LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

8 6 85 2 85-1 2 0 LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 b p n j a k a r t a b a r a t @ g m a i l . c o m0 2 1 - 5 8 2 5 8 6 8 K A N T O R P E R T A N A H A N K O T A A D M I N I S T R A S I J A K A R T A B A R A T Melayani , Profesional, Terpercaya kantahkotajakartabarat @kantah_Jakbar kot-jakbar.atrbpn.go.id K o m p l e k P e r m a t a B u a n a , J l . K e m b a n g a n R a y a , R T . 1 / R W . 3 , K e m b a n g a n U t a r a , K e c . K e m b a n g a n , K o t a J a k a r t a B a r a t

i Melayani, Profesional, Terperecaya KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023 ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selama Tahun 2023 kepada pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan semangat dan moto kerja #Melayani, Profesional, Terpercaya#. Selain itu, secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat ini merupakan sarana pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mendukung program-program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini juga sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sebagai tolok ukur Keberhasilan....

Lciporan Kinerjci Kcintor Pertanahan Kota Adminitr Jakarta 8ciraf i44,a, ri P6'á',rat' keberhasilan pembangunan, sebagai parameter pencapaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja di masa yang akan dating. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jakarta, Februari 2024 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, AGUS SETTYADI, S.SiT., M.H. ' NIP397O806 199403 1 002

iii Melayani, Profesional, Terperecaya RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat kabupaten/kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menetapkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Dalam mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan yang dilaporkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai wujud dari pelaksanaan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah melakukan Peningkatan kinerja yang mengacu pada program – program yang telah di berikan oleh Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional. Disadari sudah ada sejumlah kemajuan dan capaian – capaian penting dari tahun ketahun sehingga hal ini perlu di lanjutkan dan dikembangkan, mesti diakui masih banyak yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi, menuju predikat Kantor Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam rangka mencapai hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menetapakan sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2023, antara lain : a. Meningkatkan kualitas pelayanan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu system pelayanan yang cepat, efisien dan efektif berupa layanan unggulan, yang mekanisme dalam penerapannya

iv Melayani, Profesional, Terperecaya tidak bertentangan dengan ketentuan dan pertimbangan kearifan lokal namun tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. b. Mendukung Layanan Pertanahan secara Digital dengan lebih banyak memberikan informasi melalui media sosial, dan meniminalisir penggunaan dokumen cetak (paperless) serta memberikan sarana pendukung di loket layanan untuk pemohon yang datang langsung untuk mengajukan permohonan pelayanan secara online. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Barat diberikan pagu anggaran sebesar Rp 19.302.794.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Terdapat delapan kali revisi anggaran pada tahun 2023 sehingga adanya perubahan pagu menjadi Rp 19.302.794.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 19.153.574.335,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau 99,23% Adapun capaian dari Sasaran Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: SASARAN KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN 2023 (%) (1) (2) (3) Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi Bidang Tanah dan Ruang 1 Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 100 2 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan 1 Jumlah Bidang Tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan 112,10 Sasaran Kegiatan Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas 1 Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar 80,97

v Melayani, Profesional, Terperecaya SASARAN KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN 2023 (%) (1) (2) (3) tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang optimal dan berkelanjutan 1 Jumlah Data dan Informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Reforma Agraria 100 Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraria 1 Jumlah kepala keluarga penerima akses Reforma Agraria 100 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan 1 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 61,43 Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi Nilai Tanah, ekonomi Pertanahan dan lisensi Penilai Pertanahan 1 Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 100 2 Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 100 Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 1 Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 100 Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 100 Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang 1 Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 100 2 Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 1 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 103,88 2 Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 98,90 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara N/A 4 Indeks Maturitas SPIP 108,33 5 Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang 100

vi Melayani, Profesional, Terperecaya SASARAN KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN 2023 (%) (1) (2) (3) 6 Persentase capaian kinerja hasil pengawasan 111 7 Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 100 8 Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat 100 9 Persentase layanan permohonan informasi publik 100 10 Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik 100

