LAYOUT BUKU STATISTIK SEKTORAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021_REV4_KIRIM-dikompresi

Data Statistik Sektoral PAW diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah
Sulawesi Barat diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019
tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Tabel 1. 6 Layanan Administrasi PAW Anggota DPRD Yang Difasilitasi Oleh Biro

Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat

No Layanan Administrasi PAW Jumlah Orang/Tahun
(1) (2)
2017 2018 2019 2020
(3) (6)
(4) (5)

1 DPRD Provinsi 2001

2 DPRD Kab. Majene 6100

3 DPRD Kab. Mamuju 4101

4 DPRD Kab. Pasangkayu 4102

5 DPRD Kab. Polewali Mandar 1 2 0 0

6 DPRD Kab. Mamuju Tengah 1 0 0 0

7 DPRD Kab. Mamasa 1000

Sumber Data :Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

1.4. BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
1.4.1 Jumlah Perangkat Daerah pada Tahun 2018-2020 di Lingkup Provinsi

Sulawesi Barat.

Berdasarkan tabel 1.7 bahwa tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada
perubahan jumlah perangkat daerah sebanyak 41 OPD. Hanya pergeseran posisi
Sekretariat Dewan yang berubah dari Lembaga Teknis Lainnya (tahun 2019) ke
Sekretariat Dewan (tahun 2020). Dimana Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun
2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat tidak menyebutkan lagi adanya Perangkat Daerah dalam
kategori Lembaga Teknis Lainnya. Sedangkan untuk Rumah Sakit di tahun 2020
statusnya menjadi UPTD yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan.

10

Data Statistik Sektoral Tabel 1. 7 Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2018-2020 di Provinsi

Sulawesi Barat Sulawesi Barat.

Perangkat Daerah

No Tahun Biro Dinas Badan Inspektorat Sekretariat Rumah Lembaga Jumlah
(Setda) Teknis
Daerah Dewan Sakit Lainnya (10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 40
41
1 2018 6 24 8 0 - 1 1 41
1 1
2 2019 6 25 8 0 - 0 0

3 2020 6 25 8 1 1

Sumber Data :Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2020 :
A. BIRO (SETDA)

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Biro Hukum
3. Biro Perekomoniman dan Pembangunan
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5. Biro Organisasi
6. Biro Umum
B. BADAN
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Keuangan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pengembangaun Sumber Daya Manusia
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesbangpol
8. Badan Penghubung Daerah
C. INSPEKTORAT
1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
D. SEKRETARIAT DPRD
1. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

11

Data Statistik SektoralE. DINAS
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sulawesi Barat 2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16. Dinas Pepustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pariwisata
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
20. Dinas Perkebunan
21. Dinas Kehutanan
22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
24. Dinas Transmigrasi
25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

12

Data Statistik Sektoral1.4.2 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2019-
Sulawesi Barat 2020)

Untuk penilaian SAKIP RB Tahun 2020 jumlah perangkat daerah yang
dinilai sebanyak 42, berhubung Biro Kesra masih berdiri sendiri sebagai
Perangkat Daerah (belum bergabung dengan Biro Pemerintahan). Pada
penilaian tahun 2019 Biro Kesra belum dinilai berhubung efektif pembentukan
Biro Kesra mulai diakhir tahun 2019. Diawal tahun 2021 Biro Kesra digabung
bersama Biro Pemerintahan sebagai satu perangkat daerah.

Untuk Dinas Perkebunan baru terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada
tahun 2020, Untuk teknis Penyusunan dan Penilaian LKJiP diatur pada
Permenpan Nomor 53 th 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penilaian lkjip. Adapun Dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP adalah:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Rencana Strategis (RENSTRA).
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (RENJA)
dan Rencana Aksi

Tujuan dari penilaian SAKIP di perangkat daerah untuk memastikan
target kinerja perangkat daerah berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran
di setiap perangkat daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Untuk
tingkat perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat penilaian
dilakukan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Penurunan peringkat pada beberapa perangkat daerah disebabkan
kesiapan dokumen sakip tidak tersedia ketika tim evaluasi dari Inspektorat
turun ke opd.

Penyebab lain disebabkan kurang responsifnya tim sakip perangkat
daerah disertai kondisi pandemic COVID 19 yang saat itu mewajibkan ASN
melaksanakan Work From Home (WFH) yang mengakibatkan refocussing
anggaran hingga mencapai 50%

13

Data Statistik Sektoral Tabel 1. 8 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2019-2020)
Sulawesi Barat
No NAMA OPD NILAI INDEKS / PREDIKAT

(1) (2) 2019 2020

(3) (4) (5) (6)

1 Biro Organisasi dan Tata Laksana 72,23 BB 75,68 BB

2 BKD 71,14 BB 75.57 BB

3 Inspektorat Provinsi 72,57 BB 73,64 BB

4 Bappeda 65,06 B 67,75 B

5 Dinas ESDM 66,95 B 67,06 B

6 Dinas Kesehatan 66,73 B 66,13 B

7 RSUD 54,99 CC 64,72 B

8 BPBD 58,44 CC 64,49 B

9 Dinas Ketahanan Pangan 48,97 C 63,68 B

10 Dinas Penanaman Modal & PTSP 60,89 B 63,42 B

11 BPKPD 59,6 CC 62,83 B

12 Dinas PerindagKop dan UKM 60,85 B 62,21 B

13 Dinas PUPR 58,75 CC 62,16 B

14 Biro Tata Pemerintahan 36,87 C 61,7 B

15 Biro Umum, Perlengkapan & Protokol 60,81 B 61,55 B

16 Badan Penelitian & Pengemb. Daerah 61,4 B 61,54 B

17 Dinas Perumahan dan Kawasan 58,61 CC 61,37 B
Pemukiman

14

Data Statistik Sektoral18 Dinas TPHP 60,33 B 61,26 B
58,95 B
Sulawesi Barat19 Dinas Kepemudaan dan Olah raga 55,85 CC 61,21 B
60,14 B
20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57,2 CC 61,19 B
61,65 B
21 Dinas Lingkungan Hidup 54,71 B 60,88 B
51,51 B
22 Dinas Kehutanan 46,94 CC 60,84 CC
59,39 CC
23 Dinas Kominfo, Persandian & Statistik 59,74 B 60,82 CC

24 Dinas Sosial 56,62 CC 60,27 CC
56,57
25 Biro Hukum 58,48 CC .60,10 CC
58,58 CC
26 Dinas Pariwisata 58,02 C 59,85 CC
57,05 CC
27 Dinas Kelautan dan Perikanan 69,44 CC 59,78 CC
CC
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & CC 59,66 CC
Desa

29 Biro Kesra 2019 59,62
Belum

di
Evaluasi

30 Dinas Transmigrasi CC 59,38

31 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran CC 59,33
CC 58,94
32 Dinas Perhubungan

33 Dinas Perpustakaan & Kearsipan CC 58,64
Daerah

34 Dinas Tenaga Kerja CC 58,08

35 Badan KesbangPol CC 57,39
B 55.28
36 Dinas P3AP2KB

15

Data Statistik Sektoral37 Dinas Kependudukan dan Capil54,12CC 54,9 CC
57,02 CC 53,83 CC
Sulawesi Barat38 Biro Perekonomian & 49,37 C 53,65 CC
Adm.Pembangunan

39 BPSDM

40 Sekretariat DPRD 42,76 C 51,57 CC

41 Badan Penghubung 56,89 CC 50,93 CC
D
2019

42 Dinas Perkebunan Belum 24,92
di

Evaluasi

Sumber Data : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

1.4.3 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)
Provinsi Dan Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

Tujuan penilaian sakip untuk lingkup Pemerintah Provinsi agar
perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan.
Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada
tingkatan unit pelapor. Untuk penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi dilaksanakan
oleh KEMENPAN RI.

