35 Melayani, Profesional, Terperecaya SASARAN KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CAPAIAN 2023 (%) (1) (2) (3) Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan 1 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 61,43 Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi Nilai Tanah, ekonomi Pertanahan dan lisensi Penilai Pertanahan 1 Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 100 2 Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 100 Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 1 Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 100 Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 100 Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang 1 Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 100 2 Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 1 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 100 Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 1 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 103,88 2 Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 98,90 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara N/A 4 Indeks Maturitas SPIP 108,33 5 Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang 100 6 Persentase capaian kinerja hasil pengawasan 111 7 Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 100 8 Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat 100 9 Persentase layanan permohonan informasi publik 100 10 Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik 100 Tabel 3.1 capaian dari Sasaran Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 2023
36 Melayani, Profesional, Terperecaya Adapun realisasi anggaran dan persentase realisasi kinerja pada Triwulan IV pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut: Berdasarkan Capaian Kinerja masing masing sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan mengacu pada Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut: 3.1.1 Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu: (1) Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi; dan (2) Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi 0 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000 20.000.000.000 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 3.237.930.117 (16,62%) 8.686.043.146 (44,58%) 13.205.679.557 (67,77%) 19.153.574.335 (99,23%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Progress 3.237.930.117 8.686.043.146 13.205.679.557 19.153.574.335 REALISASI ANGGARAN Gambar 3.3 Realisasi Anggaran dan Persentase Kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
37 Melayani, Profesional, Terperecaya untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan capaian sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan capaian cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi tahun 2023 adalah dari target 0,93% sehingga Capaian Kinerja Triwulan IV pada indikator ini sebesar 100%. Progres pelaksanaan kegiatan pelayanan sangat dipengaruhi oleh permohonan masyarakat dan dengan adanya PTSL permohonan masyarakat, PBT BMN, Pengukuran Bidang Tanah, dan Pengembalian Batas. Kinerja pada indikator ini dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan (output) dengan capaian output rata-rata sebesar 108,57%. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Gambar 3.4 Tren Grafik Tiwulan Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Gambar 3.3 Pengukuran Bidang Tanah oleh Petugas Ukur 0,22 -1,04 0,71 0,93 -2 0 2 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
38 Melayani, Profesional, Terperecaya Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian PK Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 0,93% 0,93% 100% Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Pada tabel di atas Capaian Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Tahun 2023 telah mencapai realisasi 0,93% dari target 0,93% sehingga Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%, sedangkan Capaian Renstra Tahun 2023 telah mencapai 78,76%. Gambar 3.6 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ini terdapat peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan gap sebesar (+) 76,83%. Kelurahan yang telah di deklarasi sebagai Desa Lengkap berarti bahwa seluruh bidang tanah pada kelurahan tersebut sudah terpetakan bidang demi bidang, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah meliputi data fisik dan data yuridis 2021 2022 2023 Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 6,2 23,17 100 6,2 23,17 100 0 50 100 150 2. Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
39 Melayani, Profesional, Terperecaya sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang valid. Keberadaan desa lengkap sangat penting dalam mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan. Selain itu, adanya Desa Lengkap merupakan kanvas untuk mewujudkan Kadaster Lengkap (KAKAP) sebagai basis data pertanahan yang valid. Sampai saat ini di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat belum satupun ada kelurahan yang mendeklarasikan sebagai desa lengkap. Namun meskipun belum ada desa/kelurahan lengkap di Jakarta Barat namun terdapat potensi desa lengkap sebanyak 28 dari 56 Kelurahan di Jakarta Barat atau sebesar 50% dari jumlah desa/kelurahan sebagaimana gambar berikut: Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Gambar 3.7 Potensi Desa Lengkap
40 Melayani, Profesional, Terperecaya Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7,14% 7,14% 100% Tabel 3.3 Capaian Perjanjian Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Diketahui bahwa pada tabel di atas Capaian Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 sebesar 100% untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 92,59% untuk capaian renstra. Gambar 3.9 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya 2021 2022 2023 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan… 0 0 100 0 0 100 0 50 100 150 0 0 0 07.14 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.8 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