vii Melayani, Profesional, Terperecaya DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ....................................................................... viii DAFTAR TABEL........................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.1 Tugas dan Fungsi......................................................................................................1 1.2 Struktur Organisasi....................................................................................................3 1.3 Peran Strategis Unit Organisasi ...............................................................................6 1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis........................................................................9 BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................... 11 2.1 Rencana Strategis..................................................................................................11 2.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.............................................................14 2.3 Rencana Aksi Tahun yang Bersangkutan............................................................18 2.4 Metode Pengukuran Kinerja.................................................................................20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................ 32 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................32 3.2 Realisasi Anggaran ................................................................................................92 BAB IV PENUTUP.........................................................................114 4.1 Kesimpulan ...........................................................................................................114

viii Melayani, Profesional, Terperecaya DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi.................................................................. 4 Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan………………….... 5 Gambar 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan..………………….... 5 Gambar 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin…............................... 6 Gambar 1.5 Tujuh Agenda dalam RPJMN ke IV............................................. 6 Gambar 1.6 Peta Jakarta.............................................................................. 9 Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan……………....................................................... 13 Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (1)................................................................ 14 Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (2)…………………………................................. 15 Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (3)………………………………………….............. 16 Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (4)................................... ............................ 17 Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (5)................................................................. 18 Gambar 2.7 Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (1)…………………............ 19 Gambar 2.8 Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (2)…………………............ 20 Gambar 3.1 Nilai Kinerja pada Aplikasi SKMPP update tanggal 12 Januari 2024......................................................................................... 33 Gambar 3.2 Gambar 3.2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023........... Gambar 3.3 Realisasi Anggaran dan Persentase Kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat…........................ 33 Gambar 3.4 Pengukuran Bidang Tanah oleh Petugas Ukur……………………… 37 Gambar 3.5 Tren Grafik Tiwulan Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi................................................................................. 37 Gambar 3.6 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya............... 38 Gambar 3.7 Potensi Desa Lengkap................................................................ 39

ix Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.8 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang................ 40 Gambar 3.9 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya............... 40 Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Standar Nasional Tahun 2023.................. 41 Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Standar Nasional Tahun 2023.................. 42 Gambar 3.12 Pelaksanaan Pelantikan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat........................................................ 43 Gambar 3.13 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra....................................................... 43 Gambar 3.14 Pemeriksaan Tanah Konstatasi.................................................. 45 Gambar 3.15 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan...................................................... 45 Gambar 3.16 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 46 Gambar 3.17 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar................................................................................... 47 Gambar 3.18 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 48 Gambar 3.19 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja SHAT PTSL Tahun 2023......................................................... ..................... 48 Gambar 3.20 Penyerahan Sertipkat SHAT PTSL Tahun 2023........................... 50 Gambar 3.21 Tinjau Lokasi dalam Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah...................... 51 Gambar 3.22 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria......................................................................... 51 Gambar 3.23 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 52 Gambar 3.24 Progress Akses Reforma Agraria................................................. 54 Gambar 3.25 Pendampingan UMKM............................................................... 54 Gambar 3.26 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) ............................................................. 55

x Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.27 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Akses Reforma Agraria Kategori V 2023............................................................. 55 Gambar 3.28 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 56 Gambar 3.39 Tren Grafik Tiwulan Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya....................................................... ............................. 57 Gambar 3.30 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 2023....................................................... ...... 58 Gambar 3.31 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 58 Gambar 3.32 Tren Grafik Tiwulan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan....................................................... ... 60 Gambar 3.33 Tren Grafik Tiwulan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan....................................................... ... 61 Gambar 3.34 Tren Grafik Tiwulan Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.............................................. 62 Gambar 3.35 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan ……. 63 Gambar 3.36 Tren Grafik Tiwulan Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah................................................................... 64 Gambar 3.37 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga................. 66 Gambar 3.38 Tren Grafik Tiwulan Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan......... 67 Gambar 3.39 Progress Penyelesaian Sengketa Pertanahan.............................. 68 Gambar 3.40 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan................................................................. 68 Gambar 3.41 Grafik Perbandingan Capaian Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan............................................................................... 69 Gambar 3.42 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan........ 69 Gambar 3.43 Progress Penyelesaian Perkara Pertanahan................................ 70

