LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

110 2020 2021 2022 2023 2024 18.595,67 17.560,04 36.946,06 22.918,43 24.673,16 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 2. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3. Ditjen Penataan Agraria; 4. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 2. Ditjen Penataan Agraria. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 3. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 4. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 3. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 4. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 5. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 6. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 3. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) 1. Sekretariat Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2.265,60 27,41 86,32 88,81 91,84 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 2. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3. Ditjen Penataan Agraria; 4. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 5. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Pertanahan); 6. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.(Bidang Pertanahan) 33,90 3,61 40,00 17,50 17,50 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.(Bidang Pertanahan) Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* TANAHAN KAB/KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT A RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Unit Pengampu * ional, Terpercaya

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 2 Data Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah Daerah Bidang 10,00 1 10 5 5 3 Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Daerah Hektare 4 Data Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Daerah Hektare 5 Data Hasil Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian Daerah Bidang 6 Dokumen Perencanaan dan Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Pusat Dokumen Sasaran Kegiatan 2.1 Teredistribusikannya tanah objek Reforma Agraria Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Daerah Bidang - - - - 11 Rancangan NSPK Pusat NSPK 2 SK Redistribusi Pusat dan Daerah Bidang 3 Data GTRA Pusat dan Daerah Data - - - - 1 4 Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pusat dan Daerah Data Sasaran Kegiatan 2.2 Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraria Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses RA Daerah Kepala Keluarga - 100 100 100 - 1 Rancangan NSPK Pusat NSPK 2 Akses Reforma Agraria Pusat dan Daerah KK - 100 100 100 -3 Database Penerima Akses Reforma Agraria Pusat dan Daerah Data Sasaran Kegiatan 2.3 Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan Indikator Kinerja Kegiatan 2.3 Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria Daerah Data 1 - - 1 1 1 Rancangan NSPK Pusat NSPK 2 Neraca Penatagunaan Tanah (Regional dan Sektoral) Pusat dan Daerah Neraca 1 - - 1 13 Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Pusat dan Daerah Data 4 Layanan Penatagunaan Tanah (PNBP) Daerah Layanan 20 20 15 15 155 Data Penatagunaan Tanah Pusat dan Daerah Data 3.1.1 Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan Kegiatan 2.2: Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform ) Output (RO) Kegiatan 2.3: Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Output (RO) Kegiatan 3.1: Sasaran Kegiatan Output (RO) Kegiatan 2.1: Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Output (RO) Penetapan Hak Tanah dan Ruang

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 33,90 3,61 40,00 17,50 17,50 - - - - 591,13 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penataan Agraria - - - - - 591,13 - 67,46 67,46 69,50 - 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penataan Agraria - 67,46 67,46 69,50 - 120 - - 122,28 124,11 Ditjen Penataan Agraria 120,47 - - 122,28 124,11 6 5,60 4,20 4,20 4,20 549,15 407,11 531,04 531,04 531,04 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 3.1.2 Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD 3.1.1.1 Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan Pusat NSPK 3.1.1.2 Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan Daerah Keputusan 3.700 2.700 3.030 3.030 3.030 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria untuk pengaturan hak atas tanah Pusat NSPK 2 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Pusat dan Daerah SK 3.700 2.700 3.030 3.030 3.0303 Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Perorangan dan Badan Hukum Pusat Laporan 1 1 1 1 14 Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Daerah SK 5 Unit Layanan Pertanahan Khusus Pusat Unit 6 Data Penetapan Hak atas tanah Badan Hukum dan Perorangan Pusat Database 3.1.2.1 Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD Pusat NSPK 3.1.2.2 Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan Daerah Keputusan 20 20 30 30 30 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Pusat NSPK 2 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Pusat dan Daerah Bidang 20 20 30 30 303 Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Pusat Laporan 4 Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Daerah SK 5 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan Daerah Bidang 6 Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Pusat Bidang 7 Data Tanah Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Pusat Database Sasaran Kegiatan 3.2 Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik 3.2.1 Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi Pusat NSPK 3.2.2 Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar Daerah Bidang Tanah 98.240 102.740 84.780 84.780 84.780 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat NSPK 2 Bidang tanah terdaftar Daerah Bidang 11.480 18.480 8.080 8.080 8.0803 Layanan informasi Pertanahan Daerah Bidang 36.500 36.500 36.500 36.500 36.5004 Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan Daerah Bidang 50.260 47.760 40.200 40.200 40.200Sasaran Kegiatan 3.3 Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal dan penatausahaan tanah ulayat serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi 3.3.1 Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, Hubungan Kelembagaan dan KePPATan Pusat NSPK 3.3.2 Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat Pusat Satuan Kerja 3.3.3 Jumlah Pendaftaran Hak Komunal Pusat Bidang Tanah 3.3.4 Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra Pusat Laporan 1 1 1 1 1 3.3.5 Jumlah Lisensi PPAT Pusat Keputusan 10 11 10 10 10 3.3.6 Jumlah Analis Yuridis berlisensi Pusat Orang 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pusat NSPK 2 sosialisasi tanah ulayat Pusat Satker Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Output (RO) Kegiatan 3.2: Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 3.3: Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Output (RO) Output (RO) Indikator Kinerja Kegiatan Output (RO) Indikator Kinerja Kegiatan 2 Pendaftaran Tanah dan Ruang

