Catatan Inspirasi Transformasi

yang disetujui untuk dibayar adalah Rp 715,36 miliar, dan jumlah PPN yang
telah disetor adalah Rp 291,86 miliar. Selain itu, selama 2014 telah dilakukan
operasi tangkap tangan sebanyak 5 kali dengan nilai kerugian negara
mencapai Rp 274,9 miliar dan melibatkan 16 tersangka.

Mengingat hasil kegiatan Satgas pada tahun 2014 cukup baik, Direktur
Intelijen dan Penyidikan menyetujui untuk memperpanjang masa tugas Satgas
pada tahun 2015 dan memperluas cakupan wilayah kerja menjadi seluruh
Kanwil DJP di Pulau Jawa. Sistem pengawasannya pun juga diubah dari
manual menjadi melalui suatu aplikasi yang ditambahkan dalam Approweb
DJP.

Keberadaan Satgas 2014 setidaknya menunjukkan kepada internal DJP
dan stakeholder bahwa penyelewengan terkait faktur pajak masih terjadi dan
menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil. Untuk memberantas praktik
penerbitan/penggunaan faktur fiktif memerlukan peran serta dan kerja sama
semua pihak terkait di DJP terutama Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan
dan Konsultasi di KPP, Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan
di Kanwil DJP, dan Direktorat TIP, TPB, TTKI, P2Humas, dan Inteldik di KPDJP.
Usulan terkait pencegahan dan pemberantasan faktur fiktif dituangkan dalam
Laporan Akhir Satgas 2014 dan telah ditindaklanjuti dengan pembahasan
dengan subdirektorat dan direktorat terkait.

191

Suksesnya kegiatan Satgas

tidak lepas dari satu kata, yaitu

SINERGI. Kata ini mudah untuk

diucapkan tetapi tidak gampang

. untuk diaplikasikan. Perlu

kesadaran bersama baik di level

staf maupun eselon. Ketika semua

pihak terkait memandang bahwa

Satgas adalah tujuan bersama

dan memerlukan kontribusi

bersama maka kegiatan Satgas

dapat berjalan dengan baik dan

. lancar. Sebagai penyemangat

bagi kami para pelaksana,

Kasubdit saya sering memberikan

nasihat “Jika bekerja hanya melaksanakan tugas rutin, itu biasa dan standar

saja. Biasakan membuat ide-ide baru dan melakukan tugas atau kegiatan

tambahan maka kepuasan yang Anda peroleh akan berbeda dan Anda

berada di atas rata-rata”.

192

35 Penerapan Sistem Informasi
dalam Program Perencanaan
Peraturan Perundang-
undangan dengan Aplikasi
SIMFONI

Bakhtiar Amaludin, dikisahkan oleh Yunis Kripsiawan
Watuaji

Pelaksana pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal

Pada Tahun 2012, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor
123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri
Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi
Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut mengatur, salah satunya,

193

terkait program perencanaan peraturan. Program perencanaan ini
merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan yang merupakan lingkup tugas Kementerian
Keuangan secara terencana, terpadu dan sistematis dalam jangka waktu satu
tahun.

Pada mulanya, program perencanaan tersebut dilakukan secara
manual. Prosesnya dimulai dari inventarisasi rencana, kompilasi, monitoring,
hingga pelaporan. Setelah proses tersebut berjalan, ditemukan beberapa
hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut antara lain,
banyaknya jumlah produk hukum, banyaknya stakeholder, serta ragam
produk hukum. Terlebih dengan proses manual, hambatan-hambatan tersebut
menyebabkan pelaksanaannya kadang menjadi kurang efisien. Selain itu,
human error juga beberapa kali terjadi, sehingga menyebabkan
ketidakakuratan data.

Berawal dari beberapa
masalah tersebut, Bakhtiar Amaludin,
Pelaksana di Biro Hukum, berinisiatif
untuk memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi sehingga

. lahirlah aplikasi Simfoni (Sistem

Informasi Program Perencanaan
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Keuangan

. RI).
Aplikasi Simfoni digunakan
sebagai salah satu terobosan dalam
mendukung pelaksanaan Program Perencanaan Peraturan Perundang-
Undangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Program Perencanaan).
Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan proses legislasi

194

(legislative process) yang baik yang menekankan pada asas efisiensi dan
transparansi.