xi Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.44 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan............................................................................... 71 Gambar 3.45 Grafik Perbandingan Capaian Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan............................................................................... 71 Gambar 3.46 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan....... 72 Gambar 3.47 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 74 Gambar 3.48 Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional.......... 75 Gambar 3.49 Penilaian IKPA Bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN...................................................................... 76 Gambar 3.50 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 77 Gambar 3.51 Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional.......... 77 Gambar 3.52 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 78 Gambar 3.53 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 80 Gambar 3.54 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 82 Gambar 3.55 Aplikasi Web SIHARKA.............................................................. 83 Gambar 3.56 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 84 Gambar 3.57 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 85 Gambar 3.58 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 86 Gambar 3.59 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 88 Gambar 3.60 Monev Strakom...........………………………………………..…………. 89 Gambar 3.61 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya.............. 90 Gambar 3.62 Realisasi Anggaran Tahun 2023............................................... 92 Gambar 3.63 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan 5 (lima) Seksi dan Subbagian Tata Usaha Tahun Anggaran 2023........... 96 Gambar 3.64 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023...................................................... 97 Gambar 3.65 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023...................................................... 97 Gambar 3.66 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023......................... 98 Gambar 3.67 Penghargaan Terbaik I Kinerja Bidang Tata Usaha……………… 100 Gambar 3.68 Penghargaan Terbaik I Kinerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran............................................................................... 100 Gambar 3.69 Penghargaan Terbaik IV Kinerja Bidang Survei dan Pemetaan. 100

xii Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.70 Penghargaan Terbaik IV Kinerja Bidang Penataan dan Pemberdayaan........................................................................... 100 Gambar 3.71 Terbaik 1 Serapan Anggaran Tahun 2023…………………………. 100 Gambar 3.72 Penghargaan Peringkat Tertinggi Perolehan Hasil Dana PMI Tahun 2023.............................................................................. 101 Gambar 3.73 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023……... 101 Gambar 3.74 Penghargaan Juara Umum dalam Pekan Olahraga HANTARU Tahun 2023.............................................................................. 101 Gambar 3.75 Terbaik 1 Capaian Kinerja Tahun 2023……………………………. 102 Gambar 3.76 Terbaik 2 Pelaporan SAKIP……………………………………………. 102 Gambar 3.77 Mekanisme Layanan Home Care Service……………………………. 103 Gambar 3.78 Pelaksanaan Layanan Home Care Service………………………….. 104 Gambar 3.79 Mekanisme Layanan JAS……………………………………………….. 104 Gambar 3.80 Pelaksanaan Layanan JAS……………………………………………… 105 Gambar 3.81 Mekanisme Layanan TARSAN………………………………………….. 105 Gambar 3.82 Pelaksanaan Layanan TARSAN………………………………………… 106 Gambar 3.83 Mekanisme Whatsapp Blast……………………………………………. 106 Gambar 3.84 Enam Percepatan Layanan……………………………………………… 107 Gambar 3.85 Capaian PNBP Tahun 2023....................................................... 108 Gambar 3.86 Realisasi PNBP Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP). 108 Gambar 3.87 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2023………………………………….. 109 Gambar 3.88 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP)………………………………………………………………. 109 Gambar 3.89 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP)……………………………………………………………… 110

