Prosiding Seminar Industri Hijau

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 173 - 180

P a g e | 180

KEBIJAKAN IKLIM USAHA
UNTUK MENDORONG

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)
pada era new normal covid 19 di Indonesia

Sustainable development goals (SDGs) policy at the new normal era of covid-19 in
Indonesia

Yudi Setiantoa, Seri Astinab, Noor Fadlilahc, Feby Danimastharid
a.c Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakaan Jasa Industri
Jalan Gatot Subroto No. Kav No. 52-53 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Indonesia

b.d Balai Riset Standarisasi Industri Palembang
Jalan Perindustrian II, No. 12 KM 9 Sukarami, Palembang, Indonesia
*E-mail : [email protected] ; [email protected] ;
[email protected] ; [email protected]

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga pencapaian
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap. Tahun 2020 merupakan tahun
Covid-19, Indonesia merasakan dahsyatnya pandemi ini dalam berbagai aspek
pengembangan. Perekonomian Indonesia selama tahun berjalan melambat menjadi
minus 5,3 persen pada kuartal kedua tahun 2020 dan pertumbuhan agregat minus 2,1
persen pada tahun 2020. Target perencanaan pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/RPJMN) 2020-2024 direvisi melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah
(Rencana Kerja Pemerintah/RKP) tahun 2020, dengan prioritas utama penanggulangan
Covid-19. Kemudian, pembangunan mulai digencarkan pada tahun 2021 untuk mengejar
target prioritas nasional yang terbengkalai akibat pandemi Covid-19. APBN 2020
mengalokasikan dana sekitar Rp 937,42 triliun untuk pencegahan Covid-19, termasuk
akumulasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 86,32 triliun,
sehingga defisit pembiayaan tahun itu mencapai Rp1.226,8 triliun. Berbagai kendala
dalam pembangunan di masa pandemi yang dihadapi Indonesia berakhir dengan
keluarnya beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak positif maupun negatif
terhadap sektor ekonomi dan pembangunan.

Kata Kunci : pembangunan berkelanjutan, ekonomi, covid-19, kebijakan, APBN

ABSTRACT

Sustainable development is development that maintains the gradual achievement of
the economic welfare of the community. 2020 is the year of Covid-19, Indonesia feels the
enormity of this pandemic in various aspects of development. The Indonesian economy
during the year slowed down to minus 5.3 percent in the second quarter of 2020 and in
aggregate growth was minus 2.1 percent in 2020. The target of development planning in
the National Medium Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/RPJMN) 2020-2024 was revised through the updating of the Government
Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) in 2020, with the main priority of overcoming
Covid-19. Then development began to be intensified in 2021 to pursue national priority
targets that were abandoned due to Covid-19. The 2020 State Budget allocates around
IDR 937.42 trillion for the prevention of Covid-19, including the accumulated APBD
(Regional Revenue and Expenditure Budget) IDR 86.32 trillion, which makes the deficit
financing for that year reach IDR 1,226.8 trillion. There are many obstacles in
development during the current pandemic faced by Indonesia which ended with issuing
several government policies that had either positive and negative impacts on the
economic and development sectors.

Keywords : sustainability development, economy, covid-19, policy, APBN

H a l | 159

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

I. PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis dan

kehidupan masyarakat yang dapat berarti “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan
Brundtland dari PBB, 1987). Pembangungan berkelanjutan merupakan komitmen global
dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan
yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
(4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7)
Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9)
Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan
Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan nasional di Indonesia
yaitu dalam hal koordinasi pada kebijakan perencanaan daerah di Indonesia. Indonesia
berperan aktif dalam program Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh
organisasi dunia. Peran Indonesia dalam pembangunan adalah mengurangi garis
kemiskinan, program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penghentian tambang liar,
restorasi gambut, serta pembangunan kendaraan listrik.

Pandemi Covid-19 menghancurkan sendi-sendi perekonomian dunia di tahun 2020,
dan sepertinya akan berlanjut pada tahun 2021. Worldometer per 22 April 2021 merilis
data bahwa kasus harian positif Covid-19 mencapai lebih dari 892 ribu orang dengan
jumlah kumulatif tidak kurang dari 145 juta orang terinfeksi di seluruh dunia, dan lebih dari
3 juta di antaranya meninggal dunia. Pandemi ini telah menjadi ancaman signifikan bagi
kesehatan fisik dan mental manusia dan secara dramatis mempengaruhi kehidupan
sehari-hari dengan implikasi psikososial skala global. Dampak pandemi Covid-19 pada
kesehatan masyarakat benar-benar di luar jangkauan imajinasi semua orang. Pandemi
telah melanda lebih dari 210 negara, dan sebagian besar dari negara-negara tersebut
masih berada dalam tahap pengendalian infeksi seperti penguncian, karantina, wajib
menggunakan masker, dan menjaga jarak (Wang C. et al., 2021). Pandemi Covid-19
telah membawa dunia ke jurang resesi ekonomi terburuk dalam 50 tahun terakhir dalam
sejarah ekonomi dunia. Pada tahun 2020, ekonomi dunia tumbuh sebesar minus 3,5 %
seperti dikutip oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui "The World Economic
Outlook" (2021). Angka ini lebih buruk daripada krisis keuangan global tahun 2009 dan
krisis moneter Asia tahun 1998. Saat ini, pemerintah di seluruh dunia masih berjuang
melawan pandemi melalui pemberian vaksin kepada warga negaranya. Selama program
vaksin dijalankan, pemerintah mengeluarkan berbagai program untuk menurunkan angka
korban Covid-19 diantaranya kebijakan lockdown negara serta karantina dan pembatasan
kegiatan masyarakat. Kebijakan lockdown dan pembatasan kegiatan masyarakat
berdampak besar bagi perekonomian negara dan menghambat pembangunan.

Indonesia terus berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan
berbagai kebijakan yang menggabungkan penanggulangan pandemi tanpa
mengorbankan perekonomian. Data pemerintah Indonesia melalui Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), per 22 April 2021, menunjukkan
jumlah harian kasus meningkat menjadi 6.243 orang, secara kumulatif jumlah kasus
positif telah mencapai lebih dari 1,6 juta, dan lebih dari 44 ribu di antaranya meninggal
dunia. Perekonomian Indonesia di tahun 2020 tidak kalah suram dengan perekonomian
dunia. Setelah perekonomian tumbuh positif pada triwulan I-2020 sebesar 3 %,
perekonomian pertumbuhan terjun bebas dalam 3 kuartal berikutnya berturut-turut minus
5,3 %, minus 3,5 %, dan minus 2,2 %. Secara kumulatif pada tahun 2020, Indonesia
tumbuh minus 2,1 % (BPS, 2021). Hal tersebut perlu diapresiasi mengingat perekonomian
Indonesia pada tahun 1998 turun sebesar minus 13,3 %. Dari sisi keuangan negara,

H a l | 160

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

kondisi tersebut juga mengubah peta APBN. Pada Juni 2020, melalui Menteri Keuangan
Sri Mulyani, pemerintah memotong anggaran kementerian dan lembaga lalu
direalokasikan untuk Covid-19 yaitu sekitar Rp 695,2 triliun. Pada akhir tahun 2020, audit
BPK merilis angka bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 1,035 triliun untuk
penanganan pandemi Covid-19. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 937,42
triliun, dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 86,36
triliun dan dari sektor moneter sebesar Rp. 6,50 triliun. Akibatnya pemerintah terpaksa
merevisi semua target pembangunan pada tahun 2020 dan memotong APBN tahun 2020
secara signifikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah terpaksa
merevisi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 untuk
mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2021 dan sesudahnya.

II. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI COVID-19
2.1 Pandemi Covid-19 di Indonesia

Panji Hadisoemarto dalam Majalah Tempo edisi 30 Mei 2020 menyatakan bahwa
ketika Covid-19 kembali merebak ke seluruh dunia artinya masyarakat dunia akan hidup
dengan Covid-19, atau secara lugas akan hidup di bawah ancaman Covid-19 dalam
keadaan apapun (Muhyiddin, 2020). Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia
sangat rentan terhadap pandemi Covid-19 (Barbier et al., 2020). Hal ini antara lain
disebabkan oleh adanya dukungan internasional dalam setiap permasalahan
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs). Saat pandemi Covid-19 melanda, negara-
negara donor disibukkan dengan urusan dalam negerinya masing-masing, mengingat
pandemi ini juga sangat sulit untuk dibendung. Negara besar seperti Amerika Serikat juga
kewalahan sehingga kasus positif dan kematian akibat terinfeksi Covid-19 di Amerika
Serikat termasuk yang tertinggi di dunia. Dengan minimnya tes yang dilakukan di
Indonesia, penyebaran virus sulit dipantau.

Sekitar 15 bulan setelah ditemukannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia, kurva
kasus infeksi masih fluktuatif dan trennya terus meningkat. Setelah Covid-19 varian delta
yang berasal dari india mulai diidentifikasi pada awal juni, kasus Covid-19 di Indonesia
melonjak tajam. Kasus Covid-19 terus berkembang seiring dengan kebijakan yang tidak
sinkron antara penanggulangan Covid-19, penyelamatan ekonomi, dan kebijakan yang
berdampak besar pada agenda politik, mobilitas penduduk, dan banyak hal-hal dasar
seperti protokol kesehatan yang kurang diperhatikan oleh semua pihak.

Gambar 1. Peningkatan Drastis Kasus Covid-19 Harian

H a l | 161

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

Pada gambar 1 terlihat bahwa beberapa poin krusial dalam peningkatan kasus
Covid-19 terjadi karena tidak sinkronnya kebijakan pemerintah itu sendiri. Peningkatan
drastis kasus harian terjadi satu bulan setelah Idul Fitri (Idul Fitri), dimana pada tanggal 30
juni meningkat hampir dua kali lipat dari bulan sebelumnya dengan kasus harian
mencapai 21.807 kasus. Akumulasi ini terjadi akibat adanya hari raya (bersamaan dengan
kontroversi mudik dan pulang kampung) serta dicanangkannya era normal baru oleh
pemerintah.

Sparrow, Dartanto, dan Hartwig (2020) mencatat bahwa Indonesia kurang tanggap
di awal Covid-19. Sementara banyak negara di Asia dan Eropa Barat telah memperketat
arus masuk dan keluar orang untuk mencegah Covid-19, Indonesia belum menerapkan
kebijakan yang signifikan dengan terus memberlakukan arus masuk manusia normal dari
luar negeri. Berbeda dengan Singapura, misalnya, saat mengidentifikasi penyebaran
virus, Singapura merespons dengan melakukan penyaringan ketat terhadap pelancong
yang masuk, pembatasan perjalanan, dan pelacakan kontak yang kaku. Meskipun
langkah-langkah ini pada awalnya efektif, pada bulan April saat infeksi mulai meningkat,
Singapura mendorong penguncian, menutup sekolah, universitas, dan tempat kerja untuk
mengurangi jumlah kasus harian. Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga telah
memberlakukan lockdown dan berhasil meratakan kurva Covid-19 dan meminimalkan
infeksi baru.

Pada pertengahan tahun lalu, angka kasus harian terus meningkat dari Juni 2020
hingga awal Februari 2021 dengan berbagai akumulasi alasan. Alasan tersebut antara
lain klaster pasca mudik lebaran, pelonggaran PSBB, proklamasi new normal, dan
klimaks masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada)13 hingga pilkada serentak
Desember 2020. Kebijakan PSBB terlihat seperti kebijakan yang hanya di atas kertas,
tetapi tidak dilaksanakan. Kasus harian terus meningkat hingga akhir Januari 2021,
dengan kasus harian mencapai 14.000 orang positif Covid-19.

2.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian
Berdasarkan studi dan laporan yang dihimpun dari lembaga yang menganalisis

dampak pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia, hampir seluruh negara di
dunia mengalami perlambatan ekonomi. Menurut United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD, 2020), negara berkembang akan merasakan
dampak nyata dari pandemi Covid-19 walaupun negara-negara tersebut telah berjuang
jauh sebelum pandemi melanda dalam penanganan krisis utang yang menjebak. Hal
tersebut diperparah lagi dengan perubahan kebijakan yang simultan dalam
kepemilikan saham baik publik dan swasta. membuat investor asing bisa masuk lebih
dalam ke pasar obligasi domestik.

Dampak nyata lainnya yang dirasakan oleh negara berkembang adalah
penambahan angka kemiskinan. Dilansir dari CNBC, penambahan angka kemiskinan
diprediksi mencapai 49 juta jiwa di dunia. Pemutusan hubungan kerja dan hilangnya mata
pencaharian masyarakat mengubah tatanan kehidupan social masyarakat. Kemampuan
pemerintah sebagai suatu negara yang bergerak dalam penanganan dampak ekonomi
akibat pandemi yang terbatas juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada
kehidupan masyarakat khususnya pada negara berkembang. Selain dampak
meningkatnya angka kemiskinan, pandemi juga berdampak pada daya beli dan konsumsi
masyarakat yang menurun sehingga mengakibatkan perputaran ekonomi cenderung
stagnan bahkan menurun secara signifikan.

Meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat
menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat dan penerimaan negara menurun. Pengaruh
perekonomian global yang memburuk serta adanya pandemi Covid-19 telah memberikan
dampak besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah
menjadi semacam nebula yang menawarkan dua kemungkinan: potensi perbaikan dan
potensi kemunduran. Hal tersebut akan terjadi apabila kebijakan yang diterapkan oleh

H a l | 162

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

pemerintah tidak bersinergi lurus dengan kenyataan yang terjadi. Dukungan masyarakat
akan kebijakan yang diterapkan pemerintah menjadi hal mutlak yang harus dilakukan
untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 serta perbaikan dalam perekonomian
nasional karena peran dari dua elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

2.3 Kebijakan Penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Era
New Normal
Indonesia memberlakukan fase tanggap darurat terhadap penanganan Covid-

19 sejak Maret 2020. Lalu dilanjutkan dengan peninjauan kebijakan atas karantina
wilayah di PSBB Jakarta dan beberapa wilayah satelit di Jakarta mulai 10 April
2020. Hasilnya menunjukkan bahwa tanda-tanda infeksi cenderung meningkat
secara signifikan. Meski kebijakan PSBB belum dilaksanakan secara serentak di
semua daerah, dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat terasa di seluruh
Indonesia.

Jakarta adalah episentrum wabah Covid-19 di Indonesia. Pemerintah kota
Jakarta bekerja sama dengan banyak instansi, membuat kebijakan penutupan
sekolah, membatasi transportasi umum milik pemerintah daerah, dan menutup
kantor-kantor pemerintah daerah. Pemerintah mendorong instansi pemerintah pusat
serta swasta untuk bekerja dari rumah atau dikenal sebagai work from home (WFH)
dan masih banyak kebijakan lainnya yang berada di bawah kendali pemerintah
daerah.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia
merupakan kebijakan yang berbeda dengan kebijakan karantina wilayah. Melalui
kebijakan ini diharapkan dapat terus mendorong perekonomian Indonesia yang
sebelumnya sempat menurun. Kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi cara
terbaik untuk memutus rantai virus Covid-19. PSBB diterapkan melalui penutupan
kompleks wisata/rekreasi dan komersial, dan penetapan kebijakan bekerja dari
rumah di kantor yang tidak berlokasi di area penting serta pembatasan lain yang
diperlukan untuk mencegah penyebaran wabah korona.

Berdasarkan pengamatan Parady et al. (2021), terdapat beberapa hal yang
penting dalam pelaksanaan PSBB. PSBB merupakan memiliki fungsi intervensi kepada
masyarakat atas mobilitas yang terjadi dan dinilai akan efektif dalam mempengaruhi
angka penyebaran reproduksi Covid-19. Namun, pemberlakuan PSBB tersebut masih
tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh masih adanya mobilitas antar lokasi dan antar
provinsi baik di Jawa maupun di luar Jawa serta melalui mobilitas beberapa tenaga
kerja.

