekap berfungsi untuk mengirimkan data hasil perolehan suara
secara berjenjang sesuai dengan tingkatan rekapitulasi suara, yakni
dari KPPS ke PPK, dari PPK ke Kabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota
ke Provinsi;
4. Sirekap berfungsi sebagai alat bantu untuk mencetak formulir
sertifikat hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi;
5. Sirekap berfungsi untuk mempublikasikan setiap perolehan suara
hasil Pemilihan di setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 39
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Selain memiliki kegunaan yang berbeda dengan perangkat teknologi
rekapitulasi suara pada Pemilu sebelumnya, Sirekap Pemilihan Tahun
2020 menggunakan varian teknologi rekapitulasi suara yang berbeda
juga. Pada aplikasi Sirekap Mobile, teknologi utama yang diterapkan
adalah OCR dan OMR karena pada prinsipnya aplikasi tersebut hanya
melakukan pembacaan terhadap data yang tertuang dalam Formulir
C.Hasil KWK. Sedangkan untuk teknologi data entry, hanya menjadi fitur
pendukung dan digunakan dalam kondisi tertentu saja, yakni digunakan
untuk mengoreksi data yang tidak akurat dibaca oleh aplikasi Sirekap
Mobile pada bagian administrasi, dan mengentri data pada aplikasi
Sirekap Web apabila aplikasi Sirekap Mobile gagal membaca data dan
yang terkirim ke dalam server hanya image.

Tabel 7. Perbedaan Varian Teknologi Rekapitulasi Pemilu 1999 - 2020

Tahun Pemilu Data Teknologi Pemindaian Perangkat Teknologi
entry
Pemilu 1999 OCR OMR ICR Komputer
Pemilu 2004 ✓ Komputer
Pemilu 2009 ✓ ✓ Scanner dan Komputer
Pemilu 2014 ✓ Scanner dan Komputer
Pilkada 2015 ✓ Scanner dan Komputer
Pilkada 2017 ✓ ✓✓ Scanner dan Komputer
Pilkada 2018 ✓ Scanner dan Komputer
Pemilu 2019 ✓ Scanner dan Komputer
Pilkada 2020 ✓ Telepon Genggam dan Komputer
✓

Dalam rangka melihat lebih jauh bagaimana cara kerja dari Sirekap,
termasuk kelebihan dan kekurangannya, bagian ini secara spesifik akan
menjelaskan evaluasi penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020
dari empat dimensi utama yakni: infrastruktur teknologi, kerangka hukum,
sumber daya manusia, dan sosialisasi. Evaluasi penggunaan Sirekap pada
Pemilihan Tahun 2020 penting dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran
untuk memetakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum
merumuskan peta jalan penggunaan teknologi informasi rekapitulasi
suara pada Pemilu mendatang.

40 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

A. Infrastruktur Teknologi dan Cara Kerja Sirekap

Sirekap merupakan perangkat teknologi lunak (software) yang
didesain khusus untuk membaca data hasil Pemilihan yang ditulis secara
manual dalam formulir ke dalam bentuk digital. Terdapat dua varian
Sirekap yang digunakan dalam Pemilihan Tahun 2020 yang fungsinya
disesuaikan dengan tahapan rekapitulasi suara. Pertama, Sirekap Mobile
yang terpasang di telepon genggam petugas KPPS untuk memindai hasil
Pemilu yang tertuang dalam Formulir C dengan cara memfoto. Kedua,
Sirekap Website (Sirekap Web) yang terpasang pada perangkat komputer
yang digunakan oleh petugas PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara berjenjang.

Mengirim Form C.Hasil -KWK Melakukan Koreksi Melakukan Pengiriman ke PPS
Hasil foto Form C.Hasil-KWK dikirimkan Setelah melakukan submit data, KPPS
ke server KPU melalui Sirekap Ketua dan Anggota KPPS dapat mengirimkan hasil pembacaan form
melakukan koreksi terhadap hasil C.Hasil-KWK kepada PPS, PPK dan KPU
Memfoto Form C.Hasil -KWK pembacaan data form C.Hasil-KWK Kabupaten/Kota melalui Sirekap
Ketua atau Anggota KPPS memfoto apabila data tidak sesuai dengan
Form C. Hasil-KWK yang sudah diisi Sirekap WEB
data hasil penghitungan suara hasil foto Data administrasi pemungutran
suara dan data hasil perolehan suara
terkirim ke dalam server KPU untuk
diproses di dalam SirekapWeb

INSTALL DAN AKTIVASI Rekapitulasi Kab/Kota
dan Provinsi
Ketua atau Anggota
KPPS melakukan PPK,KPUKab/KotadanKPU
instalasi dan aktivasi ProvinsimenggunakanSirekap
Sirekap Mobilemelalui sebagaialatbanturekapitulasidi
smartphone masing-masingtingkatanserta
menggunakanSirekapuntuk

keperluanpublikasi

Gambar 13. Alur Kerja Sirekap di Pilkada 2020

1. Sirekap Mobile
Sirekap Mobile digunakan oleh petugas KPPS untuk memfoto

formulir C.Hasil-KWK di TPS yang di desain khusus untuk untuk
kebutuhan teknologi pemindaian oleh OCR dan OMR. Sirekap Mobile
memiliki tiga fungsi utama yakni:
a. Perhitungan suara (memfoto/capture, mengirimkan image,

membaca data, memeriksa kesesuaian data dengan image,
melakukan koreksi kesalahan pembacaan, dan submit);

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 41
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

b. Mendaftarkan saksi;
c. Menginformasikan kepada saksi/pengawas hasil perhitungan

suara di TPS.

Terdapat empat langkah utama dalam menggunakan Sirekap
Mobile oleh petugas KPPS, diantaranya sebagai berikut:
1) Install dan Login Aplikasi Sirekap

a) Anggota KPPS yang bertugas untuk menggunakan aplikasi
mengunduh apilkasi Sirekap;

b) Pengiriman link aktivasi dilakukan melalui aplikasi chat
Telegram

c) Anggota KPPS melakukan aktivasi Sirekap Mobile yang sudah
terpasang di telepon genggam;

d) Untuk login ke aplikasi Sirekap Mobile anggota KPPS
memasukkan nomor telepon genggam dan Nomor Induk
Kependudukan, setelah itu anggota KPPS membuat password,
dan login sesuai dengan password yang sudah dibuat;

e) Anggota KPPS membuat kode akses terdiri dari karakter
dengan kombinasi huruf dan angka.

f) Operator Kabupaten/Kota melakukan input identitas KPPS
ke dalam Sirekap Web untuk didaftarkan sebagai pengguna
Sirekap Mobile (sebelum KPPS mengunduh aplikasi).

Gambar 14. Proses Install dan Login Aplikasi Sirekap Mobile

42 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

2) Anggota KPPS Menghitung dan Menulis Hasil Perolehan Suara
di Form C.Hasil-KWK Sebelum Melakukan Penggunaan Sirekap
Mobile di TPS
Formulir C.Hasil-KWK terdiri dari empat halaman yang terdiri
dari: (1) Halaman pertama memuat data Pemilih dan pengguna
hak pilih, data Pemilih disiabilitas, dan data pengguna surat suara
dan Formulir C.Hasil- KWK terdiri dari 3 kelompok data yakni Data
Pemilih (administrasi), Data Perolehan Suara (tally), dan Salinan
Perolehan Suara (untuk keperluan OCR+OMR); (2) Halaman kedua
memuat jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah.
Jumlah halaman pada Formulir C.Hasil dipengaruhi oleh jumlah
pasangan calon. Namun pada prinsipnya Formulir C.Hasil-KWK
memuat data sebagaimana angka 1; (3) Halaman ketiga memuat
jumlah surat suara sah dan tidak sah, dan hanya kelompok
data administrasi yang didesain khusus untuk dapat dilakukan
pembacaan menggunakan teknologi OCR. Data perolehan suara
yang memuat tally hanya menangkap gambar;(4) Halaman
keempat memuat salinan jumlah perolehan suara pasangan
calon kepala daerah dan kelompok data salinan perolehan suara
yang menerapkan teknologi OCR dan OMR.

Halaman pertama sampai dengan halaman ketiga didesain
khusus untuk kebutuhan OCR. Petugas hanya menuliskan
angka- angka ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan pada
Formulir C.Hasil-KWK pada halaman pertama hingga ketiga.
Tulisan angka-angka tersebut kemudian akan dipindai dengan
cara petugas memfoto ketiga halaman tersebut melalui aplikasi
Sirekap. Sedangkan halaman keempat didesain khusus untuk
kebutuhan OMR dimana petugas mengarsir lingkaran yang berisi
angka-angka sesuai dengan perolehan suara dari masing-masing
calon

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 43
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Halaman 1 Halaman 2

