Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024 FINAL CETAK

Gambar 68. Sistem Keamanan Siber Jaringan Internet Sirekap
pada PemilihanTahun 2020 54

Gambar 69. Sistem Keamanan SiberTeknologi Penyimpanan Data Sirekap
pada Pemilihan 2020 55

5. Uji Coba Bertingkat dan Memadai
Setelah sistem aplikasi rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu

elektronik dibuat, maka langkah berikutnya adalah melakukan tes dan
uji coba untuk mengukur kesiapan dan kelancaran sistem teknologi

54 Viryan Aziz 2021, Infrastruktur dan Keamanan Sirekap, Bahan Presentasi FGD 12 Juli 2021.
55 Viryan Aziz 2021, Infrastruktur dan Keamanan Sirekap, Bahan Presentasi FGD 12 Juli 2021.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 183
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

tersebut. Tes dan uji coba ini juga berfungsi untuk melakukan
identifikasi terhadap berbagai permasalahan dan error yang mungkin
terjadi. Sehingga melalui tes dan uji coba ini pengembang atau
pembuat aplikasi dapat melakukan berbagai perbaikan sebelum
sistem rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu
benar-benar digunakan pada Pemilu mendatang.

Secara teknologi terdapat empat jenis tes yang biasa digunakan
kedalam sebuah sistem baru diantaranya sebagai berikut:
a. User acceptance test (UAT): tujuan utama dari tes ini adalah

untuk mengukur sejauh mana aplikasi yang dibuat sudah sesuai
dengan kebutuhan dan fungsi penggunaannya;
b. Usability test (UT): tujuan utama dari tes ini untuk mengukur
kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi;
c. Penetration Test (PenTest): tujuan utama dari dilakukannya pentest
adalah identifikasi kerentan aplikasi terhadap serangan siber;
d. Load test: tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengidentifikasi
daya tampung server dan kelancaran dalam proses pengiriman
data utamanya ketersediaan jaringan internet.

Berbagai tes ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan uji
coba dan simulasi penggunaan aplikasi sesuai dengan cara kerja
aplikasi pada Pemilu sesungguhnya mulai dari: pengisian Formulir
Model C1.Plano atau sertifikat hasil penghitungan suara, proses
pemindaian dengan cara memfoto Formulir Model C1.Plano/sertifikat
hasil penghitungan suara, proses tabulasi perolehan suara hasil
Pemilu, hingga proses publikasi data perolehan suara hasil Pemilu.

Uji coba dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari skala kecil
hingga skala besar. Adapun beberapa tahapan uji coba pengoperasian
aplikasi sistem rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu elektronik
dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Uji coba tahap 1: uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara

hasil Pemilu secara elektronik dengan melibatkan KPU Provinsi
di 34 provinsi seluruh Indonesia;
b. Uji coba tahap 2: uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara hasil
Pemilu secara elektronik dengan melibatkan KPU Kabupaten/
Kota di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

184 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

c. Uji coba tahap 3: uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara
hasil Pemilu secara elektronik dengan melibatkan seluruh 7.904
kecamatan di Indonesia. Pada uji coba tahap 3 ini KPU dapat
bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta
jajaran pemerintahan di kecamatan untuk ikut berpartisipasi
dalam proses uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara hasil
Pemilu secara elektronik;

d. Uji coba tahap 4: uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara hasil
Pemilu secara elektronik dengan melibatkan seluruh 83.820 desa
di Indonesia. Pada uji coba tahap 4 ini KPU dapat bekerjasama
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi untuk meminta jajaran pemerintahan di desa untuk
ikut berpartisipasi dalam proses uji coba sistem rekapitulasi
perolehan suara hasil Pemilu secara elektronik;

e. Uji coba tahap 5: uji coba sistem rekapitulasi perolehan suara
hasil Pemilu secara elektronik dengan melibatkan langsung
seluruh Penyelenggara Pemilu ad hoc seperti PPK dan KPPS
ketika sudah terbentuk;

f. Uji coba khusus: guna membangun kepercayaan publik, peserta
Pemilu, hingga pemantau Pemilu, uji coba dilakukan secara
khusus dengan melibatkan Pemilih, partai politik, dan peserta
Pemilu. Uji coba khusus tersebut dapat dilakukan dengan cara:
1) Dengan pemilih atau publik pada umumnya dapat dilakukan
dengan cara KPU mempublikasikan aplikasi rekapitulasi
perolehan suara hasil Pemilu elektronik di play store atau apps
store yang dapat diunduh dan dicoba langsung oleh publik.
Selain itu setiap kantor KPU menyediakan perangkat uji coba
yang dapat digunakan oleh publik, pemilih, bahkan pemantau
Pemilu untuk melakukan uji coba;
2) Dengan partai politik peserta Pemilu uji coba dapat dilakukan
dengan melibatkan seluruh tingkatan pengurus partai
politik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting
untuk melakukan uji coba penggunaan aplikasi rekapitulasi
perolehan suara hasil Pemilu elektronik.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 185
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 70. Piramida Uji Coba Bertahap Sistem Rekapitulasi Perolehan Suara
Hasil Pemilu Elektronik