Hingga Oktober 2020, angka positif covid-19 di Indonesia masuk dalam kategori
relatif tinggi, yaitu 13,6%. Nilai tersebut 2,7 kali lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan
WHO. Menurut analisis yang dibuat oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI), dalam periode april hingga September terdapat peningkatan
proporsi jumlah penduduk yang berada dirumah pada saat masa PSBB pertama
dilaksanakan dan berbanding terbalik dengan jumlah peningkatan kasus baru Covid-19
di Indonesia. Pada saat proporsi penduduk di rumah mencapai 40 persen, peningkatan
kasus berada dalam rentang 500 kasus baru perhari. Sementara apabila proporsi
tersebut bernilai kurang dari 40 persen, setiap satu persennya diperkirakan akan
menambahkan 500 kasus baru. Oleh karena itu, proporsi orang yang tinggal di rumah
harus lebih tinggi dari 55%. Berdasarkan hasil analisis tersebut direkomendasikan agar
pembatasan sosial diperketat kembali guna menekan laju atas penyebaran Covid-19.

Di daerah lainnya, terkecuali DKI Jakarta yang menerapkan PSBB, laju
penyebaran virus Covid-19 belum berhasil ditekan. Hal tersebut ditunjukkan dengan
adanya peningkatan kasus Covid-19 yang pesat pada periode triwulan ketiga 2020, yaitu
dengan terdapatnya tambahan 50.000 kasus baru dalam kurun waktu kurang dari
sebulan di Indonesia. Akibatnya sejak 14 September 2020 hingga 11 Oktober 2020,

H a l | 163

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB kedua berdasarkan instruksi Gubernur DKI
Jakarta Nomor 959/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan PSBB Dalam Penanganan
Covid-19. Pemberlakuan PSBB kedua ini didasari atas angka peningkatan kasus baru
Covid-19 yang tinggi sehingga menyebabkan ketersediaan ruangan rawat inap/bed
occupancy rate di rumah sakit yang hampir penuh, kurangnya SDM Nakes perawatan,
dan akibat dari tingkat positif (positivity rate) yang melebihi angka yang telah ditetapkan
oleh WHO. Dalam kebijakan PSBB kedua untuk DKI Jakarta, terdapat lima faktor utama
yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Keterbatasan kegiatan social , ekonomi, agama,
budaya , pendidikan dan lainnya; 2) Kontrol mobilitas; 3) Rencana isolasi yang
terkendali; 4) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan 5) Penegakan sanksi.

Pelaksanaan PSBB dan pemberlakukan penerapan sanksi progresif selama lebih
dari sebulan ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan warga
DKI Jakarta dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah untuk menekan laju
virus Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kepatuhan warga dalam menggunakan
masker pada saat melaksanakan kegiatan sehari hari dalam situasi pandemi masih
rendah. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh FKM UI, kepatuhan warga DKI Jakarta
masih berada di bawah standar yaitu berkisar pada angka 70 persen sedangkan standar
minimal berada pada kisaran angka 85 persen. Penerapan kebijakan PSBB dinilai belum
efektif dalam mendorong perilaku masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan situasi
pandemi. Hal ini diperparah pula dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
protokol Kesehatan, tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi para pelanggar PSBB
dan kurangnya alternatif persiapan penanganan pandemi.

Perubahan kebijakan penanganan Covid-19 juga ditandai dengan pergantian
menteri kesehatan pada akhir tahun 2020 serta berfungsinya Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dibentuk pada Juni 2020
dan berada di bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian. Salah satu
kebijakan baru yang ditetapkan adalah berakhirnya PSBB dan perubahan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM dicanangkan oleh
Ketua KPCPEN pada 7 Januari 2021 dengan lokus implementasi fase pertama di Jawa
dan Bali. Pemerintah mulai membatasi aktivitas masyarakat akibat tingginya kasus
Covid-19 pada rentang11-25 Januari 2021 di pulau Jawa dan Bali.

Seperti PSBB, PPKM juga dievaluasi setiap 2 minggu dan dapat diperpanjang
selama 2 minggu. Pemerintah Indonesia terus memperpanjang masa berlaku PPKM
hingga April 2021. Pemerintah Indonesia menyatakan PPKM cukup berhasil menahan
laju penambahan kasus Covid-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala
KPCPEN per 18 Maret lalu, angka kasus aktif di Indonesia sebesar 9,12 persen, lebih
baik dari rata-rata dunia yakni sebesar 17,23 persen. Angka kesembuhan yang
mencapai 88,16 persen juga lebih baik dari angka kesembuhan global yakni 80,56
persen. Sementara itu, angka kematian mencapai 2,71 persen, sedikit lebih tinggi dari
rata-rata dunia yang sebesar 2,21 persen.

Kebijakan PSBB dan PPKM sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan berbagai
kendala mulai bermunculan. Mengingat Indonesia tidak pernah memberlakukan
kebijakan lockdown, otomatis keberhasilan penanganan Covid-19 sangat bergantung
pada kebijakan PPKM tersebut. Sementara itu, dalam perkembangannya penyebaran
virus covid-19 memasuki semester kedua 2021 dimana peningkatan kasus harian
mencapai 20 ribu kasus, kebijakan PPKM sesuai dengan Inmendagri Nomor 15 Tahun
2021 berganti nama menjadi PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat
Darurat Covid-19). Hal ini merupakan dampak yang telah diprediksi akan terlihat pasca
mudik lebaran 2021 yang tengah disoroti walaupun dalam pelaksanaannya telah
dikeluarkan kebijakan peniadaan mudik sesuai dengan SE nomor 13 Tahun 2021
tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442H.

H a l | 164

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

2.4 Perencanaan Pembangunan Indonesia
Pandemi Covid-19 telah memaksa semua negara di dunia untuk

menyesuaikan kembali rencana pembangunannya masing-masing. Sasaran
disesuaikan dengan kenyataan, asumsi diubah sesuai dengan situasi saat ini
dan prioritas program jangka pendek terutama difokuskan untuk penanganan
Covid-19. Kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur ditunda
dan akan diterapkan kembali setelah pengumuman berakhirnya masa darurat
Covid-19.

Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini di Indonesia telah
memaksa pemerintah di semua tingkat baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk meninjau kembali rencana pembangunannya.
Rencana pembangunan harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan
anggaran, dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada pertimbangan kondisi
pandemi Covid-19 pada saat perubahan. Koordinasi yang tepat dan kebijakan
yang terukur untuk penanganan pandemic Covid-19 dapat menjadi titik awal
pemulihan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020 – 2024 baru selesai ketika pandemi Covid-19 melanda dan menyebar ke
seluruh dunia seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18
tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang merupakan pedoman dalam
perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan bagi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah t er sebut itu disusun pada saat kasus Covid-19 di Indonesia
belum terdeteksi atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan keadaan normal.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa terdapat tiga kebijakan pembangunan yang dipilih
dan menjadi prioritas serta dijadikan sebagai strategi terpadu dalam rangka
percepatan pembangunan daerah yang ada dalam RPJMN 2020-2024. Pertama,
percepatan dalam pembangunan daerah didorong oleh pendekatan dua koridor yang
merupakan koridor pertumbuhan yang akan menekankan pada pembangunan.
Pertumbuhan pusat berdasarkan keunggulan daerah yang dapat meningkatkan nilai,
devisa dan penyerapan tenaga kerja lokal serta pertumbuhan ekonomi di wilayah
serta koridor pemerataan yang akan mendorong pengembangan pada wilayah
penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam
Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals ( TPB/ SDGs). TPB
bertujuan untuk tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (no one left
behind). Prioritas Kedua, pembuatan kebijakan dan pembangunan aktif yang
bertujuan untuk mempercepat pembangunan pada daerah tertinggal, tingkat
kecamatan, daerah perbatasan prioritas serta pulau terpencil. Kebijakan tersebut
dapat dijabarkan dalam hal peningkatan akses pelayanan kesehatan serta pendidikan
dasar, perumahan dan infrastruktur, air bersih serta sanitasi lingkungan, pasokan
listrik, peningkatan konektivitas, dan pengembangan dalam sektor jaringan
telekomunikasi serta informasi yang akan menjadi fondasi terhadap ekonomi digital,
dan perluasan di bidang kerjasama dan investasi, pemasaran, promosi, dan
perdagangan. Ketiga, pengembangan desa terpadu sebagai pilar penting yang
bertujuan untuk mendorong pembangunan terhadap 62 daerah tertinggal dalam
kurun waktu periode 2020-2024. Sebagai bentuk dukungan program prioritas
nasional yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah berkomitmen
untuk mendukung pembangunan daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan
dan menjamin pemerataan. Kementerian Bapenas telah menetapkan 62 daerah
tertinggal yang akan menjadi prioritas. Berbagai rencana program pembangunan
yang dibiayai oleh Sistem Anggaran Kementerian/Lembaga dan Sistem Dana
Alokasi Khusus (DAK) akan memprioritaskan daerah aktif sebagai bentuk
koordinasi pemerintah dalam konteks mendorong percepatan pembangunan

H a l | 165

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

pada 62 daerah tertinggal sesuai tujuan yang akan dilakukan. Strategi yang akan
diterapkan dalam rangka percepatan pembangunan pada 62 daerah tertinggal
tersebut juga akan mengoptimalkan kerangka kebijakan utama dalam RPJMN
periode 2020-2024.

Namun dalam perkembangannya, berbagai perencanaan pembangunan
tersebut akan ditunda sementara sampai dengan pandemi mereda. Dalam
pelaksanaannya, anggaran yang ada dilakukan refocusing untuk penanganan
Covid-19. Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan
meningkatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Langkah tersebut
ditempuh setelah pemerintah memutuskan penerapan PPKM Darurat seiring
naiknya kasus Covid-19 di Indonesia (Tempo, 2021). Hingga saat ini refocusing
sudah direncanakan untuk tahap ketiga yaitu sebesar Rp.32,2 T. Adapun pada
tahap sebelumnya sudah dilakukan refocusing tahap pertama sebesar Rp. 34,1 T
dan refocusing tahap kedua Rp. 12.1 T.

III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI COVID-19 TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1 Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

PSBB merupakan kebijakan yang diharapkan efektif dalam rangka menekan angka
penyebaran Covid-19. PSBB diimplementasikan karena kasus baru yang bertambah
dengan cepat, ketersediaan yang menyusut dari ruang ranap (rawat inap) dirumah sakit,
kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk pengobatan, dan akibat dari tingkat positif
yang lebih tinggi dari angka yang diberikan oleh WHO. PSBB diharapkan dapat
memperlambat mobilitas dari masyarakat dan kemudian dapat mepengaruhi angka
penyebaran dari Covid-19. Namun, kebijakan PSBB tersebut dinilai belum efektif. Hal ini
disebabkan oleh masih tingginya mobilitas dari para pekerja, mobilitas antar daerah, dan
provinsi di luar Jawa maupun di Jawa.

Hal ini terbukti dengan angka positif di Indonesia yang tetap relatif tinggi, yaitu
sebesar 13,6% atau 2,7 kali lipat dari target WHO sampai dengan Oktober 2020 (41
minggu pasca pandemi). Kemudian, meskipun angka kematian secara kumulatif
cenderung turun, tetapi sampai minggu ke 41 masih cukup tinggi (3,5%). DKI Jakarta dan
beberapa daerah lain yang sudah menerapkan PSBB pada periode Juni hingga
September 2020 masih belum berhasil menekan laju penyebaran dari Covid-19. Kasus
positif dari Covid-19 di Indonesia masih meningkat pesat, dengan tambahan hampir
50.000 kasus baru dalam waktu kurang dari sebulan. Akibatnya, DKI Jakarta kembali
memberlakukan PSBB kedua pada 14 September 2020 hingga 11 Oktober 2020 menurut
keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 959 / 2020 tentang 2020 Pemberlakuan PSBB guna
Penanganan Covid-19.

Implementasi kebijakan PSBB tidak berjalan dengan efektif karena perilaku dari
masyarakat. Salah satu faktor penentu adalah tidak adanya tindak hukum yang jelas pada
pelanggar, sosialisasi yang kurang pada masyarakat, dan belum tersedianya alternatif
yang disediakan oleh pemerintah.

Seperti PSBB, PPKM merupakan kebijakan dari Pemerintah yang mulai
diberlakukan sejak awal 2021 guna menangani pandemi Covid-19. PPKM diberlakukan
pertama kali pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021. Perbedaan mendasar dari
PPKM dan PSBB adalah dari sisi pengambilan keputusan, inisiasi dari PSBB dari
pemerintah daerah, sedangkan PPKM dari pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah terus
memperpanjang masa berlaku PPKM hingga 20 Juli 2021. Dengan diberlakukannya
PPKM ini diharapkan dapat menekan mobilitas dari aktivitas masyarakat. Namun
demikian, penambahan kasus harian Covid-19 masih fluktuatif dan cenderung kurang

H a l | 166

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

efektif. Pada 5 Juli 2021, persentase kasus aktif sebesar 6,28%, sedangkan pada 7 Juli
2021, persentase kasus aktif naik menjadi 7,03% dan turun kembali pada 11 Juli 2021
sebesar 5,92%.

Secara umum kebijakan PSBB dan PPKM yang sudah berjalan lebih dari satu tahun
masih terdapat banyak kendala dan belum efektif. Kegiatan PSBB dan PPKM pun secara
langsung berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan tertahannya
pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah terpaksa melakukan
revisi APBN guna penanganan Covid-19 dan tertundanya pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.

3.2 Program Vaksin Nasional
Salah satu upaya pemerintah dalam mencari jalan keluar dalam penanganan

pandemi Covid-19 guna memulihkan ekonomi nasional adalah dengan pelaksanaan
program vaksin nasional. Pemerintah berharap vaksinasi akan menjadi game-changer
yang menjadi kunci penentu penanganan Covid-19. Orang dapat bekerja lagi, dan anak-
anak dapat belajar di sekolah lagi, kembali beribadah dengan tenang, dan segera
menghidupkan kembali perekonomian nasional. Pemerintah berencana memberikan
vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan dapat mengurangi
penularan Covid-19, menurunkan angka sakit dan kematian akibat Covid-19, dan
mencapai herd immunity. Herd immunity dalam masyarakat hanya dapat terbentuk jika
cakupan vaksinasi sudah tinggi dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah membagi
vaksinasi ke beberapa tahap. Pertama, kelompok sumber daya manusia yang bergerak di
bidang Kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, serta tenaga medis dan penunjang
personel di fasilitas kesehatan. Kedua, Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat dan
daerah, bersama dengan kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok 1 dan 2 diharapkan
akan tercapai dalam waktu 3 bulan antara Januari dan April 2021 dan mencakup hampir
40 juta orang. Target pelaksanaan vaksin untuk dapat mencapai herd immunity adalah
pada sebesar 70% penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

Dari sisi ekonomi, upaya pemulihan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi Covid-
19 khususnya di tahun 2020 tidak mudah. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada
tahun lalu (2020) sebesar -2,07%. Namun demikian, diantara negara anggota G-20, laju
peningkatan ekonomi Indonesia berada di peringkat keempat pada tahun 2020 setelah
Tiongkok, Korea Selatan, dan Turki. Ekonomi mengalami pemulihan yang terus berlanjut
di Q1 2021 dimana terjadi kontraksi ekonomi sebesar -0,74. Hal tersebut didukung oleh
permintaan pasar, dimana konsumsi pemerintah, impor dan ekpor berangsung ke arah
positif.

Melalui program vaksin ini, ekonomi nasional diharapkan segera pulih. Pandemi
Covid-19 menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih produktif dan
efisien dengan menemukan inovasi kebijakan agar tetap produktif di tengah terbatasnya
mobilitas fisik. Kebijakan yang diharapkan adalah adanya program sederhana tetapi
implementatif dan efektif dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan.

3.3 Progres Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Pemerintah memberlakukan kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan

berupa menjaga jarak dan pembatasan sosial dalam rangka mencegah peningkatan
penularan dari wabah Covid-19 yang lebih luas. Kebijakan ini memang dapat meratakan
kurva penyebaran covid-19 tetapi disisi lain dapat mempertajam kurva resesi ekonomi.
Kebijakan tersebut secara signifikan mengurangi mobilitas masyarakat dan aktivitas
bisnis, menyebabkan perekonomian terus melambat dan menjadi resesi. Dalam rangka
mencegah resesi yang lebih dalam, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat
menstimulus perekonomian. Kebijakan memprioritaskan kepada langkah-langkah untuk
mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan dunia usaha agar tidak mengarah

H a l | 167

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

pada kebangkrutan. Kebijakan untuk menstimulus pasar diharapkan dapat mencegah
penurunan kesejahteraan dari perekonomian masyarakat.

