Catatan Inspirasi Transformasi

perpajakan para Wajib Pajak (WP) pedagang Pasar Kliwon dan perbaikan
administrasi setoran perpajakan para Wajib WP bendahara pengeluaran
satuan kerja pemerintah daerah Kudus. Inovasi ‘jemput bola’ ini merupakan
kegiatan proaktif sekaligus preventif KPP dalam mengurai serta memecahkan
masalah kepatuhan maupun administrasi perpajakan para WP.

Kabupaten Kudus memiliki Pasar Kliwon yang dikenal sebagai salah satu
sentra perdagangan kain batik di Jawa Tengah selain Pasar Sentono di
Pekalongan dan Pasar Klewer di Solo. Pasar Kliwon merupakan pasar
tradisional yang memiliki lebih dari 500 kios yang melakukan perdagangan
secara grosir maupun eceran. Data internet menyebutkan bahwa Pasar Kliwon
ini mampu mencetak omzet hingga 3 Miliar rupiah per harinya. Bahkan,
besarnya omzet tesebut diperkirakan meningkat hingga berpuluh kali lipat jika
mendekati hari raya Lebaran. Namun sayangnya keuletan para pedagang
Pasar Kliwon dalam mencapai omset sebesar itu tidak diimbangi dengan
kontribusi pembayaran pajaknya yang hanya menyentuh angka puluhan juta
rupiah di tahun 2012. Kontribusi ini pun hanya berasal dari kurang dari separuh
pedagang saja yang sudah terdaftar NPWP-nya di KPP. Ini menggambarkan
bahwa tingkat kepatuhan perpajakan para WP pedagang Pasar Kliwon masih
rendah.

Berawal dari rendahnya kontribusi pajak dari para pedagang Pasar
Kliwon maka disusunlah inovasi ‘jemput bola’ yang melibatkan berbagai pihak
seperti Dinas Pengelolaan Pasar (Pemerintah Daerah/Pemda) serta Asosiasi
Pedagang Pasar Kliwon (Asosiasi). Secara garis besar, target inovasi ini meliputi
ekstensifikasi (peningkatan pembayar pajak melalui pemberian NPWP dan
SSP/Surat Setoran Pajak) dan intensifikasi (peningkatan pembayaran pajak
melalui himbauan dan pemeriksaan). Beragam kiat/strategi pun ditempuh,
diantaranya berupa kegiatan pemetaan pedagang pasar yang berujung
pada pemberian NPWP, pengawasan intensif yang dituangkan dalam
pengiriman surat himbauan, pemeriksaan dan komunikasi persuasif melalui

41

sosialisasi ke Asosiasi dan penempatan Pojok Pajak di pasar dalam rangka
menyadarkan para pedagang, serta pemberian SSP dan penagihan dalam
rangka merealisasikan pembayaran pajak. Semua strategi ini dinamakan
‘Operasi PASAR’ yang merupakan singkatan dari operasi Petakan-Awasi
secara intensif-Sadarkan-Audit/Periksa-Realisasikan. Strategi ‘Operasi PASAR’
ini sukses mendulang sejumlah pencapaian positif di sisi intensifikasi berupa
peningkatan potensi pembayaran pajak yang mencapai miliaran rupiah
(meningkat 3.700% dari sebelumnya hanya puluhan juta). Sedangkan di sisi
ekstensifikasi, terjadi peningkatan jumlah pembayar pajak sebesar 78% dari
sebelumnya. Peningkatan pembayaran ini bermanfaat secara langsung bagi
KPP dalam mengejar target penerimaannya. Pembayaran pajak yang berasal

dari setoran perorangan para pedagang
ini meningkat sehingga berdampak juga

‘ pada meningkatnya jumlah bagi hasil

pajak yang diterima Pemda.

Beberapa pedagang Pasar Kliwon
menyebutkan bahwa mereka sering lupa
membayar utang apalagi membayar
pajak. Sesuai aspirasi kekhawatiran
beberapa pedagang tersebut dan
dalam rangka mempertahankan
pencapaian positif diatas, KPP sedang
mengkaji penerapan inovasi ‘jemput
bola’ jilid II yaitu secara rutin bersama

. dengan Bank Persepsi/Pos mendatangi

para pedagang agar mereka mudah
membayar pajaknya tepat waktu. Para pedagang juga tidak merasa khawatir
akan sanksi denda/bunga akibat kelupaan membayar pajak. Hal ini juga
mendidik mereka untuk disiplin dan tertib membayar pajak. Bagi bank/Pos,

42





Inovasi ‘jemput bola’ ini telah mengubah budaya kerja petugas KPP
menjadi lebih pro aktif dibandingkan sebelumnya yang hanya duduk di kantor
melakukan analisIS berdasarkan data yang masuk ke KPP. Inovasi ini juga telah
mendorong banyak perbaikan sistem informasi PADI (Pengawasan, Analis
Data dan Informasi) di KPP untuk menampung banyaknya data yang diterima
dari Pemda.

45

9 Ferrari dan
McLaren

Andy Prijanto Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,
KPP Pratama Rengat
Direktorat Jenderal Pajak

Saat dimutasi ke salah satu KPP Pratama di Lampung di akhir tahun 2010,
saya harus memulai dengan kebiasaan baru. Jika di KPP Madya saya hanya
mengawasi lima puluh wajib pajak (WP), maka di KPP Pratama terdapat ribuan
WP yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saya. Jika di KPP lama wilayah
kerja saya bisa melintasi batas kota atau kabupaten bahkan lintas propinsi,
maka di KPP baru hanya terbatas pada lingkup kecamatan.

46

Tiga bulan pertama, saya merasakan situasi yang kurang kondusif dalam
pengawasan WP dengan sistem wilayah kerja per-Kelurahan/Desa. Namun
itulah standard operating prossedure (SOP) yang diterapkan untuk setiap KPP
Pratama. Suka tidak suka saya harus mengikuti. Meskipun secara pribadi saya
menganggap perlu ada perbaikan sistem, saya belum berani
mengungkapkan gagasan pada tahun pertama saya bekerja di tempat baru.

Seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan masukan dan keluhan dari
beberapa rekan Account Representative (AR), khususnya yang merasa kurang
mampu melakukan penggalian potensi WP. Alasannya, kapasitas mereka
kurang dalam memahami ilmu akuntansi dan peratutan perundang-
undangan di bidang perpajakan dengan dalih faktor usia dan tingkat
pendidikan yang terbatas. Kebanyakan mereka memang sudah berusia di
atas lima puluh tahun dan hanya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Di sisi lain, bagi AR yang mempunyai kemampuan dalam menggali
potensi dengan bekal ilimunya yang cukup, merasa kurang fokus karena
terlalu banyaknya jumlah WP yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan
sebagian besar waktu mereka lebih dicurahkan untuk memberikan pelayanan
terhadap WP yang kurang potensial.

Setelah meyakini bahwa kegelisahan tentang sistem pengawasan
berdasarkan wilayah tersebut ternyata bukan hanya saya yang merasakan,
saya usulkan kepada rekan-rekan AR untuk memodifikasi sistemnya. Saya
menawarkan sistem yang sangat sederhana yaitu membagi AR menjadi dua
kelompok besar yang terdiri dari:
1. AR yang bertanggung jawab penuh pada sembilan puluh persen

penerimaan kantor, dengan mekanisme mengawasi seribu atau lebih WP
besar yang menunjang 90% penerimaan tanpa dibatasi wilayah kerja;
dan
2. AR yang bertanggung jawab penuh pada WP berdasarkan wilayah per-
Kelurahan dan hanya bertanggung jawab untuk mengamankan
penerimaan kantor sebesar sepuluh persen dan penambahan WP baru.

47

Penentuan kriteria anggota kelompok tersebut tidak berdasarkan
parameter yang rumit. Cukup masing-masing AR introspeksi dan menilai diri
sendiri, di kelompok mana mereka merasa nyaman bekerja sesuai dengan
kapasitas dan kerelaannya. Bagi yang kurang mampu menggali potensi
berdasarkan anlisis laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan
perpajakan, mereka memilih untuk menjadi AR Wilayah. Sedangkan yang
sesuai dengan disiplin ilmu dan kapasitasnya memilih menjadi AR Penggalian
Potensi.