Untuk Penilaian SAKIP tahun 2020 hanya Kabupaten Pasangkayu yang
mengalami penurunan nilai/predikat. Ini disebabkan belum optimalnya Tim
Sakip dalam penyiapan dokumen pelengkap yang dibutuhkan dan masih
rendahnya komitmen pimpinan.

Untuk hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun
2020, kendati predikatnya masih sama pada tahun 2019, namun nilainya
mengalami kenaikan. Hal ini berkat keseriusan Pimpinan (Gubernur dan Wakil
Gubernur) disertai perhatian Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Organisasi
yang sangat maksimal dalam memberi petunjuk dan arahan kepada Tim Sakip
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

16

Data Statistik SektoralTabel 1. 9 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)

Sulawesi Barat Provinsi Dan Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

No Instansi NILAI INDEKS / PREDIKAT

(1) (2) 2019 2020
1 Prov. Sulbar (3) (4) (5) (6)
2 Polman
3 Majene 60,61 B 63,24 B
4 Mamuju 70,17 BB 70,76 BB
5 Pasangkayu 62,23 B 62,79 B
6 Mamuju Tengah 58,98 CC 61,26 CC
7 Mamasa 53,45 CC 50,03 CC
47,38 C 49,12 C
45,19 C 50,04 CC

1.5. BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1.5.1 Jumlah Pengelolaan Surat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Barat

Pengelolaan surat merupakan salah satu sub kegiatan yang ada di Biro
Umum Perlengkapan dan Protokol yang mencakup layanan administrasi
perkantoran Biro Umum Perlengkapan dan Protokol dan Sekretariat Daerah
dengan output urusan berupa jumlah surat masuk dan keluar ketatausahaan
dan urusan administratif serta hasil yang ingin dituju atau diharapkan tercapai
dengan kegiatan ini yakni presentase Jumlah kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pimpinan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelaporan Capaian Kinerja
yang Profesional dan Akuntabel.

Yang menjadi uraian objek meliputi pengelolaan administrasi tata usaha
dan pengelolaan jasa surat menyurat di lingkup Biro Umum Perlengkapan dan
Protokol dan Tata Usaha Pimpinan atau Setda.

Pada Gambar 1.6 menunjukkan jumlah pengelolaan surat masuk dan
keluar pada Biro Umum dan Sekretariat Daerah. SURAT MASUK BIRO UMUM
pada tahun 2019 sebanyak 1.608 surat yang masuk dan dikelola. Angka ini lebih
besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 798 surat masuk yang
dikelola.

17

Data Statistik Sektoral Gambar 1. 5 Jumlah Pengelolaan Surat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Sedangkan untuk SURAT KELUAR BIRO UMUM PERLENGKAPAN DAN
PROTOKOL pada tahun 2019 jumlah surat yang dikeluarkan oleh BIRO UMUM
PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL sebanyak 1199 surat keluar. Pada tahun 2020
jumlah surat yang dikeluarkan mengalami penurunan yang mencapai 543 surat
keluar.

Hal ini disebabkan karena fluktuasi kegiatan yang berbeda pada setiap
tahunnya seperti hal permintaan peminjaman ruangan oleh OPD, fasilitasi
kegiatan pimpinan, peminjaman kendaraan untuk keperluan oleh lembaga atau
instansi lainnya serta permintaan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Adapun
untuk SURAT MASUK SETDA pada tahun 2019 sebanyak 2180 surat yang masuk
dan dikelola. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang
hanya sebanyak 1.324 surat masuk yang dikelola. Sedangkan untuk SURAT
KELUAR SETDA pada tahun 2019 jumlah surat yang dikeluarkan sebanyak 2.856
surat keluar. Angka ini kemudian meningkat jika dibandingkan pada tahun
selanjutnya. Pada tahun 2020 jumlah surat keluar berjumlah 2.200 surat keluar.
Hal ini disebabkan karena jumlah kegiatan yang fluktuatif setiap tahunnya
seperti agenda pimpinan, undangan kehadiran, membuka dan meresmikan
acara serta kegiatan lainnya.

18

Data Statistik Sektoral2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
19
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral2.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Tabel 2. 1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat

No Dokumen Perencanaan TAHUN
2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah Ada Ada Ada
ditetapkan dengan PERDA

2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERKADA

4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan Ada Ada Ada
dengan PERDA

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulawesi Barat

2.2 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Tabel 2. 2 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

No Tahun Jumlah Jumlah Persentase (%)
(1) (2) Program Program (5)
RPJMD
RKPD
(3) (4)

1 2018 249 277 89,89

2 2019 250 277 90,25

3 2020 252 277 90,97

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulawesi Barat

2.3 Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD

Tabel 2. 3 Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

NO TAHUN Jumlah program Jumlah program Persentase (%)
APBD RKPD yang harus

dilaksanakan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 219 249 87,95

2 2019 203 250 81,20

3 2020 209 252 82,94

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulawesi Barat

20

Data Statistik Sektoral2.4 Persentase Program/ Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Provinsi Sulawesi
Barat
Sulawesi Barat
Tabel 2. 4 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Provinsi

Sulawesi Barat

Persentase Program yang tidak Persentase Kegiatan yang tidak
terlaksana terlaksana

NO TAHUN Program Program Persen Kegiatan Kegiatan Persen
yang tidak dalam (%) yang tidak dalam (%)
terlaksana APBD terlaksana APBD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 2018 30 219 12,05 1.295 1.714 43,04

2 2019 47 203 18,80 826 1.905 30,25

3 2020 43 209 17,06 610 2.214 21,60

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulawesi Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi
Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas
Gubernur dalam menunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan. Dalam
hal ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, beberapa
dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (RTRW);
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (RPJPD);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022
(RPJMD);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2022 (Perubahan RPJMD);

21

Data Statistik Sektoral5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (RKPD);
Sulawesi Barat
6. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 (RKPD);

7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (RKPD).
Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan daerah yang
dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebagai gambaran
konsistensi program pembangunan daerah antara RPJMD dan RKPD, untuk
Tahun 2018 sebanyak 249 program atau sebesar 89,89%, untuk Tahun 2019
sebanyak 250 program atau sebesar 90,25%, sedangkan untuk Tahun 2020
sebanyak 252 program atau sebesar 90,97%.

Tidak hanya antar dokumen perencanaan pembangunan daerah,
konsistensi dan sinkronisasi juga dituntut antara dokumen perencanaan (RKPD)
dan penganggaran (APBD), untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah
disusun mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk dilaksanakan.
Sebagai gambaran konsistensi program pembangunan daerah antara RKPD dan
APBD, untuk Tahun 2018 sebanyak 219 program atau sebesar 87,95%, untuk
Tahun 2019 sebanyak 203 program atau sebesar 81,20%, sedangkan untuk
Tahun 2020 sebanyak 209 program atau sebesar 82,94%.

