Catatan Inspirasi Transformasi

urusan pelayanan kepabeanan. Mereka yang terprovokasi mencari-cari
seorang petugas yang dianggap menghambat proses pemuatan barang
ekspor. Tidak hanya itu mereka mengeluarkan ancaman akan merusak kantor.

Emosi mereka sudah mendidih, sedikit saja tersulut bisa meledak.
Beruntung aksi mereka tidak berujung anarkis. Mereka datang disaat yang
tidak tepat, hari Sabtu di saat kantor libur, dan pegawai yang dicari tidak ada.
Petugas keamanan kantor menyarankan mereka untuk datang kembali
secara baik-baik pada hari kerja. Rupanya kesalahpahaman tersebut muncul
karena mereka keliru memahami penjelasan petugas. Pegawai Bea Cukai
waktu itu menyampaikan bahwa perusahaan yang hendak melakukan ekspor
harus memenuhi persyaratan yang ditentukan instansi terkait, sementara pihak
perusahaan yang menyampaikan permohonan ijin pemuatan ekspor tidak
dapat menunjukan persyaratan tersebut sebagaimana mestinya. Petugas
menyarankan agar melengkapi permohonan tersebut, namun saran petugas
tersebut disalahartikan sebagai penolakan ijin muat ekspor dan
memperlambat pelayanan.

Cerita tersebut saya dengar dari rekan-rekan sekantor, ketika awal-awal
mulai menjalankan tugas di KPPBC Tipe Pratama Pomalaa. Saya coba
menggali dan mengenali lingkungan baru tempat saya bekerja. Hal-hal apa
saja yang sudah dilakukan, belum dilakukan, yang sudah baik dan yang harus
diperbaiki. Tantangan dan peristiwa-perstiwa apa saja yang terjadi dalam
perjalanan pengabdian teman-teman. Pengalaman adalah pelajaran
kehidupan yang tidak ada di bangku kuliah. Dari sekilas pengalaman tersebut
saya mulai berpikir upaya apa yang bisa dilakukan agar kejadian tersebut
tidak terulang. Mencegah agar tidak terjadi bias informasi dalam setiap
pelayanan yang dilakukan. Ada mekanisme sederhana yang mudah
dipahami dan diikuti oleh pengguna jasa. Dengan demikian mereka dapat
mengetahui apa-apa saja kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum mereka memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan. Berbagai

91

persyaratan sebuah layanan tergambar secara jelas dan dapat mereka
ketahui secara detail bahkan tanpa harus bertanya terhadap petugas.

Saya mulai memetakan kondisi pelayanan pada saat itu. Subseksi
Perbendaharaan dan Pelayanan sebelum saya datang belum ada yang
memimpin, rupaya saya adalah kasubsi pertama disitu. SOP kegiatan
pelayanan masih tumpang tindih pada Subseksi Perbendaharaan dan
Pelayanan serta Subseksi Penindakan dan Penyidikan, belum terdapat
pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan yang tegas antara kedua
subseksi tersebut.

Setiap pengajuan permohonan pelayanan, pengguna jasa langsung
menyampaikan surat permohonan, petugas membukukannya dalam buku
agenda, tidak ada tanda terima yang diberikan kepada pengguna jasa.
Pelayanan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor
Barang) dan Manifest memulai diterapkan mandatory secara penuh Customs
and Excise Information System & Automations (CEISA) dengan menggunakan
media penyimpanan data elektronik pada bulan Juli 2013, tepat satu bulan
sejak saya mengawali tugas di Pomalaa. Dalam pengajuan PIB, PEB dan
Manifes, checklist kelengkapan dokumen hanya terdapat dalam cover map
dokumen untuk keperluan internal, tanda terima diberikan dalam lembaran
terpisah untuk pengajuan yang sudah memenuhi syarat dan mendapat nomor
pendaftaran.

Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyempurnakan SOP
Pelayanan. Kemudian mulai membuat konsep formulir layanan. Berbekal
pengalaman ketika bertugas di Seksi Kepatuhan Internal di KPPBC Tipe Madya
Tanjung Perak saya mulai mengambil contoh formulir layanan yang
digunakan di Tanjung Perak. Konsep formulir layanan yang akan dibuat di
Pomalaa sedapat mungkin bisa multi-fungsi. Memenuhi kepentingan kedua
belah pihak (pihak pengguna jasa dan pihak Bea Cukai). Formulir layanan
ditujukan agar dapat memperkuat prinsip self assessment. Formulir layanan

92

juga dapat meningkatkan transaparansi dan kepastian layanan kepada
pengguna jasa.

Formulir Layanan ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Memberikan informasi daftar persyaratan dari setiap jenis layanan yang

harus dipenuhi, pengguna jasa dapat mengambil dan membawa pulang
formulir tersebut sebelum nanti kemudian menyerahkan ketika
mengajukan pelayanan
- Lembar checklist untuk pernyaratan dokumen yang akan disampaikan
- Berfungsi sebagai bukti tanda terima atas pelayanan yang diberikan
- Menyediakan kolom untuk memberikan informasi berupa alasan
penolakan sebuah layanan untuk memberikan transparansi kepada
pengguna jasa jika layananan ditolak
- Alat kontrol untuk menjaga kualitas dan kecepatan pelayanan,
mencantumkan nama dan kontak pengurus, identitas pegawai yang
melayani serta tertulis waktu diterima layananan.

Formulir layanan pada tahap awal dirancang untuk layanan-layanan
dengan frekuensi yang cukup sering dilakukan di KPPBC Tipe Pratama
Pomalaa. Setiap formulir layanan diberikan kode untuk memudahkan
identifikasi. Beberapa formulir layanan yang sudah disusun antara lain sebagai
berikut:

No Kode Pelayanan Pengguna
Eksportir,
1 PBPL-01 Permohonan Repro Modul Eksportir / Importir, Agen
Agen
Importir / Sarana Pengangkut
Agen
2 PBPL-02 Rencana Kedatangan Sarana Agen
Pengangkut (RKSP) Eksportir

3 PBPL-03 Inward Manifes Eksportir
Eksportir
4 PBPL-04 Outward Manifes

5 PBPL-05 Ijin Pemuatan Ekspor Barang Curah
(Form 3D)

6 PBPL-06 Pengajuan PEB

7 PBPL-07 Perbaikan PEB

93

8 PBPL-08 Pembatalan PEB Eksportir
9 PBPL-09 Pengajuan PIB Importir

Setelah selesai dilakukan desain bentuk formulir layanan dan mendapat
persetujuan kepala kantor. Kami melakukan sosialisasi forulir layanan kepada
pengguna jasa bertepatan dengan kegiatan sosialiasi tentang aplikasi CEISA
dan setelah itu dilakukan ujicoba pemberlakukan pengisian formulir layanan
sementara dengan mengunakan hasil cetak foto kopi.

Setelah dilakukan evaluasi dan semuanya dapat berjalan sesuai
rencana, desain formulir kemudian diserahkan kepada bagian umum untuk
dilakukan proses percetakan. Formulir layanan dibuat rangkap dua dengan
kertas lembar kedua berjenis NCR yang berkarbon, sehingga apabila menulis
pada kertas yang paling atas (lembar pertama) akan tembus ke kertas
dibawahnya (lembar kedua). Lembar pertama berwarna putih diperuntukan
untuk arsip kantor dan lembar kedua berwarna hijau untuk pengguna jasa.

Manfaat yang dirasakan dengan adaya formulir layanan bagi
pengguna jasa adalah sebagai upaya preventif, yaitu pengguna layanan
dapat mempersiapkan dengan lebih baik persyaratan yang dibutuhkan
dalam sebuah pelayanan. Pengguna layanan juga dapat memperoleh
kepastian dan transparansi. Survey kepuasan pengguna layanan yang
dilakukan pasca diterapkannya formulir layanan memperoleh hasil indeks 4,67
(skala 5) dengan kategori sangat puas, untuk variabel sistem dan prosedur
pelayanan.

Bagi pihak Bea Cukai formulir layanan bermanfaat untuk menjaga
kualitas layanan dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk para petugas
pelayanan. Tanda terima yang mencantumkan waktu layanan sangat
berrmanfaat untuk menghitung batas waktu yang berkonsekuensi timbulnya
denda administrasi kepada pengguna jasa akibat keterlambatan
penyampaian pemberitahuan. Beberapa perusahaan yang terkena denda

94

tidak pernah ada yang keberatan karena formulir layanan ini menjadi bukti
yang otentik dan dipegang kedua belah pihak. Dan syukur alhamdulillah
kejadian seperti yang diceritakan diawal tulisan ini tidak akan terjadi lagi.

