85 Melayani, Profesional, Terperecaya Layanan Perkantoran sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% 100% 100% Tabel 3.27 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran konsisten pada capaian 100%. 8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Pada indikator ini telah dilaksanakan: No Keterangan Jumlah Pengaduan Jumlah ditindaklanjuti Capaian 1. Jumlah pengaduan yang masuk via Medsos 2 2 100% 2021 2022 2023 Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 100 100 100 100 100 100 0 50 100 150 Gambar 3.57 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
86 Melayani, Profesional, Terperecaya No Keterangan Jumlah Pengaduan Jumlah ditindaklanjuti Capaian 2. Jumlah Pengaduan yang masuk via Web Lapor 7 7 100% 3. Jumlah Pengaduan yang masuk via Mail 0 0 100% Jumlah seluruh pengaduan 9 9 100% Tabel 3.28 Capaian Kinerja Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100% Tabel 3.29 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 2021 2022 2023 Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat 100 100 100 100 100 100 0 50 100 150 Gambar 3.58 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
87 Melayani, Profesional, Terperecaya adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat konsisten pada capaian 100%. 9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik Pada indikator ini telah dilaksanakan: No Keterangan Jumlah Permintaan Informnasi Sudah ditindaklanjuti Capaian 1. Jumlah Permintaan Informasi 6539 6539 100% Jumlah seluruh Permintaan Informasi 6539 6539 100 % Tabel 3.30 Capaian Kinerja Permohonan Informasi Publik Berdasarkan pelaksanaan di atas Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 100% 100% 100% Tabel 3.31 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik
88 Melayani, Profesional, Terperecaya Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik mengalami peningkatan dengan gap (+) sebesar 5,66% dari tahun sebelumnya. 10. Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik Pada indikator ini diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Earned Media adalah adalah pemberitaan konten publikasi yang sifatnya positif yang dibuat oleh pihak lain stakeholder lain/ mitra kerja di luar Satker; (2) Shared Media adalah media bersama dalam rangka mengglorifikasikan informasi; (3) Owned Media adalah saluran atau properti komunikasi yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Satker masing masing. Pada indikator ini telah dilaksanakan: No Strategi Komunikasi Publik Capaian Kinerja 1. Mengakaktifkan Portal Website kot-jakbar.atrbpn.go.id 2. Pembinaan dan Kerjasama Media belum ada kerjasama 3. Pengelolaan media Sosial 2021 2022 2023 Persentase layanan permohonan informasi publik 100 94,34 100 100 94,34 100 0 50 100 150 Gambar 3.59 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
89 Melayani, Profesional, Terperecaya No Strategi Komunikasi Publik Capaian Kinerja a) Akun Instagram: @kantahkotajakartabarat Follower 3951 per 31 Desember 2023 b) Akun Facebook Fanspage: kantahkotajakartabarat Follower 5000 per 31 Desember 2023 c) Akun Twitter: @Kantah_Jakbar Follower 2442 per 31 Desember 2023 d) Akun Youtube: kantahkotajakartabarat Subscriber 619 per 31 Desember 2023 4. Sosialisasi Media Lainnya Pemasangan Spanduk dan Banner 5. Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang Belum ada Kerjasama 6. Pameran, Penerbitan Newsletter dan Brosur Penerbitan brosur Tabel 3.32 Capaian Kinerja Strakom Pelaksanaan strategi komunikasi daerah juga dilaksanakan evaluasi secara berkala oleh Kementerian ATR/BPN dengan hasil penilaian sebesar 80% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100% sebagaimana gambar berikut. Gambar 3.60 Monev Strakom
90 Melayani, Profesional, Terperecaya Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan IV Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 80% 80% 100% Tabel 3.33 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik masih sama dalam 3 tahun yaitu 80% karena belum terpenuhinya 2 (dua) kriteria yaitu: (1) Pembinaan dan Kerjasama Media; dan (2) Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang. 3.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terdapat beberapa indikator pada capaian di atas yang tidak mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan permasalah-permasalahan sebagai berikut: 2021 2022 2023 Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi… 80 80 80 80 80 80 0 50 100 150 Gambar 3.7 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
