Catatan Inspirasi Transformasi

cara mendapatkan ilmu, jargon di Pusdiklat Pajak adalah Ilmu diperoleh
dengan keterbukaan hati dan pikiran. Mengapa ilmu diperoleh dengan
keterbukaan hati dulu, bukankah ilmu itu identik dengan kecerdasan kognitif
atau kecerdasan pikiran. Ternyata tidak. Menurut pengalaman saya, semua
peserta diklat yang diadakan oleh Pusdiklat Pajak pasti sudah pintar, sudah
mempunyai pengalaman bertahun-tahun di DJP, bahkan beberapa diklat
diikuti oleh pejabat eselon empat. Peserta diklat bukanlah gelas kosong, tapi
sudah berisi. Jadi hati yang harus dibuka terlebih dahulu, baru pikirannya. Hati
yang terbuka akan memotivasi peserta ikut diklat.

Yang menarik adalah bagaimana mengetahui apakah peserta yang
hadir di kelas hatinya sudah terbuka. Untuk menjelasakan makna kalimat
tersebut saya sering minta peserta untuk meletakkan tangan kanannya di atas
hatinya. Sebagian besar peserta meletakkan tangannya di atas dada, namun
selalu ada yang di atas perut atau kepala. Artinya belum ada kesepahaman
apa yang dimaksud hati tersebut. Sebagian besar mengartikan hati sebagai
jantung terjemahan dari heart, sehingga ada di dada, ada yang mengartikan
hati adalah liver yang ada di perut, dan ada yang mengira hati itu pikiran atau
yang ada di kepala. Semua pendapat itu tidak salah, namun harus ada
kesepahaman apa yang dimaksud hati dalam jargon ini. Hati yang saya
maksud bukanlah liver, jantung, atau pikiran tetapi hati yang merupakan
padanan kata dari qolbu.

Bukankah hati (qolbu) itu sesuatu yang tidak tampak? Tentu saja, namun
semua setuju bahwa setiap orang pasti mempunyai hati. Meskipun kita tidak
bisa melihatnya secara langsung namun kita bisa melihat dari gejala yang
nampak apakah orang hatinya sudah terbuka atau belum. Paling tidak ada
dua ciri orang yang hatinya terbuka. Pertama, tersenyum, semakin lebar orang
tersenyum semakin lebar hatinya terbuka. Tentu saja selebar-lebarnya senyum
hanya mampu membuka pintu hati setengahnya saja. Masih ada gejala yang

141

kedua yaitu memuji, orang yang sudah mampu memuji orang sekitarnya
merupakan tanda lainnya bahwa hatinya sudah terbuka.

Dalam diklat selalu saya sampaikan bahwa memuji yang sebenarnya
bukanlah saat orang lain melakukan kebaikan kemudian kita puji, tetapi justru
sebaliknya. Pujian yang sebenarnya adalah saat orang lain melakukan hal
yang tidak menyenangkan namun kita tetap memujinya. Pujian itu
bermacam-macam karena dalam suasana diklat maka kita samakan persepsi
selama diklat bentuk pujian kita adalah mengangkat jempol ke arah peserta
yang berpendapat dan teriakkan “BAGUSS….!”

Banyak peserta yang tidak langsung menyetujui pendapat saya,
bagaimana mungkin orang melakukan kejelekkan tetap harus kita puji.
Penjelasannya begini, semua orang punya kebaikan dan ketidakbaikan.
Semua orang setuju dengan pernyataan ini. Artinya sebaik-baiknya orang
pasti ada jeleknya dan sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Jadi
pilihannya mau mencari baiknya atau jeleknya. Dalam konteks diklat, semua
setuju kita mencari baiknya. Oleh karena itu apa pun pendapat teman pasti
ada sisi baiknya, maka harus kita puji dulu, baru dicari apa sisi-sisi baiknya.
Sebaliknya pendapat yang baik sekalipun kita bisa menemukan jeleknya jika
memang diawali dengan melihat sisi jeleknya. Penjelasan ini biasanya diterima
dan menjadi ciri khas kelas saya. Setelah hati terbuka kita juga harus buka
pikiran, mengapa? Saya punya jawaban singkat bahwa pikiran ibarat parasut,
ia akan menyelamatkan pemiliknya jika terbuka. Pikiran yang tertutup
bagaikan terjun payung dengan parasut tidak membuka.

142

Hasil yang dapat saya rasakan luar biasa, kelas bisa hidup dengan
diskusi-diskusi terbuka. Semua peserta menjadi berani berpendapat tidak lagi
malu atau canggung, karena apapun pendapatnya kita angkat jempol dan
teriak “BAGUSSS….!” Ritual ini biasanya akan dilupakan setelah diskusi
berlangsung agak panjang dan terjadi perbedaan pendapat. Namun selalu
ada saja yang ingat dan angkat jempol sambil teriak “BAGUSS….!” Biasanya
kelas kembali cair. Diakhir pertemuan dalam diklat sering saya berpesan
kepada peserta jika saling senyum dan memuji itu baik dalam team work
bawalah ke kantor masing-masing. Bukankah diklat hanya ajang latihan,

pertandingan sebenarnya ada di kantor.
Sayang saya tidak bisa memantau
apakah ada peserta diklat yang
melakukannya di kantor.

.

Awal Mei 2015, saya menghadiri
reuni teman-teman yang masuk DJP
pada tahun 1995 di Yogyakarta. Riuh
sekali suasananya, di antara kami sudah
beberapa menduduki jabatan eselon
dua dan eselon tiga. Masih ada juga yang eselon empat dan pelaksana.
Namun suasananya masih segar seperti dua puluh tahun yang lalu, bercanda
dan tertawa. Dari kerumunan satu ke kerumunan lain kita berbagi cerita dan
foto bersama. Tiba-tiba ada teman saya yang pernah diklat di kelas saya
mengacungkan jempol sambil bilang “BAGUSS…..!”

143

27 Assessment Center: Salah Satu
Pilar Merit System Kementerian
Keuangan

Zuraida Retno Pamungkas,
dikisahkan oleh Anang Rohmawan

Biro Sumber Daya Manusia,
Sekretariat Jenderal

Kisah ini merupakan prequel Episode Reformasi Birokrasi Jilid I, betapa
sebuah perubahan membutuhkan kekuatan dua sisi, determinasi anak buah
dan komitmen pimpinan.

Zuraida Retno Pamungkas, atau dikenal akrab sebagai
Onyin menghela nafas lega, setelah proposal pengajuan kegiatan assessment
center Biro Kepegawaian mendapat ‘lampu hijau’ dari Pimpinan
Kemenkeu. Telah beberapa tahun proposal ini direncanakan dan diajukan

144

oleh para pendahulunya di Biro Kepegawaian, sampai akhirnya disetujui di
tahun 2007. Pandangan profesional psikolog yang pernah bekerja sebagai
HRD pada satu grup perusahaan swasta nasional terkemuka, adalah aneh jika
Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi besar dan terbaik di
lingkungan Pemerintah belum mengadopsi assessment center. Mungkin
gagasan untuk menyediakan sistem pengukuran kemampuan pegawai
secara fair dan obyektif belum dapat dilihat urgensinya oleh Pimpinan atau
ide tersebut dianggap sangat berpotensi mengurangi diskresi Pimpinan
terhadap proses Baperjakat, yang berarti juga mengurangi kekuasaan
Pimpinan?

Atasan Bu Onyin, Ibu Humaniati, sesungguhnya yang awalnya
mempunyai mimpi mengenai penilaian objektif bagi pejabat di Kemenkeu,
dan untuk mewujudkannya mulai merekrut beberapa psikolog di Biro
Kepegawaian di tahun 1998-1999. Gagasan bahwa jika kebijakan promosi
dan mutasi di Kemenkeu disepakati dilaksanakan atas dasar kemampuan
atau kompetensi seorang pegawai bukannya berdasarkan like or dislike, maka
diperlukan suatu sistem didasarkan atas suatu parameter yang dapat diukur
secara obyektif melalui sebuah metode yang dikenal sebagai assessment
center. Sebagai suatu metode penilaian yang berbasis perilaku dan
melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk menggunakan bermacam alat
ukur. Assessment center dinilai sebagai suatu sistem yang memiliki akurasi yang
cukup tinggi dalam menilai kompetensi pegawai. Ternyata ide perubahan
yang merupakan best practice saja tidak mudah untuk diterapkan, satu hal
yang masih diperlukan selain ide brilian, yaitu restu Pimpinan. Tanpa komitmen
Pimpinan yang buy in atas gagasan tersebut, pasti sulit diwujudkan.