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 543,47 401,43 522,52 522,52 522,52 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 5,68 5,68 8,52 8,52 8,52 1.345 2.191 1.135 1.135 1.135 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 151,54 1.037,11 110,42 110,42 110,42 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 844,56 804,56 675,20 675,20 675,20 18,15 32,64 19,53 20,23 20,92 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 3 Hak Komunal Pusat Bidang 4 Mitra Kelembagaan Pusat Laporan 1 1 1 1 15 Lisensi PPAT Pusat Keputusan 10 11 10 10 106 Lisensi Analis Yuridis Pusat Orang Sasaran Kegiatan 4.1 Terselesaikannya sengketa Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Jumlah Penyelesaian Sengketa pertanahan Daerah Kasus 26 36 71 131 191 1 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pusat dan Daerah Kasus 5 60 35 60 602 Rancangan NSPK (Pusat) Pusat NSPK 3 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Pertanahan Pusat Satker 4 Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi Daerah Satker 1 - - - -Sasaran Kegiatan 4.2 Terselesaikannya penanganan perkara pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 4.2 Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Pertanahan Daerah Kasus 16 36 71 106 141 1 Penanganan Perkara Pertanahan Pusat dan Daerah Kasus 4 20 35 35 352 Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pusat Kasus 3 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pusat Satker 4.3.1 Terselesaikannya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi 4.3.2 Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang 4.3.1.1 Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga. Daerah Kasus 4.3.1.2 Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga. Daerah Kasus 4.3.2 Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Daerah Persentase -12,5 0 0 0 0 1 Penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antarinstansi/lembaga. Pusat dan Daerah Kasus 2 Pembinaan Pencegahan kejahatan pertanahan Pusat Kegiatan 3 Penyelesaian kejahatan pertanahan Daerah Kasus 4 Rancangan NSPK Pusat NSPK 5 Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pusat dan Daerah Kegiatan - 1 1 1 16 Rekomendasi upaya pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Pusat dan Daerah Rekomendasi - 1 1 1 -7 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik Pusat Satker Sasaran Kegiatan 5.1 Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Daerah Hektar 72 - - - - Kegiatan 4.1: Kegiatan 4.2: Output (RO) Penanganan sengketa pertanahan Penanganan perkara pertanahan Output (RO) Output (RO) Kegiatan 4.3: Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kegiatan 5.1: Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output (RO)

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 13,87 14,56 15,26 15,95 16,64 4,28 18,08 4,28 4,28 4,28 70,35 245,45 - 1.698,89 1.698,89 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 70,35 1.472,70 897,73 1.608,23 1.680,60 0,45 - - - - 68,60 223,20 - 16.407,46 1.663,42 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 68,60 450,60 824,03 861,12 899,87 - 142 149 155 162 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan - 134,03 140,07 146,37 152,96 - 8,28 8,65 9,04 9,45 - 7,25 66,87 68,66 70,99 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1 Pusat NSPK 2 Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah Data set 1 1 5 5 5 3 Basis Data Pengadaan Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah Data Set - - 1 1 1 4 Pencadangan Tanah/Bank Tanah IKK 1 Pusat Lokasi 5 Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah IKK 1 Daerah Satuan Kerja - 1 1 1 1,00 Sasaran Kegiatan 5.2 Terwujudnya bidang-bidang tanah yang tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan 5.2.1 Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan Daerah Persentase 15 21 21 21 21 5.2.2 Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah Daerah Bidang 5.2.3 Tingkat keikutsertaan jumlah peserta Konsolidasi tanah Daerah Persentase 70 8 8 8 8 5.2.4 Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Daerah Persentase 5 24 24 24 24 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1 Pusat NSPK 2 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah IKK 3 Pusat dan Daerah Kecamatan - - 1 2 -3 Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah IKK 4 Pusat dan Daerah Bidang 4 Konsolidasi Tanah Swadaya IKK 4 Daerah Bidang 5 Data Spasial dan Tekstual Konsolidasi Tanah (data) IKK 2 Pusat Data 6 Bantuan Teknis pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah IKK 1 Pusat dan Daerah Data set 7 Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengebangan Pertanahan IKK 1 Pusat dan Daerah Data Set - - 1 1 18 Fasilitasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Daerah Satuan Kerja - 1 1 1 1Sasaran Kegiatan 5.3 Tersedianya informasi nilai tanah, ekonomi pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan 5.3.1 Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan Daerah Persentase 1 1 1 1 5.3.2 Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Daerah Persentase 1 1 1 1 5.3.3 Jumlah lisensi penilai pertanahan Pusat Keputusan 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), IKK 1 Pusat NSPK 2 Peta Zona Nilai Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah 3 Peta Nilai Bidang Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah 4 Lisensi Penilai Tanah (PNBP Operasional) IKK 3 Pusat SK 5 Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah (termasuk layanan permohonan pemetaan nilai tanah/PNBP operasional) IKK 1 Daerah Layanan 500 500 350 50 50Output (RO) Output (RO) Kegiatan 5.2: Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan Output (RO) Kegiatan 5.3: Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 0,00 6,80 7,00 7,00 7,22 - - 48,21 49,66 51,42 0,00 0,45 11,65 12,00 12,36 - 0,45 179,86 299,70 63,51 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan - - 120,00 238,04 - - - 48,21 49,66 51,15 - 0,45 11,65 12,00 12,36 52,64 80,91 82,92 18,96 20 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 45,14 72,96 6,75 6,96 7 7,50 7,95 76,17 12,00 12 7,50 7,50 75,00 - -