xiii Melayani, Profesional, Terperecaya DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Capaian dari Sasaran Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 2023.................................................. 35 Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi 38 Tabel 3.3 Capaian Perjanjian Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang......................................... 40 Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Lisensi PPAT................................ 44 Tabel 3.5 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan..................................... 45 Tabel 3.6 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan..................................... 47 Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan..................................... 51 Tabel 3.8 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform.................................................... 55 Tabel 3.9 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya.................................................................... 57 Tabel 3.10 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan........................................... 60 Tabel 3.11 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan............................................................................... 61 Tabel 3.12 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu................................................. 63 Tabel 3.13 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah...................................................................... 65

xiv Melayani, Profesional, Terperecaya Tabel 3.14 Capaian Perjanjian Kinerja Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga.................... 66 Tabel 3.15 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.................................................................................. 67 Tabel 3.16 Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan................................................................... 68 Tabel 3.17 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan...................................................................... 71 Tabel 3.18 Capaian Kinerja output................................................................. 74 Tabel 3.19 Capaian Triwulan IV IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)........................ 74 Tabel 3.20 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA)............................................................................ 76 Tabel 3.21 Capaian Kinerja output................................................................ 78 Tabel 3.22 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.................................................................................. 78 Tabel 3.23 Capaian Perjanjian KinerjaI KK Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah................................................................................... 80 Tabel 3.24 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang............................... 81 Tabel 3.25 Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan...... 83 Tabel 3.26 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan............................................................................................................. 84 Tabel 3.27 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran......................................................................................................... 85 Tabel 3.28 Capaian Kinerja Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat................................................................ 86 Tabel 3.29 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat...................................................... 86 Tabel 3.30 Capaian Kinerja Permohonan Informasi Publik............................. 87

xv Melayani, Profesional, Terperecaya Tabel 3.31 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik........................................................................... 87 Tabel 3.32 Capaian Kinerja Strakom.............................................................. 89 Tabel 3.33 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik.............................................. 90 Tabel 3.34 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023..................................... 96 Tabel 3.35 Rekapitulasi Kebutuhan Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Jakarta Barat berdasarkan ABK.................................................... 111 Tabel 3.36 Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional....................................................................................... 112

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kota Jakarta Barat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Jakarta Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 2) pelaksanaan survei dan pemetaan; 3) pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; 4) pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 5) pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 6) pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; 7) pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; 8) pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan 9) pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu 6 (enam) unit kerja yang terdiri dari:

2 Melayani, Profesional, Terperecaya 1) Subbagian Tata Usaha; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Subbagian Tata usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Seksi Survei dan Pemetaan; Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastrasl nasional dan pengukuran batas adminitrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan runag serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Seksi survei dan pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan ha katas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata

3 Melayani, Profesional, Terperecaya ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 5) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidsi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa; Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penganganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 1.2 Struktur Organisasi Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, diperlukan keberadaan perangkat organisai yang lengkap dan terstruktur dengan baik. Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tersaji dalam Bagan di bawah ini.

4 Melayani, Profesional, Terperecaya Bagan struktur organisasi pada Gambar di atas, terdapat enam bagian yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu: (1) Subbagian Tata Usaha; (2) Seksi Survei dan Pemetaan; (3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; (4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; (5) Seksi Pengadaan Tanah dan pengembangan; dan (6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pada Tahun 2023 jumlah sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 190 pegawai yang terdiri dari 81 Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK 6 pegawai dan 103 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan berbagai bidang keahlian. Berdasarkan data kepegawaian SDM Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (per Desember 2023) diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan dan pangkat golongan serta jenis kelamin, sebagaimana terlihat pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4. Gambar 1.1 Struktur Organisasi

5 Melayani, Profesional, Terperecaya PPNPN PNS 0 10 20 30 40 50 PPNPN; 1 PNS; 11 PPNPN; 46 PNS; 23 PPNPN; 0 PNS; 6 PPNPN; 14 PNS; 5 PPNPN; 2 PNS; 3 PPNPN; 40 PNS; 37 PPNPN; 0 PNS; 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP SMA D.I D.III D.IV S1 S2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TU Seksi I Seksi II Seksi III Seksi IV Seksi V 0 0 2 0 0 0 1 10 15 1 2 2 5 8 16 3 4 5 3 1 3 1 0 0 1 1 3 1 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Juru I Pengatur II Penata III Pembina IV PPPK Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