95

18 Sepenggal Kisah
MATAPPA

Agusman Account Representatife KPP Pratama Makassar
Barat

Direktorat Jenderal Pajak

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi di era globalisasi ini, di
dalam dunia yang serba digital sekarang ini, ditambah lagi teknologi yang
terus berkembang, penerapan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang pun
terus dilakukan, tidak terkecuali dalam sektor perpajakan

Salah satu contoh penerapan teknologi ini adalah aplikasi GIS
atau Geographical Information System. Salah satu yang dapat dilakukan GIS
dalam bidang perpajakan adalah mencakup inventarisasi, manajemen, dan
kesesuaian lokasi Wajib Pajak (WP), singkatnya adalah mengelola pemetaan
WP

96

GIS dapat digunakan untuk membantu mengelola pemetaan WP
seperti lokasi WP, manajemen visit ke lokasi WP, perbandingan antara lokasi WP
dengan WP yang lain, dan analisa lainnya. Dengan menggunakan GIS kita
dapat membandingkan setoran pajak antara WP yang satu dengan WP yang
lain dengan analisa luas lahan, jenis usaha serta lokasi usaha yang
sama/berdekatan. Dengan adanya GIS membantu menginventarisasi data-
data tersebut menjadi lebih cepat dianalisis.

Seorang AR harus memiliki data yang akurat tentang lokasi dan analisa
WP sebelum melakukan visit ke WP. Namun hal ini kadang tidak sejalan di
lapangan takala terjadi pergantian AR di suatu kantor pelayanan pajak
sehingga AR yang baru harus memulai dari awal lagi untuk melakukan
pengenalan wilayah lagi dengan melakukan pencarian WP, dan seorang AR
kurang optimal dalam melakukan pengaturan jadwal serta titik lokasi visit ke
WP hal ini terjadi dan terus terjadi karena belum tersedianya sarana untuk
melakukan pemetaan wilayah WP secara baik dan mudah.

Selama ini DJP memiliki peta blok eks PBB dalm bentuk GIS sudah tidak
digunakan lagi. GIS ini memuat data digital tentang bidang berupa NOP dan
luas tanah suatu wilayah. Dengan modal peta blok ini dibuatlah Map Tax Payer
Profile Application (MATAPPA) yang dalam bahasa daerah artinya percaya
atau pencerahan, dengan harapan dengan adanya MATAPPA seorang AR
tidak buta lagi mengenai wilayahnya termasuk lokasi, kegiatan dan gambaran
usaha WP terutama bila terjadi pergantian AR.

Sistem MATAPPA ini bukan semata-mata software atau aplikasi
komputer, namun merupakan keseluruhan dari pekerjaan managemen
pengelolaan WP sehingga bisa melakukan analisis dan pemetaan potensi
pajak ke dalam database.

97



diperoleh analisis mengenai suatu permasalahan atau potensi pajak. Hasil
analisis tersebut bisa dimanfaatkan sebagai rekomendasi atau dasar
pengambilan keputusan yang mencakup perencanaan, pengelolaan atau
penentuan kebijakan

Dari paparan di atas, rasanya tidak mengada-ada bahwa sistem
pemetaan wilayah WP dalam bentuk aplikasi MATAPPA yang berasal dari peta
digital yang begitu mahal sisa peninggalan PBB yang mana dulunya sudah

tidak terpakai lagi bisa diolah kembali
menjadi sesuatu yang berharga dan
dimanfaatkan oleh dan untuk pegawai
pajak.

Dengan MATAPPA, lokasi WP bisa
diubah menjadi data alamat atau data

. koordinat yang berguna dalam penentuan

lokasi pada WP pada peta. Sehingga
penggalian potensi perpajak seorang AR maupun petugas pajak yang lain
bisa lebih maksimal. Tentu dibutuhkan pula data-data lainnya seperti master
file, setoran WP dan jenis pajak, sektor dominan, penyebaran WP yang
ditampilkan dalam bentuk pewarnaan dan grafik yang kesemuanya bisa
dirangkum dalam suatu aplikasi yang dinamakan MATAPPA.

99

19 Implementasi
Penganggaran Berbasis
Kinerja di Kementerian
Keuangan

Marudut R. Napitupulu Kepala Subbagian Perencanaan II
Biro Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Jenderal

Proses reformasi perencanaan penganggaran di internal Kementerian
Keuangan mendapatkan momentum yang tepat sejalan dengan hasil cetak
biru Transformasi Kelembagaan yang ditetapkan dalam KMK 36/2014. Dalam
salah satu butir inisiatif transformasi Sekretariat Jenderal memandatkan untuk:
“Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran

100

berbasis kinerja – Kemenkeu akan berada di garis depan penerapan reformasi
penganggaran utama dengan memastikan keselarasan antara keseluruhan
strategi Kemenkeu, perencanaan program dan outcome, dan alokasi
anggaran melalui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB), sebagai
bagian dari proyek pilot bagi sektor pemerintahan” (hal 28). Inisiatif ini
bukanlah tantangan yang mudah, mengingat negara-negara maju
memerlukan waktu dalam hitungan dekade baru sampai pada tahap
kematangan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Bersama-sama dengan

Direktorat Jenderal Anggaran,

Sekretariat Jenderal c.q Biro

Perencanaan dan Keuangan

menjadi inisiator dan owner dari

inisiatif transformasi Implementasi

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

tersebut. Dalam perja-lanannya, Biro

Perencanaan dan Keuangan

sebagai koordinator implementasi

PBK di lingkungan internal Kemenkeu

dituntut untuk menjadi Prime Mover

perubahan bagi 11 (sebelas) unit

Eselon I. Perubahan yang menuntut

Biro Perencanaan dan Keuangan

untuk mengambil peran dan posisi

yang proporsional karena Biro kami

bukan sebagai regulator seperti DJA

yang harus menghasilkan kebijakan

penganggaran bagi unit teknis di

internal Kemenkeu.

101

Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan harus mampu mewujudkan
Kemenkeu menjadi benchmark atau showcase bagi Kementerian Lembaga di
Republik ini untuk mengubah paradigma penganggaran yang input-based,
line-item, incremental menjadi pengalokasian uang rakyat yang
memperhatikan kinerja dan hasil (outcome oriented). Kalau Kemenkeu saja
tidak bisa, bagaimana mungkin Kementerian Lembaga lainnya, kira-kira
begitu tantangannya.

The show must go on. Go or not Go bukan lagi suatu pertanyaan!
Melainkan, suatu keharusan dan totalitas yang harus disikapi secara
profesional. Tantangannya adalah bagaimana menyusun suatu kebijakan di
internal Kemenkeu untuk mengakselerasi implementasi PBK yang menjadi
kunci dari keselarasan tata kelola strategi, kinerja dan anggaran. Dengan
keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman menerbitkan kebijakan
Biro Perencanaan dan Keuangan dituntut untuk menghasilkan kebijakan di
tahun 2014 sebagai milestone implementasi PBK.

Salah satu key success factors dalam
pelaksanaan insiatif ini adalah dukungan
pimpinan, dalam hal ini Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan yang luar biasa
sebagai enabler yang memberikan diskresi
untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang
diperlukan, memonitor perkembangan serta
memberikan support atas setiap tahapan.
Pada tahap awal, dibentuk sebuah
Champion tim yang terdiri dari pegawai lintas Bagian di lingkup Biro
Perencanaan dan Keuangan meliputi Bagian Perencanaan, Bagian
Penganggaran, Bagian Perbendaharaan serta Bagian Akuntansi dan
Pelaporan.

102

Pemilihan Champion tim dilakukan langsung oleh Kepala Biro dengan
pertimbangan kombinasi ilmu yang saling melengkapi. Semua anggota tim
kemudian mengikuti pelatihan di School of Business and Management (SBM)
ITB, selama 3 (tiga) hari sebulan selama 6 (enam) bulan. Tujuannya,
menambah kapasitas sekaligus membentuk kekompakan tim. Disela-sela
pendidikan dimanfaatkan untuk melakukan diskusi-diskusi (bersama
widyaswara BPPK dan unit eselon I) yang difokuskan pada penyusunan
Kebijakan Implementasi PBK.

Tantangan penulisan kebijakan ini sangat banyak. Semua anggota tim
‘dipaksa’ berpikir ‘out of the box’ dan keluar dari ‘comfort zone’. Bagaimana
tidak, setiap sub bab buku panduan yang akan disusun dibagi habis ke dalam
setiap anggota tim baik perorangan maupun kelompok kecil dua atau tiga
orang dengan rencana kerja yang ketat sambil melaksanakan tugas dan
fungsi keseharian yang juga padat. Selain referensi yang kebanyakan
bersumber dari artikel, jurnal dan buku manual berbahasa asing, jumlah
peraturan Perencanaan dan Penganggaran yang berlaku di Republik ini juga
luar biasa banyak. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai
Peraturan Menteri terkait. Belum lagi masing-masing individu dan kelompok
kecil diharuskan untuk melakukan presentasi atas sub bab yang menjadi
tanggung jawabnya, yang bisa dibayangkan menjadi extra-effort bagi
anggota tim yang bukan berasal dari bagian Perencanaan dan Bagian
Penganggaran.