Berdasarkan semangat perbaikan untuk mengamankan penerimaan
pajak di tahun berikutnya saya dan beberapa AR lain mengajukan gagasan
tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan Kepala
Kantor. Setelah beberapa hari berdiskusi dan meyakini tidak ada pelanggaran
prosedur yang dilakukan, Kepala KPP memutuskan untuk memakai sistem
pengawasan tersebut di tahun berikutnya.

Meskipun belum berhasil mencapai target penerimaan pada tahun 2011,
namun dapat dirasakan dampak perbaikan yang terjadi baik secara moril
maupun materiil, seperti:
1. Target penerimaan tercapai sebesar 97,5% naik dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya 92%;
2. Naiknya motivasi AR yang merasa kurang mampu melakukan penggalian

potensi, karena beban pikiran mereka berkurang. Bahkan ada beberapa
yang semula berniat mengajukan pengunduran diri sebagai AR,
mengurungkan niatnya karena mulai menyenangi pekerjaannya;
3. Penggalian potensi oleh AR menjadi lebih fokus karena tidak terbebani
oleh pengawasan WP yang semula jumlah mencapai ribuan WP per-AR.
Perbaikan terus dilakukan pada tahun berikutnya dengan menambah
variasi perubahan pada kelompok AR Penggalian Potensi seperti ditunjuknya
AR khusus WP Bendahara dan AR khusus WP besar OP.
Pada akhir tahun 2012, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung saat
itu, Bapak Peni Hirjanto, mengapresiasi modifikasi sistem yang digunakan di KPP

48

saya. Setelah melakukan rapat dan diskusi dengan para kepala KPP, beliau
mengumpulkan seluruh AR untuk memberikan pengarahan tentang sistem
pengawasan yang akan diterapkan tahun depan dengan membagi
kelompok AR menjadi AR Penggalian Potensi dan AR Penggalian Wilayah.
Beliau memberi nama pengelompokan tersebut dengan analogi kejadian
yang ada di lintasan lomba mobil formula satu yaitu AR Ferrari dan AR Mclaren.

Sejak saat itu, seluruh KPP Pratama di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
menerapkan modifikasi sistem sesuai instruksi dari Kepala Kanwil. Masing-
masing kantor diberi kebebasan untuk mengembangkannya sesuai dengan
kondisi kantornya masing-masing. Sayangnya pada pertengahan tahun 2013,
saya harus pindah tugas mengemban amanah ke KPP Pratama di Kanwil lain.
Meskipun saya tidak lagi bertugas di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, saya
mengetahui bahwa pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan
kinerja di beberapa KPP Pratama di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung,
khususnya di KPP Pratama tempat saya bekerja sebelumnya.

Selain itu, saya juga mengetahui bahwa pada tahun 2014 merupakan
tonggak sejarah bagi KPP Pratama Teluk Betung yang untuk pertama kalinya
mampu mencapai target penerimaan pajak sejak berdiri tahun 2008.

Adapun bagi saya pelajaran yang paling berharga yang dapat saya
ambil hikmahnya adalah:
1. Gagasan yang baik dan mempunyai tujuan yang baik tidak sekedar

untuk dikemukakan saja, namun harus diperjuangkan untuk diwujudkan
meskipun harus menempuh waktu perjalanan yang panjang;
2. Keberhasilan tidak akan datang dengan cara yang instan, namun harus
direncanakan dan memerlukan waktu untuk mengujinya;
3. Mengutip pendapat Albert Einstein: “Hanya orang gila yang
mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara yang
sama”, maksudnya jangan takut untuk think out of the box, sepanjang
tidak melanggar SOP yang ada dan bertujuan untuk kebaikan.

49

Akhir berbagi kisah ini saya dedikasikan pada rekan-rekan AR, Kasi
Waskon, dan Kepala Kantor di KPP Pratama Teluk Betung, serta Bapak Peni
Hirjanto, yang sekarang mengemban amanah sebagai Kepala Kanwil DJP WP
Besar. Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas di tempat
masing-masing.

50

10 SIPERBAN,Sistem
Informasi Pengurangan,
Keberatan dan Banding

Hiqma Nur Agustiningsih Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan dan Banding IV, Kanwil DJP Jatim III
Direktorat Jenderal Pajak

Bermula saat saya berpindah tugas pada bulan Februari 2014 menjadi
Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB) IV di Kanwil DJP Jawa
Timur III, setelah sebelumnya menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
III di sebuah KPP di wilayah ujung selatan Kanwil DJP jawa Timur III, yaitu KPP
Pratama Tulungagung.

Ada perbedaan nyata yang sempat membuat saya surprise di awal
bertugas di tempat baru, karena selama bekerja di tempat sebelumnya

51

hampir semua bentuk pekerjaan telah terdokumentasi dan terjaga dengan
sistem aplikasi yang memadai, handal dan dapat menjadi panduan dalam
monitoring dan evaluasi Kinerja Account Representatif (AR) maupun Kinerja
Kepala Seksi. Ternyata di tempat baru, untuk melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap Kinerja para Penelaah Keberatan dan Kepala Seksi masih
dilakukan secara manual.

Pengawasan dan pengamanan terhadap berkas permohonan yang
masuk dan yang sedang dikerjakan oleh Penelaah Keberatan dilakukan oleh
masing-masing seksi dan belum terintegrasi. Sehingga apabila ingin
mengetahui dan mengevaluasi perkembangan permohonan berkas (yang
jatuh tempo), harus melalui rekapitulasi data dari masing-masing seksi. Belum
lagi adanya kesulitan untuk melihat frekuensi pengajuan permohonan oleh
wajib pajak. Hal-hal tersebut tidak efisien dan memakan waktu, padahal kami
selalu berupaya untuk menyelesaikan berkas sesuai standar Layanan
Unggulan.

Tetapi hal tersebut tidak
membuat saya patah semangat
apalagi hanya diam, mandek, ataupun
pasrah dengan keadaan. Bagi saya itu
adalah sebuah tantangan, bukan
sebuah hambatan tetapi hanya
masalah pola pikir. Saya berpikir harus
ada sebuah solusi, sebuah jawaban
akan PR dan permasalahan yang terjadi
di lingkungan saya bertugas.

Hal ini sangat penting, me-
ngingat petugas pajak yang selalu

. berpindah tugas sehingga dibutuhkan

52

sebuah rekam jejak terhadap pekerjaan yang dilakukan serta sebagai bentuk
tanggungjawab dan pengawasan terhadap apa yang dilakukan selama
bertugas. Saya berpikir harus ada sebuah terobosan dalam bentuk aplikasi
yang dapat memantau dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Para
Penelaah Keberatan, Kepala Seksi serta Kepala Bidang PKB.

Ternyata gayung bersambut, ketika ide itu saya sampaikan kepada
Kepala Bidang, Bapak Ar Ar Aryaman, ternyata beliau juga memiliki pemikiran
dan ide yang sama dengan apa yang ada di benak saya. Akhirnya beliau
menugasi saya untuk mencari solusi bagaimana mengatasi kesulitan atau
kondisi yang kita hadapi dengan sebuah sistem aplikasi untuk pengawasan
kinerja di Bidang PKB.

Sebagai langkah awal, saya mencari informasi kepada Kanwil-kanwil
terdekat dengan wilayah Kanwil Jatim III mana kira-kira kanwil yang telah
menggunakan sistem aplikasi untuk monitoring dan penjagaan kinerja
pengelolaan berkas di bidang PKB. Ternyata di Kanwil-kanwil di sekitar kanwil
DJP Jawa Timur III juga masih menggunakan aplikasi penjagaan sederhana
untuk masing-masing seksi, belum terintegrasi dalam satu bidang. Sebetulnya
ada aplikasi yang sudah dipakai di Kanwil yang lain namun belum memenuhi
kebutuhan keinginan dan kebutuhan pengawasan bidang PKB.

Ternyata semesta mendukung, suatu hari di momen rekonsiliasi laporan
keuangan tingkat Eselon I di Jakarta yang diikuti oleh seluruh Kanwil seluruh
Indonesia, saya bertemu dengan seorang teman Kasi PKB Kanwil Kalimantan
Barat, Bapak Irfan Budiman. Dari beliau saya belajar tentang aplikasi
monitoring yang telah mereka gunakan, My PK namanya. Keberadaan aplikasi
My PK tersebut saya sampaikan ke Bapak Kepala Bidang, dDan sebagai upaya
kita belajar tentang aplikasi tersebut, Bapak Kakanwil menugaskan Tim Kecil,
yaitu Bapak Kepala Bidang, saya, Bapak Budi Prasetyo, dan seorang

53

pelaksana bidang dukungan
teknis, Baskoro Suryo Mukti untuk
melakukan studi aplikasi tersebut
ke Kanwil Kalimantan Barat.

