Catatan Inspirasi Transformasi

CITRA

CATATAN INSPIRASI TRANSFORMASI

Inovasi dan Terobosan untuk
Inspirasi Perubahan

Penerbit
Balai Pustaka

KEMENTERIAN KEUANGAN

Catatan Inspirasi Transformasi

Inovasi dan Terobosan untuk Inspirasi Perubahan

Diterbitkan oleh
Penerbit dan Percetakan
PT Balai Pustaka (Persero)
Jalan Bunga No.8-8A, Matraman Jakarta Timur
Tel. 021-8583369 Faks. 021-8583369
Website: http://balaipustaka.co.id

BP No. 6610
No KDT. 371.3
Cetakan ke-1 : 2015
Penyusun : Tim Central Transformation Office
Editor : Tim Central Transformation Office
x + 197 hlm.; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-260-054-1

Kerjasama Penerbit antara PT Balai Pustaka ( Persero )
dan Central Transformation Office Kementerian Keuangan RI

Copyright © 2015 Kementerian Keuangan RI

TIM KERJA
CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE
KEMENTERIAN KEUANGAN

Disclaimer:
Buku Catatan Inspirasi Transformasi (CITRA) merupakan kontribusi dari
seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan pengalaman,
kisah, atau inovasi pegawai Kementerian Keuangan. Isi merupakan
perspektif individu masing-masing kontributor dan tidak mencerminkan
pendapat Kementerian Keuangan.
Central Transformation Office mengompilasi cerita, dan menyajikan Buku ini
sebagai bagian dari upaya untuk membangkitkan semangat seluruh
pegawai Kementerian Keuangan dalam rangka menyukseskan program
Transformasi Kelembagaan.

ii

Daftar Isi

Daftar Isi.......................................................................................................... iii
vii
Pengantar Menteri Keuangan ............................................................... 1
6
1 MPN-Info, Aplikasi Seputar Penerimaan - Ichdyan 12
Thalasa, dikisahkan oleh Muhammad Yogi Iskandar, 17
Direktorat Jenderal Pajak ........................................................ 22

2 Di Balik SIMPeL, Terobosan Sistem Informasi Di Bidang
Pengadaan - Rachman Sukri, Sekretariat Jenderal............

3 RTPA Online, Solusi Minimalis Proses Bisnis
Kerumahtanggaan - Andi Nur Syamsudin, Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ...................................

4 MAS Kohir Tercinta: Sebuah Testimoni Pengguna Aplikasi -
Suyamto, dikisahkan oleh Wellfrietd Sitompul, Direktorat
Jenderal Pajak ..........................................................................

5 Langkah Mudah Tanpa Biaya, Tapi Berarti Bagi Kita - Tim
Pengelolaan LP2P, dikisahkan oleh Dianita
Wahyuningtyas, Inspektorat Jenderal ...................................

iii

6 Menjinakkan Dokumen Hardcopy - Mohammad Tsani 28
7 Annafari, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...................... 33
8 40
9 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Customs Goes to 46
10 Kampoung - Panca Putra Jaya, Direktorat Jenderal Bea 51
11 dan Cukai ................................................................................... 57
12 62
13 Inovasi Jemput Bola Via Operasi Pasar dan Surat Setoran 68
14 Pajak - Jhonny Ricardo Simanjuntak, Direktorat Jenderal
Pajak ............................................................................................ 74
15 79
Ferrari dan McLaren - Andy Prijanto, Direktorat Jenderal
Pajak ............................................................................................

SIPERBAN, Sistem Informasi Pengurangan, Keberatan dan
Banding - Hiqma Nur Agustiningsih, Direktorat Jenderal
Pajak ............................................................................................

Kini, Proses Bisnis Jadi Lebih Mudah dan Teratur dengan
ALMIRA - Yunis Kripsiawan Watuaji, Sekretariat Jenderal ..

Penggunaan Drone dan Foto Udara dalam Kegiatan
Penggalian Potensi Pajak - Bambang Wijono, Direktorat
Jenderal Pajak ...........................................................................

Membangun Komunikasi Pasca Otonomi Daerah -
S.Sentot Wardoyo, Direktorat Jenderal Pajak ......................

Lahirnya Digital Signature dalam Bentuk PIN pada SPM
sebagai Langkah Peningkatan Keamananan Transaksi
Keuangan Elektronik Pemerintah - Dody Dharma
Hutabarat, dikisahkan oleh Windasena Winarno,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...................................

Triple One - I Putu Sudiana, Direktorat Jenderal Pajak .......

16 Memanfaatkan SIMDA Untuk Mengoptimalkan 85
Penerimaan Pajak - La Masikamba, Direktorat Jenderal
Pajak ............................................................................................

iv

17 Formulir Pelayanan: Upaya Sederhana Menjamin Kualitas 90
18 Pelayanan - Toupik Kurohman, Direktorat Jenderal Bea
19 dan Cukai ...................................................................................

20 Sepenggal Kisah MATAPPA - Agusman, Direktorat 96
21 Jenderal Pajak ...........................................................................
22
23 Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di 100
24 Kementerian Keuangan - Marudut R. Napitupulu,
25 Sekretariat Jenderal ..................................................................
26
27 Sepenggal Kisah TPT Offline - Fahmi Harzi, dikisahkan
oleh Hasan, Direktorat Jenderal Pajak .................................. 107

Menu Mesin Antrian Terpadu Layanan Satu Atap - Yogi
Bekti Swasana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....... 112

Kumpulan Modul Satker - Andika Rohman Prasetia,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ................................... 117

Rekonsiliasi Eksternal KPPN Vs Satker Melalui Email - Nur
Abdul Haris, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ............ 123

Work Effectively with Community - Ardiyanto Basuki,
dikisahkan oleh Hasan, Direktorat Jenderal Pajak .............. 128

Tim Kreatif - Dian Handayani, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ................................... 134

Buka Hati Buka Pikiran - Agus Suharsono, Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ................................... 139

Assessment Center: Salah Satu Pilar Merit System 144
Kementerian Keuangan - Zuraida Retno Pamungkas,
dikisahkan oleh Anang Rohmawan, Sekretariat
Jenderal ......................................................................................

v

28 AGREGAT: Pemanfaatan Data Perpajakan Jadi Mudah - 150
29 Khoiril, Tomi Wardana, Susanto, Dhilalurrahman,
30 Direktorat Jenderal Pajak.........................................................
31
32 Rapat Kecil, Awal Transformasi untuk Indonesia - Sarimin,
33 Direktorat Jenderal Perbendaharaan ................................... 156
34
35 Meniti Jalan Setapak Menuju Kesempurnaan - Eko
Purbono, Sekretariat Jenderal................................................. 162

Kisah Sebuah Kantor Kecil di Kota Besar - Yetty Yulianty, 169
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ....................................... 175
180
Inovasi Proses Bisnis Melalui Desain Flowchart dan 187
Infografis dalam Rangka Transformasi Kementerian
Keuangan - Syena Idfilandu, Sekretariat Jenderal ............. 193

Inspirasi Transformasi melalui e-Auction DJKN
Kementerian Keuangan - Tim e-Auction, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara....................................................

Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak
Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya - Nur Fathoni,
Direktorat Jenderal Pajak.........................................................

Penerapan Sistem Informasi dalam Program
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan dengan
Aplikasi SIMFONI – Bakhtiar Amaludin, dikisahkan oleh
Yunis Kripsiawan Watuaji, Sekretariat Jenderal....................

vi

Pengantar Menteri Keuangan

Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para
pegawai Kementerian Keuangan yang telah menunjukkan dedikasi yang
tinggi melalui berbagai inovasi yang telah memberikan manfaat bagi para
pemangku kepentingan. Berbagai inovasi dan terobosan yang dihasilkan
merupakan wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk
mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik. Di samping itu, inovasi
yang dilakukan menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan
memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan transformasi.

Kisah-kisah yang terangkum di dalam buku Catatan Inspirasi
Transformasi ini diharapkan mampu memicu dan memacu semangat segenap
pegawai Kementerian Keuangan untuk senantiasa melakukan transformasi
yang berorientasi pada outcome di dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai
keberhasilan inovasi dan terobosan yang dikisahkan di dalam buku ini
diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi unit lain untuk melakukan inovasi
dan terobosan serupa.

vii

Semangat perubahan yang dibangun melalui upaya-upaya
transformasi sebagaimana dikisahkan di dalam buku ini akan menjadi
modalitas di dalam upaya perubahan yang lebih mendasar yang sedang
berlangsung di Kementerian Keuangan, yaitu Transformasi Kelembagaan.
Segenap pegawai Kementerian Keuangan diharapkan agar berpartisipasi
dan mendukung keberhasilan Program Transformasi Kelembagaan yang
manfaatnya tidak hanya untuk Kementerian Keuangan yang lebih baik,
namun juga untuk Indonesia yang lebih baik.

