LAYOUT BUKU STATISTIK SEKTORAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021_REV4_KIRIM-dikompresi

Data Statistik SektoralTabel 11. 3 Panjang Dan Kondisi Jalan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

Sulawesi Barat Di Provinsi Sulawesi Barat

JALAN NASIONAL

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(km) (km) RINGAN BERAT (km)
(1) (2) (km)
(3) (4) (km) (7)
(6)
(5)

1 2019 153,09 516,24 45,6 48,24 763,17

2 2020 120,58 554,45 47,49 40,65 763,17

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 11.3

JALAN PROVINSI

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(km) (km) RINGAN BERAT (km)
(1) (2) (km)
(8) (9) (km) (12)
1 2019
2 2020 67,84 52,076 (10) (11) 349,67
87,46 50,95 349,67
120,1 109,65

108,11 103,15

Lanjutan tabel 11.3

JALAN KABUPATEN/KOTA

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(km) (km) RINGAN BERAT (km)
(km)
(km) (17)

(1) (2) (13) (14) (15) (16) 4.767,48
4.767,48
1 2019 1.396,39 1.039,61 1.014,56 1.316,93

2 2020 1.424,20 1.167,67 1.305,96 869,66

11.4 Panjang Jalan Menurut Kabupaten Dan Tingkat Kewenangan
Pemerintahan Di Sulawesi Barat (Km), Tahun 2017-2020.
Tabel 11.4 menjelaskan Data Panjang Jalan Menurut Kabupaten Dan

Tingkat Kewenangan Pemerintahan Di Sulawesi Barat (Km), Tahun 2019-2020,

110

Data Statistik Sektoralbahwa Panjang jalan nasional ditahun 2019 sampai tahun 2020 Tidak
mengalami penambahan panjang jalan.
Sulawesi Barat
Tabel 11. 4 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Dan Tingkat Kewenangan

Pemerintahan Di Sulawesi Barat (Km), Tahun 2017-2020

No Kabupaten Akhir Negara Provinsi Kabupaten Jumlah
Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2017 103,29 109,83 624,78 837,90

1 Majene 2018 103,30 110,21 621,20 834,71
2019 103,30 55,04 621,20 779,54

2020 103,30 110,21 621,20 834,71

2017 114,22 143,94 835,35 1 093,51

2 Polewali Mandar 2018 89,78 146,61 835,35 1 071,74
2019 141,31 76,78 874,76 1 092,85

2020 141,31 177,71 874,76 1 193,79

2017 179,37 115,63 649,77 944,77

3 Mamasa 2018 175,61 115,64 649,77 941,02
2019 152,28 *NA 649,77 802,05

2020 152,28 84,54 649,77 886,59

2017 116,30 44,64 666,86 827,80

4 Mamuju 2018 144,52 208,35 666,86 1 019,73
2019 72,46 208,35 666,86 947,67

2020 72,46 208,35 666,86 947,67

2017 154,05 15,00 2 306,36 2 475,41

5 Pasangkayu 2018 145,26 15,00 2 392,29 2 552,55
2019 154,04 9,50 1 489,01 1 652,55

2020 154,04 15,00 1.489,01 1 658,05

2017 95,94 48,39 465,88 610,21

6 Mamuju Tengah 2018 104,71 48,39 465,88 618,98
2019 139,78 *NA 465,88 605,66

2020 139,78 48,39 465,88 654,05

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi ingin merevisi peralihan penetapan ruas
-ruas jalan SK Gubernur Sulbar No. 188.4/688/SULBAR/X/2015 tentang

111

Data Statistik Sektoralpenetapan ruas-ruas jalan di Provinsi Sulawesi Barat. Dan Panjang jalan Provinsi
sampai tahun 2020 Tidak mengalami penambahan dari total panjang
Sulawesi Barat kewenangan jalan strategi Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
sebesar 644, 197 km.

11.5 Jembatan Dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2020

Dari Tabel 11.5 tersebut menjelaskan Jumlah Jembatan dan kondisi
berdasarkan administrasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Jumlah
jembatan nasional sebanyak 318 unit, jembatan dalam kondisi baik sebanyak 50
unit dan rusak berat 1 unit. Jembatan provinsi sebanyak 80 unit, yang kondisi
baik terdapat 77 unit dan kindisi rusak berat 3 unit. Sedangkan jumlah jembatan
kabupaten sebanyak 636 unit, dengan kondisi baik terdapat 375 unit, kondisi
sedang 129 unit, kondisi rusak ringan 106 unit dan kondisi rusak berat sebanyak
26 unit.

Tabel 11. 5 Jembatan Dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

JEMBATAN NASIONAL

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(unit) (unit) RINGAN BERAT (unit)
(unit)
(unit)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 2020 50 220 47 1 318

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 11.5

JEMBATAN PROVINSI

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(unit) (unit) RINGAN BERAT (unit)
(1) (2) (unit)
(8) (unit) (12)
1 2020
77 (9) (10) (11) 80

00 3

112

Data Statistik Sektoral Lanjutan tabel 11.5

Sulawesi Barat JEMBATAN KABUPATEN

NO TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(unit) (unit) RINGAN BERAT (unit)
(unit)
(unit)

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17)

1 2020 375 129 106 26 636

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

11.6 Persentase Panjang Jalan Provinsi Yang Direhabiliasi/ Direkonstruksi Di
Provinsi Sulawesi Barat
Dari gambar 11.1 menunjukkan Persentase Panjang Jalan Provinsi Yang

Direhabiliasi/Direkonstruksi di Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2019 Panjang
jalan Provinsi yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi 162,05 Km
sedangkan panjang jalan yang direhab/ rekonstruksi 76,05 Km capaian
presentase 46,93 persen, dan ditahun 2020 Panjang jalan Provinsi yang
seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi 255,54 Km sedangkan panjang jalan
yang direhab/ rekonstruksi 9,7 Km capaian presentase 3,80 persen.

Gambar 11. 1 Persentase Panjang Jalan Provinsi Yang Direhabiliasi/
Direkonstruksi Di Provinsi Sulawesi Barat

113

Data Statistik Sektoral11.7 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang
Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli Di Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat Tahun 2020
Dari gambar 11.2 menggambarkan Rasio tenaga kerja konstruksi yang

terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Di Provinsi Sulawesi
Barat. Pada tahun 2020 rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah
provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli di Provinsi Sulawesi
Barat mencapai 26,27 persen, yang mana Jumlah kebutuhan tenaga kerja
konstruksi ahli 1.500 orang dan telah terealisasi jumlah tenaga kerja konstruksi
yang terlatih dengan sertifikat pelatihan ahli sebanyak 394 orang.

Gambar 11. 2 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi
Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020

11.8 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh
Jaringan Irigasi Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018-2020
Jumlah kewenangan di Provinsi Sulawesi Barat 19.114 Ha, Tahun 2018

sampai dengan Tahun 2020. Dari data tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan
yang tidak signifikan berkisar capaian rasio 10,01 %, dari jumlah kewenangan
provinsi 19.114 Ha dibagi capaian di tahun 2020 berkisar 1.913,76 Ha dan

114

Data Statistik Sektoralkegiatan ini salah satu penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Sulawesi Barat Ruang di Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani daerah irigasi kewenangan

provinsi.

Tabel 11. 6 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinisi yang dilayani oleh

jaringan irigasi Di Provinsi Sulawesi Barat

Luas Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Luas daerah

No Tahun Dibangun Ditingkatkan Direhabilitasi Dioperasi Dipelihara irigasi Rasio
Jumlah kewenangan
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) provinsi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 2018 0 190 30 0 0 220 19.114 1,15

2 2019 0 220 669 0 0 889 19.114 4,65

3 2020 0 94,70 25 0 0 119,70 19.114 10,01

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

11.9 Panjang Dan Kondisi Irigasi Teknis Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020

Tabel 11.7 menunjukkan Panjang Dan Kondisi Irigasi Teknis Menurut
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, irigasi teknis terdiri dari irigasi primer,
sekunder dan tersier dengan klasifikasi kondisi irigasi baik, sedang, rusak ringan
dan rusak berat. Dari data tersebut menunjukkan rasio luas daerah irigasi
kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, persentase panjang
jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik mencapai 90,80 persen, persentase
panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik mencapai 86,97 persen
sedangkan panjang irigasi tersier dalam kondisi baik mencapai 94,77 persen.