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 6 Bantuan Teknis Pemanfaatan Peta Nilai Tanah IKK 2 Daerah Data Set 7 Nilai Aset Properti IKK 1 Daerah Aset 8 Pembaruan Peta Nilai Tanah IKK 1 Daerah Bidang 500 1000 1000 1000 10009 Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan IKK 1 Daerah Satuan Kerja - 1 1 1 1 Sasaran Kegiatan 6.1 Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang 6.1.1 Cakupan luas Peta Dasar Pertanahan Daerah Persentase 6.1.2 Surveyor Kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral) Daerah Persentase 6.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan dengan APL Pusat dan Daerah Persentase 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat NSPK 2 Peta Dasar Pertanahan Pusat dan daerah Hektar 3 Surveyor Kadastral Pusat Orang 4 Panjang Batas Kawasan Hutan Pusat dan Daerah Km 5 Basis Data dan Sistem Informasi Data Dasar Pertanahan Pusat Dataset 6 Kerangka Dasar Kadastral Nasional Daerah TDT 7 Pemeliharaan Peralatan Pusat dan Daerah Unit - - 10 10 10 Sasaran Kegiatan 6.2 Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang 6.2.1 Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Pusat dan Daerah Persentase 6.2.2 Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan Pusat dan Daerah Persentase 6.2.3 Jumlah Tema Informasi Geospasial Tematik Pusat Persentase 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat NSPK 2 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Pusat dan Daerah Bidang - - 1000 1000 - 3 Peta Tematik Kawasan Pusat dan Daerah Hektar 4 Data dan Informasi Geospatial Tematik Pertanahan dan Ruang Pusat Hektar 5 Layanan Peta Tematik Kawasan Pusat dan Daerah Hektar Sasaran Kegiatan 6.3 Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang 6.3.1 Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi Daerah Persentase - 82,03 88,00 94,00 100,00 6.3.2 Cakupan satuan ruang yang terpetakan Pusat Persentase 6.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Persentase 0,54 0,54 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat NSPK 2 Data dan Informasi Bidang Tanah dan Ruang Pusat Bidang - 249.396 - - - 3 Peta Bidang Tanah dan Ruang (Layanan) Daerah Hektar/Bidang 9.765 7.715 12.800 12.800 12.800Output (RO) Kegiatan 6.1: Output (RO) Kegiatan 6.3: Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Output (RO) Kegiatan 6.2: Survei dan Pemetaan Tematik Indikator Kinerja Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Indikator Kinerja Kegiatan

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 45,14 72,96 6,75 6,96 7 - 0,45 1,17 12,00 12 - - 405,26 405,26 405,26 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 0 - 405,26 405,26 405,26 - - 46,88 46,88 - 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 0,00 0,00 46,88 46,88 - 7,25 50,40 1.135,25 7,25 7,25 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang - - - - - 791,58 571,77 1.831,40 1.831,40 1.831,40

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 TargetNo Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Kegiatan (Output )/Indikator Lokasi (Kanwil/Kantah) 4 Peta Bidang Tanah dan Ruang (Non Layanan) Daerah Bidang - 250 - - -5 Peta Bidang Tanah K4 Daerah Bidang 6.549 - - - -6 Berita Acara Penyuluhan Daerah Paket 7 Laporan Pembinaan, Monev Supervisi Daerah Daerah Laporan 1 1 1 1 1 8 Data Infrastruktur Keagrariaan Daerah Warkah 9 Dukungan Manajemen Kegiatan One Map Project Daerah Paket 10 Rekomendasi Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk menunjang penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Rekomendasi - - 30 30Sasaran Kegiatan 1.2 Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas 1.2.1 Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah Pusat dan Daerah (Kanwil) 1.2.2 Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RRTR/RDTR Kabupaten/Kota Pusat dan Daerah (Kantah) 1.2.3 Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Pusat dan Daerah (Kantah) Output (RO) 1.2.2 Materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kabupaten/Kota Pusat dan Daerah (Kanwil/Kantah) 1.2.3 Materi teknis dan rancangan peraturan daerah (PK Revisi) RTRW Kab/Kota Pusat dan Daerah (Kanwil/Kantah) Sasaran Kegiatan: 1.7 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah 1.7.1 Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pusat dan Daerah Indeks Akuntabilitas 83,17 84,00 85,00 87,00 88,00 1.7.2 Indeks Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat dan Daerah 95,84 96,00 97,00 98,00 99,00 1.7.3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah Indeks Profesionalitas ASN 52,18 62,20 69,33 81,53 93,00 Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/pendapat hukum. 1.7.4 Indeks Maturitas SPIP Pusat dan Daerah Nilai Maturitas SPIP 2,00 2,75 3,10 3,50 3,90 1.7.5 Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang Pusat dan Daerah Persentase 1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor Modern 0 15 30 60 90 2. Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Arsip dan Persuratan elektronik 20 50 80 100 100 3. Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana secara elektronik 90 90 90 90 90 4.Peningkatan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan kawasan yang berkualitas 15 16 17 20 25 KANProgram C : Output (RO) Penyelenggaraan Penataan Ruang Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Indikator Kinerja Kegiatan Program B : Kegiatan 1.2: Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Dukungan Manajemen

2020 2021 2022 2023 2024 Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * - 44,39 - - - - - - - - 7,25 6,02 7,25 7,25 7,25 - - 1.128,00 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Penataan Ruang). 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) Ditjen Tata Ruang 16.330,07 17.532,62 36.859,74 22.829,62 24.581,32 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Biro Perencanaan dan Kerjasama 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Orpeg 4. Biro Humas 5. Biro Umum 16.330 17.533 36.860 22.830 24.581 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Biro Perencanaan dan Kerjasama 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Orpeg 4. Biro Humas 5. Biro Umum 6. Pusdatin (output digitalisasi data pertanahan) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Hukum Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B NWIL