Halaman 3 Halaman 4

Gambar 15. Formulir C.Hasil-KWK OCR dan OMR

44 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

3) Memfoto Formulir C.Hasil-KWK
Setelah anggota KPPS selesai melakukan penghitungan

suara dan telah menuliskan angka-angka perolehan suara
beserta data-data lainnya di dalam formulir C.Hasil-KWK, maka
langkah berikutnya anggota KPPS diminta untuk memfoto
keempat formulir C.Hasil-KWK tersebut. Terdapat tiga langkah
utama dalam melakukan foto yakni:
a) Formulir C.Hasil-KWK di foto dalam posisi tegak lurus dan

menyeluruh dengan jarak yang memadai agar angka yang
tertulis di dalam formulir dapat terbaca dengan jelas. Foto
Formulir C.Hasil-KWK dilakukan secara presisi dengan cara
setiap tanda kotak berwarna hitam di halaman Formulir
C.Hasil-KWK masuk ke dalam foto;
b) Anggota KPPS melakukan verifikasi terhadai hasil pindai
aplikasi Sirekap dengan angka-angka yang tertuang pada
Formulir C.Hasil-KWK. Jika susah sesuai sistem akan secara
otomatis melakukan crop bagian yang diperlukan untuk di
baca oleh sistem;
c) Jika terdapat notifikasi “Form tidak dapat terdeteksi. Tolong
ulangi ambil gambar.”, maka anggota KPPS perlu memeriksa
“tips mengambil gambar” untuk mendapatkan kualitas gambar
yang memadai. Lalu, melakukan pemotretan ulang Formulir
C.Hasil-KWK;
d) Apabila terdapat hasil pembacaan Sirekap yang salah, KPPS
dapat melakukan edit data dengan cara:
(1) Jika pada bagian angka yang salah dalam pembacaan,

akan muncul kolom koreksi;
(2) Masukkan angka yang benar di dalam kotak yang telah

disediakan;
(3) Ketuk “Ok” untuk menyimpan hasil pembetulan;
(4) Angka yang telah dilakukan pembetulan, akan berwarna

kuning.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 45
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 16. Tata Cara Foto Formulir C.Hasil-KWK

Gambar 17. Tata Cara Data Entry Perbaikan Kekeliruan Hasil Pindai

4) Mengirim Hasil Foto
Setelah hasil foto Formulir C.Hasil-KWK sesuai atau sudah

dilakukan koreksi dengan fitur data entry yang tersedia di Sirekap
Mobile, maka langkah berikutnya ialah mengirimkan hasil tersebut
ke saksi, pengawas, dan pusat data utama KPU. Pengiriman data
salinan digital Formulir C.Hasil-KWK kepada saksi dan pemantau
dilakukan dengan menggunakan fitur berbagi URL yang sudah
tersedia pada aplikasi. Sedangkan untuk mengirim ke pusat data
utama dilakukan secara otomatis oleh sistem Sirekap. Namun

46 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

jika muncul notifikasi “Gagal mengirim gambar. Harap kirim ulang
gambar” bisa jadi disebabkan oleh akses jaringan internet atau
server Sirekap yang mengalami kendala, maka petugas diminta
untuk memastikan jaringan internet dan melakukan kirim
ulang. Jika tidak tersedia jaringan internet maka petugas dapat
melakukan secara offline.

Gambar 18. Berbagi Salinan Digital Formulir C.Hasil-KWK Saksi dan Pengawas

Gambar 19. Alur Pengiriman Data C.Hasil-KWK ke Pusat Data

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 47
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Grafik 2. Alur Penggunaan Sirekap Mobile di TPS

2. Sirekap Web

Berbeda dengan Sirekap Mobile yang digunakan oleh anggota KPPS,
khusus Sirekap Web digunakan oleh anggota PPK di Kecamatan dan
anggota KPU di Kabupaten/Kota/Provinsi. Selain itu jika Sirekap Mobile
hanya menggunakan telepon genggam, Sirekap Web memerlukan dua
perangkat teknologi lain yakni laptop/PC dan proyektor. Selain itu, jika
Sirekap Mobile ditujukan untuk memindai sumber data utama perolehan
suara yang tertuang dalam Formulir C.Hasil-KWK, Sirekap Web berfungsi
untuk menghimpun dan menjumlah keseluruhan sumber data utama.
Pada tingkat Kecamatan Sirekap Web digunakan untuk menghimpun
data Formulir C.Hasil-KWK di seluruh TPS yang berada di wilayah
Kecamatan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Sirekap Web
digunakan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan
menjumlahkan hasil rekapitulasi perolehan suara di seluruh Kecamatan.

48 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Begitu juga dengan Sirekap Web yang digunakan oleh KPU Provinsi yang
ditujukan untuk merekap perolehan suara yang sudah dihitung di seluruh
Kabupaten/Kota.

Terdapat lima fungsi utama dari Sirekap Web yaitu:
a. Pantau, perbaiki, verifikasi perhitungan suara (tungsura);
b. Rekapitulasi perolehan suara;
c. Penetapan hasil perolehan suara;
d. Penanganan sengketa;
e. Pengaturan

Adapun alur kerja dari penggunaan Sirekap Web terdiri dari tiga
tahapan utama yakni: (1) login atau masuk ke dalam Sirekap Web; (2)
edit dan entry data rekapitulasi; dan (3) cetak, kirim, dan publikasi.

1) Login Sirekap Web
1. Anggota PPK ataupun KPU Kabupaten/Kota/Provinsi yang
bertugas menjadi operator Sirekap Web melakukan login ke
halaman Website Sirekap dengan username dan password yang
sudah dimiliki;
2. Operator memindai barcode pada aplikasi “Google Authenticator”
kemudian akan muncul angka untuk dimasukan kedalam
kedalam Sirekap Web.

Gambar 20. Alur Login Sirekap Web

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 49
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

2) Edit dan Entry Data Rekapitulasi
Setelah berhasil masuk ke dalam Sirekap Web maka langkah

berikutnya adalah rekapitulasi perolehan suara dimulai. Bagi operator
Sirekap Web di Kecamatan maka rekapitulasi suara dilakukan
untuk menghimpung data perolehan suara di TPS. Sedangkan bagi
operator Sirekap Web di Kabupaten/Kota, rekapitulasi suara dengan
Sirekap Web dilakukan untuk menghimpun dan menghitung hasil
rekapitulasi suara di Kecamatan. Begitu juga dengan tingkat Provinsi
yang ditujukan untuk menghimpun hasil rekapitulasi suara di tingkat
Kabupaten/Kota.

Terdapat dua mekanisme utama dalam proses rekapitulasi suara
menggunakan Sirekap Web. Pertama, jika sumber data utama yakni
Formulir C.Hasil-KWK berhasil terkirim semua ke pusat data KPU,
maka proses rekapitulasi dengan Sirekap Web dilakukan dalam
rangka memastikan atau mencocokkan setiap perolehan suara
yang tertera di Sirekap Web sesuai dengan yang tertera di formulir
C.Hasil-KWK. Proses pencocokan dilakukan dengan membuka kotak
suara yang di dalamnya berisikan Formulir C.Hasil-KWK. Jika terjadi
kekeliruan hasil perolehan suara yang tertera dalam Sirekap Web
dengan Formulir C.Hasil-KWK, maka petugas melakukan penyesuaian
data di dalam Sirekap Web dalam fitur edit data.

Kedua, jika sumber data utama Frmulir C.Hasil-KWK tidak berhasil
terkirim semua ke pusat data KPU, maka proses rekapitulasi dengan
Sirekap Web dilakukan untuk entry data Formulir C.Hasil-KWK. Dalam
hal ini petugas PPK memasukkan sumber data utama yang tidak
berhasil terkirim melalui jaringan internet dari TPS ke pusat data KPU.

50 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 21. Tampilan Sirekap Web

3) Cetak, Kirim, dan Publikasi
Setelah proses rekapitulasi usai maka terdapat tiga langkah

berikutnya yang perlu dilakukan oleh petugas yakni: (1) mencetak
formulir hasil rekapitulasi sebagai salinan untuk diberikan kepada
saksi dan pengawas; (2) menunggah dan mengirim hasil rekapitulasi
ke pusat data utama KPU untuk dilakukan rekapitulasi pada tingkatan
berikutnya; (3) mempublikasikan hasil rekapitulasi ke dalam portal
publikasi yang sudah tersedia.

Gambar 22. Alur Cetak, Kirim, dan Publikasi Sirekap Web

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 51
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

B. Mitigasi Penggunaan Sirekap Tanpa Jaringan Internet

Selain mempersipakan infrastruktur dan alur penggunan Sirekap,
KPU juga menyiapkan mitigasi penggunaan Sirekap ketika tidak ada
jaringan internet di suatu daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020. KPU
menyiapkan tiga bentuk mitigasi, antara lain sebagai berikut:
1. Sirekap tidak dapat digunakan karena di TPS, kecamatan, dan

kabupaten/ kota tidak terdapat jaringan internet, tetapi di provinsi
terdapat jaringan internet;
2. Sirekap tidak dapat digunakan karena di TPS dan kecamatan tidak
terdapat jaringan internet, tetapi di kabupaten/kota dan provinsi
terdapat jaringan internet;
3. Sirekap tidak dapat digunakan karena di TPS tidak ada jaringan
internet, tetapi di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi terdapat
jaringan internet.

52 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 23. Mitigasi Alur Sirekap TPS, kecamatan, hingga kabupaten/kota Tidak Ada Jaringan Internet

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 53
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 24. Mitigasi Alur Sirekap TPS dan Kecamatan Tidak Ada Internet

54 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 25. Mitigasi Alur Sirekap TPS Tidak Ada Jaringan Internet

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 55
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

C. Dinamika Mempersiapkan Sirekap

Pasca Pemilu Serentak Tahun 2019, KPU segera mempersiapkan
penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satu aspek yang
dipersiapkan oleh KPU adalah penggunaan teknologi informasi pada
tahapan rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu. Dengan berpegang
pada hasil evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berdampak pada
tingginya beban kerja Penyelenggara Pemilu pada tahapan rekapitulasi
perolehan suara, KPU mempersiapkan Sirekap sebagai perangkat
teknologi.Tujuannya untuk menggantikan proses rekapitulasi perolehan
suara pada Pemilu berikutnya. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak di
270 daerah pada Tahun 2020, menjadi satu-satunya momentum untuk
melakukan uji coba penggunaan Sirekap.