91 Melayani, Profesional, Terperecaya 1. Dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral terkendala adanya arsiran blokir dari penegak hukum, BLBI, dan aset lainnya, tumpang tindih. Sehingga membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. 2. Kekurangan syarat administrasi yang luput dari petugas loket 3. Sulitnya koordinasi dengan penerima layanan terkait peninjauan lokasi karena tidak tercantum nomor kontak dan merasa tidak perlu ditinjau. 4. Lurah sebagai anggota Panitia A lama ataupun sulit menandatangani permohonan bila tanpa disertai pemohon. 5. Anggaran dalam membantu Anggota Kelembagaan dalam hal akses permodalan. 6. Kemampuan memberikan bimbingan teknis kepada kelembagaan UMKM dalam peningkatan/pengembangan kualitas produk. 7. Kemampuan atau kewenangan dalam pengembangan pemasaran produk. 8. Ketersediaan data Warkah guna penanganan sengketa dan perkara. 9. Adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap BPN memiliki kewenangan penuh dalam rangka penyelesaian sengketa sehingga banyak pengaduan yang seharusnya di tanganan di luar BPN masyarakat minta agar diselesaikan di BPN. 3.1.2 Tindak Lanjut Permasalahan Tindak lanjut terhadap permasalahan utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan strategi pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat
92 Melayani, Profesional, Terperecaya 2. Pada anggaran layanan elektronik dilakukan revisi anggaran perubahan harga satuan dengan sisa anggaran dioptimalisasi pada kegiatan lain. 3. Identifikasi kegiatan yang belum dilaksanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut secara maksimal. 4. Pergeseran anggaran antar program/kegiatan untuk memaksimalkan kualitas belanja kantor. 3.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan alokasi anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023, pagu anggaran yang di tetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp 19.486.053.000,00 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam kurun waktu tahun anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan 8 (delapan) kali Revisi terakhir anggaran menjadi Rp 19.302.794.000,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, Realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sejumlah Rp 19.153.572.663,00 atau sebesar 99,23%. Nilai tersebut telah mencapai target minimal serapan anggaran sebesar 97% sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor PR.02.01/2224- Gambar 3.62 Realisasi Anggaran Tahun 2023 19.302.794.000 19.153.574.335 0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 Pagu Realisasi 2023 Pagu Realisasi
93 Melayani, Profesional, Terperecaya 100/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Pelaksanaan DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengharapkan target minimal serapan anggaran 97% yang masing-masing target triwulanan adalah triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua sebesar 50%, triwulan ketiga sebesar 75%, dan triwulan keempat sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan 15 (lima belas) Sasaran Kinerja adalah sebagai berikut: No. Sasaran /Indikator Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Penyera pan 1. Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang 570.926.000 568.070.0129 99,50 a. Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 0,80% 0,71% 88 b. Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0% 0% 0 2. Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi 16.792.000 16.792.000 100 a. Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra - - - 3. Terwujudnya Pengaturan Dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas Dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, Dan BUMD 44.543.000 40.496.500 90,92 a. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang Ditetapkan 160 152 196 4. Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan 326.444.000 324.632.697 99,45 a. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 2.100 2.162 112 5. Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Elektronik 582.310.000 543.097.000 93,27
94 Melayani, Profesional, Terperecaya No. Sasaran /Indikator Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Penyera pan a. Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 11.160 9.034 80,95 6. Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan 49.590.000 49.534.300 99,89 a. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria 38 38 100 7. Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria 129.000.000 128.854.460 99,89 a. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria 100 100 100 8. Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan 12.598.000 12.587.100 99,91 a. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0,7 0,7 100 9. Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan 40.590.000 40.519.200 99,83 a. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan 100% 100% 100 b. Persentase Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan 100% 100% 100 10. Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 32.450.000 32.316.000 99,59 a. Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 10 10 100 11. Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 56.840.000 56.824.000 99,97