6 Melayani, Profesional, Terperecaya 1.3 Peran Strategis Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang diakselerasikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut: Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai elemen pendukung (supporting) kebijakan nasional dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Gambar 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 1.5 Tujuh Agenda dalam RPJMN ke IV Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2020- 2024

7 Melayani, Profesional, Terperecaya Management Paradigm/LMP) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi Land Use. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi Land Tenure, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan Land Value dan Land Development. Implementasi tersebut terangkum dalam 7 (tujuh) sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut. Dalam mendukung kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, misi yang diemban Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selama periode 2020-2024 adalah: a) Mendaftarkan seluruh bidang tanah; b) Mewujudkan RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang; c) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia; d) Menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi; e) Mewujudkan Kantor Layanan Modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan & Tata Ruang secara elektronik; f) Meningkatkan PNBP 10 kali dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara; g) Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. Secara geografis Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat pemerintahan berada di Kembangan. Kota ini, memiliki luas

8 Melayani, Profesional, Terperecaya wilayah 124,44 km² atau 18,74% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Kota Administratif Jakarta Barat terdiri dari 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kembangan. Secara administratif wilayah Jakarta Barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara disebelah Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat disebelah Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan disebelah Selatan dan Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) disebelah Barat. Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebanyak 2.480.418 jiwa dengan 1.251.325 berjenis kelamin Laki-laki dan sebanyak 1.229.093 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 19.633,15 jiwa/km². Setelah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dirancang untuk menjadi daerah pusat bisnis bagi kawasan Jakarta dan sekitarnya. Khususnya di Kecamatan Kembangan yang sudah terdapat dua mall, pusat perkantoran, serta Rumah Sakit. Daerah ini menjadi begitu strategis karena dilewati rangkaian Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR). Secara umum Jakarta Barat telah memiliki 16 Mall, 28 Rumah sakit, serta sistem Transportasi yang terintegrasi mulai dari MRT, Commuter Line, Transjakarta dan lainnya.

9 Melayani, Profesional, Terperecaya 1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Identifikasi Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi fokus sebagai isu strategis untuk merealisasikan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) Urbanisasi (Urban City), ketimpangan sosial, gentrifikasi, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang (contoh sempadan sungai yang perlu penataan. (2) Kompleksitas, volume penggunaan permohonan yang tinggi serta menyelesaikan Program Strategis Program Pendaftaran Tanah Sistematik untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Kota Lengkap yang seluruh bidang tanahnya terpetakan. (3) Peningkatan kualitas data pertanahan berkaitan dengan pelaksanaan layanan elektronik. Gambar 1.6 Peta Jakarta Barat

10 Melayani, Profesional, Terperecaya (4) Peningkatan percepatan layanan dan informasi pertanahan dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. (5) Melaksanakan Transformasi Digital Layanan Pertanahan dan Sistem Administrasi Pertanahan yang terintegrasi yang harus mendukung kemudahan berinvestasi untuk meberikan indeks Registering Property dalam EODB.

11 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota, Visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan turunan dari visi dan misi Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan pada lingkup provinsi. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah: Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut: “Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan Dan Tata Ruang Berstandar Dunia”. 1. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. 2. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

12 Melayani, Profesional, Terperecaya Sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif dan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm), dirumuskan tujuan dan sasaran Kementerian ATR/BPN yang dilandasi prinsip-prinsip tersebut. Misi Pertama “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan, yaitu: a. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat b. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan: c. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan dan mendukung visi, misi, dan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada tingkat daerah, Kantor Pertanahan Kota Admnistrasi Jakarta Barat pada tahun anggaran 2023 menyelenggarakan 2 (dua) program kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah dengan 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan yang diuraikan pada gambar 2.1.