176 - P.,.14...0600.aI1l7.I1. H•I4 701121106111 , 020048070.0(00) . 7006)0... 70 , . 60 -- 60 . 06 -. 43 I.?.? Pnrfls.Te0.00801(.L0)*40 7070)00).. PaM dIn 0..I.01 P600020. 100 100 I® TOO 1*1 1.7.6 P.004*10.0.60 PaulO... 60 00 702 460 6*1 070 P.1066006166.Mlh0lIl0l60I7.04P.t 7.406 4.7 0.0*6, 7016.103.. 60 00 100 604 6). 1.1.13 (.41*063 0446 566460 7.6.4*10.4.4, P00670300 65 05 160 604 050 024027(403 11,010, 0404791fl410.J.11.n 500166, 0.0100 1.7.88, O LI,.,., 70.4..,..., 000)50 1.0.010 2 (.6601*' P11,100*620 000 €62041001 000*1 11400.41 3 L14fl16lU0016lt000410001100000101 06.7.04 10,40*, • 10(S.,040I,l$ll4fl000.1000, 001,10 1.1.11*, 6 110500110017040700400.017010414( 0.000 (.15,17*1 .4 1100001U6607 I LIOIO)lIHlI0dl7 031031 .7.62*6 4 L0000In0.202,015,0r04)06S0I0*771114 0.088, 1.60140 0 LS7Vl*I00040106260016611 010610 1140006 70 11110760010d106600640310 Pu.64S0D.6710 110075, Ii (.6,upal 70400004*1 031005 16,0001 72 (.40.0.) S.60070.Sfl 0604104 06.600, 04eio, ' . I I IJ Dokumen liii sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui c-Offialamat https:/ /eoffice.atrbpn.go.id/

-.- H -. tlW*1lolJolla006l _1 fl 007. 2)07*406) 600.706606 0600 600616004460 67.46 II 03 6.40 6.40 tOO 104 1113 2.50 2,50 2,60 2.75 60.20 0240 00(0 70.88 11.52 15.10 23.40 22.60 00.66 27.12 0.00 0.04 0.00 0.00 1.03 - 1.00 6.00 7.60 7.20 6.60 0.6 4.00 0,07 60,67 *60 *53 00.00 03.50 102.00 70,60 70,00 141,60 7010 70,040 . 140.71 2160,44 1000(4 610,64 76.160,25 7712040 17.2*1.40 10001,24 00.671,00 47.54 - 4101,00 3.1120.00 3.5000(0 Jakarta, 7 Moi 2021 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT SRI PRANOTO, s.srr., M.M. NIP. 197407271994031 006 ce ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diperlukan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024; Mengingat…

- 2 - Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 10. Peraturan …

- 3 - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 986); 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 663); 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020- 2024. KESATU …

- 4 - KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020- 2024 yang memuat indikator beserta formulasi atau cara hitung untuk mengukur keberhasilan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan: a. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024; dan b. Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masingmasing unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020- 2024. KETIGA : Unit kerja Sekretaris Jenderal bertugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit kerja lainnya dalam menyusun indikator kinerja, agar sejalan dan mendukung sasaran strategis kementerian. KEEMPAT : Untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini, Inspektur Jenderal bertugas: a. Melakukan analisis atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja; dan b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. KELIMA …

- 6LAMPIKEPUTKEPALNOMOTENTAINDIKAKEMENASIOINDIKATOR KINKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADNo. Tujuan/ Indikator Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator Rumus 1. Tujuan: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah IG = 1 - ∑fi [Yi +( Yi-1)] IG =Indeks Gini Yi =Proporsi jumlah p pemilikan tanah Yi-1 =Proporsi jumlah p dan pemilikan tan ke i-1 fi =Frekuensi luas ta dimiliki kumulatif

6 - IRAN TUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ LA BADAN PERTANAHAN NASIONAL OR ANG ATOR KINERJA UTAMA ENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN ONAL TAHUN 2020-2024 NERJA UTAMA DAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 Formula Unit Pelaksana Keterangan penguasaan dan kumulatif ke i penguasaan nah kumulatif anah yang f ke-i 1. Indeks gini digunakan untuk merepresentasikan tingkat ketimpangan pemilikan tanah. 2. Interval penurunan indeks gini : 0,0047 - 0,0061 : sangat baik 0,0035 - 0,0046 : baik 0,0023 - 0,0034 : cukup baik 0,0011 - 0,0022 : tidak baik <0,0011 : sangat tidak baik 3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap; Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

- 71.1.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya ketersediaan lahan dalam rangka pengurangan tuna lahan dan meningkatnya produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas P4T (A+B)/2 A = Rasio pengurangahasil penertiban pemilikan, penggupemanfaatan tanaB = Rasio peningkata Penguasaan, Pem dan Pemanfaatan pengendalian hak Dasar Penguasaa alih fungsi lahan, pulau-pulau perbatasan dan w1.1.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ((A/A1)+(B/B1))/2 A = Jumlah rekom penguasaan d yang dihasilkaA1 = Target jumlah penertiban pen pemilikan tana dihasilkan B = Jumlah rekom penggunaan d tanah yang dihB1 = Target jumlah penertiban pen pemanfaatan t dihasilkan