Itulah trigger untuk

mewujudkan apa yang kami

impikan, awal dan sekaligus

merupakan motivasi terbesar

bagi kami untuk dapat

merealisasikan sebuah sistem

aplikasi bidang PKB yang dapat

memantau dan menjaga serta

mengawasi pekerjaaan yang

dilakukan. Sepulang dari

Kalimantan, awalnya kami

berpikir akan mengadopsi sistem

aplikasi My PK yang telah dijalan-

kan oleh teman-teman kanwil

Kalimantan Barat. Namun kami .
memutuskan setelah berdiskusi

dengan tim kecil dan berdasar-

kan kemampuan yang dimiliki oleh Baskoro, kita bersepakat untuk membuat

aplikasi kami sendiri.

Aplikasi tersebut kami namai SIPERBAN, Sistem Informasi Pengurangan
Keberatan dan Banding. Aplikasi yang kami ciptakan ini dapat mengawasi
dan memantau Pengawasan Berkas Berjalan – Jatuh Tempo, Pengawasan
Berkas Berjalan – Jatuh Tempo Layanan Unggulan, Melihat History Permohonan
Wajib Pajak, Sistem Aliran/Flow Berkas, Dashboard untuk melihat tunggakan
dan Reporting/Laporan, serta yang tidak kalah penting dapat mengetahui

54

dan mengevaluasi rata-rata penyelesaian dan nilai produktivitas dari masing-
masing PK melalui pembobotan. Sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja PK
lebih optimal.

Aplikasi ini memang belum sempurna, sampai dengan hari ini pun
aplikasi ini masih terus kami sempurnakan. Terdapat beberapa pelajaran
penting yang dapat saya sampaikan melalui kisah ini, yaitu:

1. Bahwa ketika kita melihat kondisi atau situasi lingkungan kerja yang
belum berjalan optimal/sempurna atau mengalami suatu kesulitan
dalam bekerja, jangan berhenti atau diam di tempat, pikirkan dan
cari solusi untuk dapat mengatasi persoalan yang ada.

2. Selalu berpikir positif, disetiap kesulitan pasti ada jalan atau
kemudahan. Jika ada masalah atau persoalan pasti selalu ada
jawaban atau solusi. Sepanjang kita mau berpikir dan berupaya.

3. Upayakan sharing dan diskusi serta berkomunikasi terkait hal-hal yang
menyangkut pekerjaan kita dengan lingkungan atau tim yang ada,
teman-teman sejawat, bawahan, Kepala bidang, dan Kepala kanwil
maupun teman-teman DJP di lingkungan Kanwil lain di seluruh
Indonesia. Karena tanpa support dan dukungan dari mereka semua
apa yang mejadi persoalan atau ide tersebut tidak akan terealisasi.
Terima kasih untuk motivasi bapak Kakanwil, Bapak Budi Susanto yang
mengajarkan kepada kita untuk jangan selalu menunggu solusi dari
kantor Pusat, buat dan create langkah atau solusi, ciptakan inovasi
yang dapat mempercepat kita dalam bekerja dan lebih baik lagi jika
menjadi solusi/terobosan baru baik untuk lingkungan kita maupun
nasional. Karena kita adalah sebuah keluarga besar. Keluarga besar
DJP, keluarga besar Kementerian Keuangan.

4. Terus berusaha melakukan upaya terbaik dengan menjalin kerjasama
dan bersinergi dengan lingkungan di mana kita berada, sebagai
contoh kami, dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi
55

Perpajakan (DP3), yang sekaligus merupakan patner dalam
mewujudkan impian kami bidang PKB Kanwil DJP Jawa Timur III. Karena
tanpa sinergi bidang lain, bisa jadi ide atau mimpi kita tidak akan
terealisasi.
Akhir kata, tulisan ini saya dedikasikan untuk seluruh crew Seksi PKB IV,
seluruh teman-teman Kasi PKB dan seluruh Penelaah Keberatan, Bapak Dedi
Kurniawan dan crew Bidang DP3, Bapak Ar Ar Aryaman atas bimbingan dan
supportnya, Bapak Budi Susanto, selaku Kakanwil DJP Jatim III atas motivasi dan
keleluasaannya sehingga memberikan ruang bagi kami untuk berpikir kreatif,
cerdas dan terus berinovasi.
Selalu Semangat, terus berkarya memberikan yang terbaik dimanapun
berada untuk Indonesia tercinta.

56

11 Kini,ProsesBisnisjadi
Lebih Mudah dan Teratur
dengan ALMIRA

Yunis Kripsiawan Watuaji Pelaksana pada Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal

Anda sering pusing karena banyak tugas dari atasan? Bingung tugas
mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Anda pernah mengalami tugas yang
melewati deadline sedangkan ada undangan yang harus dihadiri? Atau
sebagai atasan, Anda ingin memonitor penugasan yang telah didelegasikan?
Anda ingin administrasi persuratan lebih rapi tapi tetap sederhana sehingga

57

tidak membebani proses bisnis utama
organisasi? Tidak perlu khawatir.
Sekarang ada ALMIRA yang akan
membantu Anda.

atau Aplikasi

Manajemen dan Informasi Pekerjaan

merupakan aplikasi yang dikem-

bangkan oleh Bakhtiar Amaludin.

Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai .
subbagian Jasa Keuangan III diminta

oleh atasannya, Ambarwati Retno Dewi,

Kasubbag Jasa Keuangan III, untuk mengadakan sistem informasi guna

memonitor daftar pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam unit

kerjanya. Hal ini dikarenakan kadang terjadi manajemen pekerjaan yang

belum terorganisasi dengan baik sehingga beberapa penugasan terlewat

atau berkas pekerjaan yang terselip. Kemudian, Bakhtiar mengembangkan

aplikasi ini, selama kurang lebih tiga bulan mulai Oktober 2014 dan

diujicobakan mulai 1 Januari 2015. Dalam proses pembuatannya, ALMIRA

berkembang menjadi tidak sekedar untuk manajemen pekerjaan tetapi juga

integrasi sistem-sistem yang lain seperti, sistem persuratan, sistem informasi

rapat, dan pengukuran kinerja.

Siapa saja yang bisa menggunakan ALMIRA? Pengguna ALMIRA adalah
seluruh pegawai dalam suatu organisasi baik pejabat maupun pelaksana.
Setiap pegawai akan diberikan satu akun pengguna untuk masuk ke ALMIRA.
Setiap penguna juga akan mendapatkan tingkatan yang berbeda sesuai level
jabatannya. Dengan ALMIRA, pejabat eselon IV dapat memonitor pekerjaan
pelaksananya, pejabat eselon III dapat memonitor pekerjaan pejabat eselon
IV ,dan seterusnya.

58

Karena sifatnya masih pilot project, ALMIRA baru digunakan di
lingkungan organisasi eselon III Biro Hukum, yakni Bagian Hukum Jasa
Keuangan dan Perjanjian. Selama empat bulan, ALMIRA cukup memadai
untuk membantu proses bisnis sehari-hari.

ALMIRA dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut:
1. Sistem Persuratan: Pengguna dapat merekam dan mengupdate disposisi

serta data dalam menu Persuratan, seperti Surat Masuk, Undangan, Surat
Keluar dan Surat Tugas.
2. Sistem Informasi Kegiatan: Pengguna dapat melihat jadwal rapat yang
harus dihadirinya pada menu Jadwal Rapat dalam bentuk kalender
kegiatan. Dalam menu Monitor Undangan, pengguna dapat melihat dan
memonitor undangan yang telah dihadiri, tidak dihadiri, akan datang dan
lainnya.
3. Monitoring Pekerjaan: Pengguna dapat memonitor penugasan yang
sedang ditanganinya dalam menu Penugasanku. Dalam menu Monitor
Disposisi, Pengguna dapat memonitor penugasan yang ditangani oleh
pejabat Eselon di bawahnya atau pelaksananya.
4. Early Warning System: Pengguna dapat melihat norma waktu atas
penugasan yang ditanganinya pada Dashboard.
5. Katalog Pekerjaan: Pengguna dapat mencari informasi terkait penugasan
yang pernah ditanganinya dalam menu Katalog Pekerjaan.
6. E-Filing Management: Pengguna dapat mengupload seluruh file softcopy
terkait pekerjaannya ke dalam sistem sehingga memudahkan apabila di
kemudian hari dibutuhkan lagi. Selain itu, fitur ini juga sebagai media
kolaborasi atau pertukaran file antar pegawai-pegawai yang terkait. Di
Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, setiap disposisi, surat
masuk, undangan, surat keluar dan lainnya yang terkait, discan oleh
masing-masing pegawai kemudian diupload di ALMIRA.