C. Penguatan Kapasitas Sumber Daya

1. Prinsip Bimtek Sirekap
Pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan dengan

menggunakan prinsip-prinsip berjenjang, berkelanjutan, kemudahan
dan menyeluruh. Hal ini penting untuk menjamin proses Bimtek yang
dilakukan sesuai dengan panduan dan arahan yang dibuat serta
berjalan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan penggunaan
Sirekap.
a. Prinsip Berjenjang

Bimtek dilaksanakan ssecara hierarki dimulai dari pusat ke
provinsi, ke kabupaten/kota, hingga ke penyelenggara ad hoc. Tim
pusat melakukan Bimtek pada tim provinsi. Tim pusat/provinsi dalam
pelaksanaan Bimtek dapat menjadi narasumber atau fasilitator
di lapangan. Dalam hal tertentu, KPU di tingkat pusat dan provinsi
dapat melaksanakan Bimtek secara langsung kepada kabupten/kota
bahkan penyelenggara ad hoc. Meskipun Bimtek dilakukan dengan
prinsip berjenjang, koordinasi di setiap tingkatan penyelenggaraan

186 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Bimtek juga menjadi hal yang penting antara tim KPU pusat, tim
KPU Provinsi dan tim KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan
untuk memperlancar dan menyamakan visi, misi, dan tujuan serta
pengguna di tingkat ad hoc.

b. Prinsip Berkelanjutan
Bimtek dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus dan

terencana. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Bimtek dapat optimal
dan terjadi peningkatan pemahaman dari petugas yang bertanggung
jawab menjalankan penggunaan Sirekap pada setiap tingkatannya.
Hal ini bertujuan agar pengguna pada setiap tahapan adaptif dan
responsif terhadap teknologi yang akan digunakan.
c. Prinsip Kemudahan dan Menyeluruh

Bimtek harus dilaksanakan dengan menekankan praktik sesuai
dengan kebutuhan pengguna pada setiap tingkatan. Materi yang
diberikan disusun untuk memperkuat pelaksanaan penggunaan
Sirekap, sehingga Bimtek harus dilakukan 2 (dua) arah antara
Pemateri atau Fasilitator dengan Peserta Bimtek. Selain itu Bimtek
juga dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dari seluruh aspek
dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam pelaksanaannya, Bimtek
juga harus membaca proyeksi dan tidak hanya satu aspek tertentu
tetapi meliputi semua aspek.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 187
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

2. Pola dan Strategi Bimtek
Pola Bimtek pengguna Sirekap meliputi aspek alokasi waktu atau

lamanya Bimtek dilaksanakan, komposisi program dan bahan Bimtek,
struktur program Bimtek, tempat kegiatan Bimtek, dan fasilitator atau
narasumber Bimtek.

Penentuan Waktu dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Bimtek
Pada alokasi waktu pelaksanaan Bimtek. Terdapat 2 (dua) hal

yang perlu diperhatikan, yaitu waktu tahapan penyelenggaraan
Pemilu dan waktu teknis pelaksanaan Bimtek.

Tabel 34. Proyeksi Waktu Penyelenggaraan Bimtek dengan Penyelenggaraan
Tahapan Pemilu atau Lainnya

Tingkat Hal-Hal yang Perlu Potensi Masalah Usulan
Bimtek Diperhatikan
KPU Menghindari pergantian Rekrutmen
Provinsi Rekrutmen KPU Provinsi penyelenggara di tingkat provinsi penyelenggara dapat
yang sudah di Bimtek dilakukan sebelum
KPU Tahapan krusial di tahapan di mulai atau
Kabupaten/ setiap tingkatan Menghindari terjadinya benturan Bimtek dilakukan pada
Kota penyelenggaraan tahapan dengan Bimtek yang dapat staf di tingkat seketariat.
Pemilu menyebabkan pengguna tidak dapat
Rekrutmen KPU mengikuti Bimtek atau tahapan Bimtek
Kabupaten/Kota krusial lainnya terganggu diselenggarakan di
Menghindari pergantian waktu atau tahapan
Tahapan krusial di penyelenggara KPU Kabupaten/Kota yang tidak krusial
setiap tingkatan yang sudah di Bimtek
penyelenggaraan Pemilu Rekrutmen
Menghindari terjadinya benturan penyelenggara dapat
tahapan dengan Bimtek yang dapat dilakukan sebelum
menyebabkan pengguna tidak dapat tahapan di mulai atau
mengikuti Bimtek atau tahapan Bimtek dilakukan pada
krusial lainnya terganggu staf di tingkat seketariat.