Angin perubahan reformasi Indonesia yang diusung pada tahun 1998-
an akhirnya berhembus juga birokrasi Pemerintahan pada tahun 2007, dengan
digulirkannya program Reformasi Birokrasi Kemenkeu yang dipimpin Menteri
Keuangan saat itu, Ibu Sri Mulyani Inderawati. Bak gayung bersambut,

145

reformasi birokrasi yang selanjutnya dikenal sebagai RB jilid I tersebut membuka
pintu yang lebar atas gagasan assessment center tersebut. Dalam waktu tidak
terlalu lama, Pimpinan Kemenkeu mendukung penuh dengan terbitnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang Assessment
Center Departemen Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Assessment
Center Departemen Keuangan.

Perubahan yang amat

nyata adalah ketika dalam proses

promosi dan mutasi, semua

kandidat di Kementerian .
Keuangan harus melewati

proses assessment. Konsepsi

dasar assessment adalah

kompetensi atau kemampuan

seorang pegawai dapat diukur

secara cukup obyektif apabila

menggunakan metode yang

tepat. Assessment, sebagai

metode pengukuran kompetensi .

yang sangat berimbas pada karir

seseorang tidak dapat dilakukan hanya dengan satu parameter saja, namun

menggunakan beberapa metode untuk mengukur kompetensi seseorang.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian
(expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka, namun
merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/
pengetahuan, tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi dalam jangka
waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/
keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa

146

kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor
bawaan, hal itulah yang ingin dilihat dalam proses assessment.

Proses assesment pada dasarnya terdiri atas beberapa tahap. Yang
pertama adalah tahap persiapan menentukan jenis-jenis kompetensi atau
lebih dikenal sebagai kamus kompetensi. Secara umum kamus ini dibagi
menjadi 3 cluster kompetensi, yaitu kelompok kompetensi yang berhubungan
dengan aspek thinking, working, dan relating yang meliputi 36 jenis
kompetensi.

Proses selanjutnya sebagai kelanjutan tahap persiapan adalah
menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), SKJ dapat diartikan
sebagaiberupa kumpulan/klaster karakteristik yang mencakup pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku yang relevan dengan tugas pokok, fungsi, dan
perilaku kerja serta berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu
jabatan. Dalam SKJ, kompetensi dibagi dalam tiga penggolongan, yaitu:

1. Kompetensi Umum, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap PNS di
lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Kompetensi Inti, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap Pejabat
sesuai jenjang eseloneringnya;

3. Kompetensi Khusus, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-
masing Pejabat sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.

Dalam hal ini pengetahuan penyusun SKJ akan suatu pekerjaan/
jabatan menjadi sangat penting, sehingga proses penyusunan SKJ menjadi
amat sulit apabila tidak dibekali oleh kemampuan analisa jabatan dan job
description yang valid dan standar.

Tahap kedua adalah pengukuran kompetensi melalui
metode assessment center. Metode assessment center adalah suatu cara
yang dilakukan untuk menggali dan mengukur kompetensi dalam

147

pelaksanaan assessment center dengan menggunakan alat ukur tertentu.
Beberapa metode assessment center yang digunakan:

1. Metode inventory, yaitu metode yang digunakan untuk memahami

potensi dan kompetensi;

2. Metode Simulasi, yaitu suatu metode assessee (peserta Assessment

center) diminta untuk melakukan suatu aktifitas yang berkaitan dengan

situasi riil dalam pekerjaan. Perilaku/ tindakan yang muncul dalam proses

simulasi ini merupakan bahan yang diobservasi/ dipelajari dan dinilai;

3. Metode Assignment, yaitu metode evaluasi dengan cara memberikan

penugasan kepada assessee yang dapat berupa analisa terhadap kasus,

evaluasi diri, atau tugas-tugas lain yang dapat menampilkan potensi dan

kompetensi perilaku assessee;

4. Metode Wawancara, yaitu metode

untuk menggali informasi langsung

dari assessee dengan teknik tanya

jawab tertentu (Behaviour Event

Interview Technique) berdasarkan

panduan wawancara yang telah

disusun sebelumnya, serta

memanfaatkan data dan informasi

yang diperoleh dari 3 (tiga) metode

lainnya.

Tahap berikutnya adalah

pelaporan, yaitu penyusunan laporan

penilaian kompetensi sehingga .

diperoleh profil kompetensi pejabat/

pegawai. Ketika akan menempati suatu jabatan tertentu, profil kompetensi

pegawai/pejabat akan diproyeksikan dengan SKJ pada jabatannya atau

148

jabatan target sehingga akan membentuk Job Person Match(JPM). JPM inilah
yang digunakan sebagai salah satu norma didalam proses Baperjakat selain
nanti akan dikombinasikan dengan nilai kinerja pegawai berbasis BSC
(balanced score cards) untuk membentuk 9 kotak peta pegawai yang dikenal
sebagai HAV (human asset value matrix).

Kelahiran assessment center Kementerian Keuangan merupakan pionir
di lingkungan birokrasi nasional. Selanjutnya secara perlahan assessment
center sudah diadopsi di banyak Kementerian seperti Kementerian
Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Agama dan juga BKN. Ke depan metode dan
proses assessment center serta metode feed back untuk pegawai akan
disempurnakan terus. Hal ini penting bahwa selain dipergunakan untuk proses
promosi dan mutasi, hasil penilaian kompetensi dengan dikombinasi dengan
kinerja pegawai akan sangat berguna sebagai landasan kebijakan
pengelolaan SDM seperti pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta,
pemberian reward, penataan pegawai dan bahkan bisa dipergunakan
sebagai feedback proses perencanaan SDM dan rekrutmen

149







Disitu kadang saya merasa sedih. Singkatnya kita butuh sebuah aplikasi kertas
kerja untuk membantu tugas penggalian potensi dan pengawasan Wajib
Pajak bagi para Account Representative.

Saat itu akhir tahun 2013, Pak
Mutamam yang saat itu sebagai
Kabid Duktekon di Kanwil
mempunyai inisiatif untuk membuat
suatu aplikasi yang bisa memu-
dahkan pekerjaan AR. Pengalaman
beliau sebagai fungsional pemeriksa
pajak dengan memanfaatkan
software Audit Command Language
(ACL) rupanya punya andil besar.
Apalagi inisiatif pembuatan aplikasi
untuk membatu kerja Account
Representative ini sangat di dukung

. oleh Bapak Sakli Anggoro selaku

Kepala Kanwil Jakarta Barat.

Disinilah kami menemukan apa yang kami inginkan; menyederhanakan
proses pengawasan dan penggalian potensi dengan sebuah aplikasi. Dengan
framework yang dibuat Pak Mutaman, setelah saya buat rancangan dan flow
aplikasi sekedarnya, selama kurang lebih 4 bulan, pada April 2014, akhirnya
dengan sinergi seluruh anggota tim, termasuk programer yang juga sebagai
Account Representative mas Tomi Wardana dan Susanto serta mas Adil OC di
Kanwil, jadilah sebuah aplikasi kertas kerja yang kami beri nama ‘AGREGAT’,
singkatan dari Aplikasi Gabungan Rekapitulasi dan Penggalian Data. Sebuat
aplikasi e-worksheet untuk mempermudah tugas pengawasan dan
penggalian potensi pajak, dari pengumpulan / penggabungan, rekapitulasi,
penyandingan dan klarifikasi data kepada Wajib Pajak. Mudah-mudahan bisa

153

mengantisipasi kondisi makin banyaknya data Wajib Pajak yang makin
berkembang di masa yang akan datang. Dengan aplikasi ini data sudah
terkumpul dalam satu tempat, bahkan untuk semua jenis data menyangkut
Wajib Pajak. Penyandingan data dan validasi data dapat dilakukan dengan
mudah bahkan sampai dengan surat tindak lanjut data berupa klarifikasi
kepada Wajib Pajak. Pengawasan pelaporan dan penyetoran pajak juga
lebih mudah dilakukan oleh Account Representative. Inilah manisnya buah
dari nilai-nilai kementrian keuangan: SINERGI.

Saat ini, Aplikasi Agregat telah terinstall dan dipakai diseluruh Kanwil DJP
di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan retreat pimpinan DJP Januari
2015.