7 - c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang; d. Terwujudnya pengendalian pertanahan an tuna lahan penguasaan unaan dan ah an produktivitas milikan, Penggunaan n Tanah (P4T) hasil k atas tanah atau an Atas Tanah (DPAT), , wilayah pesisir, kecil, wilayah tertentu 1. Interval Indeks Pengurangan Tuna Lahan dan Peningkatan produktivitas (P4T): Nilai indeks 0 - 0,10 = buruk Nilai indeks 0,11 - 0,15 = kurang Nilai indeks 0,16 - 0,20 = cukup Nilai indeks 0,21 - 0,25 = baik Nilai indeks 0,26 - 0.30 = sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan b. Rasio peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian hak atas tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mendasi penertiban dan pemilikan tanah an rekomendasi nguasaan dan ah yang akan mendasi penertiban an pemanfaatan hasilkan rekomendasi nggunaan dan tanah yang akan Cukup jelas Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah

- 81.1.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terkendalinya hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulaupulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu Rasio peningkatan produktivitas P4T hasil pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulaupulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu (A/A1)+(B/B1)+(C+C1)/3A = Jumlah bidang tana dilakukan pengenda Tanah/Dasar Peng(HAT/DPAT) A1= Target jumlah bida akan dilakukan pe Tanah/Dasar Peng (HAT/DPAT) B = Jumlah luas lahan fungsi yang telah d pengendalian B1= Target jumlah luas yang akan dilakukaC = Jumlah luas wilaya dan pemilikan tana pesisir, pulau-pula dan wilayah tertent pengendalian C1= Target jumlah luas penguasaan dan pe wilayah pesisir, pu perbatasan dan wil yang akan dilakuka1.1.2 Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya aset reform dalam reforma agraria Persentase jumlah luas tanah yang diredistribusi A/B x 100% A= Luas realisasi tanahB= Luas tanah target re1.1.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Teredistribusikannya tanah objek reforma agraria Jumlah bidang tanah yang diredistribusi ∑A A = Jumlah bidang Tana Agraria (TORA) yang

8 - 3 ah yang telah alian Hak Atas guasaan Atas Tanah ang tanah yang ngendalian Hak Atas guasaan Atas Tanah sawah beralih dilakukan s lahan sawah an pengendalian ah penguasaan ah di wilayah au kecil, perbatasan tu yang dilakukan s wilayah emilikan tanah di lau-pulau kecil, layah tertentu an pengendalian Cukup jelas Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu h yang diredistribusi edistribusi 1. Interval persentase perbandingan luas tanah yang terdistribusi terhadap target yang diredistribusi: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah jumlah luas tanah yang diredistribusi yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi; b. Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria sebagai penyedia data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Direktorat Jenderal Penataan Agraria ah Objek Reforma g diredistribusi Cukup Jelas Direktorat Landreform

- 91.1.2.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria ∑A A= Jumlah realisasi ya potensi aset reform 1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif Peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria ((A-B)/B)*100% A = Pendapatan penerim setelah menerima pr Agraria B = Pendapatan penerimsebelum menerima pAgraria 1.2.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya akses reform dalam reforma agraria Persentase jumlah kepala keluarga penerima akses reform A/B x 100% A= Jumlah realisasi kep penerima akses reforB= Jumlah target kepala penerima akses refor1.2.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya pemberian akses reforma agraria Jumlah kepala keluarga penerima akses reform ∑A A= Jumlah realisasi kep penerima akses refor

9 - ang tersedia data Cukup Jelas Direktorat Penatagunaan Tanah ma Reforma Agraria rogram Reforma ma Reforma Agraria program Reforma 1. Interval persentase peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria: 20%-25% : sangat baik 15%-19% : baik 10%-14% : cukup baik 5%-9% : tidak baik <5 % : sangat tidak baik 2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator peningkatan pendapatan per kapita penerima program reforma agraria didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; dan b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap. Unit Penanggung Jawab: Direktorat Jenderal Penataan Agraria Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pala keluarga rm a keluarga rm per tahun Interval persentase perbandingan jumlah kepala keluarga penerima akses reform dengan target kepala keluarga penerima akses reform: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik Direktorat Jenderal Penataan Agraria pala keluarga rm Cukup Jelas Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat

- 11.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah (A-B)/C*100% A = Bidang tanah terdaftB = Bidang tanah terdafC = Jumlah bidang tana1.3.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian hak atas tanah dan ruang 1. Persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional (A/B)*100% A= Bidang tanah terdaftB= Bidang tanah nasion

0 - ftar ftar diperkarakan ah total 1. Interval Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah : Nilai 1 (0-20%) : Sangat buruk Nilai 2 (21-40%) : Buruk Nilai 3 (41-60%) : Cukup Nilai 4 (61-80%) : Baik Nilai 5 (81-100%): Sangat Baik 2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang d. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Tata Ruang tar nal 1. Interval persentase perbadingan antara bidang tanah terdaftar dan bidang tanah nasional : 0-25% : buruk 26-50% : kurang baik 51-75% : baik 76-100% : sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan; b. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan; c. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD; d. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan; e. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi; dan f. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar. Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