Bimtek diselenggarakan
diwaktu atau tahapan
yang tidak krusial

188 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tingkat Hal-Hal yang Perlu Potensi Masalah Usulan
Bimtek Diperhatikan
Menghindari Bimtek yang dilakukan Rekrutmen lembaga
PPK, PPS dan Rekrutmen lembaga Ad secara parsial dan terpisah-pisah. adhoc yang dilakukan
KPPS hoc PPK, PPS dan KPPS Agar seluruh lembaga adhoc secara serentak untuk
mendapatkan pemahaman yang menyesuaikan dengan
Penyelenggaraan sama tahapan yang sudah ada
Bimtek yang dekat dan Bimtek dilakukan
dengan waktu pungut Menghindari minimnya setelah rekrutmen selesai
hitung pemahaman yang didapatkan
oleh penyelenggara Adhoc Bimtek harus dilakukan
dengan waktu yang
cukup yakni tidak
terlalu jauh atau juga
terlalu dekat dari waktu
pungut hitung

Persoalan di atas menjadi hal yang penting dalam melakukan
strategi kapan Bimtek dapat dilaksanakan. Selain itu, Bimtek juga
harus dilakukan dengan waktu yang cukup, tidak dilakukan jauh
sebelum pungut hitung dan juga tidak dilakukan sangat berdekatan
dengan waktu Pungut Hitung.

Penentuan Jadwal Pemetaan Tahapan Penentuan Waktu
Pemilu Krusial Bimtek

Pungut Hitung Evaluasi Awal Bimtek Dilaksanakan
Pelaksanaan Bimtek

Gambar 71. Skema Penentuan Waktu Pelaksanaan Bimtek di Setiap Tahapan

3. Teknis Alokasi Waktu Pelaksanaan Bimtek
Pada dasarnya terdapat berbagai pola Bimtek yang dapat

dilakukan. Praktiknya, alokasi waktu dapat disesuaikan dengan
situasi dan kondisi daerah masing-masing serta jenjang Bimtek
yang dilakukan. Selain itu, waktu pelaksanaan Bimtek juga harus
disesuaikan dengan penggunaan teknologi pada setiap tingkat
penyelenggaraan.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 189
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Hal yang perlu diperhatikan, Bimtek Sirekap harus dilakukan
secara terpisah dengan Bimtek pemungutan, penghitungan
dan rekapitulasi suara, sebagaimana yang dilakukan pada
penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Penyelenggaraan Bimtek
yang dilakukan apakah satu kali, dua kali atau lebih dari dua kali.
Penyelenggaraan akan bergantung pada anggaran yang tersedia dan
waktu tahapan yang disesuaikan sebelumnya.

4. Materi Bimtek
Materi Bimtek penggunaan Sirekap dilakukan berdasarkan

komposisi program yang telah disusun di dalam satu buah modul atau
Juknis atau pedoman. Untuk itu penting bagi KPU untuk meminta
pengembang yang bertugas untuk membuat aplikasi Sirekap untuk
membuat buku panduan penggunaan Sirekap. Berikut adalah
beberapa materi yang perlu dipersiapkan dalam Bimtek Sirekap:
a. Regulasi dan kebijakan penggunaan Sirekap.
b. Materi tentang tata cara penggunaan Sirekap yang termuat

dalam modul atau buku saku penggunaan Sirekap.
c. Pengawasan dan mitigasi penggunaan Sirekap ketika terjadi

permasalahan dalam penggunaan Sirekap.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat
melakukan Bimtek dan menyampaikan materi Bimtek:
a. Penyusunan dan Penyebarluasan Bahan Modul/Pedoman/

Juknis Penggunaan Sirekap
Penyusunan bahan modul/pedoman/Juknis penggunaan

Sirekap memang sebaiknya sudah dilakukan sebelum Bimtek
dilaksanakan. Selain itu, penyebarluasan modul/pedoman/
Juknis juga sebaiknya dilakukan sebelum hari pelaksanaan
Bimtek. Hal ini bertujuan agar peserta Bimtek dapat mempelajari
terlebih dahulu teknologi yang akan digunakan. Penyusunan
modul penting untuk melibatkan pengembang.
b. Pre Test
Pre test perlu dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta
Bimtek terkait dengan teknologi yang akan dilakukan Bimtek. Hal
ini bertujuan agar fasilitator dapat menggali pemahaman yang
didapat dan menyesuaikan Bimtek yang harus dilakukan kepada
peserta.