Pada awalnya, yakni pada tahun 2012, aplikasi Simfoni dikembangkan
dalam bentuk aplikasi Desktop (Simfoni Versi 1.0). Kemudian, perbaikan dan
penyempurnaan dilakukan pada tahun 2013 menjadi Simfoni Versi 2.0.
Selanjutnya, pada tahun 2014, Aplikasi sSimfoni dikembangkan berbasis web
(Simfoni Web Versi 1.0/ www.simfoni.kemenkeu.go.id) dan terakhir
disempurnakan lagi menjadi Simfoni Web Versi 2.0.
Pengguna Aplikasi Simfoni

Secara umum pengguna Aplikasi Simfoni dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu:
1. Unit organisasi pengusul rancangan peraturan (Unit Pengusul). Unit

Pengusul merupakan unit organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
yang memprakarsasi penyusunan rancangan peraturan Perundang-
undangan. Kelompok ini terdiri dari dua level koordinator yakni Koordinator
Eselon I dan Koordinator Eselon II.
2. Biro Hukum. Biro Hukum sebagai pusat koordinasi perencanaan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki
tugas melakukan koordinasi dan monitoring rancangan peraturan dari
masing-masing unit pengusul terkait yang kemudian hasilnya dikompilasi
dan dilaporkan kepada pimpinan secara periodik.
Manfaat dan Kemudahan
Beberapa manfaat dan kemudahan dalam aplikasi Simfoni adalah sebagai
berikut:
1. Mempercepat dan menyeragamkan data inventarisasi rancangan
peraturan.
2. Mempermudah proses monitoring status penyelesaian rancangan
peraturan secara kronologis dalam satu sistem yang terintegrasi.

195

3. Penyusunan laporan program perencanaan penyusunan peraturan yang
lebih variatif karena dapat diseleksi sesuai dengan beberapa parameter
yang diinginkan.

4. Menyediakan Early Warning System terkait kontrol waktu penyelesaian
proses penyusunan rancangan peraturan.

5. Sarana pertukaran dan manajemen file terkait penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan.

Implementasi
Program Perencanaan menggunakan Aplikasi Simfoni meliputi empat tahap,
yakni:
1. Inventarisasi. Pada akhir tahun guna mempersiapkan Program Perencanaan

tahun berikutnya, Biro Hukum melalui Surat Sekretaris Jenderal meminta
kepada unit organisasi Eselon I pengusul untuk mengirimkan usulan
rancangan peraturan kepada Sekretariat Jenderal.
2. Mapping dan Cleansing. Hingga tahap ini, aplikasi Simfoni memasukkan
semua item peraturan ke dalam kelompok Daftar Tunggu (Pending List).
Selanjutnya Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap tiap usulan
rancangan peraturan untuk kemudian menyetujui atau menolak usulan
dari Unit Pengusul. Usulan yang disetujui diklasifikasikan ke dalam kelompok
Daftar Prioritas sebagai kelompok peraturan yang diprioritaskan untuk
diselesaikan dalam tahun berjalan. Sistem secara otomatis memberikan
kode perencanaan berupa ID unik atas usulan yang disetujui. Usulan
peraturan yang ditolak akan tetap berada di Pending List. Selain masuk ke
dalam Daftar Prioritas, suatu usulan peraturan dapat pula masuk ke dalam
kelompok Kumulatif Terbuka ataupun Diluar Perencanaan.
3. Monitoring. Masing-masing PIC, baik Unit Pengusul maupun Biro Hukum,
dituntut untuk secara konsisten, tertib, dan tepat waktu melakukan input
data dan update status selama tahapan proses penyusunan peraturan.

196

4. Pelaporan. Setiap akhir tahun atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu,
Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal
dan Menteri Keuangan tentang perkembangan program perencanaan
penyusunan peraturan perundangan di lingkungan Kementerian
Keuangan. Melalui aplikasi Simfoni, masing-masing unit Eselon I/II pengusul
dapat mencetak daftar ataupun rekap rencana penyusunan peraturan
yang diusulkannya.

Harapan Pengembang
Aplikasi Simfoni telah berjalan selama dua tahun, namun, bakhtiar sebagai

pengembang berharap agar aplikasi Simfoni tidak hanya sekedar untuk
inventarisasi dan monitoring, tapi juga dapat dilengkapi dengan beberapa hal
seperti:
1. Media Komunikasi antara perancang peraturan perundang-undangan

dan stakeholder.
197

2. Knowledge Center/Pusat referensi ilmu hukum dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bagi para perancang peraturan perundang-
undangan.

3. Integrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kementerian Keuangan.

4. Integrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Implementasi
atas konsep integrasi kerangka regulasi dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional)

198

RALAT
BUKU CITRA
CATATAN INSPIRASI TRANSFORMASI
Inovasi dan Terobosan untuk Inspirasi Perubahan

halaman 58
kalimat "Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai Subbagian Jasa Keuangan III
diminta oleh atasannya, Ambarwati Retno Dewi, Kasubbag Jasa Keuangan III,
untuk mengadakan sistem informasi guna memonitor daftar pekerjaan apa
saja yang harus diselesaikan dalam unit kerjanya."

seharusnya:
"Awalnya Bakhtiar, sebagai pegawai Subbagian Hukum Jasa Keuangan III
diminta oleh atasannya, Eva Theresia Bangun, Kepala Bagian Hukum Jasa
Keuangan dan Perjanjian, untuk mengadakan sistem informasi guna
memonitor daftar pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam unit
kerjanya."