59

Secara teknis, Bakhtiar berharap ALMIRA dapat diperkaya dengan fitur-
fitur lainnya yang bermanfaat seperti fungsi diseminasi informasi
diklat/kegiatan yang sifatnya rutin, media penyampaian pesan antar
pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila berhasil digunakan di
Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian, ia berharap aplikasi ini dapat
diperluas untuk digunakan di level Biro Hukum.

Tampilan ALMIRA

Menurut Bakhtiar, semangat dan prinsip pengembangan ALMIRA

adalah “Sederhana, Andal dan Berdayaguna”

 Sederhana: Proses Bisnis dalam ALMIRA dibuat sesederhana mungkin dan

memudahkan user. Karena pada dasarnya ini adalah aplikasi untuk

mendukung dari aspek administrasi. Jangan sampai waktu untuk

mengadministrasikan pekerjaan lebih lama dari substansi penyelesaian

pekerjaan itu sendiri.

60

 Andal: ALMIRA menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat
dipercaya yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi organisasi.

 Berdayaguna: Semua fungsi dalam ALMIRA dapat menghasilkan
manfaat yang signifikan bagi terpenuhinya kebutuhan proses bisnis
dalam organisasi.

61

12 PenggunaanDronedanFoto
Udara dalam Kegiatan
Penggalian PotensiPajak

Bambang Wijono Kepala Bidang Data dan Potensi
Perpajakan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan
Kepualauan Bangka Belitung

Direktorat Jenderal Pajak

Tingginya target perimaan pajak yang diamanatkan kepada DJP tentu
menciptakan tantangan tersendiri bagi DJP untuk senantiasa menciptakan
langkah-langkah strategis, terobosan dan inovasi sehingga amanat untuk
menghimpun penerimaan pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai salah satu inovasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung
Pandan mencoba menggunakan teknologi mutakhir berupa Pesawat Nir
Awak (Drone) yang saat ini banyak digunakan berbagai macam tujuan,

62

seperti di kalangan militer sebagai pendukung pertahanan maupun di
kalangan sipil, yang kebanyakan digunakan untuk kegiatan pemetaan
wilayah, foto/video udara, keamanan sipil, pemadam kebakaran, atau
pemeriksaan jalur pemipaan dan sebagainya.

Hasil Pelatihan drone di Kebun Karet

Penggunaan drone untuk tujuan penggalian potensi tercetus pertama kali
pada tahun 2014, ketika DJP dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Tanjung
Pandan mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian validitas data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak karena kesulitan memperoleh data
pembanding.

Secara garis besar, kerangka kerja penggunaan drone dimaksudkan
sebagai salah satu alternatif pengujian validitas data yang disampaikan oleh

63

Wajib Pajak, baik berupa SPT (PPh dan PPN) maupun SPPT (PBB-P3), dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat dua kendala yang dihadapi dalam kegiatan penggalian
potensi dalam kaitannya dengan identifikasi potensi pajak (PPh, PPN dan
PBB-P3) dan ketersediaan data internal dan data pendukung yang dapat
dijadikan pembanding atas kesesuaian data yang telah disampaikan
oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dan PPN serta
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan sarana dan data
alternatif yang dapat menjadi pembanding secara akurat. Sarana
alternatif yang dimaksud adalah melalui penggunaan drone. Dengan
data pembanding alternatif yang dihasilkan berupa foto udara yang
mencerminkan kondisi sebenarnya objek yang akan diuji kebenaran
datanya.

3. Drone dipilih karena dapat melakukan pekerjaan pemetaan secara

efektif dan efesien dengan biaya yang relatif murah, baik menyewa
maupun membeli sendiri. Sebagai gambaran, biaya sewa drone
termasuk hasil foto udara yang dihasilkan hanya berkisar Rp70.000/hektar
dengn minimal luasan lahan 500 ha. Selain itu, data yang dihasilkan relatif
dapat dijadikan pembanding yang akurat, karena diperoleh gambaran
detil mengenai kondisi terkini objek yang sedang diteliti, serta dapat
menjadi patokan apabila yang hendak diuji terkait data-data tahun
sebelumnya. Dengan jumlah potensi pajak yang besar, tentu
penggunaan drone menjadi relatif lebih murah namun potensi hasil yang

akan direalisasikan menjadi penerimaan pajak masih sangat besar.

64

Untuk menggambarkan lebih
detil mengenai penggunaan drone
dalam kegiatan penggalian potensi
pajak, berikut ini disajikan contoh kasus
penggalian potensi Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan inisial CW, yang
memiliki beberapa jenis usaha
termasuk diantaranya perdagangan
dan kebun kelapa sawit.

Kegiatan foto udara melalui drone dilakukan pada medio 2014, dengan
tujuan menguji kesesuaian data SPOP PBB P3 dan SPT Tahunan Tahun Pajak
2013. Adapun data-data yang dihimpun disajikan dalam ikhtisar sebagai
berikut ini:

1. Berdasarkan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2013, Wajib Pajak
menyatakan bahwa total peredaran bruto adalah sebesar Rp.572 juta
dengan norma penghasilan sebesar 20% belum termasuk penghasilan
yang berasal dari kebun sawit sebesar Rp.41.500.000, sehingga total
penghasilan neto yang dilaporkan sebesar Rp.155.961.500, dengan PPh
Terutang sebesar Rp.14.141.650. Wajib Pajak tersebut belum
manyampaikan SPOP PBB P3 atas kebun sawit yang dimiliki.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dari citra satelit (Google Earth) dan
pengukuran dengan aplikasi Global Mapper, diketahui bahwa luasan
lahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak kurang lebih 72 Ha, dengan komposisi
tanaman yang sudah produktif dengan rata-rata umur tanaman di
bawah 5 tahun. Apabila disandingkan dengan data Standar Investasi
Tanaman (SIT) sawit, maka diperkirakan hasil kebun sawit Wajib Pajak
adalah 19 ton/ha, atau total hasil setahun setara 1.368 ton.

3. Data-data tersebut tentu masih harus diuji keabsahannya. Melalui
penggunaan drone dan foto udara yang dihasilkan, diketahui bahwa
dari total lahan seluas 72ha, areal produktif yang dapat diidentifikasi
65

hanya seluas 29ha, dapat dilihat dari bentang dahan pohon sawit dan

sudah dikonfirmasikan baik dengan ahli tanaman sawit maupun sampling

di lapangan. Dengan demikian, dengan berpatokan pada Standar

Investasi Tanaman (SIT) dan

harga rata-sata TBS sebesar

Rp1.000.000/ton, potensi hasil

kebun sawit diperkirakan sebesar

29 ha X 19ton/ha X 1.000.000/ton

= Rp.551.000.000. Sehingga

terdapat selisih jumlah

penghasilan yang besar karena

sesuai data SPT Wajib Pajak

penghasilan dari kebun sawit

belum dilaporkan.

4. Berbekal data tersebut dan .

himbauan serta konseling yang

dilakukan kepada Wajib Pajak, pada tahun 2014, Wajib Pajak bersedia

melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP dan melakukan

pembayaran PPN sebesar Rp200 juta dan PPh Final (PP46/2013) sekitar

Rp50 juta. Belum termasuk PBB-P3 yang disetorkan.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang diuraikan di atas
dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. DJP perlu melakukan upaya-upaya luar biasa untuk mencapai target
penerimaan pajak yang tergolong sangat tinggi pada tahun 2015.
Penggunaan teknologi mutakhir, salah satunya drone, dapat dijadikan
alternatif untuk mendorong upaya pengamanan penerimaan pajak.