Tidak berhenti disitu, setiap peserta diskusi juga diwajibkan untuk
memberikan pendapat, WAJIB, tidak boleh ada yang menjadi penumpang
gelap (free riders). Satu putaran! Demikian istilah Cahyo Widjayanto, Project
Manager (PM) tim penyusunan kebijakan. Ya, dalam diskusi yang semi informal
dan egaliter ini setiap peserta harus memberikan komentar yang kritis, skeptis
bahkan kadang menyakitkan karena hasil kerja setiap orang dikomentari
sedemikian ‘tajam’ tanpa hak jawab secara langsung. Budaya open-minded

103

dan responsible sangat terasa dalam proses diskusi dan dialog dalam tim.
Open-minded karena harus siap menerima kritik, masukan dan perbaikan
suatu nilai yang jarang sebelum era transformasi. Serta responsible, karena
secara profesional harus memenuhi tuntutan kualitas dan deadline serta
memberikan masukan yang merujuk pada literatur.

Demikian proses sub-bab demi sub-bab berlangsung berbulan-bulan
selama tahun 2014 yang diikuti dengan Seminar untuk menjaga quality
assurance yang dihadiri oleh pihak eksternal yang ahli di bidang Perencanaan
dan Pengadaan dari DJA, Bappenas, Pakar Kebijakan Publik Universitas
Indonesia dan Australia Government Partnership Fund (GPF). Dalam seminar,
kembali tim penulis mendapat kritik, masukan-masukan dan perspektif yang
luar biasa untuk memperkaya panduan yang disusun. Meskipun, dengan tulus
para pakar tersebut sangat mengapresiasi kerja keras tim.

Setelah perbaikan final, akhirnya, buku panduan perencanaan
penganggaran diterbitkan Better Practice Guide: Implementasi
Penganggaran Berbasis Kinerja dan mendapatkan endorsement dari Menteri
Keuangan pada November 2014. Endorsement yang luar biasa juga diperoleh
dari Sekretaris Jenderal serta Ketua GPF Australia, serta sambutan yang
antusias dari 11 (sebelas) unit Eselon I yang akan menggunakan panduan ini
pada masing-masing unit. Terbayar sudah investasi waktu, tenaga dan pikiran
berbulan-bulan lamanya.

Meskipun telah diterbitkan, panduan ini menyisakan dua pertanyaan
kritis yang sekaligus dua keunggulan utama panduan ini yaitu: mengapa
panduan tidak dalam bentuk Ketetapan Menteri Keuangan (KMK), dan
mengapa hanya better practice bukan best practice?

104

Untuk pertanyaan

pertama tim penulis

mengambil lesson learned dari

pengalaman reformasi

penganggaran di Australia

bahwa semakin banyak

regulasi semakin menyulitkan

bagi pengguna anggaran,

disamping itu dalam seni

alokasi anggaran panduan .
yang bersifat himbauan lebih

mengedepankan dialog

substansi yang sehat dibanding .
aturan yang rigid. Untuk

pertanyaan kedua, kami

berpendapat panduan yang diterbitkan perlu fokus pada praktik

perencanaan penganggaran yang belum baik menjadi lebih baik (better).

Juga identifikasi atas sesuatu praktik yang better akan menjadi pekerjaan

rumah yang dinamis, berkelanjutan serta semangatnya tidak akan berhenti

hanya sampai pada penerbitan panduan ini. Pun demikian, kami juga

mengenalkan praktik-praktik baru sebagai hasil lesson learn di negara-negara

maju yang fit dengan konteks Kemenkeu seperti Resource Forum dan Budget

Statement yang mengharuskan komitmen dan keterlibatan pimpinan

(leadership) untuk mengawal perencanaan yang baik. Bagaimana tidak,

‘gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal’, kata Alan Lakein

untuk menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang baik.

Demikian, bagi Champion tim penerbitan pedoman ini adalah bukti
nyata Sekretariat Jenderal menjadi contoh Prime Mover dalam mensukseskan
agenda Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu. Juga menjadi bukti nyata

105

sinergi strategis top-down dan semangat persistensi bottom-up. Pesannya,
Transformasi Kelembagaan memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap
individu maupun tim di Kementerian Keuangan untuk menjadi ‘driver’
transformasi sesuai peran kita masing-masing.

Mari kita nikmati setiap proses transformasi karena kaya dengan
pembelajaran sekaligus menjadi portofolio bagi kita masing-masing dalam
menjawab tuntutan serta keraguan beberapa pihak atas kompetitifnya
remunerasi yang diterima pegawai Kemenkeu. Salam transformasi dan terima
kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dan bersinergi dalam
pencapaian milestone inisiatif implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja.

106

20 Sepenggal Kisah TPT
Offline

Fahmi Harzi, KPP Pratama Palangkaraya,
dikisahkan oleh Hasan, KPP Pratama Mempawah
Direktorat Jenderal Pajak

Jika para pegawai pajak ditanya tentang Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) apa yang terbersit dalam
pikiran mereka? Jika penulis boleh menyimpulkan berdasarkan survey
sederhana yang dilakukan, kira-kira jawabannya seperti ini; jauh, tempatnya
terpencil, pegawainya sedikit, pekerjaannya banyak, hingga tidak ada sistem
dan aplikasi penerimaan surat-surat wajib pajak baik SPT maupun permohonan
lainnya yang terstandardisasi.

107

Apabila kita sandingkan dengan teori persepsi dan fakta, empat
jawaban pertama merupakan persepsi. Hal ini karena pernyataan-pernyataan
tersebut bisa disanggah keabsahannya, tergantung dari sudut pandang
orang yang menilai. Sedangkan pernyataan kelima merupakan fakta yang
nyata dan dapat diverifikasi kevalidannya. Pembedaan antara persepsi dan
fakta tersebut menjadi penting dilakukan dalam upaya melakukan
transformasi di tubuh KP2KP, karena seharusnya fakta-fakta negatif itulah yang
seharusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

KP2KP merupakan ‘kepanjangan tangan’ dari Kantor Pelayanan Pajak.
Istilah ini sering digunakan mengingat KP2KP biasanya dibentuk untuk
memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang letaknya jauh dari wilayah
Kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa
konsultasi dan penyuluhan saja, akan tetapi juga terkait fungsi pelayanan
berupa penerimaan SPT dan permohonan wajib pajak lainnya.

Terkait fungsi pelayanan ini, KP2KP di seluruh Indonesia memang belum
mempunyai aplikasi khusus yang terstandardisasi, berbeda dengan KPP yang
sudah mempunyai beberapa aplikasi yang standar dan berlaku secara
nasional seperti Aplikasi TPT Lokal, SIDJP, hingga Sismiop. Karena tidak adanya
sistem yang terstandardisasi, KP2KP membuat aplikasi penerimaan sendiri, dan
kebanyakan menggunakan aplikasi excel sederhana.

Penulis pun pernah bertugas di KP2KP Mempawah selama satu minggu
di tahun 2012. Aplikasi yang digunakan di KP2KP Mempawah saat itu masih
menggunakan format microsoft excel. Ada beberapa kekurangan ketika
penerimaan SPT dan permohonan Wajib Pajak menggunakan format microsoft
excel sederhana; Pertama, sulit memberikan penomoran untuk Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang
diberikan ke Wajib Pajak karena diberikan nomor secara manual. Kedua, Tidak
mampu mendeteksi kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketiga,

108

Tidak terdapat history atas data SPT yang telah disampaikan, sehingga ada
kemungkinan Wajib Pajak dapat melapor atas jenis dan masa pajak yang
sama lebih dari satu kali dengan status yang sama serta tidak dimungkinkan
adanya menu cetak ulang BPS bagi Wajib Pajak. Keempat, pencetakan
register harian (rekap penerimaan SPT dan permohonan) yang dilakukan
secara manual yang menyebabkan lamanya pengiriman berkas ke KPP.

Melihat kondisi tersebut, seorang pria yang saat itu masih berumur 23
tahun berinisiasi untuk membuat aplikasi sederhana penerimaan SPT dan
permohonan wajib pajak di KP2KP Mempawah yang kemudian diberi nama
Aplikasi TPT Offline.

Aplikasi TPT Offline
Januari 2013, Fahmi Harzi mulai memperkenalkan aplikasi TPT Offline di

KP2KP Mempawah. Aplikasi TPT Offline sendiri merupakan aplikasi yang
dirancang berdasarkan peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP)
yang berlaku dalam Direktorat Jenderal Pajak.

Ada beberapa syarat berupa sarana dan prasarana yang diperlukan
agar aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Hardware yang
digunakan berupa perangkat komputer dengan spesifikasi Operating System
(OS) minimal windows XP dan Printer LaserJet untuk pencetakan BPS dan LPAD.
Sedangkan software yang digunakan adalah: Visual Basic (untuk pembuatan
formulir-formulir), Microsoft Access (untuk database Wajib Pajak), dan Crystal
Report (untuk pencetakan).

Selain hardware dan software, syarat tambahan dari aplikasi ini adalah
perlunya update data Wajib Pajak dari bagian Pengolahan Data dan Informasi
Perpajakan KPP Pratama Mempawah minimal satu bulan sekali. Fungsi update
data ini adalah untuk memberikan validasi data terkait dengan perubahan-

109

perubahan yang terjadi seperti; penambahan Wajib Pajak baru, perubahan
status PKP, perubahan status NPWP, dan perubahan data Wajib Pajak lainnya.