13 Melayani, Profesional, Terperecaya 16 (enam belas) Sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan target kinerja untuk tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 pada gambar 2.2 sampai dengan 2.6 SASARAN KEGIATAN Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan

14 Melayani, Profesional, Terperecaya 2.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pada bulan Januari 2023 telah disusun perjanjian kinerja eselon IV dan eselon IV serta adanya revisi perjanjian kinerja eselon IV dan eselon IV pada bulan Desember sebagaimana terlihat pada gambar berikut: Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (1)

15 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 2. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (2)

16 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (3)

17 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (4)

18 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 (5) 2.3 Rencana Aksi Tahun yang Bersangkutan Berdasarkan rencana aksi ini kami melakukan serta melaporkannya per triwulan sebagai bagian dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Inpres

19 Melayani, Profesional, Terperecaya No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permen PAN dan RB No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2023 untuk mencapai kinerja lebih baik, sehingga pada Rencana Aksi ini ditetapkan persentase target capaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat per triwulan sebagai berikut: Gambar 2.6 Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (1)

20 Melayani, Profesional, Terperecaya 2.4 Metode Pengukuran Kinerja Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai berikut: 2.4.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Penyusunan IKU harus memenuhi beberapa kriteria berikut: a) Spesifik: indikator kinerja utama harus dibuat spesifik, jelas b) Terukur (Measurable): IKU harus dapat diukur secara objektif, dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Gambar 2.7 Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (2)

21 Melayani, Profesional, Terperecaya c) Dapat Dicapai (Achievable): IKU harus dapat dicapai secara wajar d) Relevan: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut. e) Batasan Waktu (Timeliness): IKU yang disusun harus memiliki batas waktu yang jelas. 2.4.2 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pada perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Unit kerja di lingkungan Kantor Administrasi Jakarta Barat, terdiri dari: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Survei dan Pemetaan; c) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; d) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; e) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; f) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dalam rangka mengukur capaian kinerja organisasi, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan pengukuran kinerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahanan Nasional Tahun 2020-2024. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 13 (tiga belas) sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasarannya.

22 Melayani, Profesional, Terperecaya 1. SK 1: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah; Dalam sasaran kegiatan ini terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang pengukurannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukurannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: ∑ b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) IKPA diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: Keterangan: A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja terdiri dari komponen sebagai berikut: a. Perencanaan kinerja; b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kinerja; d. Evaluasi internal; dan e. Capaian kinerja. IKPA = (15% x realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data kontrak) + (10% x Capaian Output) + (8% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi hal DIPA) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (5% x SPM Salah) + (5% x Retur) SP2D) + (4% x Pagu Minus) + (5% x Dispensasi SPM)

23 Melayani, Profesional, Terperecaya Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Indeks Proefesional Aparatur Sipil Negara diukur berdasarkan komponen sebagai berikut: d. Indeks Maturitas SPIP Indeks maturitas SPIP Rata-rata tingkat maturitas SPIP diukur berdasarkan kriteria beriku: e. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja ini diukur berdasarkan komponen sebagai berikut: ( ) ×  100% f. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan Persentase capaian kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: ( + + + ) 4 Keterangan: A = Nilai kedisiplinan ASN (bobot 5%) B = Nilai kompetensi ASN (bobot 40%) C = Nilai kinerja ASN (bobot 30%) D = Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan ASN (bobot 25%) Keterangan: A= Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) B= Jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal A + B + C + D