2. Penggunaan drone di DJP sangat tepat terutama pada daerah-daerah
yang dominan dengan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,
mengingat Indonesia masih tergantung pada Sumber Daya Alam dan

66

pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga dapat didapatkan
data pembanding yang relatif akurat dalam menguji kesesuaian
pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Penggunaan drone dengan biaya sewa hanya 35juta dengan minimal
luas 500ha, dapat menghasilkan penerimaan pajak sebesar kurang lebih
300 juta (hampir 10 kali lipat), hanya dari satu WP. Hitungan tersebut tentu
akan menjadi lebih besar lagi, mengingat contoh kasus yang dipaparkan
di sini hanya satu WP dengan luasan lahan 79ha. Sedangkan tingkat
coverage foto udara yang dihasilkan adalah 500 ha.

4. Apabila drone diterapkan secara nasional, dapat dibayangkan berapa

besar peningkatan penerimaan pajak yang dapat dihasilkan oleh DJP.
Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk penerapan
dan penggunaan drone sebagai salah satu alternatif pengujian

kepatuhan Wajib Pajak dalam lingkup nasional.

67

13 Membangun
Komunikasi Pasca
Otonomi Daerah

S.Sentot Wardoyo Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II, KPP Pratama Muara Teweh
Direktorat Jenderal Pajak

KPP Pratama Muara Teweh sebagai instansi vertikal DJP memiliki tugas
untuk melaksanakan kebijakan operasional di lapangan terkait dengan upaya
pencapaian target penerimaan pajak. Dari data yang ada, target
penerimaan nasional dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung
mengalami kenaikan. Bahkan target penerimaan pajak tahun 2015 ini

68

mengalami kenaikan hampir 30% dari realisasi penerimaan pajak nasional
tahun sebelumnya. Kenaikan target tersebut sebagai imbas adanya program

pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah
sebagaimana ter-cantum dalam
Nawacita.

Kenaikan target tersebut
pasti berimbas pada target
penerimaan pajak dari KPP
Pratama Muara Teweh pada
tahun 2015 ini. Jika pada tahun

. 2014 target penerimaan KPP

Pratama Muara Teweh sebesar
508,298 M, sementara realisasi
penerimaan tahun 2015 adalah

. 516, 911 M atau 101,69%. Dengan

adanya kenaikan target secara
nasional, maka pada tahun 2015 ini, KPP Pratama Muara Teweh mendapatkan
target penerimaan sebesar 820,665 M atau mengalami kenaikan hampir 60%
dari realisasi penerimaan tahun 2015.

Dengan memperhatikan kenaikan target penerimaan yang signifikan
tersebut, KPP Pratama Muara Teweh tentu perlu dan harus mendapat
dukungan dan kerja sama dari pihak lain yang menjadi mitra dan stakeholders
penerimaan pajak, agar target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai
sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat
dirasakan oleh semua elemen bangsa ini. Salah satu kegiatan yang
dilaksanakan adalah menggagas kerja sama dengan Pemerintah Daerah
(Pemda). Saat ini pihak yang telah melakukan penandatangan Perjanjian
Kerja Sama adalah Pemda yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama

69

Muara Teweh yaitu Pemda Barito Utara, Pemda Barito Timur, Pemda Barito
Selatan dan Pemda Murung Raya dalam hal ini diwakili oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah bukanlah
hal yang mudah dan perlu usaha yang luar biasa pasca terbitnya Undang-
undang nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya
otonomi daerah, masing-masing Pemerintah Daerah merasa menjadi sebuah
unit mandiri yang mampu membiayai pembangunan di masing-masing
daerahnya, sehingga kurang begitu memperhatikan manakala ada unit lain
yang memerlukan bantuannya guna kepentingan bersama. Sebagai contoh,
pada tahun 2012 KPP Pratama Muara Teweh telah melakukan
penandatangan nota kesepahaman dengan selurh Kepala Daerah yang
berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh.

Namun pasca penandatangan Nota Kesepahaman tersebut, aliran
data dan informasi dari Pemda yang diperlukan dalam upaya peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak belum
konsisten atau bahkan tidak berjalan dengan optimal. Dengan
memperhatikan kondisi tersebut, KPP Pratama Muara Teweh pada tahun 2014
kemudian mencoba melakukan penjajagan ulang model Perjanjian Kerja
Sama yang efektif guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan
penerimaan pajak.

Beberapa kegiatan yang dilakukan guna meyakinkan dan mendapat
kepercayaan dari Pemda adalah pertama, meyakinkan Pemda bahwa
sebagian besar pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari
penerimaan pajak bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai
informasi, PAD dari keempat Kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP
Pratama Muara Teweh adalah berkisar 5-10% dari DIPA/DPA. Artinya 90-95%

70

DIPA/DPA Pemda tersebut berasal dari penerimaan negara yang ditransfer ke
daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Dana Otonomi Khusus dan Dana
Penyesuaian/Dana Desa.

Upaya kedua untuk memperoleh dukungan Pemda dalam upaya
pencapaian penerimaan target pajak adalah melakukan pendekatan yang
intensif pada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Karena secara
teknis pemilik data dan informasi secara teknis adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD), sementara Kepala Daerah adalah penanggung
jawab secara umum. Sehingga, kesepakatan yang telah ditatandatangani
oleh para Bupati dan Kepala KPP Pratama Muara Teweh belum sepenuhnya
dipahami dan dilaksanakan oleh SKPD. Ketiga adalah dengan memberikan
time schedule yang jelas kepada Pemda. Hal ini sebagai pengingat dan
penegas bagi seluruh SKPD yang menjadi mitra atau menjadi pihak yang akan
melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan beberapa upaya di atas, maka pada tahun 2014 KPP Pratama
Muara Teweh berhasil melakukan penadantangan Perjanjian Kerja Sama
dengan beberapa SKPD di keempat Kabupaten tersebut yaitu tanggal 4
September 2014 dengan Pemda Barito Timur (Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi,
serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan), tanggal 1 Oktober 2014 dengan
Pemda Barito Selatan (Sekretariat Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan), tanggal 4 Desember 2014 dengan Pemda
Barito Utara (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dan
tanggal 9 Desember 2014 dengan Pemda Murung Raya (Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertambangan dan
Energi, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan).

71

Bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati adalah:

1. penyediaan tenaga ahli, bahan, sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, dan pengawasan Wajib

Pajak;

2. pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan calon Wajib

Pajak atau Wajib Pajak;

3. penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi kegiatan yang

terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pajak;

4. Penyelenggaraan pembahasan

Rencana Kerja, Anggaran dan

Biaya (RKAB) atau Rencana Kerja

Tahunan (RKT).

Manfaat yang telah dirasakan

oleh KPP Pratama Muara Teweh dari

adanya Perjanjian Kerja Sama

tersebut adalah adanya aliran data

dan informasi dari SKPD tersebut

secara periodik yaitu berupa data .
DIPA/DPA, SPJ Fungsional, data Izin

Usaha Pertambangan/perkebunan/kehutanan, data produksi tambang/hasil

hutan dan hasil kebun. Dengan data dan informasi tersebut, kami yakin KPP

Pratama Muara Teweh mampu melakukan penggalian potensi perpajakan

dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2014 dan tahun-

tahun mendatang. Dampak riil yang dirasakan pasca penadantanganan

Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah pada tahun tahun 2014 KPP Pratama

Muara Teweh berhasil mencapai target peneriman yang ditetapkan yaitu

sebesar 516,911 M atau 101,69% dari 508,298 M. Sementara itu kinerja

penerimaan pada tahun 2015 sampai dengan bulan Februari yaitu pasca

penandatangan perjanjian kerja sama adalah sebesar 11,74 % dan

72

mengalami pertumbuhan sebesar 79,71% dan merupakan pencapaian
tertinggi di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dengan memperhatikan dampak yang diperoleh KPP Pratama Muara
Teweh dari Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka pada awal 2015 Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menjadikan kegiatan
tersebut sebagai benchmark (contoh) secara nasional bagi KPP lain yang
akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan
menjadi satu-satunya KPP yang telah melakukannya di lingkungan Kanwil DJP
Kalimantan Selatan dan Tengah. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi
kami, segenap pegawai KPP Pratama Muara Teweh.