Salam Transformasi....
Jakarta, Mei 2015

ttd. .
Bambang P.S. Brodjonegoro

viii

1 MPN-Info, Aplikasi
Seputar Penerimaan

Ichdyan Thalasa KPP Pratama Biak,
dikisahkan oleh Muhammad Yogi Iskandar KPP Pratama
Bireuen

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas mengumpulkan penerimaan
yang bersumber dari Pajak. Dalam pekerjaan sehari-hari, salah satu tugas para
punggawa DJP adalah mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh
para Wajib Pajak (WP). Pengawasan pembayaran pajak tersebut dilakukan
melalui Modul Penerimaan Negara atau lazim disebut MPN. Direktorat
Jenderal Pajak, melalui Direktorat TIP, telah menyediakan sebuah aplikasi web
untuk memantau penerimaan yang disebut MPN Harian Rekon. MPN Harian

1

Rekon ini menyajikan data penerimaan dalam bentuk bulanan yang dapat
diunduh datanya dalam format csv atau Excell.

Kendala yang ada selama ini adalah, para fiskus khususnya yang
berada di KPP, membutuhkan data penerimaan yang jenisnya bermacam-
macam. Karena kebutuhan yang bermacam-macam itu masing-masing fiskus
mengolah data penerimaan sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-
masing. Hal ini menjadi masalah ketika para fiskus tidak memiliki kemampuan
yang sama dalam mengolah data sehingga bisa saja data yang dihasilkan
antara satu fiskus dengan fiskus lainnya berbeda.

Selain itu, dalam pengolahan data MPN ini, para fiskus juga harus
mengunduh data penerimaan dari MPN Harian Rekon setiap ingin
memutakhirkan data. Hal ini sangat merepotkan apabila dilakukan setiap hari.
Satu hal lagi yg menjadi perhatian saya adalah tidak semua pegawai DJP
mempunyai hak akses ke MPN Harian Rekon. Menurut saya, setiap pegawai
DJP seharusnya punya akses ke MPN karena dari MPN-lah hasil kerja pegawai
DJP terlihat.

Sebenarnya untuk mengatasi kendala di atas beberapa KPP telah
membuat aplikasi penerimaan berbasis web yang bisa diakses di KPP masing-
masing. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan
masing-masing. Sayangnya tidak semua KPP memiliki SDM yang mampu
membuat aplikasi penerimaan berbasis web. Selain itu aplikasi-aplikasi tadi
juga dibuat atas kebutuhan KPP masing-masing sehingga sangat jarang
digunakan di KPP lain.

MPN-Info, itulah nama aplikasi yang diciptakan oleh Ichdyan Thalasa,
Operator Console (OC) KPP Pratama Biak. Ide awal pembuatan aplikasi ini
dimulai ketika saya bertemu dengan beliau di Diklat Operator Console di
Jakarta pada bulan Mei 2012. Pada waktu itu saya meminta Ichdyan untuk
membuatkan aplikasi yg bisa membaca file Excel atau Database Access yang

2

berisi data penerimaan, dan kemudian membuatkan filter pencarian data
penerimaan. Saya meminta aplikasi seperti ini karena pada waktu itu, Aplikasi
MPN Harian Rekon belum memiliki filter pencarian. Kira-kira 10 bulan kemudian,
tepatnya pada 19 Maret 2013, saya mendapatkan sebuah email dengan
subjek "MPN-Info". Pada hari itulah MPN-Info mulai ada di lingkungan DJP.

Pada awalnya kami membuat MPN-Info untuk meringankan pekerjaan
OC. OC sering kali diminta Kepala Kantor atau AR untuk mempersiapkan data
penerimaan. Biasanya permintaan tersebut berulang-ulang dilakukan setiap
hari yang pada akhirnya membuat OC agak repot apabila jenis data yang
diminta berbeda-beda. Setelah kurang lebih setahun berjalan, akhirnya saya
pun menjadi AR. MPN-Info pun mulai mengakomodasi data penyampaian SPT
dan juga menyediakan data penerimaan terkait Seksi Ekstensifikasi dan
Pemeriksaan/Penagihan. Selain itu di KPP saya sendiri, dengan menggunakan
MPN-Info, Seksi Pelayanan dan Seksi PDI juga diinstruksikan untuk mengecek
NTPN SSP yang dilampirkan di SPT apakah benar sudah disetorkan atau tidak.
Bahkan di KP2KP yang berada di bawah KPP pun, MPN-Info ini dapat
digunakan untuk memantau data penerimaan, walaupun di KP2KP biasanya

3

tidak ada pelaksana yang mengurusi data penerimaan. Pada akhirnya,
melalui MPN-Info ini, hampir setiap seksi yang berada di bawah KPP dapat
melihat data penerimaan.

Satu hal yang membedakan MPN-Info dengan aplikasi sejenis lainnya
adalah MPN-Info dibuat agar dapat digunakan di seluruh unit kerja Kanwil dan
KPP di seluruh Indonesia. Selain itu berbeda dengan aplikasi penerimaan yang
biasanya berbasis web, MPN-Info bisa dibilang merupakan aplikasi

penerimaan pertama yang
berbasis desktop. Mungkin ada
yang bilang bahwa aplikasi
berbasis desktop akan susah di-
update, tapi tidak dengan MPN-
Info. Dengan fitur automatic
update-nya MPN-Info akan
otomatis ter-update apabila ada
update-an baru yang dibuat oleh
Mas Ichdyan. Dan karena ada
fitur ini juga, pengembangan
MPN-Info dapat disesuaikan
dengan perubahan aturan yang

. terjadi. Sebagai contoh ketika

berlakunya PMK- 206.2 terjadi
pemisahan fungsi pengawasan
dan konsultasi, dalam jangka waktu 2 minggu setelah berlakunya PMK tersebut
MPN-Info telah mengakomodir pokok-pokok perubahan yang ada.

Keunggulan MPN-Info lainnya adalah sifatnya open source dan
crowdsource. Crowdsource disini diwujudkan dalam dukungan aplikasi
maupun penyampaian ide pengembangan aplikasi melalui Forum
Shalahuddin di Intranet DJP maupun Forum Telegram MPN-Info melalui internet.

4

Forum tersebut diisi oleh pegawai DJP dengan latar belakang jabatan dan
seksi yang berbeda. Hal ini membuat MPN-Info dapat mengakomodir
kebutuhan KPP yang berbeda-beda. Selain itu apabila terdapat bug atau
masalah dalam aplikasi, pengguna Aplikasi MPN-Info dapat dengan cepat
memberitahu sehingga penanganannya dapat dengan cepat dilakukan.

Salah satu fitur andalan MPN-Info adalah fitur lokasi atau geotagging
WP. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna di KPP bisa mengetahui lokasi
WP yang terdaftar di kantornya masing-masing. Lokasi WP tersebut dapat
digunakan oleh AR atau Fungsional Pemeriksa (FP), maupun pegawai lain
untuk mengetahui posisi domisili WP. Bahkan di beberapa KPP, ketika pegawai
hendak melakukan dinas kunjungan kerja ke WP, pegawai tersebut diwajibkan
untuk tag lokasi WP tersebut agar dikemudian hari lokasinya gampang
ditemukan. Berbicara soal tag lokasi, MPN-Info juga hadir dalam versi Android.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah AR atau FP dalam melihat data
penerimaan ketika sedang berkunjung ke WP. Selain itu di dalam MPN-Info
Android juga ada fitur untuk tag lokasi tadi, sekaligus fitur navigasi berbasis
Google Maps

Saya sangat berharap di masa depan KPDJP dapat membuka keran
data yang dapat diakses dengan mudah, untuk melengkapi data yang sudah
ada pada Aplikasi MPN-Info. MPN-Info ini menurut saya memiliki potensi untuk
menjadi DSS (Decision Support System) dalam pekerjaan sehari-hari di DJP.
Tampilan yang sederhana dan sifatnya yang user- friendly membuat aplikasi ini
mudah digunakan. Dengan jumlah hampir 3500 pengguna yang tersebar di
210 KPP, saya rasa tidak salah jika MPN-Info ini go national menjadi salah satu
alat untuk penggalian potensi.