Melihat beberapa persyaratan yang telah tertulis diatas, aplikasi ini
sebenarnya bisa diterapkan di KP2KP yang lain. KP2KP yang lain bisa
mengubah database dengan data masterfile Wajib Pajak mereka. Tampilan
aplikasi juga bisa diubah sesuai dengan keinginan dari KP2KP yang
bersangkutan.

Aplikasi TPT offline ini pun telah memberikan beberapa manfaat yang
nyata-nyata dirasakan oleh para pegawai KP2KP Mempawah. Pertama,
Dapat menghasilkan auto numbering pada BPS dan LPAD, sehingga hasil
keluaran yang tercetak mempunyai nomor yang urut dan berbeda untuk
setiap jenis SPT maupun permohonan lainnya. Kedua, Dapat mendeteksi
kesalahan penulisan NPWP hingga pelaporan ganda oleh Wajib Pajak,
sehingga Wajib Pajak dapat dihimbau untuk mengubah status pelaporan
menjadi pembetulan. Ketiga, Mempunyai fitur untuk mencetak ulang BPS dan
LPAD, hingga edit dan hapus data jika terdapat kesalahan dalam perekaman.
Keempat, Dapat melakukan register harian secara otomatis yang
terkelompokkan berdasarkan jenis SPT dan permohonan Wajib Pajak lainnya.

Disamping itu, aplikasi TPT offline juga mempunyai fungsi ganda, karena
disamping memberikan manfaat langsung kepada pegawai, aplikasi ini pun
bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak terkait dengan
pelayanan yang diberikan oleh pegawai KP2KP. Kepuasan Wajib Pajak
tersebut dapat dilihat dari adanya fitur-fitur baru yang bisa diperoleh wajib
pajak seperti pencetakan ulang tanda terima atau BPS jika Wajib Pajak
kehilangan tanda terima tersebut.

Manfaat lain yang bisa diperoleh Wajib Pajak adalah terkait waktu
pelayanan penerimaan SPT dan surat-surat yang lebih cepat serta hasil
cetakan bukti penerimaan surat yang lebih baik karena disamping memuat

110

nomor yang unik (berbeda atas setiap masa dan jenis pajak) hasil cetakan
menggunakan printer LaserJet juga lebih rapi. Efek lanjutan dari pelayanan
yang lebih cepat serta hasil cetakan yang terkesan lebih formal ini adalah
meningkatnya profesionalisme para pegawai pajak di mata Wajib Pajak.

Akan tetapi, aplikasi ini tidaklah sempurna. Salah satu kekurangan dari
aplikasi ini adalah keterbatasan jumlah data Wajib Pajak karena hanya
memuat masterfile dalam lingkup wilayah kerja KPP Pratama Mempawah saja.
Hal ini juga terkait dengan penggunaan Microsoft Access sebagai aplikasi
database Wajib Pajak.

Meskipun demikian, aplikasi TPT offline tetap merupakan inovasi
impelementatif yang bisa terus dikembangkan dan disempurnakan. Dengan
berbagai masukan dari para ahli IT baik di Kementerian Keuangan maupun
Direktorat Jenderal Pajak secara khusus, penulis yakin sepenggal kisah TPT
offline dari kota kecil, Mempawah, ini mampu menjadi pilot project
terstandardisasinya aplikasi penerimaan SPT dan permohonan Wajib Pajak di
KP2KP. Demi citra Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik.

111

21 Menu Mesin Antrian
Terpadu Layanan
Satu Atap

Yogi Bekti Swasana

Kepala Seksi bank KPPN Amlapura
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kisah ini diawali dengan pepatah :
“Tidak ada yang abadi selain perubahan”

Sebuah jargon yang sering kita dengar ketika program Transformasi
sebuah lembaga dicanangkan, tidak terkecuali ketika Kementerian Keuangan
mencanangkan Transformasi Kelembagaan pada tahun 2012. Hasil Blueprint
Transfomasi Kelembagaan Kementerian Keuangan mengamanatkan bahwa
salah satu quick win nya adalah shared service Direktorat Jenderal

112

Perbendaharan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal ini menuntut
setiap insan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara untuk selalu siap
menyongsong sebuah perubahan.

Sebagai implementasinya,

pada tahun 2014, Kantor

Pelayanan Perbendaharan

Negara (KPPN) Amlapura merintis

dibentuknya layanan bersama

antara Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPB),

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

dan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN)

dengan meluncurkan program

layanan satu atap. Layanan Satu

Atap merupakan layanan yang .
diberikan untuk kemudahan

pelayanan dalam satu tempat

terhadap kebutuhan satker dalam layanan terpadu yakni layanan

perbendaharaan, layanan pengelolaan BMN dan layanan konsultasi

perpajakan. Pelayanan dipusatkan di satu tempat layanan dengan

kelengkapan penyediaan sarana pendukung pada KPPN Amlapura yang

dilaksanakan secara terjadwal dalam suatu kesepakatan bersama untuk

memberikan sinergi layanan bekerjasama dengan para petugas yang

berkompeten sesuai fungsi layanan dari KPKNL Denpasar, KPKNL Singaraja, KPP

Gianyar ddan KPPN Amlapura terhadap peningkatan pelayanan kepada

satker-satker mitra kerja dalam wilayah tugas yang sama. Layanan satu atap

ini di launching pada tanggal 3 Juli 2014.

113

Saat ini, dengan diterbitkannya Surat Ketua Project Management Office
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/TRBTKPB/2015 Tanggal 22
April 2015 tentang Persipan layanan bersama kantor vertikal Ditjen
Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara, layanan satu atap akan
diterapkan di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai
wujud Sinergi antara DJPB dan DJKN.

Untuk mendukung layanan satu
atap, Kepala KPPN Amlapura pada
tahun 2014, Lasmaria Manurung
berinovasi dengan merancang menu

. layanan satu atap pada mesin antrian

layanan terpadu. Ide pembuatan
mesin antrian terpadu sebenarnya
merupakan ide sederhana akan
tetapi mempunyai manfaat yang
besar bagi penerima jasa layanan
pada KPPN Amlapura. Sebelum

. adanya inovasi mesin layanan antrian

terpadu, mesin antrian hanya
melayani layanan utama pada KPPN Amlapura, yaitu CSO, Penerimaan SPM
dan ADK, Laporan Bank/Pos dan Validasi Surat Setoran, Rekonsiliasi SAKPA dan
Penyerahan SP2D dan Penerimaan Surat Masuk. Sedangkan bagi pemangku
kepentingan yang membutuhkan layanan satu atap KPPN Amlapura, harus
memilih jenis layanan dengan sistem manual yaitu mendaftar pada buku tamu
pada CSO KPPN Amlapura, kemudian menyampaikan jenis layanan yang
diinginkan dan menunggu antrian. Dengan keterbatasan jumlah SDM yang
menangani CSO, hal ini tentunya menyita waktu dan dalam melayani kurang
maksimal. Selain itu akan menyulitkan KPPN Amlapura dalam menyusun statistik
secara tepat dan cepat tentang jumlah satker dan jenis layanan satu atap
yang dibutuhkan. Atas dasar hal ini, maka untuk mendukung layanan satu

114

atap KPPN Amlapura, diusulkan untuk mensinergikan mesin antrian layanan
satu atap dengan mesin antrian layanan utama KPPN Amlapura.

Dengan menggunakan menu mesin layanan satu atap, stakeholder
KPPN Amlapura dapat ,melakukan pilihan terhadap layanan unggulan KPPN
Amlapura yaitu:

• Customer Service Officer (CSO), layanan untuk jasa konsultasi tentang
proses pencairan APBN, SPAN dan SAKPA pada seksi Pencairan Dana
dan Manajemen Satuan Kerja (PDMS);

• Penerimaan SPM dan ADK, layanan penerimaan SPM dan ADK untuk
dilakukan proses konversi pada FO Seksi PDMS;

• Laporan Bank/Pos dan Validasi Surat Setoran, layanan penerimaan
ADK LHP Bank/Pos dan layanan konfirmasi Surat Setoran Pajak dan
PNBP pada FO Seksi Bank;

• Rekonsiliasi SAKPA, Layanan untuk melakukan rekonsiliasi SAKPA pada
seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki);

• Penyerahan SP2D dan Penerimaan Surat Masuk, Layanan penerimaan
SP2D lembar 2, SPM dan Surat Masuk pada Subbagian Umum;

• Konsultasi Pengelolaan BMN, Layanan Konsultasi tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara pada Layanan satu Atap;

• Konsultasi Perpajakan, Layanan konsultasi Perpajakan yang diberikan
oleh KPPN Gianyar;

• BISA (Bimbingan Satker), Layanan Bimbingan Satuan Kerja terkait
Aplikasi yang diberikan oleh seksi PDMS/Veraki

Manfaat yang diperoleh oleh satuan kerja adalah dengan adanya
beberapa menu pada layanan satu atap adalah setiap pemangku
kepentingan akan mudah memilih dan menetapkan jenis layanan yang
diinginkan dalam sebuah sarana yang terintegrasi. Pemangku kepentingan

115

dapat memilih lebih dari satu layanan yang diberikan baik layanan pokok
KPPN Amlapura maupun layanan satu atap.

