Permenpan RB No 6 Tahun 2022 Kinerja ASN

- 12

2. CONTOH 2

TABE
CONTOH PERBEDAAN KATEGORI, AK

UNTUK PERNYATAAN R

Melatih tenaga kesehatan
Layanan Antenatal Care
Ibu hamil terlayani sesuai standar
Hubungan masyarakat
Diagnosa yang tepat
Layanan persalinan
Melakukan pendampingan terhadap ibu hamil yang dirujuk
Menulis resep
Ibu hamil mendapat paket nutrisi sesuai kebutuhan
Mengembangkan aplikasi untuk pendaftaran ibu hamil secara online
Ide dan inovasi untuk memberikan layanan jemput bola kepada ibu ham
Menata dokumen rekam medis ibu hamil
Menulis surat rujukan
Peralatan medis tersedia dan siap digunakan
Pengawasan
Tidak terjadi malpraktek terhadap ibu hamil
Kepuasan ibu hamil
Menjawab panggilan untuk konsultasi
Memberikan bimbingan kepada bidan pemula

jdih.menpan.go.id

22 -

EL 2 AKTIVITAS KATEGORI
KTIVITAS, DAN PENCAPAIAN (HASIL) ✓ ✓
RENCANA HASIL KERJA ✓
✓ ✓
PENCAPAIAN ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓
mil ✓ ✓

✓
✓
✓

- 12

CONTOH PERENC
(PENETAPAN DAN KLARIFIKASI EK
Contoh berikut adalah ilustrasi perencanaan kinerja pada Instansi
Pemerintah sepanjang tetap memperhatikan ketentuan dalam pedoman in
Contoh perencanaan kinerja pada Instansi Pusat menggunakan contoh
Direktur II, Kepala Subdirektorat II selaku ketua tim kerja serta salah sat
Sebelum melakukan perencanaan kinerja, seluruh Pegawai harus memah
kerjanya. Gambaran keseluruhan kinerja tersebut dapat dilihat pada poh

jdih.menpan.go.id

23 -

ANAK LAMPIRAN 2 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

CANAAN KINERJA
KSPEKTASI) PADA INSTANSI PUSAT

Pusat namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Instansi
ni.

penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk SKP Direktur Jenderal III,
tu Pejabat Fungsional yang berada pada tim kerja Subdirektorat II.
hami apa yang ingin dicapai pada tingkat organisasi, unit kerja, dan tim
hon kinerja atau piramida kinerja berikut:

- 12

SO DIAGR
MENTERI CONTOH POHON KINERJ

S1 Meningkatnya penyediaan aks
DIRJEN permukiman yang laya

Presentase peningkatan penyediaan
pemukiman yang laya

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perum

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemuk
2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur P
3. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

S2 Meningkatnya Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Meningkatn
DIREKTUR kontribusi pemenuhan BUMN/BUMD kontribusi pemenuhan kontribusi peme

akses air minum Penyelenggara SPAM akses sanitasi akses sanita
jaringan perpipaan
Persentase Persentase rumah Persentase ru
Persentase rumah BUMN/BUMD tangga dengan akses air tangga dengan
tangga dengan akses air penyelenggara SPAM limbah domestik layak sampah yang te
dengan kinerja sehat
minum layak dan aman di perkotaa

Tersedianya aplikasi SIMBG yang Reliable dan Respons yang cepat dan akurat a
User Friendly layanan penerbitan PBG/IMB d

1. Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK 1.Persentase penyelesaian penga
2. Persentase penyelesaian aplikasi SIMBG yang PBG/IMB dan SLF
siap digunakan
3. Ketepatan waktu penyelesaian aplikasi sesuai 2.Persentase penyelesaian penga
dengan jadwal yang ditetapkan operasionalisasi aplikasi SIMBG

S3 3.Rata-rata waktu yang dibutuhk
KASUBDIT pengaduan masyarakat

Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi 4.Rata-rata waktu yang dibutuhk
yang lengkap dan sesuai NSPK pengaduan pengelola SIMBG

S4 jdih.men1p.aTnin.ggkoa.tikdesesuaian proses bisnis aplikasi SIMBG Pengguna dan Pengelola Layanan SIMB
dengan NSPK lanjut pengaduannya secara up-
JAFUNG TEKNIS
TATA BANGUNAN 2.Persentase penyelesaian dokumen arsitektur 1. Tingkat aksesibilitas pengguna dan
terhadap updating progres pengadu
DAN PERUMAHAN aplikasi SIMBG sesuai NSPK
2. Tingkat ketepatan waktu updating
MUDA 3.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen pada aplikasi SIMBG

arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim IT

24 -

RAM 1
JA PADA INSTANSI PUSAT

ses perumahan dan infrastruktur
ak, aman, dan terjangkau
n akses perumahan dan infrastruktur
ak, aman dan terjangkau

mahan dan permukiman yang layak dan aman
kiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
Perumahan dan Permukiman

nya Meningkatnya Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas
enuhan Keterpaduan bangunan gedung yang penyelenggaraan sarana prasarana
asi Perencanaan dan menjamin keselamatan, strategis
Kualitas Kawasan kesehatan, kenyamanan dan bangunan gedung dan
umah Permukiman kemudahan bagi penggunanya penataan bangunan Persentase sarana
akses prasarana strategis
Persentase luasan Presentase kab/kota yang Persentase inisiasi yang ditingkatkan
erkelola kawasan permukiman Nilai Indeks penerapan bangunan
an kualitasnya
yang ditingkatkan Penyelenggaraan Gedung hijau
kualitasnya Bangunan Gedung minimal