Terdapat beberapa tahapan utama yang dilakukan oleh KPU
dalam mempersiapkan Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
Pertama, KPU menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk
mempersiapkan aplikasi Sirekap dan infrastruktur teknologi yang
dibutuhkan. Kedua, di tengah proses persiapan aplikasi Sirekap, KPU
mengadakan serial diskusi terfokus mengenai payung hukum Pemilihan
dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 apakah sudah
cukup memadai untuk penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020.
Diskusi terfokus ini melibatkan pakar hukum dan organisasi masyarakat
sipil yang memiliki fokus perhatian pada isu Pemilu. Terdapat peserta
diskusi yang menilai kerangka hukum Pemilu yang tersedia belum
memadai untuk penggunaan Sirekap. Tetapi ada juga yang menilai
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20 sudah cukup memberikan
ruang bagi penggunaan teknologi Sirekap, hanya saja perlu diatur detail
pelaksanaannya dalam Peraturan KPU.

Ketiga, pada 7 Januari 2020, KPU melakukan simulasi pengisian
formulir Sirekap yang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan
teknologi pemindaian yang akan digunakan. Kegiatan ini dilakukan oleh
internal KPU dan melibatkan salah satu anggota KPU periode 2012-
2017 sekaligus peneliti senior organisasi masyarakat sipil Network for
Democracy and Electoral Intigrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay.

56 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Keempat, pada 5 Februari 2020, KPU secara khusus mengundang
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan
koordinasi mengenai rencana penggunaan Sirekap pada Pemilihan
Serentak Tahun 2020. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu ini penting
dalam rangka menjelaskan tujuan utama dari penerapan Sirekap. Salah
satunya untuk meminimalisir manipulasi suara yang kerap terjadi dalam
proses rekapitulasi manual. Selain itu, koordinasi tersebut juga ditujukan
untuk memperoleh dukungan dari Bawaslu dalam penerapan Sirekap.

Kelima, KPU melakukan rangkaian uji coba yang melibatkan Bawaslu,
DKPP, dan organisasi masyarakat sipil, sebagai berikut:
1. Pada 25 Agustus 2020 mengundang Bawaslu, DKPP, dan Organisasi

Masyarkat Sipil di kantor KPU RI;
2. Pada 9 September 2020 melaksanakan Ujicoba Sirekap di

Bandung mengundang Bawaslu, DKPP, Kemdagri, dan Organisasi
MasyarakatSipil;
3. Pada 17 September 2020 melaksanakan Ujicoba Sirekap di Depok
mengundang tim ITB, Komisi II DPR, Bawalsu, DKPP, BPPT, BSSN,
Kominfo dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Keenam, pada 23-25 Oktober 2020 dan 24-26 November 2020, KPU
melakukan simulasi penggunaan Sirekap di tingkat TPS di beberapa
daerah secara nasional. Ketujuh, sejak 29 November hingga 7 Desember
2020, KPU melakukan pemantapan dan pendampingan seluruh KPU
Kabupaten/Kota dalam proses instalasi dan aktivasi Sirekap.

Berbagai rangkaian uji coba dan simulasi tersebut dilakukan di
tengah situasi pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak
2 Maret 2020. Di tengah adanya pembatasan sosial yang cukup ketat
guna meminimalisir adanya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,
KPU berkeyakinan bahwa Sirekap adalah salah satu bentuk mitigasi
tata kelola Pemilu di tengah bencana non-alam Covid-19. Melalui
penggunaan Sirekap dapat meminimalisir adanya kerumunan. Untuk
itu KPU mengusulkan Sirekap bukan hanya sekedar uji coba, tetapi
menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 57
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Namun, usulan ini ditolak oleh mayoritas partai politik di DPR
dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain itu, penolakan
disampaikan juga oleh Bawaslu. Fritz Edward Siregar selaku anggota
Bawaslu dalam RDPU menyampaikan “Bawaslu perlu meminta kepada
KPU untuk memposisikan Sirekap tidak dalam satu kesatuan proses
rekapitulasi, namun sebagai alat bantu untuk mempermudah masyarakat
mendapatkan akses publikasi hasil penghitungan suara”25. Salah satu
alasan di balik penolakan ini adalah masih banyaknya keterbatasan
jaringan internet di daerah-daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020. Fritz
mengungkapkan “Kita harus melihat bahwa kondisi negara Indonesia
masih dapat kita temukan kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki
jaringan internet” 26.

Pada akhirnya RDPU antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam
Negeri, dan Komisi II DPR menyepakati bahwa Sirekap hanya sebatas uji
coba dan alat bantu bukan langsung menggantikan proses rekapitulasi
perolehan suara manual berjenjang. Secara spesifik berikut beberapa
poin kesepakatan hasil RDPU:
1. KPU harus memastikan petugas di TPS memahami penggunaan

Sirekap pada Pemilihan mendatang;
2. KPU menyusun peta jaringan internet di tiap TPS, di Provinsi serta

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan;
3. KPU memastikan keaslian dan keamanan dokumen digital hasil

Sirekap agar tidak disalahgunakan pihak lain 27.

Penolakan terhadap Sirekap untuk menggantikan keseluruhan proses
rekapitulasi manual disampaikan juga oleh organisasi masyarakat sipil,
seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi
dan Demokrasi Inisiatif (Kode Insiatif), Network for Democracy and Electoral
Integrity (Netgrit), Kemitraan, Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR),
dan Netfid. Selain keterbatasan jaringan infrastruktur internet, alasan lain
yang dikemukakan oleh organisasi masyarakat sipil adalah kerangka
hukum yang tidak memadai dan keterbatasan waktu melakukan uji coba
secara menyeluruh untuk mengukur akurasi dari Sirekap.

25 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162506-32-578101/bawaslu-minta-Sirekap-tak-masuk-
proses-rekapitulasi-pilkada

26 Ibid
27 Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/18420821/dpr-kpu-sepakat-Sirekap-hanya-diuji-coba-dan-

jadi-alat-bantu-di-pilkada-2020?page=all proses-rekapitulasi-pilkada

58 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

D. Catatan Teknologi Sirekap

Sebagai alat bantu sekaligus sarana publikasi perolehan suara,
dalam proses penggunaannya, Sirekap memiliki beberapa catatan
yang sedikit banyak berdampak pada kelancaran penggunaan Sirekap.
Tanpa menunggu waktu lama setelah Pemilihan Tahun 2020 usai, KPU
mengirimkan formulir kuesioner kepada anggota KPPS, PPS, PPK, hingga
KPU Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk mendapatkan catatan evaluasi
dari pengguna Sirekap di lapangan. Pada tanggal 11 Februari, tercatat
71.874 respon dari kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota
KPPS. Sedangkan untuk PPK, terdapat 26.971 yang mengisi kuesioner
evaluasi penggunaan Sirekap.

Secara garis besar, merujuk pada hasil kuesioner evaluasi tersebut,
terdapat dua kendala utama dari segi infrastruktur teknologi Sirekap,
yakni aplikasi Sirekap yang tidak berjalan maksimal dan kendala
jaringan internet dalam mengirim data serta menyimpan data. Dari segi
kemudahan penggunaan Sirekap Mobile misalnya, meskipun mayoritas
responden menyatakan mudah untuk menggunakan Sirekap Mobile (56,2
persen cukup mudah dan 12,2 persen sangat mudah), namun 20,2 persen
responden menyatakan kurang mudah dan 11,3 persen menyatakan sulit
untuk menggunakan Sirekap Mobile.

Selain itu, tercatat 28,6 persen responden tidak dapat menggunakan
Sirekap Mobile pada Rabu, 9 Desember 2020. Sebagian besar kendala
teknis yang dihadapi dan berdampak pada tidak dapat digunakannya
Sirekap Mobile adalah sulit untuk membuka aplikasi Sirekap Mobile (46,1
persen) dan tidak ada jaringan internet (24,5 persen). Bagi yang berhasil
membuka Sirekap Mobile, 48,2 persen responden menyatakan harus
melakukan foto Formulir C.Hasil- KWK dua sampai tiga kali

Kendala yang sama dialami pula oleh pengguna Sirekap Web di
Kecamatan. 51,2 persen responden mengaku berhasil menggunakan
Sirekap Web, sedangkan 48,8 persen mengaku tidak berhasil
menggunakan Sirekap Web. 88,5 persen responden mengaku mengalami
kendala teknis.Mayoritas kendala teknis yang dihadapi adalah tidak
dapat login ke Sirekap Web (45,2 persen) dan tidak ada jaringan internet
(21 persen). Mayoritas pengguna Sirekap Web (48,1 persen) mengaku

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 59
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

berhasil menerima kiriman data C.Hasil-KWK dari Sirekap Mobile oleh
petugas KPPS. Sisanya, 39 persen responden menyatakan menerima
sebagian, dan 12,9 persen responden mengaku tidak berhasil menerima
seluruh data dari TPS sehingga harus melakukan proses entry data di
Kecamatan.

Berdasarkan catatan KPU, lima hari sejak Sirekap digunakan pada 9
Desember hingga 13 Desember, hanya tiga Provinsi dari sembilan Provinsi
yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
mampu melakukan upload data Formulir C.Hasil-KWK secara lengkap.
Sedangkan sisanya mampu melakukan upload tetapi tidak lengkap.
Situasi serupa terjadi juga di tingkat Kabupaten/Kota.

.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu syarat penting
dalam penerapan teknologi Pemilu, salah satunya pada penggunaan
teknologi Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Jika merujuk
pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 147/PUU-VII/2009
terkait pemungutan suara secara elektronik, MK memberikan beberapa
syarat jika hendak menerapkan e-voting (teknologi kepemiluan). Salah
satunya adalah kesiapan dari sisi SDM. Melihat syarat untuk melakukan
penerapan teknologi kepemiluan adalah kesiapan SDM, maka hal ini
juga yang disiapkan oleh KPU dalam penerapan Sirekap pada Pemilihan
Tahun 2020.