190 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

c. Bimtek Sirekap
Pada saat pelaksanaan Bimtek dilakukan, peserta sudah memiliki

modul/pedoman/Juknis. Sehingga peserta akan menggali hal-
hal yang belum diketahui dari penggunaan teknologi. Hal ini juga
bagian yang penting untuk menyempurnakan bahan yang akan
digunakan pada proses rekap dan juga mengantisipasi hal-hal
yang belum ada pengaturannya.
d. Post Test
Post test harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana
pemahaman yang diterima oleh peserta Bimtek. Hal ini bertujuan
untuk dapat menjadi bahan evaluasi dan perlu tidaknya
melakukan Bimtek lanjutan
e. Rencana Tindak Lanjut Bimtek
Rencana Tindak Lanjut menjadi hal yang penting untuk
,melakukan pemetaan apa yang harus dilakukan setelah Bimtek.
Apakah perlu dilakukan Bimtek lanjutan atau langsung pada
tahap sosialisasi kepada publik.

D. Menyiapkan Kerangka Hukum Sirekap

Kerangka hukum dalam penggunaan Sirekap dapat ditinjau dari
empat aturan hierarkis yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Pemilu, Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 191
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Hierarkis di atas untuk memastikan pembuatan peraturan telah
sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
karena jika peraturan tidak dibuat secara hierarkis, bukan tidak mungkin
penggunaan Sirekap akan sulit diimplementasikan. Penguatan peraturan
hukum untuk penggunaan Sirekap pada tingkat Undang-Undang Dasar
1945 sebetulnya telah terakomodir hal tersebut. Pasal 31 ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan bahwa Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Pasal 22E ayat (1) tentang asas Pemilu
menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sehingga,
pengaturan teknologi Sirekap perlu dilakukan dengan menginventarisir
undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Pemilu dan peraturan
turunannya, yaitu Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis.

1. Usulan Perbaikan Undang-Undang Pemilu Memuat Pengaturan
Teknologi Pemilu ke Depan
Rekapitulasi hasil Pemilu menggunakan sistem elektronik memang

secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur rekapitulasi elektronik, yaitu
di dalam Pasal 64 huruf G terkait mekanisme rekap di tingkat PPLN.
Sedangkan proses penghitungan dan rekapitulasi di dalam negeri tidak
secara eksplisit mengatur mekanisme elektronik.

Akan tetapi jika hendak melakukan penafsiran secara meluas, dapat
merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.
Putusan ini untuk pertama kalinya menjadi rujukan konstitusional
pemungutan suara secara elektronik. Menurut putusan tersebut,
MK telah menafsirkan bahwa makna “mencoblos” itu bisa dimaknai
secara luas, yaitu menggunakan proses pemungutan secara elektronik
(electronic voting atau e-voting), karena mencoblos merupakan sebuah
metode yang sangat mungkin berkembang mengikuti perkembangan
jamannya. Meskipun demikian, MK memberikan syarat secara kumulatif
yaitu (i) tidak melanggar asas Pemilu jujur, Adil, Langsung, umum, bebas,
rahasia; dan (ii) sudah siap dalam sisi teknologi, pembiayaan, sumber
daya manusia maupun perangkat lunak, hingga kesiapan masyarakat di
daerah bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

192 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Jika mencoblos dianggap sebagai sebuah mekanisme, sama
halnya dengan rekapitulasi suara. Cara ini bisa saja akan berkembang
menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan ilmu pengetahuan.
Namun tantangannya, harus ada landasan hukum yang kuat untuk
penggunaan sistem ini.

Ada dua kondisi yang mesti diselesaikan dalam tataran regulasi.56
Pertama, menyangkut pemaknaan rekapitulasi suara. Sama seperti
pemaknaan terhadap “mencoblos” yang merupakan sebuah mekanisme,
dalamperkembangannyabisadiperluasdenganmengikutiperkembangan
teknologi informasi. Begitu juga dengan mekanisme rekapitulasi yang
juga bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kedua, tahapan dan waktu
rekapitulasi yang sudah diatur secara limitatif. Rekapitulasi dilakukan
secara berjenjang mulai dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten hingga
provinsi. Tahapan secara berjenjang ini yang memang perlu pengaturan
secara khusus, bahwa rekapitulasi elektronik dapat dilakukan dengan
memangkas tahapan yang ada. Sedangkan untuk waktu, undang-undang
hanya mengatur waktu maksimal untuk melaksanakan rekapitulasi, yang
berarti dapat dipangkas secara cepat.

Pemaknaan terhadap Putusan MK tersebut juga perlu
dikontekstualkan dengan pengaturan penghitungan dan rekapitulasi
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang jauh lebih sedikit
mengatur tentang rekapitulasi elektronik dibandingkan dengan Undang-
Undang Pemilihan.