Baik

atas pengaduan masyarakat terkait Meningkatnya jumlah pegawai dinas pu dan ptsp pemda kab/kota yang
dan SLF melalui aplikasi SIMBG dapat memberikan layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG

aduan masyarakat atas layanan 1.Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan
melalui aplikasi SIMBG
aduan pengelola SIMBG atas
G 2.Persentase Pemda yang memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang
kan untuk memproses layanan bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG

kan untuk memproses layanan

BG dapat mengetahui progres/tindak Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui
-to-date melalui aplikasi SIMBG SIMBG tersusun secara lengkap dan sesuai standar penyusunan modul

n pengelola layanan aplikasi SIMBG 1.Jumlah modul materi peningkatan kapasitas yang
uan di aplikasi SIMBG 2.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian semua modul materi peningkatan
progres/tindak lanjut pengaduan
kapasitas diselesaikan

- 12

DIAGR
CONTOH PIRAMIDA KINER

OUTCOME

Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur
permukiman yang layak, aman, dan terjangkau

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman
yang layak dan aman

OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH

Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi
penggunanya (melalui penerbitan PBG/IMB dan SLF)

OUTPUT KENDALI SEDANG

Aplikasi SIMBG yang reliable dan user friendly untuk
menjamin penerbitan PBG/ IMB dan SLF sesuai NSPK
Layanan konsultasi dan pengaduan atas penerbitan
PBG/OMB dan SLF yang responsif dan akurat

OUTPUT KENDALI TINGGI (JF Te
Bang
• Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur
aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK

• Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun
secara cepat dan akurat (berdasarkan objek atau jenis
masalah atau berdasarkan wilayah)

jdih.m• enpDaanta.gpo.eindgaduan masyarakat terdokumentasi secara
akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.

25 - Hasil Kerja Utama bagi
RAM 2
RJA PADA INSTANSI PUSAT pejabat pimpinan

INSTANSI tinggi, pimpinan unit
DITJEN III
kerja mandiri
UNIT KERJA
(DIREKTORAT II)

TIM KERJA PADA UNIT KERJA
(SUBDIREKTORAT II)

PEGAWAI Hasl Kerja Utama bagi
eknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, JF Teknik Tata Pejabat Administrasi
gunan Dan Perumahan Pertama, Pengelola Data, Pengelola
dan Pejabat Fungsional
Monev)

- 12

1. TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANI
DAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA

TAB
SASARAN STRATEGIS, INDIK

RENCANA STRATEGIS IN
YANG TERKAIT DENGAN

SASARAN INDIKATOR TARGET BASELINE
STRATEGIS KINERJA 61,95% (2019)
35,91%
Meningkatnya Presentase I
penyediaan akses m
perumahan dan peningkatan 1
infrastruktur
permukiman yang penyediaan
layak, aman, dan akses
terjangkau
(Sasaran Strategis perumahan dan
#3) infrastruktur
2
pemukiman
3
yang layak,
aman dan I
i
terjangkau 3

Meningkatnya Persentase 61,95% P
pelayanan peningkatan y
infrastruktur pelayanan k
perumahan dan infrastruktur
permukiman yang pemukiman

layak dan aman yang layak dan
(Sasaran Program aman melalui
#3) pendekatan
smart-living

jdih.menpan.go.id

26 -

ISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSTANSI/UNIT KERJA

BEL 1
KATOR KINERJA, DAN TARGET
NSTANSI PUSAT 2020-2024
DIREKTORAT JENDERAL III

METODE PERHITUNGAN SUMBER
DATA
Indikator Kinerja dihitung dari jumlah bobot kontribusi
masing-masing indikator: Internal
1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur

pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
smart-living (Sasaran Program Ditjen III)
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
(Sasaran Program Ditjen IV)
3. Tingkat ketersediaan investasi infrastruktur perumahan
dan permukiman (Sasaran Program Ditjen VI)
Indikator Kinerja SS adalah kontribusi Kinerja indikator 1:
indikator 2: indikator 3 = 40% (DITJEN III): 30% (DITJEN IV):
30% (DITJEN VI)

Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman Internal
yang layak dan aman melalui pendekatan smart living adalah
komposit dari 8 indikator:
1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
2. Persentase BUMN/BUMD penyelenggara SPAM dengan