.

5

2 Di Balik SIMPeL, Terobosan
Sistem Informasi di Bidang
Pengadaan

Rachman Sukri Pegawai Pusat LPSE, Project Manager
Pengembangan SIMPeL

Sekretariat Jenderal

Pengembangan aplikasi Sistem Infomasi Manajemen Pengadaan
Langsung (SIMPeL) yang menjadi salah satu quick wins program Transformasi
Kelembagaan Sekretariat Jenderal, memiliki perjalanan yang panjang sejak
digagas pada Oktober 2012, kemudian diluncurkan pada 5 November 2014
dan menjadi satu dari quick wins Transformasi Kelembagaan yang diselebrasi
pada tanggal 6 Januari 2015.

6

Jika melihat kembali kilas balik pengembangan sistem ini, sungguh tidak
disangka bahwa gagasan yang bermula dari rasa kesal terhadap penyedia
pengadaan langsung yang seenaknya menentukan harga dan tidak
profesional dalam memberikan layanan purna jual kepada
pelanggan/pengguna, kemudian menjadi sebuah rancangan proses bisnis
dan sistem informasi yang besar, yang pada akhirnya diwujudkan dalam
sebuah aplikasi SIMPeL. Rasa kesal tersebut sebenarnya merupakan puncak
dari sebuah keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan pengadaan
langsung yang tidak transparan, jarang diawasi, dan tidak dikelola dengan
baik. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat
efisiensi dan efektifitas pengadaan langsung, serta menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ide pemikiran tersebut muncul pada rapat internal Pusat LPSE di bulan
Oktober 2012, dimana Kepala Pusat LPSE waktu itu, Bapak Moh. Hatta meminta

masukan kepada para pejabat
Eselon III dan IV mengenai peran apa
yang bisa diambil oleh Pusat LPSE
untuk meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi pengadaan
langsung. Hal ini sejalan dengan
peningkatan batasan pengadaan
langsung yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012, yaitu untuk pengadaan
langsung barang/pekerjaan kon-
struksi/jasa lainnya yang semula
sampai dengan 100 juta menjadi 200

. juta, dan pengadaan jasa konsultansi

sampai dengan 50 juta. Sedangkan

7

saat itu pengadaan langsung masih dilakukan secara manual yang memiliki
beberapa kelemahan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak
seperti pada pengadaan yang menggunakan metode lelang dan seleksi
yang sudah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau e-
procurement.

Pada kesempatan tersebut, saya selaku Kepala Subbidang
Pemeliharaan Infrastruktur Sistem memberikan masukan/usulan untuk
membangun aplikasi e-pengadaan langsung. Usulan tersebut langsung
disetujui oleh Kepala Pusat dan diminta untuk ditindaklanjuti.

Aplikasi e-pengadaan langsung ini sempat mengalami perubahan
nama. Semula aplikasi ini bernama Sistem e-Pengadaan Langsung (SePL),
kemudian saat rapat pembahasan sistem dengan Inspektorat Jenderal
dibahas nama lain, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung
(SIMPeL). Nama tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa aplikasi ini
diperuntukkan untuk pengadaan yang bersifat “simpel”, nilainya kecil, dan
metode pengadaannya juga sederhana. Usulan tersebut kemudian disetujui
oleh peserta rapat, dan SIMPeL ditetapkan menjadi nama aplikasi e-
pengadaan langsung.

Secara garis besar, inovasi pembangunan sistem ini mencakup dua hal,
yaitu :
a. Proses pengadaan langsung secara elektronik.

Inti dari inovasi ini adalah mengelektronikkan proses pengadaan langsung
yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik,
termasuk pula proses audit yang dilakukan melalui modul e-Audit (saat ini
modul e-Audit masih dalam tahap pengembangan dan akan dirilis di versi
3.0.0 pada Oktober 2015).
b. Manajemen database hasil pengadaan langsung.

8

Inovasi ini meliputi pengelolaan dan penyajian informasi mengenai
perbandingan harga per kategori dan per jenis barang/jasa sampai
dengan detail spesifikasi, per daerah dan per periode. Informasi ini
nantinya akan berguna dalam penyusunan spending analysis, seperti
analisis kebutuhan suatu jenis barang atau analisis kecenderungan
penggunaan suatu merek tertentu per daerah dan per periode, serta
analisis standar biaya. Disamping itu juga mencakup manajemen data
penyedia untuk pengembangan vendor management pengadaan
langsung.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIMPeL ini selain
melibatkan tim pengembang aplikasi, juga melibatkan tim regulasi dan
kebijakan, pejabat dan staf Pusat LPSE, Biro Perlengkapan, Biro Hukum, serta
Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah di
Kementerian Keuangan. Selain itu, tim pengembang juga meminta masukan
dari PPK, Pejabat Pengadaan, dan penyedia terkait implementasi sistem pada
saat kegiatan field testing dan sosialisasi di beberapa daerah dan kantor pusat.

Dengan diimplementasikannya pengadaan langsung secara elektronik
melalui aplikasi SIMPeL, diperoleh beberapa manfaat yang dapat dirasakan
langsung oleh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:
a. Memperluas referensi penyedia pengadaan langsung.
b. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan HPS (akan dikembangkan

pada versi berikutnya).
c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan langsung.
d. Sebagai e-filing dokumentasi pengadaan langsung.
e. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelaporan pengadaan langsung.

Meskipun terdapat pro kontra dalam implementasi SIMPeL ini, namun
respon dari pengguna sistem rata-rata sangat baik. Salah satunya adalah
tanggapan dari Bapak CM. Susetya, Kepala Bagian Umum dan Komunikasi

9

Pengawasan Inspektorat Jenderal. Pada
rapat dalam kantor pembahasan
kegiatan monitoring dan evaluasi,
dengan penuh semangat beliau
mengajak Unit Eselon I lainnya untuk
menggunakan SIMPeL, “Tidak ada yang
perlu ditakuti untuk menggunakan
simpel, aplikasi ini memang benar-benar
simpel, proses-nya sangat sederhana dan
mudah” ujarnya.

Disamping itu terdapat pula .

beberapa

Kementerian/Lembaga/Instansi yang

ingin bekerja sama menggunakan aplikasi SIMPeL, diantaranya dari ANRI,

SETNEG, BPK, termasuk juga dari Pemprov Kalimantan Selatan dan Universitas

Dipenogoro Semarang yang telah melakukan studi banding ke Pusat LPSE dan

ingin melakukan kerja sama penggunaan aplikasi SIMPeL. Namun untuk saat

ini keinginan tersebut belum dapat dipenuhi, karena masih perlu dilakukan

evaluasi penerapan sistem tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan,

serta mempersiapkan dari sisi IT Operation.

Perlu diakui bahwa untuk mengimplementasikan sistem ini bukanlah
suatu hal yang mudah. Tantangan terberat adalah perubahan mindset para
pelaku pengadaan langsung (PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, Penyedia)
untuk mau bertransformasi menerima sistem pengadaan yang baru. Untuk
mengatasi hal ini, selain dari penguatan sosialisasi dan pelatihan, juga perlu
ditempuh pendekatan lain meliputi peningkatan peran para pengelola LPSE
daerah sebagai agen perubahan, koordinasi dan kerja sama dengan unit
eselon I, kerja sama dengan Itjen, dan pemanfataan semua jalur media
komunikasi dan publikasi, seperti berita melalui web, majalah, brosur/leaflet,

10

banner, pemberian souvenir, dan sebagainya. Inti dari aksi ini adalah
bagaimana pesan manfaat implementasi SIMPeL dapat tersampaikan
dengan baik kepada para pengguna sistem atau pemangku kepentingan,
terutama penyampaian tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk
memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset.

Namun demikian, walaupun tantangan yang dihadapi begitu berat,
semangat perubahan, khususnya untuk membuat sistem pengadaan menjadi
lebih baik tidak akan pernah terhenti, sebagaimana ungkapan Gede Prama
dalam bukunya “Inovasi atau Mati”, “Siapapun dan di manapun ia berada,
ia tidak akan pernah bisa mengelak dari paksaan empat I, yaitu Inovasi,
Inovasi, Inovasi, dan Inovasi. Makhluknya memang satu (inovasi), namun ia
mesti dilakukan selama kita masih bernapas”. Mari bertransformasi.