Dengan dukungan mesin antrian terpadu pada layanan satu atap,
KPPN Amlapura meraih penghargaan pada Kantor Pelayanan Percontohan
Tingkat Kementerian Keuangan pada Tahun 2014. Dalam melakukan
perubahan dari manual antrian ke sistem antrian terpadu diperlukan inovasi
dan ketekunan dalam menciptakan jenis layanan yang dapat membantu
para pemangku kepentingan. Awalnya, untuk membangun sebuah inovasi
baru yang belum pernah dilakukan oleh unit lain cukup susah, tetapi dengan
dukungan dan keja keras tim, akhirnya KPPN Amlapura kembali membuat
sebuah inovasi sederhana tetapi bermanfaat bagi pengguna jasa layanan.

116

22 Kumpulan
Modul Satker

Andika Rohman Prasetia
KPPN Pelaihari

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nama saya Andika Rohman Prasetia, teman-teman biasanya
memanggil saya dengan sebutan Dika. Saat ini saya bekerja di KPPN Pelaihari,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya,
dimanakah itu KPPN Pelaihari ??? Buat sebagian orang nama Pelaihari begitu
sangat asing. Tak terkecuali saya sendiri awalnya. Pada sekitar pertengahan
bulan Juni tahun 2011, dimana merupakan hari bersejarah buat Lulusan STAN
2010. Dimana dihari itu merupakan pengumuman penempatan buat

117

angkatan kami. Rasa galau dan gelisah terlihat dari wajah seluruh teman
angkatan STAN 2010 yang ditempatkan di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Ketika giliran saya menerima amplop berwarna coklat itu, hati ini serasa
deg-degan untuk membukanya. Akhirnya terbukalah amplop tersebut. Dan
seketika saya baca dan tertulis nama KPPN Pelaihari. rasa senang atau sedih
belum bisa utarakan saat itu juga, kenapa?? Karena saya sendiri tidak tahu
dimanakah KPPN Pelaihari itu, Jauh atau Dekat lokasinya ??

Coba bertanya-tanya dengan teman seangkatan lainnya, katanya
Pelaihari tidak jauh-jauh amat, transportasi juga cukup mudah. Alhamdulillah
saya ucapkan saat itu, Insya Allah penempatan di Pelaihari akan memberikan
berkah untuk kedepannya. Aminn…

Diawal bekerja di KPPN Pelaihari, saya ditempatkan di seksi Verifikasi dan
Akuntansi di bagian Back Office dimana tugasnya menyusun arsip SPM
maupun SP2D sebagai pertinggal KPPN. Awal tahun 2012, saya ditugaskan
menjadi Front Office Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai petugas Rekonsiliasi.
Saat itu baru saya mengenal aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh satuan
kerja. Walaupun awalnya baru mengenal yang namanya Aplikasi SAKPA,
karena di FO Verifikasi dan Akuntansi melayani rekonsiliasi data antara data
SAI dan SAU, dimana satker diharuskan menggunakan Aplikasi SAKPA sebagai
aplikasi yang membentuk ADK Rekonsiliasi.

Di FO Rekonsiliasi ini, saya baru belajar bagaimana menggunakan
Aplikasi SAKPA, cara mengatasi masalah yang terjadi Aplikasi SAKPA dan
sebagiannya yang berhubungan dengan Aplikasi untuk Rekonsiliasi ini.

Seiring berjalannya waktu, saya juga mencoba belajar Aplikasi satker
yang lain, seperti Aplikasi SPM, GPP, SILABI, SAS, RKAKL DIPA, SIMAK BMN, SAIBA.
Karena kadangkala di bagian CSO KPPN Pelaihari cukup terjadi antrian satker

118

yang berkonsultasi terkait masalah Aplikasi yang sedang mereka hadapi. Dan
saat itu saya coba membantu CSO untuk melayani satker yang mau konsultasi
ataupun sedang mengalami masalah terhadap aplikasinya.

Diakhir tahun 2013, saya diamanahi oleh Kepala Kantor untuk menjadi
CSO menggantikan CSO sebelumnya yang pindah/mutasi. Jadi pada waktu
itu, saya merangkap 2 jabatan di Front Office KPPN Pelihari, sebagai CSO serta
Petugas Rekonsiliasi.

Awalnya memang saya merasa kewalahan, karena selain antrian satker
yang mau melakukan rekonsiliasi data juga ditambah antrian satker yang ingin
konsultasi maupun sedang mengalami masalah terhadap aplikasinya. Setelah
coba saya kompilasi ternyata beberapa pertanyaan yang diajukan oleh
satker satu dengan yang lainnya hampir sama dan permasalahan yang
dihadapi pun juga hampir serupa.

Oleh karena itu saya berpikir bagaimana agar permasalahan satker
beserta solusinya ini bisa dikompilasi dan bisa dimanfaatkan oleh satker tanpa
harus mereka datang ke KPPN. Sehingga tidak terjadi antrian lagi satker yang
berkonsultasi terkait permasalahan aplikasi. Pada mulanya saya berencana
untuk membuat suatu buku kumpulan permasalahan dan solusi bagaimana
mengatasi masalah yang terjadi pada aplikasi satuan kerja. Akan tetapi jika
dibuat buku sepertinya kurang efektif dan efisien, karena nantinya jika ada
updating Permasalahan dan Solusi harus mencetak dan membagikan buku
tersebut lagi kepada satuan kerja.

119

Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat website, karena selain dapat
diakses dimana saja dan kapan saja serta jika ada updating Tutorial Satker
akan mudah untuk ditambahkan. Di dalam website tersebut berisi Tutorial
Satker dari mulai cara membuat SPM sampai solusi-solusi bagaimana yang
harus dilakukan oleh satuan kerja ketika mengalami permalasahan pada
Aplikasi Satker itu sendiri.

Alamat website tersebut dapat diakses di andikaprasetia.com. Di
website tersebut saya juga menyertakan kolom pertanyaan yang bisa
digunakan oleh satker untuk menanyakan permasalahan yang sedang
dihadapi. Dan juga saya mencantumkan alamat email yang bisa digunakan
oleh satuan kerja jika memang ada pertanyaan yang cukup kompleks

sehingga teman-teman satker bisa mengirimkan permaslahan dan
pertanyaan yang sedang mereka hadapi lewat email.

120

Awal mulanya memang website ini saya tujukan untuk satuan kerja di
lingkup KPPN Pelaihari saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata
banyak pertanyaan yang masuk dari satuan kerja diluar KPPN Pelaihari.
Memang awalnya kaget juga, karena website sederhana yang pada mulanya
saya bangun untuk satker lingkup KPPN Pelaihari, saat ini juga diakses hampir
seluruh satker di wilayah Indonesia. Pernah suatu hari kalau saya tidak salah
ingat, ada pertanyaan yang masuk dari salah satu pegawai Kedubes
Indonesia di Slovakia menanyakan permasalahan terkait Aplikasi SPM.

Alhamdulillah, dengan adanya website ini selain dapat bermanfaat
buat satker lingkup KPPN Pelaihari, juga dapat bermanfaat buat teman-teman
satker lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Tahun lalu saya punya sedikit
pemikiran untuk membuat Tutorial Satker selain lewat tulisan, saya berencana
bagaimana kalau membuat Tutorial Satker lewat Video. Akhirnya
tercetuslahnya website Treasutytube. Website Treasurytube sementara bisa
diakses di http://treasurytube.andikaprasetia.com . Karena menurut saya
dengan media video, dapat lebih memudahkan satuan kerja, khususnya
satuan kerja yang baru mengenal Aplikasi Satker.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Ditjen Perbendaharaan mengadakan
Lomba Karya Inovasi Teknologi Informasi (L-KITI) 2014. Karena kebetulan juga
saya baru membuat Treasurytube, maka saya mencoba untuk mengikutkan
Treasurytube dan web andikaprasetia.com di ajang L-KITI 2014. Alhamdulillah
pada bulan Oktober 2014, diumumkan karya saya masuk Finalis L-KITI 2014, dan
diundang ke Bogor untuk dipresentasikan dan dilakukan penjurian. Syukur
Alhamdulillah, saya mendapatkan Juara 2 diajang L-KITI 2014, serta diundang
Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2014 untuk penyerahan piagam dan
hadiah.

121

Sampai saat ini Treasurytube masih saya kembangkan kontennya
karena selain bisa bermanfaat untuk satuan kerja, semoga bisa digunakan
juga untuk lebih memasyarakatkan Ditjen Perbendaharaan dan Unit Eselon I
Kementerian Keuangan lainnya, serta semoga bisa ikut menyukseskan
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Amiinn…

122

23 RekonsiliasiEksternal
KPPN Vs Satker Melalui
Email

Nur Abdul Haris,
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Bima

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara berbunyi
1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi
APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,

123

yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan
lainnya

Presiden memberikan mandat kepada Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN serta Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja
yang telah ditetapkan. Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Negara pada
Kepala KPPN mempunyai konsekuensi tanggung jawab untuk menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kuasa BUN di
daerah.