Untuk panjang irigasi primer pada tahun 2020 tercatat 2.024 m dalam
kondisi baik dari total panjang irigasi primer sebesar 2.229 m, di kabupaten
Pasangkayu dengan panjang irigasi teknis yang mencapai 1.600 m. kemudian
data irigaso sekunder di Sulawesi Barat mencapai 14.213 km dalam kondisi baik
dari total panjang irigasi sekunder sebesar 16.343 m, dimana 7.317 m panjang
irigasi sekunder yang paling panjang di kabupaten Polewali Mandar, 3.594 m di
Kabupaten Pasangkayu dan 2.605 m di Kabupaten Mamuju. Sedangkan irigasi
teknis tersier sepanjang 36.260 m yang dalam kondisi baik dan 2.000 m dalam

115

Data Statistik Sektoralkondisi rusak ringan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan di
Kabupaten lain belum tersedia irigasi tersier.
Sulawesi Barat
Tabel 11. 7 Panjang Dan Kondisi Irigasi Teknis Menurut Kabupaten Di Provinsi

Sulawesi Barat, Tahun 2020

IRIGASI TEKNIS

PRIMER

NO KABUPATEN BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
(m) (m) RINGAN BERAT (m)
(1) (2) (7)
1 MAMUJU (3) (m) (m)
58
D.I PAPALANG-SAMPAGA (4) (5) (6)
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 33 10 15 -

D.I TANDUNG -- - - -
D.I LAKEJO 270 130 400
4 MAMASA
D.I ARALLE -- - - -
D.I PANA
D.I MAMBI 59 - - - 59
D.I MESSAWA 38 - 20 - 58
D.I RANTEBULAHAN TIMUR -- - - -
D.I TANDUKKALUA -- - - -
5 PASANGKAYU
D.I BANTALAKA 1570 - 30 - 1600
6 MAMUJU TENGAH
D.I TOBADAK 54 - - - 54

SULAWESI BARAT 2024 10 195 0 2229

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 11.7 IRIGASI TEKNIS

NO KABUPATEN SEKUNDER

(1) (2) BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
1 MAMUJU (m) (m) RINGAN BERAT (m)
(12)
D.I PAPALANG-SAMPAGA (8) (m) (m)
2 MAJENE 2605
3 POLEWALI MANDAR (9) (10) (11)

D.I TANDUNG 2055 - 500 50

-- - - -

116

Data Statistik Sektoral D.I LAKEJO 6217 1100 7317
4 MAMASA
Sulawesi Barat - - -- -
D.I ARALLE 365 -
D.I PANA 20 - 35 - 400
D.I MAMBI -
D.I MESSAWA - - 10 - 30
D.I RANTEBULAHAN TIMUR - -
D.I TANDUKKALUA - -- -
5 PASANGKAYU -
D.I BANTALAKA 3159 -- -
6 MAMUJU TENGAH -
D.I TOBADAK 2397 0 -- -
14213
SULAWESI BARAT 300 135 3594

- - 2397
1945 185 16343

Lanjutan tabel 11.7 IRIGASI TEKNIS

NO KABUPATEN TERSIER

(1) (2) BAIK SEDANG RUSAK RUSAK JUMLAH
1 MAMUJU (m) (m) RINGAN BERAT (m)
(17)
D.I PAPALANG-SAMPAGA (13) (m) (m)
2 MAJENE -
3 POLEWALI MANDAR (14) (15) (16)

D.I TANDUNG -- - -
D.I LAKEJO
4 MAMASA -- - - -
D.I ARALLE
D.I PANA 36260 2000 38260
D.I MAMBI
D.I MESSAWA -- - - -
D.I RANTEBULAHAN TIMUR -- - - -
D.I TANDUKKALUA -- - - -
5 PASANGKAYU -- - - -
D.I BANTALAKA -- - - -
6 MAMUJU TENGAH -- - - -
D.I TOBADAK
-- - - -
SULAWESI BARAT
-- - - -

36260 0 2000 0 38260

117

Data Statistik Sektoral Lanjutan tabel 11.7 LUAS SAWAH BANGUNAN IRIGASI DAERAH IRIGASI
(LUAS AREAL (unit) TEKNIS (LUAS
Sulawesi Barat NO KABUPATEN FUNGSIONAL) AREAL BAKU)
(19) (ha)
(1) (2) (ha) (20)
1 MAMUJU (18)
Bag. Bagi = 2 Bh, Pintu Air 2245
D.I PAPALANG-SAMPAGA 271,16 = 6 Bh, Talang = 2 Bh
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 229,26 Bag. Bagi = 22 Bh, Pintu 1000
Air = 25 Bh, Talang = 2 Bh,
D.I TANDUNG 997,44 1265
Gorong-gorong = 7 Bh
D.I LAKEJO 14,81 2330
42,10 Sipon = 1 Bh 1334
4 MAMASA 39,28 Pintu Air = 2 Bh 2728
D.I ARALLE 5,06 Pintu Air = 4 Bh 1562
D.I PANA 4,6 1400
D.I MAMBI 13,80 Bag. Bagi = 1 Bh, Pintu Air 2170
D.I MESSAWA = 9 Bh, Talang = 2 Bh
D.I RANTEBULAHAN TIMUR 201,54 1200
D.I TANDUKKALUA Bag. Bagi = 1 Bh, Pintu Air
94,71 = 7 Bh, Talang = 2 Bh 1880
5 PASANGKAYU 1913,76 19114
D.I BANTALAKA

6 MAMUJU TENGAH
D.I TOBADAK
SULAWESI BARAT

11.10 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Dan Pengguna Air Bersih Menurut
Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tabel 11.8 menunjukkan 2 indikator sasaran Terwujudnya Rumah Tangga
Bersanitasi dan Pengguna Air Bersih yang Berkualitas dan Merata, Tahun 2020,
1 (satu) indikator Capaian sebesar 49 %, dan 1 (satu) indikator Capaian sebesar
33 %. Rata-rata Jumlah Rumah Tangga bersanitasi dan rumah tangga pengguna
air bersih di Provinsi Sulawesi Barat Kurang Baik.

Persentase indikator Rumah Tangga Bersanitasi, nilainya diperoleh dari
jumlah Rumah Tangga Realisasi rumah Tangga yang sudah bersanitasi Tahun
2020, sebesar 433.147 rumah tinggal dibagikan dengan target yang dicapai

118

Data Statistik Sektoralpada tahun yang sama, sebesar 213.049 per total rumah tangga pada tahun
yang sama dikalikan dengan seratus persen sama dengan capaian 49%.
Sulawesi Barat
Persentase indikator Rumah Tangga Pengguna air bersih, Nilainya
diperoleh dari jumlah Rumah Tangga™ Realisasi rumah tangga Pengguna air
bersih Tahun 2020, sebesar 433.147 rumah tinggal dibagikan dengan target
yang dicapai pada tahun yang sama, sebesar 143119 per total rumah tangga
pada tahun yang sama dikalikan dengan seratus persen sama dengan capaian
33%. Dari data tersebut ini adalah Upaya pengukuran kinerja masing masing
Kabupaten mempertahankan kewenangan Program Rumah tangga bersanitasi
dan pengguna air bersih di provinsi sulawesi barat. Dan untuk dibandingkan
perkabupatennya sangat terlihat di kabupaten Mamasa dari jumlah rumah
tangga 159.201 hanya 18.196 berkisaran 11% Rumah tangga yang bersanitasi
dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih 159.201 Hanya 11.402 Berkisaran
7% Rumah tangga pengguna air bersih. Semakin besar persentase rumah tangga
Bersanitasi dan pengguna air Bersih menunjukan semakin baiknya kondisi
rumah tangga di suatu daerah.

Tabel 11. 8 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi dan pengguna air bersih menurut

kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Pengguna
Rumah Tangga
No Kabupaten Bersanitasi Air Bersih

Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 MAMUJU 63.903 40.916 55,03% 20.763 36,19%

2 MAJENE 43.032 27.882 64,8% 24.626 57,2%

3 POLEWALI MANDAR 104.084 85.522 82% 62.612 60%

4 MAMASA 159.201 18.196 11% 11.404 7%

5 PASANGKAYU 34.362 19.916 58% 3.371 10%

6 MAMUJU TENGAH 28.565 20.617 72% 20.343 71%

SULAWESI BARAT 433.147 213.049 49% 143.119 33%

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat

119

Data Statistik Sektoral12. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral12.1 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2020

Sulawesi Barat Tabel 12.1 menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni terhadap jumlah
penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mengalami grafik meningkat setiap
tahunnya. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 adalah rasio
rumah layak huni tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan rumah
tidak layak huni di provinsi sulawesi barat setiap tahun meningkat.