- 12. Persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara maupun Perdata (A/B)*100% A= Jumlah bidang bersdiperkarakan di PenNegara dan Perdata B= Jumlah bidang tana1.3.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan 1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan A+B A= Jumlah rancangan N Prosedur, dan Kriteri hak atas tanah dan r hukum B= Jumlah rancangan N Prosedur, dan Kriteri penetapan hak atas t perorangan 2. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan A+B A= Jumlah penetapan h badan hukum B= Jumlah penetapan h perorangan

1 - ertipikat yang ngadilan Tata Usaha ah terdaftar 1. Interval Persentase bidang bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata dibandingkan dengan bidang tanah terdaftar: < 5% : sangat baik 6-10% : baik ≥ 11 % : kurang Baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Perdata yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan KePPATan; b. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat; c. Jumlah pendaftaran hak komunal; d. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra; e. Jumlah lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dan f. Jumlah analis yuridis berlisensi. Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Norma, Standar, ia (NSPK) penetapan ruang badan Norma, Standar, ia (NSPK) tanah dan ruang Cukup jelas Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang hak atas tanah hak atas tanah Cukup jelas

- 12. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD 1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD A+B A=Jumlah Norma, StandKriteria (NSPK) pengahak atas tanah instan pemerintah B=Jumlah Norma, StandKriteria (NSPK) pengahak atas tanah BUMN2. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang ditetapkan A+B A= Jumlah penetapan h instansi pemerintah B= Jumlah penetapan h BUMN/BUMD 1.3.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik 1. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi A+B+C A= Jumlah rancangan N Prosedur, dan Kriteri pengaturan pendaftaB= Jumlah rancangan N Prosedur, dan Kriteri pengaturan pemelihaC= Jumlah rancangan N Prosedur, dan Kriteri pengaturan informas2. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar ∑A A=Jumlah bidang terdaf1.3.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal dan penatausahaan tanah ulayat serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi 1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, Hubungan Kelembagaan dan KePPATan A+B+C A= Jumlah Norma, Stan Prosedur, dan Kriteri teknis pengaturan ta komunal B= Jumlah Norma, Stan Prosedur, dan Kriteri teknis pengaturan hu kelembagaan C= Jumlah Norma, Stan Prosedur, dan Kriteri teknis pengaturan ke2. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat ∑A A= Jumlah satker yang sosialisasi

2 - dar, Prosedur, dan aturan dan penetapan nsi dar, Prosedur, dan aturan dan penetapan N/BUMD Cukup jelas Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah hak atas tanah hak atas tanah Cukup jelas Norma, Standar, ia (NSPK) terkait aran tanah Norma, Standar, ia (NSPK) terkait araan data Norma, Standar, ia (NSPK) terkait si Cukup jelas Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ftar Cukup jelas ndar, ia (NSPK) tentang anah ulayat dan ndar, ia (NSPK) tentang ubungan ndar, ia (NSPK) tentang e-PPAT-an Cukup jelas Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT menjadi tujuan Cukup jelas

- 13. Jumlah Pendaftaran Hak Komunal ∑A A= Jumlah dokumen pe komunal 4. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra ∑A A= Jumlah dokumen rua Kerja sama untuk me pendaftaran tanah 5. Jumlah lisensi PPAT A+B+C A= Jumlah Surat Keputu pengangkatan Pejaba Tanah (PPAT) PertamB= Jumlah Surat Keputu pengangkatan Pejaba Tanah (PPAT) KembaC= Jumlah Surat Keputu Perpanjangan Masa J Pembuat Akta Tanah6. Jumlah analis yuridis berlisensi ∑A A= Jumlah analis yuridi1.3.2 Indikator Kinerja Program 1. Menurunnya kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan Persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan ∑PB = ((∑Pt0-∑Pt-1) /∑P∑PB = Persentase penu pengaduan ∑Pt0 = Jumlah pengadu pertanahan di ta∑Pt-1 = Jumlah pengadu pertanahan di ta2. Percepatan penyelesian sengketa, konflik dan perkara pertanahan Persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan ΣPSKP = (ΣS+ΣP+ΣK+ΣKP)t-1) x10ΣPSKP = Jumlah Penye sengketa, konfΣS = Jumlah Sengk Diselesaikan ΣP Jumlah penyelesaianΣK = Jumlah konflikΣKP = Jumlah kejaha yang diselesaikt0 = tahun berjalant-1 = tahun sebelum

3 - ndaftaran hak Cukup jelas ang lingkup endukung Cukup jelas usan (SK) at Pembuat Akta ma Kali usan (SK) at Pembuat Akta ali usan (SK) Jabatan Pejabat h (PPAT) Cukup jelas is berlisensi Cukup jelas Pt-1) x 100 % urunan kasus uan kasus ahun t0 uan kasus ahun t-1 1. Jika ∑PB < 35% maka tidak tercapai. 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ((ΣS+ΣP+ΣK+ΣKP)t0 00% elesaian kasus flik dan perkara keta pertanahan yang n penanganan perkara k yang diselesaikan atan pertanahan kan n mnya 1. Jika ΣPSKP < 50% maka tidak tercapai 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan; b. Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan; c. Jumlah penyelesaian konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi; dan d. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan pertanahan secara holistik antarinstansi/lembaga. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