Gambar 72. Pengaturan Penghitungan dan Rekapitulasi Elektronik di Putusan
MK, Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu

56 Muhammad Ihsan Maulana, dkk. E-REKAP : PengembanganTeknologi dalam Memastikan Akurasi Hasil Pemilu, Konstitusi
dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, hlm. 10.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 193
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Jika melihat perkembangan pengaturan rekapitulasi secara elektronik
di dalam Putusan MK, Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang
Pemilu, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Pemilu belum memberikan
dasar hukum yang cukup terhadap pelaksanaan rekapitulasi secara
elektronik. Rekapitulasi secara elektronik di dalam Undang-Undang
Pemilu hanya mengatur sebatas ketentuan yang terdapat dalam Pasal
64 huruf g terkait tugas PPLN yaitu mengirimkan rekapitulasi suara dari
seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, dalam hal
telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi
elektronik. Sehingga perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut dalam
Undang-Undang Pemilu, pasal yang relevan untuk disesuaikan dengan
perkembangan rekapitulasi secara elektronik.

Tabel 35. Tahapan Perubahan Aturan Hukum Untuk Mengakomodasi
Ketentuan Rekapitulasi Secara Elektronik

Pemetaan Pemanfaatan Pemetaan dan Pengecekan Perubahan dan
Teknologi Untuk Pemilu Aturan Hukum di Undang- Sosialisasi

Undang Pemilu • Menyiapkan naskah
akademik terkait pasal-pasal
Mengidentifikasi sejauh • Melakukan pemetaan perubahan perubahan dalam Undang-
mana teknologi akan regulasi yang akan diubah. Apakah Undang Pemilu untuk
digunakan untuk membantu pada tingkat undang-undang atau mengakomodasi pengaturan
proses penghitungan dan Peraturan Teknis rekapitulasi secara elektronik
rekapitulasi di Pemilu.
Hal ini akan menjadi • Mengidentifikasi pasal-pasal yang • Melakukan Uji Publik terkait
dasar perubahan aturan berkaitan dengan pemanfaatan peraturan yang akan diubah
apakah perlu diubah pada teknologi pada tingkat Undang- agar mendapatkan masukan
tataran regulasi di tingkat Undang Pemilu dari Masyarakat.
undang-undang. Yakni di
undang-undang Pemilu atau • Melakukan sinkronisasi dan • Proses perubahan dilakukan
hanya perlu disesuaikan di harmonisasi terhadap aturan yang dan ditindaklanjuti dengan
dalam aturan teknis seperti diubah. Apakah aturan tersebut penyesuaian aturan teknis
Peraturan KPU atau Juknis bertentangan dengan aturan lain di yang terdampak
dalam Undang- Undang Pemilu atau
undang-undang lainnya.

Tiga tahapan di atas bisa menjadi awal untuk penerapan Sirekap di
Pemilu 2024. Hal ini juga bertujuan supaya Sirekap memiliki dasar hukum
yang cukup dan memadai untuk diterapkan di Pemilu 20204. Selain tiga
tahapan tersebut, terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang
Pemilu yang perlu disesuaikan, yaitu:

194 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 36. Penyesuaian Substansi di Dalam Undang-Undang Terkait
Penggunaan Sirekap

Aturan Pasal Keterangan

Pasal 64 huruf G terkait Tugas PPLN yakni: Hanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Pemilu
yang mengatur tentang rekapitulasi elektronik.
Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN Prasyarat yang diberikan juga hanya sebatas
di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam ketersediaan infrastruktur.
hal telah tersedia infrastruktur yang memadai
untuk melakukan rekapitulasi elektronik

Pasal 393 ayat (3) terkait Rekapitulasi Suara di Perlu ada penegasan penggunaan teknologi informasi
Kecamatan yakni: pada saat rekapitulai di tingkat kecamatan untuk
mendukung aturan teknis lainnya
Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan
membuka kotak suara tersegel untuk mengambil
sampul yang berisi berita acara pemungutan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian
kotak ditutup dan disegel kembali

Pasal 398 ayat (3) terkait rekapitulasi di Perlu ada penegasan penggunaan teknologi informasi
kabupaten/kota, yakni: pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota
untuk mendukung aturan teknis lainnya
KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 402 ayat (3) terkait Rekapitulasi di Provinsi, Perlu ada penegasan penggunaan teknologi informasi
yakni: pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk men-
dukung aturan teknis lainnya
KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Peserta Pemilu.