Tabel 12. 1 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah rumah Jumlah Nilai Rasio
layak huni penduduk
(1) (2) (5)
(Unit Rumah) (Jiwa)

(3) (4)

1 2017 263.835 1.330.961 0,198

2 2018 274.497 1.355.554 0,202

3 2019 286.431 1.380.260 0,208

4 2020 299.365 1.419.230 0,211

Sumber Data : Dinas PKP Prov. Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS)

12.2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Barat

Demikian juga cakupan ketersediaan rumah layak huni yang merupakan
jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu terhadap jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu juga mengalami grafik peningkatan dari tahun 2017 mencapai 88,33
persen hingga tahun 2020 mencapai 94,61.

Tabel 12. 2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah rumah Jumlah rumah Persentase
layak huni (Unit Rumah) (%)
(1) (2)
(Unit Rumah) (4) (5)

(3)

1 2017 263.835 298.688 88,33

2 2018 274.497 304.575 90,12

3 2019 286.431 310.473 92,26

4 2020 299.365 316.406 94,61

Sumber Data : Dinas PKP Prov. Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS)

121

Data Statistik Sektoral12.3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2017 – 2020
Sulawesi Barat
Sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang
merupakan Jumlah rumah tangga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu
terhadap jumlah rumah tangga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pada
kurun waktu tertentu mengalami peningkatan mencapai 19 persen pada tahun
2020.

Tabel 12. 3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Provinsi

Sulawesi Barat, Tahun 2017 – 2020

No Tahun Jumlah RT MBR yg menempati Jumlah RT MBR Persentase
rumah layak huni yang (Unit Rumah) (%)
terjangkau (Unit Rumah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2017 263.835 34.853 8

2 2018 274.497 30.078 9

3 2019 286.431 23.578 12

4 2020 299.365 16.078 19

Keterangan : MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
Sumber Data : Dinas PKP Prov. Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS)

12.4 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2018 – 2020

Tabel menunjukkan bahwa penanganan penuntasan permukiman
kumuh keseluruhan setiap tahun mengalami penurunan hal itu menunjukkan
bahwa luasan kawasan kumuh semakin berkurang, diharapkan lingkungan
kumuh di wilayah provinsi sulawesi barat dapat dituntaskan

Tabel 12. 4 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2018 – 2020

No Tahun Luas lingkungan Luas Persentase
permukiman kumuh wilayah (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 752 16.973 4,43

2 2019 750 16.973 4,42

3 2020 711 16.973 4,19

Sumber Data : SK Kumuh Kabupaten, Kota-Ku, Badan Pusat Statistik (BPS)

122

Data Statistik Sektoral12.5 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2020
Sulawesi Barat
Tabel 12.5 menunjukkan luasan permukiman kumuh kewenangan
Provinsi yang tertangani sejak tahun 2018 yaitu 1,47 Hektar, tahun 2019
sebanyak 0,30 hektar dan pada tahun 2020 sebanyak 1,67975 hektar

Tabel 12. 5 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2020

No Tahun Luasan pemukiman Luas Persentase
kumuh yang pemukiman (%)
kumuh (Ha)
tertangani (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5)
363,41 0,405
1 2018 1,47 361,94 0,083
361,64 0,464
2 2019 0,30

3 2020 1,67975

Sumber Data : Dinas PKP Prov. Sulbar

12.6 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 12.6 menunjukkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di
provinsi Sulawesi barat pada tahun 2020 mencapai 14,72 persen, dimana
jumlah rumah tangga kumuh perkotaan sebanyak 46.579 dan jumlah seluruh
rumah di wilayah Sulawesi barat sebanyak 316.406 unit rumah.

Tabel 12. 6 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Jumlah rumah Jumlah Persentase
tangga kumuh seluruh (%)
(1) (2) rumah
perkotaan (5)
(4)
(3)

1 2019 41.255 310.473 13

2 2020 46.579 316.406 14,72

Sumber Data : SK Kumuh Kabupaten, Badan Pusat Statistik (BPS)

123

13. DINAS SOSIAL
124
Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral Dinas Sosial provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu bagian dari
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur
(PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Perangkat Daerah
yang mengedepankan pelayanan publik maka Dinas Sosial Provinsi Sulawesi
Barat terus berupaya meningkatkan berbagai kualitas pelayanan dengan tujuan
untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, sebagai implikasi dan
terlaksananya pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial, perumusan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial,
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

13.1 Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten dan Klasifikasi Keluarga, Tahun
2020

Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan
pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan
materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Dasar menentukan Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten dan Klasifikasi
Keluarga Tahun 2020 prasejahtera masyarakat yang mengalami kesulitan untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan tersebut disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya rendahnya pendapatan per bulan yang tidak sesuai
dengan tingginya harga.

125

Data Statistik SektoralTabel 13. 1 Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten dan Klasifikasi Keluarga Di
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020
Sulawesi Barat
Kabupaten Pra Keluarga Sejahtera Jumlah
Sejahtera
(1) I II III III+ (7)
(2)
Majene (3) (4) (5) (6) 37,284
13,575 51,008
12,897 7,000 3,123 689 86,013
12,093 25,316
Polewali Mandar 4,329 8,704 9,746 16,136 15,870
Mamasa 27,851 14,540 10,244 17,508 0
Mamuju 25,316 0 8,874
0 0 0 0 208,495
2,921
Pasangkayu 0 000 31,573

Mamuju Tengah 520 1,158 1,588 2,687

Sulawesi Barat 71,591 37,299 28,578 39,454
Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

Data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tentang jumlah keluarga
menurut Kabupaten dan klasifikasi keluarga tahun 2020 menunjukkan keluarga
pra sejahtera yang paling banyak ada di Kabupaten Mamasa dengan jumlah
27.851 kemudian Kabupaten Mamuju dengan jumlah 25,316 , Kabupaten
Majene dengan jumlah 13,575, Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah
4,329 , Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah 530 dan Kabupaten
Pasangkayu yang mempunyai data keluarga Pra Sejahtera. Sedangkan keluarga
Sejahtera dengan kategori III menunjukkan jumlah data paling banyak
dibandingkan dengan ketegori lainnya.

13.2 Jumlah Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Menurut Kabupaten di
Propinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017 - 2020.

Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan
sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan
memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang
perlindungan sosial.TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana,

126

Data Statistik Sektoraldan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan
penanggulangan bencana.
Sulawesi Barat
Data tentang Taruna Siaga pada Dinas Sosial menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan jumlah Taruna Siaga Bencana mengalami
peningkatan dibandingkan dengan jumlah taruna siaga tahun 2017 tetapi
mengalami penurunan dibandingan dengan jumlah taruna siaga di tahun 2018
dan 2019. Salah satu penyebab berkurangnya taruna siaga di tahun 2020 adalah
berkurangnya taruna siaga di kabupaten Polman dan Kabupaten Mamuju.

Tabel 13. 2 Data Jumlah TAGANA ( Taruna Siaga Bencana ) Pada Dinas Sosial
Menurut Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2020.

Jumlah Taruna Siaga Bencana

Kabupaten

2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

Majene 51 58 58 58
46
Polewali Mandar 59 65 65 195
48
Mamasa 182 187 195 20
34
Mamuju 41 54 54
401
Pasangkayu 20 20 20

Mamuju Tengah 29 34 34

Sulawesi Barat 382 418 426

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

13.3 Jumlah KUBE Fakir Miskin dan Jumlah Bantuan Menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin
yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam
melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah
bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE
beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk

127

Data Statistik Sektoraldalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
(DTPFMOTM).
Sulawesi Barat
Tabel 13. 3 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dan Jumlah Bantuan
Menurut Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kelompok Bantuan (Juta Rp.)