- 11.3.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terselesaikannya sengketa pertanahan Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan ΣS = (ΣSk+ΣSd) ΣS = Jumlah sengketa p diselesaikan ΣSk= Jumlah sengketa p diselesaikan di Kem berjalan ΣSd= Jumlah sengketa p diselesaikan di Sat berjalan 1.3.2.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terselesaikannya penanganan perkara pertanahan Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan ΣP = (ΣPk+ΣPd)+ΣTL ΣP = Jumlah penyelesa perkara ΣPk = Jumlah perkara y Kementerian padaΣPd = Jumlah perkara y satker Daerah padΣTL = Jumlah putusan p sudah ditindaklan berjalan 1.3.2.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1. Terselesaikannya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi 1. Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga ΣK= (ΣKk+ΣKd) ΣK = Jumlah konflik yaΣKk = Jumlah konflik Pe diselesaikan oleh ΣKd = Jumlah konflik pe diselesaikan satke2. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga. ∑KP = ΣKPK1 ∑KP = Jumlah penyel pertanahan ΣKPK1 = Jumlah kejaha yang selesai dePenurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 1.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif Peningkatan kemudahan investasi (Registering Property dalam Ease of Doing Business) Skor Registering property+ Skor (C) + Skor (D))/4 A = Jumlah Prosedur : byang dilewati B = Waktu (Hari) : lama tersebut dilalui 2. Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang ∑PB = ((∑Pt0-∑Pt-1) /∑P∑PB = Persentase penur pengaduan ∑Pt0 = Jumlah pengadu pertanahan di ta∑Pt-1= Jumlah pengadu pertanahan di ta

4 - pertanahan yang pertanahan yang menterian tahun pertanahan yang tker Daerah tahun Cukup jelas Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan aian penanganan yang ditangani oleh a tahun berjalan yang ditangani oleh da tahun berjalan pengadilan yang njuti pada tahun Cukup jelas Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan ang diselesaikan ertanahan yang kementerian ertanahan yang er daerah Cukup jelas Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan lesaian kejahatan atan pertanahan engan status K1 Cukup jelas Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Jika ∑PB < 35% maka tidak tercapai. y = (Skor (A) + Skor (B) banyaknya prosedur anya prosedur 1. Nilai maksimal Registering Property dalam Ease of Doing Business (EoDB): a. Prosedur = 1 prosedur; b. Waktu = 1 hari; c. Biaya = 0,0 biaya; d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 30 terdiri dari Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Pt-1) x 100 % runan kasus uan kasus ahun t0 uan kasus ahun t-1

- 1C = Biaya (persentase dD = Indeks kualitas adm pertanahan

5 - dari nilai properti) ministrasi 1) Indeks keandalan infrastruktur; 2) Indeks cakupan geografis (terdaftar dan terpetakan); 3) Indeks transparansi informasi; 4) Indeks resolusi sengketa tanah; dan 5) Indeks akses yang sama terhadap kepemilikan properti. 2. Interval skor Registering Property dalam Ease of Doing Business (EoDB): a. Prosedur = 0 – 100; b. Waktu = 0 – 100; c. Biaya = 0 – 100; dan d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 0 – 100. 3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator kinerja sasaran strategis peningkatan kemudahan investasi (Registering Property dalam EoDB) didukung oleh IKP sebagai berikut: a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap; b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan; c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang; d. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan tanah; e. Terwujudnya pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang; dan f. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas. 2. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Tata Ruang 2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 4. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

- 11.4.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Optimalisasi pemanfaatan nilai tanah Indeks akurasi informasi nilai tanah (A+B+C+D)/E A = Nilai tanggungan B = Nilai transaksi C = Penerimaan Negar (PNBP) D = Bea Perolehan Hak Bangunan (BPHTBE = Total nilai tanah 1.4.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya ketersediaan tanah bagi pembangunan Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya ∑A A= Luas tanah yang sud dilaksanakan pengad1.4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya bidangbidang tanah yang tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan 1. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan (B-A)/A*100 % A= Nilai tanah sebelum p konsolidasi tanah da pertanahan B= Nilai tanah setelah p konsolidasi tanah da pertanahan 2. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah ΣA A= Bidang tanah selesai konsolidasi tanah

6 - ra Bukan Pajak k atas Tanah dan B) 1. Interval Skor Indeks akurasi informasi nilai tanah: Skor indeks 0-20 : Sangat tidak baik Skor indeks 21-40 : Tidak baik Skor indeks 41-60 : Cukup Baik Skor indeks 61-80 : Baik Skor indeks 81-100 : Sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah Indeks akurasi informasi nilai tanah yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya; b. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan; c. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah; d. Persentase tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah; e. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan; Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan; f. Persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan; dan g. Jumlah lisensi penilai pertanahan. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dah selesai daan tanah Cukup jelas Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pelaksanaan an pengembangan elaksanaan an pengembangan Cukup jelas Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan i dilaksanakan Cukup jelas Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

- 13. Tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah (A/B)*100% A= Jumlah masyarakat konsolidasi tanah B= Jumlah masyarakat perencanaan konsoli4. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan (A/B)*100% A= Luas sumbangan tanB= Luas pelaksanaan ko1.4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya informasi nilai tanah, ekonomi pertanahan dan lisensi penilai pertanahan 1. Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan (A/B)*100% A= Total luas peta nilai t hektar B= Luas Area Pengguna satuan hektar 2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan (A/B) *100 % A =Jumlah Satuan Kerja dan Pemerintah Kab memanfaatkan Peta B = Total Satuan Kerja ( dan Pemerintah Kab3. Jumlah lisensi penilai pertanahan ∑A A = Jumlah lisensi penil1.4.2 Indikator Kinerja Program (IKP) Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang Indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral (A/B)*100% A= Jumlah luas bidang B= Target luas bidang ta di Area Penggunaan (dalam satuan Hekta