11

3 RTPA Online, Solusi
Minimalis Proses Bisnis
Kerumahtanggaan

Andi Nur Syamsudin Pelaksana pada Pusdiklat
Pengembangan SDM,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, saya akan bekerja di
subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset (RTPA), Pusdiklat
Pengembangan SDM (PPSDM), BPPK. Berawal dari adanya formulir usulan
rotasi internal kantor yang menanyakan tempat tujuan rotasi di PPSDM, tanpa
pretensi saya menulis, “kemana saja, semoga menjadi pilihan yang terbaik”.

12

Mungkin dari situlah saya akhirnya mengalami mutasi internal per Januari 2015
ke subbagian berakronim RTPA ini. Saya merasa tertantang!

Setelah menjalani waktu bekerja di subbagian RTPA ini, saya
menemukan bahwa pekerjaan yang ditangani oleh subbagian RTPA ini sangat
kompleks dan beragam, kalau boleh saya sarikan dalam empat penjelasan
singkat, yaitu:

Pertama, RTPA ibarat subbagian lain-lain. Semua pekerjaan yang tak
dikerjakan oleh subbagian yang lainnya adalah pekerjaan subbagian RTPA.
Dengan tiga bidang Pusdiklat PSDM yang memiliki karakteristik masing-masing,
belum adanya proses bisnis yang jelas sehingga Bagian Tata Usaha pun harus
menyesuaikan, sedangkan subbagian RTPA wajib menunjang semua proses
bisnis tersebut.

Kedua, lingkup kinerjanya meliputi semua konversi kas. Kalau kas dikelola
oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, maka semua konversi kas
dilakukan oleh subbagian RTPA. Mulai dari yang terkecil misal Alat Tulis Kantor,
Barang Milik Negara, Gedung, hingga Pengelolaan SDM non-PNS.

Ketiga, kinerja RTPA memberikan pengaruh secara tidak langsung bagi
kinerja Pusdiklat secara keseluruhan. Sehingga sarat menjadi sasaran keluhan,
kritik bahkan terkadang sindiran. Kami harus siap mental.

Keempat, ladang kreativitas. Menyambung penjelasan pertama, bila
semua hal yang tak dikerjakan bidang lain adalah pekerjaan RTPA, maka
dengan kata lain ladang kreativitas terhampar luas.

Dari hal-hal diatas, sembari memanfaatkan waktu yang luang pasca
rotasi saya melakukan beberapa eksperimen. Dimulai dari pemetaan teknis
pekerjaan, terdapat beberapa praktik yang saya rasa janggal. Misalnya,
permintaan ATK yang ditulis menggunakan tulisan tangan saja, peminjaman

13

mobil dinas via chatting, peminjaman ruang didasari kedekatan dengan
satpam sehingga terkadang terjadi perebutan ruang. Semua itu merujuk pada
akuntabilitas yang kurang.

Berkaca dari hal-hal tersebut, saya mencoba membuat konsep sistem
formulir berbasis internet. Berharap bila sukses nanti, akan terjadi perubahan
mindset para pemangku kepentingan internal khususnya dalam
menyampaikan permintaan layanan. Meskipun saya diberikan amanat untuk
mengelola ATK, saya tidak hanya membuat e-form pengelolaan ATK saja
melainkan juga membuat e-form BMN, Peminjaman Ruang, Pengantaran
Surat, bahkan form untuk Masukan.

Gayung bersambut, usulan saya tersebut disambut dengan antusias
oleh rekan-rekan RTPA yang sebagian besar adalah anak muda. Semangat
mereka begitu tinggi. Dalam sebuah forum perbincangan, kami membuat
deadline pengalihan sistem terkait perubahan tersebut. “Ini momen yang
bagus, mengingat subbag kita ketambahan satu orang”, kata salah seorang
rekan.

Hasil perbincangan dengan rekan-rekan akhirnya didengar oleh
kasubbag. Beliau memberi masukan atas e-form yang sudah kami bicarakan
bersama. Hasilnya positif, bahkan usulan ke kasubbag ternyata masuk ke
pembahasan rapat Bagian Tata Usaha. “Saya tunggu ya mas, secepatnya”,
komen Kepala Bagian Tata Usaha. “Nanti nota dinasnya dibuat, biar
diumumkan ke semuanya”. Alhasil, setelah hampir dua bulan bereksperimen,
pertengahan April 2015 menjadi momen dinotakannya Nota Dinas
Softlaunching RTPA Online. Nota Dinas tentang lima layanan e-form RTPA, yang
dapat diakses melalui blog dengan alamat layananrtpa.wordpress.com.

Berikut gambaran lima layanan tersebut:
1. Permohonan Alat Tulis Kantor (ATK), baik rutin maupun untuk diklat

14

Diawali dari mengisi identitas dan memilih ATK di e-form berbasiskan
google form, permintaan akan masuk ke sistem online google drive.
Setelah dipindahkan ke sistem offline berbasis mail merge dengan aplikasi
word, formulir permintaan (berupa dokumen softcopy), sekaligus tanda
terimanya kemudian dicetak atau di-email ke pemohon setelah ATK-nya
dipenuhi. Harapannya, pemohon ATK melengkapi tanda tangan
dokumen, baru kemudian menyampaikannya kembali ke Subbagian
RTPA sebagai dokumen legal. Sederhana bukan?
2. Peminjaman BMN
Beraneka agenda bidang di Pusdiklat Pengembangan SDM, seperti
seminar, diklat, tes, dan seleksi banyak memerlukan BMN. BMN-BMN
seperti mobil dan motor dinas, laptop, proyektor, kamera, tentu perlu
dikelola sebaik mungkin agar pertanggungjawabannya valid.
Prosedurnya mirip dengan permohonan ATK. Pegawai peminjam akan
menandatangani formulir hasil entry ke e-form setelah BMN
dialihpinjamkan. Nah, bedanya dalam form tersebut ada semacam
komitmen untuk memelihara BMN dengan baik selama peminjaman.
3. Peminjaman Ruang
Walaupun dokumen hardcopy peminjaman ruang belum dipraktekkan,
e-form ini sengaja dibuat sebagai langkah awal untuk mewujudkan
akuntabilitas penggunaan ruang. Prosedurnya mirip peminjaman BMN.
Harapannya, dokumen outputnya bisa menjadi pegangan satpam
dalam memonitor penggunaan ruang kantor.
4. Masukan
“Semua mata tertuju padamu”, tagline RTPA ini menjadi ihwal dibuatnya
e-form ini. Saran dan kritik bisa diketik sesuai objeknya, meliputi pegawai
honorer, ATK, BMN, bangunan dan taman, juga konsumsi. Jenis masukan
dapat meliputi penambahan, perbaikan, juga penghapusan. Khusus
masukan terkait teknisi (bangunan dan BMN), formulir masukan akan

15

dieksekusi sesuai prosedur. Pihak yang mangajukan perbaikan dan teknisi
akan menandatangani formulir bila perbaikan sudah dilakukan.
5. Pengiriman Surat
E-form ini merupakan pesanan khusus caraka. Terkendala skala prioritas
pengiriman surat yang cukup banyak di Pusdiklat PSDM, akhirnya e-form
ini dibuat dan dikelola caraka. Tak ada formulir hardcopy sebagai
dokumentasi proses bisnis ini. Yang ada hanya kontrol dalam bentuk excel
yang dapat dipantau oleh caraka, atau bila perlu disampaikan kepada
pihak pembuat surat yang membutuhkan.

Nota Dinas Softlaunching RTPA Online bukan berarti membuat
semuanya berubah dalam seketika. Banyak hal yang masih perlu dilakukan
demi terlaksananya perubahan itu. Karena banyak pula suara muncul pasca
digencarkannya nota dinas tersebut. Bahkan, hingga ditulisnya artikel ini, masih
ada pegawai yang menyampaikan permintaan layanan secara lisan. Kalau
diingatkan, ia berdalih, “Lhah, kamu yang ngentri lah!”. Walau ditimpali
candaan, hal tersebut membuat kami geleng-geleng kepala.

Melihat kenyataan itu, ibarat mata elang , rekan-rekan RTPA tetap fokus
dalam mencari celah kekurangan perubahan agar dapat diperbaiki dan
disempurnakan. Kami meyakini bahwa perubahan ini takkan terjadi tanpa
kerja tim. Maka, koordinasi dengan pegawai honorer dioptimalkan, SOP
disempurnakan, monitoring ditautkan ke internet, karena kami juga meyakini
bahwa masih banyak ladang kreatifitas lain yang bisa dijadikan ajang
perubahan.