73

14 Lahirnya Digital Signature Dalam
Bentuk PIN pada SPM sebagai
Langkah Peningkatan Keamananan
Transaksi Keuangan Elektronik
Pemerintah

Dody Dharma Hutabarat,
dikisahkan oleh Windasena Winarno

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Risiko yang dihadapi tidak main-main. Nilainya setara dengan nominal
SP2D yang diterbitkan dan nasib pegawai Ditjen Perbendaharaan di depan
hukum”. Begitulah landasan utama yang menjadi semangat pengembangan
tanda tangan elektronik pada arsip data komputer (ADK) Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diimplementasikan dalam bentuk PIN PPSPM.

74

Dengan APBN yang sudah berada pada angka di atas 1000 Triliun sejak
tahun 2011, aspek keamanan menjadi hal yang membutuhkan perhatian
tinggi. Tidak optimalnya sistem pengamanan atas transaksi keuangan negara
akan menimbulkan risiko yang tinggi, yaitu setara dengan nominal SP2D yang
diterbitkan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan para pihak terkait di
lingkungan Ditjen Perbendaharaan di depan hukum. Hal ini terutama juga
terkait dengan aspek keamanan pegawai KPPN di depan hukum sebagai

pegawai yang berada pada garda
terdepan dalam pencairan dan
penyaluran dana APBN.

Sebelum tahun 2012, pelak-
sanaan pengamanan pada data
interchange dari Satker kepada KPPN
yang menggunakan ADK SPM
dilaksanakan dengan beberapa

. mekanisme yaitu (1) pencocokkan

antara ADK SPM dengan hardcopy
SPM sesuai dengan checklist
kelengkapan berkas SPM; (2) Pencocokkan tanda tangan Pejabat
Penandatangan SPM (PPSPM) dengan spesimen tanda tangannya yang
terdapat pada KPPN; dan (3) Pemeriksaan identitas petugas pengantar SPM
dan Kartu identitas Pengantar SPM (KIPS) dan kesesuaiannya dengan data
pada aplikasi di KPPN.

Adalah pegawai Ditjen Perbendaharaan bernama Dody Dharma
Hutabarat yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi pada Direktorat
Transformasi Perbendaharaan yang melihat adanya potensi perbaikan
keamanan pada aspek data interchange. Pada saat itu, terdapat celah risiko
untuk timbulnya suatu tindakan kesalahan dan bahkan kecurangan yang
dapat terjadi diantaranya yaitu berupa pemalsuan atas tanda tangan PPSPM

75

oleh pengantar SPM dengan ADK SPM yang juga dapat dibuat oleh
pengantar SPM tanpa persetujuan PPSPM (Hutabarat & Winarno, 2011),
dengan demikian jelas terlihat pada saat itu bahwa ADK SPM yang diproses
KPPN memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak
bertanggung-jawab.

Bergerak dari alasan tersebut, Dody bersama dengan staf nya
berupaya untuk memperbaiki celah keamanan pada data interchange
tersebut dengan berlandaskan pada tiga kriteria pengamanan pada
dokumen elektronik yaitu keaslian, integritas, dan tidak terbantahkan.
Menggunakan prinsip ini, Dody mengusulkan agar ADK SPM dapat dilengkapi
dengan tanda tangan elektronik yang dapat membuktikan keaslian ADK SPM
yang benar-benar berasal dari PPSPM berkenaan, ADK tersebut juga tidak
mengalami perubahan dalam perjalanannya sejak dihasilkan oleh aplikasi
SPM (integritas), dan ADK tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak dapat
dibantah oleh PPSPM berkenaan. Dalam tanda tangan elektronik pada ADK
SPM, Dody mengembangkan mekanisme yang menggunakan teknologi
Personal Identification Number (PIN), dimana PIN ini akan menjadi bagian dari
ADK SPM sebagai tanda tangan elektronik PPSPM dan disebut sebagai PIN
PPSPM. Bagaimana PIN ini akan membantu dalam optimalisasi pengamanan
data interchange ADK SPM? Dalam kajiannya, ayah satu anak ini
menyebutkan bahwa PIN PPSPM ini akan bekerja layaknya PIN pada kartu
ATM, yaitu bersifat rahasia dan dapat diperbahurui sewaktu-waktu, dan
penggunaannya serta penyalahgunaannya (bila terjadi) merupakan
tanggung jawab pribadi PPSPM sepenuhnya. Dengan demikian, keamanan
pegawai KPPN di hadapan hukum dapat lebih terlindungi.

Dalam pengembangannya, Dody beserta staf nya terlebih dahulu
melakukan kajian “Penerapan Electronic Signature Pada Surat Perintah
Membayar Sebagai Langkah Peningkatan Keamananan Transaksi Keuangan
Elektronik Pemerintah” yang dirampungkan pada Mei 2011. Kajian ini

76

diselesaikan melalui studi pustaka, wawancara dengan pegawai KPPN, dan

juga diskusi yang melibatkan para pegawai Ditjen Perbendaharaan yang

tergabung dalam Tim Penyempurnaan Koneksitas Sistem Perbendaharaan

Dengan Perbankan Dalam Rangka Implementasi Penyelesaian Transaksi SP2D

Secara Elektronik. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dilanjutkan dengan

pembangunan aplikasi sms gateway yang merupakan perangkat lunak yang

mendistribusikan pesan-pesan terkait PIN PPSPM, dan aplikasi injeksi PIN yang

akan digunakan untuk

menambahkan PIN PPSPM

sebagai tanda tangan elektronik

ke dalam ADK SPM dengan

melibatkan tim pengembang

aplikasi dari Direktorat Sistem

Perbendaharaan. Sebagai lan-

dasan implementasi dari PIN

PPSPM juga telah diterbitkan

Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER- .
19/PB/2012 tentang Petunjuk

Teknis Penerapan Tanda Tangan

Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar pada 11 Mei

2012. Dengan demikian, proses implementasi PIN PPSPM ini membutuhkan

waktu yang cukup lama waktu yaitu satu tahun dari semenjak diselesaikannya

kajian hingga fase implementasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan tersebut.

Manfaat dari penerapan PIN PPSPM ini dapat dirasakan hingga saat ini
yang masih digunakan sejalan dengan implementasi Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara, khususnya dengan menutup celah risiko untuk
timbulnya suatu tindakan kesalahan atau bahkan kecurangan yang dapat

77

terjadi atas ADK SPM yang pada masa sebelumnya dapat dibuat oleh
pengantar SPM tanpa persetujuan PPSPM.

Dalam melakukan implementasi tanda tangan digital ini diakui tidaklah
mudah. Dalam kajiannya, ayah satu anak ini juga menyebutkan bahwa dalam
implementasinya, PIN PPSPM sebagai tanda tangan digital pejabat
merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan yang
memerlukan perubahan mind set dan kebiasaan para pihak di dalamnya.
Para Pejabat Penandatangan SPM yang sebelumnya tidak terlibat dalam
pembuatan ADK SPM, sudah harus mulai memahami apa isi dari ADK yang
disampaikan dan bertanggungjawab atas ADK tersebut, sehingga dapat
meminimalisir risiko kecurangan yang dapat terjadi akibat dari
penyalahgunaan ADK SPM. Sehingga, diakui pula bahwa dukungan unsur
pimpinan Ditjen Perbendaharaan dan juga Kementerian Keuangan sangatlah
diperlukan, yang akan diperkuat pula dengan sosialisasi dan aktifitas
manajemen perubahan lainnya khususnya terhadap para pemangku
kepentingan terkait.

Ke depannya, berbagai inisiatif pengembangan dan penyempurnaan
proses bisnis menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik perlu mendapat
dukungan, sehingga dapat muncul Dody-Dody lainnya yang mencurahkan
segenap tenaganya untuk dapat meningkatkan pertanggungjawaban
pengelolaan Keuangan Negara.

78

15 Triple One

I Putu Sudiana Pegawai KPP PMA Empat,
Kanwil DJP Jakarta Khusus,

Direktorat Jenderal Pajak

Isu kepatuhan akan senantiasa menjadi satu isu sentral dalam
administrasi perpajakan. Kepatuhan menjadi salah satu tujuan dan juga
sekaligus ukuran keberhasilan administrasi perpajakan suatu negara. Beranjak
dari kondisi obyektif bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia
masih perlu ditingkatkan, maka tahun 2012 muncul pemikiran perlu suatu
mekanisme pembinaan (edukasi) WP yang lebih terencana, terstruktur dan
akhirnya dapat diukur. Gagasan ini merupakan penjabaran 9 kuadran strategi
penyuluhan yang penulis gagas bersama teman-teman Subdit Penyuluhan

79

sejak tahun 2011. Pada awalnya program yang ditawarkan dinamakan three
on three (3-3-3) namun dalam perjalannya program ini disesuaikan dengan
kontinum waktu yang dirasakan lebih sesuai yaitu 1 minggu, 1 bulan dan 1

tahun sejak WP terdaftar dan
selanjutnya diberi nama program
Triple One.