95 Melayani, Profesional, Terperecaya No. Sasaran /Indikator Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Penyera pan a. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 10 10 100 12. Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang 28.435.000 28.415.000 100 a. Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 1 1 100 b. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 1 1 100 13. Terselesaikannya Sengketa Pertanahan 91.917.000 86.315.000 93,91 a. Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 7 7 100 14. Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 372.670.000 366.757.349 98,41 a. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 9 9 100 15. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 16.947.689.000 16.858.363.600 99,47 a. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 83,51 87,26 104 b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 94 89,81 96 C. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 56 N/A N/A d. Indeks Maturitas SPIP 2,681 N/A N/A e. Persentase Integritas Pelayanan Publik di 80% 113,31% 142
96 Melayani, Profesional, Terperecaya No. Sasaran /Indikator Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi % Penyera pan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang f. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 75% 98,08% 131 g. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 50% 50% 100 h. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 98% 100% 102 i. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 85% 100% 118 j. Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 73,5% 86% 117 Tabel 3.34 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Berikut capaian kinerja anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) Seksi dan Subbagian Tata Usaha sebagai berikut: Gambar 3.63 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan 5 (lima) Seksi dan Subbagian Tata Usaha Tahun Anggaran 2023
97 Melayani, Profesional, Terperecaya Berikut capaian kinerja anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dana sebagai berikut: Berikut perbandingan capaian kinerja anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut: Pada grafik perbandingan realisasi anggaran di atas, dapat dilihat bahwa capaian anggaran Kantor Pertanhaan Kota Administrasi jakarta Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 mengalami penurunan capaian dengan gap (-) 0,35%. Meskipun mengalami penurunan capaian tersebut telah dilaksanakan dengan maksimal dengan cara jemput bola yang dilakukan oleh kelompok subtansi Keuangan dan BMN pada seksi-seksi yang tingkat penyerapannya masih rendah sedangkan pelaksanaan kegiatan sudah 93,82 99,58 99,23 20 40 60 80 100 120 2021 2022 2023 Perbandingan Realisasi Angaran D t Ap k S kt p r 1 D mb r Gambar 3.64 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 Gambar 3.65 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023
98 Melayani, Profesional, Terperecaya dilakukan. Selain itu, beberapa kali dilakukan optimalisasi anggaran dengan cara pergeseran target pada kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak mencapai target kepada kegiatan yang sudah hampir atau melebihi target sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal diserap yaitu anggaran pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, gaji dan tunjangan serta Digitalisasi dan validasi dokumen pertanahan dikarenakan capaian output Perdaftaran tanah pertama kali yang tidak tercapai, kelebihan anggaran gaji dan tunjangan serta pekerjaan Digitalisasi dan validasi dokumen pertanahan yang tidak selesai secara keseluruhan. Berikut perbandingan capaian kinerja anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun dengan capaian se-DKI dan Nasional sebagai berikut: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Capaian Kantah Capaian Nasional 99,23 97,56 Realisasi Anggaran Gambar 3.66 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023
99 Melayani, Profesional, Terperecaya Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 99,23% lebih besar dari capaian anggaran wilayah DKI Jakarta yaitu 98,57% dan lebih besar dari capaian anggaran nasional yitu 97,56% hal tersebut dikarenakan sinergi dan kerjasama yang baik antara tim masing-masing seksi dan tim Subbagian tata Usaha. 3.3 Capaian Kinerja Lainnya 3.3.1 Penghargaan yang Diterima 1. Penghargaan Kinerja Terbaik di Lingkungan kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menerima penghargaan dengan total sebanyak 10 (sepuluh) Piagam penghargaan diantaranya: (1) Terbaik I Kinerja Bidang Tata Usaha; (2) Terbaik I Kinerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran; (3) Terbaik I Serapan Anggaran; (4) Terbaik I Capaian Kinerja; (5) Terbaik II Pelaporan SAKIP; (6) Terbaik IV Kinerja Survei dan Pemetaan; (7) Terbaik IV Kinerja Bidang Penataan dan Pemberdayaan; (8) Juara Umum dalam Pekan Olahraga HANTARU Tahun 2023 Tingkat Kanwil BPN DKI Jakarta; (9) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif dan (10) Penghargaan Peringkat Tertinggi Perolehan Hasil Dana PMI Tahun 2023.