16

4 MAS Kohir Tercinta: Sebuah
Testimoni Pengguna
Aplikasi

Suyamto Kepala Seksi PDI KPP Madya Medan,
dikisahkan oleh Wellfrietd Sitompul Kepala Seksi Penagihan
KPP Pratama Medan Belawan

Direktorat Jenderal Pajak

Bagaimana saya tidak langsung jatuh cinta pada MAS Kohir ini, soalnya
dia sangat baik membantu saya dalam bekerja. Mau tahu siapa MAS Kohir ini?

MAS Kohir ini bukanlah nama orang tetapi suatu aplikasi. Saya
berkenalan dengan MAS Kohir sejak ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Medan Belawan. Berawal saat saya dipromosikan menjadi Kasi
Penagihan di KPP tersebut. Saya langsung mencari tahu apa tugas dan fungsi

17

(tusi) dari Seksi Penagihan, yakni melakukan urusan penatausahaan piutang
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen
penagihan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012
tanggal 6 Nopember 2012.

Menurut saya salah satu yang

merepotkan adalah mengerjakan

penatausahaan piutang pajak dan

pencarian dokumen pada saat

. diperlukan. Saya tidak bermaksud untuk
mengatakan bahwa pekerjaan tersebut

adalah pekerjaan yang super sulit,

namun juga tidak mau

menyepelekannya. Pengalaman pribadi

menunjukkan tidak sedikit kejadian dan

kasus yang sederhana menjadi pelik

. gara-gara dokumen lupa dimana

meletakkan dan menyimpannya.

Sebelumnya penataan berkas penagihan masih manual atau belum
ada aplikasi yang dapat mempermudah untuk mengelola penataan berkas
penagihan. Masalah yang sering timbul adalah relatif sulitnya menemukan
kembali dokumen dengan cepat dan tepat apabila dibutuhkan. Berdasarkan
data Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) bahwa jumlah kohir
yang harus diarsipkan saja sebanyak 63.437 kohir dan jumlah Wajib Pajak (WP)
yang mempunyai hutang pajak adalah sebanyak 9.791. Itu masih kohirnya
saja, belum termasuk dokumen lainnya seperti keputusan/putusan atas upaya
hukum yang dilakukan oleh WP tersebut, seluruh bukti pembayaran tunggakan
pajak dari WP, Bukti Pemindahbukuan, dokumen tindakan penagihan,
dokumen penagihan lainnya. Walau bagaimanapun kami harus mengerjakan

18

penataan berkas penagihan karena diwajibkan tertib administrasi sesuai
dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-29/PJ/2012 tanggal 11
Mei 2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Untungnya tidak berapa lama kemudian kebetulan sekali diadakan
lomba pelayanan di lingkungan DJP, agar kantor kelihatan rapi, maka Kepala
Kantor mengingatkan agar dokumen-dokumen ditatausahakan dengan rapi.
Ternyata Bapak Sujarwo, Kepala KPP Pratama Medan Belawan, sudah
mendengar bahwa Bapak Suyamto membuat aplikasi Manajemen Berkas,
beliau memberitahu nomor handphone Bapak Suyamto dan menginginkan
agar saya segera menghubungi Bapak Suyamto dan minta izin agar aplikasi
itu dapat dipakai juga di KPP Pratama Medan Belawan.

Saya pun langsung menghubungi Bapak Suyamto. Pada saat

berkenalan dengan beliau ternyata beliau ramah dan bersedia

memperkenalkan aplikasi Manajemen Berkas yang diciptakannya yang

dinamainya MAS Kohir yang

merupakan singkatan dari

Manajemen Berkas Kohir. Atas seijin

beliau aplikasi MAS Kohir dapat

dipakai di kantor saya dan tidak

tanggung-tanggung beliau

melakukan sharing knowledge

dengan membimbing dan

membantu bagaimana melakukan

penatausahaan berkas. Itulah cerita

singkat saya berkenalan dengan MAS

Kohir. Seingat saya aplikasi MAS Kohir .
ini mulai digunakan di KPP Pratama

Medan Belawan pada awal

Nopember 2013.

19

Aplikasi MAS Kohir mudah digunakan dan tidak berbiaya bisa
dikatakan high tech but no cost yang mana memiliki kemudahan instalasi
program dan user friendly. Aplikasi MAS Kohir ini dapat membantu
mempermudah dalam menata berkas penagihan sesuai dengan ketentuan
untuk memudahkan pencarian lokasi tempat/letak berkas penagihan yang
kita simpan, serta mempermudah mencetak kembali dokumen yang telah
didigitalisasi (scan). Pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena aplikasi
MAS Kohir dapat menata/mengurutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kita
dapat mencari berkas dengan hanya memasukkan NPWP atau nama Wajib
Pajak (WP) pada menu pencarian rumah berkas. Selanjutnya aplikasi akan
memunculkan WP yang bisa kita cari dan menunjukkan nomor rumah berkas.
Dengan menemukan nomor rumah berkas maka pelaksana penagihan bisa
dengan cepat mengetahui di mana letak rumah berkas dan salinan (hasil
image scanning) dengan cepat. Dengan demikian maka kita tidak perlu repot
lagi untuk membongkar rumah berkas untuk mencari dokumen.

Saya merasakan banyak
manfaat setelah menggunakan
aplikasi MAS Kohir. Selain berfungsi
untuk membantu mengelola
pemberkasan khususnya adminis-
trasi pemberkasan kohir sesuai
dengan ketentuan, MAS Kohir juga
bisa membantu dalam mening-
katkan kepatuhan WP dalam
melunasi hutang pajaknya, karena
aplikasi MAS Kohir bisa membuat

. surat himbauan untuk membayar

hutang pajak secara massal.

20

Setahu saya Aplikasi MAS Kohir ini sudah diperkenalkan di seluruh KPP
lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Saya mendengar ada juga
KPP di Kanwil lain yang sudah menggunakan aplikasi ini seperti KPP di Kanwil
DJP Sumut II dan Kanwil DJP Aceh bahkan pernah saya bertemu di Medan
dengan salah satu Kepala Seksi Penagihan dari KPP di Jakarta yang ternyata
tujuannya datang ke Medan adalah untuk bertemu dengan Bapak Suyamto
untuk berkenalan dengan MAS Kohir untuk dapat dipergunakan di kantornya.

Kita harus bangga pada Bapak Suyamto, karena beliau sangat kreatif
dan inovatif, ternyata tidak hanya aplikasi MAS Kohir yang dibuatnya, terdapat
aplikasi lain yang telah dibuat, seperti aplikasi tanda terima Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bapak Suyamto adalah orang yang selalu
berpikiran positif, kreatif, inovatif dan menerapkan nilai-nilai Kementerian
Keuangan. Beliau berusaha menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan
permasalahan, tidak puas dengan hasil kerja apabila masih bisa ditingkatkan,
selalu mengamati dan membuat perbandingan atas kinerja pihak lain
terhadap kinerja sendiri.

.

21

5 Langkah Mudah Tanpa
Biaya, Tapi Berarti Bagi Kita

Tim Pengelolaan LP2P,
dikisahkan oleh Dianita Wahyuningtyas
Pelaksana pada Subbagian Komunikasi dan Tata Usaha
Pengawasan/Anggota Tim Pengelolaan LP2P Kemenkeu,

Inspektorat Jenderal

Gaung ‘Kasus Gayus’ cukup menggema di kalangan Kementerian
Keuangan, bahkan di Indonesia. Namanya membuat torehan hitam di rumpun
keluarga Kementerian Keuangan. Sebagai pengawas internal di lingkungan
ini, Inspektorat Jenderal bak dicambuk untuk banyak melakukan perubahan
atas apa yang telah terjadi. Arahan Menteri Keuangan ketika itu agar
Inspektorat Jenderal berbenah salah satunya untuk memegang kendali atas
pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) di Kementerian Keuangan.

22

Bagi beliau, cukup perlu untuk dapat mengetahui daftar harta yang dimiliki
pejabat/pegawai dan melakukan pemantauan atas hal itu. Respon cepat
kita lakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk
mewujudkan mimpi beliau.