KONDISI, PROSES PENYUSUNAN, DAN KUALITAS LKPP KUASA BUN
Penulis dimutasi ke KPPN Yogyakarta (Subbag Umum) pada Juli 2007

saat pembentukan KPPN Percontohan, pada waktu bersamaan terdapat
banyak data pada LKPP KPPN Yogyakarta yang harus diperbaiki guna
menghasilkan LKPP Kuasa BUN yang akurat. Hal ini memberikan dampak
psikologis kepada petugas rekonsiliasi dan staf penyusun laporan keuangan
pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta untuk bekerja keras
mempelajari permasalahan, memverifikasi dokumen sumber, dan
menganalisis laporan keuangan.

Salah satu konsekuensi pembentukan KPPN Percontohan yakni Petugas
Rekonsiliasi dan staf penyusun laporan keuangan yang baru akibat mutasi.
Jumlah satker sekitar 350 dan kompleksitas transaksi yang terdapat pada KPPN
Yogyakarta serta petugas yang baru mengharuskan KPPN Yogyakarta segera
berbenah dengan sisa waktu 5 bulan dari akhir tahun 2007.

Kualitas LKPP Kuasa BUN dapat tercermin dari penilaian dan pemberian
peringkat oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan
pada KPPN Yogyakarta. Adapun peringkat LKPP Kuasa BUN Daerah pada

124

tahun 2007 pada posisi 174 dari 178 KPPN se-Indonesia dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. DIY pada posisi 29 dari 30 kanwil (sesuai surat Nomor S-
4470/PB/2008).

PERBAIKAN DATA, SHARING KNOWLEDGE, TIM YANG SOLID BERDAMPAK PADA
KUALITAS LKPP

KPPN Yogyakarta melakukan mutasi intern pada bulan Februari 2008
yang salah satu tujuan untuk menata ulang posisi pegawai demi terciptanya
pelayanan dan kinerja pegawai yang lebih baik. Penulis yang sebelumnya
ditugaskan pada Subbag Umum diberi kepercayaan bertugas di Seksi Verifikasi
dan Akuntansi untuk membantu Tim penyusunan LKPP. Penulis mempelajari
tugas pokok dan fungsi pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan melaksanakan
tugas sesuai arahan atasan langsung maupun Kepala Kantor serta
memberikan ide dan pendapat demi perbaikan kualitas dalam penyusunan
LKPP Tingkat Kuasa BUN Daerah.

Latar belakang pendidikan Penulis, pengalaman pekerjaan yang
pernah digeluti, serta aktif dalam berdiskusi terutama di internal Seksi Verifikasi
dan Akuntansi menjadikan modal untuk meningkatkan semangat bekerja dan
menciptakan inovasi demi kualitas LKPP yang lebih baik. Penulis yang
merupakan bagian tim rekonsiliasi dan penyusun LKPP berkomitmen untuk
meyakinkan bahwa data yang terdapat pada KPPN sevalid mungkin dengan
cara pembagian tugas dalam melakukan verifikasi dokumen sumber, selalu
menjaga komunikasi agar kenyamanan dalam bekerja dapat tercipta
sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik.

Semangat dan kerja sama tim untuk senantiasa melakukan inovasi demi
memudahkan pekerjaan dan meningkatkan keakuratan. Adapun inovasi
yang dimaksud antara lain: pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara KPPN
selaku Kuasa BUN Daerah dan Satuan Kerja Mitra kerja KPPN melalui surat
elektronik (email). Kegiatan rekonsiliasi via email dimulai sejak bulan Juli 2009

125

dengan menunjuk beberapa satuan kerja sebagai uji coba pelaksanaan
rekonsiliasi. Alhamdulillah, sampai dengan tahun 2012 satker yang telah
melaksanakan rekonsiliasi via email sebanyak 345 dari 352 satker, aktivitas
tersebut sangat bermanfaat dan memuaskan kedua belah pihak antara lain:
1. Efisien : memangkas waktu yang terbuang untuk antri, karena satker dapat

melakukan rekonsiliasi via email sehingga sambil menunggu jawaban
email, satker dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain di kantor masing-
masing;
2. Hemat biaya: diharapkan operator dari satker menyampaikan laporan ke
KPPN sekali datang langsung diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR),
dengan asumsi rekonsiliasi telah dilakukan sebelumnya via email dan telah
dinyatakan sama dan benar oleh petugas KPPN sehingga petugas dari
satker tidak mondar-mandir (hemat BBM);
3. Mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKPP KPPN
Yogyakarta
4. Psikologis petugas KPPN merasa lebih nyaman dan tingkat konsentrasi
lebih baik karena dapat melayani satker dengan cepat dan tepat.

Pelaksanaan rekonsiliasi via email mendapat apresiasi secara langsung
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan saat itu yang dijabat oleh Bp. Herry
Purnomo, saat beliau melakukan kunjugan kerja di KPPN Yogyakarta. Saat itu
juga, Pak Dirjen memerintahkan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan
untuk membuat SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi via email. Selang beberapa
bulan setelah kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di KPPN Yogyakarta,
Ditjen Perbendaharaan menerbitkan SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi via Email.

Kualitas LKPP KPPN Yogyakarta yang semakin bagus memberikan
dampak yang signifikan terhadap penyusunan LKPP Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. DIY dan berkontribusi terhadap penyusunan LKPP yang
disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen
Perbendaharaan. Pengakuan kualitas LKPP yang disusun oleh KPPN

126

Yogyakarta dengan diterbitkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan sebagai
berikut:

Tahun Peringkat LKPP
Anggaran
KPPN Kanwil Ditjen Penetapan Peringkat
2008
2009 Yogyakarta PBN Prov. DIY S-4119/PB/2009
2010 KEP-172/PB/2010
2011 Peringkat 5 Peringkat 1 KEP-106/PB/2011
2012 KEP-212/PB/2012
Peringkat 2 Peringkat 1 KEP-191/PB/2013

Peringkat 2 Peringkat 1

Peringkat 2 Peringkat 4

Peringkat 1 Peringkat 1

Pencapaian di atas merupakan kerja keras dan komitmen pegawai
KPPN Yogyakarta dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demi meningkatkan layanan terhadap satuan kerja sebagai mitra kerja
KPPN Yogyakarta, Penulis berinovasi untuk membuat Aplikasi CaLK (Catatan
atas Laporan Keuangan) tingkat satuan kerja yang berbasis Excel dengan
tujuan untuk mempermudah satuan kerja untuk menyusun CaLK khususnya
keakuratan angka dalam laporan keuangan satker. Aplikasi CaLK tersebut
dimulai sejak tahun 2009, dan sampai dengan tahun 2014 masih digunakan
satker dengan catatan Penulis menyesuaikan format untuk memenuhi
ketentuan peraturan yang berlaku (Basis Excel tampilan Printout seperti Word).
Penulis juga berinovasi untuk membuat biodata satuan kerja berbasis Excel,
dengan memanfaatkan data pada masing-masing seksi yang terangkum
pada Aplikasi Tracer. Aplikasi tersebut memuat kodefikasi dan uraian satker,
alamat dan no telpon, pejabat perbendaharaan satker, jumlah DIPA, data izin
pembukaan rekening (no rek, atas nama rek, dan nomor surat izin pembukaan
rekening), petugas KIPS, operator SAKPA/SAIBA, dan operator SPM.

127

24 Work Effectively with
Community

Ardiyanto Basuki,
Dikisahkan oleh Hasan KPP Pratama Mempawah
Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2014 bukanlah tahun yang mudah bagi KPP Pratama
Mempawah. Bagaimana tidak, selain dituntut untuk mempertahankan
performa di bidang pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat, KPP
Pratama Mempawah pun diharapkan mempunyai kenaikan signifikan dalam
hal penerimaan perpajakan. Berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah di awal
tahun 2014, penerimaan KPP Pratama Mempawah diharapkan meningkat
sebesar 30% dari target di tahun 2013 lalu.

128

Memang, target KPP Pratama Mempawah tidak seberapa jika harus
dibandingkan dengan beberapa KPP di seluruh Indonesia, bahkan dalam
lingkup Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat pun KPP Pratama Mempawah
merupakan kantor pelayanan pajak dengan target penerimaan pajak yang
paling rendah. Target tahun 2014 sebesar 142,66 Milyar Rupiah bahkan tidak
sampai sepersepuluh dari target penerimaan kantor pelayanan pajak
tetangga (baca: KPP Pratama Pontianak), akan tetapi kita tidak bisa
membandingkan kantor pelayanan pajak berdasarkan penerimaan semata.
Salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya target penerimaan kantor
pelayanan pajak adalah karakteristik wajib pajak di wilayah kantor pelayanan
pajak tersebut.