Secara sederhana program

Triple One merupakan serangkaian

kegiatan menghubungi/meng-

himbau WP dalam periode waktu

satu minggu setelah terdaftar

dengan maksud menanyakan

apakah WP telah menerima NPWP,

Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan

juga informasi sederhana

perpajakan (starter kit NPWP)

disamping itu juga dapat dilakukan

survei mengenai kualitas layanan

pada waktu WP mendaftar diri

memperoleh NPWP. Kegiatan

menghubungi WP dalam tahap

pertama ini, sekaligus dimak-sudkan

untuk menguji validitas nomor

telepon yang diberikan oleh WP.

. Kegiatan menghubungi WP yang

kedua dilakukan setelah satu bulan

WP terdaftar yang pada intinya menanyakan apakah WP telah memahami

kewajiban maupun hak-hak perpajakannya, kesempatan ini juga

dimanfaatkan untuk menawarkan kegiatan sosialisasi kelas pajak yang

80

dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Sedangkan kegiatan menghubungi WP yang ketiga dilakukan setahun setelah
WP terdaftar yang intinya menghimbau WP melaporkan SPT Tahunannya
maupun menawarkan sosialisasi tata cara pengisian SPT jika WP
membutuhkan.

Program Triple One dikembangkan sejalan dengan hasil survei layanan
DJP yang menyatakan bahwa saluran komunikasi dalam rangka pemberian
informasi perpajakan dari DJP kepada WP yang dibutuhkan masyarakat
adalah dalam bentuk sosialisasi langsung dan diurutan kedua adalah informasi
melalui telepon. Kebijakan inilah yang diterjemahkan dalam bentuk program
Triple One. Asumsi dasar program ini adalah WP akan berperilaku positif (patuh)
jika DJP mampu menyentuh tiga hal yaitu kemampuan (ability), kemauan
(willingness) dan pemicu (trigger) untuk menjadi patuh. Program Triple One
mencoba memenuhi ketiga faktor tersebut yaitu membangun kemampuan
(ability) WP melalui pemberian informasi sederhana yang dikaitkan dengan
program edukasi Kelas Pajak. Melalui kegiatan Triple One juga dicoba
dibangun kesadaran (willingness) WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan
melalui himbauan secara persuasif. Melalui kegiatan menghubungi WP secara
berkala, hal ini akan menjadi pemicu (trigger) bagi WP dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, misalnya call setahun setelah WP terdaftar menjadi
trigger WP melaporkan SPT Tahunan.

Perjuangan merealisasikan program ini merupakan sebuah proses yang
sangat menantang khususnya dalam ‘membumikan’ gagasan yang
terkadang samar dan absurd. Pada awalnya cukup sulit menyampaikan
gagasan ini kepada pimpinan bahwa pola ini patut dicoba, khususnya dalam
mengedukasi WP baru. Jalan ternyata dibukakan, penulis melalui sebuah
kesempatan pada tahun 2012 berdiskusi dengan pejabat yang baru saja
memangku jabatan Kepala Subdit Ekstensifikasi Perpajakan. Penulis
menyatakan bahwa upaya menambah jumlah WP semata tanpa adanya

81

upaya yang sistematis untuk membuat WP menjadi ‘berkualitas’ pada
akhirnya akan menjadi boomerang buat DJP. Penulis juga mencoba
memanfaatkan momentum pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dari DJP kepada Pemerintah Daerah dan menyatakan
bahwa nantinya Seksi Ekstensifikasi akan memiliki waktu luang mengingat tidak
lagi mengelola PBB. Gayung bersambut, kerja sama dan keyakinan bersama
bahwa program edukasi (khususnya WP baru) menjadi hal yang dapat
disinergikan dengan kegiatan ekstensifikasi, mendapat dukungan.

Tantangan selanjutnya adalah meyakinkan gagasan ini kepada atasan
langsung di lingkungan Direktorat P2Humas. Terkait hal ini, penulis menginisiasi
pembuatan video yang menggambarkan cara kerja program tersebut.
Dengan hadirnya visualisasi program tersebut, ternyata ide program Triple One
lebih cepat diterima oleh pimpinan dan pada akhirnya sangat mendukung.
Dalam merealisasikan gagasan ini disamping Direktorat P2Humas, Direktorat
Ekstensifikasi dan Penilaian, pihak krusial yang lain adalah Kantor Layanan
Informasi dan Pengaduan (KLIP). KLIP memiliki kesamaan dengan program
Triple One yaitu layanan edukasi melalui telepon. Meskipun secara prinsip KLIP
umumnya bersifat inbound call (WP yang menghubungi DJP karena
membutuhkan informasi) sedangkan Triple One pada dasarnya adalah
outbound call yaitu KPP yang menghubungi WP untuk menginformasikan
kewajiban perpajakan.

Tahun 2013, program Triple One dibakukan sebagai bagian dari tata
cara pelaksanakan penyuluhan perpajakan melalui Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013. Namun kendala lain muncul bahwa
program ini akan sangat time consuming jika dijalankan secara manual tanpa
bantuan aplikasi. Where there's a will there's a way, beruntung penulis teringat
dengan program Non-Filer yang pernah dikembangkan tahun 2007 yang
kembali diangkat oleh teman-teman penagihan dalam bentuk outbound call
untuk penagihan pada tahun 2013 akhir. Dengan berbekal keyakinan bahwa

82

aplikasi yang dikembangkan untuk program outbound call tersebut serupa
dengan yang dibutuhkan oleh program Triple One maka diadopsilah aplikasi
serupa untuk program Triple One. Satu hal yang perlu disampaikan juga
adalah pemilihan level pelaksanaan program Triple One di level KPP
merupakan pilihan yang didasarkan atas pertimbangan obyektif. Sentralisasi
program Triple One ke depan akan dapat dilakukan jika kualitas data dan
mekanisme pemanfaatan data secara sentralistik telah terbangun dengan
baik antara KPP dan Kantor Pusat DJP. Kedepan program Triple One dapat
dikembangkan sebagai salah titik awal edukasi WP termasuk untuk
memastikan kualitas data WP terjaga dengan baik. Triple One juga menjadi
sarana untuk menunjukan bahwa DJP itu ‘ada’ dan melakukan pengawasan.
Triple One akan lebih optimal jika nantinya dapat dipadukan dengan
dukungan aplikasi pengawasan pembayaran, pelaporan dan juga aplikasi
yang berisikan informasi berbagai treatment yang telah diberikan kepada
masing-masing WP.

Pertengahan tahun 2014 sampai dengan 2015, Triple One diuji coba
secara terbatas di 10 KPP dengan standar operasional dan juga aplikasi yang
disiapkan oleh KP DJP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dibeberapa
KPP tempat uji coba, program ini dirasakan cukup baik dan secara konkrit
membantu meningkatkan kepatuhan WP baru sehingga hal ini menjadi daya
tarik bagi KPP yang lain untuk melakukan study banding dan akhirnya
menerapkan di KPP masing-masing. Terlalu dini menyatakan bahwa program
Triple One ini telah sukses, namun sinyal positif yang ditunjukkan beberapa KPP
tempat uji coba menjadi sebuah tanda bahwa program Triple One patut
dikembangkan untuk membantu mewujudkan kepatuhan WP. Kondisi ini juga
diperkuat dengan adanya perhatian dari Komite Pengawas Perpajakan yang
melakukan kegiatan pengawasan dan pendampingan tahun 2015 guna
mengawal program ini berhasil dengan baik di tingkat nasional.

83

Akhirnya pesan pokok dari program Triple One adalah penambahan WP
sudah seharusnya diikuti oleh suatu pola pembinaan yang terstruktur, sistematis
dan berkelanjutan dan dipadukan dengan upaya memastikan eksistensi WP
dan validitas data. Penulis berkeyakinan bahwa program ini sejalan dengan
upaya transformasi kelembagaan khususnya perluasan jangkauan layanan
(outbound call) kepada WP. Tidak mungkin memperoleh kepatuhan WP yang
tinggi tanpa adanya upaya edukasi yang baik. Self assessment system tanpa
WP yang ‘melek’ hanya akan menghasilkan pseudo-compliance (kepatuhan
semu) yang akan membebani administrasi perpajakan di masa depan.