Kabupaten

Perdesaan Perkotaan Pesisir Perdesaan Perkotaan Pesisir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Majene 0 00 0 0 0
Polewali Mandar 8 240,000,000 0
Mamasa 0 12 0 160,000,000 0
Mamuju 0 0 0
Pasangkayu 0 00 0 0 0
Mamuju Tengah 0 0 40,000,000
00 0 0
40,000,000
00 0 240,000,000

04 0

Sulawesi Barat 8 12 4 160,000,000

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kelompok Pedesaan penerima KUBE
fakir miskin berjumlah 8 (delapan) kelompok dan berada di Kabupaten Polewali
Mandar dengan jumlah bantuan Rp. 160.000.000,- ,sedangkan untuk kelompok
perkotaan ada 12 kelompok penerima bantua KUBE dan berada di Polewali
Mandar dengan jumlah bantuan Rp. 240.000.000,- serta Kelompok pesisir yang
berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah 4 kelompok penerima
bantuan KUBE dengan jumlah bantuan. Rp. 40.000.000,-.

13.4 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Manurut Kabupaten
di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Berdasarkan Permensos 29 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disebut PMKS yang terdiri dari 22 bagian : Anak Dengan

128

Data Statistik SektoralKedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang
memerlukan pelindungan khusus, Lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas,
Sulawesi Barat Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok minoritas, Bekas
warga binaan lembaga pemasyarakatan, Orang dengan HIV / AIDS (ODHA),
Korban penyalahgunaan NAFZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan,
Pekerja migran bermasalah, Korban bencana alam, Korban bencana sosial,
Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir miskin (Rumah Tangga), Keluarga
bermasalah sosial psikologis, orang dengan gangguan jiwa seseorang atau
keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan
yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya.

Tabel 13. 4 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut
Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Kabupaten Lanjut Anak Penyandang Penyandang Data Korban
Usia Terlantar Disabilitas Disabilitas Pemasungan
Terlantar
Berat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Majene 249 115 553 50 1

Polewali Mandar 48 153 936 151 14

Mamasa 81 20 997 15 202

Mamuju 100 1 197 31 1

Pasangkayu 72 0 567 0 0

Mamuju Tengah 45 31 269 10 8

Sulawesi Barat 595 320 3,519 257 226

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

Data dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial dengan kategori Lanjut usia terlantar paling banyak berada
di Kabupaten Majene yang berjumlah 249 orang, dengan kategori anak
terlantar paling banyak berada di Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah
153 orang, dengan kategori penyandang disabilitas paling banyak berada di
Kabupaten Mamasa dengan jumlah 997 orang, dengan kategori penyandang

129

Data Statistik Sektoraldisabilitas berat berada di kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah 151
orang dan dengan kategori data pemasungan paling banyak berada di
Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa dengan jumlah 202 orang.

Secara umum, di Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kategori Lanjut Usia Terlantar berjumlah
595, dengan kategori Anak Terlantar berjumlah 320, dengan kategori
penyandang disabilitas berjumlah 3,519, dengan kategori Penyandang
Disabilitas Berat berjumlah 257 dan Data tentang Korban Pemasungan
berjumlah 226. Gambar 13.4 menjelaskan tentang jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, sampai
Tahun 2020.

13.5 Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang Mendapat Bantuan dari Dinas
Sosial Sumber Dana Pusat, APBD Kabupaten, APBD Propinsi Tahun 2020.
Permensos Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi

produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin.
Bantuan Sosial tersebut berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang,
keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok
keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya
dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan
pendapatan keluarga. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

130

Data Statistik SektoralGambar 13. 1 Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang mendaptkan Bantuan dari
Dinas Sosial Sumber Dana Pusat, APBD Kabupaten, APBD Propinsi Tahun 2020
Sulawesi Barat
Data tahun 2020 dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tentang Jumlah
kelompok usaha bersama yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial sumber
dana Pusat, APBD Kabupaten, APBD Provinsi menunjukkan Kabupaten Mamuju
memiliki jumlah kelompok usaha bersama paling banyak yang berjumlah 51
kelompok dengan jumlah bantuan Rp. 510.000.000-, kemudian Kabupaten
Polewali Mandar memiliki jumlah kelompok usaha bersama dengan jumlah 20
kelompok dengan jumlah bantuan Rp. 400.000.000 dan Kabupaten Mamuju
Tengah yang memiliki usaha bersama yang berjumlah 4 kelompok dengan
jumlah bantuan Rp. 40.000.000. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu,
Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu tidak
memiliki kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan dari Dinas Sosial
yang sumber dananya berasal dari Pusat, APBD Kabupaten, APBD Provinsi.

131

Data Statistik Sektoral13.6 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,
Tahun 2020.
Sulawesi Barat
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa
Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah
generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas
dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi
muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi
masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan
kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna
untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan
sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Karang
Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 13. 5 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Barat, Tahun 2020

Kabupaten Tumbuh Berkembang Maju/Aktif Percontohan

/Pasif /Aktif Kreatif /Pilot

(1) (2) (3) (4) (5)

Majene 0 35 0 0
Polewali Mandar 20 5 2 1
Mamasa 0 17 0 0
Mamuju 35 0 0 0
Pasangkayu 20 10 0 0
Mamuju Tengah 0 4 0 0

Sulawesi Barat 75 71 2 1

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

Karang Taruna erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah,

132

Data Statistik Sektoraldan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
Sulawesi Barat pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan
jumlah Karang Taruna yang Tumbuh/Pasif paling banyak berada di Kabupaten
Mamuju adalah 35, Karang Taruna yang Berkembang/Aktif paling banyak
berada di Kabupaten Majene adalah 17, sedangkan Karang Taruna yang
Maju/Aktif Kreatif berada di Kabupaten Polewali Mandar adalah 2 dan 1 Karang
Tarunan Percontohan/Pilot juga berada di Kabupaten Polewali Mandar.
13.7 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2020.

Gambar 13. 2 Data Jumlah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten di Provinsi
Sualwesi Barat, Tahun 2020

133

Data Statistik Sektoral13.8 Jumlah Pusat Kesejateraan Sosial ( Puskesos ) Menurut Kabupaten s.d
Tahun 2020.
Sulawesi Barat
Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa atau kelurahan untuk
memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa atau kelurahan
dan swasta. Puskesos adalah program sistem layanan dan rujukan terpadu yang
merupakan wujud dari unit pelayanan bagi rumah tangga miskin . Mamuju
merupakan Kabupaten yang memliki 8 Puskesos yang berkembang/aktif paling
tinggi, Kabupaten Mamuju Tengah 5 Puskesos dan Pasangkayu memiliki 2
Puskesos yang berkembang/aktif.

Tabel 13. 6 Data Jumlah Puskesos Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi

Barat, Tahun 2020

Kabupaten Jumlah PUSKESOS

Tumbuh/Pasif Berkembang /Aktif Mandiri

(1) (2) (3) (4)

Majene 0 00

Polewali Mandar 0 00

Mamasa 0 00

Mamuju 0 80

Pasangkayu 0 20

Mamuju Tengah 0 50

Sulawesi Barat 0 15 0

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sualwesi Barat

13.9 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2020

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan relawan sosial sebagai
salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 10 Tahun 2019,
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan SDM kesos yang wilayah kerja di

134

Data Statistik Sektoraldesa atau kelurahan dan berstatus sebagai relawan sosial. Meski bekerja
sukarela, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) punya kontribusi yang besar dalam
Sulawesi Barat mengentaskan kemiskinan. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ikut membantu
keluarga tidak mampu untuk mendapat akses perbaikan rumah tidak layak huni,
memastikan informasi Program Keluarga Harapan (PKH) diterima dengan baik
oleh penerima manfaat, hingga membantu keluarga tidak mampu untuk
menjadi bagian dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di perkotaan, perdesaan.

Gambar 13. 3 Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten Di
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

Data menunjukkan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menurut
Kabupaten sampai dengan tahun 2020 dengan status aktif paling tinggi berada
Kabupaten Mamuju sejumlah 108, sedangkan yang kurang aktif sejumlah 2 juga
berada di Kabupaten Mamuju.

