LAYOUT BUKU STATISTIK SEKTORAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021_REV4_KIRIM-dikompresi

Data Statistik Sektoral29.4 Luas Hutan Konservasi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019 - 2020
Sulawesi Barat
Tabel 29. 4 Luas Hutan Konservasi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019 - 2020

2019 2020

NO KABUPATEN TAMAN HUTAN TAMAN HUTAN
NASIONAL LINDUNG NASIONAL LINDUNG
(1) (2)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 MAMUJU
2 MAJENE (3) (4) (5) (6)

71.883 128.691 71.883 128.691

0 45.052 0 45.052

3 POLEWALI MANDAR 0 65.814 0 65.814

4 MAMASA 63.261 90.151 63.261 90.151

5 PASANGKAYU 612 99.530 612 99.530

6 MAMUJU TENGAH 53.604 26.795 53.604 26.795

TOTAL 189.360 456.033 189.360 456.033

29.5 Kebakaran Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018 - 2020

Tabel 29. 5 Kebakaran Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2018 - 2020

NO KABUPATEN LUAS AREAL TERBAKAR (Ha)

(1) (2) 2018 2019 2020

1 MAMUJU (3) (4) (5)
2 MAJENE
3 POLEWALI MANDAR 0 48 0
4 MAMASA
5 PASANGKAYU 10 136 0
6 MAMUJU TENGAH
8 23 2,5

20 0

0 17 0

0 50 0

SULAWESI BARAT 20 274 2,5

310

Data Statistik Sektoral29.6 Pengelola Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Tabel 29. 6 Pengelola Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

MEMILIKI HPH MEMILIKI HPHT DIKELOLA RAKYAT

NO TAHUN JUMLAH LUAS JUMLAH LUAS JUMLAH LUAS
PERUSAHAAN HUTAN PERUSAHAAN HUTAN KELOMPOK HUTAN DI
(perusahaan) DIKELOLA (perusahaan) DIKELOLA (kelompok)
KELOLA
(ha) (ha) RAKYAT

(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 2018 1 30.525 3 47.610 9 3.674.761

2 2019 1 30.525 3 47.610 9 3.674.761

3 2020 1 30.525 3 47.610 9 3.674.761

311

Data Statistik Sektoral30. DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL
312
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral Gambar 30. 1 Infografis Data Sektoral Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat,
Tahun 2020
Sulawesi Barat
313

Data Statistik Sektoral30.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Barat
Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait persentase rumah
Sulawesi Barat
tangga pengguna listrik di Provinsi Sulawesi Barat pada Gambar 30.2
menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna
listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tanga di Provinsi Sulawesi Barat,
setiap tahunnya meningkat dan tahun 2020 telah mencapai 96,94%.

Gambar 30. 2 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di
Provinsi Sulawesi Barat

30.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat
Merupakan rasio/perbandingan antara besarnya daya listrik tersedia

dengan besarnya jumlah kebutuhan daya (MW). Pada tahun 2020 terjadi
peningkatan jumlah kebutuhan daya menjadi sebesar 368 MW sedangkan
untuk daya listrik terpasang (tersedia) juga mengalami peningkatan menjadi
sebesar 280,1 MW namun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan daya
sehingga rasio ketersediaan daya listrik pada tahun 2020 hanya mencapai
76,11%.

314

Data Statistik Sektoral Tabel 30. 1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat No Tahun Daya listrik terpasang (MW) Jumlah kebutuhan (MW) Rasio
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2018 192 210
2 2019 230 91,43
3 2020 248,1 368 107,87
280,1 76,11

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, PT. PLN Persero

30.3 Persentase Luas Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Yang Telah Ditertibkan
Di Provinsi Sulawesi Barat

Merupakan parameter pengukuran penertiban PETI (Pertambangan
Tanpa Izin) di Prov. Sulawesi Barat berdasarkan luas area (ha). Pada Tahun 2018
luas area yang ditertibkan sebesar 115,8 ha dari 41,09 ha PETI. Persentase
penertiban sebesar 281,82% disebabkan karena sebelumnya peti memiliki
luasan yang kecil, sedangkan setelah para pelaku ditertibkan dan mengurus Izin
maka dapat diberikan luas area (IUP) yang lebih besar untuk dikelola.