24 Melayani, Profesional, Terperecaya Keterangan: A = Realisasi layanan perkantoran B = Target layanan perkantoran Keterangan: IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk Keterangan: A = Jumlah informasi yang direspon B = Permintaan informasi g. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran ( ) 100% h. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat = (( ∑ )100%+( ∑ )100%+( ∑ )100%+( ∑ )100%) arg 100% i. Persentase layanan permohonan informasi publik ( ) 100% Keterangan: A = Jumlah rekomendasi perbaikan laporan keuangan unit akuntansi kuasa penggunan anggaran (LK UAKPA) dibandingkan seluruh rekomendasi B = Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C = Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajin lapor D = Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh pengaduan

25 Melayani, Profesional, Terperecaya Keterangan: RStrakom = Rumus Strategi Komunikasi Satker Daerah Capaian EM = Jumlah Capaian Earned Media Capaian SM = Jumlah Capaian Shared Media Capaian OM = Jumlah Capaian Owned Media RStrakom = Capaian EM + Capaian SM + Capaian OM 3 j. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik 2. SK 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang; Berdasarkan Kepmen ATR/BPN tentang Indikator Kinerja, pada Sasaran Kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) IKK yaitu Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi, Cakupan satuan ruang yang terpetakan, dan Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian pada tahun 2023 hanya ada 2 (dua) IKK yang metode pengukurannya dilakukan menggunakan rumus berikut: a. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi. Diukur dengan rumus: ( ) % Keterangan: A = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi B = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi sampai dengan tahun 2024

26 Melayani, Profesional, Terperecaya b. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Diukur dengan rumus: ( ) 100% 3. SK 3: Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi; Pada DIPA tahun 2023 tidak terdapat Rincian Output utama yang secara langsung berkontribusi terhadap tercapainya Sasaran Kegiatan. Namun demikian, pada sasaran Kinerja tersebut terdapat RO pendukung yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lisensi PPAT” yaitu Pengangkatan PPAT Pertama Kali, Pemeliharaan Data PPAT, dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sehingga sehingga pada IKK ini tidak dilakukan pengukuran kinerja. 4. SK 4: Terwujudnya Peraturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan; Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini, namun demikian indicator kinerja yang diturunkan ke daerah hanya 1 (satu) yaitu Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan yang diukur berdasarkan rumus: + Keterangan: A = Jumlah desa/kelurahan lengkap B = Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) Keterangan: A = Jumlah penetapan hak atas tanah badan hukum B = Jumlah penetapan ha katas tanah perorangan

27 Melayani, Profesional, Terperecaya 5. SK 5: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik ; Indikator kinerja kegiatan yang diturunkan dari Indikator kinerja program pada sasaran kinerja ini di satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar yang diukur dengan menggunakan rumus berikut: ∑ 6. SK 6: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan ; Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria, yang diukur menggunakan rumus berikut: ∑ 7. SK 7: Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria ; Sasaran kegiatan ini hanya memiliki 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kepala keluarga penerima akses reform yang capaiannya dihitung berdasarkan ketentuan: ∑ Keterangan: A = Jumlah bidang terdaftar Keterangan: A= Jumlah realisasi yang tersedia data potensi aset reform Keterangan: A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform

28 Melayani, Profesional, Terperecaya 8. SK 8: Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan ; Sasaran kegiatan dicapai melalui indikator kinerja kegiatan yaitu Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Pengukura kinerjanya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ∑ 9. SK 9: Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan; Untuk mencapai Sasaran kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan namun hanya 2 (dua) indikator yang diturunkan ke daerah yaitu: a. Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan Indikator kinerja ini diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ( ) 100% b. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ( ) 100% Keterangan: A= Luas tanah yang sudah selesai dilaksanakan pengadaan tanah Keterangan: A = Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B = Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar Keterangan: A = Jumlah satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B = Total satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota)