135

14. DINAS TENAGA KERJA
136
Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral14.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per-Tahun Menurut Kabupaten Di
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018-2020
Sulawesi Barat
Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten se Sulawesi Barat
sangat membutuhkan tenaga Teknis Fungsional Mediator Hubungan Industrial,
sebagai pejabat fungsional yang memilik tugas dan fungsi melakukan
Pembinaan Hubungan Industrial, melakukan pengembangan Hubungan
Industrial di 4,080 perusahaan sesulawesi Barat serta melakukan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial / sengketa antara pengusaha dengan pekerja
yang dilaporkan ke Dinas Kabupaten maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Jumlah Pegawai Fungsional Mediator Hubungan Industrial masih sangat
sedikit dari kebutuhan yang setidaknya setiap Kabupaten minimal ada 1 (satu)
orang pegawai mediator hubungan industial, untuk saat ini jumlah mediator
hubungan industrial sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas di Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Pasangkayu dan 1 (satu) orang yang bertugas di Dinas Tenaga
kerja Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
bila mengadakan penerimaan PNS untuk mengalokasikan formasi calon
mediator.

Tabel 14. 1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per-Tahun Menurut Kabupaten

Di Provinsi Sulawesi Barat Barat Tahun 2018-2020

NO KABUPATEN 2018 2019 % 2020 %
JSPP JP % JSPP JP JSPP JP (11)
0,37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0
0,12
1 MAMUJU 0 1.622 0 4 1.622 0,247 6 1.622 0
0,33
2 MAJENE 0 450 0 0 450 0 0 450 0

3 POLEWALI MANDAR 0 804 0 0 804 0 1 804 0,22

4 MAMASA 0 447 0 0 447 0 0 447

5 PASANGKAYU 1 614 0 19 614 3,09 2 614

6 MAMUJU TENGAH 0 143 0 2 143 1,399 0 143

SULAWESI BARAT 0 4.080 0 25 4.080 0,61 9 4.080

Keterangan : JSPP = Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja, JP = Jumlah
Perusahaan, % = Persentase.

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

137

Data Statistik Sektoral Kasus perselisihan di Kabupaten Mamuju meningkat di tahun 2020
dibanding tahun 2019, di Kabupaten Majene dan Mamasa tidak ada kasus
Sulawesi Barat perselisihan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja baik Kabupaten maupun di
Provinsi. Di Kabupaten Polewali Mandar jumlah kasus perselisihan di tahun
2019 tidak ada kasus, namun pada tahun 2020 tercatat 1 kasus. Di Kabupaten
Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah persentasi kasus perselisihan
tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019.

14.2 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019 - 2020

Pada tabel 14.2 menunjukkan bahwa dari jumlah kasus yang dicatatakan

tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Mamuju

Tengah dapat diselesaikan seluruhnya melalui Perjanjian Bersama, sedangkan di

Kabupaten Pasangkayu dari jumlah Kasus yang dicatatakan tahun 2019 dan

2020 penyelesaiannya tidak tercapai kesepakatan bersama, sehingga mediator

mengeluarkan Anjuran.

Tabel 14. 2 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019 - 2020

Jumlah Jumlah

kasus yang kasus yang

diselesaikan Jumlah diselesaikan Jumlah

No Kabupaten melalui kasus yang % melalui kasus yang %

(1) (2) Perjanjian dicatatkan Perjanjian dicatatkan (8)

1 MAMUJU Bersama Bersama 100
2 MAJENE 0
3 POLEWALI MANDAR (PB) (PB) 100
4 MAMASA 0
5 PASANGKAYU 2019 2020 0
6 MAMUJU TENGAH 0
(3) (4) (5) (6) (7) 100

4 4 100 6 6

0 00 0 0

0 00 1 1

0 00 0 0

0 10 0 2

2 2 100 0 0

SULAWESI BARAT 6 6 100 7 7

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

138

Data Statistik Sektoral14.3 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Menurut
Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020
Sulawesi Barat
Tabel 14.3 menunjukkan Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan yang
ditempatkan pada dinas tenaga kerja daerah provinsi sulawesi barat tahun
2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 untuk besaran pencari
kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan masih rendah disebabkan
pengumpulan data ini sulit didapatkan datanya karena para pencari kerja yang
sudah mendapatkan pekerjaan tidak kembali untuk melapor.

Tabel 14. 3 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Menurut

Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

2019 2020

No Kabupaten Jumlah Jumlah % Jumlah Jumlah %
pencari pencari pencari pencari
(1) (2) kerja yang kerja (5) kerja yang kerja (8)
ditempatkan ditempatkan
1 MAMUJU yang 60,12 yang 92,77
(3) terdaftar (6) terdaftar 63,25

297 (4) 218 (7) 0
0
494 235 0
0
2 MAJENE 484 519 93,26 148 234 25,49

3 POLEWALI MANDAR 202 613 32,95 0 361

4 MAMASA 120 200 60,00 0 460

5 PASANGKAYU 229 826 27,72 0 64

6 MAMUJU TENGAH 0 172 0 0 82

SULAWESI BARAT 1.332 2.824 47,17 366 1.436

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.4 Keselamatan Dan Perlindungan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2019 - 2020

Jumlah Perusahaan di provinsi sulawesi barat pada tahun 2019 dan 2020
sebanyak 4.080 perusahaan yang terdaftar pada dinas tenaga kerja daerah
provinsi sulawesi barat. Untuk besaran pemeriksaan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) di perusahaan setiap kabupaten persentase masih sangat

139

Data Statistik Sektoralrendah disebabkan karena masih kurangnya tenaga spesealis keselamatan dan
kesehatan kerja dan belum maksimalnya dukungan anggaran untuk
Sulawesi Barat pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja. untuk meningkatan penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dinas tenaga kerja daerah
provinsi sulawesi barat telah melakukan beberapa hal diantarnya
mensosialisasikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja di perusahaan dan melakukan pengujian pemeriksaan pearatan K3 di
perusahaan.

Tabel 14. 4 Keselamatan Dan Perlindungan Menurut Kabupaten Di Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2019 - 2020

2019 2020

Jumlah Jumlah

No Kabupaten perusahaan Jumlah % perusahaan Jumlah %
yang perusahaan yang perusahaan
(1) (2) (8)
1 MAMUJU menerapkan menerapkan 0,43
0,22
K3 K3 0,75
0,22
(3) (4) (5) (6) (7) 1,14
3,50
6 1.622 0,37 7 1.622 0,66

2 MAJENE 0 450 0,00 1 450

3 POLEWALI MANDAR 4 804 0,50 6 804

4 MAMASA 0 447 0,00 1 447

5 PASANGKAYU 7 614 1,14 7 614

6 MAMUJU TENGAH 5 143 3,50 5 143

SULAWESI BARAT 22 4.080 0,54 27 4.080

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.5 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018-2020

Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di
provinsi sulawesi barat mengalami peningkatan tahun 2020 di bandingkan
tahun 2019 pada dinas tenaga kerja daerah provinsi sulawesi barat meskipun
mengalami peningkatan, untuk besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta
program jamsostek setiap kabupaten persentase masih sangat rendah

140

Data Statistik Sektoraldisebabkan karena masih kurangnya pekerja/buruh yang menjadi peserta
JAMSOSTEK hal tersebut disebabkankarena lemahnya pengawasan
Sulawesi Barat ketenagakerjaan. untuk meningkatan Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi
peserta program jamsostek pemerintah mengadakan sosialisasi kepada
pekerja/buruh terkait program-program yang terdapat di jaminan sosial
ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 14. 5 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2018-2020

No Kabupaten Jumlah 2018 %
pekerja/buruh
(1) (2) Jumlah (5)
JAMSOSTEK pekerja/buruh
1 MAMUJU 12,66
2 MAJENE (3) (4) 6,81
3 POLEWALI MANDAR 1,68
4 MAMASA 15.636 123.483 6,85
5 PASANGKAYU 5.617 82.515 15,01
6 MAMUJU TENGAH 3.437 204.060 6,81
5.596 81.735
12.129 80.824
67.005
4.563

SULAWESI BARAT 46.978 639.622 7,34

Lanjutan Tabel 14.5 Jumlah 2019 %
pekerja/buruh
No Kabupaten Jumlah (8)
JAMSOSTEK pekerja/buruh
(1) (2) 14,87
(6) (7) 9,96
1 MAMUJU 2,28
2 MAJENE 19.989 134.460 9,67
3 POLEWALI MANDAR 7.973 80.064 16,70
4 MAMASA 4.886 214.740 9,14
5 PASANGKAYU 8.156 84.309 9,21
6 MAMUJU TENGAH 14.170 84.839
5.875 64.255
SULAWESI BARAT 662.667
61.049

141

Data Statistik SektoralLanjutan Tabel 14.5

Sulawesi Barat No Kabupaten Jumlah 2020 %
pekerja/buruh
(1) (2) Jumlah (11)
JAMSOSTEK pekerja/buruh
1 MAMUJU 16,16
2 MAJENE (9) (10) 11,79
3 POLEWALI MANDAR 2,59
4 MAMASA 21.673 134.153 9,05
5 PASANGKAYU 9.495 80.506 14,90
6 MAMUJU TENGAH 5.807 224.388 14,14
7.733 85.477 9,86
SULAWESI BARAT 12.347 82.873
9.273 65.589
66.328 672.986

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020.