Ruang lingkup Sirekap sebagai sarana publikasi dan sebagai
alat bantu rekapitulasi membawa dampak serta tantangan tersendiri
terhadap kemampuan SDM Penyelenggara Pemilu. Salah satu yang
dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan kapasitas SDM adalah
dengan cara melakukan sosialisasi di jajaran internal KPU Pusat hingga
daerah. Selain melakukan sosialisasi secara internal yang bertujuan
agar Penyelenggara di daerah siap dan mengetahui penggunaan atau
cara kerja dari Sirekap, KPU juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek)
terhadap Penyelenggara di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan
Pemilihan Tahun 2020.

60 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Melalui sosialisasi internal dan Bimtek, penerapan Sirekap
diharapkan dapat maksimal dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Selain itu, melalui Bimtek di daerah, diharapkan Penyelenggara dapat
dengan mudah menggunakan teknologi baru yang diterapkan pada
Pemilihan Tahun 2020. Selain melakukan Bimtek, KPU juga membuat
petunjuk penggunaan Sirekap untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan badan penyelenggara ad hoc dalam
menggunakan dan memantau penggunaan Sirekap pada tahapan
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Terdapat beberapa hal yang penting untuk ditinjau dalam aspek
SDM pengguna Sirekap. Pertama, prasyarat sebagai pengguna Sirekap.
Kedua, peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM sebagai pengguna
Sirekap melalui sosialisasi internal dan Bimtek. Dan ketiga, sebagai
bentuk evaluasi terhadap SDM. Ketiga hal tersebut menarik untuk
dicermati mengingat SDM akan menjadi tumpuan agar Sirekap dapat
dimanfaatkan secara baik.

1. SDM dan Prasyarat Pengguna Sirekap
SDM dalam penggunaan Sirekap tidak terlepas dari adanya

aturan tentang syarat seseorang dapat menjadi pengguna Sirekap.
Hal ini bertujuan agar pengguna Sirekap adalah orang yang sudah
terbiasa dengan teknologi sehingga tidak perlu beradaptasi dari
awal. Mengingat pentingnya SDM sebagai pengguna Sirekap, KPU
melalui Juknis yang dibuat memasukkan persyaratan SDM yang
dapat menjadi pengguna Sirekap.

Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang
Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, SDM dalam
penggunaan Sirekap dibagi menjadi 5 kategori umum, yakni: 1.
SDM di tingkat TPS; 2. SDM di tingkat kecamatan; 3. SDM di tingkat
kabupaten/kota; 4. SDM di tingkat provinsi; dan SDM di tingkat pusat.
Pembagian ini dilakukan karena syarat Undang-Undang Pemilihan
yang masih mewajibkan untuk melakukan rekapitulasi berjenjang,
sehingga perlu dipastikan juga bahwa SDM Sirekap sesuai dengan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 61
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

ketentuan yang berlaku. Berikut klasifikasi SDM Pengguna Sirekap
berdasarkan tingkatan:
a. Pengguna Sirekap Tingkat TPS

Pengguna Sirekap di TPS adalah anggota KPPS. Dapat
dikatakan bahwa anggota KPPS merupakan SDM terdekat dari
sumber data utama yang akan dimanfaatkan dalam teknologi
rekapitulasi. Sehingga data yang akan dikirimkan dari TPS
kepada server Sirekap akan sangat ditentukan pada tahap ini. Hal
ini menjadi penting, mengingat tujuan dari Sirekap dalam proses
rekapitulasi pada Pemilihan adalah untuk memastikan data yang
dikirimkan sudah benar atau untuk meminimalisir terjadinya
kesalahan data, dan agar tidak terjadi manipulasi hasil.

Jika mengacu pada Juknis yang dibuat, jumlah pengguna
Sirekap Mobile di setiap TPS adalah dua anggota KPPS, dengan
pembagian tugas satu orang sebagai Pengguna Utama dan
satu orang Pengguna Cadangan. Mereka memiliki tugas untuk
melakukan pengelolaan data hasil penghitungan suara di TPS
dan menyampaikan salinan digital Formulir Model C.Hasil-KWK
kepada PPS dan KPU Kabupaten/ Kota. Pengguna Sirekap di TPS
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 8. Jenis Pengguna Sirekap Tingkat TPS

Jumlah Pengguna Syarat Pengguna Tugas Pengguna Legalitas
Tidak Ada
Pengguna Sirekap Mobile 1. Mengelola Data Pengguna TPS
di setiap TPS terdiri atas Hasil Penghitungan ditetapkan dengan
2 (dua) anggota KPPS, Suara di TPS; Keputusan KPU
meliputi 1 (satu) orang Kabupaten/Kota
sebagai Pengguna Utama 2. menyampaikan
Sirekap Mobile dan 1 (satu) salinan digital
orang Pengguna Cadangan Formulir Model
Sirekap Mobile C.Hasil-KWK kepada
PPS dan KPU
Kabupaten/Kota

Jika merujuk pada tabel di atas, peran penting anggota KPPS
yang bertugas sebagai pengguna Sirekap di TPS, menjadi relevan
ketika dalam hal penentuan anggota KPPS mana yang akan
menjadi pengguna Sirekap perlu diberlakukan syarat khusus.
Namun jika merujuk pada Juknis yang ada, syarat khusus

62 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

tersebut memang belum tergambarkan dan ke depan perlu
ada syarat khusus untuk pengguna Sirekap di TPS bagi KPPS.
Namun demikian, titik tumpu Sirekap Mobile di TPS terletak pada
teknologi yang digunakan, seperti handphone (HP) dan lainnya.

b. Pengguna Sirekap Tingkat Kecamatan
Pengguna Sirekap di tingkat kecamatan adalah anggota

PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/
Kota. Penggunaan Sirekap di tingkat kecamatan, berbeda
dengan penggunaan Sirekap di tingkat TPS. Jika di tingkat
TPS penggunaan Sirekap hanya pada Sirekap Mobile, maka
penggunaan Sirekap di tingkat kecamatan adalah penggunaan
Sirekap Web dan Sirekap Mobile. Perbedaan ini menuntut pada
pemahaman pengguna Sirekap di tingkat kecamatan yang harus
memahami Sirekap Web dan Sirekap Mobile sekaligus.

Jumlah pengguna Sirekap Web adalah satu orang anggota PPK
dan 2 orang operator kecamatan. Anggota PPK sebagai pengguna
Sirekap Web memiliki tugas untuk mengoperasikan Sirekap Web
pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
Kecamatan dan dibantu dengan operator yang bertugas untuk
mengelola data rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
kecamatan dan mencetak dan mengunggah Formulir Model D.
Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani. Sedangkan
pengguna Sirekap Mobile di kecamatan adalah anggota PPK
yang bertugas secara paralel sesuai dengan pelaksanaan rapat
rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Pengguna Sirekap
Mobile di tingkat kecamatan dibutuhkan ketika PPK tidak dapat
menerima data Formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS untuk data
rekapitulasi di tingkat kecamatan. PPK selanjutnya mengirimkan
data hasil penggunaan Sirekap Mobile ke server KPU.

Berbeda dengan pengguna Sirekap Mobile yang tidak ada syarat
khusus dalam hal penentuannya. Untuk dapat menjadi pengguna
Sirekap Web (Anggota PPK dan Operator di Kecamatan) diberikan
syarat khusus yakni orang yang dapat mengoperasikan komputer
dan aplikasi berbasis Web dan minimal Ms Office.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 63
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 9. Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Kecamatan

Keterangan Jumlah Pengguna Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Sirekap Web
Jumlah pengguna 1. Mengelola PPK Pengguna Sirekap Web
Sirekap Web adalah Data Hasil bertugas mengoperasikan Sirekap
1 orang anggota PPK Penghitungan Web Kecamatan pada saat Rapat
dan 2 orang operator Suara di TPS; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
kecamatan. tingkat Kecamatan.
2. menyampaikan
salinan digital Operator Kecamatan adalah Sekretariat
formulir Model PPK, bertugas:
C.Hasil-KWK a. mengelola Data Rekapitulasi Hasil
kepada PPS dan
KPU Kabupaten/ Penghitungan Suara di tingkat
Kota kecamatan; dan
b. mencetak dan mengunggah formulir
Sirekap Paling banyak 4 Tidak Ada Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang
Mobile telah ditandatangani
(empat) orang
a. Menggunakan Sirekap Mobile
anggota PPK yang dalam hal PPK tidak dapat
menerima data dari TPS;
bertugas secara
b. Mengirimkan data hasil
parallel sesuai penggunaan Sirekap Mobile ke
server KPU.
dengan pelaksanaan

Rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara di

kecamatan

c. Pengguna Sirekap Tingkat Kabupaten/Kota
Pengguna Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota jauh lebih beragam

dibandingkan pengguna di tingkat TPS dan Kecamatan. Pengguna
Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota setidaknya terdapat 5 klasifikasi
pengguna Sirekap yakni Komisioner, User Sirekap, Koordinator
Sirekap, Verifikator Sirekap dan Operator Sirekap yang ditetapkan
dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

SDM yang dibutuhkan di tingkat kabupaten/kota dapat dikatakan
yang paling banyak dibandingkan dengan pengguna Sirekap di
tingkat yang lain. Selain kualifikasi yang berbeda, pengguna Sirekap di
tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas yang berbeda-beda. Pertama,
Komisioner KPU Kabupaten/Kota adalah Anggota KPU Kabupaten/
Kota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang bertugas untuk
melakukan verifikasi dan publikasi terhadap data hasil rekapitulasi

64 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dan menetapkan hasil
rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota melalui
Sirekap. Kedua, User adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota selain
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang memiliki tugas untuk
memantau data yang muncul pada Sirekap Web kabupaten/kota.
Ketiga, Koordinator yang berasal dari pejabat Aparatur Sipil Negara
(ASN) di KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk membuat
dan mendaftarkan data seluruh pengguna Sirekap Web Kabupaten/
Kota, pengguna Sirekap Web kecamatan, dan pengguna Sirekap
Mobile; memfasilitasi penggantian password dan/atau One Time
Password (OTP) apabila terdapat pengguna Sirekap Web Kabupaten/
Kota dan/atau Sirekap Web kecamatan yang lupa password dan/
atau lupa OTP dan memastikan seluruh operator melaksanakan
tugas sesuai dengan ketentuan. Keempat, Verifikator adalah staf
pelaksana di KPU Kabupaten/Kota dan diutamakan adalah ASN
yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan
data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh
operator melalui aplikasi Sirekap untuk kepentingan publikasi. Dan
Kelima, Operator adalah staf pelaksana di KPU Kabupaten/Kota
dan diutamakan merupakan ASN, yang bertugas untuk mengelola
data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
Kabupaten/Kota; serta mencetak dan mengunggah Formulir Model
D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK yang telah ditandatangani.