Kinerja sehat
3. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah

domestic layak dan aman
4. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang

terkelola di perkotaan

- 12

SASARAN INDIKATOR TARGET BASELINE
STRATEGIS KINERJA (2019)

jdih.menpan.go.id

27 -

METODE PERHITUNGAN SUMBER
DATA
5. Persentase luasan kawasan permukiman yang
ditingkatkan kualitasnya

6. Presentase kab/kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraaan
Bangunan Gedung minimal Baik

7. Persentase inisiasi penerapan bangunan Gedung hijau
8. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan

kualitasnya

- 12

TAB
CONTOH KERANGKA P
RENCANA STRATEGIS IN
YANG TERKAIT DENGAN

REGULASI PENANGGUNG

Revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Direktorat Jender
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Revisi PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Direktorat Jender
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. Direktorat Jender
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2017 tentang Arsitek

jdih.menpan.go.id

28 -

BEL 2
PENYELESAIAN REGULASI
NSTANSI PUSAT 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL III

GJAWAB UNIT KERJA TERKAIT TARGET
ral III PENYELESAIAN
1. Direktorat II
ral III 2. Direktorat VII 2021
3. Setditjen
ral III 1. Direktorat II 2022
2. Direktorat VII
3. Setditjen 2021
1. Direktorat II
2. Direktorat VII
3. Setditjen

- 12

TABE
CONTOH PERJANJIAN KINERJ

TAHUN

SASARAN PROGRAM perumahan dan 1. ………
Meningkatnya pelayanan infrastruktur
permukiman yang layak dan aman 2. Pers
perm
smar

Program
Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

jdih.menpan.go.id

29 -

EL 3 TARGET
JA DIREKTORAT JENDERAL III ………..
N 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
…..

sentase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar 61,95%
mukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
rt-living

Anggaran
Rp.22.009.951.244

- 13

TABE
CONTOH PERJANJIAN K

TAHUN

SASARAN KEGIATAN 1. …
Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan 2. …
Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak

3. …

4. P
I
m

5. …

6. …

7. …

Kegiatan
Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

jdih.menpan.go.id

30 -

EL 4 TARGET
KINERJA DIREKTORAT II …………
N 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
………..

……….. ………..

……….. ………..

Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Nilai 30%
Indeks Penyelenggaraaan Bangunan Gedung
minimal Baik ………..
……….. ………..

………..

……….. ………..

Anggaran
Rp.22.009.951.244

- 13

2. TAHAP KEDUA: MENETAPKAN DAN MENGKLARIFIKASI EKSPEKT
DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI SERTA MENUANGKAN DALA

TABE
CONTOH SASARAN

DIREKTUR J
PENDEKATAN HASIL

(NAMA INSTANSI) P

NO PEGAWAI YANG DINILAI N

1 NAMA

2 NIP

3 PANGKAT/GOL RUANG

4 JABATAN DIREKTUR JENDERAL III

5 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL III

HASIL KERJA

NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR K

(1) (2) Persentase peningkatan pela
yang layak dan aman melalu
A. UTAMA
Indeks kualitas layanan ya
1 Meningkatnya pelayanan lingkup Direktorat Jenderal I
infrastruktur perumahan dan Indeks penyelesaian revi
Indonesia No. 28 Tahun 2002
permukiman yang layak dan aman
Indeks penyelesaian RPP ten
(penugasan dari Menteri) No. 6 Tahun 2017 tentang Ar

2 Meningkatkan kualitas layanan

Direktorat Jenderal III

(penugasan dari Menteri)

3 Tersusunnya revisi Undang-Undang

Republik Indonesia No. 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung
(penugasan dari Menteri)

4 Tersusunnya RPP tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6

jdih.menpan.go.id

31 -

TASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
AM FORMAT SKP

EL 5
KINERJA PEGAWAI
JENDERAL III
KERJA KUANTITATIF

PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….

NO PEJABAT PENILAI KINERJA

1 NAMA

2 NIP (*opsional)

3 PANGKAT/GOL RUANG

4 JABATAN MENTERI

5 INSTANSI KEMENTERIAN X

KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(3) (4) (5)

ayanan infrastruktur pemukiman 61,95% Penerima Layanan
ui pendekatan smart living

ang dihasilkan oleh unit kerja 3,5 dari Penerima Layanan
III skala 5 Proses Bisnis

isi Undang-Undang Republik 90
2 tentang Bangunan Gedung

ntang Peraturan Pelaksanaan UU 90 Proses Bisnis
rsitek

- 13

HASIL KERJA

NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR K

(1) (2)

Tahun 2017 tentang Arsitek
(penugasan dari Menteri)

5 Terwujudnya Direktorat Jenderal III Nilai pelaksanaan Reformasi

yang reform dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Di
(penugasan dari Menteri)

6 Pengelolaan anggaran Program Nilai Indikator Kinerja Pel

Pembinaan dan Pengembangan Jenderal III
Infrastruktur Permukiman yang

optimal (penugasan dari Menteri)