100 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.71 Terbaik 1 Serapan Anggaran Tahun 2023 Gambar 3.67 Penghargaan Terbaik I Kinerja Bidang Tata Usaha Gambar 3.68 Penghargaan Terbaik I Kinerja Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Gambar 3.69 Penghargaan Terbaik IV Kinerja Bidang Survei dan Pemetaan Gambar 3.70 Penghargaan Terbaik IV Kinerja Bidang Penataan dan pemberdayaan
101 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.72 Penghargaan Peringkat Tertinggi Perolehan Hasil Dana PMI Tahun 2023 Gambar 3.73 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Gambar 3.74 Penghargaan Juara Umum dalam Pekan Olahraga HANTARU Tahun 2023
102 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.75 Terbaik 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Gambar 3.76 Terbaik 2 Pelaporan SAKIP
103 Melayani, Profesional, Terperecaya 3.3.2 Inovasi yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kota Administrais Jakarta Barat melakukan improvement inovasi/program yang lebih mempermudah dan lebih mendekatkan kepada masyarakat/ pengguna layanan untuk mendapatkan layanan dan informasi yang secara langsung dirasakan manfaatnya. Inovasi yang telah dilakukan: 1. Layanan Home Care Service merupakan pelayanan penjemputan berkas oleh petugas Kantor untuk datang ke kediaman Pemohon dengan kategori Pemohon Langsung atau tanpa kuasa, Lansia, Disabilitas atau memiliki keterbatasan khusus dan Pemohon yang sedang sakit. Permohonan dapat menghubungi melalui nomor WhatsApp (WA) 0811-9177- 666. Gambar 3.77 Mekanisme Layanan Home Care Service
104 Melayani, Profesional, Terperecaya 2. Layanan Jakbar Antar Sertipikat (JAS) adalah Pelayanan Delivery Service dengan mengantarkan langsung sertipikat ke kediaman Pemohon berdasarkan kategori Pemohon Langsung tanpa Kuasa, Lansia, Disabilitas atau memiliki keterbatasan khusus dan untuk Pemohon yang sedang sakit. Layanan JAS bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau pemohon terkait penyerahan produk layanan pertanahan. Layanan JAS ini tidak dipungut biaya. Gambar 3.79 Mekanisme Layanan JAS Gambar 3.78 Pelaksanaan Layanan Home Care Service
105 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.80 Pelaksanaan Layanan JAS 3. Layanan Antar Surat Keputusan (Tarsan) adalah layanan yang dibuat untuk mengantarkan Surat Keputusan (SK) permohonan hak yang telah selesai kepada pemohon dengan cara datang ke kediaman pemohon, dengan kriteria Pemohon Langsung atau tanpa kuasa, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayar pajak dikenakan sanksi berupa denda atau bunga, serta masa jangka waktu Surat Keputusan yang hanya selama 6 (enam) bulan. Gambar 3.81 Mekanisme Layanan TARSAN
106 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.82 Pelaksanaan Layanan TARSAN 4. Whatsapp Blast merupakan Langkah aktif memberikan informasi status berkas yang telah terdaftar maupun sudah selesai kepada pengguna layanan. Pengaplikasian WA BLAST yang telah terkoneksi dengan sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait berkas yang telah didaftarkan pada loket pelayanan maupun berkas yang telah selesai, secara otomatis akan terinfokan ke nomor handphone pengguna layanan. Gambar 3.83 Mekanisme Whatsapp Blast
107 Melayani, Profesional, Terperecaya 5. Enam Percepatan Layanan sebagai wujud meningkatkan Layanan pertanahan kepada masyarakat. Beberapa percepatan layanan yang kami berikan kepada masyarakat yang telah ada, antara lain : Gambar 3.84 Enam Percepatan Layanan 3.3.3 Katalisator Pembangunan Ekonomi 1. Capaian Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pertanahan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan Negara karena memiliki kontribusi yang cukup signifikan guna menunjang kegiatan perekonomian negara. Berikut merupakan data PNBP sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.750.406.996,00.