Perenungan nilai kemenkeu ‘kesempurnaan’

Setiap kemajuan yang dicapai tentulah berasal dari ketidaknyamanan,
ada AC karena kita tidak tahan ‘gerah’, ada mobil karena kita ‘malas’ jalan
kaki, dan lain-lain. Ketidaknyamaan inilah yang mendorong kita untuk
melakukan inovasi sehingga semua keadaan kita menjadi lebih nyaman dan
lebih baik. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh nilai Kementrian Keuangan
‘kesempurnaan’, kita terus perbaiki semua proses dan hasil secara terus
menerus sehingga menjadi lebih baik. Beberapa hal yang menjadi renungan
saya disetiap tempat tugas antara lain;

1. Pada tahun-tahun pertama, kenali tugas dan fungsi kita disetiap tempat
tugas kita. Kenali medan, staf / rekan kerja dan para stakeholder kita.

2. Diagnosa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kiranya tidak
salah kalau orang bijak mengatakan bahwa ‘diagnosa penyakit adalah
separuh dari kesembuhan’. Sebagus apapun obatnya tidak akan
menyembuhkan kalau diagnosa penyakitnya salah.

154

3. Cari solusi-solusi permasalahan, lakukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan
hasil terbaik terus-menerus. Jangan cepat puas / cepat nyaman dengan
kondisi yanga ada.
Bekerja bersama sebuah tim dan dapat berbagi kepada orang lain

adalah suatu kebahagiaan. Berguna bagi orang lain adalah sebuah nilai
universal, sebagaimana jargon sebuah media di Yogyakarta “Migunani
Tumraping Liyan” atau jargon sebuah sekolah di Magelang “Nafi’un Lighoirihi”
yang artinya berguna bagi orang lain. Sebuah hadits Nabi sangat relevan :
Khairunnaas anfa’uhum linnaas, sebaik-baiknya manusia adalah yang
memberi manfaat kepada orang lain. Semoga menjadi renungan untuk kita
semua. Selamat bekerja untuk Indonesia.

155

29 Rapat Kecil, Awal
Transformasi untuk
Indonesia

Sarimin
Pelaksana pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti kita tidak lagi disibukkan
dengan urusan clerical dan berhadapan dengan tumpukan kertas laporan
rekening dari KPPN. Namun kita bisa melakukan penatausahaan dan
monitoring rekening secara online dan real time. Bahkan saya bermimpi
ruangan kita berisi beberapa monitor yang terhubung internet dan dari situ kita

156

bisa memantau ribuan rekening pemerintah serta langsung bisa melakukan
konfirmasi sebab sistem kita terhubung dengan sistem perbankan dan KPPN
maupun Kanwil DJPBN.” Rudy Widodo - Direktur Pengelolaan Kas Negara, awal
2012.

Untaian kalimat harapan itu langsung masuk ke dalam hatiku dan terus
terngiang di benakku hingga hampir meneteskan air mataku. Teringat
pekerjaan yang aku lakukan saat melakukan rekapitulasi laporan daftar
rekening dari seluruh KPPN dari hardcopy, padahal sudah berulang kali
ditekankan agar disampaikan dalam bentuk Excel. Laporan daftar rekening itu
pun juga sering kali melebihi tenggat waktu yang ditentukan dan sulitnya
melakukan konfirmasi.

Aku pun menengok raut wajah atasanku Kasi Penatausahaan Rekening
Bendahara Instansi (PRBI), Hermawan Sukoasih, dan Kasubdit Rekening
Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi (RPLBI), Yuni Wibawa, yang
tampak tertegun dan menahan nafas. Sepertinya, dalam benak mereka juga
berkecamuk pikiran yang sama denganku. Kalimat bernada mimpi dari
Direktur yang baru beberapa bulan menjabat itu seakan menjadi pelecut
semangat kami untuk mencurahkan segala upaya untuk melakukan
transformasi menyeluruh dalam penatausahaan rekening pemerintah.

Seusai pertemuan dengan Direktur PKN itu, Kasubdit RPLBI langsung
mengadakan rapat kecil dengan beberapa kasi terkait dan saya sebagai
pelaksana teknis. Dalam rapat itu, dibahas kondisi dan analisis keadaan atas
penatausahaan rekening pemerintah saat itu dan kemungkinan langkah yang
bisa dilakukan untuk mencapai mimpi Direktur PKN yang rupanya menjadi
mimpi yang sama bagi kami semua.

Sebagai pelaksana teknis, saya menyampaikan kondisi-kondisi yang
ada misal: masih terpisahnya antara penatausahaan Rekening Bendahara
dengan RPL. Padahal, keduanya termasuk rekening milik K/L yang dasar

157

pengaturannya sama. Dan keduanya harus disajikan sebagai lampiran dalam

LKKL. Selain itu, penatausahaan dan pelaporan rekening masih dilakukan

secara manual menggunakan excell dan dilakukan secara berjenjang (KPPN

ke Kanwil lalu Kanwil mengkompilasi dulu baru kemudian disampaikan ke Dit.

PKN). Hal lainnya adalah perubahan

dan status rekening yang tidak

terupdate secara real time akan

memberikan informasi yang bias

termasuk kelengkapan informasi

setiap rekening (misal: apakah sudah

TNP atau tidak) belum ter-

administrasikan dengan baik. Dan

mengingat jumlah rekening yang

ditatausahakan mencapai ribuan,

tidak jarang lembur harus dilakukan. .
Terlebih bila tim pemeriksa datang

dan meminta data rekening

pemerintah hari itu juga.

Dalam rapat itu akhirnya diputuskan langkah-langkah yang bisa
dilakukan untuk mewujudkan pembangunan aplikasi yang terintegrasi antara
rekening Bendahara dengan RPL dalam database tunggal yang bisa diakses
oleh semua KPPN dan Kanwil sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu,
wacana revisi peraturan yang ada juga harus mulai diinisiasi.

Setelah rapat kecil itu, hari-hariku banyak disibukkan dengan konsep
prosedur, komponen data dan laporan yang akan dituangkan dalam aplikasi
yang akan dibangun bersama Kasi PRBI. Sedangkan Kasubdit RPLBI lebih fokus
pada upaya pembangunan/pengembangan aplikasinya. Disinilah kesabaran
kami diuji saat permintaan pembangunan aplikasi itu tidak mendapat respon

158

yang baik dari unit terkait. Saya pun sempat patah arang membayangkan
akan berhadapan kembali dengan pekerjaan clerical dan manual.

Saat-saat seperti itulah peran Kasubdit RPLBI sangat terasa untuk
menyemangatiku bahkan membangkitkan semangatku dengan mengatakan
bahwa dia berhasil melobi salah seorang pegawai yang memiliki kemampuan
programming untuk membangun aplikasi rekening sesuai permintaan kami.
Semangatku pun kembali membuncah dan saya beserta Kasi PRBI akhirnya
secara intens berkomunikasi dengan pegawai itu untuk membangun aplikasi
yang diharapkan.

Tahun 2012 menjadi masa
pembangunan aplikasi yang diwujudkan
berupa Modul Rekening pada aplikasi
PBN Open yang secara default bisa
diakses setiap pegawai DJPBN. Namun,
untuk keamanan, hanya pegawai/
pejabat yang diajukan saja yang bisa
mengaksesnya. Selanjutnya, ada tugas
besar untuk menyampaikan dan
mensosialisasikan keberadaan modul itu

. kepada seluruh KPPN dan Kanwil DJPBN.

Padahal tidak ada dana sama sekali
untuk melakukannya. Solusinya, mau
tidak mau, sosialisasi dilakukan dengan
memanfaatkan sarana email, telepon/

. selular bahkan chatting. Dan sejak itulah,

saya merelakan nomor pribadi tersebar dan menjadi Contact Person untuk
operasionalisasi modul rekening tersebut. Pernah suatu kali saya harus
menerima telepon selama setengah jam lebih untuk membimbing secara
detail bagaimana mengoperasionalkan modul rekening. Namun saya

159

menjalaninya dengan senang hati karena sadar itu adalah bagian dari upaya
mewujudkan mimpi transformasi pengelolaan rekening pemerintah milik K/L
yang pada akhirnya mampu menghasilkan output inovasi dan terobosan baik
berupa perbaikan prosedur kerja/proses bisnis, pengembangan aplikasl sistem
informasi maupun perubahan budaya kerja.