7 Terlaksananya direktif pimpinan Persentase penyelesaian pen
sesuai target waktu yang target waktu yang ditetapkan

ditetapkan (penugasan dari

Pimpinan)

B. TAMBAHAN

8 Terlaksananya rencana Persentase penyelesaian ren

aksi/inisiatif strategis dalam berkontribusi langsung te
rangka pencapaian sasaran dan Perjanjian Kinerja Direktorat

indikator Kinerja utama organisasi yang ditetapkan

dalam perjanjian kerja (penugasan
dari Menteri)

PERILAKU KERJA*

1 Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

2 Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cerm

disiplin dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efe

dan efisien

jdih.menpan.go.id

32 -

KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(3) (4) (5)

Birokrasi Direktorat Jenderal III 85 Penguatan Internal
irektorat Jenderal III 85 Penguatan Internal

laksanaan Anggaran Direktorat 95 Anggaran

nugasan/direktif pimpinan sesuai 80% Proses Bisnis
n

ncana aksi/inisiatif strategis yang 80% Proses Bisnis
erhadap pencapaian indikator
t Jenderal III sesuai target waktu

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

mat Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan

ektif integritas pegawai di lingkungan kerjanya

- 13

PERILAKU KERJA*
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3 Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan ya
selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4 Harmonis
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5 Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Neg
Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI se
pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

6 Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

7 Kolaboratif
-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tuju
bersama

Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)

* Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus Pegawai terhadap satu a

jdih.menpan.go.id

33 -

ang Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan
yang dimiliki kepada orang lain
- Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan
standar kualitas yang ditetapkan
Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga
hubungan baik dengan stakeholder

gara Ekspektasi Khusus Pimpinan:
erta - Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat

merugikan dan membahayakan negara

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan
uan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama
- Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk

menyampaikan ide atau gagasan yang produktif
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)

atau lebih aspek perilaku kerja

- 13

TABE
CONTOH SASARAN

DIREK
PENDEKATAN HASIL

(NAMA INSTANSI) P
NO PEGAWAI YANG DINILAI N

1 NAMA
2 NIP
3 PANGKAT/GOL RUANG

4 JABATAN DIREKTUR II
5 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL III

HASIL KERJA

NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATO

(1) (2) Persentase Pemda Ka
Penyelenggaraaan Bang
A. UTAMA
Jumlah Pos Lintas B
1. Meningkatnya kualitas bangunan prasarana penunjang k
laik fungsi, dan telah di
gedung yang menjamin keselamatan, Tingkat kepuasan peng
Negara terhadap fasilita
kesehatan, kenyamanan dan Indeks kualitas layanan

kemudahan bagi penggunanya

(penugasan dari Direktur Jenderal III)

2. Percepatan pembangunan Pos Lintas

Batas Negara terpadu dan sarana

prasarana penunjang kawasan

perbatasan. (penugasan dari Direktur

Jenderal III)

3. Meningkatnya kualitas layanan

Direktorat II (penugasan dari Direktur

Jenderal III)

jdih.menpan.go.id

34 -

EL 6
KINERJA PEGAWAI
KTUR II
KERJA KUANTITATIF

PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….

NO PEJABAT PENILAI KINERJA

1 NAMA

2 NIP (*opsional)

3 PANGKAT/GOL RUANG

4 JABATAN DIREKTUR JENDERAL III

5 INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL III

OR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(3) (4) (5)

abupaten/Kota yang Nilai Indeks 30% Penerima
gunan Gedung minimal Baik Layanan

Batas Negara Terpadu dan sarana 3 unit Penerima
kawasan perbatasan yang terbangun, Layanan
iserahterimakan. 3,5 dari skala
gguna dan operator Pos Lintas Batas 5 Penerima
as Pos Lintas Batas 4 Layanan
n internal Direktorat II Penerima
Layanan

- 13

HASIL KERJA

NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATO
Indeks Penyelesaian
(1) (2) Indonesia No. 28 Tahun

4. Tersusunnya RUU Revisi Undang- Indeks penyelesaian RP
No. 6 Tahun 2017 tenta
Undang Republik Indonesia No. 28
Nilai Akuntabilitas Kine
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Tingkat kualitas pengelo
(penugasan dari Direktur Jenderal III) Presentase pengelolaan
dari temuan material
5. Tersusunnya RPP tentang Peraturan
Persentase penyelesai
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 pimpinan sesuai target

tentang Arsitek (penugasan dari Direktur Persentase penyelesaia
yang berkontribusi lang
Jenderal III) Perjanjian Kinerja Dire
ditetapkan
6. Terwujudnya Direktorat II yang

akuntabel (penugasan dari Direktur

Jenderal III)

7. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN

(penugasan dari Direktur Jenderal III)

8. Pengelolaan anggaran Program

Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman yang optimal

(penugasan dari Direktur Jenderal III)

9. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai

target waktu yang ditetapkan

(penugasan dari Pimpinan)