Tabel 14. 6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020.

2019 2020

No Kabupaten Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
perusahaan
perusahaan perusahaan % perusahaan %
yang telah yang
yang telah yang terdaftar (8)
8,32
diperiksa terdaftar diperiksa (7) 9,56
1.622 6,72
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 450 9,17
1 MAMUJU 804 20,03
60 1.622 3,70 135 447 48,25
614 11,40
2 MAJENE 10 450 2,22 43 143

3 POLEWALI MANDAR 30 804 3,73 54 4.080

4 MAMASA 5 447 1,12 41

5 PASANGKAYU 30 614 4,89 123

6 MAMUJU TENGAH 15 143 10,49 69

SULAWESI BARAT 150 4.080 3,68 465

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

142

Data Statistik Sektoral Jumlah Perusahaan di provinsi sulawesi barat pada tahun 2019 dan 2020
sebanyak 4.080 perusahaan yang terdaftar pada dinas tenaga kerja daerah
Sulawesi Barat provinsi sulawesi barat Meskipun jumlah perusahaan yang telah diperiksa
mengalami peningkatan. Untuk besaran pemeriksaan di perusahaan setiap
kabupaten persentase masih sangat rendah disebabkan karena masih
kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan dan belum maksimalnya
dukungan anggaran untuk pemeriksaan di perusahaan. Jumlah pengawas
ketenagakerjaan di provinsi sulawesi barat sebanyak 6 orang untuk melakukan
pengawasan 6 kabupaten dengan jumlah perusahaan 4080 perusahan.

14.7 Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan Menurut Kabupaten Di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 - 2020

Jumlah peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan
yang terdaftar di provinsi sulawesi barat pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak
1.717 mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun persentase pengujian
masih kurang di karenakan masih kurangnya spesealis pengujian keselamatan
dan kesehatan kerja (K3). tenaga spesealis penguji di provinsi sulawesi barat
sebanyak satu orang.

Tabel 14. 7 Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan Menurut Kabupaten Di

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 - 2020

2019 2020

No Kabupaten Jumlah Jumlah % Jumlah Jumlah %
peralatan peralatan peralatan peralatan
(1) (2) yang telah yang telah
1 MAMUJU yang yang
2 MAJENE diuji telah diuji telah
3 POLEWALI MANDAR terdaftar terdaftar
4 MAMASA
5 PASANGKAYU (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6 MAMUJU TENGAH
10 590 1,69 50 590 8,47

5 162 3,09 15 162 9,26

10 253 3,95 25 253 9,88

5 117 4,27 7 117 5,98

15 391 3,84 80 391 20,46

10 204 4,90 50 204 24,51

SULAWESI BARAT 55 1717 3,20 227 1717 13,22

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

143

Data Statistik Sektoral14.8 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Di Provinsi Sulawesi
Barat, Tahun 2018 - 2019
Sulawesi Barat
Jumlah tenaga kerja yang dilatih tahun 2019 sebanyak 190 orang dan
tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 730 orang dikarenakan adanya
kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang
terdampak pandemic Covid-19 di kabupaten se-Sulawesi Barat.

Tabel 14. 8 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2018 - 2019

Pelatihan Berbasis Pelatihan Berbasis Pelatihan Berbasis
Kompetensi Masyarakat Kewirausahaan

Jumlah Jumlah Jumlah
No Tahun Tenaga Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga Jumlah

Kerja Pendaftar % Kerja Pendaftar % Kerja Pendaftar %

Yang Pelatihan Yang Pelatihan Yang Pelatihan

Dilatih Dilatih Dilatih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 2018 75 80 93,75 30 35 85,71 N/A N/A N/A

2 2019 100 103 97,09 N/A N/A N/A 90 97 92,78

3 2020 50 50 100,00 25 25 100,00 655 760 86,18

Keterangan : N/A = Data Tidak Diperoleh
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.9 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, Dan Penempatan/
Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jenis Kelamin
Di Sulawesi Barat Tahun 2020.

Persentase pencari kerja terdaftar,lowongan kerja terdaftar dan tenaga
kerja yang di tempatkan pada dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Barat
mengalami penurunan pada tahun 2020 di bandingkan tahun 2019 hal tersebut
disebabkan oleh COVID 19.

144

Data Statistik Sektoral Tabel 14. 9 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, Dan

Sulawesi Barat Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Dan Jenis

Kelamin Di Sulawesi Barat Tahun 2020.

No Kabupaten Pencari Kerja Lowongan Kerja Penempatan/
Terdaftar Terdaftar Pemenuhan Tenaga

Kerja

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Majene 124 110 234 0 0 0 67 81 148

2 Polewali Mandar 230 131 361 0 0 0 00 0

3 Mamasa 320 140 460 0 0 0 00 0

4 Mamuju 153 82 235 0 0 0 142 76 218

5 Pasangkayu 42 22 64 0 0 0 00 0

6 Mamuju Tengah 56 26 82 0 0 0 00 0

Sulawesi Barat 925 511 1436 0 0 0 209 157 366

Keterangan : L = Laki-Laki, P = Perempuan
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.10 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Di Sulawesi Barat, Tahun 2019 – 2020.

Pencari kerja yang terdaftar menurut pendidikan tertinggi yang
ditamatkan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebanyak 2.745
mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.636 orang dengan jumlah
yang tertinggi pada pada tingkat sekolah menengah umum dan terendah pada
tingkat sekolah dasar.

145

Data Statistik Sektoral Tabel 14. 10 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi Yang
Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Di Sulawesi Barat, Tahun 2019 – 2020.
Sulawesi Barat
No Pendidikan Tertinggi yang 2019 2020
Ditamatkan
L P Jumlah L P Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tidak/belum pernah sekolah 00 0 00 0

2 Tidak/belum tamat SD 00 0 00 0

3 Sekolah Dasar 72 37 109 9 2 11

4 Sekolah Menengah Pertama 75 39 114 18 0 18

5 Sekolah Menengah Atas 728 235 963 744 320 1.064
(Umum)

6 Sekolah Menengah Atas 163 107 270 75 42 117
(Kejuruan) 122 260 382 101 59 160

7 Diploma I/II/III/Akademi

8 Universitas 402 505 907 141 125 266

Sulawesi Barat 1.562 1.183 2.745 1.088 548 1.636

Keterangan : L = Laki-Laki, P = Perempuan
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

14.11 Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2006-
2020.

Penetapan Upah Minimum Provinsi oleh Gubernur Sulawesi Barat
diupayakan setiap tahun mengalami kenaikan berdasarkan Rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat yang keanggotaannya terdiri dari
Unsur Pemerintah, Unsur Pengusaha (Apindo) dan Unsur Pekerja / Buruh +
(plus) dari Perguruan Tinggi / Pakar.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi untuk mencapai kesetaraan
Kebutuhan Hidup Layak bagi seorang pekerja lajang, dimana upah minimum
tersebut berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja nol sampai satu tahun,
serta pekerja yang masih bujang.