Yah, dari hasil rapat kecil itulah kini saya bisa langsung mengetahui dan
melaporkan data rekening pemerintah secara real time tanpa perlu
berhadapan dengan pekerjaan clerical dan manual plus tumpukan kertas
laporan sebab tahun 2013 sudah fully implemented. Saya pun bisa langsung
mengonfirmasi detail surat izin dari KPPN sebab aplikasi itu juga memfasilitasi
upload PDF surat izin. Saya pun juga tak perlu berhadapan dengan waktu
yang lama sebab KPPN bisa langsung menginput di aplikasi dan saya langsung
bisa mengaksesnya. Terjadi pula penyederhanaan proses bisnis sehingga KPPN
bisa langsung menyampaikan laporan ke Dit. PKN tanpa melalui Kanwil dulu
namun Kanwil tetap bisa memantau dan melakukan pembinaan karena juga
bisa mengakses data laporan KPPN.

Upaya transformasi itu juga mendapat apresiasi dari BPK. Temuan BPK
pada tahun 2012 dan 2013 menyebut Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum tidak dapat melakukan monitoring dengan baik terhadap rekening
pemerintah, sebagai wujud bahwa pengelolaan rekening pemerintah harus
dibenahi, namun di tahun 2014 temuan itu sudah down grade karena
pemerintah telah berupaya memperbaiki tata kelola dan ketentuan baru
melalui penerbitan PMK No. 252/PMK.05/2014 yang menggabungkan dan
menyempurnakan beberapa peraturan yaitu PMK No. 57/PMK.05/2007, PMK
No. 58/PMK.05/2007, PMK No. 67/PMK.05/2007 dan PMK No. 05/PMK.05/2010
dan aplikasi rekening yang teritegrasi

160

Kini, saat menulis kisah ini, saya tak lagi disibukkan urusan clerical dan
hardcopy sebab semua data sudah ada dalam aplikasi web based yang
menyajikan data lengkap dan real time.

Namun, di saat saya menulis kisah ini, saya tidak lagi bersama Kasi dan
Kasubdit yang hadir saat rapat kecil itu dilakukan. Mereka telah mutasi ke
tempat baru. Namun, momen itu masih melekat seolah kami masih bersama
mendengar kalimat mimpi Direktur PKN saat itu. Sebentar lagi, mimpi itu akan
terwujud seutuhnya. InsyaAlloh. Untuk kita, untuk Indonesia. (@rie)

161

30 Meniti Jalan Setapak
Menuju
Kesempurnaan

Eko Purbono

Kepala Bagian Manajemen Informasi SDM, Biro SDM
Sekretariat Jenderal

Masih teringat dalam ingatan ketika dilantik menjadi pajabat di Biro
Sumber Daya Manusia (SDM), perasaan Penulis bercampur aduk. Ada rasa
senang, khawatir, sedih karena meninggalkan tempat kerja serta kawan lama
dan sebagainya. Ternyata perasaan khawatir yang mendominasi adalah
pekerjaan Penulis sehari-hari. Gimana tidak khawatir kalau Penulis diberikan
tanggung jawab untuk melakukan Pemutakhiran (Updating) Data

162

Kepegawaian sebanyak kurang lebih 69.000 Pegawai dengan variasi elemen
data yang beragam, seperti data pokok, pendidikan & pelatihan, grading,
jabatan, jabatan tambahan, karya tulis, data keluarga, keahlian khusus dan
sebagainya. Pelan tapi pasti penulis mencoba untuk ‘metani’ (cari kutu dalam
bahasa Jawa) permasalahan dalam mengelola Data Kepegawaian tersebut.
Penulis menyadari jika masalah data pegawai yang tidak update maka akan
banyak proses pengambilan keputusan di bidang kepegawaian yang tidak
pas nantinya, belum lagi adanya komplain dari Pegawai jika datanya tidak
Update. Untuk itu mari kita simak hasil ‘metani’ plus kiat-kiat dalam
permasalahan data kepegawaian tersebut.

Pada bulan Maret tahun 2009 terdapat Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEG) yang sedang diimplementasikan oleh Biro SDM dengan prakarsa dari
Tim Reformasi Birokrasi (TRB) yang diketuai oleh Bapak DR. Marwanto, MA
(sekarang Direktur Jenderal Perbendaharaan). SIMPEG yang dibuat saat itu

masih terbatas untuk dipakai oleh
para pengelola kepegawaian
untuk mengupdate data
pegawai di masing-masing unit
nya, sedangkan pegawai
Kemenkeu pada saat itu belum
mempunyai media untuk
berinteraksi langsung dengan
Biro SDM. Setelah beberapa

. bulan, penulis memanfaatkan

media yang dinamakan
Website/situs Biro SDM dengan
alamat www.sdm.depkeu.go.id dengan memakai satu basis data (database)
yaitu basis data SIMPEG. Di dalam Website atau situs tersebut penulis
menggagas Modul yang disebut sebagai ‘Modul Update Data’ dimana fungsi

163

dari modul tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi pegawai
melakukan updating data sesuai dengan data riil yang dimiliki oleh pegawai.
Update data dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (mirip seperti
tagline merk minuman ringan yang terkenal itu) dan data akan diverifikasi oleh
pengelola kepegawaian yang telah ditunjuk oleh Biro SDM guna menjaga
integritas dan validitas data.Total elemen data pegawai yang sudah diupdate
adalah sebanyak 20.844 di tahun 2013 dan 36.342 elemen data pegawai di
tahun 2014 dengan kriteria seorang bisa mengupdate lebih dari satu elemen
data. Kalau diasumsikan bahwa satu elemen data membutuhkan 4 lembar
copy, maka pada tahun 2013 Kemenkeu bisa menghemat 83.376 lembar
kertas dan pada Tahun 2014 bisa menghemat 145.368 lembar kertas,
bayangkan berapa jumlah pohon yang bisa diselamatkan. Tetapi dampak
yang lebih signifikan adalah pegawai bisa langsung mengupdate data
kepegawaiannya sesuai dengan kenyataan serta para pengelola SDM dapat
dengan tepat dan cepat memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan proses
bisnis ke-SDM-an seperti untuk promosi, mutasi, pemberian tunjangan keluarga,
dan sebagainya.

Masalah lain adalah terkait proses Kenaikan Pangkat (KP). Proses ini
adalah satu proses administrasi yang dibutuhkan oleh seluruh PNS Kemenkeu.
Masalah muncul ketika proses KP ini harus melalui proses entry melalui Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). SAPK adalah sistem pelayanan
kepegawaian yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimana
Badan tersebut adalah Badan yang ditunjuk untuk melakukan proses
administrasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sebelum penulis
masuk ke biro SDM, seluruh PNS Kemenkeu hanya bisa ‘pasrah’ dengan nasib
status kenaikan pangkatnya. Jika mereka beruntung dan punya teman di
bagian kepegawaian atau di Biro SDM, barulah mereka dapat mengetahui
dengan cepat tentang status serta keberlangsungan proses kenaikan
pangkatnya.

164

Penulis mulai memikirkan benefit apa yang bisa diperoleh antara
pemakaian SAPK BKN sebagai aplikasi terpusat dalam proses KP dengan
kebutuhan Keterbukaan Informasi untuk pegawai. Penulis mulai
memanfaatkan ‘sharing folder’ yang ada di Portal BKN dengan membuat fitur
kecil di situs Biro SDM yang dinamakan “Pemantauan Proses Kenaikan Pangkat
Pegawai.” Di dalam fitur tersebut setiap proses KP bisa dilihat secara langsung
oleh masing-masing pegawai (jika pegawai tersebut naik pangkat) setelah
pegawai login ke situs Biro SDM. Bahkan secara otomatis status KP nya
langsung dikirim ke email Kemenkeu yang memang dimiliki oleh setiap
pegawai Kemenkeu. Manfaat adanya fitur pemantauan kenaikan pangkat ini
adalah untuk mengurangi ‘ketergantungan’ pegawai dengan unit pengelola
kepegawaian untuk menanyakan proses kenaikan pangkatnya serta dalam
rangka Keterbukaan Informasi bagi pegawai Kemenkeu. Manfaat lain dari fitur
tersebut adalah untuk memantau kurang/tidaknya dokumen yang harus
disertakan dalam proses KP. Sampai dengan tulisan ini dibuat (Tanggal
08/05/15 Pukul 17.00), diperoleh data 169 pegawai yang merasa puas (85,35%)

165

dengan fitur Pemantauan KP dan 29 orang yang tidak puas (14,65%). Jumlah
pegawai yang berpartisipasi adalah 198 pegawai (Hasil survei bisa dilihat di
situs Biro SDM). Alhamdulillah masih lebih banyak yang puas, begitu pikir
Penulis.