108 Melayani, Profesional, Terperecaya 2. Nilai Hak Tanggungan Hak Tanggungan merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Berikut merupakan nilai Hak Tanggungan yang tercatat pada tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 12% 29% 42% 64% Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress 14.411.777.275 33.532.134.874 48.379.236.130 65.666.366.871 CAPAIAN PNBP TAHUN 2023 46,1 M 52,2 M 82,1 M 65,6 M 2020 2021 2022 2023 Capaian PNBP Tahun 2020-2023 Gambar 3.85 Capaian PNBP Tahun 2023 Gambar 3.86 Realisasi PNBP Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP)
109 Melayani, Profesional, Terperecaya Hak Tanggungan merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Berikut merupakan nilai Hak Tanggungan yang tercatat pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 23.615.219.149.597,00 0 5.000.000.000.000 10.000.000.000.000 15.000.000.000.000 20.000.000.000.000 25.000.000.000.000 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress 6.111.841.41 11.062.584.0 17.428.142.2 23.615.219.1 6.111.841.412.285 11.062.584.062.008 17.428.142.259.133 23.615.219.149.597 Nilai Hak tanggungan 13,1 T 16,9 T 24,3 T 23,6 T 2020 2021 2022 2023 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2020 - 2023 Gambar 3.87 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2023 Gambar 3.88 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP)
110 Melayani, Profesional, Terperecaya 3. Nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan tersebut berasal dari pemberian hak pertama kali dan peralihan hak atas tanah. Berikut merupakan nilai BPHTB yang tercatat pada 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp 816.581.464.343,00. 3.3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan komponen utama penggerak suatu organisasi. Secara kualitas, SDM di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki nilai 61,41 berdasarkan Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN secara mandiri. Petugas ukur yang merupakan ujung tombak pendaftaran tanah, namun sampai dengan tahun 2023 kebutuhan belum mencukupi. Berikut 804 M 1,1 T 1,3 T 816,6 M 2020 2021 2022 2023 Nilai BPHTB Tahun 2020 - 2023 Gambar 3.89 Nilai Hak Tanggungan Tahun 2020-2023 (Sumber Data Aplikasi KKP)
111 Melayani, Profesional, Terperecaya rekapitulasi kebutuhan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. No Kebutuhan Petugas Ukur (orang) Ketersediaan Petugas Ukur (orang) Selisih Ket 1. 17 8 9 Jumlah petugas ukur di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 47,06% yang berasal dari jabatan Asisten Penata Kadastral dan Petugas Ukur. Dengan adanya pelimpahan kewenangan permohonan pertama kali kepada KJSB dapat membantu penyelesaian pekerjaan. Tabel 3.35 Rekapitulasi Kebutuhan Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Jakarta Barat berdasarkan ABK 2. Efisiensi Bangunan Gedung Efisiensi material dihitung dari satuan kerja yang telah memiliki gedung di atas hak dibandingkan jumlah satuan kerja. Kantor Pertanahan Jakarta Barat merupakan satuan kerja dengan kondisi saat ini belum memiiki bangunan kantor di atas hak tanahnya sendiri. Bangunan gedung Kantor Pertanahan Jakarta Barat milik sendiri namun berdiri di atas tanah milik Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat. Sehingga Efisiensi Gedung Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 50%. 3. Efisiensi Pengunaan Anggaran Capaian realisasi anggaran di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun anggaran 2023 sebesar 99,58%. Keberhasilan capaian ini menunjukkan komitmen ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk
112 Melayani, Profesional, Terperecaya meningkatkan pelayanan publik dan lembaga. Strategi pencapaiannya, yakni melakukan pergeseran kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan dan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Perhitungan efisiensi penggunaan anggaran ini bermanfaat untuk mengetahui potensi capaian output program/kegiatan dapat dipertahankan pada satuan yang ditetapkan atau ditingkatkan. Berikut rekapitulasi tingkat efisiensi anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional. No RO Prioritas Nasional Realisasi/ Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output yang Dihasilkan Anggaran (Input) % Input Fisik (Output) % Output 1 Akses Reforma Agraria Kategori V 36,157,960 99,61 100 KK 100 1,00 Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) 44,099,500 100 1 Kelompok Masyarakat 100 1,00 Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) 48,597,000 99,99 1 Kelompok Masyarakat 100 1,00 2 Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan 86,315,000 93,91 7 Perkara 100 1,06 3 Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan 366,757,34 9 98,41 9 Perkara 100 1,02 Rata-rata 98,38 100 1,02 Tabel 3.36 Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Rincian Output Prioritas Nasional
113 Melayani, Profesional, Terperecaya Efisiensi Penggunan Anggaran pada kegiatan Prioritas Nasional di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 senilai 1,02 yang didapat dari perbandingan persentase Output dengan persentase Input. Dengan demikian, penggunaan anggaran untuk program prioritas nasional sangat efisien pada semua kegiatan dengan rata-rata tingkat efisiensi senilai 1,02.