Lebih lanjut, terkait konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD)
dan penganggaran (APBD), dapat digambarkan sampai pada level kegiatan
pembangunan daerah yakni untuk Tahun 2018 sebanyak 1.714 kegiatan atau
sebesar 56,96%, untuk Tahun 2019 sebanyak 1.905 kegiatan atau sebesar
69,75%, sedangkan untuk Tahun 2020 sebanyak 2.214 kegiatan atau sebesar
78,39%.

Adapun inkonsistensi yang terjadi baik antar dokumen perencanaan
pembangunan daerah maupun antara dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya
ketidaksesuaian dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun berkenaan
maupun keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
program dan kegiatan pembangunan daerah.

22

Data Statistik Sektoral3. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
23
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral3.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Sulawesi Barat Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan

Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46

Tahun 2016 tentang Kedudukan,

tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi

Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi,

susunan organisasi dan tata kerja

Badan Pengelola Keuangan dan

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Gambar 3. 1 Opini BPK Terhadap Barat. Badan Pengelola Keuangan
Laporan Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang

Milik Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi

dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan, dan Barang Milik

Daerah.

Opini BPK adalah Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap

laporan keuangan daerah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas

sistem pengendalian intern.

Capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sudah meraih opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

24

Data Statistik Sektoralselama tujuh kali berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2020. Tujuan
WTP merupakan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas
Sulawesi Barat dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi
kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
3.2 APBD Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Provnsi
Sulawesi Barat bahwa APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan jadwal
penetapan APBD terhadap jadwal yang ditentukan diawal. Pada tabel Di atas
dapat dilihat bahwa total APBD pada tahun 2020 mengalami penurunan dari
jumlah APBD tahun sebelumnya yang merupakan total dari APBD tahun 2020 di
6 (enam) Kabupaten, dapat dilihat bahwa jumlah APBD tahun 2019 dan 2020
yang mengalami penurunan Terbesar APBD Pada Kabupaten Mamasa yang
mencapai Rp. 881.571.532.222,59 sedangkan penurunan APBD yang paling
sedikit pada Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp. 860.845.025.169,95 Dengan
demikian secara total di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan jumlah
APBD dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebesar Rp. 5.839.918.292.751,93.

Gambar 3. 2 APBD Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
25

Data Statistik Sektoral Tabel 3. 1 Jumlah APBD Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi BaratNo Kabupaten 2018 APBD (Rp.) 2020
(1) (2) (3) 2019 (5)
(4)

1 Mamuju 1.090.319.370.020,37 1.125.649.491.486,73 1.035.000.933.751,88

2 Majene 872.674.394.613,72 974.783.672.815,17 922.814.634.602,16

3 Polewali Mandar 1.445.622.898.941,37 1.605.308.497.517,72 1.510.392.292.756,77

4 Mamasa 955.731.731.517,56 1.007.726.906.417,83 881.571.532.222,59
5 Pasangkayu 810.963.003.944,62 880.083.588.656,81 860.845.025.169,95

6 Mamuju Tengah 623.527.716.638,08 715.475.208.757,17 629.293.874.248,58

TOTAL 5.798.839.115.675,72 6.309.027.365.651,43 5.839.918.292.751,93

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

3.3 Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Jenis pendapatan asli daerah berupa pendapatan pajak
daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Gambar 3. 3 Grafik Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat
26

Data Statistik Sektoral Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
terkait total pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020
Sulawesi Barat sebagaimana di tunjukkan pada tabel 3.2 bahwa total PAD yang terealisasi lebih
besar dari PAD yang ditargetkan. Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020
terbesar dari Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai Rp. 290.122.549.846,
sedangkan realisasi pendapatan dari retribusi daerah tidak mencapai target.

Tabel 3. 2 Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat

No Jenis Pendapatan 2018 Anggaran/Target (Rp) 2020
(3) 2019 (5)
(1) (2) (4)
246.819.622.272,48
1 Pendapatan Pajak 282.710.868.362,00 285.652.324.553,00
Daerah

2 Pendapatan Retribusi 24.460.704.213,00 27.933.269.000,00 1.112.200.000,00
Daerah

Pendapatan Hasil

3 Pengelolaan Kekayaan 8.100.000.000,00 9.215.164.239,00 12.867.247.793,00

Daerah yang Dipisahkan

4 Lain-Lain Pendapatan 16.969.290.903,91 14.435.436.900,00 38.350.678.464,00
Asli daerah yang Sah

TOTAL 332.240.863.478,91 337.236.194.692,00 299.149.748.529,48

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

Lanjutan tabel 3.2

No Jenis Pendapatan 2018 Realisasi (Rp) 2020
2019 (8)
(1) (2) (6) (7)
290.122.549.846,00
1 Pendapatan Pajak 272.232.842.792,30 291.493.654.113,00
Daerah

2 Pendapatan Retribusi 7.280.352.395,00 24.203.115.569,00 1.049.116.700,00
Daerah

3 Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan 6.084.937.047,00 9.215.164.239,00 12.867.247.793,00

Daerah yang Dipisahkan

4 Lain-Lain Pendapatan 15.901.455.940,22 20.296.120.120,74 43.588.505.739,55
Asli daerah yang Sah

TOTAL 301.499.588.174,52 345.208.054.041,74 347.627.420.078,55

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

27

Data Statistik Sektoral3.4 Rincian Belanja APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Sulawesi Barat Gambar 3. 4 Rincian Belanja APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Menurut data BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2020 terjadi
perubahan format yang pada tahun sebelumnya terbagi dua yaitu belanja
langsung dan belanja tidak langsung dan pada tahun 2020 sudah terbagi
menjadi empat bagian diantaranya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak
terduga dan Transfer Bagi Hasil pajak, Seperti ditujunjukan pada gambar 3.4.

Tabel 3. 3 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Barat

No Jenis Belanja Anggaran Realisasi Persen
(1) (2) (3) (4) (%)
(5)

1 Belanja Operasi 1.459.213.658.998,51 1.407.960.592.877,58 96%

2 Belanja Modal 364.204.669.198,40 345.888.176.930,70 95%

3 Belanja Tak Terduga 87.415.839.062,43 80.558.069.472,00 92%

4 Transfer/Bagi Hasil Pajak 157.607.843.763,89 153.819.477.529,49 98%

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

28

Data Statistik Sektoral3.5 Persentase SILPA Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu
selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Berdasarkan
data BPKPD terkait realisasi SILPA Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020
mencapai Rp. 104.520.982.094,52 atau 5 % terhadap realisasi APBD tahun
2020. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Persentase SILPA Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Realisasi SILPA (Rp.) Realisasi APBD (Rp.) Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 129.349.557.854,89 1.875.971.625.150,87 7%

2 2019 97.892.859.368,03 2.103.926.118.818,63 4%

3 2020 104.520.982.094,52 1.988.226.316.809,66 5%

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

3.6 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Dan Belanja Kesehatan (10%)
Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 3. 5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Dan Belanja Kesehatan (10%)
Provinsi Sulawesi Barat

29

Data Statistik Sektoral Persentase belanja bidang urusan pendidikan pada tahun 2020 mencapai

Sulawesi Barat 26,01% terhadap total APBD Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan adanya
peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk persentase belanja
bidang urusan kesehatan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yang mencapai 8,95 % dari total APBD. Seperti yang

ditunjukkan Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Dan Belanja Kesehatan (10%)
Provinsi Sulawesi Barat

Persentase Belanja Pendidikan Persentase Belanja Kesehatan

No Tahun Total APBD Jumlah belanja Persentase Jumlah belanja Persentase
(1) (2) (3) bidang urusan (%) bidang urusan (%)

pendidikan (5) Kesehatan (7)
(4) (6)

1 2018 1.875.971.625.150,87 330.396.701.762,20 17,61 163.264.929.844,00 8,70

2 2019 2.103.926.118.818,63 440.552.388.324,60 20,94 146.314.116.215,26 6,95

3 2020 2.068.442.011.023,51 537.921.355.001,02 26,01 185.226.903.024,93 8,95

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

3.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota/Desa Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah Belanja Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jumlah belanja dana

yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada

daerah Kab/Kota/Pemerintah Desa berdasarkan angka persentase tertentu

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi..

Pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa persentase bagi hasil kabupaten/desa

terhadap total APBD pada tahun 2019 mencapai 7,07 persen dan meningkat

pada tahun 2020 sebesar 7,61 persen.

Tabel 3. 6 Bagi Hasil Kabupaten/Kota/Desa Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Total APBD Bagi hasil Persen(%)
Kabupaten/Desa
(1) (2) (3) (5)
(4)

1 2018 1.875.971.625.150,87 137.730.271.724,21 7,34%

2 2019 2.103.926.118.818,63 148.809.394.813,50 7,07%

3 2020 2.068.442.011.023,51 157.607.843.763,89 7,61%

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

30

Data Statistik Sektoral3.8 Jumlah Total BMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Pada tabel 3.7 menunjukkan total barang milik daerah pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat yang berupa asset tetap di bagi dalam 6 (enam)
kelompok, yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan
jaringan, asset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Pada tahun
2020, asset tetap berupa gedung dan bangunan merupakan nilai terbesar yang
mencapai Rp. 1.570.653.915.133,07 Begitupun Juga dengan Aset tetap lainnya
yang memiliki Nilai terbesar di Tahun 2020 yang mencapai Rp.
22.281.657.745,10 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3. 7 Jumlah Total BMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Tanah Aset Tetap Gedung dan
(1) (2) (3) Peralatan dan Mesin Bangunan

(4) (5)

1 2018 399.524.182.934,00 640.865.548.318,36 1.321.788.645.978,31

2 2019 444.116.291.341,00 705.599.707.922,74 1.470.230.349.796,53

3 2020 456.742.505.286,00 854.108.309.580,55 1.570.653.915.133,07

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

Lanjutan tabel 3.7

No Tahun Jalan,irigasi dan Aset Tetap Konstruksi dalam
(1) (2) Jaringan Aset tetap lainnya Pengerjaan
(6) (8)
(7)

1 2018 984.166.875.489,18 17.950.482.582,86 77.008.229.771,67

2 2019 1.157.352.984.498,75 17.197.420.432,10 24.510.018.051,31

3 2020 1.250.033.419.757,82 22.281.657.745,10 16.823.526.986,31

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

31

Data Statistik Sektoral3.9 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten dan Jenis Kendaraan
(unit), Tahun 2017-2020
Sulawesi Barat Jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten di provinsi Sulawesi

barat, di Sulawesi Barat Peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi tahun
2017 sampai tahun 2020, Kecuali Kendaraan Bermotor berupa Truk yang
mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 13.709 Unit dari 15.204 unit
pada Tahun 2019. dan kendaraan bermotor di Kabupaten Mamuju di tahun
2020 mencapai 137.069 Unit yang merupakan Jumlah terbanyak Dari
Kabupaten lainnya. Sedangkan Jumlah kendaraan Bermotor yang Paling Sedikit
Pada Kabupaten Mamasa Mencapai 14.464 Unit. Pada tahun 2020 Dari Empat
Jenis Kendaraan Bermotor, Jumlah Sepeda Motor Mencapai 90,85 % dari
jumlah Seluruh Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi barat. Sedangkan
Mobil Penumpang Sebesar 5,55 %,Bus 0,08 %, Truk 3,55 Persen.

Gambar 3. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) Di Provinsi Sulawesi Barat

32

Data Statistik Sektoral Tabel 3. 8 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten dan Jenis

Sulawesi Barat Kendaraan (Unit), Tahun 2017-2020

No Kabupaten Mobil Bus Truk Sepeda Jumlah
(1) (2) Penumpang (4) Motor

(3) (5) (6) (7)

1 Majene 1.614 22 614 30.526 32.776
2017 1.806 22 648 31.848 34.324
2018 2.013 23 716 33.755 36.507
2019 2.206 26 771 35.127 38.130
2020

2 Polewali Mandar 5.180 122 2.888 97.664 105.854
2017 5.534
2018 5.689 112 3.114 103.778 112.538
2019 6.106
2020 63 3.039 104.389 113.180
619
3 Mamasa 660 66 3.205 108.737 118.114
2017 731
2018 777 22 480 10.340 11.461
2019 22 511 11.223 12.416
2020 22 539 12.335 13.627
22 544 13.121 14.464

4 Mamuju 7.033 2.922 2.128 110.637 122.720
2017 7.747 3.484 2.206 118.594 132.031
2018 8.428 6.151 126.285 140.979
2019 7.675 115 3.882 125.403 137.069
2020 109

5 Pasangkayu 2.142 69 2.371 34.833 39.415
2017 2.408 69 2.682 38.041 43.200
2018 2.595 70 2.853 41.354 46.872
2019 2.970 73 3.298 44.534 50.875
2020
1.166 8 2.315 20.390 23.879
6 Mamuju Tengah 1.350 13 1.687 23.093 26.143
2017 1.646 15 1.906 25.671 29.238
2018 1.535 23 2.009 23.495 27.062
2019
2020 17.754 3.165 10.796 304.390 336.105
Sulawesi Barat 19.505 3.722 10.848 326.577 360.652
2017 21.102 15.204 343.789 380.403
2018 21.269 308 13.709 350.417 385.714
2019 319
2020

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Prov. Sulbar

33

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
34
Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral4.1 Jumlah ASN Menurut Jenis kelamin Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat, Tahun 2018 – 2020.
Sulawesi Barat
Gambar 4. 1 Jumlah ASN Menurut Jenis kelamin Pada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2020.

Data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
menunjukkan bahwa jumlah seluruh PNS dari tahun 2018 sebanyak 5.400 orang
bertambah 88 orang pada tahun 2019 menjadi 5.488 orang, kemudian
berkurang 101 orang pada tahun 2020 menjadi 5.387 orang. Seperti yang
ditunjukkan pada gambar 4.1 bahwa persentase data ASN tahun 2020
menunjukkan terdapat 53% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 47% pegawai
berjenis kelamin perempuan.

35

Data Statistik Sektoral Tabel 4. 1 Jumlah ASN Menurut Jenis kelamin Pada Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2020

Jenis Kelamin Total
No Tahun
(5)
Laki-Laki Perempuan
5.400
(1) (2) (3) (4)

1 2018 2.956 2.444

2 2019 2.939 2.549 5.488

3 2020 2.831 2.556 5.387

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

4.2 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Data pada tabel 4.2 menggambarkan jumlah jabatan struktural
berdasarkan kondisi Struktur Organisasi dan Tata kerja yang ada dengan jumlah
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana yang terisi
pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan data kelembagaan pada
tahun 2020 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 919 jabatan, sedangkan
menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 858 jabatan. Kemudian Jumlah ASN
berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 4.529 jabatan yang terdiri dari 2.133
fungsional umum dan 2.396 funsional teknis.