Produk Lama-Rasa Baru

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 menjadi pijakan Inspektorat
Jenderal untuk melakukan transformasi. Cukup aneh bagi saya mengingat
tahun penetapannya seusia dengan saya. Namun itulah yang ada. Dengan
pihak terkait, kami memulai tahap demi tahap menuangkannya dalam dasar
hukum yang menguatkan peran Inspektorat Jenderal. Yaaa...peran yang
bukan hanya ‘mengobati’ dengan memberikan rekomendasi atas temuan
hasil pengawasan, namun juga ‘mencegah’ terjadinya penyalahgunaan
wewenang oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/ 2011 tentang
Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) menjadi pintu lebar
Inspektorat Jenderal untuk bergerak. Bergerak untuk memperbaiki proses bisnis
dan budaya kerja yang ada. LP2P yang semula dikenal di antara kita sekedar
pelaporan pajak yang seolah hanya ‘formalitas’, diubah menjadi LP2P dengan
lampiran Daftar Harta Kekayaan (DHK), surat pernyataan dan surat kuasa.

Inspektur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai
pengelola LP2P, kemudian menunjuk Tim Pengelolaan LP2P untuk dapat
membantu tugas beliau. Ya itulah kami Tim Pengelolaan LP2P yang terdiri dari
Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Tim Penatausahaan LP2P dan
Inspektorat Bidang Investigasi selaku Tim Eksaminasi LP2P.

Produk lama namun rasa baru, kami menyebutnya demikian. Menjadi
pekerjaan rumah yang luar biasa waktu itu, mengingat kami harus mengelola
dokumen LP2P beserta kelengkapannya dari ± 37.000 pegawai Kementerian

23

keuangan yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi,
atau pejabat/pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan
publik yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Menjelang batas waktu bulan April misalnya, antrian ekspedisi
surat/dokumen silih ganti datang membawa berkarung-karung berkas LP2P.
Tapi hal ini cukup kami nikmati, dengan bantuan tenaga pengolah kami input
data LP2P pejabat/pegawai pada aplikasi. Kerja kami pun tak henti sampai
disini, Tim Eksaminasi melakukan eksaminasi atas data LP2P tersebut untuk
dilakukan penilaian kewajaran data LP2P dan harta pada DHK
pejabat/pegawai Kemenkeu.

Segala kendala dan tantangan senantiasa ada mengiringi langkah
kami untuk terus memperbaiki proses bisnis pengelolaan LP2P. Ruang
penyimpanan yang lambat laun tidak memadai dan sumber daya manusia

24

yang terbatas menjadi dua di antara beberapa kendala yang kami hadapi.
Kami mulai berfikir untuk bergerak melakukan inovasi yang membuat segala
yang ‘sulit’ dalam pengelolaan LP2P menjadi lebih mudah. Kesepakatan dari
kami untuk memulai pengelolaan LP2P melalui aplikasi. Aplikasi e-LP2P
namanya.

Mudah, Murah, dan Manfaat

Motif utama kami mengelola LP2P melalui aplikasi e-LP2P adalah

kemudahan. Tidak hanya kami, pengelola yang merasa mudah, namun wajib

LP2P sebagai pengguna pun menjadi lebih praktis dan mudah. Berbekal

Keputusan KMK Nomor 366/KMK.09/2012 tentang perubahan atas KMK Nomor

07/KMK.09/2011 tentang Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), kami

bersama Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal

memulai perbaikan proses bisnis dengan basis pengembangan aplikasi system

informasi. Wajib LP2P tidak lagi perlu bersusah payah menulis lembaran berkas

LP2P untuk dikirimkan kepada kami,

hanya dengan ‘klik’ http://

lp2p.depkeu.go.id/ wajib LP2P dapat

mengakses dan melaporkan LP2P di

mana pun dan kapan pun tanpa

mengeluarkan biaya yang membe-

bankan pegawai. Pengelolaan melalui

aplikasi e-LP2P tidak mengurangi

manfaat yang kami peroleh dari

pengelolaan fisik LP2P yang kami

lakukan sebelumnya. Meminimalisir
. human error yang terjadi karena wajib

LP2P langsung dapat bersentuhan

dengan repositori data LP2P mereka dan

tim eksaminasi pun dapat dengan mudah melakukan eksaminasi atas

25

pelaporan LP2P pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Jelas
diketahui ketika kami dapat dengan mudah mengelola LP2P, maka Menteri
Keuangan selaku pemangku kepentingan tertinggi dapat serta merta
melakukan pemantauan melekat atas LP2P beserta DHK pejabat/pegawai di
lingkungan Kemenkeu.

Bagi kami E-LP2P merupakan sebuah aplikasi yang sejalan dengan
semangat ‘Go Green’ yang ramah lingkungan dengan menghemat
penggunaan kertas. Awalnya perubahan kebiasaan pejabat/pegawai yang
selama bertahun-tahun melakukan pelaporan secara fisik beralih dengan
penggunaan aplikasi, tidak serta merta mendapat respon positif dari
penggunanya. Namun, kami tidak gentar untuk terus menerus aktif
memberikan asistensi kepada wajib LP2P baik di kantor pusat maupun unit
vertikal di daerah serta terus menerus menambahkan fitur-fitur yang
bermanfaat bagi pengguna dalam aplikasi e-LP2P semakin menggerakkan
respon positif bagi pengguna, para wajib LP2P.

Berawal dari Mimpi, Berharap jadi
Prestasi

Kemudahan akses yang hadir
dalam aplikasi e-LP2P ini merupakan
output yang sangat bernilai. Ini terlihat
dari tren peningkatan kepatuhan
penyampaian LP2P dari tahun ke
tahun, baik kepatuhan penyampaian-
nya maupun kepatuhan waktu
penyampaiannya. Bagi kami ini
menjadi sebuah indikator positif
keberhasilan pengelolaan LP2P oleh
Inspektorat Jenderal. Ini semua

26

menjawab mimpi kami, bahkan mimpi pemangku kepentingan tertinggi
Menteri Keuangan tentunya. Mimpi Menteri Keuangan untuk dapat memberi
tindakan preventif atas potensi penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.

Tidak hanya itu, kebanggaan bagi kami semua ketika capaian output
pengelolaan e-LP2P ini mendapat respon yang positif pula dari pihak eksternal
Kemenkeu. E-LP2P Kementerian Keuangan hadir sebagai pionir pengelolaan
LP2P melalui aplikasi di saat Kementerian dan Lembaga Negara yang lain
masih menggunakan media fisik (kertas) dalam menyampaikan LP2P
pegawainya. Berbagi informasi juga kami lakukan kepada Kementerian/
lembaga/pemerintahan daerah yang berharap pengelolaan LP2P berbasis
aplikasi untuk dapat diterapkan di lingkungannya.

Tidak perlu mahal untuk bisa melakukan perubahan, semangat upaya
pencegahan (preventif) untuk mewujudkan Kementerian Keuangan bebas
KKN membuat langkah ini berarti bagi kami...berarti bagi kita.

.

27

6 Menjinakkan Dokumen
Hardcopy

Mohammad Tsani Annafari Pegawai Negeri Sipil pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Ada hal yang membuat saya bertanya-tanya ketika memulai karir saya
sebagai praktisi IT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) lebih dari lima
belas tahun yang lalu. Rasanya aneh melihat layanan impor yang telah
dilengkapi teknologi pertukaran data elektronik sehingga pemberitahuan
dapat disampaikan secara elektronik masih membutuhkan kehadiran importir
ke kantor pelayanan untuk menyerahkan hardcopy dokumen impor dan
\dokumen pelengkapnya. Hal tersebut membuat fungsi pengirimanelektronik
menjadi kurang bermakna karena importir tetap harus mengeluarkan biaya
transportasi ke kantor pelayanan, terjadi kontak fisik dengan petugas yang

28

rawan penyimpangan, dan yang lebih penting antrian dan kesemrawutan
penatalaksanaan dokumen masih terjadi.

Hal tersebut setidaknya masih berlangsung hingga tahun 2013 ketika
bersama tim McKinsey kami melakukan diagnostik layanan impor. Diagnostik
yang ada menunjukkan bahwa dokumen hardcopy yang disampaikan
importir ternyata berdampak signifikan pada kecepatan layanan pemeriksaan
dokumen, karena waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan dokumen dari
loket hingga ke tangan pemeriksa dokumen bisa mencapai lima hari. Saat
diagnostik dilakukan, kami mengamati di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
bahwa dari tujuh gudang pengarsipan yang dibangun hanya tinggal 2 yang
tersisa.