114 Melayani, Profesional, Terperecaya BAB IV PENUTUP a. Kendala Kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan kegiatan periode Tahun Anggaran 2023, secara rinci terlampir pada Bab III Tahun Anggaran 2023. Secara umum kendala yang dihadapi, yaitu terdapat kekurangan bayar pada layanan pengukuran batas bidang tanah, tidak selesainya pekerjaan Digitalisasi Data Pertanahan karena penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan belum terselesaikannya LHP. b. Tindak Lanjut Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan pada optimal dengan strategi sebagai berikut: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi setiap bulannya; 2. Melakukan koordinasi secara rutin dengan masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk mengetahui hambatan, kendala, dan masalah yang terjadi agar bisa segera diatasi permasalahannya; 3. Mengajukan pemenuhan kekurangan bayar pada tahun anggaran 2024 4. Lebih seleksi dalam pemilihan penyedia, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tuntas 5. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. c. Kesimpulan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
115 Melayani, Profesional, Terperecaya dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja merupakan salah satu tools Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan Indikator Kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas. Selain itu setiap resiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Pada periode Tahun 2023, Kinerja Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat sudah maksimal. Meskipun beberapa realisasi fisik mencapai target, namun realisasi keuangannya belum mencapai target yang ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yaitu adalah sebesar 99,23% untuk realisasi keuangan. Untuk mempertahankan kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat di masa mendatang, tentunya berbagai pengalaman yang telah dijalani akan dijadikan bekal dan acuan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara dengan baik tentunya perlu dipertahankan, sedangkan kegiatan-kegiatan yang masih kurang optimal pelaksanaannya akan terus dilakukan perbaikan untuk mendapatkan
116 Melayani, Profesional, Terperecaya kinerja terbaik dalam rangka mendukung Rencana Strategis Kementerian. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat ini disusun sebagai pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023.
ffifflflff ffflffffffff ffffffff ffffffffflffffflff ffl ffffiffffflfffflffi ffffiflflffff ff ffiff flffffffflffffflff Lampiran Melayani, Profesional, Terpercaya
K KEDUA, .SiT.,M.H. NW_56 199403 1 002 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISIRASI JAKARTA BARAT PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat Telp. 021-5825868-69, http:!/kotjakbar.atrbppgp Id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) SUBBAGIAN TATA USAHA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Adi Supriyanto, S.E., M.Si. Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Agus Setiyadi S.SiT., M.H. Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Desember 2023 PIHAK PERTAMA, Adi Supriyanto, S.E., M.Si. NIP 196903061994031005 /(4q(; Po/e8/ba/; 7eaa
u - ydx iT., M.H. 'NW 19750806 199403 1 002 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) TATA USAHA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 Kegiatan Penyelanggaraan Dukungan Manajemen Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 1 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 84 2 Indeks Akuntabiitas Kinerja Anggaran (IKPA) 95,15 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 39 4 Indeks Maturitas SPIP 3 5 Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 100% 6 Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 90% 7 Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% 8 Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100% 9 Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 100% 10 Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 80% a. Layanan BMN 1 Layanan b. Layanan Hubungan Masyarakat 1 Layanan c. Layanan Umum 1 Layanan d. Layanan Data dan informasi 1 Layanan e. Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan f. Layanan Perkantoran 1 Layanan g. Layanan Manajemen SDM 1 Layanan h. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Layanan i. Layanan Pemanlauan dan Evaluasi 1 Layanan j. Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan k. Layanan Reformasi Kinerja 1 Layanan Kegiatan Anggaran 1. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Rp 16.947.689.000,00 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Jumlah Rp 16.947.689.000,00 Jakarta, Desember 2023 PIHAK PERTAMA, Adi Supriyanto, S.E., M.Si. NIP 196903061994031005
Jakarta, Desember 2023 DUA, PIHAK PERTAMA, V iT., M.H. 99403 1 002 Angga Y NIP1 rawira, S.T., M.T. 7909152006041003 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISIRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JIBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat Telp. 021-5825868-69, http:/!kot-jakbar.atrbpn go. Id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) SURVET DAN PEMETAAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Angga Yuda Prawira, S.T., M.T. Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama Agus Setiyadi S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian in dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rarigka pemberian penghargaan dan sanksi. /46a