Sepanjang pandemi Covid-19 dalam survei yang dilakukan BPS (2020a) terdapat
penurunan pendapatan perusahaan yang cukup drastis yaitu lebih dari 80%. Dunia bisnis
mengalami penurunan pendapatan di berbagai sektor. Namun, dampak yang paling
signifikan paling dirasakan oleh UKM dan perusahaan kecil. Penurunan pendapatan UKM
turun sampai 50% dibandingkan perusahaan besar yang turun sekitar 29 % (Eka Chandra
Buana, dkk., 2021).

Untuk menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah menempuh
beberapa kebijakan dan langkah strategis, agar upaya pemulihan ekonomi cepat
dirasakan. Langkah strategis untuk menangani pandemi Covid-19 dituangkan dalam
PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2020,
disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa kebijakan atau langkah yang diambil oleh
Pemerintah antara lain mengevaluasi fokus dan alokasi anggaran untuk kegiatan non-
prioritas dan memberikan stimulus penanganan untuk dampak pandemi dan pemulihan
ekonomi nasional. Berbagai stimulus diberikan seperti insentif pada pajak, tambahan
belanja negara, dan pembiayaan anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial,
kesehatan, dan dukungan di dunia usaha dan pemerintah daerah.

Pemerintahan mencanangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam
rangka percepatan pembangunan yang terganggu oleh pandemi Covid-19 sejak tahun
2020. RKP 2021 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial" dengan enam fokus pembangunan, yang secara umum fokus pemulihan sektor
industri, investasi, dan pariwisata kemudian memperkuat sistem ketahanan pangan,
reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi
sistem ketahanan bencana, dan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan
maupun vokasi. RKP 2021 oleh pemerintah ini juga ditargetkan menjadi titik untuk
mendorong sosial reformasi, baik dalam aspek perubahan struktural ataupun perubahan
budaya, pola pikir, dan paradigma. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di 2021
juga untuk memberikan pelayanan publik prima. Upaya pemulihan ekonomi pada tahun
2021 terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak perekonomian,
yaitu industri, pariwisata, dan investasi, melalui perbaikan dalam berbagai aspek.

Untuk mempercepat perekonomian Indonesia, khususnya untuk keluar dari jebakan
negara berpenghasilan menengah, transformasi ekonomi diperlukan, karena tidak
mungkin untuk mengembalikan produk bruto domestik ke angka sebelum terjadi pandemi.
Kunci transformasi ekonomi adalah dengan mengoptimalkan struktur perekonomian dari
sektor berproduktivitas rendah menjadi sektor yang tinggi produktivitasnya. Pembangunan
infrastruktur yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk transformasi
digital, sangat penting dalam mendorong perekonomian, terutama perdagangan,
pendidikan, dan kegiatan kesehatan. RKP 2021 juga dinyatakan sebagai salah satu
langkah dalam menciptakan transformasi ekonomi untuk mengubah Indonesia menjadi
negara maju sebelum tahun 2045. Oleh karena itu, pemerintah telah mengadopsi enam
strategi transformasi ekonomi Indonesia. Pertama SDM (Sumber Daya Manusia) yang
kompetitif, yang termasuk sistem kesehatan, pendidikan, serta penelitian dan inovasi.
Kedua, sektor ekonomi yang produktif meliputi industrialisasi, UMKM, dan modernisasi
pertanian. Ketiga, ekonomi hijau meliputi karbon rendah ekonomi, dan transisi energi
yang ditujukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi, membuka peluang kerja
hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung minimalisasi emisi gas rumahkaca.
Strategi keempat, transformasi digital yang terdiri dari infrastruktur digital, pemanfaatan
digital, dan penguatan enabler. Kelima, integrasi ekonomi domestik mencakup kekuatan
ekonomi yang berfokus pada konektivitas infrastruktur: superhub, hubungan laut,
hubungan udara, dan rantai nilai domestik. Keenam, menciptakan sumber pertumbuhan
baru dan penyeimbang perekonomian dengan memindahkan Ibu Kota.

H a l | 168

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

Meskipun pandemi Covid-19 telah dipengaruhi oleh lingkungan, perspektif sosial,
dan ekonomi, pencapaian SDGs Indonesia harus dihargai karena Indonesia merupakan
satu dari enam negara dengan voluntary terbaik dalam Perumusan Tinjauan Nasional.
Indonesia pun berhasil mencatatkan Goal 16 Report, yang terdiri dari keadilan,
perdamaian, dan institusi yang kuat sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Berdasarkan pelaporan pelaksanaan SDGs Indonesia 2019, dari 280 indikator, terdapat
52 persen yang sudah mencapai target yang ditetapkan pada Aksi Nasional 2017-2019
Plan (RAN), 18% memperlihatkan tren yang membaik, dan 30 persen yang membutuhkan
khusus perhatian. Perhatian terkait pencapaian SDGs meliputi: (a) tingkat pengentasan
kemiskinan yang semakin lambat; (b) prevalensi stunting; (c) limbah padat; (d) kurangnya
zat gizi mikro yang cukup tinggi pada balita; (e) kebutuhan meningkatkan kualitas belajar
dan mengajar; (f) efisiensi pada energi; (g) celah pengurangan; (h) mengelolah
konservasi laut yang tidak efektif; (i) serta ketersediaan data berkualitas untuk
mendukung perencanaan dan pembuatan kebijakan yang tepat. 29 provinsi di Indonesia
memiliki Rencana Aksi Daerah SDGs. Lebih dari 100 perusahaan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia juga telah memberikan Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab
dalam pelaksanaan SDGs. SDGs memberikan kepastian terhadap pembangunan
berkelanjutan, menitikberatkan pentingnya harmoni antara ekonomi dan melestarikan
lingkungan. Pemerintah mengklaim bahwa transformasi ekonomi mencakup ekonomi
hijau dan rendah karbon yang melindungi jangka panjang kemakmuran. Ekonomi hijau
menekankan pada penciptaan peluang pekerjaan (green jobs) dan peluang investari
(investasi hijau), mendorong peningkatan kegiatan rendah karbon disektor ekonomi, dan
peningkatan dukungan terhadap SDM dan lingkungan. Strateginya yang dilakukan
meliputi pengembangan energi baru dan terbarukan, membangun fasilitas pengolahan
limbah dan B3, merestorasi lahan berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan pada
sector pertanian.

IV. KESIMPULAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang perjalanan pemerintah Indonesia untuk
menanggulangi Covid-19 sejak Maret 2020 yang merusak perencanaan pembangunan
yang telah ditetapkan di RPJM 2020-2024, RKP 2020 dan RKP 2020, yaitu :
1. Pandemi Covid-19 masih terus meningkat, angka positif pada kisaran yang relatif

tinggi dan lagi angka kematian yang disebabkan Covid-19 cukup besar. Oleh karena
itu, kebijakan terkait protokol kesehatan harus tetap diperketat. Kerjasama
pemerintah yang menetapkan kebijakan dengan masyarakat yang menjalankan
kebijakan tersebut akan sangat mempengaruhi hasil kebijakan yang ditetapkan.
Pemerintah perlu kehati-hatian dalam menyikapi perihal Covid-19, mengingat
perlunya mendorong kebijakan dalam pemulihan ekonomi yang dapat
melongggarkan protokol kesehatan.
2. Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah telah membuat beberapa
kebijakan diantaranya: Kebijakan karantina wilayah (lockdown) dimodifikasi menjadi
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sepanjang tahun 2020 mengalami
keberhasilan dan kegagalan, saat PSBB dilakukan secara tepat, jumlah penularan
Covid-19 dapat ditekan, namun saat pemerintah mengendorkan PSBB, penularan
Covid-19 menjadi semakin meningkat; Pengganti kebijakan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) menjadi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) ini memiliki fungsi yang sama. Pada kebijakan PPKM dilakukan
lebih ketat sehingga angka kasus covid-19 dapat dikurangi; Program Vaksinasi yang
sudah berjalan dan terjadwal harus terus dilaksanakan secara konsekuen sehingga
tercapainya herd immunity dapat cepat diselesaikan. Namun, pemerintah tidak boleh
lengah dengan kesehatan protokol. Kombinasi program vaksinasi dengan kebijakan
PPKM harus berjalan beriringan. Apalagi dengan munculnya varian Covid-19 terbaru

H a l | 169

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

yang menyebabkan serangan gelombang ketiga di Eropa dan Indiia, pemerintah
harus merespon dengan tepat dan cepat.
3. Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2020
sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2020 dan RPJMN 2020-2024 mengalami
kendala yang cukup banyak dengan hadirnya Covid-19. Pemerintah bertekad untuk
menyelesaikan ekonomi yang belum selesai target akselerasi pada 2020 dengan
menggesernya ke 2021 dan seterusnya. Dengan satu tahun pengalaman dengan
Covid-19, pemerintah seharusnya mengerti bagaimana menerapkan program
pemulihan ekonomi dengan baik dan mempercepatnya tanpa mengorbankan
kesadaran Covid-19

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, peneliti mendapatkan arahan dan bimbingan dari
banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti
mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Ir. Heru Kustanto, M.Si., selaku Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Industri dan Kebijakaan Jasa Industri

2. Syamdian, ST., M.Si., selaku Kepala Baristand Industri Palembang
3. Tim Penyusun jurnal ilmiah yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ilmiah

ini
4. Keluarga atas support yang telah diberikan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Athika Rahma. (2021). Pemotongan THR dan Gaji Ke-13 PNS untuk Penanganan

Covid-19.https://www.merdeka.com/uang/pemotongan-thr-dan-gaji-ke-13-pns-

untuk-penanganan-covid-19.html. Dipublikasikan Merdeka edisi 12 Juli 2021,

diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Badan Pusat Statistik. (2020a). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku

Usaha. B. P. Indonesia, Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku

Usaha, 5.

Badan Pusat Statistik. (2020b). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5, 32 Persen.

Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Baldwin, R., & Di Mauro, B. W. (2020). Economics in the time of COVID-19: A new

eBook. VOX CEPR Policy Portal.

Bappenas Official Website. (2020). Rencana Kerja Pemerintah 2021: Penguatan

Industri, Pariwisata, Dan Investasi Diusung.

https://www.bappenas.go.id/id/berita- dan-siaran-pers/rencana-kerja-

pemerintah-2021-penguatan-industri-pariwisata- dan-investasi-diusung/.

Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Bappenas Official Website. (2020). Menteri Suharso Tegaskan Komitmen Bappenas

Realokasi Anggaran IKN 2020 untuk Percepat Pemulihan Sosial-tfkonomi

Indonesia. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-

tegaskan-komitmen-bappenas-realokasi-anggaran-ikn-2020-untuk-percepat-

pemulihan-sosial-ekonomi-indonesia/ . Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Bappenas Official Website. (2020). Menteri Suharso Jabarkan Strategi Bappenas

untuk Percepatan Pembangunan62 Daerah Tertinggal.

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-

jabarkan- strategi-bappenas-untuk-percepatan-pembangunan-62-daerah-

tertinggal/ . Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Bappenas. (2020). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021: Paparan Menteri

PPN/Kepala Bappenas di Lemhanas RI. Jakarta.

H a l | 170

Kebijakan sustainable develoments goals (SDGs)……………..Yudi Setianto, et al.

Bappenas. (2021a). Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Dunia

Triwulan

IV 2020. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-

bidangekonomi/direktorat-perencanaan-makro/contents-direktorat-

perencanaanmakro/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia/.

Bappenas. (2021b). Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi Q4 2020. Jakarta. Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Bappenas. (2021c). Kilas Balik Indonesia 2020. Jakarta. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenas.

https://www.bappenas.go.id/files/4315/8589/4350/16032020_Kilas_Balik_2019_

Compile _MFH_hh_Final_Outlook_Revisi.pdf.

Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2020). Sustainability and development after COVID-

19. World Development, 135, 105082.

Buana, E. C., et al. (2021). Bab 7: Pengelolaan Ekonomi. Buku: Studi Pembelajaran

Penanganan Covid-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas.

https://www.bappenas.go.id/files/9116/1479/0631/Buku_Studi_Pembelajaran_Pen

anganan_COVID-19_BAPPENAS.pdf

Doarest, Aufa; Kamphuis, Bertine. (2020). How COVID-19 is Affecting Firms in

Indonesia :

Results from the 1st Round of the COVID-19 Business Pulse Survey, June 15,

2020-

June 23, 2020. Indonesia COVID-19 Observatory Brief;No. 4. World Bank,

Washington, DC. © World Bank.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34742 License: CC BY 3.0

IGO.

Economist Inteligence Unit. (2020). The next calamity: The coronavirus could

devastate poor countries. https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-

coronavirus-could- devastate-poor-countries. Dipublikasikan The Economist

pada 26 Maret 2020, dan diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Egger, D., Miguel, E., Warren, S. S., Shenoy, A., Collins, E., Karlan, D., ... & Vernot, C.

(2021). Falling living standards during the COVID-19 crisis: Quantitative evidence

from nine developing countries. Science advances, 7(6), eabe0997.

Ekarahendy, E., Izzatiet F., et al. (2020). Mengubur Pundi di Tengah Pandemi:

Kerentanan

Pekerja Lepas di Tengah Krisis Covid-19. Sindikasi. Jakarta.

https://lpmsukma.org/wpcontent/uploads/2020/04/SurveyFreelanceCovid_Content

_200415.pdf

Kementerian Keuangan. (2020). Nota Keuangan APBN 2021.

https://www.kemenkeu.go.id/media/16834/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbnta-

2021.pdf.

Kementerian Keuangan. (2021). APBN Kita.

https://www.kemenkeu.go.id/media/17266/apbn-kita-februari-2021.pdf.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Menko

Airlangga; Pengawasan Intern yang Efektif, Jadi Solusi Percepatan Pemulihan

Ekonomi Nasional. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3020/menko-airlangga-

pengawasan-intern-yang-efektif-jadi-solusi-percepatan-pemulihan-ekonomi-

nasional.

McKinsey and Company. (2020). Covid-19 Briefing Note: Global Health and Crisis

Response. https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-

through-the-crisis. Dipublikasikan 17 Juli 2021.

H a l | 171

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 159 - 172

Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). Covid-19 Outbreak and Development
Planning in Indonesia. The Indonesian Journal of Development
Planning, 4(1). https://doi.org/10.36574/jPP.V4I1.108.

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di
Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of
Development
Planning, 4(2), 240-252.

Muhyiddin., Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and
Acceleration of Indonesia’s Development. Jernal Perancangan Pembangunan The
Indonesian Journal of Development
Planning, , 5 (1), 1-19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181

Panji Hadisoemarto. (2020). Preokupasi R(T) dan Hidup Zaman Normal Baru.
https://majalah.tempo.co/read/kolom/160591/kolom-statistik-rt-dan-
penggunaan nya-dalam-kebijakan-publik-tentang-normal-baru.Dipublikasikan
Majalah Tempo edisi 30 Mei 2020, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Parady, V. A. et al. (2021). Bab 4: Promotif – Preventif. Buku: Studi Pembelajaran
Penanganan Covid-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas.
https://www.bappenas.go.id/files/9116/1479/0631/Buku_Studi_Pembelajaran_Pen
anganan_COVID-19_BAPPENAS.pdf

Pratama, Akhdi Martin. (2021, July 13). Ini Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat
Diperpanjang Hingga 6 Minggu. Kompas.
https://money.kompas.com/read/2021/07/13/111500426/ini-dampak-ekonomi-jika-
ppkm-darurat-diperpanjang-hingga-6-minggu

Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia under the new normal:
Challenges and the way ahead. Bulletin of Indonesian Economic Studies,
56(3), 269-299.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). From
the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the
Time of Covid-19,
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsinf2020d3_en.pdf.
Dipublikasikan tanggal 23 April 2020, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Velarosdela, Rindi Nuris. (2021, July 14). PPKM Darurat Belum Berhasil Tekan Kasus
Covid-19 di Bekasi dan Bogor. Kompas.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/14/13420821/ppkm-darurat-belum-
berhasil-tekan-kasus-covid-19-di-bekasi-dan-bogor?page=all

Wang, C., Wang, Z., Wang, G., Lau, J. Y. N., Zhang, K., & Li, W. (2021). COVID-19 in
early
2021: current status and looking forward. Signal Transduction and Targeted
Therapy, 6(1), 1-14.