146

Data Statistik Sektoral Tabel 14. 11 Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi
Sulawesi Barat, Tahun 2006-2020.
Sulawesi Barat
No Tahun Upah per Hari Upah per Bulan

(1) (2) (3) (4)

1 2006 24.480,00 612.000,00

2 2007 27.620,00 690.500,00

3 2008 30.420,00 760.500,00

4 2009 36.376,00 909.400,00

5 2010 37.768,00 944.200,00

6 2011 40.240,00 1.006.000,00

7 2012 45.080,00 1.127.000,00

8 2013 47.000,00 1.165.000,00

9 2014 56.000,00 1.400.000,00

10 2015 66.220,00 1.655.500,00

11 2016 74.560,00 1.864.000,00

12 2017 80.711,20 2.017.780,00

13 2018 95.240,00 2.143.530,00

14 2019 108.066,03 2.381.000,00

15 2020 107.155,00 2.678.863,10

16 2021 107.155,00 2.678.863,10

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

147

Data Statistik Sektoral14.12 Besaran Pemagangan Yang Terdaftar Dan Yang Ditempatkan Provinsi
Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat
Jumlah pemagangan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020
sebanyak 80 Peserta yang terdaftar dan jumlah peserta yang ditempatkan
setelah pemagangan sebanyak 10 orang pada Dinas Tenaga Kerja Daerah
Provinsi Sulawesi Barat . Untuk besaran pemagangan persentase masih sangat
rendah disebabkan karena belum maksimalnya dukungan anggaran untuk
pemagangan. untuk meningkatan kegiatan pemagangan dalam negeri di dinas
tenaga kerja daerah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan beberapa hal
diantarnya mensosialisasikan pemagangan dalam negeri ke perusahaan -
perusahaan.

Tabel 14. 12 Besaran Pemagangan Yang Terdaftar Dan Yang Ditempatkan
Provinsi Sulawesi Barat.

NO TAHUN JUMLAH PESERTA JUMLAH PESERTA %
PEMAGANGAN YANG DITEMPATKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2020 80 10 12,50

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat

148

Data Statistik Sektoral15. DINAS PEMBERADAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sulawesi Barat
149

Data Statistik Sektoral15.1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kabupaten Di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020
Sulawesi Barat
Dari tabel 15.1 telihat bahwa rasio kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dari tahun 2019 hingga tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat mengalami
penurunan, rasio pada tahun 2019 mencapai 0,021 dan pada tahun 2020
mencapai 0,012.

Tabel 15. 1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut
Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

No Kabupaten 2018

(1) (2) Jumlah Rumah Tangga Jumlah KDRT Rasio

1 MAMUJU (3) (4) (5)
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 63.903 21 0,033
4 MAMASA 0,014
5 PASANGKAYU 35.571 5 0,012
6 MAMUJU TENGAH 0,003
98.677 12 0,035
SULAWESI BARAT 0,017
37.118 1 0,019

39.714 14

29.592 5

304.575 58

Tabel Lanjutan 15.1

No Kabupaten 2019 Rasio
Jumlah Rumah Tangga Jumlah KDRT
(1) (2) (8)
(6) (7)

1 MAMUJU 66.389 29 0,044

2 MAJENE 36.008 7 0,019
3 POLEWALI MANDAR 98.929 4 0,004

4 MAMASA 37.395 0 0,000
5 PASANGKAYU 41.418 20 0,048

6 MAMUJU TENGAH 30.334 6 0,020

SULAWESI BARAT 310.473 66 0,021

Sumber Data : Dinas Pemberadayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

150

Data Statistik SektoralTabel Lanjutan 15.1 2020

Sulawesi Barat No Kabupaten Jumlah Rumah Tangga Jumlah KDRT Rasio

(1) (2) (9) (10) (11)

1 MAMUJU 52.427 7 0,013
2 MAJENE 0,009
3 POLEWALI MANDAR 23.337 2 0,003
4 MAMASA 0,000
5 PASANGKAYU 63.069 2 0,004
6 MAMUJU TENGAH 0,054
12.895 0 0,012
SULAWESI BARAT
27.341 1

20.515 11

199.584 23

15.2 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan
Terpadu

Tabel 15. 2 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang
Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit

Pelayanan Terpadu

No Tahun Jumlah pengaduan/ Jumlah laporan/ Persentase
laporan yang pengaduan yang (%)
(1) (2)
ditindaklanjuti oleh unit masuk ke unit (5)
1 2018 pelayanan terpadu pelayanan terpadu
2 2019 25
3 2020 (3) (4) 52
16
44 178

76 147

5 31

15.3 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Di Provinsi Sulawesi Barat

Dari tabel 15.3 jumlah pertambahan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat
pada tahun 2020 sebanyak 38.973 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 24.702
jiwa. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk yaitu 1,81 persen dan pada
tahun 2019 turun menjadi 1,79 persen sedangkan persentase laju pertumbuhan
penduduk (LPP) pada tahun 2020 mencapai 2,75 persen.

151

Data Statistik Sektoral Tabel 15. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Di Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Jumlah Jumlah Penduduk Dalam Kurun Waktu Persentase
Pertambahan (%)
No Tahun Tertentu
Penduduk (7)
(1) (2) LK PR LK+PR
(3)
(4) (5) (6)

1 2018 24.593 680.325 675.229 1.355.554 1,81

2 2019 24.702 692.833 687.423 1.380.256 1,79

3 2020 38.973 720.187 669.042 1.419.229 2,75

15.4 Total Fertility Rate (TFR) Di Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 15. 4 Total Fertility Rate (TFR) Di Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun wanita usia subur Jumlah anak yang dilahirkan Jumlah anak yang
15-49 tahun 0-4 tahun dilahirkan dari
(1) (2)
(3) LK PR LK+PR setiap wanita usia
subur 15-49 tahun
(4) (5) (6)
(7)

1 2018 369.450 76.334 73.809 150.143 2,6

2 2019 374.433 77.122 74.542 151.664 2,5

3 2020 382.387 70.133 68.261 138.394 2,5

15.5 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan
Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Tabel 15. 5 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal,
Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

No Tahun Formal Kerja Sama Jumlah
Non Formal Informal
(1) (2) (3) (6)
(4) (5)
1 2019 40 43
2 2020 12
40 43
12

152

Data Statistik Sektoral15.6 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/
Mahasiswa, Tahun 2018 – 2020.
Sulawesi Barat
Tabel 15. 6 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan
Konseling Remaja/ Mahasiswa

2018

No Kabupaten Jumlah PIK Jumlah Persentase (%)
R/M Kecamatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Mamuju 44 11 400,00

2 Mamuju Tengah 43 5 860,00

3 Pasangkayu 25 12 208,33

4 Majene 62 8 775,00

5 Polewali Mandar 25 16 156,25

6 Mamasa 49 17 288,24

Sulawesi Barat 248 69 359,42

Lanjutan tabel 15.6

No Kabupaten Jumlah PIK 2019 Persentase (%)
R/M
(1) (2) Jumlah (8)
(6) Kecamatan
1 Mamuju 409,09
2 Mamuju Tengah 45 (7) 520,00
3 Pasangkayu 26 208,33
4 Majene 25 11 737,50
5 Polewali Mandar 59 5 156,25
6 Mamasa 25 12 282,35
48 8 330,43
Sulawesi Barat 228 16
17
69

153

Lanjutan tabel 15.6Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat 2020

No Kabupaten Jumlah PIK Jumlah Persentase (%)
R/M Kecamatan

(1) (2) (9) (10) (11)

1 Mamuju 5 11 45,45

2 Mamuju Tengah 20 5 400,00

3 Pasangkayu 25 12 208,33

4 Majene 67 8 837,50

5 Polewali Mandar 5 16 31,25

6 Mamasa 35 17 205,88

Sulawesi Barat 157 69 227,54

Sumber Data : Dinas Pemberadayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

154

16. DINAS KETAHANAN PANGAN
155
Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral16.1 Produksi Komoditas Pangan Menurut Kabupaten di Povinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020
Sulawesi Barat
Tabel 16.1 menunjukkan Produksi komoditas pangan di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020 dibagi kedalam kelompok komoditas pangan nabati dan
komoditas pangan hewani, dimana komsumsi masyarakat Sulawesi Barat masih
untuk komoditas pangan nabati masih di dominasi untuk pangan beras.
sedangkan untuk komoditas pangan hewani produksi telur masih mendominasi
dengan total Produksi 2.603.180 Ton

Tabel 16. 1 Produksi Komoditas Pangan Menurut Kabupaten di Povinsi Sulawesi

Barat Tahun 2020

KOMODITAS PANGAN NABATI KOMODITAS PANGAN HEWANI

NO KABUPATEN BERAS JAGUNG KEDELAI SAYUR BUAH- DAGING DAGING TELUR
(ton) BUAHAN SAPI & AYAM (ton)
(1) (2) (ton) (ton) (ton) KERBAU (ton)
1 MAMUJU (3) (ton) (ton)
2 MAJENE 34.942
3 POLEWALI MANDAR 2.105 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 MAMASA 99.761 230.936 1.500 229 2.073
5 PASANGKAYU 32.244 675 5.722 756 781 549.562
6 MAMUJU TENGAH 1.589 17.236 322 616 13.013
11.720 33.065 1.955 385 278 251 552 337.193
SULAWESI BARAT 182.361 2.002 3.635
51.295 - 1.000 29.443 273 880 746.660
126.720 10 460 54.163
461.254 684 281 17 561.346
4.471 3.365
172 520 111.293

610 44 297.126

2.343 2.794 2.603.180

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

16.2 Ketersediaan dan Rata-Rata Konsumsi Energi & Protein di Povinsi
Sulawesi Barat Tahun 2019 – 2020

Dari tabel 16.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kebutuhan Energi
dan Protein masyarakat Sulawesi Barat sudah cukup terpenuhi kecuali
kebupaten Mamuju hanya memenuhi 95% dari kebutuhan energi sedangkan
komsumsi protein masyarakat sudah cukup tercukupi, sebagian besar
pemenuhan protein masih diperoleh dari kelompok padi-padian, sekitar 30 %
dari kelompok pangan hewani, Rata-rata komsumsi energi di kabupaten
Polewali Mandar sebesar 2.205,20 kal/kap/hari merupakan yang tertinggi dari
kabupaten lainnya, sedangkan rata-rata konsumsi energi terendah pada
kabupaten Mamuju sebesar 1.995,50 kal/kap/hari.

156

Data Statistik SektoralTabel 16. 2 Ketersediaan dan Rata-Rata Konsumsi Energi & Protein di Povinsi

Sulawesi Barat Sulawesi Barat Tahun 2019 – 2020

2019

KABUPATEN/ KETERSEDIAAN ENERGI & RATA-RATA KONSUMSI ENERGI
PROVINSI
NO PROTEIN DAN PROTEIN

ENERGI PROTEIN ENERGI PROTEIN

(kal/kap/hari) (kal/kap/hari) (kal/kap/hari) (kal/kap/hari)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 MAMUJU 3.928,00 128,81 1.995,50 55,00

2 MAJENE 3.533,00 89,47 2.037,90 56,30

3 POLEWALI MANDAR 3.622,00 108,91 2.205,20 60,90

4 MAMASA 1.415,00 40,14 2.069,80 61,00

5 PASANGKAYU 1.980,12 42,48 2.146,70 58,70

6 MAMUJU TENGAH 1.814,00 63,74 2.090,80 58,80

7 SULAWESI BARAT 2.714,85 78,26 2.090,15 57,45

Lanjutan Tabel 16.2

2020

KABUPATEN/ KETERSEDIAAN ENERGI & RATA-RATA KONSUMSI ENERGI
PROVINSI
NO PROTEIN DAN PROTEIN

ENERGI PROTEIN ENERGI PROTEIN

(kal/kap/hari) (kal/kap/hari) (kal/kap/hari) (kal/kap/hari)

(1) (2) (7) (8) (9) (10)

1 MAMUJU 1.995,50 54,10 1.995,50 54,10

2 MAJENE 2.037,80 56,40 2.037,80 56,40

3 POLEWALI MANDAR 2.205,20 60,90 2.205,20 60,90

4 MAMASA 2.069,90 60,80 2.069,90 60,80

5 PASANGKAYU 2.146,50 58,70 2.146,50 58,70

6 MAMUJU TENGAH 2.090,80 58,60 2.090,80 58,60

7 SULAWESI BARAT 2.090,95 58,25 2.090,95 58,25

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

157

Data Statistik Sektoral16.3 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Menurut
Kabupaten di Povinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Sulawesi Barat
Data Komsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan menurut
kabupaten tahun 2020, sebagaimana yang ditunjukkan pada tebel 16.3, bahwa
kelompok bahan pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan
hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-
lain (minuman dan bumbu-bumbuan). pada kelompok padi-padian, beras
merupakan konsumsi pangan yang terbesar di Sulawesi Barat yakni 112,98 Kg,
Untuk konsumsi pangan umbi-umbian di Sulawesi Barat adalah Singkong
dengan jumlah konsumsi 5,90, sedangkan untuk komsumsi pangan hewani
komsumsi ikan menjadi pangan yang paling banyak dikomsumsi oleh
masyarakat Sulawesi Barat yang mencapai 31,62 Kg, pada kelompok bahan
pangan sayuran dan buah juga meupakan yang terbanyak di komsumsi sayur
mencapai 41,18 dan konsumsi buah mencapai 52,78.

Tabel 16. 3 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Menurut

Kabupaten di Povinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

NO KABUPATEN BERAS (kg) PADI-PADIAN TERIGU (kg)
(3) JAGUNG (kg) (5)
(1) (2)
1 MAMUJU 110,30 (4) 15,60
2 MAJENE 110,30 15,60
3 POLEWALI MANDAR 122,20 1,00 19,40
4 MAMASA 123,30 1,00 9,60
5 PASANGKAYU 100,10 1,50 18,80
6 MAMUJU TENGAH 111,70 3,10 16,10
112,98 2,40 15,85
SULAWESI BARAT 1,40
1,73

Lanjutan tabel 16.3 UMBI-UMBIAN

NO KABUPATEN SINGKONG UBI KENTANG SAGU UMBI
(kg) JALAR (kg) (kg) LAIN
(1) (2) (kg) (kg)
1 MAMUJU (6) (9) (10)
2 MAJENE 3,60 (7) (8) 0,50
3 POLEWALI MANDAR 3,60 0,50 0,10
4 MAMASA 5,80 1,70 0,10 0,10 0,10
5 PASANGKAYU 5,50 0,40 0,00
6 MAMUJU TENGAH 8,60 1,70 0,10 1,40 2,50
8,30 1,20 0,10
SULAWESI BARAT 5,90 2,70 0,10 0,68 0,20
0,50
0,70 0,60

2,50 0,50

1,90 0,40

1,87 0,30

158

Data Statistik SektoralLanjutan tabel 16.3 PANGAN HEWANI

Sulawesi Barat NO KABUPATEN DAGING DAGING TELUR SUSU IKAN
RUMINANSIA UNGGAS (kg) (liter) (kg)
(1) (2)
1 MAMUJU (kg) (kg) (14) (15)
2 MAJENE 1,50 33,30
3 POLEWALI MANDAR (11) (12) (13) 1,50 33,30
4 MAMASA 0,60 1,60 30,50
5 PASANGKAYU 0,60 2,20 3,30 1,60 25,80
6 MAMUJU TENGAH 0,90 2,00 32,50
2,20 2,20 3,30 1,80 34,30
SULAWESI BARAT 1,00 1,67 31,62
0,70 2,00 3,80
Lanjutan tabel 16.3 1,00
2,50 3,50
NO KABUPATEN
3,30 5,20
(1) (2)
1 MAMUJU 3,40 4,60
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 2,60 3,95
4 MAMASA
5 PASANGKAYU MINYAK KELAPA MINYAK & LEMAK MINYAK LAINNYA
6 MAMUJU TENGAH (liter) MINYAK SAWIT (liter)
(16) (18)
SULAWESI BARAT 1,90 (liter) 6,30
1,90 (17) 6,30
Lanjutan tabel 16.3 2,00 0,00 4,00
3,50 0,00 4,60
NO KABUPATEN 3,00 0,00 7,60
1,30 0,00 7,40
(1) (2) 0,00
1 MAMUJU 2,27 0,00 6,03
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 0,00
4 MAMASA
5 PASANGKAYU KACANG-KACANGAN
6 MAMUJU TENGAH
KEDELAI KACANG KACANG KACANG
SULAWESI BARAT (kg) LAINNYA
TANAH HIJAU
(19) (kg)
4,30 (kg) (kg) (22)
4,30
4,10 (20) (21) 0,10
2,70 0,10
6,40 0,20 0,00 0,10
4,40 0,00
4,37 0,20 0,00 0,00
0,20
0,10 0,00 0,08

0,10 0,00

0,80 0,00

0,50 0,00

0,32 0,00

159