Jakarta, Desember 2023 PIHAK PERTAMA, iT., M.H. AnggaYu.'. P7 ira, S.T., M.T. NIP '9403 1 002 NIP 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sasaran I. Kegiatan Tersedianya Informasi Bidan' Tanah dan Ruang 1 Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi 0,93 % 2 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7 14 % a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha (Kantah) 4.500 Bidang b. Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha ( Kantah) 11 Bidang c. Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 1.200 Bidang d. Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 864 Bidang e. Layanan Legalisasi Gambar Ukur 200 Bidang f. Rekomendasi Hasil Pembinaan Monev/ Supervisi 1 Laporan f. PBT Non Sistematis Kategori V 1500 Bidang Kegiatan Anggaran 1. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Rp. 570.926.000,00 Jumlah Rp. 570.926.000,00
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat Telp. 021-5825868-69, http:I/kot-jakbaratrbpn goid PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah mi: Nama Daulat David Sihaloho, S.SiT., M.Eng. Jabatan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Agus Setiyadi S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Desember 2023 PIHAK PERTAMA, A• 6iT., M.H. Daulat David Sihaloho, S.SiT., M.Eng. NIP 1''99403 1 002 NIP 19720826 199403 1 002 i4w P eth.a 7raa
Jakarta, Desember 2023 UA, PIHAK PERTAMA, SiT., M.H. 199403 1 002 Daulat David Sihaloho, S.SiT., M.Eng. NIP 19720826 199403 1 002 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah I. Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan 1 Jumlah Data Dan Informasi Spasial Yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria 1 D a a. Layanan Pertimbangan Teknis 38 Layanan 2 Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) I. Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agrana 1 . Jumlah Kepala Keluarga Penenma Akses . Reforma Agraria 100 Kepala Keluarga a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) 1 Kelompok Masyarakat b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) 1 Kelompok Masyarakat c. Akses Reforma Agraria Kategori V 100 Kepala Keluarga Kegiatan Anggaran 1. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Rp 49.590.000,00 2. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) Rp 129.000.000,00 Jumlah Rp 178.590.000,00
.PIHAK KEDUA, -miT., M.H. -1'99403 1 002 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINIS'IRASI JAKARTA BARAT PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat Telp. 021-5825868-69, http://kotjakbaratrbngold PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah mi: Nama : Jufry Jackson Fernando Siwu, S.H. Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Agus Setiyadi S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Desember 2023 PIHAERTAMA, Jufr5 Jackson Fernando Siwu, S.H. NIP 19810706 200903 1 004 /4 Pbcia 7,ecaa
Jakarta, Desember 2023 PIHAK PERTAMA, iT., M.H. Jufr Jackson Fernando Siwu, S.H. 199403 1 002 NIP 19810706 200903 1 004 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan 1 Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0,7 Ha a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Satker b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 1 Data 2 Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan 1 Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tariah dan Ekonomi Pertanahan 100% 2 Persenatse Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan 100% a. Pembaruan Peta Zona Nilal Tanah (Bidang) 400 Bidang b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Satker Kegiatan Anggaran 1. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Rp 12.958.000,00 2. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Rp 40.590.000,00 Jumlah Rp 53. 188.000,00
Jakarta, Desember 2023 UA, PIHAK PERTAMA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMIINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHTJSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat lelp. 021-5825868-69, http:i/kot-jakbar.atrbpn cio.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kami yang bertanda tangan di bawah mi: Nama Pandu Adi Purnomo, S.H. Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Agus Setiyadi S.SiT., M.H. Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian in dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian mi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. M.H. Pandu Adi Purnomo, S.H. NIP 19Th 199403 1 002 NIP 19830811 200903 1 002 ,4z; Prnría 7a,a
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pu1au-Pu1au Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 1 Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 0,58 a. Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah 10 Bidang 2 Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah I. Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 1 a. Data Indikasi Pelanggaran P41 10 Produk 3 Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 1 Kasus Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan -15 a. Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 1 Rekomendasi Kebijakan b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 1 Kegiatan 4 Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan I. Sasaran Kegiatan lerselesaikannya Sengketa Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 7 Kasus a. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 7 Perkara 5 Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan I. Sasaran Kegiatan lerselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 9 Kasus a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan 9 Perkara
.SIT., M.H. 199403 1 002 Pandu Adi Purnomo, S.H. NIP 19830811 200903 1 002 Jakarta, Desember 2023 UA, PIHAK PERTAMA, Kegiatan Anggaran 1. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rp 32.450.000,00 2 Penertiban Penguasaan, Pemiikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 56.840.000,00 3. Pencegahan dan Penanganan Konifik Pertanahan Rp 28.435.000,00 4 Penanganan Sengketa Pertanahan Rp 91.917.000,00 5 Penanganan Perkara Pertanahan Rp 372.670.000,00 Jumlah Rp 582.312.000,00
20 23 RENCANA AKSI (T0) kantahkotajakartabarat KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Melayani , Profesional, Terpercaya @kantah_Jakbar kot-jakbar.atrbpn.go.id Melayani, Profesional, Terpercaya