Pasal 405 ayat (3) terkait Rekapitulasi di KPU, Perlu ada penegasan penggunaan teknologi
yakni: informasi pada saat rekapitulasi di tingkat KPU untuk
mendukung aturan teknis lainnya
KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Peserta Pemilu

Tidak ada pengaturan eksplisit tentang Prinsip Undang-Undang Pemilu perlu memasukkan prinsip-
penggunaan elektronik di dalam undang-undang prinsip penggunaan teknologi informasi dalam
Pemilu dan Penggunaan IT dalam Rekapitulasi Undang-Undang Pemilu dan penggunaan IT dalam
suara seperti di dalam undang-undang Pilkada. rekapitulasi suara.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 195
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Aturan Pasal Keterangan

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan teknis Hal ini sesuai dengan Putusan MK 147/PUU-VII/2009.
pengembangan teknologi Sirekap tidak diatur. Beberapa prinsip yang harus ada yakni:

(i) tidak melanggar asas Pemilu jujur, adil, langsung,
umum, bebas, rahasia

(ii) Sudah siap dalam sisi teknologi, pembiayaan,
sumber daya manusia maupun perangkat lunak,
hingga kesiapan masyarakat di daerah yang ber-
sangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan

Perubahan pasal-pasal yang akan berimplikasi pada
kemudahan pengembangan teknologi Sirekap untuk
PemiluTahun 2024, misalnya:
• perubahan terhadap syarat yang harus ada dalam

surat suara
• tata cara pemberian suara
• suara sah dan tidak sah

Selain perubahan terhadap aturan hukum tersebut, untuk
menunjang penggunaan Sirekap yang efektif dan efisien sebagaimana
tujuannya, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disederhanakan dan
pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, seperti pasal
yang berkaitan dengan ketentuan yang harus ada di dalam surat suara,
dan pasal yang berkaitan dengan formulir atau sertifikat hasil. Hal ini
berdampak pada kemudahan teknologi Sirekap yang digunakan.

2. Peraturan KPU tentang Penggunaan Rekapitulasi Suara Elektronik
Pengaturan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024 dimulai dengan

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu.Setelah
dilakukan perubahan dan memberikan dasar pengaturan Sirekap
dalam undang-undang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan
perubahan terhadap aturan teknis yakni Peraturan KPU. Peraturan yang
perlu disesuaikan adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum. Tetapi apabila perubahan undang-undang tidak dapat
dilakukan, maka KPU juga dapat melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, selama tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi.

196 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 37. Skema Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Jika Undang-
Undang Pemilu Diubah dan Tidak Diubah

Keterangan Skema Jika Undang-Undang Skema Jika Undang-
Pemilu Diubah Undang Pemilu Tidak
Substansi Perubahan
Peraturan KPU Nomor 1. Peraturan KPU harus menyesuaikan Diubah
4 Tahun 2019 tentang dengan Perubahan dalam Undang-
Rekapitulasi Hasil Undang Pemilu; 1. Peraturan KPU hanya dapat
Penghitungan Perolehan melakukan penyesuaian
Suara dan Penetapan Hasil 2. Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 secara terbatas sesuai
Pemilihan Umum Tahun 2019 akan jauh lebih fleksibel dengan Undang-Undang
karena aturan tentang teknologi Nomor 7Tahun 2017 yang
rekapitulasi diatur dan lebih kuat diatur minim pengaturan teknologi
di dalam undang-undang; Sirekap;

3. Teknologi Sirekap akan mudah diatur 2. Perubahan Peraturan KPU
dalam Peraturan KPU karena hal-hal Nomor 4Tahun 2019 akan
teknis di dalam undang-undang jauh lebih rumit karena
Pemilu telah disesuaikan; aturan tentangTeknologi
Rekapitulasi belum diatur di
dalam undang-undang;

3. Perubahan yang dilakukan
akan jauh lebih sempit dan
membuka ruang dilakukan
pengujian oleh pihak-pihak
yang tidak setuju dengan
penerapan Sirekap;

4. Pengembangan aspek
teknologi tidak fleksibel
karena aturan teknis diluar
pengembangan teknologi
juga tidak diubah di dalam
Undang-Undang Pemilu.

Selain pengaturan di atas yang perlu diperhatikan, setidaknya
terdapat beberapa isu krusial apabila akan melakukan perubahan
terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 197
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Tabel 38. Isu Krusial Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan di dalam Peraturan KPU Keterangan

Pasal 1 angka 38 Situng tidak diperlukan kembali karena fungsi open
Sistem Informasi Penghitungan Perolehan Suara dataSitung sudah dapat dilakukan secara langsung di
yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat dalam Sirekap
yang digunakan sebagai sarana informasi dalam
pelaksanaan Penghitungan Suara, Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan
penetapan hasil Pemilu

Pasal-Pasal terkait formulir hasil yang ada dalam Perlu ada penyederhanaan desain terhadap lampiran-
Peraturan KPU lampiran di dalam Peraturan KPU untuk memudahkan
teknologi Sirekap

Contingency plan atau rencana cadangan perlu Rencana cadangan perlu dimasukan di dalam
diatur di dalam Peraturan KPU Peraturan KPU. Hal ini penting untuk memberikan
kepastian hukum dan menghindari kemungkinan
yang tidak diinginkan. Mengingat Sirekap akan
digunakan pada kontestasi Pemilu yang sangat sensitif
bagi masyarakat

Aspek pengawasan dan pemanfaatan open data Perlu ada aturan khusus di dalam Peraturan KPU
yang mengatur aspek pengawasan berjenjang dan
pemanfaatan open data Sirekap

Peraturan KPU memegang peranan penting, hal ini dikarenakan
perubahan Undang-Undang Pemilu tidak dilakukan secara signifikan.
Maka untuk pengoptimalan penggunaan Sirekap dalam Pemilu akan
bertumpu pada aturan teknis (Peraturan KPU) untuk menjamin aturan
yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat
pada tataran Undang-Undang. Sebaiknya peraturan KPU dibuat secara
detail dengan kajian akademik.