Selain data-data yang

bersifat softcopy, Penulis

bertanggung jawab untuk

menyimpan hardcopy berupa

dokumen-dokumen kepegawaian.

Jenis-jenis dokumen yang disimpan

pun bermacam-macam, mulai dari

Surat Keputusan (SK) Calon .
Pegawai Negeri Sipil sampai

dengan dokumen-dokumen SK

yang lainnya seiring dengan

perkembangan karir dan perjalanan hidup seorang pegawai. Pada saat

Penulis datang pertama kali, proses pemberkasan masih dilakukan secara

manual. Ruang penyimpanan dokumen pegawai masih lembab, gelap dan

konon ada hantu ’noni Belanda’ di ruangan tersebut karena letaknya di

bangunan peninggalan jaman Belanda. Penulis pun melakukan penataan

dan hasilnya dapat terlihat perbedaaan sebagai berikut :

166

Sebelum Sesudah

Selain dari pengerjaan fisik dalam rangka penataan dokumen/dossier
kepegawaian tersebut Penulis juga menggagas sistem pencarian dossier
pegawai atau disebut dengan SIMPEDOS (Sistem Pencarian Dossier Pegawai).
Tujuan dari dibuatnya SIMPEDOS ini adalah untuk memigrasikan dossier secara
fisik ke dalam bentuk digital dan dimasukkan ke dalam satu database.
Sebagaimana kita ketahui bahwa jika dokumen dalam bentuk kertas rawan
akan kerusakan baik secara alami seperti rapuh, dimakan rayap, lembab, dan
lain-lain maupun secara kecelakaan/kelalaian seperti hilang, terbakar, banjir,
gempa bumi dan sebagainya. Untuk itu maka perlu langkah preventif
terhadap hal-hal tersebut di atas dan SIMPEDOS adalah jawabannya. Salah
satu tugas dan fungsi yang Penulis miliki adalah proses peminjaman dossier
oleh pihak-pihak yang memerlukan dan biasanya dalam pencarian dossier
memakan waktu lebih-kurang 1 Hari, namun setelah SIMPEDOS diterapkan,
maka peminjaman dossier bisa dilakukan kurang dari 1 Menit. Memang
SIMPEDOS masih dipakai secara terbatas oleh Bagian tempat Penulis bekerja,
akan tetapi ke depan Penulis akan mengintegrasikannya dengan SIMPEG dan
Website Biro SDM guna dossier yang sudah terdigitalisasi dan dapat
dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kemenkeu atau stakeholder lainnya jika
membutuhkan.

167

Demikian hal-hal yang dapat Penulis sampaikan untuk kiat-kiat meniti
jalan setapak ke arah kesempurnaan terutama didalam pekerjaan Penulis
sehari-hari. Insya Allah paparan dari Penulis ini dapat menginspirasi dan
memotivasi kepada seluruh pegawai Kemenkeu untuk lebih membuat
torobosan-terobosan yang lebih baik lagi guna kemajuan Kementerian
Keuangan. Yakinlah bahwa kita bisa mewujudkannya. Aaamiin.

168

31 Kisah Sebuah Kantor
Kecil di Kota Besar

Yetty Yulianty
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Ini adalah kisah saya di sebuah kantor yang sudah saya tinggalkan.
Setiap kejadian di sana menyisakan senyum bagi saya. Barangkali sepanjang
perjalanan karir saya, di tempat inilah saya benar-benar mendedikasikan
seluruh energi yang saya punya untuk membangun kantor ini.

Memelihara semangat itulah inti dari semuanya. Jangan dikira hanya
pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil dan jauh saja yang memiliki

169

semangat dan motivasi yang turun naik, menurut saya tidak demikian. Bahkan
mereka yang berkantor di ibukota pun mengalami hal yang sama, jika tidak
mendapatkan perhatian dan bimbingan sesuai kebutuhannya.

Ketika pada awalnya bulan oktober tahun 2012 saya diberi kesempatan
untuk memimpin KPPBC tipe pratama Kantor Pos Pasar Baru, tidak terbayang
satu kesulitan pun di benak saya, dengan pengalaman kerja selama kurang
lebih 17 tahun bekerja dan saya sudah memiliki pengalaman di berbagai
penugasan (di bidang teknis kepabeanan, audit, kepegawaian,
perbendaharaan) yang membuat saya cukup percaya diri ketika
diperintahkan untuk menjadi Kepala Kantor setingkat eselon IV yang memiliki
pegawai tidak lebih dari 20 orang.

Ternyata medan yang dihadapi tidak semudah yang saya semula
bayangkan, ketika saya datang pertama kali, masuk melewati ruang tunggu
yang kumuh ditambah spanduk anti korupsi yang dipasang seadanya dengan
huruf-huruf besar berwarna merah. Wow, kesan pertama saya inilah kantor
terburuk sepanjang perjalanan mutasi saya di DJBC. “Harap maklum, Bu,” kata
Kaur Umum seperti bisa membaca fikiran saya ketika itu. “Bea Cukai disini kan
cuma numpang sama kantor pos, jadi mau dibikin bagus juga percuma,”
lanjutnya.

Di hari-hari berikutnya, sangat terasa bahwa hanya sedikit pegawai
yang punya rasa memiliki terhadap kantor, ketika pekerjaan sudah selesai,
mereka pergi entah kemana, sibuk dengan urusan di luar tugas, dan kembali
sore harinya pada saat absen. Kedisiplinan berpakaian dinas pun luntur karena
lokasi kantor yang berada di kantor orang, bayangkan semua orang
berseragam oranye, dan hanya kami yang memakai seragam biru seperti
satpam kantor pos, mungkin ini juga salah satu alasan mengapa para
pegawai saat itu enggan memakai pakaian dinas. Sedikit demi sedikit saya
berusaha mengembalikan kami semua pada khitah-nya bahwa semua

170

pegawai DJBC dituntut untuk bersikap profesional dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna jasa, memiliki aturan jam kerja, dan berpakaian
dinas yang harus ditaati. Selalu saya tekankan bahwa kantor kita adalah
kantor kecil, tapi merupakan satu display pelayanan yang diberikan oleh DJBC
kepada masyarakat.

Saat itu, jika kita menyempatkan

diri mengunjungi ruang pemeriksaan

paket, kita akan melihat bahwa ruang

pemeriksaan paket berada di ruangan

seperti aula, proses pemeriksaan

terhadap paket-paket dari luar negeri

yang masih terhutang bea-nya

menyatu dengan paket-paket lain. Hal

ini sangat berisiko karena besar

kemungkinan ada paket yang hilang .
sebelum dilakukan pemeriksaan,

mengingat terlalu banyak orang yang

tidak berkepentingan masuk. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya bersama

teman-teman melakukan koordinasi intensif dengan pihak PT Pos Indonesia

untuk menyediakan ruang pemeriksaan Bea Cukai yang steril, dan dipisahkan

dari paket-paket yang merupakan tanggung jawab PT Pos. Alhamdulillah,

dengan komunikasi yang baik dan itikad untuk sama-sama memberikan

pelayanan baik dan cepat untuk masyarakat, pihak PT. Pos Indonesia

merespon dengan membuatkan ruangan pemeriksaan yang steril. Itu adalah

salah satu bentuk sinergi kami, DJBC dan PT. Pos Indonesia.

Dari segi pengawasan, ketika ditunjuk menjadi Kepala KPPBC Tipe
Pratama Kantor Pos Pasar Baru bulan Oktober 2012, dan pada raker di bulan
Desember 2012 disampaikan oleh Direktorat Pencegahan Penyelundupan (P2)
bahwa dalam 2 tahun terakhir, penyelundupan narkotika, yang berhasil

171

digagalkan melalui Barang Kiriman lewat Kantor Pos hanya 3 kali, seharusnya
bisa lebih banyak lagi. Ketika itu, saya yang awam terhadap pengawasan,
mencoba belajar bersama-sama dengan teman-teman di KPPBC Pasar Baru
untuk menemukan formula yang mungkin bisa meningkatkan pengawasan
penyelundupan narkotika melalui kiriman pos.