Tabel 4. 2 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi dan Jabatan

Fungsional Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Data Kelembagaan Jabatan Menurut Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan

I II III IV Total I II III IV Total Umum Teknis Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 2018 1 46 222 637 906 1 38 202 616 857 4.543 *NA 4.543

2 2019 1 47 225 646 919 1 42 178 596 817 2.607 2.065 4.672

3 2020 1 47 225 646 919 1 44 202 611 858 2.133 2.396 4.529

Keterangan : I, II, III, IV = Eselon I, II, III dan IV, *NA = Data tidak diperoleh
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

36

Data Statistik Sektoral4.3 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Gambar 4. 2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

Dari gambar 4.2 menunjukkan persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang mengikuti pendidikan formal lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pada 2020 mengalami peningkatan ASN yang mengikuti pendidikan formal yang
mencapai 2,80 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,93 persen
dari jumlah seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan
dan pelatihan formal tersebut melalui tugas belajar dan izin belajar , dimana
tugas belajar yang dimaksud telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan
pengadaan program kegiatan pendidikan yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
maupun program kegiatan pendidikan yang dibiayai pada Anggaran Pendapatan
Negara (APBN) yang diadakan secara menyeluruh se-indonesia oleh
kementerian pusat setiap tahun, sedangkan izin belajar yang telah memenuhi
kualifikasi dan persyaratan tetapi biaya pendidikannya di tanggung oleh masing-
masing ASN yang bersangkutan.

37

Data Statistik Sektoral Tabel 4. 3 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lingkup

Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ASN yang mengikuti

No Tahun Total ASN Pendidikan formal Persentase
(%)
Tugas Izin Total
Belajar Belajar (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 2018 5.400 2 115 117 2,17

2 2019 5.488 25 81 106 1,93

2 2020 5.387 22 129 151 2,80

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

4.4 Data ASN Menurut Golongan Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 4.4 menunjukkan Jumlah ASN menurut golongan ruang lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, data dari tahun 2018 hingga 2020 terdapat
perubahan data yang dipengaruhi oleh jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
memperoleh kenaikan pangkat atau pensiun. Pada tahun 2020, jumlah ASN
golongan I sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 718 orang, golongan III
sebanyak 3.361 orang dan golongan IV sebanyak 1.297 orang

Tabel 4. 4 Data ASN Menurut Golongan Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi

Barat

No Tahun a Golongan I Golongan II
(3) bcd Total a b c d Total
(1) (2) (4) (5) (6)
1 2018 1 4 13 10 (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 2019 1 3 2 12 28 167 403 131 135 836
3 2020 1 217 18 78 178 384 113 753
11 70 163 367 118 718

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

Lanjutan tabel 4.4

No Tahun a Golongan III Total a Golongan IV
bcd b c d e Total

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 2018 805 737 910 890 3.342 574 576 22 22 0 1.194

2 2019 796 705 1.080 920 3.501 580 594 19 22 1 1.216

3 2020 679 770 973 939 3.361 624 617 29 25 2 1.297

38

Data Statistik Sektoral4.5 Data ASN Menurut Tingkat Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Data Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait jumlah ASN
menurut tingkat pendidikan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa
pada tahun 2020, jumlah ASN dengan tingkat pendidikan S1 lebih dominan yang
mencapai 3.569 orang dibandingkan tingkat pendidikan lainnya seperti SD,
SMP, SMU, D.I, D.II, D.III, D.IV, S2, dan S3 seperti diterlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Data ASN Menurut Tingkat Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat

Tingkat Pendidikan S2 S3 Total
No Tahun

SD SLTP SMU D.I D.II D.III D.IV S1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 2018 6 15 827 7 16 277 46 3.482 718 6 5.400

2 2019 5 10 763 4 14 292 50 3.626 717 7 5.488

3 2020 4 9 714 4 18 281 52 3.569 729 7 5.387
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

4.6 Jumlah ASN yang dikenakan Sanksi / Melakukan Pelanggaran Disiplin ASN
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018 - 2020

Data tabel 4.6 menunjukkan jumlah ASN Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat yang dikenakan sanksi atau melakukan pelanggaran disiplin ASN
sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran disiplin ASN dikategorikan pada tiga
jenis pelanggaran yaitu tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, netralitas
ASN dan pelanggaran pidana.

Data tahun 2018 hingga tahun 2020, pelanggaran disiplin ASN berupa
tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah mengalami penurunan, yaitu pada
tahun 2018 sebanyak 49 orang, tahun 2019 sebanyak 29 orang dan pada tahun
2020 sebanyak 6 orang. Kemudian secara keseluruhan pelanggaran disiplin ASN
menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang
mengindikasikan bahwa penerapan disiplin ASN lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat sudah lebih baik.

39

Data Statistik SektoralTabel 4.6 Jumlah ASN yang dikenakan Sanksi / Melakukan Pelanggaran Disiplin
ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018 - 2020
Sulawesi Barat
Pelanggaran Disiplin ASN Persentase
Pelanggaran
No Tahun Total Tidak masuk Netralitas Pelanggaran Total
ASN kantor tanpa ASN Pidana Pegawai
alasan yang sah (7) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 49 (8)
36
1 2018 5400 49 00 14 0,91
0,66
2 2019 5488 29 70 0,26

3 2020 5387 6 53

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

4.7 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Menurut
OPD Pada Instansi Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020.

Berdasarkan Data ASN Menurut OPD lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah ASN paling banyak
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang mencapai 2.377 orang dan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang mencapai 323 orang, yang mana
dua OPD ini memiliki banyak fungsional teknis seperti tenaga pengajar atau
guru dan tenaga kesehatan.

Tabel 4.7 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu
Menurut OPD Pada Instansi Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

No Nama Organisasi Perangkat Daerah Eselon Jabatan Total
Fungsional

I II III IV Umum Teknis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
1 Sekretaris Daerah 10 0 0 0 0 3
1
2 Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat 03 0 0 0 0

3 Asisten I Bidang Pemerintahan 01 0 0 0 0

4 Asisten II Bidang Perekonomian dan 01 0 0 0 01
Pembangunan

5 Asisten III Bidang Administrasi Umum 01 0 0 0 01

6 Sekretariat Daerah

1 Biro Tata Pemerintahan 1 2 9 22 2 0 36
1 1 9 21 0 0 32
2 Biro Hukum
1 3 9 42 0 0 55
3 Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

40

Data Statistik Sektoral4 Biro Kesejahteraan Rakyat 1 2 8 12 2 0 25

Sulawesi Barat 5 Biro Organisasi dan Tata Laksana 0 3 9 16 1 0 29

6 Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol 0 2 9 59 0 0 70

7 Dinas

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 1 8 23 433 1912 2377
Daerah

2 Dinas Kesehatan Daerah 0 1 5 14 84 20 124

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0 1 8 26 117 3 155
Ruang Daerah

4 Dinas Perumahan dan Kawasan 01 2 8 29 2 42
Permukiman Daerah

5 Dinas Sosial Daerah 0 1 6 16 43 0 66

6 Dinas Tenaga Kerja Daerah 0 1 5 17 29 8 60

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

7 Perlindungan Anak, Pengendalian 0 1 6 17 24 1 49

Penduduk dan Keluarga Berencana

8 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 0 0 5 13 26 0 44

9 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 0 1 4 13 35 1 54

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 01 4 9 16 0 30
Sipil Daerah