B. TAMBAHAN

10. Terlaksananya rencana aksi/inisiatif

strategis dalam rangka pencapaian

sasaran dan indikator Kinerja utama

organisasi dalam perjanjian Kinerja

(penugasan dari Direktur Jenderal III)

jdih.menpan.go.id

35 -

OR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(3) (4) (5)
80
Revisi Undang Undang Republik Proses Bisnis
n 2002 tentang Bangunan Gedung

PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU 80 Proses Bisnis
ang Arsitek

erja Direktorat II 85 Penguatan
Internal
olaan BMN lingkup Direktorat II 95%
n keuangan (anggaran) yang bebas 100% Penguatan
Internal
Anggaran

ian penugasan pimpinan/direktif 80% Proses Bisnis
waktu yang ditetapkan 80% Proses Bisnis

an rencana aksi/ inisiatif strategis
gsung terhadap pencapaian indikator
ektorat II sesuai target waktu yang

- 13

PERILAKU KERJA*
1 Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti
2 Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cerm

disiplin dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efek

dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3 Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yan
selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4 Harmonis
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5 Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negar
Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI ser
pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara
6 Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

jdih.menpan.go.id

36 -

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

mat Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung antikorupsi bagi

ktif pegawai di lingkungan kerjanya.

ng Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Memberikan kesempatan yang sama serta bersikap adil kepada
setiap pegawai untuk mendapat pengembangan kompetensi
ra Ekspektasi Khusus Pimpinan:
rta Melaksanakan instruksi atau tugas dari atasan dengan sungguh-
sungguh dan penuh tanggung jawab

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Mempercepat monitoring dan analisa data guna mendukung

- 13
PERILAKU KERJA*

- Bertindak proaktif
7 Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujua
bersama

Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)

* Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus Pegawai terhadap satu a

jdih.menpan.go.id

37 -

peningkatan kualitas dan kinerja unit kerja

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
- Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan
an peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama
- Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk
menyampaikan ide atau gagasan yang produktif

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)

atau lebih aspek perilaku kerja

- 13

3. TAHAP KETIGA: MENYUSUN MANUAL INDIKATOR KINERJA UN
MANDIRI
TABE
CONTOH MANUAL INDIKATOR KINE

(NAMA INSTANSI) PERI

RENCANA HASIL KERJA Tersusunnya revisi Undang Undang Republik Indones
UKURAN Indeks Penyelesaian Revisi Undang Undang Republik
KEBERHASILAN/
INDIKATOR KINERJA Menghitung tingkat penyelesaian suatu peraturan per
DAN TARGET
TUJUAN Definisi
DESKRIPSI
Indeks Penyelesaian peraturan perundang-undanga
SATUAN PENGUKURAN Pegawai mampu menyelesaikan peraturan perundang

Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitat

Indeks penyelesaian Revisi Undang Undang Republik
tahapan (staging) suatu peraturan perundang-undang
100: Rancangan PUU selesai/ sudah ditetapkan
90: Rancangan PUU selesai harmonisasi
80: Rancangan PUU sudah disampaikan ke Dit.
Harmonisasi
70: Rancangan PUU telah memuat substansi kunci da
50: Rancangan PUU dalam proses uji publik
30: Rancangan PUU masih dalam bentuk draft dan be
20: Rancangan PUU masih dalam bentuk Naskah Aka
10: Rancangan PUU masih dalam bentuk telaahan/re

Nilai

(opsional bagi pendeka
tan hasil kerja kualitatif)

KUALITAS DAN ( ) Outcome ( ) Outcome Antara

TINGKAT KENDALI

SUMBER DATA Laporan Pemantauan Inspektorat
( ) Bulanan ( ) Triwulanan
PERIODE PELAPORAN ( ) Semeste

jdih.menpan.go.id

38 -

NTUK SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA

EL 7
ERJA SKP DIREKTUR JENDERAL III
IODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….
sia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

rundang-undangan/ produk kebijakan

an/ produk kebijakan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana
g-undangan/ produk kebijakan dilihat dari tahapan penyusunannya.
tif)
k Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diukur berdasarkan
gan (PUU) sebagai berikut:

Perancangan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk

an telah melalui proses uji publik

elum memuat substansi kunci
ademik
ekomendasi kebijakan

(X) Output kendali rendah

eran (X) Tahunan

- 13

TABE
CONTOH MANUAL INDIKATOR

(NAMA INSTANSI) PE
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung yang
RENCANA HASIL penggunanya
KERJA Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ya

UKURAN Untuk mengetahui penerapan peraturan tentan
pemerintah daerah kabupaten/ kota
KEBERHASILAN/ Definisi
INDIKATOR KINERJA Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daera
beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Peme
DAN TARGET

TUJUAN

DESKRIPSI

Indeks penyelenggaraan Bangunan Gedung mengu
dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai ber
Variabel Pengungkit:
1. Persetujuan bangunan Gedung, SLF, Surat Buk
2. Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMB
3. Pemerintah Daerah memiliki data bangunan G