Tabel 30. 2 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun Luas Penambangan Liar Luas area penambangan Persentase
yang ditertibkan (Ha) yang liar (Ha) (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2018 115,8 41,09 281,82
31,32 54,73
2 2019 17,14 21,28 77,73

3 2020 16,54

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, DPMPTSP.

30.4 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi
Barat, Tahun 2019-2020

Tabel 30.3 menunjukkan sebaran lokasi pertambangan di Provinsi
Sulawesi Barat bahwa sebaran lokasi dan luas Izin Usaha Pertambangan dalam
satuan (ha) per-Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan
dari 110 IUP pada tahun 2019 menjadi 104 IUP pada tahun 2020, yang
disebabkan oleh pemberhentian operasi penambangan oleh beberapa
Perusahaan.

315

Data Statistik Sektoral Tabel 30. 3 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten

Sulawesi Barat Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

Jumlah Titik/ Luasan Lokasi aktifitas

No Kabupaten Lokasi Pertambangan (ha)

2019 2020 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 MAMUJU 25 26 2.996,57 16.290,50
2 MAJENE 9 7
3 POLEWALI MANDAR 29 28 265,85 259,03
4 MAMASA 12 11 2.226,85 2.130,30
5 PASANGKAYU 18 15 9.420,23
6 MAMUJU TENGAH 17 17 10.927,10 29,43
84,00
109,20 237,10

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

30.5 Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas
Di Provinsi Sulawesi Barat

Merupakan Persentase Jumlah dan Luas IUP berdasarkan komoditas
yang ditambang. Jumlah IUP pada tahun 2020 berkurang menjadi 104 IUP
disebabkan oleh beberapa perusahaan pada komoditas Mineral Non Logam dan
Batubara berhenti untuk beroperasi, sedangkan untuk komoditas Batuan
bertambah 1 (satu) IUP menjadi 95 IUP dan jumlah Komoditas Mineral Logam
tetap berjumlah 6 (enam) IUP.

Tabel 30. 4 Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas

Di Provinsi Sulawesi Barat

2018

No Komoditas Jumlah Persentase Jumlah Persentase
IUP (%)
(1) (2) (3) (%) WIUP (ha) (6)
1 Logam
2 Non Logam 6 (4) (5) 7,23
3 Batu Bara 6 64,83
4 Batuan 3 4,76 4.306,06 21,36
111 6,57
Jumlah 126 4,76 38.605,80 100,00

2,38 12.722,00

88,10 3.915,20

100,00 59.549,06

316

Data Statistik Sektoral Lanjutan tabel 30.4

Sulawesi Barat 2019

No Komoditas Jumlah Persentase Jumlah Persentase
IUP (%)
(1) (2) (7) (%) WIUP (ha) (10)
1 Logam 6 11,87
2 Non Logam 2 (8) (9) 46,71
3 Batu Bara 2 31,77
4 Batuan 94 5,77 3.656,26 9,65
104
Jumlah 1,92 14.390,80 100,00

1,92 9.788,00

90,38 2.973,29

100,00 30.808,35

Lanjutan tabel 30.4

2020

No Komoditas Jumlah Persentase Jumlah Persentase
IUP (%)
(1) (2) (11) (%) WIUP (ha) (14)
1 Logam 6 19,21
2 Non Logam 2 (12) (13) 73,84
3 Batu Bara 1 0,51
4 Batuan 95 5,77 3.656,26 6,44
104
Jumlah 1,92 14.051,00 100,00