Formula tersebut dimulai dari meminta penambahan sarana dan
prasarana, berkordinasi dengan kantor pusat dan kantor wilayah untuk selalu
memperoleh info yang up to date dan modus yang berkembang berkaitan
dengan maraknya peredaran narkotika. Dan info tersebut selalu dibagikan
kepada seluruh pegawai baik yang berinteraksi langsung dengan
pemeriksaan maupun yang ada di unit pendukung seperti urusan umum,
Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi. Tujuannya adalah apabila ada
pergantian pemeriksa karena satu dan lain hal, siapa pun yang menggantikan
sudah memiliki informasi yang terbaru. Beberapa hal yang mungkin bisa
dijadikan contoh bagi kantor-kantor kecil lainnya yang memiliki SDM terbatas,
yang kami lakukan adalah mensinergikan semua unit terutama P2 dan
Pemeriksa Fisik, bahwa tanggungjawab untuk mengawasi paket-paket
tersebut ada di 2 lini yaitu P2 dan pemeriksa fisik.

Apabila ada paket

mencurigakan yang mungkin lolos dari

pemeriksaan P2, pemeriksa tidak

hanya melakukan penilaian terhadap

jumlah dan jenis barang tetapi juga

tetap waspada terhadap

kemungkinan ada tempat tersembunyi

di paket-paket tersebut. Kami juga

. mengubah cara pemeriksaan lebih
mendalam, yaitu menjadi dua kali

pemeriksaan jika paket-paket tersebut

172

berasal dari negara-negara suspect, seperti: India, Iran, Belanda, dan
sebagainya. Seraya mengucap syukur Alhamdulillah, usaha kami
membuahkan hasil dengan keberhasilan KPPBC Pasar Baru menegah
penyelundupan narkotika melalui barang kiriman pos sebanyak 18 kali dalam
periode 2 tahun (2012-2014).

Lain pengawasan, lain pula dari segi pelayanan. Untuk kantor kecil
dengan anggaran minim seperti KPPBC Pasar Baru biaya untuk membuat
website sangatlah mahal, sedangkan kami memerlukan sarana untuk
menampung keluhan para pengguna jasa barang kiriman terutama mereka
yang berkecimpung di dunia belanja online yang tidak asing dengan media

sosial. Jika tidak puas tapi tidak tau
cara menyalurkannya mereka bisa
curhat di mana saja, di surat
pembaca, di media sosial, di blog,
dan sebagainya. Untuk mengatasi
hal tersebut, saya menggagas
untuk membuat akun twitter
@BC_PasarBaru, sehingga apa pun
bentuk keluhan dari mereka dapat
kita jawab dan kita berikan solusi
secara cepat, yang Alhamdulillah

. sampai hari ini telah memiliki hampir

500 followers.

Untuk mengedukasi masyarakat, terutama para pengguna jasa barang
kiriman melalui kantor pos, kami telah melakukan pemetaan bahwa mereka
ini adalah orang-orang yang minim pengetahuan tentang peraturan dan
tata cara mengimpor barang melalui barang kiriman kantor pos. Mereka
jarang mencari tahu bagaimanakah aturan dan tata caranya, langsung
memesan barang via online, dan ketika barang kiriman sampai di Indonesia

173

mereka diminta membayar bea masuk dan pungutan pajaknya mereka baru
complain. Sehingga cara efektif yang kami pilih salah satunya adalah dengan
menyelipkan leaflet tentang barang kiriman pada paket-paket pos secara
random. Dengan harapan masyarakat yang menerima dapat membaca dan
akhirnya mengerti prosedur pengiriman barang impor melalui pos dan bisa
berbagi ilmu dengan komunitasnya

Satu pengalaman besar yang saya peroleh dari sebuah kantor kecil
yang bernama KPPBC tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru itu adalah bahwa
semangat kerja, jika tidak dipupuk akan hilang, tiap atasan harus men-
challenge agar pegawai senantiasa bekerja dengan penuh semangat,
prestasi sekecil apapun harus dihargai. Ketika sebagian orang mencibir bahwa
prestasi yang diperoleh kantor kami bukanlah hal yang luar biasa, selalu saya
tanamkan, bahawa ini mungkin prestasi kecil untuk kantor besar seperti KPU
Tanjung Priok atau KPPBC Soetta, tapi untuk kantor kecil seperti KPPBC Pasar
Baru, ini adalah prestasi yang sungguh-sungguh luar biasa, dan kita semua
sebagai bagian dari kantor ini patut bangga.

174

32 Inovasi Proses Bisnis Melalui
Desain Flowchart dan Infografis
dalam Rangka Transformasi
Kementerian Keuangan

Syena Idfilandu

Pelaksana pada Biro Umum
Sekretariat Jenderal

Transformasi tidak hanya berupa gagasan dari pimpinan. Transformasi
tidak dapat terwujud hanya dari pembahasan rapat oleh para pejabat eselon.
Transformasi bukan sekedar kajian dari staf ahli maupun konsultan. Transformasi
tidak hanya dituangkan dalam lembaran peraturan yang ditulis dengan
bahasa hukum. Transformasi juga dapat dituangkan dalam sebuah karya
desain, karena sejatinya perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil.

175

Itulah semangat yang saya bawa untuk mengubah proses bisnis yang
sebelumnya dipandang terlalu rumit, bertele-tele, dan membosankan,
menjadi lebih ringkas, mudah dimengerti, dan lebih menarik dipandang.
Menurut saya, alangkah baiknya jika proses bisnis yang ada dikemas dalam
bentuk dan desain yang menarik.

Dengan pengalaman bekerja di instansi pemerintahan yang relatif
masih baru dan awam, saya tetap memberanikan diri untuk membawa
perubahan di Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal. Meski
baru menjalani On The Job Training (OJT) CPNS selama kurang lebih 5 bulan,
saya tidak mau diam saja. Di usia produktif ini, saya ingin berbuat sesuatu demi
perubahan, walaupun dari hal terkecil sekalipun.

Saya memiliki passion dalam bidang desain grafis, terutama desain
berbasis vektor. Itulah yang saya manfaatkan untuk membuat perubahan.
Dengan berbekal imajinasi dan aplikasi desain berbasis vektor (Corel Draw X7),

saya membuat Flowchart berbagai
macam Proses Bisnis yang ada di
Bagian Rumah Tangga. Selama
beberapa bulan saya melakukan
Inovasi Proses Bisnis yang dimulai
dengan mengumpulkan Analisis Beban
Kerja Bagian Rumah Tangga, Biro
Umum (data diambil dari berbagai
sumber, yaitu dari website

. http://bebankerja.depkeu.go.id/,

softcopy, maupun langsung bertanya
ke Pegawai yang bersangkutan menangani layanan/PIC). Selanjutnya, dari
data ABK yang masih mentah masih perlu diringkas tanpa mengubah esensi
dari proses bisnis itu sendiri, sehingga menjadi lebih ramping dan mudah
divisualisasikan dalam desain gambar. Setelah data dianggap sudah cukup

176

memadai, tahap selanjutnya adalah membuat desain melalui Corel Draw X7.
Tahap ini merupakan tahap yang paling lama dan sulit, semakin detail desain
maka semakin lama pula waktu pembuatannya. Tahap selanjutnya adalah
verifikasi keabsahan desain, yang melibatkan Pegawai bersangkutan / PIC.
Setelah proses bisnis terkonfirmasi, tahap selanjutnya adalah mengedarkan
desain tersebut ke berbagai sudut ruangan kantor yang strategis, sehingga
dapat dibaca oleh para stakeholder. Dengan demikian, keberadaan
Flowchart tersebut dapat memudahkan stakeholder dalam mendapatkan
informasi yang diinginkan. Dampaknya, para stakeholder lebih mudah
memahami tata cara untuk mendapatkan pelayanan di Bagian Rumah
Tangga, Biro Umum.

Saat ini, sudah ada total 7 Proses Bisnis yang dikemas dalam bentuk
Flowchart. Salah satunya adalah Flowchart Proses Perbaikan Alat Pengolah
Data, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

177

178

Selain Flowchart, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat
membuat Infografis yang outputnya tidak hanya digunakan di lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, tetapi juga digunakan oleh
Eselon I lainnya, contohnya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
sesuai gambar di bawah ini:

Perubahan yang saya buat berupa Flowchart Proses Bisnis dan
Inofografis memang masih sangat kecil pengaruhnya bagi Transformasi
Kementerian Keuangan. Tetapi saya yakin, dengan semangat perubahan
tinggi menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik, tidak ada kata tidak
mungkin bagi saya untuk terus berkembang dan berinovasi sehingga cepat
atau lambat, inovasi tersebut berdampak pada kemajuan Kementerian
Keuangan pada umumnya, dan Sekretariat Jenderal pada khususnya.