Tabel 10. Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Kabupaten/Kota

Keterangan Jumlah Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Komisioner Pengguna
1 Orang Anggota KPU Kabupaten/ 1. Melakukan verifikasi dan
Kota Ketua Divisi Teknis publikasi terhadap data hasil
Penyelenggaraan Rekapitulasi Perolehan Suara
tingkat Kabupaten/Kota;
User 1 Orang Anggota KPU Kabupaten/
2. Menetapkan hasil Rekapitulasi
Kota selain Ketua Divisi Teknis Perolehan Suara tingkat
Kabupaten/Kota melalui
Sirekap.

Memantau data yang muncul
pada Sirekap Web Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 65
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Keterangan Jumlah Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Koordinator Pengguna
1 Orang 1. Pejabat Aparatur Sipil Negara 1. Membuat dan mendaftarkan ke

(ASN) di KPU Kabupaten/Kota, Sirekap WebKabupaten/Kota

yang memiliki kualifikasi sebagai data seluruh Pengguna Sirekap

berikut: WebKabupaten/Kota, Pengguna

2. Pangkat minimal Eselon IV; Sirekap WebKecamatan, dan

3. Tidak terlibat dalam Partai Politik, Pengguna Sirekap Mobile;

baik sebagai anggota maupun 2. Memfasilitasi penggantian

pengurus; password dan/atauOne

4. Berintegritas dan tidak akan TimePassword(OTP) apabila

membocorkan rahasia negara; terdapat Pengguna Sirekap

5. Mampu mengoperasikan Web Kabupaten/Kota dan/atau

komputer dan aplikasi berbasis Sirekap WebKecamatan yang lupa

Web dan minimal Ms Office; dan passworddan/atau lupa OTP; dan

6. Bersedia bekerja lembur 3. Memastikan seluruh operator

(overtime). melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuan

Verifikator 1. Staf pelaksana di KPU Melakukan verifikasi terhadap

Kabupaten/Kota hasil perbaikan data pembacaan

2. Diutamakan Aparatur Sipil Formulir Model C.Hasil-KWK

Negara (ASN); yang dilakukan oleh operator

3. Pendidikan minimal Sekolah melalui aplikasi Sirekap untuk

Menenga Atas (SMA)/sederajat; kepentingan Publikasi

4. Tidak terlibat dalam Partai Politik,

baik sebagai anggota maupun

pengurus;

5. Berintegritas dan tidak akan

membocorkan rahasia negara;

6. Mampu mengoperasikan

komputer dan aplikasi berbasis

Webdan minimal Ms Office; dan

7. Bersedia bekerja lembur

(overtime).

66 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Keterangan Jumlah Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Operator Pengguna

1. staf pelaksana di KPU 1. Mengelola Data Rekapitulasi

Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Perolehan

2. diutamakan Aparatur Sipil Suara di tingkat Kabupaten/

Negara (ASN); Kota; dan

3. pendidikan minimal Sekolah 2. Mencetak dan mengunggah

Menengah Atas (SMA)/sederajat; formulir Model D.Hasil

4. tidak terlibat dalam Partai Politik, Kabupaten/Kota-KWK yang

baik sebagai anggota maupun telah ditandatangani.

pengurus;

5. berintegritas dan tidak akan

membocorkan rahasia negara;

6. mampu mengoperasikan

komputer dan aplikasi berbasis

Web dan minimal Ms Office; dan

7. bersedia bekerja lembur

(overtime).

Jika melihat pada tabel di atas, beban pengguna Sirekap di tingkat
kabupaten/kota cukup banyak, sehingga membutuhkan kualifikasi
khusus untuk penggunanya. Misalnya, Komisioner dan User harus
Anggota KPU Kabupaten/Kota. Koordinator memiliki syarat khusus
yakni ASN dengan jabatan minimal Eselon IV. Sedangkan Verifikator
dan Operator memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah
Menengah Atas (SMA)/sederajat.

d. Pengguna Sirekap Tingkat Provinsi
Pengguna Sirekap di tingkat provinsi sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan pengguna di tingkat Kabupaten/Kota. Perbedaannya
hanyalah untuk pengguna di tingkat Provinsi tidak terdapat tim
Verifikator. Pengguna Sirekap di tingkat Provinsi terdiri dari 4
klasifikasi, yaitu Komisioner, User Sirekap, dan Koordinator Sirekap.

Syarat pengguna di tingkat Provinsi sama dengan syarat
pengguna ditingkat Kabupaten/Kota yakni untuk Komisioner dan
User haruslah Anggota KPU Provinsi. Koordinator memiliki syarat
khusus yakni ASN dengan jabatan minimal Eselon IV. Sedangkan
untuk Operator memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah
Menengah Atas (SMA)/sederajat.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 67
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 11. Jenis Pengguna Sirekap Tingkat Provinsi

Keterangan Jumlah Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Komisioner Pengguna
User 1 Orang Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi 1. Melakukan verifikasi dan
Koordinator Teknis Penyelenggaraan publikasi terhadap hasil
1 Orang Rekapitulasi Perolehan Suara
Operator Anggota KPU Provinsi selain Ketua tingkat Provinsi;
Divisi Teknis Penyelenggaraan
2. menetapkan hasil Rekapitulasi
1. pejabat Aparatur Sipil Negara Perolehan Suara tingkat
(ASN) di KPU Provinsi Provinsi melalui Sirekap

2. pangkat minimal Eselon IV; Memantau data yang muncul
3. tidak terlibat dalam Partai Politik, pada Sirekap Web Provinsi
menggunakan akun User
baik sebagai anggota maupun
pengurus; 1. membuat dan mendaftarkan
4. berintegritas dan tidak akan seluruh pengguna Sirekap Web
membocorkan rahasia negara; Provinsi;
5. mampu mengoperasikan
komputer dan aplikasi berbasis 2. memfasilitasi penggantian
Web dan minimal Ms Office; dan password dan/atau One Time
6. bersedia bekerja lembur Password (OTP)
(overtime)
1. staf pelaksana di KPU Provinsi 3. memastikan seluruh operator
2. diutamakan Aparatur Sipil Negara 4. melaksanakan tugas sesuai
(ASN);
3. pendidikan minimal Sekolah dengan ketentuan
Menenga Atas (SMA)/sederajat;
4. tidak terlibat dalam Partai Politik, 1. mengelola Data Rekapitulasi
baik sebagai anggota maupun Hasil Penghitungan Perolehan
pengurus; Suara di tingkat Provinsi; dan
5. berintegritas dan tidak akan
membocorkan rahasia negara; 2. mencetak dan mengunggah
6. mampu mengoperasikan Formulir Model D.Hasil
komputer dan aplikasi berbasis Provinsi-KWK yang telah
Web dan minimal Ms Office; dan ditandatangani.
7. bersedia bekerja lembur
(overtime).

68 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

e. Pengguna Sirekap Tingkat KPU
Pengguna Sirekap di tingkat Pusat atau KPU memang jauh lebih

minimalis. Selain karena KPU berada pada tingkat teratas dan pada
posisi pengambil kebijakan, dalam konteks Pilkada, tahapan akan
berhenti pada penetapan di tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, di tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, atau di tingkat kota untuk Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota. Pada tingkat KPU, pengguna Sirekap hanya
terdapat 2 klasifikasi, yaitu Komisioner (Ketua dan Anggota KPU)
yang bertugas untuk melakukan Pemantauan data dari tingkat TPS,
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dan Admin Sirekap yang
memiliki tugas untuk membuka kembali akses atas proses yang
sudah dilalui dengan syarat tertentu; memantau proses penggunaan
aplikasi Sirekap dari tingkat TPS sampai provinsi; dan melakukan
penarikan data Sirekap

Tabel 12. Jenis Pengguna Sirekap Tingkat KPU

Keterangan Jumlah Syarat Pengguna Tugas Pengguna
Pengguna
Komisioner adalah Ketua dan Pemantauan data dari tingkat TPS,
Komisioner 7 orang Anggota KPU Kecamatan, Kabupaten/Kota dan
Provinsi
Admin 1. pendidikan paling rendah
Sirekap Sekolah Menengah Atas 1. membuka kembali akses atas
(SMA)/sederajat; proses yang sudah dilalui
dengan syarat tertentu;
2. tidak terlibat dalam Partai
Politik sebagai anggota 2. memantau proses penggunaan
maupun pengurus; aplikasi Sirekap dari tingkat TPS
sampai provinsi; dan
3. berintegritas dan tidak akan
membocorkan rahasia negara; 3. melakukan penarikan data
Sirekap
4. mampu mengoperasikan
komputer dan aplikasi berbasis
Web dan minimal Ms Office;
dan

5. bersedia bekerja lembur
(overtime).