SKBKG yang akurat, terupdate, dan terintegrasi
4. Pemerintah Daerah memiliki tim profesi ahli ses
5. Pemerintah Daerah memiliki rencana aksi imple
Variabel Hasil:
1. Kepuasan masyarakat atas layanan persetujuan
2. Kesesuaian persetujuan bangunan Gedung deng
3. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kuali

Indeks penyelenggaraan bangunan Gedung = [ …. (
…. (VH3)]
Kategori nilai indeks: 1 > 4 = kurang; 4 > 7 = cukup
*) Keterangan:

jdih.menpan.go.id

39 -

EL 8
R KINERJA SKP DIREKTUR II

ERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….
menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi

ang Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan Gedung minimal Baik

ng bangunan Gedung dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh

ah menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung
erintah dan Peraturan Menteri), maka diperlukan suatu alat penilai:

ukur penerapan peraturan perundangan tersebut secara kuantitatif, yang
rikut:
kti Kepemilikan Gedung diterbitkan melalui SIMBG
BG sebagai media pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung
Gedung yang memiliki persetujuan bangunan Gedung, SLF, dan dokumen
i dengan SIMBG
suai NSPK
ementasi NSPK penyelenggaraan bangunan Gedung

n bangunan Gedung dan SLF
gan Peraturan Daerah RTRW
t atas layanan persetujuan bangunan Gedung dan SLF
itatif)
(VP1) + …. (VP2) + …. (VP3) + …. (VP4) + …. (VP5) + ….. (VH1) + …. (VH2) +
p; 7 > 10 = baik

- 14

1. …. = bobot dengan total nilai 10
2. VP = variable pengungkit
3. VH = variable hasil

Persentase pemda kabupaten/ kota yang nilai indek

Jumlah pemda yang memiliki indeks baik x 10

Jumlah pemda seluruhnya

SATUAN PENGUKURAN Persen
(opsional bagi pendeka

tan hasil kerja kualitatif)

KUALITAS DAN (X) Outcome ( ) Outcome Antar
TINGKAT KENDALI

SUMBER DATA Aplikasi SIMBG dan hasil evaluasi penyelenggaraan

PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Sem

jdih.menpan.go.id

40 -

ks penyelenggaraan bangunan Gedung minimal baik =
00%

ra ( ) Output kendali rendah

n bangunan Gedung pada Pemda Kabupaten/ Kota

mesteran ( X ) Tahunan

- 14

4. TAHAP KEEMPAT: MENYUSUN STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KER
a) CONTOH MENGGUNAKAN METODE CASCADING TIDAK LANGS
BAGA
MENYUSUN STRATEGI PE
DENGAN PENDEK
(OPS

MASYAR

Aplikasi SIMBG menjalankan bisn
agreement) sesuai NSPK yan

SUBDIREK

Peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG

PEGAWAI PADA TIM KERJA
DAN PENGELOLA LAYANAN

SIMBG PADA PEMDA
KAB/KOTA

jdih.menpan.go.id

41 -

RJA
SUNG (NON-DIRECT CASCADING)
AN 1
ENCAPAIAN HASIL KERJA
KATAN LAYANAN
SI 1)

RAKAT

nis proses dan SLA (service level
ng reliable dan user-friendly

KTORAT II

Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan
masyarakat dan permohonan konsultasi terkait
layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui

aplikasi SIMBG

MASYARAKAT DAN
PENGELOLA LAYANAN SIMBG

PADA PEMDA KAB/KOTA

- 14

BAGA
MENYUSUN STRATEGI PE

DENGAN PENDEK
(OPS

Penerimaan Surat (jumlah hari tergantung
Permohonan Langsung ke

(Online) Direktur

PU.GO.ID

kesepakatan dengan

konsumen)

Memberi jawaban kangsung
melalui praktek di aplikasi

SIMBG

(Jafung TBP Muda, Pratama &
Jafung Pengelola Data)

Pemeriksaan Teknis Membuat konsep jawaban P
permasalahan Aplikasi tertulis

yang akan Substansi (Jafung TBP Muda, Pratama )
dikonsultasikan NSPK (4 hari)

(Jafung TBP Membuat konsep jawaban
Muda) tertulis

(1 hari) (Jafung TBP Muda, Pratama )
(4 hari)

jdih.menpan.go.id

42 -

AN 2
ENCAPAIAN HASIL KERJA
KATAN LAYANAN
SI 2)

Pemohon Pengiriman
Surat Jawaban
mendapatkan pelayanan
konsultansi dengan cepat dan melalui Biro
Kumpu
memuaskan
g (1 hari)
n
Pengiriman
Jafung TBP Secara Surat Jawaban
Muda, Pertama informal
pemohon ke Setditjen
& Jafung sudah bisa
Pengelola Data mendapatkan
memberikan jawaban atas
laporan bahwa persoalan
pelayanan selesai

(1 hari)

Pemeriksaan Konsep Kasubdit Persetujuan
Jawaban (Persetujuan (Direktur)

(Jafung TBP paraf)
Muda)
(1 hari)
(1 hari)

- 14

b) MENUANGKAN DALAM WORKBLOCK
TAB

WORKBLOCK UNTUK IDENTIFIKASI S

JUDUL INISIATIF Pemanfaataan teknologi informasi (Aplikasi SIMBG) dalam
STRATEGI rangka peningkatan layanan Penerbitan PBG/IMB
PENCAPAIAN (Persetujuan Bangunan Gedung/ Ijin Mendirikan
IKU Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

PEMILIK Direktur II
STRATEGI

WAKTU 12 Bulan

PENYELESAIAN

TUJUAN Untuk mengetahui penerapan peraturan tentang
bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan

gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

STRATEGI (KEY

A. RUTIN

1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan PBG/IMB dan SLF

Gedung dan SIMBG.

B. TRANSFORMATIF

2 Meningkatkan jumlah Bangunan Gedung yang memiliki PBG/IMB
menggunakan aplikasi SIMBG sebagai media pembinaan penyelenggara

3 Meningkatkan jumlah PBG/ IMB dan SLF yang diterbitkan sesuai NSPK

PBG/ IMB secara akurat melalui aplikasi SIMBG

4 Meningkatkan keakuratan dan kemutakhiran data Bangunan Gedu

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pembaharuan/ updati

KELUARAN KUNCI (

A. RUTIN

1 Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan permoh

B. TRANSFORMATIF

2 Tersedianya aplikasi SIMBG yang Reliable dan User Friendly.

3 Semakin banyak pegawai Dinas PU dan PTSP Pemda kab/kota yang bisa

akurat.

jdih.menpan.go.id

43 -

BEL 9
STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA

m INTERVENSI TERHADAP 30% Pemerintah Daerah Kabupaten/
B UKURAN KEBERHASILAN/ Kota yang nilai indeks

n INDIKATOR KINERJA INDIVIDU penyelenggaraan bangunan gedung
DAN TARGET minimal baik

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT Kementerian Kominfo, BSSN

PENERIMA MANFAAT Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g ANGGARAN 00000000000000
n

Y ACTIVITIES)

dengan membuka layanan pengaduan atau konsultasi terkait Bangunan

B dan SLF dengan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
aan Bangunan Gedung.
K dengan memastikan SDM di Pemerintah Daerah dapat mereviu dokumen

ung yang memiliki (PBG/IMB), SLF dan dokumen SBKBG memastikan
ing data Bangunan Gedung melalui SIMBG.
(KEY MILESTONE)

honan konsultasi penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG.

a melayani penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan

- 14

4 Data Bangunan Gedung yang memiliki (PBG/IMB), SLF dan dokumen SB
5. TAHAP KELIMA: MEMBAGI PERAN PEGAWAI BERDASARKAN STRA

Matriks Pembagian Peran dan Hasil digunakan untuk membagi pe
melalui dialog kinerja Pimpinan dan Pegawai sehingga akan terident
Contoh matriks pembagian peran dan hasil yang disajikan adalah
kepada Ketua Tim Subdirektorat II (project manager) yang telah
diharapkan dari Ketua Tim yaitu produk aplikasi SIMBG yang reli
masyarakat dan permohonan konsultasi penerbitan PBG/ IMB dan
dan PTSP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bisa melayani
(lihat Tahap 4: Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja).
Tercapainya peran dan hasil Ketua Tim tersebut diharapkan dapat
bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyam
Subdirektorat II akan diselaraskan kepada anggota tim yang terdiri
Pranata Komputer, Pengelola Data, dan Pengelola Monev dengan Ket

TABE
CONTOH MATRIKS PEMBA

DIREK

NAMA JABATAN INTER
DIREKTUR II
NAMA KASUBDIT II PERSENTASE KABUPATEN/KOT
PEGAWAI GEDUNG MINIMAL BAIK
NAMA
PEGAWAI • Aplikasi SIMBG menjalankan
reliable dan user-friendly

• Respons yang cepat dan akura
PBG/IMB dan SLF melalui apli

• Semakin banyak pegawai Dina
IMB dan SLF melalui SIMBG se

jdih.menpan.go.id

44 -

BKBG akurat dan terupdate secara berkala
ATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA

eran berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja yang telah disepakati
tifikasi “siapa melakukan apa”.
h Matriks Pembagian Peran dan Hasil dari Direktur II (product owner)
h diidentifikasi melalui Workblock sehingga diperoleh hasil kerja yang
iable dan user friendly, respons yang cepat dan akurat atas pengaduan
n SLF melalui aplikasi SIMBG serta semakin banyak pegawai Dinas PU

penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan akurat

t mendukung Outcome di tingkat unit kerja yaitu meningkatnya kualitas
manan, dan kemudahan bagi penggunanya. Peran dan Hasil Ketua Tim
i atas 4 anggota yaitu JF Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda,
tua Tim Kerja adalah Kepala Subdirektorat II.

EL 10
AGIAN PERAN DAN HASIL
KTUR II

RMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN

TA MEMILIKI NILAI INDEKS PENYELENGGARAAAN BANGUNAN

bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang

at atas pengaduan masyarakat dan permohonan konsultasi penerbitan
ikasi SIMBG
as PU dan PTSP Pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/
ecara cepat dan akurat.

- 14

TABE
CONTOH MATRIKS PEMBA

TIM KERJA SUB

NAMA JABATAN INTERMEDIATE OUTC
NAMA
PEGAWAI KASUBDIT II APLIKASI SIMBG R
A
NAMA JF TEKNIK MENJALANKAN BISNIS M
PEGAWAI TATA K
BANGUNAN PROSES DAN SLA (SERVICE PB
DAN LEVEL AGREEMENT) SESUAI A
PERUMAHAN ▪
MUDA NSPK YANG RELIABLE DAN
▪
USER-FRIENDLY

• Proses bisnis aplikasi SIMBG
dalam bentuk arsitektur
aplikasi yang lengkap dan
sesuai NSPK

NAMA PRANATA • Aplikasi SIMBG dapat ▪
PEGAWAI KOMPUTER dioperasikan pada saat soft ▪
launching aplikasi SIMBG
kepada pemerintah daerah
terpilih

• Manual book dan simulasi

penggunaan aplikasi SIMBG
memuat informasi yang

jelas, lengkap, mutakhir dan

jdih.menpan.go.id

45 -

EL 11
AGIAN PERAN DAN HASIL
BDIREKTORAT II

COME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

RESPONS YANG CEPAT DAN SEMAKIN BANYAK PEGAWAI
DINAS PU DAN PTSP PEMDA
AKURAT ATAS PENGADUAN
KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI
MASYARAKAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
KONSULTASI PENERBITAN MELALUI SIMBG SECARA CEPAT
DAN AKURAT
BG/IMB DAN SLF MELALUI
APLIKASI SIMBG

▪ Pengguna dan Pengelola ▪ Peserta peningkatan kapasitas
Layanan SIMBG dapat pada Pemda Kab/Kota yang
menjadi tanggung jawabnya
mengetahui progres/tindak memahami dan dapat
lanjut pengaduannya secara up- mempraktekan materi yang
disampaikan dan peserta puas
to-date melalui aplikasi SIMBG atas pelaksanaan peningkatan
kapasitas
▪ Telaahan jawaban atas
pengaduan masyarakat tersusun

secara cepat dan akurat

(berdasarkan objek atau jenis
masalah atau berdasarkan

wilayah)

▪ Perbaikan aplikasi berdasarkan ▪ Peserta peningkatan kapasitas
hasil survey, masukan, dan pada Pemda Kab/Kota yang
saran pengguna aplikasi serta menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan data permasalahan memahami dan dapat
teknis aplikasi. mempraktekan materi yang
disampaikan dan peserta puas
▪ Jawaban atas pertanyaan terkait atas pelaksanaan peningkatan
teknis aplikasi dari pengelola kapasitas
aplikasi di daerah disampaikan
dengan respon cepat dan akurat

- 14

NAMA JABATAN INTERMEDIATE OUTC
KASUBDIT II
NAMA APLIKASI SIMBG R
PEGAWAI A
MENJALANKAN BISNIS M
PROSES DAN SLA (SERVICE K
PB
LEVEL AGREEMENT) SESUAI A

NSPK YANG RELIABLE DAN ▪
USER-FRIENDLY

mudah dipahami

• Telaahan berdasarkan hasil
simulasi fitur-fitur aplikasi

SIMBG agar dapat

dioperasikan pada saat soft
launching

• Pengguna mendapatkan
akses username dan

password sesuai prosedur,

mudah, dan cepat

NAMA PENGELOLA • Data pengguna aplikasi
PEGAWAI DATA SIMBG terdokumentasi

secara akurat, reliable, dan
dimutakhirkan secara

berkala

• Data monitoring penggunaan
aplikasi tersedia secara

akurat, reliable, mutakhir,
dan disajikan secara

informatif

• Data permasalahan teknis
aplikasi tersedia secara

akurat, mutakhir, dan
dilaporkan secara berkala

jdih.menpan.go.id

46 -

COME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

RESPONS YANG CEPAT DAN SEMAKIN BANYAK PEGAWAI
DINAS PU DAN PTSP PEMDA
AKURAT ATAS PENGADUAN KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI
MASYARAKAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF
MELALUI SIMBG SECARA CEPAT
KONSULTASI PENERBITAN DAN AKURAT
BG/IMB DAN SLF MELALUI

APLIKASI SIMBG

▪ Data pengaduan masyarakat
terdokumentasi secara akurat,
mutakhir, dan dilaporkan
dengan cepat.