KPP Pratama Mempawah merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang
membawahi satu wilayah, yaitu Kabupaten Mempawah yang terdiri dari 60
desa dan 7 kelurahan yang dibawahi oleh 9 kecamatan. Sementara itu, jika
dilihat dari karakteristik mata pencaharian, Wajib Pajak Orang Pribadi di
kabupaten Mempawah sebagian besar merupakan pedagang kecil dan
pegawai. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Usahanya sebagian besar
adalah jasa konstruksi yang mayoritas pelaporan pajaknya nihil (karena tidak
ada proyek yang dijalankan). Maka bisa dibayangkan betapa sulitnya para
pegawai di lingkungan KPP Pratama Mempawah dalam menggali potensi
wajib pajak mereka.

Awal Kuartal keempat tahun 2014, KPP Pratama Mempawah dibawah
instruksi Bapak Ardiyanto Basuki, berdiskusi dengan seluruh pegawai terkait
upaya dalam peningkatan penerimaan KPP Pratama Mempawah. Hal ini
mengingat penerimaan KPP Pratama Mempawah yang cukup
mengkhawatirkan sampai akhir September 2014. Seksi pengawasan konsultasi
dan pengolahan data internal di KPP Pratama Mempawah saat itu, bahkan
hanya memprediksi penerimaan pajak di akhir Desember 2014 maksimal
terhenti di angka 95% dari target yang dibebankan di awal tahun 2014. Hal ini

129

berdasarkan pertimbangan asumsi pertumbuhan alami dan extra effort yang
sudah dicapai oleh KPP Pratama Mempawah hingga akhir September 2014.

Diskusi yang dibalut dalam konsep rapat pembinaan tersebut berjalan
sangat hidup. Ide-ide bermunculan dari banyak kepala. Setelah berbagai
pertimbangan, Ide work with community pun menjadi terobosan pilihan yang
realistis dilakukan dalam jangka pendek pada saat itu.

Bekerja dengan Komunitas
Work with community, atau bekerja dengan komunitas merupakan ide

yang dimunculkan pertama kali oleh Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala
KPP Pratama Mempawah. Hal ini berdasarkan pengalaman beliau ketika
menimba ilmu di Australia beberapa tahun silam.

Menurut beliau, pajak di

Australia mempunyai terobosan

dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak. Australian

Taxation Office (ATO), melakukan

pendekatan dengan komunitas

street vendor (di Indonesia biasa

disebut pedagang kecil) yang

sangat sulit untuk diawasi karena

tempat usaha yang sering

berpindah. Dengan adanya .
kerjasama dan komunikasi yang

intensif dengan para koordinator dari komunitas tersebut, pengawasan

terhadap para pedagang kecil di Australia menjadi lebih mudah dilakukan.

Dengan kata lain, kerjasama yang baik dengan komunitas eksternal juga

mampu meningkatkan penerimaan pajak. “Kenapa tidak kita coba terapkan

di wilayah kabupaten Mempawah?” Ujar beliau saat itu.
130

Setelah work with community menjadi ide pilihan, maka critical point
selanjutnya adalah menentukan komunitas yang akan menjadi prioritas saat
itu. Setelah mempertimbangkan aspek karakteristik wajib pajak dan jangka
waktu yang sangat singkat, maka ditentukan KPP Pratama Mempawah akan
melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan para kepala desa di
wilayah kabupaten Mempawah. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, KPP
Pratama Mempawah langsung berkoordinasi dengan seluruh kecamatan di
wilayah kabupaten Mempawah.

Konsep work with comunnity yang ditawarkan KPP Pratama Mempawah
sebenarnya sangat sederhana; Mengumpulkan masyarakat dalam satu
kecamatan dalam satu forum besar. Hal yang menjadi unik adalah kapan dan
bagaimana forum tersebut dilakukan.

Waktu pelaksanaan forum tersebut dilakukan berdasarkan keinginan
sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Misalnya
untuk kecamatan Sungai Pinyuh meminta dilakukan kegiatan di malam hari
(mengingat sebagian besar wajib pajak merupakan pedagang kecil), lain
halnya untuk masyarakat kecamatan Segedong, Toho, Sadaniang, Sungai
Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, dan Anjungan yang meminta
dilakukan sosialisasi di pagi hari, sedangkan kecamatan Siantan di siang hari.
Penyesuaian waktu berdasarkan keinginan masyarakat setempat ini dilakukan
dengan tujuan supaya masyarakat setempat bisa berpartisipasi aktif dalam
forum tersebut.

Selain memertimbangkan waktu, KPP Pratama Mempawah pun
memberikan perhatian khusus terkait konsep sosialisasi. Forum kepada
masyarakat di tiap-tiap kecamatan tersebut dilakukan dengan konsep
talkshow santai dengan mengundang para tokoh masyarakat dan kepala
desa di masing-masing kecamatan. Penuturan dalam penyampaian materi
pun dibuat sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam.

131

Selain itu, para pegawai pun membaur dalam masyarakat sehingga
masyarakat dapat secara langsung bertanya maupun berdiskusi dengan para
pegawai pajak. Tidak lupa talkshow tersebut diselingi dengan acara hiburan
live music dan berbagai doorprize menarik bagi masyarakat yang berani
bertanya dalam forum terbuka dengan pertanyaan yang berkualitas.

Dengan masifnya partisipasi

masyarakat dalam forum tersebut

maka bisa dilakukan brainstorming

terkait permasalahan perpajakan di

masing-masing kecamatan. Hasil

brainstorming ini kemudian menjadi

salah satu pertimbangan dalam

melakukan pendekatan lain di

masyarakat. Misalnya adalah

masyarakat di wilayah kecamatan

Anjungan yang meminta dilakukan .
sosialisasi lanjutan terkait penerapan

PP 46 untuk para pedagang kecil di

wilayah pasar Anjungan, sementara itu banyak para bendaharawan di

kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur yang mengharapkan

adanya sosialisasi bendaharawan tambahan.

Pada akhirnya, efek positif mulai terlihat dalam tabel penerimaan pajak
KPP Pratama Mempawah. Memang, terlalu naif jika kita mengambil
kesimpulan bahwa tercapainya penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah
hingga menyentuh angka 104.95% dari target, karena efek dari pelaksanaan
work with community. Akan tetapi, work with community merupakan salah satu
ide kreatif yang dilakukan dengan peluh para pegawai KPP Pratama
Mempawah dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak. Suatu

132

upaya kreatif yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect jangka
panjang pada penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah.

Tidak lupa kita pun perlu mengangkat topi untuk para pahlawan pajak
yang sesungguhnya, bukan kami para pegawai pajak, kami hanya tax officer
yang kebetulan mendapatkan amanah dari pemerintah untuk mengawal
penerimaan pajak. Berikanlah hormat kita untuk para Wajib Pajak yang
dengan sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan, Para penunggak
Pajak yang masih mau membayar tagihan-tagihan pajak karena
kekhilafannya dalam melanggar peraturan perpajakan, serta para
bendaharawan yang telah dengan rutin menyetorkan pajak instansi atau
perusahaannya ke dalam kas negara. Terima kasih.

133

25 Tim Kreatif

Dian Handayani
Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor
Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Dulu, bagi saya tidak ada yang lebih membahagiakan daripada
memiliki atasan yang akomodatif. Namun sejak menjadi eselon IV,
kebahagiaan saya bertambah, yaitu jika memiliki tim kreatif yang saling
mengisi.

Saya mendapat amanah menjadi Kepala Seksi Perencanaan Transaksi
di Direktorat Pembiayaan Syariah pada tahun 2009. Sekitar dua tahun

134

setelahnya, ada perubahan pada tupoksi saya dimana penyiapan infrastruktur
transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi salah satunya. Dalam
penyiapan infrastruktur transaksi, ada satu tugas besar setiap tahunnya yaitu
menyiapkan decision support system dalam rangka penerbitan Sukuk Ritel.
Pemesan Sukuk Ritel yang jumlahnya ribuan harus diteliti, diolah, dan diproses
untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada pimpinan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (dulu Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang). Selanjutnya Dirjen akan menetapkan penjatahan
(allotment) atau pemesanan yang diterima, yang merupakan jumlah
penerbitan Sukuk Ritel pada tahun itu.