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 0 1 5 15 28 0 49
Desa Daerah

12 Dinas Perhubungan 0 1 7 19 35 0 62

13 Dinas Komunikasi, Informatika, 0 1 5 14 40 7 67
Persandian dan Statistik

14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 01 6 18 23 0 48
Terpadu Satu Pintu

15 Dinas Kepemudaan, dan Olahraga 0 1 5 13 27 0 46

16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 1 5 14 10 4 34

17 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 1 6 20 47 2 76

18 Dinas Pariwisata Daerah 0 1 3 14 24 1 43

19 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 0 1 8 28 107 22 166
Peternakan Daerah

20 Dinas Kehutanan Daerah 0 1 15 43 113 59 231

21 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 0 1 6 17 21 0 45
Daerah

22 Dinas Perdagangan, Perindustrian, 0 1 5 13 49 2 70
Koperasi dan UKM

23 Dinas Transmigrasi Daerah 0 1 4 13 16 2 36

24 Dinas Perkebunan Daerah 0 1 7 21 52 0 81

8 Badan

1 Badan Perencanaan Pembangunan 0 1 5 14 36 0 56
Daerah

2 Badan Pengelola Keuangan dan 0 1 12 34 125 2 174
Pendapatan Daerah

3 Badan Kepegawaian Daerah 0 1 4 14 25 0 44

41

Data Statistik Sektoral4 Badan Pengembangan Sumber Daya 0 1 4 10 19 7 41
Manusia Daerah
Sulawesi Barat 11
5 Badan Penelitian dan Pengembangan 0 1 3 10 24 1 26
Daerah 25 3 40
19 0 41
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 1 3 9 90 0 24
24 2 102
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 1 5 10 95 41 72
Daerah 33 14 127
8 275 323
8 Badan Penghubung Provinsi 00 1 4 1.967 0 8
2.391 5.387
9 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 01 3 6
Provinsi Sulawesi Barat

10 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi barat 01 4 2

11 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 0 1 2 15
Kebakaran Daerah

12 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 0 0 3 12

13 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 00 0 0

Total 5 52 242 730

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar

42

Data Statistik Sektoral5. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
43
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral5.1 Jumlah Peserta Dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan
Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017-2020
Sulawesi Barat
Tabel 5. 1 Jumlah Peserta Dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan

Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017-2020

NO JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PESERTA 2017 JUMLAH PESERTA 2018 JUMLAH
JP/ JP JP/ JP
(1) (2) (3) PESERTA (5) (6) PESERTA (8)
1 KOMPETENSI MANAJERIAL 126 (4) 53 (7)
867 109.242 867 45.951

DIKLATPIM 126 867 109.242 53 867 45.951

PRAJABATAN/LATSAR CPNS --
61 100 1.650 181 627 13.860
2 KOMPETENSI TEKNIS DAN
FUNGSIONAL

DIKLAT TOC - 30 87 2.610

DIKLAT PENGADAAN BJ --

DIKLAT P2UPD - 30 120 3.600

DIKLAT SATPOL-PP - 30 150 4.500

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25 30 750 25 30 750

DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD 30 20 600 -

DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA --

PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 6 50 300 6 200 1.200

DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG - 30 20 600
MILIK DAERAH --
DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS
AKRUAL

DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN --

DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN - 30 20 600
DAERAH 350 30 10.500 30 50 1.500
3 KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

DIKLAT REVOLUSI MENTAL - 30 50 1.500

PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL 350 30 10.500 -
KULTURAL
4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN - - - 1 297 297

PELATIHAN KEPEMIMPINAN - 1 297 297
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
537 997 121.392 265 1.841 61.608
JUMLAH

44

Data Statistik Sektoral Lanjutan Tabel 5.1 PESERTA 2019 JUMLAH PESERTA 2020 JUMLAH
JP/ JP JP/ JP
Sulawesi Barat NO JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI (9) (11) (12) PESERTA (14)
324 PESERTA 40 (13)
(1) (2) 50 (10) 183.364 40 830 33.200
1 KOMPETENSI MANAJERIAL 1.378
43.350 830 33.200
DIKLATPIM 867

PRAJABATAN/LATSAR CPNS 274 511 140.014
17 230 1.700
2 KOMPETENSI TEKNIS DAN
FUNGSIONAL

DIKLAT TOC -

DIKLAT PENGADAAN BJ -

DIKLAT P2UPD -

DIKLAT SATPOL-PP -

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10 30 300

DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD -

DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA -

PENGEMBANGAN WIDYAISWARA 7 200 1.400

DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG -
MILIK DAERAH -
DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS
AKRUAL

DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN -

DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN -
DAERAH 30 50 1.500
3 KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

DIKLAT REVOLUSI MENTAL 30 50 1.500

PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL -
KULTURAL - --
4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN -
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

JUMLAH 371 1.658 186.564 40 830 33.200

Sumber Data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

45

Data Statistik Sektoral 5.2 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Tabel 5. 2 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Barat

NO TAHUN JUMLAH ASN JUMLAH JUMLAH RATA-RATA
PEMPROV SULBAR TOTAL JAM PELAJARAN
(1) (2) JP (Jam)
(Orang) (5)
(4)
(3)

1 2017 5.635 121.392 22

2 2018 5.400 61.608 11

3 2019 5.488 186.564 34

4 2020 5.387 33.200 6

Sumber Data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.3 Jumlah Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2020

Tabel 5. 3 Jumlah Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2020

NO ESELON DIKLATPIM YANG 2019 2020
DIPERSYARATKAN
(1) (2) TELAH BELUM TELAH BELUM
(3) LATPIM LATPIM LATPIM LATPIM

(4) (5) (6) (7)

1 I PELATIHAN KEPEMIMPINAN 1 0 1 0
NASIONAL TK.I (PKN TK.I)

2 II PELATIHAN KEPEMIMPINAN 33 8 29 12
NASIONAL TK.II (PKN TK.II)

3 III PELATIHAN KEPEMIMPINAN 166 12 179 51
ADMINISTRATOR (PKA)

4 IV PELATIHAN KEPEMIMPINAN 532 61 497 119
PENGAWAS (PKP)

Sumber Data : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

46

Data Statistik Sektoral6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
47
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral6.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Kehidupan masyarakat dalam era otonomi daerah semakin lama
dirasakan semakin kompleks dan semakin sulit untuk diatasi karena berkaitan
dengan banyak hal yang sering kali tidak terduga. Dengan demikian,
penyelesaian masalah melalui berbagai perencanaan dan rumusan kebijakan
yang dibuat didasarkan pada hasil penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dari data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat terkait persentase implementasi rencana kelitbangan di Provinsi Sulawesi
Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 6
rencana kelitbangan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), sehingga capaian 100 persen dalam implementasi kelitbangan
di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 6. 1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah kelitbangan Jumlah kelitbangan dalam Persen
dalam RKPD RPJMD (%)
(1) (2)
(3) (4) (5)
1 2018
2 2019 6 6 100
3 2020 6 6 100
6 6 100

Sumber data : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov. Sulbar

48

Data Statistik Sektoral6.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan,
inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan pemerintahan daerah
Provinsi Sulawesi Barat. Tabel 6.1 menunjukkan persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 50 persen pada tahun 2020,
angka ini menurun dari tahun 2019 yang mencapai 66,67 persen dan pada
tahun 2018 mencapai 83,33 persen. dimana jumlah kelitbangan dalam rencana
kerja perangkat daerah sebanyak 6 perencanaan dan yang ditindaklanjuti pada
tahun 2020 sebanyak 3 perencanaan sebagai hasil kelitbangan di Provinsi
Sulawesi Barat.