Sebagian dokumen yang diserahkan sebenarnya telah diserahkan
importir pada proses registrasi kepabeanan, misalnya copy NPWP, SIUP, API
dan dokumen non-traksaksional lainnya. Namun dokumen tersebut harus
selalu dicopy dan tersedia di pemberitahuan impor sehingga terjadi
redundansi dokumen yang luar biasa, karena jika sebuah perusahaan dalam
sebulan melakukan 100 kali impor, maka perusahaan itu harus menyiapkan 100
copy NPWP, SIUP dan API. Hal tersebut mendorong penulis bersama tim
McKinsey untuk merumuskan solusi yang bisa diimplementasikan.

Dalam diskusi bersama tim minilab, disepakati untuk membangun
system yang disebut Dokumen Pelengkap Pabean online sebagai bagian dari
Inisiatif Strategis Kantor Modern Tanjung Priok jilid 2. Ide dasar dari system
tersebut adalah dengan mengubah penyerahan hardcopy menjadi
penyerahan berbentuk file hasil pindai yang dapat dikirimkan secara
elektronik. Hal tersebut ditempuh karena dalam kegiatan pemeriksaan
dokumen, bukti berupa dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing
list dan lain sebagainya perlu diperoleh dalam bentuk format fisik, dan bukan
dalam format metadata.

29

Ide tersebut ternyata mengundang banyak kontroversi dari berbagai
pihak. Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut akan beresiko karena
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dokumen hasil pindai
bukanlah alat bukti yang sah. Sebagian lagi berpendapat bahwa belum ada
dasar untuk melakukan hal tersebut dan bisa jadi bertentangan dengan
Undang-undang Kepabeanan. Diskusi yang cukup alot pun bahkan mewarnai
forum rapat staf inti di jajaran eselon II kantor pusat.

Menyikapi hal tersebut, penulis selaku Koordinator PMO inisiatif strategis
Kantor Modern, menggelar pertemuan dengan unit terkait dan mengundang
salah satu perumus Undang-undang Pabean nomor 10 tahun 1995, yang
ternyata menemukan fakta di penjelasan pasal 28 Undang-undang bahwa
penyampaian dokumen pelengkap pabean dalam bentuk eletronik ternyata
dimungkinkan. Disaat yang sama forum dalam pertemuan juga menemukan
bahwa Undang-undang Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, khususnya
pasal 5 dan pasal 6 ternyata mengakui bahwa dokumen hasil pindai sebagai
alat bukti yang sah. Namun hal tersebut tetap saja memantik kontroversi,
karena disadari atau tidak banyak pihak yang merasa kepentingannya akan
terganggu dengan kebijakan pengembangan sistem Dokap online itu.

Berbekal hasil pertemuan tersebut, disusunlah draft Peraturan Menteri
Keuangan yang berproses cukup lama, hingga akhirnya ditetapkan menjadi
PMK nomor 175/PMK.04/2014 pada tanggal 28 Agustus tahun 2014. Kurang
lebih 5 minggu sejak PMK tersebut terbit, sistem Dokap online diluncurkan
dengan 17 peserta uji coba. Dengan sistem baru tersebut, importir tidak perlu
lagi mengirimkan hardcopy, melainkan cukup mengirimkan hasil pindainya
saja dengan syarat-syarat teknis tertentu. Pengiriman itu pun dapat dilakukan
kapan-pun dan dimanapun serta hanya cukup dilakukan sekali untuk
dokumen non-transaksional seperti copy NPWP, SIUP, API dsb. karena sistem
telah terhubung dengan database sistem registrasi. Sedangkan untuk

30

dokumen transaksional, pengiriman dokumen tetap dilakukan secara
elektronik untuk tiap pemberitahuan impor.

Dengan sistem ini, petugas

pemeriksa dokumen maupun pemeriksa

fisik barang dapat menerima dokumen

pelengkap pabean secara elektronik.

Bahkan untuk pemeriksaan fisik, saat ini

sedang dilakukan finalisasi pengemban-

gan aplikasi pemeriksaan fisik untuk

gadget yang berbasis teknologi mobile

dan dapat membaca dokumen hasil

pindai yang dikrimkan melalu sistem

Dokap online. Sistem yang sama

diharapkan juga dapat menerima

pengiriman hasil laboratorium Balai

Penelitian dan Identifikasi Barang maupun .
notifikasi formil lainnya. Kini, sistem telah di

– mandatory – kan untuk 500 importir dan

direncanakan untuk 3000-an importir lagi dalam kurun 6 bulan tersisa sesuai

amanat PMK nomor 175/PMK.04/2014. Penerapan sistem ini juga telah

diujicobakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak dan dalam

tahap persiapan untuk penerapan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Soekarno Hatta.

Namun tak ada gading yang tak retak. Hal mendasar yang perlu
disempurnakan dari sistem ini adalah ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 PMK
nomor 175/PMK.04/2014 yang masih menghendaki penyampaian dokumen
certificate of origin dalam format hardcopy sehingga masih kurang
mendorong pengembangan budaya paperless. Selain itu, sejumlah fitur teknis

31

dari aplikasi yang dibangun secara insource ini juga terus disempurnakan untuk
merespon kebutuhan lapangan dan tuntutan pengguna jasa.

Hanya kesungguhan dan semangat yang kuat yang mampu
mendorong terwujudnya mimpi. Kini, sebagian besar importir di KPU Bea dan
Cukai Tanjung Priok tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan untuk
menyampaikan hardcopy. Pengiriman dokumen pelengkap juga dapat
dilakukan kapan saja dan dari mana saja secara online. Selain itu terdapat
manfaat lain seperti:

a. Dokumen pelengkap pabean yang dikirim dapat dibandingkan dengan
mudah, misalnya invoice dari supplier yang sama dapat dibandingkan
bentuk dan karakteristiknya karena tersedia dan diarsipkan dalam format
elektronik yang mudah dicari.

b. Dengan fitur aplikasi IT, dokumen yang dikirim dapat direview keasliannya,
misalnya dengan fasilitas zoom untuk meneliti presisi tanda tangan atau
kualitas dan bentuk cetakan sehingga jika meragukan dapat dimintakan
dokumen aslinya.

c. Memudahkan tracking dokumen yang diarsipkan jika diperlukan,
misalnya untuk penetapan ulang atau referensi untuk nilai pabean dsb.

Tentu saja sinergi dan kemauan untuk membuka diri dan menghargai
pendapat orang lain yang membuat sistem Dokap online ini dapat terwujud.
Semoga perjuangan tersisa untuk menuntaskan mandatory sistem ini di KPU
Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak
dan kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai lainnya di seluruh Indonesia
dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama.

32

7 PemberdayaanMasyarakat
MelaluiCustoms Goes to
Kampoung

Panca Putra Jaya, Kepala Kantor KPPBC Type Madya
Pabean C Kupang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Mendengar nama Nusa Tenggara Timur (NTT) terlintas di pikiran kita akan
pesona keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Wilayah yang
terletak di tenggara Indonesia ini berbatasan langsung dengan dua Negara,
Australia dan Timor Leste. Potensi wisata dan budaya di wilayah ini semakin hari
semakin dikenal. Siapa yang tidak kenal Pulau Komodo, yang merupakan
salah satu keajaiban dunia. Keindahan danau tiga warna Kelimutu dan
keindahan Taman Laut Alor pun sudah mendunia. Selain keindahan alam dan

33

budayanya NTT juga memiliki potensi alam yang perlu dikembangkan seperti
perikanan dan kelautan serta peternakan.

Mengenal KPPBC TMP C Kupang

Kupang merupakan Ibukota Provinsi NTT. Di sini berdiri Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang
(KPPBC Kupang) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC) dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT.
Kantor ini telah bertransformasi menjadi kantor modern pada tahun 2012
dengan visi Menjadi Administrator Kepabeanan dan Cukai Terbaik dalam
Pelayanan dan Pengawasan di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata
serta memiliki misi Memberikan Pelayanan dan Pengawasan Terbaik di Bidang
Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, serta Perlindungan Masyarakat.

KPPBC Kupang memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas, yaitu
Pelabuhan laut Tenau Kupang, Pelabuhan Udara El Tari, Kantor Pos Lalu Bea
Kupang, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Waingapu, Pos Pengawasan
Bea dan Cukai Tambolaka, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Baa Rote, Pos
Pengawasan Bea dan Cukai Tenau, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Mauhau,
Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rua dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai
Ilwaki Wetar. Selain itu KPPBC Kupang juga memiliki wilayah pengawasan yang
berbatasan langsung dengan Oecusse yang merupakan wilayah kantung
(enclave) di Timor Barat.