179

33 InspirasiTransformasi
melalui e-Auction DJKN
Kementerian Keuangan

Tim e-Auction
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Lelang sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang. Lelang memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi publik, fungsi
privat, dan fungsi budgeter. Fungsi publik, lelang dilaksanakan untuk

180

menjalankan hak-hak publik dan penegakan hukum (law enforcement),
diantaranya pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dan
amar putusan lembaga peradilan. Fungsi privat, lelang sebagai sarana jual
beli. Fungsi budgeter, adanya pungutan negara dalam pelaksanaan lelang,
berupa bea lelang dan pajak-pajak sebagai salah satu sumber penerimaan
negara.

Pasal 54 Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor

106/PMK.06/2013 tentang

Perubahan Atas PMK Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, penawaran

lelang dapat dilakukan secara

tertulis tanpa kehadiran peserta

lelang melalui email dan internet,

keduanya dikenal dengan istilah e-

auction.

.

Sebelum diimplementasikannya e-

auction, fungsi publik lelang sebagai bagian penegakan hukum dan

pemenuhan hak-hak publik terlihat lebih kuat dan menonjol, sedangkan fungsi

privat dan fungsi budgeter belum sepenuhnya terlaksana. Harga jual yang

terbentuk dari lelang dengan kehadiran (konvensional) belum optimal, karena

berkumpulnya para peserta lelang justru dimanfaatkan untuk saling

berkooperasi atau bahkan saling intimidasi.

Pengembangan Aplikasi e-auction
Aplikasi e-auction terdiri dari Aplikasi Lelang Email (ALE) dan Aplikasi

Lelang Internet (ALI). Dalam rangka pengembangan e-auction, melalui
Kepdirjen Nomor Kep-76/KN/2014 dibentuk Tim. ALE dibangun oleh Tim e-

181

Auction DJKN Evaluasi pada tahun 2013, sudah diimplementasikan secara
nasional sejak Januari 2014. Dalam mengembangkan aplikasi e-auction, Tim
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Penyesuaian bisnis proses

Langkah pertama pengembangan e-auction melakukan penyesuaian
bisnis proses lelang. Pertama, dari lelang dengan kehadiran peserta lelang
menjadi peserta lelang tidak hadir. Kedua, bisnis proses manajemen uang
jaminan lelang, khususnya penyetoran Uang Jaminan melalui virtual account,
yang sebelumnya pengembalian Uang Jaminan melalui media cek, menjadi
pengembalian melalui mekanisme pemindahbukuan antar rekening bank
dengan menggunakan aplikasi cash management perbankan. Bagi petugas
pada KPKNL, penyetoran uang jaminan melalui virtual account selain
memudahkan pemeriksaan dan validasi, juga dalam pengawasan.

2. Pembangunan e-auction
Pembangunan e-auction dikerjakan secara mandiri oleh para pegawai

DJKN, dengan basis utama penyesuaian bisnis proses lelang yang mendukung
182

terciptanya optimalisasi harga jual barang dari proses lelang. e-auction
dibangun berbasis internet dan terdiri dari dua sub sistem, yaitu aplikasi untuk
peserta lelang (front end) dan aplikasi untuk petugas KPKNL (back-end).
Pemisahan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan sistem.

Untuk memenuhi standar layanan publik berbasis internet, e-auction
telah memperoleh sertifikat kelayakan uji Quality Assurance oleh Pusintek
Kementerian Keuangan dan dilakukan pendaftaran (hosting) alamat domain
e-auction berbasis secure (“https”) serta sertifikasi keamanan oleh lembaga
“Comodo CA”.

3. Kemitraan strategis dengan perbankan dan keterlibatan pihak lain
Pelaksanaan e-auction pada KPKNL membutuhkan Kemitraan strategis

dengan perbankan melalui layanan internet banking dan nomor virtual
account tanpa biaya, yang dilakukan dengan PT Bank BNI (Pesero), PT Bank
Mandiri (Persero) dan PT Bank BRI (Persero). Kedua fitur layanan perbankan,
internet banking dan virtual account memudahkan Bendahara Penerimaan
KPKNL dalam melakukan pengecekan setoran uang jaminan lelang secara
real time dan pengembalian uang jaminan lelang gratis. Nomor virtual
account bermanfaat untuk menertibkan dan memudahkan penyetoran uang
jaminan lelang, karena nomor virtual account mencerminkan identitas peserta
lelang.

4. Berbagai pihak yang terlibat dalam e-auction
Berbagai pihak yang terlibat dalam e-auction (KPKNL, Pemohon Lelang,

Peserta Lelang/masyarakat). Pemohon lelang dalam lelang eksekusi, sebagai
pengguna jasa lelang terdiri dari lembaga peradilan, kreditor pemegang hak
tanggungan, kreditor pemegang hak jaminan fidusia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kepolisian, Balai Harta Peninggalan, Panitia Urusan Piutang Negara,
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kurator, dan lain-
lain. Lelang non eksekusi wajib, pemohon/penjual adalah seluruh

183

kementerian/lembaga, Bank Indonesia, dan BUMN/BUMD yang berbentuk
selain Persero. BUMN/BUMD yang berbentuk persero, badan hukum, badan
usaha, dan perorangan, dapat bertindak selaku pemohon/penjual dalam
lelang non eksekusi sukarela.

KPKNL sebagai unit terdepan dalam pelayanan lelang e-auction,
utamanya Kepala Seksi Lelang , Pejabat Lelang dan Bendahara Penerimaan
menjadi salah satu kunci utama penerapan e-auction. Demikian juga
masyarakat umum sebagai peserta lelang juga menjadi pihak yang
mengajukan penawaran melalui e-auction. Dengan demikian banyak pihak
harus mengikuti perubahan sebagai akibat dari inovasi pelayanan e-auction.

Output
Tujuan utama pelaksanaan e-auction adalah peningkatan kualitas

pelayanan lelang melalui terwujudnya lelang yang mudah, cepat, efisien,
optimal sekaligus adil. Tujuan ini sekaligus menjadi manfaat dari e-auction.

E-auction terbukti mudah dan efisien, karena peserta dapat mengikuti
e-auction darimana saja dan kapan saja (sepanjang masih masa penawaran),
tanpa hadir diruang lelang. Efisien, karena dengan e-auction peserta lelang
dapat mengikuti lelang di seluruh KPKNL pada saat yang bersamaan tanpa
harus hadir di lokasi lelang. Waktu, biaya transportasi dan akomodasi dapat
dihemat dari penyelenggaraan e-auction ini, Peserta dalam lelang e-auction
dapat menggunakan mobile gadget seperti laptop dan smartphone. Data

184

tahun 2015 sudah diikuti sebanyak 1.489 peserta lelang dengan 2.539
penawaran.

Cepat, karena penawaran lelang dengan cepat dalam hitungan detik
diterima oleh petugas KPKNL penyelenggara e-auction dan uang jaminan
secara cepat segera dikembalikan kepada peserta yang kalah lelang melalui
pemindahbukuan.

E-auction membuat harga
optimal, didukung oleh fakta tahun
2014, pelaksanaan e-auction atas
aset kelolaan eks PT PPA pada
KPKNL Sidoarjo (29/09/2014) dibuka
pada harga limit Rp24 miliar, terjual
Rp35 miliar, bongkaran gedung
rektorat Universitas Indonesia dari

.

limit Rp365 juta terjual menjadi
Rp1,266 miliar, sebidang tanah di Karawang dari limit Rp37,5 miliar terjual Rp45
miliar. KPKNL Bontang satu paket alat berat dengan dari limit Rp 573 juta terjual
Rp1,17 miliar. Pada tahun 2015, e-auction telah dilaksanakan oleh 69 KPKNL di
seluruh Indonesia. Dari total 1.852 lot barang yang dilelang, 638 lot laku (34%)

E-auction adil, karena setiap orang mempunyai kesempatan yang
sama untuk menawar dan membeli barang yang dijual lelang. Para peserta
lelang bebas menawar dan terhindar dari pengaruh/intimidasi atau tekanan
dari peserta lelang lainya. Adil juga bagi penjual/pemohon lelang, karena
memperoleh harga barangnya yang optimal.

185

Pengakuan dan Penghargaan
Atas inovasi layanan publik ini sebagai bagian dari program Transformasi

Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah masuk sebagai kelompok 99
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 oleh Kementerian PAN dan RB.