0,96 98,00

91,35 1.224,95

100,00 19.030,21

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

30.6 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri Listrik Menurut Kabupaten Di
Provinsi Sulawesi Barat

Data Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Sulawesi Barat
terkait Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri Listrik dikelompokkan dalam tiga
kategori yaitu desa/kelurahan yang teraliri listrik, desa/kelurahan yang belum
mendapat sambungan listrik dan sambungan listrik terbatas waktu. Merupakan
parameter untuk mengukur jumlah desa yang telah dan belum teraliri listrik
PLN per-kabupaten di Prov. Sulawesi Barat. Pada umummnya Desa/Kel. Yang
belum teraliri listrik tidak memiliki akses jaringan tiang PLN ataupun terletak di
wilayah terpencil maupun di pulau-pulau, meski demikian telah memiliki
sumber listrik terbatas dari energi baru terbarukan (EBT) sehingga dikategorikan
sebagai Desa/Kel dengan sambungan listrik terbatas waktu.

317

Data Statistik SektoralTabel 30. 5 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri Listrik Menurut Kabupaten

Sulawesi Barat Di Provinsi Sulawesi Barat

No Kabupaten Desa/Kelurahan Yang Desa/Kelurahan Yang Belum
Teraliri Listrik Mendapat Sambungan
Listrik

(1) (2) 2018 2019 2020 2018 2019 2020

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 MAMUJU 89 89 86 12 12 15

2 MAJENE 78 82 82 4 00

3 POLEWALI MANDAR 164 167 167 3 00

4 MAMASA 145 157 156 36 24 25

5 PASANGKAYU 63 63 63 0 00

6 MAMUJU TENGAH 56 53 56 0 00

SULAWESI BARAT 595 611 610 55 36 40

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Lanjutan tabel 30.5.

No Kabupaten Sambungan Listrik Terbatas Waktu

(1) (2) 2018 2019 2020
1 MAMUJU (9) (7) (8)

12 12 15

2 MAJENE 400

3 POLEWALI MANDAR 300

4 MAMASA 36 24 25

5 PASANGKAYU 000

6 MAMUJU TENGAH 000

SULAWESI BARAT 55 36 40

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

318

Data Statistik Sektoral31. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
319
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral31.1 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat,
Tahun 2020.
Sulawesi Barat
Gambar 31. 1 Data Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia
yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Dibanding lembaga atau badan
usaha lainnya, landasan koperasi memang berbeda. Kekeluargaan serta gotong
royong merupakan prinsip utama lembaga keuangan ini, dasar perhitungan
Koperasi se-Sulawesi Barat berdasarkan Laporan dari Dinas Kabupaten yang
terkait.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak aktifnya koperasi yang ada di
Provinsi Sulawesi Barat khususnya adalah:
1. Bahan baku sulit didapat

Koperasi mempunyai keterbatasan dalam hal supplai bahan baku, untuk
bahan baku yang tersedia di sekitar dapat terpenuhi hanya dalam jangka
pendek saja dan habis, sehingga untuk mendapatkan bahan baku lagi harus

320

Data Statistik Sektoral mencari dari luar daerah. Hal ini menambah ongkos produksi, imbasnya
pada harga yang meningkat.
Sulawesi Barat 2. Modal Kurang
Modal koperasi sebagian besar dari iurang pokok dan iuran wajib anggota
koperasi, secara prinsip memang dipungut agar tidak memberatkan anggota
koperasi, hal inilah yang membuat sulit untuk berkembang.
3. Tenaga Kerja Kurang Terampil
Keterbatasan tenaga terampil koperasi karena pendirian koperasi yang
bukan semata-mata untuk tujuan profit, karena faktor gotong-royong
memegang prinsip yang utama, sehingga siapapun boleh menjadi anggota.
4. Sumber Informasi yang Terbatas
Pengetahuan anggota koperasi antara yang satu dengan yang lain tidak
sama, rata-rata mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber informasi
yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Keterbatasan infomasi yang diperoleh
anggota koperasi seharusnya diimbangi dengan keterbukaan komunikasi
antara anggota koperasi sehingga saling memberi dan menerima informasi
yang bermanfaat bagi perkembangan usaha mereka.