Salah satu Pos Pengawasan Bea dan Cukai di bawah pengawasan
KPPBC Kupang terletak di Oepoli, Kabupaten Kupang merupakan perbatasan
darat yang merupakan perbatasan darat dengan Timor Leste. Untuk
mencapai pos ini melalui darat membutuhkan waktu kurang lebih sekitar tujuh
sampai delapan jam dari Kota Kupang dengan kondisi jalan yang
memprihatinkan. Jumlah pegawai yang sangat minim dan wilayah
pengawasan yang cukup luas bukan menjadi penghalang bagi KPPBC

34

Kupang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan
pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat sumber daya yang ada di NTT, perlu adanya inovasi yang
dilakukan oleh kantor ini untuk dapat memberikan peran yang nyata kepada
masyarakat untuk dapat menggali potensi daerah yang ada. Potensi daerah
yang ada tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari
sektor cukai, peningkatan ekspor hasil perikanan dan kelautan. Hal ini perlu
diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan dan
Cukai.

Langkah Awal Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum kantor ini bertransformasi menjadi kantor modern,
penerimaan negara sangat bergantung pada kegiatan importasi beras yang
dilakukan oleh BULOG. Hasil perikanan dan pertambangan di ekspor melalui
Surabaya dan Denpasar sehingga seolah-olah Kupang tidak memiliki potensi
yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor. Melihat keadaan ini KPPBC
Kupang tidak berdiam diri dan berupaya untuk lebih berperan dalam
menggali potensi daerah yang ada. Bersama dengan pemerintah daerah dan
instansi-instansi terkait, KPPBC Kupang tidak henti-henti melakukan koordinasi
dengan asosiasi nelayan dan stakeholder seperti UPT Perikanan, Laboratorium
Perikanan, Karantina dan maskapai penerbangan untuk mencari potensi-
potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk ekspor.

35

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, KPPBC Kupang
melalui kegiatan Customs Goes to Kampoung mengunjungi desa-desa,
kampung-kampung dan pulau-pulau di wilayah pengawasan KPPBC Kupang.
Istilah ini memang tidak terdengar familiar dan “menjual” tapi itulah yang
KPPBC Kupang lakukan untuk dapat diterima keberadaanya dan untuk
menyampaikan tugas dan fungsinya ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
lebih mendekatkan Bea Cukai dengan masyarakat, seperti melakukan
pendekatan kepada masyarakat dalam rangka pengawasan cukai untuk
minuman beralkohol.

Bagi masyarakat Kupang,

minuman tradisional yang

mengandung alkohol atau di

Kupang lebih dikenal dengan sopi

adalah hal biasa bahkan menjadi

bagian dari budaya dan acara

adat masyarakat. Dalam praktek-

nya, tidak mudah untuk dapat ....
langsung masuk dalam masyarakat

ini, masyarakat masih beranggapan

bahwa keberadaan kami akan

menjadi ancaman dalam mata

pencaharian mereka karena belum

mengenal tugas dan fungsi Bea dan

Cukai. Disinilah kami berpikir .
perlunya peran nyata KPPBC

Kupang untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun

kami melakukannya secara perlahan dengan melakukan pendekatan

kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat sehingga kami

dapat sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat

36

bahwa minuman tradisonal yang mereka buat dapat bernilai tambah
daripada sebatas konsumsi sendiri dan diperjualbelikan dalam jumlah yang
kecil. Selain itu kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka
dapat menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan
pekonomian keluarga mereka, serta berkontribusi dalam meningkatkan
penerimaan negara dari sektor cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
(MMEA).

Meminjam istilah yang lagi tren saat ini “disitu kadang kami merasa
sedih”. Potensi daerah NTT yang kaya akan hasil perikanan dan kelautan
belum secara optimal dimanfaatkan karena tidak banyak ikan yang dihasilkan
baik oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan maupun
nelayan-nelayan tradisonal di Kupang. Hal ini disebabkan masih kurangnya
teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan ikan serta informasi
terkait distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Salah satu fungsi DJBC adalah sebagai trade facilitator yaitu
bagaimana DJBC berperan dalam memberi fasilitas perdagangan antara lain
peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan sehingga dapat
menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim
perdagangan yang kondusif. Dalam menjalankan fungsi ini KPPBC Kupang
secara intensif memberikan sosialisasi dan penyuluhan baik dalam forum-forum
peningkatan ekspor antara pelaku usaha dibidang perikanan dengan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait perijinan perikanan,
maskapai penerbangan sebagai pengangkut untuk dapat mencari solusi
dalam rangka peningkatan ekspor hasil perikanan yang merupakan potensi
yang berasal dari Kupang. Melalui kegiatan Customs Goes to Kampoung
KPPBC Kupang melakukan pendekatan yang bersifat merakyat ke kampung-
kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan untuk mendengarkan aspirasi
dari nelayan dan sekaligus memberikan pemahaman kepada nelayan,
bahwa Kupang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat diekspor.

37

Untuk memfasilitasi kegiatan ekspor ikan, KPPBC Kupang selalu siap untuk
memberikan pelayanan dan informasi.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap dua kasus pelanggaran
Kepabeanan di bidang impor pakaian bekas, KPPBC Kupang juga melakukan
perjalanan ke Pulau Pemana yang merupakan pulau terpencil yang mayoritas
penduduknya sebagai pelaut. Dalam rangka mengumpulkan keterangan dan
bukti-bukti pelanggaran untuk keperluan kelengkapan berkas perkara, banyak
kendala yang dihadapi oleh petugas KPPBC Kupang. Namun berkat bantuan
dan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT serta KPPBC
Maumere, kasus ini dapat diselesaikan. Dalam menyelesaikan kasus ini cukup
banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, seperti ditetapkannya
Penyidik PNS Bea dan Cukai sebagai tersangka, pengumpulan keterangan
dan bukti-bukti di Pulau Pemana yang harus ditempuh melalui udara ke
Maumere dan dilanjutkan dengan kapal kayu sekitar satu setengah jam
perjalanan laut, dan penduduk setempat yang tidak kooperatif untuk
memberikan keterangan bahkan cenderung melindungi dan
menyembunyikan tersangka. Selain itu usaha untuk menarik barang bukti
berupa kapal menjadi tidak mudah karena mesin kapal sudah dalam kondisi
tidak terpasang lagi. Pegawai KPPBC Kupang harus menyewa kapal nelayan
untuk menarik kapal dari Pulau Pemana ke Kupang selama tiga hari tiga
malam. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat petugas KPPBC Kupang
untuk menyelesaikan kasus ini. Berkas penyidikan telah diserahkan kepada
Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang.

Kegiatan Customs Goes to Kampoung Berbuah Manis

Peran KPPBC Kupang dalam melakukan program pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan Customs Goes to Kampoung sudah
membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap
ketentuan perijinan cukai dan diimbangi dengan peningkatan realisasi

38

penerimaan negara dari sektor cukai khususnya dari cukai MMEA.
Pemberdayaan masyarakat nelayan dan dunia usaha untuk memperluas
pangsa pasar ikan di luar negeri telah direalisasikan dengan ekspor ikan
perdana melalui cargo service Garuda cabang Kupang pada tahun 2012. Hal
ini tidak terlepas dari peranan KPPBC Kupang dalam memfasilitasi para
nelayan dan stakeholder seperti UPT Perikanan, Laboratorium Perikanan,
Karantina dan maskapai penerbangan untuk merealisasikan ekspor ikan dan
produk perikanan. Penegakan hukum dalam mengatasi importasi pakaian
bekas memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk
melakuan pekerjaan yang lebih baik dan tidak melanggar hukum, seperti
nelayan. Hal ini sesuai dengan tujuan organisasi KPPBC Kupang, yaitu
Meningkatkan dan Mengamankan Penerimaan Bea Masuk dan Cukai dengan
Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi Daerah.

.

39

8 Inovasi Jemput Bola Via
Operasi Pasar dan Surat
Setoran Pajak

Jhonny Ricardo Simanjuntak AR KPP Pratama Kudus
Direktorat Jenderal Pajak

Kisah ini dimulai dari unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Kudus dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Kudus yang terletak di
sebelah timur Jawa Tengah. Kisah ini bercerita tentang inovasi ‘jemput bola’
yang saya lakukan sendiri maupun bersama-sama dengan para rekan kerja
KPP dalam rentang waktu Oktober 2013 hingga Desember 2014. Inovasi ini
ditujukan untuk meraih dua target yaitu peningkatan tingkat kepatuhan

40