Kiat-kiat dalam melakukan perubahan
E-auction merupakan inovasi layanan publik ini bagian dari trasnformasi

Kementerian Keuangan, yang esensinya suatu perubahan. Keberhasilan dari
suatu perubahan, diperlukan peran internal dan eksternal. Terkait eksternal
diperlukan sosialisasi kepada para pengguna jasa yaitu para pemohon
lelang/penjual maupun sosialisasi kepada para masyarakat peserta lelang.
Untuk itu telah dan akan dilakukan terus menerus sosialisasi kepada
masyarakat untuk memahami dan menerima perubahan dari lelang
konvensional (dengan kehadiran peserta lelang) menjadi e-auction (tanpa
kehadiran peserta lelang).

Terkait internal, diperlukan peran aktif dari pemimpin (Direktur Jenderal),
middle manager (para Kepala Kantor pelayanan/KPKNL), serta front liner yaitu
para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima diseluruh kantor
pelayanan. Peran pimpinan terlihat dengan adanya penetapan IKU 20%
frekuensi lelang harus melalui e-auction. Peran middle manager terlihat
sebagai pimpinan kantor di dalam melakukan e-auction, terhadapnya juga
dilakukan dengan adanya upaya-upaya pemahaman mengenai e-auction
sekaligus sebagai ujung tombak DJKN didalam melakukan sosialisasi e-auction
kepada para pengguna jasa.

Terhadap para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima dilakukan
melalui pendidikan dan latihan yang terus menerus serta pendampingan
kepada para Pejabat Lelang dan Bendaharawan Penerima untuk familier
menggunakan e-auction, sekaligus sebagi ujung tombak pelaksana e-auction.

186

34 Satgas Penanganan Faktur
Pajak yang Tidak
Berdasarkan Transaksiyang
Sebenarnya

Nur Fathoni

Direktorat Intelijen dan Penyidikan,
Direktorat Jenderal Pajak

Jika Anda pergi ke Glodok, Mangga Dua, Pasar Kenari atau beberapa
tempat lain di Jakarta dan Anda menginginkan untuk mencari atau membeli
faktur pajak bukanlah hal yang sulit. Faktur pajak ibarat komoditas yang bisa
diperjualbelikan sesuka hati tanpa mengharuskan adanya transaksi yang
mendasari atau underlying transaction. Para penjual dan pembeli melakukan
transaksi jual beli faktur pajak secara terbuka seolah-olah hal tersebut
merupakan hal yang legal, padahal tindakan penerbitan dan/atau

187

penggunaan faktur fiktif merupakan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam Undang-Undang KUP. Begitulah salah satu potret penyalahgunaan
faktur pajak yang terjadi di Jakarta.

Berawal dari keprihatinan atas masih maraknya kasus penerbitan dan
penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atau lebih dikenal dengan sebutan “faktur fiktif” yang dalam banyak kasus
telah di perjualbelikan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pembayaran
pajak, Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Abdul Azis, menggagas
pembentukan Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan
Transaksi yang Sebenarnya (selanjutnya disebut Satgas) di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2013. Pembentukan Satgas ini diharapkan
menjadi terobosan baru yang efektif untuk memberantas peredaran faktur
fiktif.

Beberapa fakta terkait faktur fiktif dan penanganannya di Direktorat
Jenderal Pajak. Pertama, selama ini penegakan hukum berupa pemeriksaan
bukti permulaan dan penyidikan lebih banyak dilakukan terhadap penerbit
faktur fiktif. Sementara penerbit faktur fiktif biasanya berupa jaringan dan men-
setting usia perusahaan antara 2-3 tahun sehingga ketika dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak penerbit sudah tidak aktif lapor SPT
dan keberadaannya tidak diketahui. Kedua, kasus-kasus penerbitan faktur fiktif
yang berhasil diungkap melalui kegiatan penyidikan dan masuk pengadilan
banyak yang divonis percobaan atau hukuman beberapa bulan saja, dan
kerugian negara pun masih bisa diganti dengan kurungan. Ketiga, jaringan
penerbit faktur fiktif banyak menggunakan alamat dan identitas palsu atau
menggunakan “boneka-boneka” yang tidak tahu menahu terkait penerbitan
faktur fiktif. Keempat, terhadap para pengguna faktur fiktif hanya dilakukan
himbauan untuk pembetulan SPT. Kelima, hasil kegiatan himbauan terkait
penggunaan faktur fiktif berdasarkan laporan bulanan Kanwil DJP seluruh

188

Indonesia per akhir 2013 menunjukkan, recovery rate kerugian negara hanya
sekitar 21%.

Belum tegasnya penindakan terhadap para pengguna faktur fiktif bisa
jadi menjadi salah satu penyebab masih suburnya penerbitan dan
penggunaan faktur fiktif sehingga diperlukan tindakan yang lebih keras
terhadap mereka. Di sisi lain, tenaga PPNS yang ada di Direktorat Jenderal
Pajak masih terbatas. Berdasarkan hal-hal tersebut Satgas menawarkan
konsep pananganan faktur fiktif secara efektif, yaitu terhadap jaringan
penerbit faktur fiktif dilakukan kegiatan penanganan tindak pidana yang
diketahui seketika (lebih dikenal dengan istilah operasi tangkap tangan).
Sedangkan terhadap Wajib Pajak pengguna faktur fiktif dilakukan klarifikasi
oleh Account Representative dan Kepala Seksi Waskonnya dengan
didampingi oleh Penyidik PNS Kanwil DJP atau Direktorat Intelijen dan
Penyidikan dan dilakukan di Kantor Pusat DJP. Kedua hal tersebut dilakukan
dengan tujuan untuk recovery kerugian negara dan menciptakan deterrent
effect bagi Wajib Pajak yang lain.

Bukanlah perkara mudah untuk

melaksanakan ide pembentukan

Satgas. Sebelum Satgas dibentuk,

dilakukan rapat koordinasi dengan

seluruh Kepala KPP se-DKI Jakarta dan

selanjutnya dilakukan sosialisasi ke

seluruh Kanwil DJP yang ada di DKI

Jakarta karena DKI Jakarta akan

dijadikan pilot project. Dalam setiap

kegiatan sosialisasi selalu berlangsung

. seru karena KPP menganggap

penanggulangan penerbitan/

penggunaan faktur fiktif adalah tugas

189

Direktorat Intelijen dan Penyidikan dan tidak perlu melibatkan KPP. Belum lagi
terkait apakah kegiatan klarifikasi tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan atau tidak karena merupakan
hal baru. Dalam diskusi yang cukup hangat dan kadang panas tersebut, tim
dari Kantor Pusat DJP selalu menegaskan bahwa urusan faktur fiktif tidak hanya
monopoli Direktorat Intelijen dan Penyidikan, perlu peran serta KPP dan Kanwil
DJP terutama dalam hal pengawasan Wajib Pajak untuk mencegah
menjamurnya peredaran faktur fiktif. Satgas menawarkan data yang cukup
valid untuk dilakukan klarifikasi sehingga pilihan bagi Wajib Pajak hanya dua,
membayar pajak terutang dan pembetulan SPT Masa PPN atau dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan. Hasil kegiatan ini tentu sangat membantu
penerimaan KPP sebagai extra effort. Selain itu, kegiatan klarifikasi dalam
rangka Satgas, meskipun tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan
perundang-undangan perpajakan, kegiatan ini juga tidak bertentangan
dengan ketentuan yang ada, khususnya Undang-Undang KUP, sehingga boleh
dilakukan.

Satgas merupakan kegiatan tim yang melibatkan beberapa direktorat
di KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP dengan Direktorat Inteldik sebagai fasilitatornya.
Sejak Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-30/PJ/2014 tentang Pembentukan
Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang
Sebenarnya ditandatangani tanggal 27 Februari 2014, Satgas melakukan
kegiatan klarifikasi di Lantai 23 Gedung Utama KPDJP mulai tanggal 3 Juni
sampai dengan 16 Desember 2014. Selama periode tersebut, Satgas telah
berhasil memanggil 653 Wajib Pajak dengan tingkat kehadiran 76,42%, Wajib
Pajak yang tidak hadir sebagian besar adalah Wajib Pajak layer dan tidak
ditemukan keberadaannya. Dari Wajib Pajak yang hadir, 81% diantaranya
mengaku bahwa transaksinya tidak benar dan bersedia melakukan
pembayaran PPN terutang dan pembetulan SPT Masa PPN terkait. Sedangkan
dari sisi nilai, jumlah PPN yang diklarifikasi adalah Rp 934,2 miliar, jumlah PPN

190