198 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Gambar 73. Tahapan Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 untuk
Penerapan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024

Perubahan Aturan teknis rekapitulasi harus dilakukan dengan cara
dan alur yang sesuai. Tata cara perubahan Peraturan KPU tentang
rekapitulasi:
a. Memastikan apakah perubahan Undang-Undang Pemilu dilakukan

atau tidak. Hal ini akan berdampak pada sejauh mana Peraturan KPU
akan mengatur terkait Sirekap;
b. Melakukan inventarisasi pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun
2019 untuk mengetahui mana yang dapat dilakukan perubahan atau
tidak. Serta untuk melihat kebutuhan hukum terkait Sirekap apakah
sudah terakomodasi atau tidak;
c. Melakukan kajian akademik (Naskah akademik) yang akan menjadi
bahan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU
tentang Rekapitulasi. Hal ini untuk mendukung sisi akademis bahwa
kebutuhan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024 sangat penting;
d. Pembuatan draf awal terkait perubahan pasal-pasal dalam Peraturan
KPU yang telah diinventarisir dan dibuat kajian akademiknya;
e. MelakukanUjiPublikterhadapdrafPeraturanKPUyangsudahdisusun
untuk meminta masukan dari berbagai pihak, seperti Penyelenggara
Pemilu di tingkat Nasional dan daerah, Peserta Pemilu, akademisi,
masyarakat dan lembaga negara terkait;

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 199
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

f. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan KPU untuk
memastikan bahwa aturan yang dibuat telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan aturan lain;

g. Proses Pengundangan;
h. Sosialisasi aturan perubahan Penyelenggara Pemilu di daerah,

Peserta Pemilu, akademisi, masyarakat dan lembaga negara terkait.

Skema di atas harus dilakukan untuk menjamin keberhasilan Sirekap
dari aspek formil yakni aturan yang akan menjadi dasar pemberlakuan
Sirekap pada Pemilu Tahun 2024.

E. Sosialisasi Masif Penggunaan Sirekap

Sosialisasi menjadi bagian penting untuk memperkenalkan teknologi
Sirekap pada Pemilu. Terdapat beberapa aktor yang perlu dijadikan
prioritas dalam melakukan sosialisasi. Skala prioritas ini dapat ditentukan
berdasarkan posisi strategis dalam struktur Pemilu yang dimiliki oleh
aktor tersebut dan skala kemungkinan terjadinya disinformasi dari
penerapan Sirekap. Secara umum terdapat empat klaster aktor yang
menjadi kelompok sasaran sosialisasi, yaitu aktor politik seperti partai
politik, publik atau kelompok masyarkat, masyarakat sipil, dan media
massa.

Tabel 39. Klaster Sosialisasi

No Klaster Sosialisasi Sosialisasi

1 Partai Politik dan - Partai politik dilibatkan dalam proses sosialisasi di setiap tahapan
Peserta Pemilu - Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelibatan partai politik dalam uji coba

aplikasi
- Partai politik dapat ikut mensosialisasikan penggunaan Sirekap hingga

tingkatan terdekat dengan masyarakat

2 Masyarakat Sipil dan - Sosialisasi dilakukan melalui Diskusi terfokus dan atau FGD
Akademisi - Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelibatan Masyarakat Sipil atau

Akademisi dalam uji coba Aplikasi

3 Media Massa - Sosialisasi dilakukan melalui diskusi dan uji coba aplikasi

4 Publik dan Pemilih - Sosialisasi melalui penyebaran informasi di media massa dan social
media KPU

200 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Selain metode sosialisasi di atas, terdapat beberapa hal yang penting
di dalam proses sosialisasi yaitui:
1. Proses Sosialisasi Tidak Menunggu Infrastruktur Teknologi Sirekap

Selesai Dibuat
Proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU harus dilakukan, baik

sebelum atau setelah infrastruktur teknologi jadi. Dengan demikian,
KPU tidak perlu menunggu kesiapan infrastruktur teknologi Sirekap,
baru memperkenalkan. KPU dapat melakukan sosialisasi dengan
menyebarkan informasi pentingnya penggunaan teknologi pada
Pemilu Tahun 2024 dengan tujuan untuk menghasilkan Pemilu yang
demokratis dan berintegritas.