Tabel 6. 2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah kelitbangan Jumlah kelitbangan Persentase
yang dimanfaatkan yang dihasilkan (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 5 6 83,33

2 2019 4 5 80,00

3 2020 2 2 100,00

Sumber data : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov. Sulbar

49

Data Statistik Sektoral6.3 Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja
Pemerintah Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Usulan Inovasi Daerah
tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat. Data Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018
bahwa jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 5 inovasi dan tahun 2019
sebanyak 3 inovasi, namun kebijakan inovasi yang diusulkan tersebut belum
diterapkan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah inovasi yang diterapkan
sebanyak 8 dari 11 inovasi yang diusulkan, dengan demikian persentase
kebijakan inovasi yang diterapkan mencapai 63,64 persen. Seperti yang
ditunjukkan pada tabel 6.2.

Tabel 6. 3 Kebijakan Inovasi di Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah inovasi Jumlah kebijakan inovasi Persentase

yang diusulkan yang diterapkan (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 5 0 0,00

2 2019 3 0 0,00

3 2020 11 7 63,64

Sumber data : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

6.4 Data Naskah Jurnal MAJU, Tahun 2018-2020

Jurnal Ilmiah Maju diterbitkan dua kali dalam setahun (6 bulanan)
dengan frekuensi Januari – Juni dan Juli – Desember. Jurnal Ilmiah Maju telah
mendapatkan ISSN Print: 2621-9409 dan ISSN Online: 2654-3478 dari LIPI dan
telah terindeks pada Google Scholar, PKP Index, Garuda, Base, One Search.
Jurnal Ilmiah Maju menggunakan aplikasi grammarly dan mandeley serta
plagiarism cheker.

Beberapa naskah yang diterima namun tidak diterbitkan karena pernah
diterbitkan pada jurnal lain dengan judul dan variable penelitian serta lokasi
yang sama, tingkat plagiarismnya lebih dari 70%, tidak memenuhi kaidah

50

Data Statistik Sektoralsebagai hasil penelitian ilmiah atau hasil analisis teoritik / desktop study.
Naskah yang telah terbit dapat diakses pada open jurnal system (OJS) website
Sulawesi Barat Jurnal Ilmiah Maju pada link berikut:

http://ojs.balitbang.sulbarprov.go.id/index.php/maju

Tabel 6. 4 Data Naskah Jurnal MAJU, Tahun 2018-2020

Tahun Volume dan Nomor Jumlah Naskah Persentase
(%)
(1) (2) Diterima Terbit
(5)
(3) (4)
100
2018 Vol. 1 No.1 Januari-Juni 9 9
Vol. 1 No.2 Juli-Desember 9 9 100
83,33
2019 Vol. 2 No.1 Januari-Juni 6 5
Vol. 2 No.2 Juli-Desember 12 9 75,00
83,33
2020 Vol. 3 No.1 Januari-Juni 6 5
Vol. 3 No.2 Juli-Desember 8 6 75,00

Sumber data : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

51

Data Statistik Sektoral7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
52
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral7.1 Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020
Sulawesi Barat
Tabel 7.1 menunjukkan rata-rata setiap kabupaten terkecuali kabupaten
Majene dan Pasangkayu sudah memiliki sistem peringatan dini untuk bencana
gempa dan tsunami berupa alat Mitigasi Bencana yang bernama WRS (Warning
Receiver System) yang menjadi sarana penyebarluasan ancaman bencana
gempa bumi dan tsunami selain itu terdapat juga alat diseminasi yang
mengukur pergerakan tanah dikawasan mamuju dan sekitarnya serta EWS
(Early Warning System) yang berfungsi memberikan peringatan dini bila terjadi
bencana banjir di Mamuju Tengah diharapkan dengan ketersediaan alat tsb
dapat meminimalisir dampak akibat bencana di Sulawesi Barat secara signifikan.

Tabel 7. 1 Data Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020

BANJIR LONGSOR GEMPA TSUNAMI

NO KABUPATEN SE T SE T SE T SE T
(unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit)
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 MAMUJU
00 10 10 00

2 MAJENE 0 0 00 0 000

3 POLEWALI MANDAR 0 0 0 0 1 0 0 0

4 MAMASA 0 0 00 1 000

5 PASANGKAYU 0 0 00 0 000

6 MAMUJU TENGAH 1 0 00 1 000

7 PROVINSI 0 0 00 1 000

SULAWESI BARAT 1 0 10 5 00 0

Keterangan : SE = Sistem Elektronik, T = Tradisional.

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

7.2 Kawasan Rawan Bencana Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Pemetaan kawasan bencana berdasarkan tabel 7.2 berdasarkan
perhitungan skala kecamatan dengan potensi bencana mencakup rendah,
sedang dan tinggi untuk segala jenis bencana terkecuali kabupaten Mamuju

53

Data Statistik Sektoraluntuk data Epidemi maka perhitungan kawasan rawan bencananya berdasarkan
skala kabupaten. Sedangkan untuk data yang belum terisi adalah jenis ancaman
Sulawesi Barat yang tidak ada di wilayah provinsi Sulawesi Barat atau belum dilakukan kajian
resiko bencana tersebut.

Tabel 7. 2 Data Kawasan Rawan Bencana Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

NO KABUPATEN BANJIR GUNUNG LONGSOR GEMPA TSUNAMI
(kawasan) MELETUS (kawasan) BUMI (kawasan)
(1) (2) (kawasan) (kawasan)
(3) (5) (7)
1 MAMUJU (4) (6)
2 MAJENE 1 0 0
3 POLEWALI MANDAR 0 0 0 0 0
4 MAMASA 16 0 16 0 8
5 PASANGKAYU 17 0 17 16 0
6 MAMUJU TENGAH 62 0 37 3 30
22 0 7 63 8
0 54

SULAWESI BARAT 118 0 77 136 46

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Lanjutan Tabel 7.2

NO KABUPATEN KARHUTLAH KEKERINGAN EPIDEMI CUACA GELOMBANG BANJIR
(kawasan) (kawasan) (kawasan) EKSTRIM (kawasan) (kawasan)
(1) (2) (kawasan)
(8) (9) (10) (12) (13)
1 MAMUJU (11)
0 0 1 2 0
5 0
0
2 MAJENE 0 0 00 0 17
5
3 POLEWALI MANDAR 16 16 0 16 8 7
29
4 MAMASA 17 7 17 17 17
5 PASANGKAYU 39 63 63 27 37

6 MAMUJU TENGAH 7 54 54 54 8

SULAWESI BARAT 79 140 135 119 72

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

54

Data Statistik Sektoral7.3 Pengungsi Dan Kerugian Material Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020
Sulawesi Barat
Tabel 7. 3 Data Pengungsi Dan Kerugian Material Akibat Bencana Di Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2020