31.2 Jumlah UMKM Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting
dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan
dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti
tidak terpengaruh terhadap krisis, artinya pengaruh BPR tidak hanya sebagai
stimulus cadangan UMKM dalam memperoleh dana untuk ekspansi bisnis
mereka dan BPR dapat meningkatkan perekonomian melalui instrument
keuangan mereka.

Salah satu masalah yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia khususnya
di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebahagian besar mereka tidak melakukan
pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat memulai bisnis. Hal
ini sangat berbahaya, terutama bagi UMKM yang tidak mempunyai modal besar

321

Data Statistik Sektoralkarena mereka tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang bisnis
mereka dapatkan.
Sulawesi Barat
Tabel 31. 1 Jumlah UMKM Menurut Kabupaten Di Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2020.

Kategori Usaha

No Kabupaten Tidak Persentase
Diketahui
Mikro Kecil Menengah Jumlah Usaha Mikro
dan Kecil (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 MAMUJU 4973 3765 774 0 9512 91,86

2 MAJENE 312 1 0 0 313 100,00

3 POLEWALI MANDAR 5614 0 0 101 5715 98,23

4 MAMASA 117 62 0 3747 3926 4,56

5 PASANGKAYU 6891 90 0 1538 8519 81,95

6 MAMUJU TENGAH 0 287 0 0 287 100,00

SULAWESI BARAT 17907 4205 774 5386 28272 78,21

Sumber Data : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Prov. Sulbar

Lanjutan tabel 31.1

Hasil Usaha Surat Izin Usaha

No Kabupaten Barang Jasa Jumlah Ada Belum Tidak Jumlah
Ada Diketahui

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 MAMUJU 00 0 00 0 0

2 MAJENE 233 80 313 309 4 0 313

3 POLEWALI MANDAR 4858 756 5614 0 0 5614 5614

4 MAMASA 83 96 179 0 179 0 179

5 PASANGKAYU 96 6885 6981 0 6981 0 6981

6 MAMUJU TENGAH 233 54 287 0 287 0 287

SULAWESI BARAT 5503 7871 13374 309 7451 5614 13374

Sumber Data : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Prov. Sulbar

322

Data Statistik Sektoral Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan,
Sulawesi Barat yakni sebagai berikut :
1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha
perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam
undang-undang. Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro.
Yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-
kira 50 juta perbulan.
2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-
undang. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di
bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah
dikalkulasi secara sempurna.
3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam undang-undang. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha
menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan
mencapai 500 juta perbulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain
kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis
ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi.

323

Data Statistik Sektoral31.3 Nilai Eksport Bersih Perdagangan di Propinsi Sulawesi Barat
Gambar 31.2 menjelaskan Data Nilai Ekspor dan Impor yang diperoleh
Sulawesi Barat
dari para Eksportir dan Importir yang melaporkan barang ekspor tertentu
melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi
Barat lewat Bidang Perdagangan bagian pelayanan SKA/COO IPSKA Sulawesi
Barat untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian
bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin
(COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam
sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari
daerah / negara pengekspor.

Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral,
unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/tujuan,
yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia.
SKA/COO ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan
atau diolah di Indonesia.

Gambar 31. 2 Data Nilai Eksport Bersih Perdagangan di Propinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018 - 2020
324

Data Statistik Sektoral32. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
325
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral32.1 Jumlah Sarana Keamanan Terantibum Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018-2020
Sulawesi Barat
Tabel 32. 1 Jumlah Sarana Keamanan Terantibum Menurut Kabupaten Di

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

2018 2019 2020

No Kabupaten Pos Pos Pos Pos Pos Pos
Keamanan Siskamling Keamanan Siskamling Keamanan Siskamling

(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (5) (6)

1 MAMUJU 6 0 606 0

2 MAJENE 5 0 505 0

3 POLEWALI MANDAR 9 0 9 09 0

4 MAMASA 6 45 6 45 6 45

5 PASANGKAYU 6 0 909 0

6 MAMUJU TENGAH 8 64 8 64 8 64

7 SULAWESI BARAT 10 0 10 0 10 0

32.2 Jumlah Kendaraan Operasional Kemanan Dan Ketertiban Umum Menurut
Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

Tabel 32. 2 Jumlah Kendaraan Operasional Kemanan Dan Ketertiban Umum

Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

No Kabupaten 2018 2019 2020
Roda Roda Roda Roda Roda Roda
(1) (2) Dua Empat Dua Empat Dua Empat
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)

(3) (4) (5) (6) (5) (6)

1 MAMUJU 2 22222

2 MAJENE 12 2 12 2 12 2

3 POLEWALI MANDAR 4 2 424 2

4 MAMASA 8 28282

5 PASANGKAYU 2 13232

6 MAMUJU TENGAH 2 42222

7 SULAWESI BARAT 11 5 11 5 11 7

326

33. INSPEKTORAT
327
Data Statistik Sektoral

Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral Gambar 33. 1 Infografis Data Sektoral Inspektorat Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020
Sulawesi Barat
328

Data Statistik Sektoral34. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
329
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral34.1 Indikator Pelayanan Rumah Sakit (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR, Rata-
Rata Kunjungan/Hari) Di RSUD Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Tabel 34. 1 Indikator Pelayanan Rumah Sakit (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR,

Rata-Rata Kunjungan/Hari) Di RSUD Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun BOR ALOS BTO TOI NDR GDR Rata-rata BOR
(Bed (Average (Bed (Turn (Net (Gross pasien Perawatan
Occupancy Length Turn Over Death Death rawat Covid-19
Ratio) of Stay) Over) Interval) Rate) Rate)
inap/Hari

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 2018 23 5 16 18 6 25 42 NA

2 2019 33 5 23 12 13 26 74 NA

3 2020 22 5 11 20 16 16 7 51

Sumber Data : RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Kriteria atau parameter yang digunakan untuk mengetahui kinerja
Pelayanan Rumah Sakit terdiri dari BOR, ALOS, BTO,TOI, NDR dan GDR.

Angka Penggunaan Tempat Tidur atau BOR merupakan gambaran tinggi
rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, dengan nilai ideal
antara 60-85%. Setelah mengalami peningkatan sebesar 43% pada tahun 2019,
nilai BOR pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 33% dari
nilai BOR tahun lalu menjadi 22%. Hal ini disebabkan oleh karena pandemi covid
yang mewabah, sehingga masyarakat jadi enggan untuk mengunjungi rumah
sakit. Sedangkan untuk perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2020, dengan
nilai BOR sebesar 51%, menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur
untuk perawatan Covid-19 cukup tinggi.

Rata-rata lamanya pasien dirawat atau ALOS menunjukkan rata-rata
lama rawat seorang pasien, dengan nilai ideal antara 6-9 hari. Nilai ALOS tahun
2020 tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar
5 hari, artinya rata-rata lama rawat seorang pasien di RSUD Provinsi Sulawesi
Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 5 hari.

Angka Perputaran Tempat Tidur atau BTO menunjukan frekuensi
pemakaian tempat tidur, dengan nilai ideal 40-50 kali. Capaian BTO tahun 2020
sebesar 11 kali, mengalami penurunan sebesar 52%, setelah sebelumnya pada

330

Data Statistik Sektoraltahun 2019 meningkat sebesar 44% dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan jumlah
kunjungan pasien yang sangat menurun sebagai dampak dari pandemi covid 19.
Sulawesi Barat
Tenggang Perputaran Tempat Tidur atau TOI memberikan gambaran
tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak
terisi pada kisaran 1-3 hari. Pada tahun 2020, nilai TOI telah mengalami
peningkatan sebesar 67% dari tahun 2019, menjadi 20 hari, karena jumlah
pasien yang menurun yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah
dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan
gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR pada tahun 2020 adalah 16
per 1000 pasien, hal ini menggambarkan bahwa dalam perseribu pasien yang
perawatannya lebih dari 48 jam di RSUD Provinsi Sulawesi Barat terdapat 16
pasien meninggal.

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk
setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR pada tahun 2020 adalah 16 per 1000
pasien, hal ini menggambarkan bahwa dalam perseribu pasien sepanjang tahun
2020 di RSUD Provinsi Sulawesi Barat terdapat 16 pasien meninggal.

34.2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Menurut Jenis
Pembayaran Di RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 34.1 memperlihatkan jumlah kunjungan rawat jalan dan jumlah
kunjungan rawat inap menurut jenis pembayarannya. JKN-KIS Non PBI
merupakan jenis pembayaran terbanyak baik pada pelayanan rawat jalan
maupun rawat inap di setiap tahunnya. Peserta dengan JKN-KIS Non PBI
merupakan yang paling banyak dikarenakan pesertanya terdiri dari PNS,
pekerja, ataupun masyarakat yang mampu membayar sendiri iuran
kesehatannya tiap bulan. JKN-KIS PBI merupakan masyarakat kurang mampu
yang iuran kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk
peserta umum atau tanpa jaminan kesehatan merupakan pengunjung bukan
peserta BPJS ataupun pengunjung yang melakukan tes kesehatan atau
memeriksakan kesehatannya langsung ke rumah sakit tanpa membawa surat
rujukan sehingga tidak ditanggung oleh JKN-KIS. Jumlah kunjungan rawat jalan
tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 46% dari tahun sebelumnya dan

331

Data Statistik Sektoralkunjungan rawat inap menurun sebesar 49%. Penurunan jumlah kunjungan
pada setiap jenis pembayaran dikarenakan pandemi covid 19 yang mewabah,
Sulawesi Barat sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit.

Gambar 34. 1 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis
Pembayaran di RSUD Provinsi Sulawesi Barat

34.3 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Di RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020
Gambar 34.2 menunjukkan Data 10 besar penyakit rawat jalan bertujuan

untuk mengetahui keadaan morbiditas pasien rawat jalan di RSUD Provinsi
Sulawesi Barat. Tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit rawat jalan
terbanyak tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019 yakni penyakit pulpa &
periapikal, hal ini disebabkan karena tersedianya dokter spesialis gigi di RSUD
Provinsi Sulbar yang lebih lengkap serta ditunjang oleh sarana prasarana yang
lebih lengkap pula.

332

Data Statistik Sektoral Gambar 34. 2 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Di RSUD Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020
Sulawesi Barat
34.4 10 Besar Penyakit Rawat Inap Di RSUDProvinsi Sulawesi Barat Tahun
2020
Gambar 34.3 menunjukkkan Data 10 besar penyakit rawat inap

bertujuan untuk mengetahui keadaan morbiditas pasien rawat inap di RSUD
Provinsi Sulawesi Barat. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyakit
rawat inap terbanyak tahun 2020 adalah penyakit virus lainnya yaitu covid 19,
berbeda dengan tahun 2019 yakni demam typoid, kemudian disusul oleh
Bronkhitis Akut & Bronkiolitis Akut lalu Neoplasma Jinak lainnya. Penyakit Covid
19 menjadi yang terbanyak pada tahun 2020 dikarenakan RSUD Prov Sulbar
merupakan salah satu rumah sakit rujukan covid-19 di Wilayah Sulawesi Barat,
sehingga berkewajiban memberi pelayanan bagi pasien yang terkonfirmasi
covid 19, baik yang bergejala ringan, sedang, maupun berat, serta pasien dalam
pengawasan.

333

Data Statistik SektoralGambar 34. 3 10 Besar Penyakit Rawat Inap Di RSUD Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020
Sulawesi Barat
34.5 Jumlah Fasilitas Tempat Tidur Rawat Inap Di RSUD Provinsi Sulawesi
Barat

Tabel 34. 2 Jumlah Fasilitas Tempat Tidur Rawat Inap Di RSUD

Provinsi Sulawesi Barat

No Tahun VVIP Kelas Perawatan KLS III Jumlah
VIP KLS I KLS II
(7) (8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
104 172
1 2018 2 6 24 36 127 202
147 200
2 2019 2 6 28 39

3 2020 2 6 21 24

Sumber Data : RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 34.2 menunjukkan Data fasilitas tempat tidur memberikan
gambaran mengenai distribusi tempat tidur pada setiap kelas perawatan di
RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah fasilitas tempat tidur pada tahun 2020
mengalami penurunan untuk kelas I dan kelas II dikarenakan adanya kerusakan

334

Data Statistik Sektoralpada beberapa kamar perawatan, seperti kamar mandi dan plafon, sehingga
tempat tidurnya tidak bisa digunakan. Sedangkan untuk fasilitas kamar kelas 3
Sulawesi Barat mengalami peningkatan kapasitas dikarenakan perlunya perawatan isolasi bagi
pasien covid-19, dimana kamar isolasi termasuk dalam kategori perawatan
kelas 3.

34.6 Jumlah Pengunjung Rawat Jalan Dan Rawat Inap Rumah Sakit Provinsi
Sulawesi Barat

Tabel 34. 3 Jumlah Pengunjung Rawat Jalan Dan Rawat Inap Rumah Sakit

Provinsi Sulawesi Barat

Pengunjung Rawat Jalan Pengunjung Rawat Inap

No Tahun Rumah Sakit Rumah Sakit

Pengunjung Pengunjung Jumlah Pengunjung Pengunjung Jumlah
Baru Lama Baru Lama

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 2018 4.563 11.856 16.419 NA NA NA

2 2019 6.590 23.350 29.940 5.024 404 5.428

3 2020 5.380 10.699 16.079 1.752 720 2.472

Sumber Data : RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 34.3 menunjukkan Data jumlah pengunjung bertujuan untuk
mengetahui jumlah pengunjung rumah sakit yang terdiri dari pengunjung baru,
yaitu pengunjung yang baru pertama kali datang di rumah sakit dan dapat
melakukan beberapa kunjungan di beberapa poliklinik sebagai kunjungan baru
dengan kasus baru, serta pengunjung lama yaitu pengunjung yang datang untuk
kedua kali dan seterusnya, yang datang ke poliklinik yang sama atau berbeda
sebagai kunjungan lama atau kunjungan baru dengan kasus lama dan kasus
baru. Jumlah pengunjung rumah sakit pada tahun 2020, baik rawat jalan
maupun rawat inap, mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan
pandemi covid-19 yang mewabah sehingga masyarakat menjadi enggan untuk
berkunjung/berobat ke rumah sakit.

335

Data Statistik Sektoral35. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT
336
Sulawesi Barat

Data Statistik Sektoral35.1 Ketersediaan Dokumen Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Tabel 35. 1 Ketersediaan Dokumen Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat

No Dokumen Perencanaan Tahun

2019 2020

(1) (2) (3) (4)

1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- Ada Ada
alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja

DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi

2 Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Ada Ada

Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun

Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Terintegrasi program-program DPRD untuk

3 melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda Ada Ada
dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan

Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

35.2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Sulawesi
Barat Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

Tabel 35. 2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi

Sulawesi Barat Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

No Partai Politik Laki-Laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Partai Demokrat 7 29

2 Partai Golongan Karya 8 08

3 Partai Hati Nurani Rakyat 4 04

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6 06

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 3 14

6 Partai Amanat Nasional 2 02

7 Partai Nasdem 5 16

8 Partai Kebangkitan Bangsa 2 02

9 Partai Keadilan Sejahtera 0 00

10 Partai Persatuan Pembangunan 1 01

11 Partai Perindo 3 03

Sulawesi Barat 41 4 45

337

Data Statistik Sektoral35.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Sulawesi
Barat Menurut Kabupaten Daerah Pemilihan Dan Jenis Kelamin, Tahun
Sulawesi Barat 2019-2020

Tabel 35. 3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di

Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Daerah Pemilihan

Dan Jenis Kelamin, Tahun 2019-2020

No Kabupaten 2019 2020

(1) (2) L P Jumlah L P Jumlah

(3) (4) (5) (6) (4) (5)

1 Majene 41 5 41 5

2 Polewali Mandar 15 0 15 15 0 15

3 Mamasa 51 6 51 6

4 Mamuju 81 9 81 9

5 Pasangkayu 60 6 60 6

6 Mamuju Tengah 2 2 4 2 2 4

Sulawesi Barat 40 5 45 40 5 45

35.4 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Menurut
Partai Dan Tingkat Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

Tabel 35. 4 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Menurut Partai Dan Tingkat Pendidikan Di Provinsi

Sulawesi Barat, Tahun 2020

No Partai Politik Tingkat Pendidikan
SLTA D3 S1 S2/S3 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Partai Nasional Demokrat 2 03 4 9
2 Partai Kebangkitan Bangsa 1 01 0 2
3 Partai Keadilan Sejahtera 0 00 0 0
4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 04 2 7
5 Partai Golongan Karya 0 04 4 8
6 Partai Gerakan Indonesia Raya 1 03 0 4
7 Partai Amanat Nasional 0 01 1 2

338

Data Statistik Sektoral8 Partai Persatuan Pembangunan 0 01 0 1
9 Partai Hati Nurani Rakyat 2 01 0 3
Sulawesi Barat 10 Partai Nasdem 1 12 2 6
11 Partai Perindo 1 02 0 3
9 1 22 13 45
Total

35.5 Jumlah Rapat Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis
Rapat Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

Tabel 35. 5 Jumlah Rapat Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis

Rapat Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020

No Jenis Rapat Jumlah Rapat

(1) (2) 2019 2020

1 Rapat Paripurna (3) (4)
2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3 Rapat Pimpinan DPRD 89
4 Rapat Pimpinan diperluas
5 Rapat Audensi 10 11
6 Rapat Badan Musyawarah (Bamus)
7 Rapat Badan Anggaran 22
8 Rapat Badan Legislasi/Bapemperda
9 Rapat Badan Kehormatan 30
10 Rapat Pansus/Panja
11 Rapat Dengar Pendapat (RDP) 01
12 Rapat Gabungan Komisi
13 Rapat Frasi-fraksi 57
14 Rapat rapat Komisi :
83
a. Komisi I
b. Komisi II 75
c. Komisi III
d. Komisi IV 20

8 17

54

00

43

44
43
33
46

JUMLAH 77 78

Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

339

Data Statistik Sektoral35.6 Jumlah Keputusan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis
Keputusan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2020
Sulawesi Barat
Tabel 35. 6 Jumlah Keputusan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut
Jenis Keputusan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2020

No Jenis Keputusan Jumlah Keputusan

(1) (2) 2019 2020

1 Peraturan Daerah (3) (4)
2 Keputusan Pimpinan DPRD
3 Keputusan DPRD 40
4 Persetujuan DPRD
5 Persetujuan DPRD bersama Pemprov Sulbar 30
6 Penerimaan Aspirasi
20 3
JUMLAH
Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 00

86

02

35 11

340