Dalam melakukan pemasaran Sukuk Ritel, Pemerintah bekerja sama
dengan Agen Penjual yang terdiri dari bank dan perusahaan sekuritas. Waktu
itu belum ada sistem yang dapat memudahkan proses validasi apakah data
pemesanan investor yang direkam oleh Agen Penjual sesuai dengan yang
diminta. Data yang masuk harus benar-benar “bersih” agar selanjutnya dapat
diproses dengan sistem yang kami miliki. Ini baru satu hal, membersihkan data.
Proses selanjutnya akan semakin “menantang” ketika setiap pemesan
dikenakan batas maksimal pemesanan. Karena Sukuk Ritel memberikan
keuntungan investasi yang menarik, banyak pihak yang ingin memiliki Sukuk
Ritel sejak pertama kali ditawarkan. Ada saja akal mereka, antara lain
melakukan pemesanan di berapa Agen Penjual sehingga batas maksimal
pembelian terlampaui. Meneliti pesanan belasan bahkan puluhan ribu orang,
dalam jangka waktu selama akhir minggu, bukan pekerjaan yang
menyenangkan jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Saya tidak memiliki latar belakang pengetahuan mengenai sistem
informasi. Menghadapi tugas baru tersebut, saya hanya mengandalkan
seorang staf saya yang handal dalam pengolahan data serta teman-teman
dari Bagian Teknologi Informasi (TI) yang menyiapkan sistemnya. Dalam benak
saya, “Yah kalau memang harus lembur dari Jumat sampai Minggu, ya

135

sudahlah dijalani saja.” Namun di sini lah saya benar-benar diuntungkan
memiliki staf yang kreatif. Ihwan Hadi namanya. Dia yang pertama kali memiliki
ide untuk membuat suatu sistem sederhana yang dapat memudahkan kerja
kami. Saya pun menyambut idenya dan mendukungnya dengan bersama-
sama menyusun user requirement yang akan disampaikan kepada Bagian TI.
Ketika Bagian TI menyanggupi permintaan kami, saya dibantu Ihwan untuk
menjelaskan secara lebih teknis kebutuhan kami.

Aplikasi Data Cleansing Sukuk Ritel pertama kali digunakan pada tahun
2011. Karena singkatnya waktu penyiapan, kami belum berhasil menyelesaikan
seluruh rangkaian uji coba. Dan ketika dibutuhkan pada harinya, masih ada
satu fungsi di akhir bisnis proses yang belum berjalan sesuai harapan.
Menghadapi kondisi tersebut, saya sempat ditegur oleh atasan serta rekan
kerja yang memang bertanggung jawab atas hasil akhir penerbitan Sukuk Ritel.
Kenekatan saya meminta aplikasi tersebut padahal waktu yang tersedia tidak
memadai, sulit diterimanya. Saya yang merasa sangat bersalah telah
mempersiapkan mental untuk menghadapi yang terburuk, yaitu harus
mengolah ribuan data dengan cara lama. Cara yang tidak saya sukai karena
prosesnya dapat dikatakan semi manual sehingga memerlukan waktu lebih
lama. Jika memang pengolahannya dapat diefisienkan, kenapa tidak.
Pekerjaan dapat selesai pada hari Sabtu tentu lebih baik daripada harus
lembur hingga hari Minggu. Selain itu, bukan semata soal waktu, namun
kredibilitas data dipertaruhkan. Pada kondisi tersebut Ihwan yang lebih
memahami sistem pengolahan data masih berusaha untuk mencari jalan
keluar dan berkoordinasi dengan Pak Ilham Nugroho sebagai programmer
untuk menyelesaikannya.

Saya pun ditenangkan dengan dukungan teman-teman Bagian TI yang
ahli di bidangnya untuk membantu menyelesaikan seluruh proses tersebut.
Fungsi yang belum berjalan dicarikan jalan keluarnya. Pada akhirnya, kami
berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut dan Sukuk Ritel seri SR-003 pada

136

tahun 2011 berhasil terbit. Ini berkat profesionalisme tim TI, Pak Agus Gunawan,
Pak Ilham Nugroho serta Iman Failani.

Aplikasi Data Cleansing Sukuk Ritel tetap digunakan dan terus
mengalami evaluasi serta penambahan fungsi. Aplikasi tersebut telah
berkembang tidak hanya sebatas membersihkan data, namun juga
memproses penjatahan sesuai kebutuhan. Ihwan tidak lagi menjadi staf saya,
namun masih terlibat dalam proses penjatahan. Ketika dilakukan
pengembangan menu dan fungsi pada aplikasi, Wawan Sugiyarto dan Ricky
Gigih Prayoga menjadi tim saya. Karakter Wawan yang selalu terus ingin
belajar dan maju, serta ketekunan Ricky telah membantu mewujudkan hal-hal
yang ingin diperbaiki dan dikembangkan dari aplikasi tersebut. Dalam
perjalanan waktu rasa jenuh menghinggapi saya, namun semangat mereka
telah membuat saya malu sehingga saya pun tetap berusaha menyelesaikan
pekerjaan tersebut. Tentu masih ada mimpi lagi yang ingin diwujudkan terkait
pengembangan sistem pengolahan data tersebut.

Sekarang saya sudah tidak bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan
Transaksi. Namun pengalaman tersebut menjadi pelajaran dan kenangan
berharga bagi saya. Selama perjalanan tersebut saya beruntung dipimpin oleh
atasan yang akomodatif terhadap pengembangan ide dan kreativitas, Ibu
Fatati Sri Wahyuni dan Bapak Wien Irwanto. Segala ide kami tidak serta merta
dibenamkan namun ditantang hingga memicu kami untuk terus berpikir dan
berkreasi.

Tidak satu orang pun yang sempurna. Saya beruntung memiliki tim yang
kreatif, bersemangat tinggi untuk maju dan saling mengisi, rekan-rekan kerja
yang profesional dan mendukung, serta tidak kalah penting atasan yang
memiliki keyakinan terhadap kami anak buahnya. Seperti dikatakan oleh
Albert Einstein, “Creativity is contagious, pass it on.” Kreativitas itu menular,
maka berbahagialah kita berada di tengah-tengah orang yang kreatif.

137

Demikian pula lah salah satu cara Kementerian Keuangan dapat sukses
melakukan transformasi kelembagaan. Dengan memberikan stimulus untuk ide
dan kreativitas yang membawa pada kemajuan, serta ruang gerak yang
cukup untuk mewujudkan dan mengembangkannya. Organisasi Kementerian
Keuangan memiliki peran strategis untuk mewujudkan segala rencana
pembangunan bangsa di tengah perekonomian dunia yang makin kompetitif.
Untuk melaksanakan itu, Kementerian Keuangan semakin dituntut untuk
adaptif terhadap perubahan, sehingga mau tidak mau harus terus bergerak
maju dan berkembang supaya tidak tertinggal zaman. Dengan tim yang
profesional, kreatif, dan saling mengisi, itu semua dapat terwujud.

138

26 Buka Hati Buka
Pikiran

Agus Suharsono

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Mengkuti diklat merupakan hak setiap Pegawai Kemenkeu, namun
tidak semua pegawai Kemenkeu yang dipanggil ikut diklat datang dengan
hati senang. Tidak jarang ada peserta yang datang tidak siap dan tidak niat
ikut diklat. Paling tidak itu yang saya rasakan pada awal-awal menjadi
Widyaiswara di Pusdiklat Pajak pada akhir tahun tahun 2011. Suasana itu masih
saya rasakan pada tahun 2012. Tentu saja masih ada, mungkin banyak peserta

139

diklat yang ikut diklat sudah siap dan senang ikut diklat, tetapi karena tidak
menimbulkan masalah maka tidak menjadi perhatian saya.

Menarik bagi saya adalah bagaimana mengatasi masalah peserta
diklat yang mempunyai potensi bermasalah selama diklat. Secara garis besar
potensi masalah adalah tidak semangat atau tidak mau mengalah. Berbagai
cara sudah saya coba lakukan, beberapa cara ice breaking dan energizer
dari berbagai buku saya coba lakukan. Hasilnya belum memuaskan.
Pertengahan tahun 2013 salah satu pegawai bagian humas meminta saya
untuk membuat semacam jargon untuk menyambut peserta diklat.

Permintaan ini menarik hati saya untuk mengotak-atik kata menjadi
rangkaian kata bermakna dan mudah diingat dan tentu saja harus
bermanfaat. Beberapa kata saya rangkai, namun saya tidak puas. Masih
kurang indah, kadang rangkaiannya indah tapi kurang dalam maknanya. Sore
itu, selepas pulang kantor saya masih mencorat-coret rangkaian kata. Belum
juga menemukan rangkaian kata yang pas. Bergegas saya ke samping
pusdiklat pajak, pesan mie ayam, memenuhi tuntutan perut. Saat makan mie
ayam itulah terbersit sebuah rangkaian kata yang langsung saya SMS ke
teman di bagian humas ‘Ilmu diperoleh dengan keterbukaan hati dan pikiran’.
Plong rasanya, akhirnya menemukan kata yang dapat mewakili apa yang
saya pikir dan rasa.

Sejak itu, peserta diklat selalu disambut dengan spanduk selamat
datang dan jargon itu. Di aula Pusdiklat Pajak yang sering dipakai untuk
pembukaan diklat juga terpampang spanduk besar dengan tulisan itu. Saat
mengajar di kelas saya selalu sampaikan makna rangkaian kata itu di awal
pertemuan. Rasanya cukup bisa memotivasi dan menghidupkan kelas.

Mengapa harus buka hati, buka pikiran? Pertanyaan itu selalu saya
tanyakan kepada peserta sebelum ke materi pokok. Diklat adalah salah satu

140