PENGUNGSI

NO KABUPATEN BANJIR GUNUNG LONGSOR GEMPA BUMI
(orang) MELETUS (orang) (orang)
(1) (2) (orang)
(3) (6)
(4) (5)

1 MAMUJU 00 0 0

2 MAJENE 00 0 0

3 POLEWALI MANDAR 0 0 0 0

4 MAMASA 0 0 56 0

5 PASANGKAYU 968 0 4 0

6 MAMUJU TENGAH 308 0 5 45

SULAWESI BARAT 1.276 0 65 45

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 7.3

PENGUNGSI

NO KABUPATEN TSUNAMI KEBAKARAN JUMLAH LOKASI
(orang) PENGUNGSIAN
(orang) (orang)
(lokasi)

(1) (2) (7) (8) (9) (10)

1 MAMUJU 00 0 0

2 MAJENE 00 0 0

3 POLEWALI MANDAR 0 0 0 0

4 MAMASA 0 9 65 7

5 PASANGKAYU 0 15 983 0

6 MAMUJU TENGAH 0 4 363 3

SULAWESI BARAT 0 28 1.411 10
Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

55

Data Statistik SektoralLanjutan tabel 7.3

Sulawesi Barat KERUGIAN MATERIAL

NO KABUPATEN BANJIR GUNUNG LONGSOR GEMPA
(Rp/juta) MELETUS (Rp/juta) BUMI
(1) (2) (Rp/juta) (Rp/juta)
1 MAMUJU (11) (13) (14)
0 (12) 0
0
0

2 MAJENE 000 0

3 POLEWALI MANDAR 0 0 0 0

4 MAMASA 0 0 6.500,00 0

5 PASANGKAYU 7.691,50 0 350,00 0

6 MAMUJU TENGAH 77,00 0 25,00 11,00

SULAWESI BARAT 7.768,50 0 6.875,00 11,00

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 7.3

NO KABUPATEN TSUNAMI KEBAKARAN JUMLAH

(Rp/juta) (Rp/juta) (Rp/juta)

(1) (2) (15) (16) (17)
1 MAMUJU 00 0

2 MAJENE 00 0

3 POLEWALI MANDAR 0 0 0

4 MAMASA 0 250,00 6.750,00

5 PASANGKAYU 0 850,00 8.891,50

6 MAMUJU TENGAH 0 1,00 114,00

SULAWESI BARAT 0 1.101,00 15.755,50

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

56

Data Statistik Sektoral7.4 Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020
Sulawesi Barat
Tabel 7.4 menunjukkan data sarana prasarana tanggap bencana menurut
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 yang meliputi
transportasi, komunikasi, kesehatan, peralatan air bersih, MCK Mobile, alat
berat, peralatan hunian sementara dan kebakaran.

Jumlah kendaraan siap pakai terkhusus penanganan bencana yang
dimiliki setiap Kabupaten diantaranya dalam kondisi baik dan beberapa
diantaranya dalam kondisi rusak ringan (RR) dan rusak berat (RB).

Peralatan air bersih yang dimiliki tiap kabupaten yang dapat dipakai
untuk penanganan bencana sangat tidak memadai sehingga diperlukan
penambahan jumlah untuk meningkatkan kemampuan penanganan yang lebih
optimal kedepannya.

Tabel 7. 4 Data Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana Di

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

TRANSPORTASI

ANGKUTAN DARAT ANGKUTAN LAUT

NO KABUPATEN Roda Roda Roda Kapal Helikopter
2 4 >4 Penyelamat (unit)
(unit) Jumlah Speedboat Jumlah
(unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 MAMUJU 111 3 2 13 0
0
2 MAJENE 310 4 0 00 0
0
3 POLEWALI MANDAR 4 1 3 8 6 06 0
0
4 MAMASA 211 4 0 00 0

5 PASANGKAYU 12 2 2 16 0 11

6 MAMUJU TENGAH 0 1RR 0 1 1 1RB 2

SULAWESI BARAT 22 6 7 36 9 2 12

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

57

Data Statistik SektoralLanjutan Tabel 7.4

Sulawesi Barat KOMUNIKASI

NO KABUPATEN Handy Telepon Radio Lainnya Jumlah
Talky Satelit Pemancar (Unit) (Unit)
(Unit) (Unit)
(Unit) (15)

(1) (2) (11) (12) (13) (14) 0
9
1 MAMUJU 60 10 5
7
2 MAJENE 80 10 0
11
3 POLEWALI MANDAR 4R 0 1R 0 32

4 MAMASA 50 11

5 PASANGKAYU 00 00

6 MAMUJU TENGAH 10 0 10

SULAWESI BARAT 29 0 41

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Lanjutan Tabel 7.4

KESEHATAN

NO KABUPATEN Mobil Tandu Tabung Peralatan
Ambulance (Unit) Oksigen Kesehatan
(1) (2) (Unit)
(Unit Lainnya
1 MAMUJU (17) (18) (Unit)
2 MAJENE (16)
3 POLEWALI MANDAR 00 (19)
4 MAMASA 0 62
5 PASANGKAYU 1 00 0
6 MAMUJU TENGAH 0 00
0 00 0
0 00
0 0

0

0

0

SULAWESI BARAT 1 62 0

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

58

Data Statistik SektoralLanjutan Tabel 7.4

Sulawesi Barat PERALATAN AIR BERSIH ALAT BERAT

NO KABUPATEN MOBIL TANGKI LAINNYA MCK BECO BULDOZER LAINNYA JUMLAH
TANGKI AIR (unit) MOBILE (unit) (unit)
(unit) (unit) (unit) (unit)
AIR (24) (27)
(unit) (23) 0 0
0 0
(1) (2) (20) (21) (22) (25) (26) 0
00 0
1 MAMUJU 00 0 2
0
2 MAJENE 1 RS 0 0 00 0 0 2

3 POLEWALI MANDAR 1 0 0 00 0 0

4 MAMASA 02 1 00 0 0

5 PASANGKAYU 10 0 01 0 0

6 MAMUJU TENGAH 0 0 0 00 0 0

SULAWESI BARAT 22 1 01 0 0

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Lanjutan Tabel 7.4

PERALATAN HUNIAN SEMENTARA KEBAKARAN

NO KABUPATEN TENDA DAPUR GENERATOR LAINNYA MOBIL POS
(unit) UMUM (unit) (unit) PEMADAM PEMADAM
(1) (2) (unit)
1 MAMUJU (28) (30) (31) (unit) (unit))
2 MAJENE 10 (29) 3 1 (32) (33)
3 POLEWALI MANDAR 16 0 2 0 0 0
4 MAMASA 0 1 4 0 0 0
5 PASANGKAYU 5 1 0 0 0 0
6 MAMUJU TENGAH 6 0 2 0 0 0
2 (RB) 0 1 0 0 0
SULAWESI BARAT 29 0 12 1 0 0

2 0 0

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Barat

Untuk Kabupaten Mamuju Tengah jumlah tenda yang dimiliki sebanyak 2
unit saat ini sudah dalam kondisi rusak berat sementara untuk kabupaten lain
masih dalam kondisi layak pakai sementara dapur umum hanya dimiliki oleh 2
kabupaten saja, selain itu generator dimiliki oleh seluruh kabupaten dengan
kapasitas yang berbeda sementara untuk alat kebakaran berupa mobil
pemadam dan pos pemadam tidak dimiliki oleh semua kabupaten di Sulawesi
Barat.

59