2. Proses Sosialisasi Dapat Dilakukan Dengan Cara Pelibatan Partai
Politik Di Setiap Tahapan

3. Strategi Sosialisasi (Konvensional dan Non Konvensional)

Strategi sosialisasi yang dilakukan secara konvensional dan
non konvensional harus dilakukan secara bersamaan untuk
menyebarkan informasi kepada seluruh pihak yang menjadi target
sosialisasi agar mengetahui bahwa pada Pemilu Tahun 2024
akan digunakan teknologi Sirekap dan meminimalisir penyebaran

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 201
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

informasi yang salah dan berita bohong. KPU juga perlu membentuk
juru bicara Sirekap untuk memberikan informasi kepada publik
terkait perkembangan penggunaan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024.
Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perbedaan informasi yang
disampaikan oleh internal KPU sendiri.

202 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

PENUTUP

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 203
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

204 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

5 PENUTUP

Pada akhirnya penggunaan Sirekap untuk Pemilu Tahun 2024 perlu
dipersiapkan dengan baik dan dilakukan secara bertahap mulai
dari penyiapan administrasi Pemilu, infrastruktur teknologi, sumber
daya manusia, kerangka hukum, hingga sosialisasi yang masif. Berbagai
tahapan tersebut penting dilakukan secara tebuka dan melibatkan
berbagai pihak dalam rangka sosialisasi Sirekap, sekaligus membangun
kepercayaan publik terhadap penggunaan Sirekap. Untuk itu diperlukan
kerangka waktu yang memadai termasuk waktu pelaksanaan berbagai
tahapan aktivitas untuk mempersiapkan Sirekap. Berikut adalah tahapan
persiapan penggunaan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 205
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

206 Gambar 74. Timeline Sirekap

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” Aktivitas Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Analisis dan Desain

Koding

UAT - User Acceptance Test

PenTest - Penetration
Testing

UT - Usability Testing

Audit dan Pendaftaran
Aplikasi

Bimtek Aplikasi

Simulasi Aplikasi

Monitoring Aplikasi
Pemilu

Monitoring Aplikasi
Pemilihan

Referensi

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 147/PUU-
VII/2009

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)

Buku

Pratama, Heroik & Salabi A 2019, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-
Hitung di Pemilu: Buku Panduan untuk Indonesia, Stockholm,
International IDEA.

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 207
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Referensi

Laporan

Tim Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu
dan Pilkada KPU 2017. (2017). Kajian Penerapan Teknologi Pemilu
dan Pilkada: Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi
Suara. KPU: Jakarta.

KoDe Inisiatif. (2020). Laporan Akhir Peraturan KPU terkait dengan
Implementasi E-Rekap dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020. KoDe Inisiatif: Jakarta.

Perludem, Netgrit, KoDe Inisiatif, Kemitraan, Netfid, dan JPPR. (2020)
Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil terhadap Penggunaan
Sistem Rekapitulasi Elektronik di Pilkada Serentak 2020. Koalisi
Masyarakat Sipil: Jakarta.

Muhammad Ihsan Maulana, dkk. (2020). E-Rekap: Pengembangan
Teknologi dalam Memastikan Akurasi Hasil Pemilu. Konstitusi dan
Demokrasi (KoDe) Inisiatif: Jakarta.

Artikel Internet

Ace project Elections and Technology. Dapat dilihat dari https://aceproject.
org/ace-en/topics/et/eth/eth02/eth02b/eth02b2

Badan Pusat Statistik, Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut
Provinsi, 2019. Dapat dilihat dalam https://www.bps.
go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/
UFpWMmJZOVZlZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1

TI KPU 2009: Teknologi Informasi untuk Pemilu 2009. Dapat dilihat dalam
https://tipemilu2009.files.wordpress.com/2009/04/gambar2.jpg

Situs Resmi Pemerintah

https://pilkada2015.kpu.go.id/medankota/medan_amplas
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil

208 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Referensi

Berita Online

https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-
sakitnya-petugas-pemilu-2019/

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/12/15393291/kasus-
manipulasi-hasil-pemilu-2019-oleh-10-ppk-koja-dan-cilincing

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190703071109-12-408514/
manipulasi-suara-anggota-bawaslu-indragiri-hulu-divonis-bui

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4621780/petugas-ppk-
pengubah-suara-ppp-nasdem-sleman-divonis-percobaan

https://www.antaranews.com/berita/835325/penghitungan-suara-di-
tps-berakhir-tengah-malam

https://www.liputan6.com/pilpres/read/3955469/kpu-salah-input-data-
situng-beda-dengan-kecurangan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 209
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

210 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 211
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

212 Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap”
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Peta Jalan Sirekap Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” 213
Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntablitas Hasil Pemilu dan Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng
Jakarta Pusat, 10310