84

16 MemanfaatkanSIMDA
untuk Mengoptimalkan
Penerimaan Pajak

La Masikamba
Kepala KPP Pratama Tahuna
Direktorat Jenderal Pajak

Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ibu kota Tahuna merupakan
induk kabupaten yang telah dimekarkan menjadi tambahan dua kabupaten,
yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Akses
menuju Kota Tahuna cukup memadai, bisa melalui udara (dengan pesawat
yang empat kali dalam seminggu) atau melalui laut (dengan kapal yang
berangkat dua sampai tiga kali sehari).

85

Meskipun sering dilanda iklim yang ekstrim sebagai daerah pesisir, tetap
saja ada pilihan untuk sampai di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
Tahuna terletak di ujung utara dari provinsi Sulawesi Utara, terselip di antara
jejeran pulau-pulau kecil yang berbaris dari Manado hingga Filipina. Jejeran
pulau-pulau itulah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Tahuna.

KPP Tahuna tempat saya bertugas sejak bulan januari 2012 dibebani
target penerimaan yang begitu menantang. Agar target penerimaan
tercapai, dibutuhkan dukungan potensi yang salah satunya bersumber dari
bendaharawan pemerintah baik APBD/APBN. Total potensi penerimaan dari
sektor bendaharawan sekitar 95% yang terdiri dari APBD 75 %, APBN 20 %.
Sedangkan sisanya dari sektor swasta sekitar 5%. Dengan kondisi ini maka
potensi dari bendaharawan merupakan andalan dan harapan KPP Tahuna
untuk memenuhi target yang diberikan Kantor Pusat DJP.

Setelah diberi amanat untuk menjabat Kepala KPP Tahuna saya
langsung berupaya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi KPP ini
dengan melakukan orientasi dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan atas beban
kerja pada setiap seksi, terutama seksi pengawasan atas penerimaan KPP
Tahuna. Saya mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi KPP
Tahuna sebagai bentuk tanggung jawab antara lain:

1. Perencanaan tugas yang tidak jelas
2. Tugas belum terorganisir dengan baik
3. Pengawasan yang belum efektif dan efisien
4. Belum mampu bersinergi dengan pemerintah daerah

Permasalahan itulah yang kemudian jadi pokok perhatian saya sebagai
Kepala KPP Pratama Tahuna. Berdasarkan diagnosis permasalahan tersebut
lahirlah gagasan untuk memudahkan penggalian potensi dan pencapaian
target penerimaan dengan mengoptimalkan pengawasan atas APBD di
wilayah kerja KPP Tahuna. Dengan berdasar pada pengalaman yang saya

86

dimiliki, saya kemudian memunculkan ide berupa pemanfaatan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) untuk mengamankan
pencapaian target penerimaan yang ditetapkan.

Meskipun upaya penggalian potensi penerimaan pajak terhadap
bendaharawan telah dilakukan oleh setiap KPP. Namun demikian, AR
mengalami kendala yang besar yaitu tidak mendapatkan data yang akurat
dari bendahara, baik data belanja pegawai, belanja barang, dan belanja
modal. Mengingat belum adanya metode penggalian potensi pajak dan
pengawasan penerimaan yang tepat, terdapat kesan yang cukup kuat di
masa lalu bahwa para AR KPP Tahuna berjalan sendri-sendiri dan kurang
sistematis dalam mengejar penerimaan dari sektor bendaharawan ini.
Ditambah lagi dengan terabaikannya wajib pajak sektor swasta membuat
penerimaan dari sektor ini tidak tercapai.

Berkaca pada keadaan .
tersebut saya berupaya untuk
mencari solusi yang bisa
meminimalkan jumlah petugas yang
mengerjakan penggalian potensi,
dengan mengedepankan keakuratan
data penyerapan APBD dan realisasi
penerimaan pajak yang maksimal,
sehingga AR lebih banyak diarahkan
untuk melakukan upaya lain dalam
rangka penggalian potensi.

Terkait dengan pengalian potensi dari sektor bendahawaran ini,
dibutuhkan suatu metode yang lebih terencana, terstruktur, dan terarah. Salah
satu metode tersebut adalah dengan memanfaatkan SIMDA yang
mempunyai tujuan antara lain:

87

1. SIMDA merupakan alat yang tepat bagi terwujudnya penggalian potensi
dan pengawasan kewajiban perpajakan bendaharawan APBD secara
efisien dan efektif;

2. Meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang
pribadi Pegawai Negeri Sipil Pemda;

3. Memberikan metode kerja yang terstruktur dan mendapatkan hasil yang
maksimal.

Bertolak dari uraian di atas, pada tahun 2013 KPP Pratama Tahuna telah
membuktikan efektifnya penggunaan SIMDA untuk perhitungan penggalian
potensi terhadap APBD. Pada tahun 2013 tersebut, KPP Pratama Tahuna
berhasil memenuhi target penerimaan sebesar 98,69 %.

Salah satu kendala terbesar dalam menggunakan SIMDA sebagai alat
pengawasan adalah cara mendapatkan data SIMDA itu sendiri. Tidak banyak
Pemerintah Daerah yang mau transparan apalagi memberikan data
keuangannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Itulah yang menyebabkan
sulitnya mendapatkan data SIMDA untuk diolah menjadi alat pengawasan.
Masalah tersebut menjadi poin penting yang tidak bisa dikesampingkan,
sebab tanpa data SIMDA, kita tidak memiliki dasar yang kuat mengawasi
bendahara. Untuk itu diperlukan sinergitas antara KPP Pratama dengan
Pemerintah Daerah.

Sinergitas tersebut bisa berbentuk hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan antara kedua pihak, baik dalam manajemen keuangan
daerah maupun pendekatan personal lainnya. Wujud pendekatan personal
yaitu dengan menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang intens. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus memberikan edukasi melalui
bimbingan teknis tentang tata cara perhitungan pajak. Proses edukasi tersebut
untuk menghilangkan kesalahan baik dalam perhitungan pajak maupun

88

penyetoran pajak ke Kas Negara. Di samping itu, perlu diberikan pemahaman
yang baik kepada kalangan bendahara khususnya dan setiap Pemerintah
Daerah pada umumnya mengenai manfaat sangat besar dari pajak yang
dipungut untuk kelangsungan manajemen keuangan daerah.

Berkat kepercayaan dan sinergi yang telah kami jalin bersama, saya
mampu mendapatkan dukungan dari ketiga Pemerintah Daerah yaitu Pemda
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten
Kepulauan Talaud. Dukungan yang diberikan adalah berupa keinginan
Pemda untuk menyerahkan data SIMDA serta transparan terkait pengelolaan
keuangan. Hal itu tentu saja lebih menguntungkan KPP Pratama karena
dengan demikian hanya dengan dua orang tenaga yang mengelola data
SIMDA tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal berupa pengawasan
yang lebih baik.

Pengawasan bendahara dengan menggunakan SIMDA telah
mendapat pengakuan dan respon positif oleh Kanwil Suluttenggo dan Malut
yang diwujudkan keseragaman pelaksanaan pengawasan SIMDA di setiap
KPP di wilayah kerja Kanwil Sulutteggo Malut. KPP Pratama Tahuna dengan
pengelolaan SIMDA diberi kesempatan menyusun buku panduan yang
kemudian dicetak dan diperbanyak oleh Kanwil. Saat ini buku panduan
pengolahan data SIMDA telah tersebar ke seluruh KPP di Indonesia. Dan berkat
itu pulalah saya kemudian terpilih menjadi juara ketiga Kepala Kantor Peduli
Pajak.

89

17 FormulirPelayanan:Upaya
Sederhana Menjamin
Kualitas Pelayanan

Toupik Kurohman
KPPBC Tipe Pratama Pomalaa
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Suatu siang menjelang sore sekelompok orang tergesa-gesa
mendatangi Kantor Pelayanan Bea Cukai yang terletak di ujung jalan Jenderal
Ahmad Yani, Pomalaa. Beberapa kendaraan yang mengangkut mereka
diparkir asal begitu saja. Wajah-wajah mereka tampak tak bersahabat.
Mereka lebih terlihat hendak melakukan unjuk rasa dibanding melakukan

90