Jika melihat tabel di atas, syarat yang diatur di dalam Juknis
hanya berkaitan dengan Admin Sirekap yang bersifat umum seperti
syarat minimal pendidikan paling rendah yakni Sekolah Menengah

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 69
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Atas (SMA)/sederajat; syarat tidak terlibat dalam Partai Politik
sebagai anggota maupun pengurus; syarat yang melekat pada diri
yakni berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia Negara
serta syarat keahlian dalam hal mampu mengoperasikan komputer
dan aplikasi berbasis Web, minimal Ms Office; dan bersedia bekerja
lembur (overtime).

Berdasarkan syarat di atas, dapat dilihat bahwa pada setiap tingkat,
pengguna memiliki tugas yang berbeda dan kualifikasi yang berbeda-
beda. Hal ini berdampak pada syarat yang juga harus menyesuaikan
dengan kerumitan tugas pengguna Sirekap di setiap tingkatannya.
Misalnya saja untuk pengambilan data awal maka penggunaan
Sirekap akan sangat bertumpu pada SDM yang dimiliki di tingkat ad
hoc seperti KPPS, PPS dan PPK. Untuk pengolahan dan open data,
penggunaan Sirekap akan bertumpu pada tingkat kabupaten/kota
dan provinsi. Sedangkan untuk pengambilan kebijakan, open data
yang skalanya nasional hingga laporan pertanggungjawaban akan
bertumpu pada tingkat KPU RI.

Ke depan, perlu ada syarat yang lebih teknis dan dapat dilakukan
sejak awal. Misalnya saja syarat khusus bagi anggota KPPS, PPS
dan PPK dapat dilakukan sejak tahap rekrutmen penyelenggara ad
hoc untuk memudahkan proses penyesuaian terhadap teknologi
yang dikembangkan dan memudahkan proses Bimtek yang akan
dilakukan oleh KPU.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Sosialisasi Internal dan Bimtek
Penyelenggara

Peningkatan kapasitas SDM yang ditunjuk sebagai pengguna
Sirekap sangat penting dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan
Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Sirekap merupakan teknologiyang
baru dan diperuntukan sebagai sarana publikasi dan sebagai alat bantu
rekapitulasi pada Pemilihan Tahun 2020. Untuk memberikan informasi
yang cukup terkait teknologi Sirekap, maka pada penyelenggaraan
Pemilihan Tahun 2020 dilakukan sosialisasi di internal dan Bimtek.

a. Waktu Sosialisasi dan Bimtek Sirekap
Tahap sosialisasi dan Bimtek teknologi Sirekap dilakukan oleh KPU

70 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Bahkan isu penggunaan
Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 juga sudah didiskusikan oleh
publik jauh sebelum penyelenggaraan Pilkada. Sosialisasi terkait
dengan teknis dan regulasi Sirekap memang belum dapat dilakukan
secara optimal karena masih menunggu keputusan bersama dengan
lembaga lain seperti DPR, Pemerintah dan Bawaslu.

Sosialisasi dan Bimtek Sirekap sudah dilakukan oleh KPU kepada
penyelenggara di daerah, bahkan sebelum adanya kesepakatan
bersama antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen
Polpum Kemendagri dan Dirjen Otda Kemendagri dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 12 November 2020. KPU
pada 4-17 November 2020 sudah melakukan Bimtek pemungutan,
penghitungan dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan
Sirekap yang dibagi menjadi 4 (empat) gelombang.

Tabel 13. Daerah dan Waktu Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan
dan Rekapitulasi Suara Serta Sirekap

Keterangan Waktu Pelaksanaan Daerah
Gelombang I 4-6 November 2020 60 Daerah

Gelombang II 7-9 November 2020 81 Daerah

Gelombang III 10-12 November 2020 84 Daerah

Gelombang IV 14-17 November 2020 116 Daerah

Bimtek tersebut dilakukan terhadap penyelenggara di tingkat
provinsi sampai dengan kabupaten/kota yang melibatkan Ketua
Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Operator KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/ Kota.

Bimtek KPU KPU Provinsi dan KPU KPPS, PPS dan PPK
Kabupaten/Kota

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 71
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pasca penyelenggaraan Bimtek pemungutan, penghitungan
dan rekapitulasi suara serta pendalaman penggunaan Sirekap
dalam Pemilihan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU
dalam 4 (empat) gelombang, KPU Kabupaten/Kota selanjutnya
menyelenggarakan Bimtek terhadap KPPS, PPS dan PPK. Sehingga
alur penyelenggaraan Bimtek bersifat top down dan bertumpu pada
KPU Kabupaten/Kota.

b. Substansi Sosialisasi dan Bimtek Sirekap
Pada tahap sosialisasi dan Bimtek yang dilakukan oleh KPU,

transfer knowledge dilakukan sedetail mungkin agar pesan yang
disampaikan dapat tercapai hingga penyelenggara di tingkat TPS.
Pada aspek sosialisasi, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu
disampaikan agar penyelenggara di daerah mengetahui perubahan
yang terjadi dari penggunaan Sirekap. Pertama, sosialisasi terhadap
jenis Sirekap. Kedua, sosialisasi terhadap perlengkapan yang
dibutuhkan dalam penggunaan Sirekap. Dan ketiga, sosialisasi
terhadap perubahan pada formulir.

Tabel 14. Kategori Sosialisasi Terkait Jenis Sirekap, Perlengkapan Sirekap dan
Perubahan Formulir pada Pemilihan 2020

No Kategori Sosialisasi Substansi Sosialisasi

1 Jenis Sirekap 1. Sirekap Mobile. Aplikasi ini digunakan untuk:
a. melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian
pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.Hasil- KWK;
b. menghasilkan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK untuk
disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten Kota; dan
c. menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data
publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Sirekap Web. Aplikasi ini digunakan untuk:
a. alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara
berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau
provinsi;
b. memantau data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara
berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau
provinsi;
c. menghasilkan formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK, Model
D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Hasil Provinsi-KWK;
dan
d. mencatat sengketa dan hasil sengketa

72 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

No Kategori Sosialisasi Substansi Sosialisasi

2 Perlengkapan yang 1. Ponsel Pintar di TPS, dengan spesifikasi:

dibutuhkan dalam a. Kamera 5 MP

penggunaan Sirekap b. RAM min 2 GB

c. OS min Android 4.4 KitKat

2. Personal Computer/laptop di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU

Provinsi, dengan spesifikasi:

a. Processor min Core i5

b. Memory min 4 GB

c. Hard disk min 1 TB

d. OS min Ms. Windows 10

Dengan spesifikasi tambahan :

a. menggunakan system windows original;

b. laptop/komputer yang digunakan untuk aplikasi Sirekap tidak

diinstall content media sosial; dan

c. menginstall anti virus terbaru

3. Printer

4. Scanner

5. Ruangan untuk menyimpan dokumen, yang wajib dijaga

keamanannya selama tahapan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara.

3 Perubahan Formulir Jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara, terdiri atas:

1. Fomulir Model C.Hasil-KWK, yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, yang digunakan pada tahapan Penghitungan
Perolehan Suara di TPS;

2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yaitu Berita Acara dan
Sertifikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

3. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yaitu Berita Acara
dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota, yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat
Kabupaten/Kota;

4. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yaitu Berita Acara dan
Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Provinsi.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 73
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan jenis Sirekap,
perlengkapan yang dibutuhkan dalam penggunaan Sirekap, dan
perubahan formulir. Selain itu, juga menyosialisasikan Petunjuk
Teknis Sirekap yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020
tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Hal ini untuk
memberikan kemudahan dan panduan kepada Penyelenggara di
daerah agar dapat optimal dalam penerapan Sirekap pada Pemilihan
Tahun 2020.

Selain sosialisasi terhadap 3 (tiga) hal di atas, Bimtek juga penting
dilakukan agar pengguna memahami tata cara penggunaan Sirekap.
Dalam Bimtek tersebut, salah satu materi yang disampaikan adalah
mengenai penggunaan Sirekap Mobile di TPS dan Sirekap Web untuk
rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Tahun
2020. Hal mendasar yang dijelaskan adalah terkait dengan teknologi
Sirekap Mobile dan Sirekap Web.

.
3. Keluhan Pengguna dan Evaluasi SDM

Pasca penerapan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, KPU
melakukan evaluasi kepada para pengguna Sirekap. Evaluasi
tersebut dilakukan mulai dari pengguna di tingkat TPS hingga
pengguna di tingkat provinsi. Salah satu pertanyaan dalam kuesioner
yang diberikan oleh KPU kepada pengguna adalah berkaitan dengan
aspek SDM. Berdasarkan data hasil kuesioner, berikut data responden
pengguna Sirekap di tiap tingkatan:

Tabel 15. Responden Pengisi Kuesioner Evaluasi Sirekap pada Pemilihan 2020

No Tingkat Responden Jumlah Responden
1 KPPS 71.874 Respon

2 PPS 26.971 Respon
3 PPK 5.333 Respon

4 Kabupaten/Kota 582 Respon

5 Provinsi 153 Respon

74 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan data tersebut, terdapat 71.874 responden di tingkat
KPPS; 26.971 responden di tingkat PPS atau kelurahan; 5.333
responden di tingkat PPK atau kecamatan; 582 responden di tingkat
kabupaten/kota; dan 153 responden di tingkat provinsi. Melalui
kuesioner tersebut, KPU bermaksud mengukur tahapan mana yang
perlu ditingkatkan dan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan,
apakah tahapan persiapan atau tahapan pelaksanaan.