29 Melayani, Profesional, Terperecaya 10. SK 10: Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu; Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini yaitu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, yang diukur berdasarkan ketentuan berikut: (/1) + (/1) + (/1) 11. SK 11: Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah, yang diukur berdasarkan ketentuan berikut: Keterangan: A = Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penanganan Atas Tanah (HAT/DPAT) A1 = Target jumlah bidang yang akan dilakukan pengendalian hak atas tanah/dasar penggunaan atas tanah (HAT/DPAT) B = Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi yang telah dilakukan pengendalian B1 = Target jumlah luas lahan sawah yang akan dilakukan pengendalian C = Jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulaupulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang dilakukan pengendalian C1 = Target jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang akan dilakukan pengendalian

30 Melayani, Profesional, Terperecaya ((/1) + (/1))/2 12. SK 12: Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang; Terdapat 2 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini yaitu: a. Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga. Σ = (Σ + Σ) b. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga. Σ = Σ1 Keterangan: A = Jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang dihasilkan A1 = Target jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang akan dihasilkan B = Jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dihasilkan B1 = Target jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dihasilkan Keterangan: ∑K = Jumlah Konflik yang diselesaikan ∑Kk = Jumlah Konflik pertanahan yang diselesaikan di Kementerian ∑Kd = Jumlah Konflik pertanahan yang diselesaikan di Satker daerah Keterangan: ∑KP = Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan ∑KPK1= Jumlah Kejahatan Pertanahan yang selesai dengan status K1

31 Melayani, Profesional, Terperecaya Keterangan: ΣP = Jumlah penyelesaian penanganan perkara ΣPd = Jumlah perkara pertanahan yang ditangani oleh satker daerah tahun berjalan ΣTL = Jumlah putusan pengadilan yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan 13. SK 13: Terselesaikannya Sengketa Pertanahan; Sasaran ini diukur berdasarkan indikator jumlah penyelesaian sengketa pertanahan yang pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; Σ = (Σ + Σ) 14. SK 14: Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan; Sasaran ini diukur berdasarkan indikator jumlah penyelesaian perkara pertanahan yang pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; Σ = (Σ + Σ) + Keterangan: ∑S = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan ∑Sk = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Kementerian tahun berjalan ∑Sd = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Satker Daerah tahun berjalan

32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran berjalan. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan komitmen antara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pelaksana tugas dan fungsi ATR/BPN pada tingkat kabupaten/kota dengan pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud nyata peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang selanjutnya dapat dinilai keberhasilan atau kegagalannya. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian realisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Laporan Kinerja Per Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah sesuai dengan Inpres No 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu capaian kinerja fisik juga dilaporkan pada Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023 melalui website https://skmpp.atrbpn.go.id. Data realisasi fisik yang dilaporkan bersifat real time, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

33 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.1 Nilai Kinerja pada Aplikasi SKMPP update tanggal 12 Januari 2024 2016 tentang “Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Agraria dan Tata Ruang”. Berdasarkan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ter-update pada tanggal 12 Januari 2024, secara keseluruhan nilai kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 adalah sebesar 99,41% sebagaimana gambar 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara (rencana) dan realisasi IKU serta IKK sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, Capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja IKK sebesar 98,89% dan nilai kinerja berdasarkan aplikasi SKMPP sebesar 99,41%. Nilai kinerja organisasi berdasarkan perspektif 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

34 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Sumber: Data Olahan Capaian Kinerja Kegiatan dan Aplikasi SKMPP) Pada gambar di atas, nilai kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Aplikasi SKMPP mengalami kenaikan sebesar 2,38% dari tahun sebelumnya dengan nilai rata-rata Capaian Kinerja IKK yang juga meningkat sebesar 5,12%. Berikut capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023: SASARAN KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN 2023 (%) (1) (2) (3) Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi Bidang Tanah dan Ruang 1 Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 100 2 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan 1 Jumlah Bidang Tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan 112,10 Sasaran Kegiatan Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik 1 Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar 80,97 Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang optimal dan berkelanjutan 1 Jumlah Data dan Informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Reforma Agraria 100 Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraria 1 Jumlah kepala keluarga penerima akses Reforma Agraria 100