7 - sepakat ikut yang disurvei dalam dasi tanah Cukup jelas Direktorat Konsilidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan nah onsolidasi tanah Cukup jelas tanah dalam satuan an Lain (APL) dalam Cukup jelas Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan a (Kantor Pertanahan bupaten/Kota) yang Nilai Tanah Kantor Pertanahan bupaten/Kota) Cukup jelas lai pertanahan Cukup jelas tanah terdaftar anah terdaftar Lain (APL) ar) 1. Indeks Kelengkapan Cakupan dan Informasi serta Reliabilitas Peta Kadastral: nilai indeks E (Buruk) = 0% - 19.99% nilai indeks D (Kurang) = 20% - 39.99% nilai indeks C (Cukup) = 40% - 59.99% nilai indeks B (Baik) = 60% - 79.99% nilai indeks A (Sangat Baik) = 80% - 100% 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

- 1(A/B)*100% A= Jumlah bidang tanahB= Target bidang tanah di Area Penggunaan satuan bidang tanah1.4.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang 1. Cakupan luas peta dasar pertanahan (A/B)*100% A= Luas peta dasar pert dihasilkan B= Target peta dasar per dengan Tahun 2024 2. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral) (A/B)*100% A= Jumlah surveyor kad yang dihasilkan B= Target surveyor kada sampai dengan Tahu3. Panjang batas kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL) (A/B)*100% A= Panjang batas kawas dihasilkan B= Target panjang batas sampai dengan Tahu1.4.2.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Terwujudnya sistem informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang 1. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang (A/B)*100% A= Luas peta tematik pe ruang yang dihasilkaB= Target luas peta tema ruang sampai dengan

8 - a. Cakupan luas peta dasar pertanahan; b. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral); c. Panjang batas kawasan hutan dengan APL; d. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang; e. Cakupan luas peta tematik kawasan; f. Jumlah tema informasi geospasial tematik; g. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi; h. Cakupan satuan ruang yang terpetakan; i. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. h terdaftar tervalidasi terdaftar tervalidasi Lain (APL) (dalam h) anahan yang rtanahan sampai Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang dastral berkualitas astral berkualitas un 2024 Cukup Jelas san hutan yang s kawasan hutan un 2024 Cukup Jelas ertanahan dan an atik pertanahan dan n Tahun 2024 Cukup Jelas Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

- 12. Cakupan luas peta tematik kawasan (A/B)*100% A= Luas peta tematik ka dihasilkan B= Target luas peta tema Sampai dengan Tahu3. Jumlah tema informasi geospasial tematik (A/B)*100% A= Jumlah tema informa tematik yang dihasilkB= Target tema informas sampai dengan Tahu1.4.2.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tersedianya informasi bidang tanah dan ruang 1. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi (A/B)*100% A= Luas bidang tanah teB= Luas bidang tanah te sampai dengan tahun2. Cakupan satuan ruang yang terpetakan (A/B)*100% A= Volume satuan ruangB= Target satuan ruang sampai dengan tahun3. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang (A/B)*100% A= Jumlah desa/kelurahB= Jumlah desa/kelurah Penggunaan Lain (AP

9 - awasan yang atik kawasan un 2024 Cukup Jelas Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik asi geospasial kan si geospasial tematik un 2024 Cukup Jelas Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik erpetakan tervalidasi erpetakan tervalidasi n 2024 Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral g terpetakan yang dipetakan n 2024 Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral han lengkap han di kawasan Area PL) Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

- 22 Tujuan: Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta pewujudan tertib tata ruang Indeks penyelenggaraan penataan ruang (A+B)/2 A= Indeks perencanaan pemanfaatan ruang B= Indeks kepatuhan ru optimal 2.1.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang ((A+B+(C/5)+D)/4) A= Rasio pemenuhan ren ruang nasional B= Rasio pemenuhan re ruang daerah C= Rasio kesesuaian pro pembangunan denga ruang nasional dan dD= Rasio pemenuhan No Prosedur, Kriteria (NS Tata Ruang

0 - yang Berkelanjutan tata ruang dan uang yang 1. Interval Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang : Nilai indeks 0-0,2 = Pemenuhan Produk Tata Ruang (Kurang Optimal); Nilai indeks 0,21-0,4 = Peningkatan Kualitas Produk Tata Ruang (Belum Optimal); Nilai indeks 0,41-0,6 = Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Cukup Optimal); Nilai indeks 0,61-0,8 = Pengendalian Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Optimal); dan Nilai indeks 0,81-1 = Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Sangat Optimal). 2. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan berkorelasi sebagai berikut: Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika ketersediaan Rencana Tata Ruang (termasuk dalam aspek pengaturan dan pembinaan) dapat terpenuhi sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan. 3. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan akan berkorelasi positif jika semakin banyak Rencana Tata Ruang yang dihasilkan dan diimplementasikan serta tidak terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang. Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang ncana tata ncana tata ogram an rencana tata daerah orma, Standar, SPK) Bidang 1. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang adalah realisasi tahunan dibandingkan target tahunan sebagai berikut: 0% < X ≤ 20% = buruk 20%<X ≤ 40% = kurang 40%<X ≤60% = cukup 60%<X ≤80% = baik 80%<X ≤100% = sangat baik X = Nilai capaian tahunan 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional; b. Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah; Direktorat Jenderal Tata Ruang