World Bank. 2020. “East Asia and Pacific in the Time of COVID-19” East Asia and
Pacific Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Doi:
10.1596/978-1-4648- 1565-2. License: Creative Commons Attribution CC BY
3.0 IGO

World Health Organization (WHO). (2020). Public health criteria to adjust public
health and social measures in the context of COVID-19,
https://www.who.int/publications- detail/public-health-criteria-to-adjust-public-
health-and-social-measures-in-the- context-of-Covid-19. Dipublikasikan 12 Mei
2020, diakses pada tanggal 17 Juli 2021

Yilmazkuday, H. (2020). Fighting Against COVID-19 Requires Wearing a Face Mask by
Not Some but All. Available at SSRN 3686283.

H a l | 172

Quality assurance berbasis industri hijau pada ikm pangan…….Andito Nugraha Candraningrat, et al.

Quality assurance berbasis industri hijau pada ikm pangan
Green industry based quality assurance in small and medium food industries

Andito Nugraha Candraningrat a, Arinda Ahlakul Karimab, Damayc,
Danny Indrayanad, Lingkwan Marpanungc

a Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Jakarta
b Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Medan

c Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda, Samarinda
d Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak, Pontianak
[email protected]

ABSTRAK

Industri pangan adalah industri yang mengolah bahan baku menjadi produk
makanan dan minuman. Pertumbuhan industri pangan selalu mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan perubahan
keinginan konsumen, terutama terkait mutu produk pangan. Seiring peningkatan tersebut,
kualitas produk pangan juga harus diperhatikan agar dapat bersaing dengan produk
pangan sejenis. Quality Assurance sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk
guna menambah kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Metode penyelesaian
masalah Quality Assurance ini yaitu dengan metode pengujian kegagalan (Failure
Testing), Statistical Process Control (SPC), dan Total Quality Management (TQM).
Penerapan Quality Assurance di IKM pangan ini diharapkan dapat menghasilkan produk
IKM yang berkualitas tinggi, meminimalkan jumlah produk cacat sehingga limbah yang
dihasilkan juga berkurang. Hal ini diharapkan mendorong keterlibatan IKM dalam gerakan
industri hijau mulai dari pemilihan bahan baku hingga menghasilkan limbah yang lebih
ramah lingkungan.

Kata Kunci : quality assurance, industri hijau, ikm pangan

ABSTRACT

The food industry is an industry that processes raw materials into food and
beverage products. The growth of the food industry is increasing every year. This is
happen due to the increase in population and changes in consumer desires, especially the
quality of food products. Along with this increase, the quality of food products must also be
considered in order to compete with other similar products. Quality Assurance is needed
to improve product quality in order to increase consumer confidence in our products. The
method of solving this Quality Assurance problem is by using the method of failure testing
(Failure Testing), Statistical Process Control (SPC), and Total Quality Management
(TQM). The implementation of Quality Assurance in food SMEs is expected to be able to
produce high quality products, minimizing the number of defective products so that the
waste generated is also reduced. This is expected to help SMEs become part of the green
industry movement starting from the selection of raw materials to environmentally friendly
waste.

Keywords : quality assurance, green industry, small and medium food industry

I. PENDAHULUAN

Industri pangan adalah industri yang mengolah bahan baku menjadi produk
makanan dan minuman. Industri pangan merupakan salah satu sektor industri yang
sangat potensial untuk terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi besar bagi
perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan
perubahan keinginan konsumen, terutama mutu produk pangan.

H a l | 173

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 173 - 180

Jumlah industri pangan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Industri
pangan di Indonesia sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah. Menurut
data publikasi Badan Pusat Statistik (2020), jumlah industri kecil dan menengah sebagian
besar didominasi oleh industri pangan yaitu sebesar 1,59 juta unit usaha dengan 3,26 juta
pekerja atau sekitar 36,23% dari keseluruhan jumlah industri kecil dan menengah.

Seiring dengan pertumbuhan industri yang meningkat, keinginan konsumen
terhadap produk yang berkualitas pun semakin meningkat. Konsumen semakin pintar
dalam memilih produk yang baik dan berkualitas serta ramah lingkungan. Untuk itu
industri pangan perlu meningkatkan kualitas produknya sesuai keinginan konsumen.

Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan dengan menerapkan strategi industri
hijau dan quality assurance. Industri hijau adalah industri yang mengutamakan efisiensi
dan efektivitas penggunaan sumber daya pada kegiatan produksi secara berkelanjutan,
sehingga dapat menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang-Undang No. 3,
2014). Quality Assurance sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk guna
menambah kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Quality Assurance adalah
suatu bagian pada perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan
proses produksi agar dapat menghasilkan produk dengan standar mutu yang ditetapkan
serta melaksanakan penelitian dan pengembangan produk yang bertujuan untuk
mencapai peningkatkan kepuasan konsumen (Insani, et al., 2011). Hal-hal yang perlu
diperhatikan pada bagian Quality Assurance antara lain penelitian dan pengembangan
produk baru, pengawasan dan pengendalian produksi dari bahan baku, proses produksi
hingga menghasilkan produk, serta pengawasan dan pengujian produk sebelum
dipasarkan.

Quality Assurance akan dapat menghasilkan produk dengan minimum cacat,
produk yang berkualitas tinggi serta dapat mengontrol jumlah limbah yang nantinya akan
dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan industri hijau yaitu mewujudkan
industri yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya sehingga akan mampu
menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, review ini bermaksud untuk
membahas tentang bagaimana penerapan Quality Assurance yang berbasis industri hijau
di industri kecil dan menengah pangan.

II. METODOLOGI

Metode penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (literatur review) dengan
melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya hasil penelitian yang
dihasilkan sebelumnya tentang penerapan Quality Assurance pada industri kecil
menengah pangan di Indonesia. Metode penulisan ini menggunaan telaah pustaka dari
berbagai artikel ilmiah tentang penerapan quality assurance pada IKM olahan pangan di
Indonesia dan data – data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Pada penulisan ini juga
menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang menyusun data yang
didapatkan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga akan memberikan
informasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

III. QUALITY ASSURANCE DAN JENISNYA

Quality Assurance adalah aturan baku suatu usaha atau industri yang dijadikan
sebagai acuan perusahaan untuk memutuskan apakah produk atau layanan yang
dihasilkan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Quality assurance akan
memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan memuaskan
konsumen. Tujuan utama dari penerapan quality assurance pada suatu usaha adalah
untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan menjadi metode untuk
optimalisasi proses kerja serta efisiensi sistem agar mampu bersaing dengan industri
sejenis lainnya.

P a g e | 174

Quality assurance berbasis industri hijau pada ikm pangan…….Andito Nugraha Candraningrat, et al.

Manfaat penerapan quality assurance antara lain memberikan motivasi dan arahan
agar dihasilkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan, harapan, serta tuntutan dari
konsumen. Melalui penerapan quality assurance, produk akan dihasilkan dengan kualitas
tinggi sehingga loyalitas dan kepercayaan konsumen meningkat. Quality assurance juga
dapat mencegah timbulnya produk cacat sehingga pengeluaran proses produksi dapat
diminimalisir.

Quality Assurance dapat diwujudkan dengan metode antara lain: Failure Testing
(Pengujian Kegagalan) yaitu metode yang digunakan dengan cara pengujian terus
menerus terhadap produk untuk dapat menentukan kegagalan dan kerusakan produk
yang dihasilkan, Statistical Process Control (SPC) yang dilakukan dengan pengendalian
dan pengelolaan produksi produk secara statistic serta telah diterapkan di berbagai
industri seperti industri keripik apel (Berek, 2020) dan industri sarden (Rofoqie, 2018) dan
Total Quality Management (TQM) yang akan melibatkan partisipasi seluruh anggota
perusahaan dengan pendekatan manajerial berdasarkan kepuasan konsumen pada
industri olahan ikan pindang (Berniati, et al., 2018),.

IV. CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB) DAN HAZARD
ANALYSIS OF CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kemanan pangan, pemerintah berupaya
menetapkan regulasi keamanan pangan berupa undang-undang, regulasi dari
kementerian perindustrian serta kementerian kesehatan. Dalam peraturan tersebut,
keamanan pangan yang wajib dimiliki oleh IKM selain P-IRT adalah penerapan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Hazard Analysis of Critical Control
Point (HACCP) (Aurin Owen, et al 2020).

Dalam Penerapan CPPOB ada banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari
kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi, hingga produk akhir dan dapat
didistribusikan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerapan CPPOB ini antara lain
bangunan dan fasilitas pabrik, lingkungan pengolahan, peralatan produksi, fasilitas serta
proses sanitasi, pengendalian hama, higieni karyawan, managemen, pengendalian
proses, serta dokumentasi.

Pada penerapan HACCP, industri harus melaksanakan lima tahapan persiapan dan
tujuh kegiatan HACCP. Lima tahapan persiapan yaitu membentuk tim, menetapkan jenis
produk, mengidentifikasi pengguna, membuat alur proses dan alur tata letak peralatan
produksi. Untuk tujuh kegiatan HACCP antara lain membuat daftar bahaya, menentukan
titik kendali kritis, menentukan batas kritis, menentukan system pemantauan untuk setiap
titik kendali kritis, melaksanakan perbaikan, melaksanakan verifikasi, pencatatan serta
menyimpan dokumentasi (Aurin Owen, et al 2020).

Penerapan CPPOB pada IKM pangan seperti toko roti atau kue dilakukan dengan
menjaga kebersihan lokasi produksi termasuk memenuhi standar lantai keramik yang
tidak boleh pecah, cat dinding yang tidak terkelupas dan tidak bernoda. Potensi resiko
yang muncul akibat masalah yang mungkin timbul dari lantai, dinding dan lingkungan
secara keseluruhan harus ditangani untuk meningkatkan kebersihan dan kelayakan lokasi
produksi (Aurin Owen, et al 2020). Selain itu, pada produksi took roti dan kue, titik kritis
terdapat pada tahapan penerimaan telur, tahap pencampuran bahan, dan tahap
pendinginan kontaminasi dengan debu dan kotoran. Penerapan HACCP nantinya akan
dapat membantu meningkatkan utu produk dan kepercayaan konsumen (Sena Fadjar
Rochman, et al, 2020).

Penerapanan HACCP pada industri minuman mampu menggambarkan titik kritis
proses yaitu pada proses penggilingan, pemasakan, pendinginan dan pengemasan. Hal
ini memperlihatkan kondisi aktual proses mulai dari analisis bahaya, tindakan dan usulan
perbaikan hingga dokumentasi perancangan metode yang sesuai untuk digunakan.

H a l | 175

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 173 - 180

Metode tersebut seperti penggunaan APD, pembersihan peralatan dan lingkungan kerja
sebelum dan sesudah proses produksi (Didi Asmadi, et al., 2020).

Hasil riset Grace Eloita Pratidina, et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat 9 titik
kritis yang harus diperhatikan pada usaha pembuatan kerupuk ikan. Titik kritis tersebut
adalah bahan baku ikan, penyedap rasa, air, proses penerimaan bahan baku, pemasakan
adonan, pendinginan adonan, pemotongan, dan penjemuran. Perbaikan perlu dilakukan
dengan melakukan monitoring bahan baku, monitoring suplai air, penataan ruang dan
fasilitas, monitoring karyawan, pemberantasan hama, dokumentasi secara rutin,
monitoring kebersihan alat sebelum dan sesudah proses, monitoring peralatan kerja,
melengkapi fasilitas cuci tangan dan sanitasi ruangan kerja, serta monitoring kesehatan
pekerja.

Dari beberapa riset yang dilakukan, IKM pangan rata-rata belum memiliki
pengetahuan mengenai penerapan CPPOB dan HACCP. Sosialisasi dan pelatihan perlu
dilakukan terhadap IKM pangan mengenai pentingnya penerapan CPPOB dan HACCP.
Dengan penerapan CPPOB, mutu produk pangan yang dihasilkan akan semakin
meningkat dan mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya.

V. METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Adanya Statistical Process Control (SPC) dilatarbelakangi perbedaan kualitas suatu
produk sejenis (quality dispersion) dari proses produksinya sama, dihasilkan dari mesin
yang sejenis, dan lingkungan kerja dan operator yang sama. Biasanya hal ini terjadi pada
perusahaan dengan kapasitas produksi yang besar. Pengendalian kualitas dengan
metode SPC berguna untuk pengawasan tingkat efisiensi. Metode SPC dapat digunakan
untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan pada produk yang dihasilkan (Suarni Norati
& Zulher, 2019). Statistical Process Control (SPC) terdiri dari tujuh alat yaitu check sheet,
histogram, control chart, diagram pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram dan
diagram proses (Much.Djunaidi, 2016).

Mutu yang kurang baik dari produk suatu perusahaan akan memberi dampak
negatif untuk keberlangsungan usaha. Hal ini akan mempersulit persaingan dengan
produk yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya
pendapatan perusahaan (Putra, 2016). Produk cacat sering kali terjadi pada perusahaan.
Hal ini harus segera ditangani dengan efektif dan efisien sehingga mutu produk dapat
dijaga dengan konsisten dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Setiap perusahaan telah menetapkan kualitas pada masing-masing produk yang
dihasilkan termasuk batas toleransi kecacatan pada produk. Jika terjadi hal diluar batas
toleransi tersebut, maka perusahaan harus menangani masalah agar tidak menyebabkan
kerugian. Penyebab dari masalah pada proses produksi biasanya berasal dari peralatan
kerja, tenaga kerja dan lingkungan kerja. Jika sudah ditemukan penyebabnya maka harus
segera diselesaikan sesuai dengan penanganan masing-masing permasalahan. Apabila
masalah terjadi pada peralatan produksi maka harus segera dilakukan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan. Begitu pula apabila terjadi pada tenaga kerja dan lingkungan
kerja maka harus segera dilakukan perbaikan sesuai dengan masalahnya masing-masing
(Rendykaban, 2014).

Pada hasil penelitian studi kasus IKM keripik singkong, terdapat produk gagal diluar
spesifikasi. Hal ini disebabkan oleh pemilihan bahan baku, metode pengolahan, peralatan
dan karyawan. Pada pemilihan bahan baku, perbaikan dilakukan dengan melakukan sortir
bahan baku sebelum proses produksi berjalan. Pada metode pengolahan dapat dibuat
SOP peralatan dan karyawan mengenai cara pengolahan dan penggunaan peralatan
pada setiap tahapan dan jenis produksinya (Esti Tri Pusparini, et al, 2017). Pada IKM
pangan toko roti, produk cacat yang dihasilkan antara lain line tidak simetris, sobek,
keriput, warna pudar dan kotor. Berdasarkan analisa fishbone diagram, masalah
disebabkan oleh setup mesin yang tidak sesuai, line mesin goyang, material kurang baik,

P a g e | 176

Quality assurance berbasis industri hijau pada ikm pangan…….Andito Nugraha Candraningrat, et al.

operator lelah dan penempatan mesin yang tidak sesuai. Perbaikan yang dapat dilakukan
antara lain melakukan pengecekan mesin dan penjadwalan maintenance mesin,
melakukan uji bahan baku dan pengecekan bahan baku, melakukan penilaian kinerja
untuk motivasi, melakukan evaluasi SOP pada setiap proses produksi (Rika Gracia dan
Arfan Bakhtiar, 2015). Penerapan quality assurance dengan metode Statistical Process
Control (SPC) akan membantu menurunkan jumlah produk cacat dan meminimalisir
limbah yang dihasilkan.

VI. METODE TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

Total Quality Management (TQM) adalah suatu metode yang dapat meningkatkan
mutu suatu produk. Mutu produk merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
memasarkan produk. Total Quality Management (TQM) digunakan untuk menganalisis
hubungan antara praktek manajemen mutu dan kinerja organisasi (Das et al., 2006).
Pendekatan TQM dapat dilaksanakan dengan enam konsep dasar yaitu: (1) manajemen
yang berkomitmen secara penuh untuk mendukung organisasi dari atas hingga bawah,
(2) fokus kepada konsumen secara terus-menerus, (3) melibatkan seluruh karyawan
secara efektif, (4) melakukan perbaikan terus-menerus dari seluruh proses, (5)
menjadikan pemasok (supplier) sebagai mitra kerja, (6) menentukan sistem pengukuran
pada setiap proses (Novianto, et al. 2014).

Kualitas kinerja adalah hasil dari suatu usaha yang didapatkan oleh perusahaan
sesuai dengan target dan harapan konsumen untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.
Salah satu cara untuk menunjukkan keunggulan suatu usaha adalah dengan memberikan
layanan atau kualitas produk yang tinggi untuk memenuhi keinginan konsumen. Variabel
TQM diukur dengan eleman utama yaitu pada proses, tenaga kerja, budaya kualitas, dan
prinsip manajemen yang focus kepada kepemimpinan, pelanggan, pemberdayaan
karyawan, perbaikan berkelanjutan, pelatihan dan pengembangan, reward, fleksibilitas,
peralatan dan teknik penggunaan, perencanaan strategi dan tim kerja yang solid.Hal-hal
tersebut akan meningkatkan kinerja dan kualitas produk (Muhmad Sil, et al, 2018).

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Quality Assurance pada IKM pangan sangat diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi serta peningkatan kualitas produk. Di
Indonesia, IKM pangan mulai melakukan perubahan perbaikan untuk peningkatan kualitas
dengan penerapan CPPOB dan HACPP. Selain itu juga sebagian IKM juga telah
melakukan perbaikan dengan Statistical process Control dan Total Quality Management.
Dengan Quality Assurance ini diharapkan IKM akan dapat menghasilkan produk
berkualitas tinggi, meminimalkan jumlah produk cacat sehingga limbah yang dihasilkan
juga berkurang. Metode penerapan yang sesuai untuk penerapan di IKM pangan ini
adalah dengan metode SPC karena dengan metode tersebut IKM pangan dapat melihat
titik kritis tempat perbaikan yang harus dilakukan dengan jelas dan penyebab hal tersebut
terjadi akan mudah ditemukan. Hal ini diharapkan akan membantu IKM berpartisipasi
dalam gerakan industri hijau mulai dari pemilihan bahan baku hingga menghasilkan
limbah yang lebih ramah lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini, selain itu penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri, bapak Doddy Rahadi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
mempelajari tentang kebijakan iklim usaha industri menuju pembangunan berkelanjutan.
Terima kasih juga disampaikan untuk segenap panitia penyelenggara seminar Industri

H a l | 177

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 173 - 180
Hijau dari Baristand Industri Banjarbaru serta seluruh teman-teman CPNS dilingkungan
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

DAFTAR PUSTAKA

Berek, Y. A. D. (2020). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Keripik Apel Dengan
Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC) Pada UKM Gapura Di
Kota Batu (Skripsi Sarjana). Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang.

Prasetyaningtyas, N. Y. (2020). Analisis Pengaruh Hubungan Variabel Total Quality
Management Terhadap Kinerja UKM Bakpia Pathuk Di Yogyakarta (Skripsi
Sarjana). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kassiavera, S., & Sil, M. (2018) Analisis Total Quality Management Terhadap Kinerja
Manajerial Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalal Era Globalisasi.
Proceeding The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018
Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Globalisasi.
Universitas Terbuka, Yogyakarta.

Owen, A., Defiana, Tjota, H., Handoko, V., Stefhanie, Pakpahan, N., & Kiyat, W.E. (2020).
Evaluasi Sanitasi Pangan pada Produksi Brownies Skala Industri. Jurnal Teknologi
Pengolahan Pangan, 2(1), 21-27.

Asmadi, D., Ilyas, & Nadhilah, E. (2020). Perancangan Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Produk Dengan Metode HACCP. Jurnal Teksakgro, pp. 1-33.

Pratidina, G. E., Santoso, H. Prastawa, H. (2017). Perancangan Sistem Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) dan Sistem jaminan Halal Di UD. Kerupuk Ikan
Tenggiri Dua Ikan Jepara. Universitas Diponegoro, Semarang.

Rochman, S. F., & Nurmaydha, A., Pratama, G. R. (2020). Penerapan Sistem Hazard
Critical Control Point (HACCP) Pada Industri Roti. Agroindustrial Technology
Journal 04 (01), 53-64.

Setyaningsih, R., Solichatum, & Purwoko, T. (2019). Sosialisasi Hazard Critical Control
Point (HACCP) dan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) Pada
Industri Pangan Kecil Di Sidumulyo, Ampel, Boyolali. Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.

Purwanggo, B., Pujitomo, D., & Triyanni, T. R. ( 2017). Analisis Persiapan Penerapan
Sistem Manajemen Hazard Critical Control Point (HACCP) dan penyususnan
Rencana HACCP Pada Industri Pembuatan Tahu. Universitas Diponegoro,
Semarang.

Nirani, S., & Zulher. (2019). Analisis Pengendalian Mutu Produk Roti Manis Dengan
Metode Statistical Process Control (SPC) Pada Kampar Bakery Bengkinang.
Menara Ekonomi, 2407-8565.

Merjan, A., Ayu, S., & Arifin, Z. (2019). Penerapan Sistem GMP (Good Manufacturing
Practice) Pada Proses Produksi Untuk Meningkatkan Kualitas Kerupuk Ketumbar
Di UKM Kerupuk Berkah). Profisiensi, Vol.7 No.1 , 46-54.

Rofiqie, A. (2018). Analisis Pengendalian Kualitas Cacat Produk Kaleng Sarden 155 gram
Dengan Metode Statistical Process Control (SPC). (Skripsi Sarjana). Universitas
Jember, Jember. Indonesia.

P a g e | 178

Quality assurance berbasis industri hijau pada ikm pangan…….Andito Nugraha Candraningrat, et al.

Kramadibrata, A. M., Widyasanti, A., & Pusparini, E. T. (2018). Rekayasa Sistem
Pengendalian Mutu Produk Olahan Singkong Dengan Metode Proses Kontrol
Statistik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh. Vol. 4.

Tanjaya, Y. (2017). Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Dalam Upaya Mengurangi
Tingkat Kerusakan Produk Pada Perusahaan Jadoel Bakery. Jurnal Manajemen
dan Star-Up Bisnis, Vol. 2.

Bakhtiar, A., & Gracia, R. (2015). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Bakery Box
Menggunakan MetodeStatistical Process Control. Universitas Diponegoro,
Semarang.

Putri, A. S., Haryani, A. S., & Pratiwi, M. A. (2021). Analisis Pengendalian Mutu Dengan
Statistical Quality Control (SQC) Produk Siput Gong-Gong Pda CV. Kriya Mandiri.
Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2.

Dewi, A. R. R., Cahyadi, E. R., & Hubeis, M. (2019). Strategi Peningkatan Mutu
Keamanan Pangan Olahan Pertanian Melalui Penerapan Good Manufacturing
Practices pada UMKM Berdaya Saing di Kota Bandung. Manajemen KM. 127-133.
Retrieved from http://journal.lpb.ac.id/index.php/jurnalmpi/

Purwatiningrum, I. (2013). Teknologi Pengolahan Pangan & Hasil Pertanian. Universitas
Brawijaya, Malang.

Pardede, E. (2012). Kajian Tentang Konsep Dan Perkembangan Hazard Analysis critical
Cntrol Point (HACCP) Sebagai Sistem Penjaminan Keamanan Pangan. Jurnal
Teknologi Pangan. Vol. 20. 2. 934-944. Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Ahmadi, K., Harijono, & Estiasih, T. (2018). Implementasi Penjamin Mutu Pada Proses
Minuman Jahe Instan Skala Industri Kecil Menengah. Jurnal teknologi Pangan.
Vol.9 (2). 140-149.

Yulfiah. (2018). Mempersiapkan Usaha Kecil Menengah Menuju Industri Hijau. Seminar
Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI. Institut Teknologi Adhi Tama,
Surabaya.

Mamuja, C. F. (2016). Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Unsrat Press.
Agustin, M. (2016). Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) Pada Usaha

Pembuatan Bawang Goreng. Universitas Borobudur.
Suzantho, F., & Hadi, W. (2019). Perumusan Strategi Perbaikan Manajemen UKM Menuju

Industri Hijau Studi Kasus Pada Empat UMK di Surabaya. Seminar Nasional
Inovasi dan Aplikasi Teknologi Industri. 162-166.
Darmawan, D., Komariyati, Lestari, O. A., Dewi, Y. S. K. (2019). Peningkatan Mutu
Kerupuk Pangan Lokal Pada Usaha Rumah Tangga Lingga, Kubu Raya. Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 3 No. 1. 47-54.

H a l | 179

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 173 - 180

P a g e | 180

TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0
UNTUK

MENDORONG INDUSTRI HIJAU



Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time.….Pebri Handoyo, et al.

Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time
Application of real time based wastewater monitoring technology

Pebri Handoyoa*, Aslan Baharuddinb, Muhammad Rusdi Faisalb, Tien Mardiyahb
aPusat Pengawasan Standardisasi Industri

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.19, Jakarta Selatan
bBalai Besar Industri Hasil Perkebunan

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah, No. 28 Makassar
*Email: [email protected]

ABSTRAK

Banyak air limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri langsung
dibuang ke saluran pembuangan umum. Hal ini menyebabkan mengakibatkan
pencemaran air sehingga menurunkan kualitas sumber air. Upaya yang dilakukan untuk
mencegah pencemaran adalah dengan pemantauan kondisi air limbah yang akan
dibuang. Air limbah yang tidak sesuai standar harus melalui pengolahan terlebih dahulu.
BPPT telah mengembangkan teknologi pemantauan air limbah secara online dan real
time. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis terhadap penerapan teknologi pemantauan air
limbah secara real time. Teknologi itu terdiri dari 3 komponen utama yaitu Remote
Terminal Unit (RTU), Stasiun Pusat Data, dan Teknologi Sensor. Ketiga komponen ini
diintegrasikan untuk mampu mengambil data, mengumpulkan data, memproses data, dan
mengirimkan data secara online dan real time. Beberapa industri yang menghasilkan air
limbah berpotensi mempengaruhi lingkungan sudah menerapkan teknologi ini. Parameter
air limbah yang dipantau meliputi pH, Ammonia, COD, TSS, dan debit. Alternatif teknologi
pemantauan air limbah yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi adalah Wireless Sensor
Network (WSN). WSN bergantung pada internet dan tidak menggunakan kabel sehingga
lebih cepat dan real time.

Kata kunci : air limbah, pemantauan, real time, wireless sensor network

ABSTRACT

Many wastewater from both domestic and industrial sources is dumped directly into
public sewage. This causes water pollution and thus decrease the quality of water
sources. Efforts made to prevent contamination are to monitoring wastewater conditions
for disposal. Any wastewater that is not standard must be treated first. BPPT has
developed a technology for monitoring wastewater online and real time. Therefore, it is
needed to analysis the application of wastewater monitoring technology in real time. The
technology consists of the three main components: the Remote Terminal Unit (RTU), the
data center station, and sensor technology. These three components are integrated to be
able to take data, collect data, process data, and transmit data online and real time.
Some industries that produce wastewater have a potential environmental impact already
applying this technology. The parameters of wastewater that monitoring include pH,
ammonia, COD, TSS, and debit. An alternative technology for monitoring wastewater
with a higher efficiency level is the Wireless Sensors Network (WSN). WSN is dependent
on the Internet and doesn't use wires so it's faster and real time.

Keyword : wastewater, monitoring, real time, wireless sensor network

I. PENDAHULUAN

Air limbah merupakan hasil sisa dari suatu kegiatan yang berwujud cair. Air limbah
dapat berasal dari rumah tangga maupun industri yang dilakukan sehari-hari.
Pencemaran air oleh bahan kimia dari air limbah rumah tangga dan industri telah menjadi
salah satu perhatian masyarakat terutama di negara berkembang dimana hanya 8% yang

H a l | 181

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 181 - 190

mengalami pengolahan apapun (Weerasekara, 2017). Pembuangan air limbah yang tidak
diolah ke sumber air mengakibatkan pencemaran air sehingga menurunkan kualitas
sumber air. Hal ini terjadi karena ekosistem air dapat rusak akibat dari kandungan
senyawa-senyawa dalam air limbah. Untuk menghindari terjadinya dampak pencemaran
yang lebih berbahaya lagi, maka air limbah perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu
sebelum dibuang ke saluran air secara umum.

Pencemaran akibat pembuangan limbah ke sungai memberikan dampak buruk bagi
kesehatan manusia dan kehidupan makhluk hidup di dalam air. Beberapa parameter
yang menunjukkan kualitas air adalah pH, kandungan oksigen terlarut, konduktivitas,
kandungan garam, suhu air, ion tembaga, nitrat, besi, seng dan lain sebagainya.
Pengujian air limbah masih dilakukan secara manual, belum menggunakan teknologi
terbaru sehingga tidak secara terus menerus dan memerlukan biaya untuk pengujian.
Biaya uji laboratorium menjadi salah satu kendala dalam pengendalian air limbah
(Siregar, Menen, Efendi, Andaya, & Fahmi, 2017). Sehingga ada kebutuhan untuk
pemantauan kualitas air limbah, mengingat metode berbasis laboratorium yang ada
terlalu lambat untuk mengembangkan respons operasional dan tidak memberikan tingkat
perlindungan kesehatan masyarakat secara real time (Korostynska, Mason, & Al-
Shamma'a, 2013).

Pemerintah sangat fokus dalam mencegah dan mengatasi permasalah pencemaran
lingkungan, khususnya air. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Undang – Undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekretariat
Negara, 2009). Dari Undang – Undang inilah kemudian Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri untuk mendukung tujuan pemerintah
dalam pencegahan pencemaran lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha
dan/atau Kegiatan yang berisi sektor-sektor yang wajib untuk memantau kualitas air
limbah secara terus menerus (Kementerian LHK, 2019). Sektor tersebut adalah Industri
yang memiliki potensi pencemaran tinggi pada limbah yang dihasilkan. Selain itu,
peraturan ini memuat mekanisme pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus.
Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengendalikan dampak pencemaran industri dari
pembuangan air limbah dengan kualitas melebihi baku mutu.

Upaya untuk menjaga kualitas limbah yang dihasilkan agar tetap berada di bawah
ambang batas baku mutu limbah sesuai peraturan yang berlaku dilakukan dengan cara
pemantauan secara terus-menerus. Pemantauan ini dilakukan dengan mengintegrasikan
teknologi pengambilan sampel, teknologi jaringan, komunikasi data, teknologi
pengelolaan data dan sistem informasi. Penggabungan teknologi ini, dapat digunakan
untuk pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus atau real time. Oleh karena
itu, review ini bermaksud membahas tentang penerapan teknologi pemantauan air limbah
berbasis real time. Diharapkan review ini menghasilkan suatu referensi teknologi untuk
memantau kualitas air limbah yang efektif, efisien dan secara terus menerus.

I. TEKNOLOGI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH BERBASIS REAL TIME

Teknologi pemantauan kualitas air secara real time berbasis real time yang
dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) terdiri dari 3
komponen utama yakni: Remote Terminal Unit (RTU), Stasiun Pusat Data, dan Teknologi
Sensor (Wahjono & Setiaji, 2015). Ketiga komponen ini diintegrasikan untuk mampu
mengambil data, mengumpulkan data, memproses data, dan mengirimkan data secara
online dan real time. Prinsip kerja teknologi ini adalah mengambil data menggunakan
sensor kemudian diproses oleh data logger yang terdapat pada RTU selanjutnya
dikirimkan ke pusat data. SMS digunakan sebagai media pengiriman data dari RTU ke
pusat data dengan bantuan sinyal GSM (Yudo, 2016).

H a l | 182

Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time.….Pebri Handoyo, et al.

Gambar 1. Sistem pemantauan kualitas air limbah

Remote Terminal Unit (RTU) merupakan otak dari teknologi ini karena berfungsi
memberi perintah kepada sensor untuk melakukan pengukuran dan memberi perintah
kepada data logger untuk megirimkan data hasil pengukuran ke pusat data. Pada
teknologi pemantauan yang dikembangakan oleh BPPT, RTU terdiri dari data logger dan
peralatan sumber daya seperti baterai dan panel surya (Wahjono & Setiaji, 2015). Unit
data logger berfungsi untuk mengontrol seluruh proses pengukuran dan record data
(Samsi, 2013).

Stasiun Pusat Data sebagai bagian dari teknologi jaringan dan komunikasi data
adalah tempat untuk menyimpan, mengolah dan menganalisis data kualitas air. Data
dalam stasiun pusat data dapat diakses sewaktu-waktu dari jarak jauh. Stasiun Pusat
Data memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan dan perangkat pengendali RTU dari
jarak jauh (Setiaji & Wahjono, 2016).

Teknologi Sensor sebagai teknologi pengambilan sampel adalah alat yang kontak
langsung dengan air limbah yang dapat mengambil data yang ingin dipantau. Pemilihan
sensor dilakukan dengan mempertimbangkan spesikasi, jumlah parameter dan harga
serta dukungan suku cadang. Teknologi sensor yang digunakan dalam pengembangan
sistem pemantauan oleh BPPT adalah sensor dengan komunikasi data berbasis serial
RS-232 (Wahjono & Setiaji, 2015).

2.1. Remote Terminal Unit
Remote Terminal Unit (RTU) merupakan perangkat yang terhubung ke sensor,

pemancar atau proses peralatan untuk tujuan kontrol jarak jauh berbasis mikroprosesor.
RTU yang dilengkapi sensor dengan spesifikasi yang tepat dapat memantau dan
mengirimkan semua data ke stasiun pusat. RTU dapat dihubungkan dengan
menggunakan port serial atau Ethernet untuk berkomunikasi dengan stasiun pusat
(Idachaba & Ogunrinde, 2012). Penggunaan teknologi RTU dapat meningkatkan
efektifitas kerja serta keakuratan data, selain itu juga penerapan yang benar dalam
pemantauan debit air secara real time dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan (Trisna
& Putra, 2017).

RTU memiliki kemampuan untuk mengubah output ke unit yang diinginkan,
membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengguna, dan menghasilkan
sinyal untuk alarm atau kontrol ke peralatan proses lainnya. Sebuah komputer host yang
dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menyimpan, atau untuk lebih memanfaatkan
data untuk tujuan tertentu, melengkapi sistem ini (Capodaglio, Callegari, & Molognoni,
2016).

Data logger pada RTU yang digunakan oleh BPPT merupakan perangkat versi
paling baru, yakni versi 3.0 dengan berbagai fitur canggih. Komponen ini merupakan inti
dari rangkaian sistem pemantauan secara real time. Data logger ini sebagai unit pengolah
tugas pengambilan data kualitas air. Sedangkan peralatan sumber daya yang digunakan
adalah panel surya dan baterai. Panel surya berkapasitas 50 Wp dengan tegangan 12

H a l | 183

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 181 - 190

volt dan baterai berkapasitas 12 Ah dengan tegangan 12 volt sudah mencukupi
kebutuhan setiap hari (Wahjono, 2010).

Gambar 2. Data Logger

2.2. Stasiun Pusat Data
Stasiun pusat data terdiri dari unit komputer beserta perangkat lunak SMS Gateway

dan Modem GSM. Komponen ini juga masih bagian dari seluruh rangkaian pemantauan
ini. Khusus untuk bagian ini terdiri dari komponen yang berfungsi sebagai penerima,
pengumpul, pengolah dan pengendalian data melalui perangkat lunak pemantauan yang
telah diinstalkan pada 1 set komputer yang memiliki spesifikasi server untuk memonitoring
kualitas air. Komputer yang digunakan adalah komputer dengan prosesor pentium 4 ke
atas supaya perangkat lunak SMS Gateway akan berjalan dengan baik. Modem GSM
yang digunakan oleh BPPT adalah modem dengan port serial RS-232 sedangkan sistem
perangkat lunak yang digunakan adalah SMS Gateway dan Database Pemantauan.
Perangkat lunak SMS Gateway digunakan sebagai pengendali pengiriman data melalui
SMS dan perangkat lunak database digunakan sebagai sistem penyimpan dan
penelusuran kembali data pemantauan kualitas air (Wahyono, 2006). Penggunaan SMS
sebagai layanan komunikasi karena biayanya murah. Selain itu, dengan SMS hasil
pengukuran kualitas air limbah yang berisi data nomor stasiun monitoring, tanggal dan
jam pengukuran serta data beberapa parameter hasil pengukuran dapat dikirimkan
dengan cepat (Yudo, 2016).

2.2.1.Modem GSM
Unit komunikasi yang diperlukan untuk pengiriman data pengukuran ke pusat data

yang berbasis SMS secara berkala.

Gambar 3. GSM Modem

H a l | 184

Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time.….Pebri Handoyo, et al.

2.2.2.Modul GPS
Modul GPS sebagai unit penerima sinyal lokasi pemantauan melalui komunikasi

dengan satelit GPS.

Gambar 4. Modul GPS
2.3. Teknologi Sensor

Sensor merupakan instrumen yang penting dalam menerapkan pemantauan
kualitas air limbah, karena sensor merupakan teknologi yang mengambil data. Sehingga
pemilihan sensor menjadi sangat krusial. Pertimbangan pemilihan sensor dengan
memperhatikan jumlah parameter pengukuran. Berbagai macam jenis sensor
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pemeriksaan parameter kualitas air
yang begitu banyak.

Jenis sensor yang digunakan pada penerapan teknologi pemantauan kualitas air di
BPPT adalah multiprobe sensor. Komponen ini merupakan inti dari sistem pemantauan
ini. Sensor ini sebagai pengukur nilai beberapa parameter yang dikehendaki pada kualitas
air yang sedang diamati. Selanjutnya hasil pengukuran direkam dalam memori data
logger dan dikirimkan ke pusat data melalui komponen komunikasi modem GSM.

Gambar 4. Multiprobe Sensor
II. TEKNOLOGI WIRELESS SENSOR NETWORK

Wireless Sensor Network (WSN) adalah jaringan yang terdiri dari node
penginderaan, komputasi dan komunikasi nirkabel yang memungkinkan pemantauan dan
pengumpulan data parameter tertentu di lingkungan termasuk kualitas air (Faustine et al.,
2014). Aplikasi WSN yang cepat dan ekstensif terlihat baru-baru ini dalam pemantauan
lingkungan, pemantauan industri dan aplikasi kontrol didorong oleh biaya rendah,
didistribusikan intelijen dan mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan (Liu, 2012).
Oleh karena itu, kemunculan WSN dalam pemantauan lingkungan dan pemantauan
industri memberikan pendekatan yang menjanjikan untuk pemantauan air limbah yang
berkelanjutan, dinamis, dan waktu nyata.

WSN menggunakan sensor yang tersebar untuk diintegrasikan dengan jaringan
nirkabel. Hal ini membuat sistem WSN menjadi lebih efisien dibandingkan sistem

H a l | 185

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 181 - 190

pemantauan berbasis kabel. Teknologi ini diprediksi akan lebih digunakan karena dapat
menyampaikan data dengan cepat atau real time (Nurmalasari et al., 2015).

Semua fitur dan bagian dari sistem ini telah bekerja dengan baik. Semua sensor
telah memperoleh dan mengirim data secara berkala setiap 5 detik ke stasiun utama.
Stasiun utama dapat berjalan portabel tanpa mengurangi kualitas komunikasi data
dengan node sensor dan sistem pemantauan online. Sistem pemantauan online bekerja
dengan baik mengumpulkan data dari stasiun utama setiap 1 menit (Salim, Alam,
Pratama, Anto, & Munandar, 2017).

Node sensor WSN digunakan sebagai perangkat terminal untuk mengumpulkan
data kualitas air dari sumber air dan mengirimkan data yang dikumpulkan ke node
gateway WSN melalui modul komunikasi nirkabel. Node sensor WSN terdiri dari unit
sensor, sensor interface shield, mikrokontroler Arduino, power supply dan modul
komunikasi nirkabel. Unit sensor terdiri dari sensor pH, konduktivitas dan oksigen terlarut
dari Atlas Scientific, seperti dirangkum dalam Tabel 1, dihubungkan ke unit mikrokontroler
Arduino oleh pelindung antarmuka sensor, pelindung tentakel, dari Whitebox Labs.
Arduino mega 2560 R3, sebuah platform prototyping elektronik open source, digunakan
sebagai unit mikrokontroler. Modul komunikasi nirkabel di atas node sensor WSN
menyediakan kemampuan nirkabel ke node sensor. Ini mengirimkan data sensor secara
nirkabel ke node gateway WSN. Semua sensor dikalibrasi sehingga diperoleh pembacaan
yang akurat dari parameter kualitas air yang diukur (Zakaria & Michael, 2017).

Tabel 1. Rangkuman spesifikasi sensor

SN Sensor Manufacturer Part# Range Temp (oC)

1 pH Atlas Scientific ENV-40-pH 0 – 14 1 – 99
2 DO Atlas Scientific ENV-40-DO 0 – 35 +mg/L 1 – 50
3 EC Atlas Scientific ENV-40-EC-K1.0 5 – 200.000uS/cm 1 – 110

Teknologi WSN dapat diimplementasikan dalam pemantauan air yang mengalir
melalui pipa. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa saluran air dan
lokasinya yang ada dalam tanah (Karray, Garcia-Ortiz, Jmal, Obeid, & Abid, 2016).

III. PENERAPAN TEKNOLOGI PEMANTAUAN AIR LIMBAH DI INDUSTRI

Teknologi pemantauan air limbah sudah banyak diterapkan industri yang berlokasi
di Indonesia. Penerapan ini mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bahwa industri harus memantau pengolahan air limbah secara terus menerus.
Contoh Industri yang sudah menerapkan seperti PT. Pertamina, PT. Adaro Indonesia, PT.
Multi Harapan Utama, dll. Alat yang diterapkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan
sesuai pada Tabel 2 sebagai berikut. Selain perameter ini, masih ada kriteria lain yang
menandakan kualitas air seperti kekeruhan, bebas klorin, DO, dan konduktivitas. Namun
untuk bisa mengukur semua parameter ini membutuhkan investasi teknologi tidak murah
(Banna et al., 2014).

Tabel 2. Spesifikasi alat pemantauan kualitas air limbah di Indonesia

No. Parameter Rentang Pengukuran Satuan Akurasi Pengukuran

1 pH 0 – 14 Unit 0,1 pH
2 NH3-N 0 – 50 mg/Liter 10%
3 COD 10 – 1.400 mg/Liter 10%
4 TSS 0 – 2.000 mg/Liter 10%
5 Debit m3/jam 10%
Sesuai debit output

H a l | 186

Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time.….Pebri Handoyo, et al.

Teknologi pemantauan kualitas air limbah industri dengan parameter yang dipantau
adalah pH, ammonia, total padatan tersuspensi (TSS) dan aliran air limbah membutuhkan
daya rendah dan biaya rendah. Selain itu, pemantauan kualitas air limbah secara real
time dan data diperbarui ke server web industri. Teknologi ini memungkinkan industri
untuk mengidentifikasi masalah dalam pengolahan air limbah dan membantu dalam
membangun sistem kontrol pengolahan air limbah. Selanjutnya, kontrol dan pengujian
yang tepat dapat diterapkan oleh industri untuk menghilangkan masalah dan memperbaiki
kesalahan dengan teknologi yang dikembangkan. Teknologi dapat diperluas dengan
bantuan sensor lain untuk memantau parameter air limbah lainnya sesuai dengan aplikasi
yang dibutuhkan (Mundhe & Somani, 2017).

Konsentrasi pH memiliki dampak signifikan langsung pada kehidupan di ekosistem.
Nilai pH normal air adalah 7, jika pH air kurang dari 7 artinya bersifat asam, sedangkan
pH air di atas 7 artinya bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan industri akan
mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan organisme di dalam air
(Sari & Wijaya, 2019). Dalam hal untuk pemantauan kualitas air, parameter pH dan
kekeruhan air menjadi prioritas untuk dipantau. Teknologi ini akan menampilkan hasil
parameter pH dan kekeruhan dalam level rendah, sedang dan berbahaya secara real time
(Rahayu, Sukma, & Nurhalim, 2020).

Teknologi pemantauan kualitas limbah, dapat diakses dengan aplikasi berbasis
web. Dengan adanya aplikasi berbasis web sebagai monitoring kualitas air limbah maka
data yang diperoleh pada stasiun pengukuran dapat dipantau secara real time dengan
google map serta dilengkapi grafik (Rahman, 2014). Dengan dukungan internet of things
(IoT), kualitas air limbah yang melebihi batas mutu standar dapat diolah lagi. Pada
prinsipnya, sensor akan mendeteksi kualitas air limbah kemudian akan memerintahkan
saluran air untuk mengarahkan ke proses pengolahan. Pendekatan ini memiliki potensi
untuk membuat perbaikan yang signifikan dalam sistem air dan menyediakan lingkungan
hidup yang aman bagi semua orang (Kalirajan, Nambiar, Vinodhini, & Ramya, 2021).

IV. KESIMPULAN

Pemantauan air limbah berbasis real time dapat dilakukan dengan
mengintegrasikan 3 komponen yaitu Remote Terminal Unit (RTU), Stasiun Pusat Data,
dan Teknologi Sensor. Ketiga komponen ini diintegrasikan untuk mampu mengambil data,
mengumpulkan data, memproses data, dan mengirimkan data secara online dan real
time. Prinsip kerja teknologi ini adalah mengambil data menggunakan sensor kemudian
diproses oleh data logger yang terdapat pada RTU selanjutnya dikirimkan ke pusat data.
Penerapan teknologi ini sudah diaplikasikan di berbagai industri berdasarkan peraturan
yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Parameter yang
dapat dipantau meliputi konsentrasi pH, Ammonia, TSS, COD, dan debit. Teknologi
terbaru yang memiliki prinsip kerja sama adalah Wireless Sensor Network (WSN). Sistem
WSN memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem jaringan berbasis
kabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu
dalam penyusunan tugas review Prosiding Seminar Industri Hijau, Badan Standardisasi
dan Kebijakan Jasa Industri, Kepala satuan kerja kami Kepala Pusat Pengawasan
Standardisasi Industri beserta jajaran dan Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
beserta jajaran serta kepada tim panitia Seminar Industri Hijau dari Balai Riset dan
Standardisasi Industri Banjarbaru.

H a l | 187

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 181 - 190

DAFTAR PUSTAKA

Banna, M. H., Imran, S., Francisque, A., Najjaran, H., Sadiq, R., Rodriguez, M., & Hoorfar,
M. (2014). Online drinking water quality monitoring: review on available and
emerging technologies. Critical Reviews in Environmental Science and Technology,
44(12), 1370–1421.

Capodaglio, A. G., Callegari, A., & Molognoni, D. (2016). Online monitoring of priority and
dangerous pollutants in natural and urban waters: a state-of-the-art review.
Management of Environmental Quality: An International Journal.

Faustine, A., Mvuma, A. N., Mongi, H. J., Gabriel, M. C., Tenge, A. J., & Kucel, S. B.
(2014). Wireless sensor networks for water quality monitoring and control within lake
victoria basin: prototype development. Wireless Sensor Network, 6(12), 281.

Idachaba, F. E., & Ogunrinde, A. (2012). Review of Remote Terminal Unit (RTU) and
Gateways for Digital Oilfield delpoyments. IJACSA) International Journal of
Advanced Computer Science and Applications, 3(8), 157–160.

Kalirajan, K., Nambiar, M. V., Vinodhini, K., & Ramya, E. (2021). IoT Based Industrial
Waste Water Monitoring and Recycling. Journal of Physics: Conference Series,
1916(1), 12119.

Karray, F., Garcia-Ortiz, A., Jmal, M. W., Obeid, A. M., & Abid, M. (2016). Earnpipe: a
testbed for smart water pipeline monitoring using wireless sensor network. Procedia
Computer Science, 96, 285–294.

Kementerian LHK, R. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 80
Tahun 2019 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan
Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Kementerian LHK. Jakarta.

Korostynska, O., Mason, A., & Al-Shamma’a, A. I. (2013). Monitoring pollutants in
wastewater: traditional lab based versus modern real-time approaches. In Smart
sensors for real-time water quality monitoring (pp. 1–24). Springer.

Liu, X. (2012). A survey on clustering routing protocols in wireless sensor networks.
Sensors, 12(8), 11113–11153.

Mundhe, M., & Somani, S. B. (2017). Industrial Waste Water Online Monitoring System.
International Journal of Electronics, Electrical and Computational System, 6(7), 444–
449.

Nurmalasari, D., Wahyuni, R. T., & Palapa, Y. (2015). Informational Dashboard untuk
Monitoring Sistem Drainase secara Real-Time. Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan
Teknologi Informasi (JNTETI), 4(3), 141–146.

Rahayu, Y., Sukma, D. Y., & Nurhalim, N. (2020). Sistem Pemantauan Nirkabel dan Real
Time Kualitas Air Sungai Muara Lembu Kuantan Singingi. KANGMAS: Karya Ilmiah
Pengabdian Masyarakat, 1(3), 116–125.

Rahman, A. N. (2014). Perancangan Sistem Aplikasi Pemantau Kualitas Air Berbasis
Web. Jurnal Sistem Komputer, 4(2).

Salim, T. I., Alam, H. S., Pratama, R. P., Anto, I. A. F., & Munandar, A. (2017). Portable
and online water quality monitoring system using wireless sensor network. 2017 2nd
International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro-
Mechanical System, and Information Technology (ICACOMIT), 34–40.

Samsi, D. (2013). Pemanfaatan Teknologi Telemetry Untuk Pengawasan dan
Pengendalian Pencemaran Air Sungai. INKOM Journal, 6(2), 103–111.

Sari, E. K., & Wijaya, O. E. (2019). Penentuan status mutu air dengan metode indeks
pencemaran dan strategi pengendalian pencemaran sungai ogan kabupaten Ogan
Komering Ulu. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(3), 486.

Sekretariat Negara, R. I. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara. Jakarta.

H a l | 188

Penerapan teknologi pemantauan air limbah berbasis real time.….Pebri Handoyo, et al.

Setiaji, G., & Wahjono, H. D. (2016). Perancangan dan Penerapan Sistem Pemompaan
Air Sampel untuk Sistem Online Monitoring Kualitas Air Sungai. Jurnal Air Indonesia,
9(1).

Siregar, B., Menen, K., Efendi, S., Andayani, U., & Fahmi, F. (2017). Monitoring quality
standard of waste water using wireless sensor network technology for smart
environment. 2017 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS), 1–6.

Trisna, K. W., & Putra, I. G. L. A. R. (2017). Implementasi Remote Terminal Unit (RTU)
pada Digital Water Meter untuk Mendukung Pembangunan Smart City di Indonesia.
SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE, 5(1), 3–7.

Wahjono, H. D. (2010). Teknologi Pemantauan Kualitas Air Online Berbasis Gsm dengan
Metode SMS di Sungai Kapuas. Jurnal Air Indonesia, 6(2).

Wahjono, H. D., & Setiaji, G. (2015). Instalans Sistem Pemantauan Kualitas Air Online
Berbasis GSM di Sungai Ciliwung Segmen Istiqlal. Jurnal Air Indonesia, 8(1).

Wahyono, H. D. (2006). Sistem Pemantauan Online (ONLIMO) Kualitas Air dengan
Menggunakan Sistem Komunikasi GSM. Jurnal Teknologi Lingkungan, 7(2).

Weerasekara, P. (2017). The United Nations World Water Development Report 2017
Wastewater. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 5(2), 80–81.

Yudo, S. (2016). Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air untuk Memantau Air
Limbah Industri secara Online. Jurnal Air Indonesia, 9(1).

Zakaria, Y., & Michael, K. (2017). An integrated cloud-based wireless sensor network for
monitoring industrial wastewater discharged into water sources. Wireless Sensor
Network, 9, 290–301.

H a l | 189

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 181 - 190

H a l | 190

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time yang
berbasis IoT

Smart Water Monitoring, IoT-based real time water quality monitoring

Fatchul R.R.a, Cahwanto b, Khairul G. c, Isnaeni S. d
aPusat Pengawasan Standardisasi Industri

Jl. Gatot Subroto No. Kav. 52-53 Lt. 19 Jakarta Selatan 12950
b, c, d Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah, No. 28, Kota Makassar
Email: [email protected]

ABSTRAK

Making Indonesia 4.0 menjadi landasan pacu bagi bergeraknya industri-industri ke
arah yang lebih maju dengan melibatkan teknologi berbasis IoT (Internet of Things).
Dalam perjalanannya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Industri Hijau untuk terus
menjaga kelestarian alam serta memacu pelaku industri untuk menerapkan upaya
efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Smart
Water Monitoring hadir untuk menjawab tantangan pemerintah dalam upaya penerapan
teknologi 4.0 dalam pengembangan Industri Hijau, khususnya dalam hal pemantauan
kualitas limbah industri. Pengolahan limbah yang didasarkan pada penerapan teknologi
4.0 akan memberikan dampak positif, karena parameter uji akan bisa dipantau dengan
lebih akurat dan real time, sehingga data-data yang disajikan dengan cepat ini akan
menghasilkan proses treatment yang sesuai untuk penanganan limbahnya. Alat Smart
Water Monitoring ditempatkan pada lokasi pemantauan air industri, kemudian secara
otomatis sensor pada alat akan membaca parameter kualitas air seperti pH, DO,
Konduktivitas dan suhu. Data hasil pembacaan sensor akan dikirimkan kedalam sistem
informasi alat dan diteruskan ke pusat data BBIHP. Data yang terekam di pusat data
dapat diakses oleh perangkat elektronik berupa gawai dan PC yang terhubung dengan
internet secara real time.

Kata Kunci : teknologi 4.0, industri hijau, smart water monitoring

ABSTRACT

Making Indonesia 4.0 is the basis for the movement of industries in a more
advanced direction by involving IoT (Internet of Things) based technology. In the process,
the Government regulates Green Industry policies to continue to maintain environmental
sustainability and encourage industry players to implement efficiency and effectiveness
efforts towards sustainable use of resources. Smart Water Monitoring was created to
answer global competition in the effort to apply technology 4.0 in the development of the
Green Industry, especially in terms of monitoring the quality of industrial waste. Waste
treatment based on the application of technology 4.0 will have a positive impact, because
all test parameters will be monitored more accurately and in real time, so that the data
presented quickly will result in an appropriate treatment process for handling waste. The
Smart Water Monitoring tool is placed at the location of industrial water monitoring, then
the sensor on the device will automatically read the desired water quality parameters such
as pH, DO, conductivity and temperature. The sensor reading data will be sent into the
tool information system and forwarded to the BBIHP data center. The data recorded in the
data center can be accessed by electronic devices in the form of gadgets and PCs that
are connected to the internet in real time.

Keywords: technology 4.0, green industry, smart water monitoring

H a l | 191

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202

I. PENDAHULUAN

Sejak roadmap “Membuat Indonesia. 4.0 (Making Indonesia 4.0)” resmi diluncurkan,
pemerintah Indonesia, bersama dengan Kementerian Perindustrian terus mendorong
perkembangan teknologi proses industri yang berbasis pada IoT. Hal ini bertujuan untuk
mentransformasi teknologi industri dengan implementasi teknologi baru, serta inovasi,
terutama dalam teknologi digital. Penerapan revolusi industri 4.0 akan mengintegrasikan
berbagai macam aspek teknologi seperti automation, IoT, artificial intellegent, ke dalam
pengembangan teknologi ke depan. Hal ini akan sangat membantu dalam menjawab
tantangan global terutama terkait permasalahan lingkungan. Meskipun begitu, ada
beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi sehubungan dengan industri 4.0 di
Indonesia, termasuk kapabilitas, pendanaan, infrastruktur teknologi/digital dan pemasok
sistem bagi industry 4.0 serta regulasi dan kebijakan yang masih memerlukan sinkronisasi
lebih lanjut. Di samping itu, kebijakan industri hijau juga menjadi salah satu prioritas
pembangunan berdasarkan UU No.3 Tahun 2014 di mana industri dalam proses
produksinya diharapkan dapat menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas terhadap
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Herlambang (2006) mengungkapkan bahwa dengan mengintegrasikan kedua hal
antara industri 4.0 dan pengembangan industri hijau akan menjadi jawaban atas
permasalahan yang ada saat ini, di mana seiring dengan berkembangnya teknologi
automation, diharapkan pengolahan limbah bisa dilakukan dengan otomatis juga.
Pengolahan limbah yang didasarkan pada penerapan teknologi 4.0 akan memberikan
dampak positif, karena parameter uji akan bisa dipantau dengan lebih cepat real time,
sehingga data-data yang disajikan dengan cepat ini akan menghasilkan proses treatment
yang sesuai untuk penanganan limbahnya.

Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP)
menjadi salah satu satuan kerja di bawah BSKJI (Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa
Industri) yang turut serta dalam mendukung rekayasa teknologi dibidang revolusi industri
4.0. Salah satu produk inovasi rekayasa teknologi yang dikembangkan ialah Smart Water
Monitoring yang merupakan alat pemantauan lingkungan yang berbasis IoT yang
terintegrasi dengan sistem informasi digital BBIHP (Wahyudi, Jamilah, & Annisa, 2020).

Smart Water Monitoring adalah sistem monitoring kualitas air limbah yang dibangun
berdasarkan kemampuannya untuk mendeteksi parameter. Smart Water Monitoring akan
mengukur parameter kualitas air seperti pH, TSS, COD, konduktivitas, temperatur dan
lain-lain (Prasad, Mamun, Islam, & Haqva, 2016). Parameter yang dipantau akan
dikirimkan dalam sebuah sistem dashboard secara real time dan juga bisa terekam
dengan baik. Inovasi ini diharapkan bisa menjawab tantangan terkait pemantauan secara
reguler dan tepat, sehingga jika didapatkan anomali dalam parameter yang dipantau,
akan terdapat early warning system. Menjadikan teknologi berbasis 4.0 dalam
penanganan limbah juga dapat menghasilkan benefit berupa konsistensi pengambilan
data yang lebih akurat sehingga improvisasi dari proses pengolahan yang ada dan juga
treatment dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terukur
(Faricha, Adiputra, Hafidz, & Amilia, 2019).

Smart Water Monitoring menjadi alat yang akan memberikan manfaat bagi
perusahaan dan pihak lain yang bertugas memantau kualitas air secara real time. Adapun
manfaatnya, yaitu:
a. Menghasilkan produk berbasis IoT yakni interaksi sesama mesin yang terhubug

secara otomatis tanpa campur tangan user dan dalam jarak berapa pun (Kusrini,
Wiranto, Syamsu, & Hasanah, 2016) serta menampilkan beserta fitur tampilan data
yang real time sehingga memudahkan pengguna dalam memonitoring perubahan
lingkungan secara cepat dan real time.
b. Teknik pengambilan data dan transfer data yang cepat, aplikasi dan pengolahan
yang sederhana, serta kemudahan integrasi dengan sistem computer.

H a l | 192

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

c. Pemasangan dan pemantauan yang dilakukan dalam jarak yang jauh dapat
menghindarkan diri pengguna dari paparan langsung kondisi lingkungan sampler
yang memiliki tingkat resiko pencemaran udara.
Penulisan ini bermaksud untuk membahas kelebihan penggunaan alat Smart Water

Monitoring, beserta beberapa hambatan dan kendala yang masih dihadapai dalam
pengaplikasiannya secara langsung di industri.
II. PRINSIP KERJA DAN KELEBIHAN ALAT SMART WATER MONITORING

Smart Water Monitoring merupakan alat pamantauan lingkungan yang berbasis IoT,
dimana hasil pengujian alat dapat dilihat secara real time di semua perangkat yang
terkoneksi internet (Zhou & Zhang, 2011). Alat ini memiliki prinsip kerja seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1. Prinsip kerja Smart Water Monitoring
Masing-masing sensor yang dimasukkan kedalam sampel (air limbah) akan mendeteksi
parameter uji berdasarkan fungsinya. Sensor kemudian akan mengirimkan data berupa
sinyal analog ke mikro kontroller untuk dikonversi ke dalam sinyal digital kemudian dikirim
ke Arduino. Data yang dihasilkan akan dikirim ke Raspberry Pi yang terkoneksi dengan
internet. Hasil pengujian akan di kirim langsung ke database server (cloud) BBIHP yang
dapat dengan mudah diakses melalu perangkat apapun yang memiliki koneksi internet.
Data yang dikirimkan adalah data hasil pengujian secara real time. Data-data yang
diperoleh dari hasil deteksi alat Smart Water Monitoring berupa pH, DO
(Dissolved Oxygen), Suhu dan Konduktivitas. Monitoring kualitas keasaman, kekeruhan,
suhu air sangat penting dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kualitas air (Akbar,
Kalbuadi, & Yudhana, 2019).

Hal yang menjadi kelebihan dari penerapan Smart Water Monitoring yang
berbasis IoT adalah hasil pengujian dapat langsung diolah, jika dibandingkan dengan uji
laboratorium yang memerlukan waktu beberapa hari (Manalu, Prayetno, Pramana, &
Nugraha 2018). Pengujian alat Smart Water Monitoring pernah diterapkan di fasilitas
pengolahan air limbah yang dimiliki oleh salah satu industri di Makassar.

H a l | 193

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202

2.1. Sensor
Untuk mendapatkan hasil pemantauan sampel air di lapangan, alat Smart Water

Monitoring membutuhkan sensor. Sensor adalah elemen yang mengubah sinyal
fisik/kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan komputer. Umumnya sensor
dibentuk dari transduser yang telah mengubah besaran fisik atau kimia tersebut menjadi
bentuk lain terlebih dahulu. Sensor dapat membaca berbagai parameter. Baik parameter
fisika, seperti suhu, kelembaban, suara, cahaya dan sebagainya, maupun parameter
kimia seperti pH, sensor oksigen, dan lain-lain.

Pada alat Smart Water Monitoring ini, digunakan empat macam sensor yang
masing-masing membaca kondisi dengan parameter pH (keasaman), DO (oksigen
terlarut), konduktivitas (daya hantar listrik), dan suhu.

2.1.1. Sensor pH
pH (Power of Hydrogen) adalah jumlah konsentrasi ion hidrogen pada larutan yang

menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki pH merupakan besaran fisis
dan diukur pada skala 0-14 . Bila pH < 7 larutan bersifat asam. pH> 7 lrutan bersifat basa
dan pH= 7 larutan bersifat netral (Ihsanto, 2014).

Pada alat Smart Water Monitoring ini menggunakan Probe pH Atlas Scientific Lab,
seperti yang ada pada Gambar 2.

Gambar 2. Probe pH Atlas Scientific Lab

(Sumber: Atlas Scientific)

Probe pH Atlas Scientific Lab merupakan probe pH yang memiliki akurasi tinggi.
Sambungan ganda internal memungkinkan pembacaan pH larutan yang kaya protein
tanpa merusak probe. Ujung kaca EXR hijau memudahkan penginderaan pH dalam air.
Komponen terbuat dari epoksi yang diektruksi yang dapat memberikan ketahanan
terhadap asam dan basa kuat.

Probe pH Atlas Scientific Lab memiliki spesifikasi sebagai berikut:

• Range : 0-14

• Resolusi : 0,001

• Akurasi : 0,002

• Wakktu Respon : 95% dalam 1 detik

• Lingkup Temperatur : -5 s/d 99C

• Tekanan Maksimal : 100 Psi

• Kedalaman Maksimal : 70 m/230 ft

• Rekalibrasi : 1 Tahun

• Masa Pakai : >2,5 Tahun

H a l | 194

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

2.1.2. Dissolved oxygen (DO)
Oksigen terlarut (DO) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari

fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat
berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air (Salmin,
2000).

Pada alat Smart Water Monitoring ini menggunakan Probe DO Atlas Scientific Lab,
seperti yang ada pada Gambar 3.

Gambar 3. Probe DO

(Sumber: Atlas Scientific)

Probe Oksigen Terlarut seperti pada Gambar 3. adalah probe yang berukuran kecil yang
tahan lama dan dapat berkerja hampir di semua lingkungan. Dari pekerjaan Laboratorium
dasar hingga pemantauan jarak jauh (peternakan ikan dsj).

Probe jenis ini memiliki spesifikasi sebagai berikut :

• Range : 0 – 100 mg

• Akurasi : 0,05 mg/L

• Response time : 0,5 mg/L/s

• Temperature Range : 1 - 60C

• Max Pressure : 3,447 kPa/500 Psi

• Max depth : 352m/1,157 ft

• Rekalibrasi : 1 Year

• Masa Pakai : 4 Years

2.1.3. Konduktivitas

Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk
menghantarkan arus listrik.Pada alat Smart Water Monitoring, menggunakan probe
Konduktifitas Atlas Scientific, seperti pada Gambar 4.

H a l | 195

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202

Gambar 4. Probe Konduktivitas Atlas Scientific

(Sumber: Atlas Scientific)

Probe Konduktivitas Atlas Scientific telah dirancang untuk memberikan pembacaaan yang
stabil dan presisi bebas dari efek samping pada rentang konduktifitas yang luas.
Berikut adalah spesifikasi dari Probe Konduktivitas Atas Scientific.

• Range : 10 uS/cm – 1 S/m
• Akurasi : -2%
• Waktu Respon : 90% in 1s
• Lingkup Temperatur : 1 – 110C
• Max Pressure : 200 Psi
• Max depth : 141m (463 ft)
• Waktu Rekalibrasi : 10 Year
• Masa Pakai : 10 Years

2.1.4. Suhu
Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda,

semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang
dimiliki oleh suatu benda. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan
alat termometer. Empat macam termometer yang paling dikenal
adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin.

Gambar 5. Probe Suhu Atlas Scientific PT-100

(Sumber: Atlas Scientific)

H a l | 196

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

Berikut adalah spesifikasi dari probe suhu Atlas Scientific PT-100 yang digunakan:

• Range : -200 sd 850C

• Akurasi : +/- (0,15+(0,002*t))

• Response time : 90% in 13s

• Cable Length : 81 cm

• Life expectasy : 15 Years

Pada alat Smart Water Monitoring, menggunakan Sensor Suhu Atlas Scientific.
Probe Atlas Scientifc PT-1000 adalah probe suhu RTD platinum kelas A yang dilengkapi
dengan kabel karet silicon yang tebal. Ujungnya terbuat dari baja tahan karat dan dapat
dengan cepat menghantarkan panas dari lingkungan ke sensor. Probe ini memiliki latensi
rendah dan pembacaan akurasi yang tinggi. Probe PT-1000 dapat dilihat pada gambar 5.

2.2. Mikrokontroller
Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk IC

(Integrated Circuit) dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada
dasarnya, sebuah IC Mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih Inti Prosesor (CPU),
Memori (RAM dan ROM) serta perangkat INPUT dan OUTPUT yang dapat diprogram.
Dalam pengaplikasiannya, Pengendali Mikro yang dalam bahasa Inggris disebut
dengan Microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan
secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak
jauh, mesin, peralatan listrik, mainan dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem
tertanam lainnya (Kho, 2020).

2.2.1. Arduino Mega

Arduino merupakan sebuah pengendali mikro single-board yang bersifat open-
source, diturunkan dari Wiring platform dan dirancang untuk memudahkan penggunaan
elektronik dalam berbagai bidang. Arduino sebagai sistem komputasi fisik memiliki sistem
fisik yang interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi
dan merespon situasi dan kondisi (Aslamia, 2015).

Gambar 6. Mikrokontroler tipe Arduino Mega

(Sumber: Arduino.cc)

Spesifikasi Arduino Mega dapat adalah sebagai berikut:

• Operating Voltage : 5V

• Input Voltage : 7-12 V

• Digital I/O Pins : 54

• Analog Input Pins : 16

• DC Current per I/O Pin : 20 mA

• Flash Memory : 256 KB

• SRAM : 8KB

H a l | 197

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202

• EEPROM : 4KB
• Clock Speed : 16 MHz
• LED_BUILTIN : 13
• Length : 101,52 mm
• Width : 53,3 mm
• Weight : 37 gr

2.2.2. Raspberry Pi
Raspberry Pi adalah satu jenis single board mini computer yang umumnya

digunakan dalam peralatan yang membutuhkan proses pengolahan data dalam skala
yang kecil.

Gambar 7. Raspberry Pi 4

(Sumber : www.raspberrypi.org)

Pada alat smart water monitoring, raspberry pi digunakan untuk mengirimkan sinyal
digital yang diterima oleh Arduino ke server untuk dapat diolah dan ditanpilkan dalam
bentuk grafik/infografis. Spesifikasii Raspberry Pi yang digunakan dapat dilihat pada
Gambar 8:

Gambar 8. Spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B

(Sumber: www.raspberrypi.org)

H a l | 198

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

2.3. Server

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service)
tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat
scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang
disebut sebagai sistem operasi jaringan (network operating system). Server juga
menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan
sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak
(printer), dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan (Efendi, 2016).

Untuk mendukung kinerja alat Smart Water Monitoring ini, server yang digunakan
adalah server yang terkoneksi dengan system informasi BBIHP agar dapat diakses dan
dipantau langsung oleh petugas pemantau lingkungan BBIHP. Data-data yang
dikumpulkan juga akan diserahkan langsung ke pelaku usaha yang berwenang untuk
dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menerapkan standar kebijakan yang terkait
tentang lingkungan dilingkungan perusahaan terkait.

2.4. Perangkat Elektronik

Sebagai penerima terakhir data pemantauan kualitas air dari alat Smart Water
Monitoring ini, digunakan perangkat elektronik berupa gawai data PC yang dapat
dikoneksikan dengan internet.

Salah satu contoh hasil pembacaan parameter lingkungan dapat dilihat pada
gambar 9, 10, 11 dan 12.

Gambar 9. Dashboard Smart water Monitoring
(Sumber: greenscoope.id)

Gambar 10. Hasil Pengujian DO

(Sumber: greenscoope.id)

H a l | 199

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202

Gambar 11. Grafik Hasil Pengujian pH dan Suhu
(Sumber: greenscoope.id)

Gambar 12. Grafik Pengujian Konduktifitas

(Sumber: greenscoope.id)

III. EVALUASI KINERJA ALAT SMART WATER MONITORING DENGAN SISTEM
PENGUJIAN KONVENSIONAL (LAB)

Hasil pemantauan kualitas air yang dibandingkan dengan kualitas perlatan
pengujian laboratorium dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemantauan Lingkungan

DO pH Suhu Konduktivitas

SMW Lab SMW Lab SMW Lab SMW Lab
2,11
2,84 7,1 6,77 7,1 24,62 24,5 1110 936
2,4 7,2
2,11 7,1 6,8 7,11 24,69 24,5 1090 932
2,8 7,1 6,79 7,08 24,75 24,6 1110 933
2,22 7,2
2,48 7,1 6,81 7,07 24,62 24,6 1090 969
2,66 7,1
7,2 6,78 7,1 24,87 24,6 1140 945

6,85 7,11 24,69 24,6 1110 929

6,79 7,1 24,69 24,6 1115 979

6,81 7,09 24,79 24,7 1125 948

H a l | 200

Smart Water Monitoring, pemantauan kualitas air secara real time.…. Fatchul R.R., et al.

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh rata-rata hasil pengukuran DO menggunakan alat
Smart Water Monitoring adalah 2,46 ppm dan 7,1 ppm. Hasil pengukuran DO dengan alat
pemantauan kualitas air cenderung tidak stabil dengan hasil pengukuran yang relatif jauh
berbeda dengan hasil pengujian laboratorium. Pada parameter pH diperoleh hasil
pengukuran pH dengan menggunakan alat pengukuran dan pengujian laboratorium
adalah 6,80 dan 7,09. Dari hasil tersebut, tampak bahwa hasil pengukuran alat cenderung
stabil dan akurat.

Pada Tabel 1, juga dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pengukuran suhu
menggunakan alat pemantauan kualitas air dan alat laboratorium adalah 24,73° C dan 24,
66° C. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil pengukuran alat untuk parameter suhu
cenderung stabil dengan akurasi yang cukup baik. Parameter yang terakhir adalah
Konduktivitas dengan rata-rata hasil pengukuran alat dan pengujian lab adalah 1111,5
μS/cm dan 944,1 μS/cm. Hasil pengukuran konduktivitas menggunakan pemantauan
cenderung relatif stabil dan memiliki presisi yang baik, meskipun masih kurang akurat

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa untuk parameter konduktivitas, DO masih
perlu dilakukan perbaikan dan pengoptimalan. Meskipun demikian, secara umum alat
Smart Water Monitoring telah mampu memberikan visualisasi data, dan sistem
pengambilan informasi lingkungan dengan baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Smart Water Monitoring merupakan alat pemantauan lingkungan yang berbasis IoT

dimana data yang dikumpulkan dapat langsung di akses oleh semua perangkat yang
terkoneksi ke internet secara real time. Data hasil pengujian berupa pH, DO,
Konduktivitas dan Suhu. Dari contoh data hasil pengujian dapat dilihat bahwa alat ini
mampu menyediakan data pembacaan parameter lingkungan dengan cepat jika
dibandingkan dengan hasil pengujian laboratorium, selain itu juga data yang dihasilkan,
ditampilkan dalam bentuk grafik yang mudah dibaca dan diakses menggunakan
perangkat komputer maupun seluler.

Jika dilihat dari hasil kinerja dari alat Smart Water Monitoring ini, didapatkan hasil
yang masih mempunyai kelemahan dilihat dari keakuratan pengukuran yang masih
kurang dari alat Smart Water Monitoring ini.

4.2. Saran
Dalam rangka menjamin keakuratan hasil pengujian, dapat di lakukan kalibrasi

secara periodik. Perlu dilakukan penambahan SOP dalam mengoperasikan peralatan
agar dapat dioperasikan oleh pelaku industri secara langsung tanpa pengawasan dari
petugas pemantau lingkungan.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Tim penyusun mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membantu
dalam menyusun artikel review ini dan kepada tim panitia industri hijau yang sudah
memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, S. A., Kalbuadi, D. B., & Yudhana, A. (2019). Online monitoring kualitas air waduk

berbasis thingspeak. Transmisi, 21(4), 109–115.

https://doi.org/10.14710/transmisi.21.4.109-115

Anonim. (2018). Standar Industri Hijau. Retrieved from

https://www.lenterabisnis.com/pengertian-industri-hijau

H a l | 201

Prosiding Seminar Industri Hijau Vol. I, No.1, 2021: 191 - 202
Anonim. (2021). Dasboard Smart Water Monitoring. Retrieved from Greenscooope.id
Anonim. (2021). PT 100 TEMPERATURE PROBE. Retrieved from https://atlas-

scientific.com/probes/pt-1000-temperature- probe/
Aslamia, S. (2015). Robot Pendeteksi Manusia sebagai Sistem Keamanan Ruangan

Menggunakan Sensor PIR dengan Media Komunikasi XBEE Berbasis Arduino
Leonardo (Tesis Master). Politeknik Negeri Sriwijaya.
Efendi, I. (2016). Perbedaan antara Raspberry PI dengan Arduino. Retrieved from
http://www.it-jurnal.com/perbedaan-arduino-dan-raspberry-pi
Faricha, A., Adiputra, D., Hafidz, I., & Amifia, L. K. (2019). Analisa studi tentang
perancangan alat monitoring kualitas air PDAM berbasis internet of things analysis.
Jurnal Teknologi & Terapan Bisnis, 2(1), 53–58.
Herlambang, A. (2006). Pencemaran air dan strategi penanggulangannya. Jurnal Air
Indonesia, 2(1), 16-29.
Ihsanto, E. S. H. (2014). Rancang bangun sistem pengukuran pH meter dengan
menggunakan mikrokontroller arduino uno eko. Jurnal Teknologi Elektro, 5, 1–8.
Kho, D. (2020). Pengertian Mikrokontroller (Microcontroller) dan Strukturnya.
Kusrini, P., Wiranto, G., Syamsu, I., & Hasanah, L. (2016). Sistem monitoring online
kualitas air akuakultur untuk tambak udang mennggunakan aplikasi berbasis
android. Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi,16(2), 25–32.
Manalu, T., Prayetno, E., Pramana, R., & Nugraha, S. (2018). Rancang bangun sistem
kontrol ph air pada palka ikan muatan hidup menggunakan mikrokontroler dan
LabVIEW. Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan, 7(2),
53–63. https://doi.org/10.31629/sustainable.v7i2.573
Prasad, A. N., Mamun, K. A., Islam, F. R., & Haqva, H. (2016). Smart water quality
monitoring system. 2015 2nd Asia-Pacific World Congress on Computer Science
and Engineering, APWC on CSE 2015, December.
https://doi.org/10.1109/APWCCSE.2015.7476234
Salmin. (2000). Kadar oksigen terlarut di perairan sungai dadap, goba, muara karang dan
teluk banten. dalam : foraminifera sebagai bioindikator pencemaran (Hasil studi di
perairan estuarin sungai dadap). Tangerang: P3o – LIPI (hal. 42-46).
Wahyudi, Jamilah, & Annisa, W. P. T. (2020). Alat pemantauan kualitas air berbasis
mikrokontoler.
Zhou, Q., dan Zhang, J. (2011). Internet of things and geography review and prospect.
Proceeding-2011 International Conference on Multimedia and signal processing. 2,
47–51. http://doi.org/10.1109/CMSP.2011.101

H a l | 202

Implementasi internet of things pada pengelolaan emisi gas rumah kaca.….Singgih Oktavian, et al.
.

Implementasi internet of things pada pengelolaan emisi gas rumah kaca
di industri

Implementation of the internet of things in the management of greenhouse gas
emissions in industry

Singgih Oktaviana, Marisa Hiraryb, Fajar Wahyu Bachtiyarb, Adiena Nursukmac,*
a Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 20, Jakarta Selatan, Indonesia
b Balai Besar Industri Agro
Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor, Indonesia
c Balai Besar Keramik

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Bandung, Indonesia
*E-mail : [email protected]

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang ada saat ini tidak dapat dipungkiri membuat bidang
industri berkembang sangat pesat. Namun, di sisi lain polusi yang terakumulasi dalam
jumlah banyak karena aktivitas industri maupun limbah hasil industri yang berasal dari
olahan sumber daya alam, dapat menimbulkan kondisi gas rumah kaca dan menjadi
bumerang bagi makhluk hidup di bumi. Masuknya era revolusi teknologi industri 4.0
banyak memberikan kontribusi terutama pada penelitian yang mengandalkan kemajuan
teknologi, salah satunya teknologi Internet of Things (IoT) untuk menanggulangi limbah
gas rumah kaca tersebut. Beberapa penelitian tersebut yaitu Kerangka Perencanaan dan
Pengendalian Produksi, Sistem Pemantauan Emisi, Sistem Pendeteksi Gas Rumah Kaca,
Smart System Kontrol Emisi, Sistem Perhitungan Estimasi Emisi, & Smart Grid Power
System. Tujuan dari disusunnya paper review ini diharapkan dapat menjadi media
penggambaran yang terintegrasi dan disintesis tentang keadaan pengetahuan teknologi
IoT dalam pengendalian gas rumah kaca di Industri serta arah penelitiannya di masa
depan.

Kata Kunci : internet of things, gas rumah kaca, teknologi industri 4.0

ABSTRACT

Technological advances that exist today are undeniably making the industrial sector
much more developed, on the other hand, pollution that accumulates in large quantities
due to natural activities and industrial waste products originating from processed energy
resources can cause greenhouse gas conditions and become a boomerang for living
beings. Today, in line with our entry into industrial technology 4.0, many researches rely
on technological advances, one of which is Internet of Things (IoT) technology to tackle
greenhouse gas waste. Some of these studies are Production Planning and Control
Framework, Emission Monitoring System Greenhouse Gas Detection System, Smart
Emission Control System, Emission Estimation Calculation System, & Smart Grid Power
System. The purpose of the preparation of this review paper is expected to be an
integrated and synthesized depiction media about the state of IoT technology knowledge
in controlling greenhouse gases in the industry and the direction of its research in the
future.

Keywords : internet of things, greenhouse gases, industrial technology 4.0

I. PENDAHULUAN

Dunia internasional semakin marak menyerukan tentang penyelamatan lingkungan
dengan meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia untuk lebih menjaga kelestarian

H a l | 203