Respon Pengguna Tingkat KPPS

KuesioneryangdiberikankepadarespondenditingkatKPPSberjumlah
22 (dua puluh dua) pertanyaan. Salah satu aspek yang di-highlight adalah
aspek SDM. Hal ini dilakukan untuk melihat 2 (dua) tahapan penggunaan
Sirekap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kuesioner juga
digunakan untuk mengukur capaian sosialisasi, Bimtek hingga problem
penggunaan Sirekap pada saat pelaksanaan rekapitulasi.

Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas KPPS

mengetahui penggunaan Sirekap. Tetapi sebagian besar (55,6%) baru
mengetahui Sirekap pada saat Bimtek Sirekap dilaksanakan. 39,4%
Petugas menyatakan telah mengikuti Bimtek sebanyak 2 kali, dan 35,8%
menjawab mengikuti Bimtek lebih dari dua kali.

Kuesioner juga ingin melihat apakah Petugas mendapatkan informasi
yang cukup pada saat pelaksanaan Bimtek. Hasilnya, 58,1% responden
mengatakan cukup memperoleh informasi penggunaan Sirekap, dan
hanya 8,3% responden yang merasa kurang memperoleh informasi.

Selain aspek pengetahuan, kuesioner juga bermaksud melihat teknis
uji coba Sirekap. Pada proses uji coba, 89,2% responden mengaku pernah
melakukan uji coba Sirekap, dan hanya 10,8% yang menyatakan tidak
pernah melakukan uji coba. Mereka yang menjawab pernah melakukan
uji coba, mayoritas menjawab uji coba yang dilakukan sebanyak 1-2
kali. Terkait keberhasilan uji coba yang dilakukan, 40,1% respomdem
menjawab uji coba sampai tahap kirim hasil, 38% hanya sampai aktivasi,
dan 15,6% hanya pada install aplikasi. Ketidakberhasilan uji coba
disebabkan karena tidak ada jaringan internet dan masalah server.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 75
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, meskipun petugas KPPS sudah

mendapatkan Bimtek, namun masih ada yang mengalami kendala teknis.
Sebanyak 87,8% responden mengakui mengalami kendala teknis Sirekap
pada 9 Desember dengan persoalan sulit membuka aplikasi (46,1%), tidak
ada jaringan internet (24,5%), dan server sibuk (17,2%). Kendala lainnya
adalah mayoritas KPPS melakukan foto C. Hasil. KWK sebanyak 2-3 kali.

Pada tahap pelaksanaan, kendala yang dihadapi oleh pengguna KPPS
adalah karena server mengalami kendala teknis. Meskipun demikian,
86,5% petugas mengakui Sirekap mampu membaca hasil perolehan
suara secara akurat, dan 13,5% menyatakan Sirekap tidak mampu
membaca hasil secara akurat. Ketika akan mengirimkan hasil foto, 79,4%
petugas mengalami kesulitan pengiriman karena sebagian besar aplikasi
Sirekap tidak dapat digunakan (54,9%) dan tidak ada jaringan internet
(41,4%). Menariknya, 84,6% responden menyatakan bahwa aplikasi
Sirekap membantu dan mempermudah proses rekapitulasi, dan 15,4%
menyatakan tidak membantu.

Respon Pengguna Tingkat PPS
Kuesioner yang diberikan kepada responden di tingkat PPS berjumlah

7 (tujuh) pertanyaan dan salah satu aspeknya berkaitan dengan SDM.
Berbeda dengan KPPS yang memiliki banyak pertanyaan dan pengukuran
untuk SDM, pada tingkat PPS hanya terdapat 1 (satu) pertanyaan yang
berkaitan dengan SDM, yaitu apakah anggota PPS memahami tugas PPS
dalam penggunaan Sirekap. Hal ini seharusnya sudah diinformasikan
pada saat sosialisasi internal dan Bimtek Penyelenggara serta ketentuan
yang diatur di dalam Juknis Sirekap. Meskipun 26.4% responden merasa
sangat memahami, dan 63% responden mengatakan cukup memahami.
Hanya 9.2% responden yang mengaku kurang memahami tugas PPS
dalam penggunaan Sirekap.

Respon Pengguna Tingkat PPK

Kuesioner yang diberikan kepada responden di tingkat PPK berjumlah
dua puluh lima pertanyaan. Beberapa pertanyaan berkaitan dengan SDM
dan pemahaman pengguna terhadap Sirekap.

76 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Persiapan
Pada tahap persiapan, mayoritas anggota PPK baru mengetahui

penggunaan Sirekap Web pada Pemilihan Tahun 2020 saat mengikuti
Bimtek (65,8%). Sementara 32,8% baru mengetahui ketika sudah
menjadi anggota PPK. Pada aspek persiapan ini, mayoritas anggota
PPK mengikuti Bimtek lebih dari dua kali (47,3%) dan sisanya mengikuti
Bimtek hanya 1-2 kali. Dalam setiap Bimtek, 53,7% mengakui sudah
memperoleh informasi yang cukup mengenai penggunaan Sirekap Web.

Dalam melakukan uji coba Sirekap Web, 85,7% menyatakan pernah
melakukan uji, dan 14,3% PPK yang belum pernah melakukan uji coba.
Apakah Sirekap Web dapat dikatakan user friendly?. 53,8% Petugas
mengakui penggunaan Sirekap Web cukup mudah, 21,7% mengatakan
kurang mudah dan 12,4% mengatakan Sirekap Web sangat sulit. Pada
saat Bimtek dan uji coba Sirekap Web, 53,1% anggota PPK mengatakan
berhasil menggunakan sampai aktivasi, 28,4% sampai pada tahap
pengiriman hasil, dan 18,5% tidak berhasil melakukan uji coba. Problem
tidak berhasil melakukan uji coba, dikarenakan mereka tidak dapat
melakukan login dan tidak terdapat jaringan internet di wilayahnya.

Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, mayoritas anggota PPK (46,7%) mengakui

cukup kesulitan dalam melakukan aktivasi dan foto Form C.Hasil KWK
menggunakan Sirekap Mobile. Ketika terdapat PPK yang tidak dapat
menggunakan Sirekap Mobile untuk memfoto Form C.Hasil, menurut
48,6% PPK, hal tersebut menghambat proses rekapitulasi suara di PPK.
Meskipun 48,2% Petugas mengaku tidak menemui hambatan ketika harus
berpindah lokasi untuk melaksanakan rekapitulasi kecamatan ke tempat
yang terdapat jaringan internet, tetapi 22,7% mengaku sulit mendapatkan
tempat yang memiliki jaringan internet dan 17,2% membutuhkan waktu
yang cukup panjang. Sebanyak 80,1% anggota PPK mengakui Sirekap
Web sangat membantu dan mempermudah proses rekapitulasi suara
sedangkan 19,9% menjawab tidak membantu.

Respon Pengguna Tingkat Kabupaten/Kota

Kuesioner yang diberikan kepada responden di tingkat Kabupaten/
Kota berjumlah 24 pertanyaan dengan beberapa pertanyaan berkaitan
dengan SDM dan pemahaman pengguna terhadap Sirekap.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 77
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Persiapan
Pada tahap persiapan, pengguna Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota

memiliki dua tanggung jawab. Selain sebagai peserta Bimtek, mereka
juga merupakan pengguna yang harus menyelenggarakan Bimtek Sirekap
Mobile kepada anggota KPPS.

Berdasarkan hasil kuesioner, 35.1% responden menyatakan
menyelenggarakan Bimtek sebanyak satu kali, 26.1% menyelenggarakan
Bimtek dua kali, dan 31.1% menyelenggarakan Bimtek lebih dari dua
kali. Terdapat 7.7% responden yang menjawab bahwa mereka tidak
pernah menyelenggarakan Bimtek. Berbeda dengan Bimtek terhadap
anggota KPPS, jumlah Bimtek yang dilakukan terhadap anggota PPS
dan PPK jauh lebih banyak. Sebanyak 39.5% responden menjawab telah
menyelenggarakan Bimtek lebih dari dua kali, 28.7% melakukan Bimtek
dua kali, dan 29.6% menyelenggarakan Bimtek satu kali.

Selain Bimtek, KPU kabupaten/kota juga perlu memfasilitasi uji coba
penggunaan Sirekap sebelum pemungutan dan penghitungan suara. 49.8%
responden menjawab melakukan fasilitasi terhadap uji coba Sirekap lebih
dari dua kali, 27.8% memfasilitasi dua kali, dan 17.4% hanya memfasilitasi
uji coba sebanyak satu kali.

Kuesioner juga mencoba melihat pada tahap apa anggota KPU
Kabupaten/Kota mengetahui tata cara yang harus dilakukan ketika
terdapat PPK yang tidak mengirimkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.
Hal ini dilakukan untuk menilai pemahaman mereka terhadap Bimtek
yang telah dilakukan oleh KPU RI dan juga pemahaman terhadap Juknis
yang telah disediakan. Hasilnya, 86.4% atau sebagian besar responden
mengetahui tata cara yang harus dilakukan jika kondisi di atas terjadi.
Namun masih terdapat 13.6% responden yang tidak mengetahui apa
yang harus dilakukan.

Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, kendala yang dihadapi hampir setiap

pengguna pada setiap tingkatan adalah terkait server atau teknologi.
Sedangkan pada aspek SDM, 83.7% responden mengatakan bahwa
Sirekap Web membantu dan mempermudah proses rekapitulasi dan
16.3% mengatakan tidak membantu. Selain itu, pada pelaksanaan Sirekap

78 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

pada Pemilihan Tahun 2020, 89.2% responden mengatakan bahwa
mereka melakukan sosialisasi atau pemberitahuan penggunaan Sirekap
kepada Paslon dan Partai Politik pengusung, dan 10.8% mengatakan
tidak melakukan sosialisasi.

Respon Pengguna Tingkat Provinsi

Kuesioner yang diberikan kepada responden di tingkat PPK berjumlah
22 pertanyaan dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan SDM dan
pemahaman pengguna di tingkat Kabupaten/Kota terhadap Sirekap.
Mereka yang mengisi kuesioner ini tersebar di dalam berbagai tingkat
Pemilihan. 66% responden mengatakan bahwa di daerah mereka
hanya terdapat Pemilihan tingkat kabupaten/kota, 20.3% responden
mengatakan bahwa di daerah mereka terdapat Pemilihan tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 13.7% responden mengatakan bahwa
di daerah mereka hanya terdapat Pemilihan tingkat Provinsi.

Persiapan
Pada tahap persiapan, 94.7% Anggota KPU Provinsi telah mengikuti

Bimtek, baik sebanyak satu kali atau dua kali. Meskipun terdapat Anggota
KPU Provinsi yang mengikuti bimtek lebih dari 2 kali, bahkan ada juga
yang tidak pernah mengikuti Bimtek. Sebagian besar Anggota KPU
Provinsi pernah memfasilitasi uji coba penggunaan Sirekap sebelum
hari pemungutan suara (88.2%), dan sisanya, 11.8% tidak pernah
memfasilitasi uji coba penggunaan Sirekap.

Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, di tingkat Provinsi, keberhasilan

penggunaan Sirekap Web lebih tinggi (68.6%), dan masih terdapat 31.4%
yang tidak berhasil. Sebagian besar Provinsi masih menemukan kendala
teknis (79.7%) dan sekitar 20.3% yang menyatakan tidak menemukan
kendala teknis.

Kendala teknis yang dialami kebanyakan berkaitan dengan tidak
dapat login ke Sirekap Web (40.5%) dan 25.5% menyatakan tidak terdapat
jaringan. 66% KPU Provinsi berhasil menerima seluruh hasil Pemilu,
24.2% berhasil menerima sebagian, dan 9.8% tidak dapat menerima
hasil seluruhnya. 79.7% Anggota Provinsi mengetahui bahwa terdapat

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 79
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

kabupaten/kota yang tidak dapat mengirimkan hasil, dan 20.3% tidak
mengetahui tindakan yang harus dilakukan.

Proses pengiriman hasil Sirekap sebagian besar menggunakan
bluetooth (43.6%) dan flashdisk (35.7%). Dari proses penerimaan file,
39.9% KPU Provinsi tidak mengalami kendala saat menerima file zip dan
selebihnya terdapat kendala yang beragam. Terkait dengan upaya untuk
mengakomodir kendala penggunaan Sirekap, 67.3% daerah menyediakan
helpdesk atau call center dan 15.7% daerah tidak menyediakan fasilitas
tersebut.

Evaluasi Sirekap Terhadap SDM di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Evaluasi Sirekap telah dilakukan oleh KPU terhadap daerah-daerah
yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020. Evaluasi tersebut
bertujuan untuk melihat dan melakukan pemetaan terhadap kendala yang
dihadapi oleh 270 daerah penyelenggara Pemilihan Tahun 2020. Pada
aspek pengguna atau SDM, setidaknya terdapat dua hal yang hendak
dilihat dalam evaluasi ini. Pertama, pemenuhan syarat kriteria pengguna.
Kedua, keikutsertaan pengguna dalam pelatihan penggunaan aplikasi.
Dari dua unsur tersebut, masing-masing daerah harus menjawab pada
dua teknologi Sirekap, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web.

Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, setidaknya terdapat tiga
problem umum yang dihadapi oleh pengguna Sirekap Mobile dan Sirekap
Web terkait unsur pemenuhan syarat kriteria pengguna. Sedangkan untuk
menjawab unsur keikutsertaan pengguna dalam pelatihan penggunaan
aplikasi, setidaknya terdapat empat problem umum dalam penggunaan
Sirekap Mobile dan Sirekap Web.

80 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 16. Permasalahan Umum Pengguna Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020

Keterangan Sirekap Mobile Sirekap Web
Evaluasi
Syarat pengguna di setiap tingkatan Syarat pengguna di setiap tingkatan
Pemenuhan mempertimbangkan usia. Sehingga mempertimbangkan usia. Sehingga
Syarat Kriteria pengguna Sirekap sebaiknya anak muda pengguna Sirekap sebaiknya anak muda
Pengguna yang sudah terbiasa dengan teknologi yang sudah terbiasa dengan teknologi
Cukupmudah menemukan kriteria
Keikutsertaan Masih terdapat SDM yang tidak memenuhi pengguna yang memenuhi syarat
Pengguna kualifikasi atau syarat sebagai pengguna. Dan dikarenakan kualitas PPK yang direkrut
dalam cukup sulit menemukan kriteria pengguna cukup baik. Dan untuk mempermuda,
pelatihan dalam hal ini KPPS yang memenuhi syarat perlu diatur dan dilakukan tes penggunaan
penggunaan dikarenakan keterbatasan kualitas SDM aplikasi saat wawancara calon anggota PPK
Aplikasi terutama di wilayah pulau Aplikasi SirekapWeb tidak digunakan
dalam Rekap Kecamatan karena tidak
Pada saat proses seleksi anggota KPPS, PPS tersedia jaringan dan SDM memilih
dan PPK. Perlu diatur dan dilakukan tes menggunakan Rekapitulasi Manual.
penggunaan aplikasi dan hingga wawancara
calon anggota KPPS dan Rekrutmen KPPS Pengguna di setiap tingkatan adalah
memperhatikan kemampuan IT orang yang ikut dalam Bimtek

Pelatihan Sirekap Mobile harus dilakukan Bimtek Khusus Sirekap diluar Bimtek
secara langsung untuk memudahkan proses Tungsura
tukar pengetahuan terhadap pengguna Operator perlu ditambah mengingat
Sirekap Mobile tugas operator cukup sulit

Bimtek Khusus Sirekap diluar Bimtek Keikutsertaan operator PPK dalam
Tungsura mengikuti simulasi aplikasi SirekapWeb
cukup tinggi walaupun untuk mengakses
Keikutsertaan petugas KPPS dalam mengikuti aplikasi SirekapWeb tersebut terkendala
simulasi aplikasi SIREKAP Mobile cukup tinggi server yang masih sering error.
namun terkendala server yang tidak bisa
digunakanpadasaatBimtek sedangkanwaktu
tidak lagi tersedia untuk melakukan Bimtek
ulang sehingga PPK dan PPS menampilkan
video tutorial dan menjelaskannya.

Bagi Petugas yang berada di daerah terpencil
tidak memungkinkan ikut pelatihan secara
umum namun ada pendampoingan khusus
oleh PPS dan PPK dalam pemahaman aplikasi
Sirekap

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, pada bagian Pemenuhan Syarat
Kriteria Pengguna terdapat problem yang mendasar seperti syarat usia,
pengetahuan terhadap teknologi dan pengujian terhadap syarat atau

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 81
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

kriteria yang telah ditentukan harus dilakukan pada saat proses rekrutmen
anggota. Hal ini bertujuan agar pengguna Sirekap sudah dapat dipetakan
sejak awal, sehingga dapat dilakukan pelatihan secara intensif mengenai
teknologi Sirekap. Mereka yang akan menjadi pengguna diharapkan
sudah tidak kesulitan dan terbiasa dengan teknologi.

Pada bagian Keikutsertaan Pengguna dalam pelatihan penggunaan
aplikasi, secara umum permasalahannya berkaitan dengan tata cara
Bimtek. Metode yang diharapakan adalah Bimtek secara langsung,
tidak melalui daring, meskipun video tutorial penggunaan Sirekap tetap
disiapkan. Selain itu, geografis wilayah juga perlu diperhatikan untuk
melakukan penyesuaian pelatihan agar mempermudah mereka yang
daerahnya jauh dari pusat pelatihan namun anggarannya terbatas.

F. Sosialisasi Sirekap Pilkada 2020

Sosialisasi masif dan inklusif kepada setiap segmen masyarakat
menjadi kunci penting dalam penerapan teknologi pemungutan dan
penghitungan suara dalam Pemilu. Jika melihat proses sosialisasi dalam
penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, KPU baru melakukan
sosialisasi masif kepada publik pasca 12 November 2020 ketika
penggunaan Sirekap pada Pemilihan Serentak 2020 disepakati dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/konsultasi antara Komisi II DPR,
KPU, Bawaslu, dan Pemerintah. Dalam RDPU tersebut disimpulkan bahwa
penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan
Serentak Tahun 2020 dilakukan tetap secara manual berjenjang, bukan
menggunakan Sirekap.

Pada awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana
menggunakan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 dengan tujuan untuk
mempercepat proses rekapitulasi, meningkatkan akurasi, transparansi,
dan akuntabilitas rekapitulasi perolehan suara. Namun, dalam RDPU
yang dilaksanakan di Komisi II DPR RI mengenai Rancangan Peraturan
KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah tersebut, mayoritas partai politik tidak sepakat
jika Sirekap menggantikan rekapitulasi perolehan suara manual pada
Pemilihan Tahun 2020 karena berbagai alasan, mulai dari ketersedian
jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, keamanan siber,

82 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan