DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 1 HHHaaannndddBBBooooookkk
HHHaaannndddBBBooooookkk
HANDBOOK SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN PADA UMK PANGAN OLAHAN HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Badan POM RI Diterbitkan oleh : DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 INDONESIA Telp. (0210) 42878701, Fax. (021) 42878701 www.pom.go.id https://istanaumkm.pom.go.id
ii DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TIM PENYUSUN KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS Ema Setyawati, S.Si, Apt, M.E PENYUSUN HANDBOOK SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN PADA UMK PANGAN OLAHAN Dra. Dyah Sulistyorini, Apt, M.Sc Retno Anggrina Khalistha Dewi, S.Si, Apt, M.Biomed Fitriani, SKM Vinni Rahayu Ningsih, S.Farm, Apt Dadi Styawan, SH Riski Fatma Hari, S.Kom
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN iii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas penerbitan Handbook Sosialisasi Keamanan Pangan pada UMK Pangan Olahan. Handbook ini berisi tentang Pedoman Penerapan CPPOB di sarana UMK, Tata Cara Pendaftaran Produk Pangan serta materi lainnya terkait Kemanan Pangan pada Produk Pangan Olahan. Penyusunan Handbook ini bertujuan untuk mempermudah para Fasilitator Keamanan Pangan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMK sehingga dapat menghasilkan produk pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Terima kasih kepada para Narasumber dari Direktorat di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Tim dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pangan Olahan yang telah menyusun handbook ini. Selanjutnya, diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. “KEAMANAN PANGAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA # BANGGA BUATAN INDONESIA” Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Ema Setyawati, S.Si, Apt.,ME
iv DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DAFTAR ISI ii iii iv 1 17 35 59 73 71 109 137 169 181 Tim Penyusun………………..................………....…………........... Kata Pengantar…….........……………………………....................... Daftar Isi…………………………………………………………….. Kebijakan Keamanan Pangan Nasional ..………….......……….. Program Pemberdayaan UMKM Pangan dan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan di Era Pandemi ................... Mari Kenali Regulasi Pangan Olahan Beku (Frozen Food)…....... Bahan Tambahan Pangan (BTP) …………................................... Kemasan Produk Pangan …....………..……….……................... Label Pangan Olahan…………………...........……….................... Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) ...………..… Mendesain Cara Produksi Pangan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standart Operating Procedure (SSOP) …..……………........ Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) ...…………... Teknologi Proses Pengolahan Pangan Tepat Guna di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) …......……………....................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KKKeeebbbiiijjjaaakkkaaannn KKKeeeaaammmaaannnaaannn PPPaaannngggaaannn NNNaaasssiiiooonnnaaalll
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 3 Keamanan Pangan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Kasus Diare di Indonesia 10-22 Juta Total Kasus ± Rp. 64,8 - 226,3 TRILYUN Perkiraan Beban Ekonomi Penyakit diare akibat pangan tercemar di Indonesia yang terjadi dalam satu tahun (On and Rahayu,2017) Asia-PasificJournal of Food Savety and security
4 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Kejadian Luar Biasa(KLB) keracunan makanan menempati urutan kedua setelah KLB difteri. (Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Public Health Emergency Operation Center(PHEOC) | 2017) Kasus KLB Keracunan Pangan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 5 Bagaimana potensi industri pangan ? Industri pangan adalah salah satu dari 6 industri andalan PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 Keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia Regulasi di Bidang Keamanan Pangan UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya Perpres No 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 Arahan Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta No 5: Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan 1.
6 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Regulasi di Bidang Keamanan Pangan Pasal 68 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu Pasal 68 (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan 2. PP No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan Regulasi di Bidang Keamanan Pangan Lembaga Pengawas Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Pangan Segar 3. Pangan Olahan PIRT Pangan Siap Saji Menteri Pertanian/ Menteri KKP/ Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala BPOM dan Menteri Perindustrian Kepala BPOM dan/atau Bupati/ Walikota (baik sendiri atau Bersamasama) Menteri Kesehatan (KKP), Kepala BPOM dan/atau Bupati/ Walikota Kemasan Pangan Kepala BPOM/ Menteri Perindustrian/ Menteri Perdagangan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 7 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penyederhanaan Perizinan Berusaha Persyaratan Investasi Ketenagakerjaan Kemudahan, Pemberdayaan, danPerlindungan UMK-M Kemudahan Berusaha Dukungan Riset & Inovasi Administrasi Pemerintahan Pengenaan Sanksi Pengadaan Lahan Investasi dan Proyek Pemerintah Kawasan Ekonomi Klaster Pembahasan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Risk Based Analysis | RBA Penerapan Analisa Berbasis Risiko Berbasis Risiko 1.Kesehatan 2.Keselamatan 3.Lingkungan 4.Keterbatasan Sumber Daya Sederhana Menuju 2024 diperlukan RUU Cipta Kerja Penyederhanaan Perizinan Berusaha Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan Investasi yang berkualitas Penciptaan Lapangan Kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan Pemberdayaan UMKM
8 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Perbedaan dengan kondisi saat ini Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin usaha dan izin lain nya tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha Sangat banyak peraturan NSPK tidak terstandardisasi Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal License Approach Risk Based Approach Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha Menitikberatkan pengaturan kegiatan usaha pada pelaksanaan pengawasan bukan pada instrumen perizinan Perizinan Berusaha merupakan fungsi dari tingkat risiko kegiatan usaha dan Jenis Perizinan Berusaha adalah NIB (legalitas), Sertifikat Standar, dan Izin “ pangkas perizinan berusaha, sederhanakan prosedur “ INTEGRATED RISK ASSESMENT Menengah Rendah Menengah Tinggi Risiko adalah potensi terjadinya bahaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, keterbatasan Sumber Daya dan/atau dampak lainnya. KRITERIA RISIKO (DASAR) Rendah TINGKAT RISIKO JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN TIPE PENGAWASAN Alur Analisa Perizinan dengan Risk Based Analysis Kesehatan Keselamatan Lingkungan Keterbatasan Sumber Daya NIB Pengawasan Tipe 1 Sertifikat Standar Pengawasan Tipe 2-3 Tinggi IZIN Pengawasan Tipe 4
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 9 Peraturan Peraturan Terkait UMKM Rancangan Label Pangan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Kategori Pangan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Informasi Nilai Gizi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 Pencantuman ING oleh UMKM Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Silahkan Akses di: jdih.pom.go.id Regulasi Lainnya?
10 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Visi dan Misi Badan POM Visi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Misi 1. 2. 3. 4. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) berbasis risiko termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Optimalisasi pemanfaatan TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan Penguatan networking/ kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/ internasional dalam peningkatan pengawasan OM Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekan kan riset dan inovasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Strategi Badan POM 2020-2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 11 Peran Badan POM Pengawasan Obat & Makanan di Peredaran Mendukung Kemandirian Pelaku Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk beredar Mendukung iklim usaha dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing Memberdayakan masyarakat agarmenjadi konsumen cerdas hanya menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat Langkah Konkret Pemberdayaan UMKM Standardisasi terkait pengawasan pangan Penilaian pangan terkait persetujuan ijin edar Pengawasan produk pangan yang beredar Sampling produk pangan yang beredar Pengujian pangan beredar di laboratorium Penegakan hukum Menjalin kemitraan dengan lintas sektor Pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) keamanan pangan kepada pelaku usaha
12 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Peluncuran Tanggal 7 Mei 2018 di Hotel Ritz Carlton PROGRAM TERPADU LINTAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TENTANG PENGEMBANGAN UMKM BERDAYA SAING 8 Kementerian/ Lembaga Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Telah di Launching pada Kamis, 25 Maret 2021 di Bandung Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan merupakan program yang ditawarkan oleh Badan POM kepada industri besar dan industri menengah pangan olahan untuk membantu proses kemandirian usaha mikro kecil pangan olahan dengan berbagai skema yang disepakati bersama Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 13 www.banggabuatanindonesia.co.id #BanggaBuatanIndonesia #BanggaBuatanIndonesia merupakan Gerakan Nasional berbentuk gotong royong dari UMKM untuk UMKM Indonesia. UMKM dan Ekonomi Indonesia berjaya di negeri sendiri UMKM Indonesia yang terbukti tahan krisis ekonomi sejak 1998, kini paling terdampak pandemic COVID-19. Perkembangan teknologi internet dan imbauan social distancing selama pandemi menegaskan bahwa merambah perdagangan online menjadi cara paling efektif bertahan dan meraih penjualan maksimal ke depannya. Pelaku UMKM, marketplace, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan terlibat dalam Gerakan Nasional untuk mencapai hasil yang diharapkan. Konsumen diharapkan lebih memilih barang-barang buatan dalam negeri, terlebih produk UMKM. Termasuk pemerintah yang akan mengutamakan produk UMKM untuk pengadaannya.
14 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN istanaumkm.pom.go.id ISTANA UMKM adalah aplikasi yang dirintis oleh BPOM sebagai bentuk kolaborasi, sinergisme dan inovasi bersama Kementerian/Lembaga dan industri terkait pangan, obat tradisional dan kosmetika, termasuk akademisi, masyarakat dan pemerhati UMKM. Istana UMKM Sudah terhubung dengan website www.banggabuatanindonesia.co.id PENDAFTARAN PRODUK TEKNOLOGI PROSES PERMODALAN PEMASARAN MANAJEMEN USAHA 081313 808 909 Live chat di sppirt.pom.go.id Konsultasi tatacara mendapatkan sertifikat Produksi Pangan IRT Senin-Jumat Pukul 08.30-16.00 Jenis Layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Live chat di istanaumkm.pom.go.id Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 15
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 19 Sinergi Program Pemberdayaan UMKM Program terpadu lintas kementerian/ Lembaga tentang pengembangan umkm berdaya saing: obat tradisional, kosmetika dan pangan, yang diluncurkan tanggal 7 Mei 2018 di Hotel Ritz Carlton. MoU antara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Deputi III Badan POM tentang "Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan“ 1. 2. Sinergi Program Pemberdayaan UMKM Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Deputi III Badan POM tentang Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Perikanan Pada UMKM Pengolahan Ikan. MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Asosiasi dan ormas lainnya seperti: KOPITU, HIPMIKINDO, IWAPI, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU, BIG Indonesia, Persit dll 3. 4.
20 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Sinergi Program Pemberdayaan UMKM Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan dan MoU dengan Ormas dalam Pemberdayaan Kader Ormas untuk Pembinaan kepada UMKM Pangan. 5. Peningkatan manajemen keuangan dan kompetensi SDM Legalisasi UMKM/IKM Fasilitasi perizinan produk, suplai bahan baku, promosi produk Perluasan area pemasaran Fasilitasi PIRT dan Sertifikat Halal Pameran dan kemitraan usaha (fasilitasi pertemuan dengan pengusaha besar untuk masuk ke ritel modern) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Peningkatan manajemen keuangan dan pengadaan alat produksi kompetensi SDM Revitalisasi bangunan Pendampingan, bimtek, sosialisasi dan konsultasi Fasilitasi sarana prasarana dan suplai bahan baku Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Peningkatan manajemen keuangan dan permodalan (Deputi Bidang pembiayaan) peningkatan kompetensi SDM (Deputi Bidang Pengembangan SDM) Perluasan daerah pemasaran, Fasilitasi promosi produk dan Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk (Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Program terpadu lintas Kementerian/ Lembaga tentang Pengembangan UMKM Berdaya Saing
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 21 Peningkatan manajemen keuangan dan kompetensi SDM Fasilitasi suplai bahan baku Fasilitasi promosi produk Pengadaan alat produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Peningkatan kompetensi SDM Fasilitasi suplai bahan baku OT Fasilitasi promosi produk Kementerian Pertanian Republik Indonesia Peningkatan manajemen keuangan dan kompetensi SDM Perluasan daerah pemasaran Fasilitasi promosi produk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Program terpadu lintas Kementerian/ Lembaga tentang Pengembangan UMKM Berdaya Saing Peningkatan kompetensi SDM Branding produk Fasilitasi promosi produk Deputi akses permodalan Food start up (mempertemukan pemilik modal dengan pemilik UKM) Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Bimtek Cara Produksi yang Baik Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan Olahan Peningkatan kompetensi SDM Audit sertifikasi Pengujian produk Fasilitasi promosi produk Subsite terpadu UMKM/IKM Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Program terpadu lintas Kementerian/ Lembaga tentang Pengembangan UMKM Berdaya Saing
22 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Program Pemberdayaan UMK Jumlah cakupan pembinaan kepada UMKM ini jauh lebih besar dilingkup BPOM, sebagai upaya replikasi program/kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh UPT BPOM LANGKAH BERIKUTNYA 2020 2021 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN Sosialisasi ke 9.000 UMKM Sosialisasi ke 18.000 UMKM Capaian Program Pembinaan UMKM Pangan Tahun Anggaran 2020 Secara daring: 9.000 UMKM (pendanaan BPOM) dan 8.653 UMKM hasil kerjasamadengan K/L. Pembinaan berupa Inter(ensi Keamanan Pangan bagi UMKM. 1.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 23 Capaian Program Pembinaan UMKM Pangan Tahun Anggaran 2020 Dit PMPUPO: mengintervensi 50 UMKM capaian: 42 UMKM mencapai PSB dan saat ini sedang proses e-registration. UPT BPOM: mengintervensi 1.120 UMKM capaian: 696 mencapai PSB, 171 UMKM sedang TL CAPA dan 253 belum PSB. 2. Pendampingan CPPOB di UMKM Pangan Saran pembenahan layout ruangan sesuai GMP Pengembangan Dokumen dan Formulir pencatatan Manual Mutu UMKM Capaian Program Pembinaan UMKM Pangan Tahun Anggaran 2020 Yang telah dilatih tahun 2020 capaian: 666 orang FasDa dan 6.873 UMKM pangan Sosialisasi Keamanan Pangan ke UMKM oleh Fasilitator Ormas 3. ToT Fasilitator KP Diseminasi Internal @ 5 FasDa Sosialisasi KP ke UMKM
24 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Program Pemberdayaan UMKM di Dit PMPU PO TA 2021 Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM terhadap praktek Keamanan Pangan. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (18.000 UMKM) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik di sarana produksinya. Bimtek CPPOB bagi UMKM (550 UMKM) Fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB dalam rangka dipersiapkan menuju Nomor Izin Edar Produk BPOM RI MD. Fasilitasi Pendampingan UMKM (55 UMKM) 1. 2. 3. Program Pemberdayaan UMKM di Dit PMPU PO TA 2021 Mencetak tenaga PKP Tingkat I (sebagai perpanjangan tangan BPOM) dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM binaan di wilayah kerjanya. Pembentukan Fasilitator UMKM Pangan (30 Fas baru) Pemberdayaan Fasilitator UMKM dari PLUT dan RKB Baik cetak maupun elektronik/online melalui Istana UMKM, Pencetakan PIKP, Video KP, dll. Mengembangkan Produk Informasi Keamanan Pangan Program Orang Tua Angkat UMKM 4. 5. 6. 7.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 25 Kondisi 2020 Karena Adanya Pandemi Covid-19 Daya beli masyarakat menurun menyebabkan meningkatnya pangan yang kedaluwarsa sehingga meningkatkan kemungkinan masyarakat membeli pangan yang kedaluwarsa. Keterbatasan mobilitas (orang dan barang) Waktu operasional terbatas / lebih pendek Turunnya jumlah pelanggan Sarana Ritel dan distribusi yang tutup Penerbitan Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bermutu dimasa status darurat kesehatan Covid-19 dan mencegah penyebaran Covid-19 sepanjang rantai produksi, distribusi dan ritel pangan, BPOM memandang perlu menerbitkan panduan dalam melaksanakan praktik produksi, distribusi dan ritel pangan olahan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan rekomendasi WHO dan protocol pencegahan yang ditetapkan. Pedoman diterapkan hanya pada masa darurat kesehatan Covid-19
26 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN Memastikan bahwa orang orang yang bekerja dan berada pada fasilitas produksi dan distribusi pangan perlu dijaga agar tetap sehat dan selamat Mencegah penularan Covid-19 pada orang yang terlibat di rantai produksi/distribusi/ritel. Memastikan bahwa proses produksi dan distribusi pangan akan menghasilkan pangan yang aman dan bermutu. Mempraktikkan CPPOB, Cara Distribusi / Ritel Pangan yang baik Aspek Penting Dalam Pedoman Produksi Dan Distribusi Pangan Olahan Upaya pencegahan penyebaran COVID -19 di sarana ritel Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Cara Ritel Pangan yang Baik, Sarana Ritel Pangan dibagi menjadi Toko Modern dan Pasar Tradisional. Toko modern terdiri dari minimarket, supermarket, hipermarket. Pada masa status daruratkesehatan COVID-19 ini pelaku ritel pangan harus menerapkan prinsip cara distribusi pangan yang baik. Pembatasan jarak fisik di ritel Pembatasan jarak fisik di antrian pembayaran Memastikan proses layanan antar dapat mencegah pencemaran COVID-19 Mencuci tangan dengan cara yang benar
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 27 Sesuai GMP/CPPOB yang ditetapkan Penerapan Cara yang Baik 01 Peralatan atau fasilitas yang sering disentuh secara rutin sebelum digunakan Gunakan disinfektan berbasis klorin dan UV, atau disinfektanlainnya spt hidrogen peroksida, ozon, kalium hidroksida, dan natrium hidroksida Disinfeksi 03 Menjaga kebersihan tangan (sering cuci tangan pakai sabun 20 detik, handsanitizer) Menggunakan masker Menjaga kebersihan seragam kerja Higiene Karyawan 02 Disinfeksi dapat dilakukan apabila instalasi pengolahan air limbah dianggap tidak optimal menghilangkan virus Pekerja harus mengenakan APD yang sesuai Pengolahan limbah yang aman 04 Sanitasi Pangan | Food Hygiene PELAKU USAHA PANGAN HARUS MELAKUKAN Personil Pemantauan kesehatan Pelarangan Karyawan yang tidak sehat untuk masuk bekerja. Jika memiliki gejala Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dan letih/lesu, mereka harus mengikuti saran pemerintah dengan tinggal di rumah atau ke sarana pelayanan kesehatan jika diperlukan. Mendorong karyawan melakukan monitoring kesehatan secara mandiri Memiliki prosedur khusus untuk monitoring kesehatan pegawai. Mampu menambah fasilitas higiene personel di titiktitik dengan risiko kontak yang tinggi
28 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN KARYAWAN HARUS MELAKUKAN Personil Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dengan cara yang benar selama minimal 20 detik Menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), untuk area tertentu, yang harus kering; Segera mengganti pakaian setelah tiba di fasilitas produksi/ distribusi apabila menggunakan transportasi umum; Menggunakan masker selama berada di area produksi/ distribusi; dan Menggunakansarung tangan jika diperlukan Tidak diizinkan menggunakan metode disinfeksi personel, seperti bilik disinfeksi atau sinar UV. Pembatasan Jarak Fisik Menjaga jarak antar personel minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Pelaksanaan dapat berbeda-beda, tergantung dari kondisi fasilitas produksi dan distribusi, antara lain, mengatur jam kerja, mengatur alur keluar masuk, memberi tanda khusus pada lantai, mengatur ulang posisi atau tempat duduk karyawan. AREA FASILITAS PRODUKSI AREA KANTOR AREA KANTIN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 29 KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI KIE Mempunyai tim yang bertugas menyiapkan, menyampaikan dan mengevaluasi informasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 Tim menyiapkan petunjuk dan peringatan mengenai pembatasan kontak fisik, higiene perorangan dan penerapan sanitasi Petunjuk dan peringatan tersedia pada area-area berikut: alat transportasi karyawan, pintu masuk, lift, kantin, tempat ibadah, ruang rapat, kantor, ruang produksi, ruang ganti, laboratorium, gudag dan area public (ruang tunggu, koridor, dan taman). Penyampaian dapat dilakukan langsung maupun media yang sesuai (leaflet, poster, media elektronik, media sosial, dsb) SARANA DISTRIBUSI Distribusi Sarana distribusi pangan : gudang distributor, alat transportasi, dan media/tempat pengemasan sekunder/tersier. Menerapkan prinsip Cara Distribusi Pangan yang Baik, juga harus dilakukan upaya pencegahan risiko penyebaran Covid-19 diantaranya: melakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh, menjaga higiene personal; dan melakukan pembatasan jarak fisik personel minimal 1 meter.
30 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN SARANA RITEL Ritel Mencegah kerumunan konsumen (cara dapat berbeda sesuai dengan jenis sarana dan lokasinya) Melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID19 dari konsumen Meminimalkan kontak dengan konsumen Pangan siap saji, tidak melayani makan di tempat SARANA RITEL (LANJUTAN) Ritel Sarana ritel pangan: ritel modern maupun ritel tradisional Menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik. Melakukan upaya pencegahan risiko penyebaran Covid-19 sebagaimana pada sarana distribusi pangan, dengan tambahan: melakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh bersama; termasuk troli, keranjang belanja. menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun cuci tangan, dan pengering menjaga higiene personal. mengupayakan ruang yang cukup sehingga antar konsumen dapat menjaga jarak aman, baik pada saat pemilihan produk maupun pembayaran
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 31 SARANA RITEL (LANJUTAN) Ritel Mewajibkan konsumen menggunakan masker; Melakukan pengecekan suhu tubuh konsumen dan melarang masuk pengunjung yang tidak sehat atau memiliki gejala COVID- 19; Menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer; Mengupayakan agar konsumen tidak memegang pangan yang akan dibeli dengan tangan saat pemilihan produk; Membuat pengumuman, baik secara tertulis maupun suara untuk mengingatkan pelanggan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan membersihkan tangan mereka secara teratur Melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dari konsumen, seperti: KONSUMEN SARANA RITEL (LANJUTAN) Ritel Menggunakan pembatas/partisi di meja dan counter sebagai perlindungan tambahan untuk staf (kasir, customer service atau lainnya); Mendorong penggunaan metode pembayaran tanpa kontak (cashless) dan tanpa alat bersama kepada konsumen Meminimalkan kontak dengan konsumen dengan cara seperti: KONSUMEN
32 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN PENGEMASAN Kemasan Teknik pengemasan dan kemasan yang digunakan harus baik/aman sehingga mencegah kontaminasi dan menjamin keamanan dan mutu pangan. Terkait potensi penularan Covid-19 dari kemasan, walaupun kemungkinannya rendah, namun upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa kemasan pangan dibersihkan dan ditangani sesuai dengan prinsip keamanan pangan. LAYANAN PESAN ANTAR Pesan Antar Menjamin kondisi setiap kemasan pangan tetap utuh dan tidak rusak; Pangan dikemas dengan kemasan yang baik/aman dan tertutup. Menjaga kondisi pengiriman (misalnya suhu, pelindung buble wrap)sesuai dengan karakteristik produk misal (produk beku, produk mudah hancur); Memastikan sarana pengantaran pangan yang akan digunakan dalam kondisi bersih dan aman digunakan; Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 33 LAYANAN PESAN ANTAR (LANJUTAN) Pesan Antar Petugas pengirim harus menerapkan higiene personel serta menggunakan APD yang sesuai, sekurangkurangnya menggunakan masker dan sarung tangan; dan Setiap akan melakukan pengiriman, petugas pengirim harus dicek kondisi kesehatannya Memastikan tersedia panduan pencegahan Covid-19 bagi Pengemudi dan dipahami oleh Pengemudi. LAYANAN PESAN ANTAR (LANJUTAN) Pesan Antar melakukan deteksi suhu tubuh petugas dari pihak ketiga yang akan mengambil pesanan; mengingatkan petugas dari pihak ketiga untuk menggunakan APD yang sesuai, minimal masker dan sarung tangan dan menerapkan higiene personel mengontrol jumlah petugas dari pihak ketiga yang akan mengambil pesanan; menerapkan sistem antrian untuk menghindari kerumunan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan menerapkan akses khusus untuk petugas dari pihak ketiga, jika memungkinkan. Jika pengantaran dilakukan oleh pihak ketiga, perlu diperhatikan:
34 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN SARANA PENJUALAN PANGAN SIAP SAJI Siap Saji menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun cuci tangan; menghindari display terbuka untuk pangan olahan siap saji; mewajibkan konsumen menggunakan masker; mendorong konsumen untuk menyiapkan daftar pesanan dan menggunakan wadah yang dibawa sendiri; tidak melayani makan di tempat, disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat; menerima pesanan secara daring atau melalui telepon Sarana penjualan pangan siap saji seperti restoran, kafe, kantin, rumah makan, food truck maupun pedagang kaki lima menerapkan cara produksi pangan olahan siap saji yang baik / cara penjajaan pangan jajanan yang baik atau cara pengelolaan restoran yang baik, sebagaimana pada sarana distribusi pangan, dengan tambahan: PROTOKOL PENGUNJUNG Pemantauan Pelaku usaha pangan harus mempersiapkan protokol sanitasi, higiene personel dan pembatasan jarak fisik untuk pencegahan COVID-19 bagi pengunjung maupun pekerja tambahan. Protokol yang disiapkan dapat berupa formulir check list, atau bentuk lain yang sesuai. PEMANTAUAN KEPATUHAN Pelaku usaha harus memiliki dan menerapkan sistem pemantauan kepatuhan dalam melaksanakan pedoman pencegahan Covid-19. Sistem pemantauan dapat berupa formulir check list, alat perekam elektronik (CCTV) atau sistem lain yang sesuai.
MMMaaarrriii KKKeeennnaaallliii RRReeeggguuulllaaasssiii PPPaaannngggaaannn OOOlllaaahhhaaannn BBBeeekkkuuu (((FFFrrrooozzzeeennn FFFooooooddd)))
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 37 2 01 PENDAHULUAN 02 PANGAN OLAHAN BEKU 03 PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN 04 PERSYARATAN PELABELAN 05 PANGAN SIAP SAJI (TERKEMAS) OUTLINE 06 PENUTUP INDUSTRI (SNI AMDK STD YG LAIN (EMERGING ISSUE) R n D PRODUK REGISTRASI NOMOR IJIN EDAR PSB / SERTIFIKAT CPPOB FASILITAS PRODUKSI PRE -MARKET SARANA DISTRIBUSI KONSUMEN POST MARKET SAMPLING PRODUK & PENGUJIAN LAB INSPEKSI SARANA MONITORING IKLAN, PROMOSI & LABEL PRODUK SURVEILAN SARANA PRODUKSI Online Single Submission (OSS) : e-Registration e-Certification/e-GMP e-BPOM (ExportImport) Dashboard Tracking Identifikasi • Ease of Doing Business • Digital Signature • Pencegahan Produk ilegal Pengawasan Berbasis Digital : SIPT SmartBPOM BPOM Mobile Patroli Siber BPOM Command Center DIGITALISASI QR CODE Pengawasan PanganOlahan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) COP STANDAR Keterangan: Data sbg input: Dalam Proses Pre Market Dari Pre ke Post Market Dari Post ke Pre Market 01. PENDAHULUAN
38 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DuaSisi Tujuan PengawasanPangan OBJECTIVE OF A NATIONAL FOOD CONTROL SYSTEM Penerapan analisis risiko Pengawasan dari hulu ke hilir Sumber daya dan fasilitas pengawasan yang handal dan memadai Pelayanan publik yang cepat, mudah, aman dan handal Penerapan konsisten dan imparsial Transparansi Regulasi Perlindungan Kesehatan Konsumen Keadilan Perdagangan Kemudahandan Kepastian dalam Berusaha JaminanKeamananPangan danMutuPangan Perlindungandari Frauddan Kejahatan Perdagangan berdasarkan CodexPrinciplesand GuidelinesforNational FoodControlSystemdan CodexGuidelinesfor StrengtheningNational FoodControlSystem Peredaran pangan olahan beku di Indonesia semakin berkembang pesat Diperlukan Pedoman/Acuan Pangan Olahan Beku Kondisi pandemi Covid 19 mendorong UMK untuk memproduksi pangan olahan beku (frozen food) dan memasarkannya melalui media online atau market place Penjualan pangan olahan beku (frozen food) di market place selama masa pandemi meningkat penjualannya 50% berdasarkan data dari Lokadata (2020)
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 39 REGULASI PANGAN OLAHAN BEKU/FROZEN FOOD 01 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 02 03 05 06 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2020 tentang Keamanan Pangan Peraturan-Peraturan BPOM terkait keamanan, mutu, dan manfaat serta label pangan olahan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku Yang Baik 07 04 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU No.11/2020 Cipta Kerja Menetapkan 24 jenis perizinan berusaha pangan olahan. menetapkan bahwa Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan meliputi (a) obat dan bahan obat;(b). obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; dan (c) pangan olahan. Mengamanahkan penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala. PP No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Amanah Pasal 6 ayat (7) PP 5/2021. Mengatur 24 standar kegiatan usaha untuk sub sektor pangan olahan PerBPOM No. 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan
40 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Lingkup pengaturan diantaranya mencakup keamanan pangan, label dan iklan pangan, dan pengawasan. Sanitasi pangan bahan tambahan pangan pangan produk rekayasa genetik iradiasi pangan kemasan pangan Jaminan keamanan dan mutu pangan Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan Keamanan Pangan Ketentuan label pangan Larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan Ketentuan iklan pangan Label dan Iklan Pengawasan dilakukan terhadap: kecukupan pangan pokok (Lembaga Pangan) dan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan Tenaga Pengawas Pengawasan Keamanan,MutudanGizi Pangan Kemasan yang digunakan dan bersentuhan langsung dengan pangan wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi 1. SistemSanitasi Penerapan dan pengawasan sanitasi terhadap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Jaminan ini terdiri dari pemenuhan terhadap Standar Keamanan Pangan dan Standar Mutu Pangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. 4. JaminanKeamanan Pangan dan Mutu Pangan 5. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan 3.KemasanPangan 2. PenambahanBTP Bahan Tambahan Pangan yang digunakan sudah diizinkan dan tidak melebihi persyaratan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN 41 10 PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 2021 11 Apa persyaratan dari pangan olahan yang akan beredar? KEAMANAN MUTU GIZI LABEL
42 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN SNI Voluntary kecuali yang diberlakukan wajib Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Kewenangan pemerintah untuk menetapkan standar mutu pangan. Misal : Kategori Pangan, SNI Mencakup : pangan olahan maupun pangan yang tidak diolah Kategori Pangan Mandatory SNI dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait, dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi. 02. PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SNI PANGAN OLAHAN YANG DISIMPAN BEKU