41 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022 belum ada capaian desa/kelurahan lengkap dikarenakan banyaknya layanan pemecahan, Tanah Perkara, Bidang Tanah Tumpang Tindih, batas-batas bidang tanah belum terpasang, Overlap Tanah Aset dan lain-lain. Namun tahun 2023 capaian IKK sebesar 100% sehingga terdapat peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan gap sebesar (+) 100%. Perbandingan Capaian Nasional Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output Layanan Pengukuran Bidang Tanah kurang dari 10 Ha (Kantah), pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih di atas dari capaian nasional yaitu 106,53% dari 104,62% dengan gap (+) sebesar 1,91%. 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5 107 C A P A I A N K A N T A H C A P A I A N N A S I O N A L 106,53 104,62 LAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH LUAS KURANG DARI 10 HA (KANTAH) Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Standar Nasional Tahun 2023
42 Melayani, Profesional, Terperecaya Perbandingan Capaian Nasional Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah luas kurang dari 10 Ha (Kantah), pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih di atas dari capaian nasional yaitu 109,09% dari 77,01% dengan gap (+) sebesar 32,08%. 3.1.2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Kegiatan Lisensi PPAT merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang secara tidak langsung menunjang Sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra. Pada indikator ini output utama dilaksanakan oleh Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sementara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan output pendukung yaitu Lisensi PPAT dan 0 20 40 60 80 100 120 C A P A I A N K A N T A H C A P A I A N N A S I O N A L 109,09 77,01 LAYANAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH LUAS KURANG DARI 10 HA (KANTAH) Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Pengukuran Bidang Tanah dengan Standar Nasional Tahun 2023
43 Melayani, Profesional, Terperecaya Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah sehingga pada IKK ini tidak dilakukan pengukuran kinerja. Pada Triwulan IV ini, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan pelantikan PPAT 1 kali, sehingga sampai bulan Desember 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah 7 kali melakukan Pelantikan PPAT. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Gambar 3.12 Pelaksanaan Pelantikan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 0 0 0 0 0 0,5 1 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.13 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra
44 Melayani, Profesional, Terperecaya Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK Realisasi PK Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra - - - Rincian Output: 1. Lisensi PPAT 7 Orang 7 Orang 100% 2. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100% Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Lisensi PPAT Meskipun tidak ada target pada indikator kinerja kegiatan diatas tetapi pengerjaan kegiatan dilakukan di satker masing-masing, telah diketahui bahwa rincian output pada Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disebut dengan Pelantikan PPAT. Masuk triwulan IV pada Lisensi PPAT Tahun 2023 telah mencakup 7 orang sedangkan untuk rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT daerah target lisensi PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan membandingkan capaian-capaian tahun sebelumnya. 3.1.3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Pada sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Bidang Tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan.
45 Melayani, Profesional, Terperecaya Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 2.100 Keputusan 2.354 Keputusan 112,10% Tabel 3.5 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 2.354 Keputusan dari target 2.100 Keputusan Gambar 3.14 Pemeriksaan Tanah Konstatasi 533 1126 1495 2354 0 500 1000 1500 2000 2500 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.15 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
46 Melayani, Profesional, Terperecaya sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 112,10%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 2.354 Keputusan dari target 2.100 Keputusan sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 112,10%. Gambar 3.15 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ini terdapat penurunan target dan realisasi dari tahun sebelumnya, dikarenakan kurangnya permohonan pada layanan panitia A dan konstatasi, sehingga dilakukan penurunan target untuk memenuhi kekurangan kebutuhan gaji PPNPN pada tahun 2023 3.1.4 Sasaran Kegiatan 4: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Elektronik Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: 3700 2700 3030 3030 3220 2600 3557 2248 2100 2501 3866 2354 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2020 2021 2022 2023 Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi
47 Melayani, Profesional, Terperecaya Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Elektronik Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 11.160 Bidang 9.037 Bidang 80,97% Tabel 3.6 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9.037 Bidang dari target 11.160 Bidang sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 80,97%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9.037 Bidang dari target 11.160 Bidang sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 80,97%. Sasaran kegiatan 4 ini diukur dengan indikator kinerja utama jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar yang berasal dari Kegiatan Pendaftaran Pertama Kali dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 1703 3915 5781 9037 0 2000 4000 6000 8000 10000 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.17 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar
48 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.18 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja kegiatan ini memliki realisasi Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar pada wilayah Jakarta Barat pada tahun 2020-2023 yang telah tertera pada gambar diatas. Gambar 3.19 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja SHAT PTSL Tahun 2023 Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output SHAT PTSL 2023 (Kantah), pada level Kantor Pertanahan Kota 11480 18480 8080 8080 11480 16730 12817 11160 5242 15249 12720 9037 0 5000 10000 15000 20000 2020 2021 2022 2023 Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Capaian Kantah Capaian Nasional 100 90,88 SHAT PTSL 2023
49 Melayani, Profesional, Terperecaya Administrasi Jakarta Barat masih di atas dari capaian nasional yaitu 100% dari 90,88% dengan gap (+) sebesar 09,12%. Sasaran kegiatan 4 ini diukur dengan indikator kinerja utama jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar yang berasal dari : Sedangkan kegiatan lainnya pada rincian output di sasaran kegiatan 4 merupakan kegiatan lanjutan seteleah pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dibiayai oleh masyarakat melalui PNBP. Semakin banyak kegiatan layanan dengan sumber dana PNBP mengindikasikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali sukses dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Target SHAT pada Tahun 2023 yang dibebankan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selalu terpenuhi. Dengan kerjasama dan sinergi antara Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi serta Pemerintah Desa lokasi maka target SHAT PTSL Kategori 5 tahun anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah berhasil menyelesaikan sertipkasi PTSL sebanyak 1.504 bidang yang semuanya adalah produk K1 (sertipikat). Produk sertipikat tersebut telah dibagikan kepada masyarakat secara langsung oleh masing-masing tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 1. Kegiatan Pendaftaran Pertama Kali 2. Kegiatan SHAT PTSL
50 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.20 Penyerahan Sertipkat SHAT PTSL Tahun 2023 3.1.5 Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Tolok ukur untuk menentukan keberhasilan sasaran kegiatan “Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfataan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan” dengan indikator kinerja “Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria” yang didukung Rincian Output Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Persetujuan/Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan yang bersifat Strategis Nasional. Target pada Triwulan IV sebanyak 38 layanan.
51 Melayani, Profesional, Terperecaya Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria 38 Layanan 38 Layanan 100% Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2023 telah mencapai realisasi 38 Layanan dari target 38 Layanan sehingga mendapat Gambar 3.21 Tinjau Lokasi dalam Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 15 35 38 38 0 10 20 30 40 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.22 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria
52 Melayani, Profesional, Terperecaya Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 38 Layanan dari target 38 Layanan sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Gambar 3.23 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ini terdapat peningkatan target dan realisasi dari tahun sebelumnya, dikarenakan banyaknya permohonan pada layanan pertimbangan teknis, sehingga adanya gap selisih dari tahun sebelumnya sebesar (+) 34. 3.1.6 Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Tingkat keberhasilan sasaran kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Terdistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria. Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform). Kegiatan Pemberian Akses Reforma Agraria adalah salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat khususnya Penerima Akses 1 0 0 1 20 20 4 38 10 5 4 38 0 10 20 30 40 2020 2021 2022 Jumlah Data dan Informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Reforma Agraria Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi
53 Melayani, Profesional, Terperecaya Reforma Agraria. Penataan Akses yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilaksanakan baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah maupun di Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat bersama dengan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 yang tercantum dalam 1 (satu) tujuan yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran strategis yaitu penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendorong keberlangsungan dan kemajuan usaha. Pendampingan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria merupakan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Pendampingan sendiri dapat berupa pembinaan, pelatihan dan akses ke sumber ekonomi seperti permodalan, produksi, serta pemasaran. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan pendampingan akses permodalan bagi subjek kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dari program pinjaman modal yang diadakan Bank DKI, serta Akses pelatihan usaha, pembinaan usaha, perizinan usaha, pemasaran,hingga pembukuan dengan mengikut sertakan Jackpreneur sebagai instansi pendamping terkait dalam meningkatkan ilmu dan bidang usaha subjek kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria.
54 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada indikator ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada Triwulan IV telah menyelesaikan semua kegiatan akses reform dengan realisasi 100 KK. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyusunan Data Penerima Akses… Penyusunan Model Akses Reforma Agraria Pemetaan Sosial Penyuluhan dalam rangka Akses Reforma… Penetapan Lokasi 100 100 100 100 100 Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria Penyusunan Model Akses Reforma Agraria Pemetaan Sosial Penyuluhan dalam rangka Akses Reforma Agraria Penetapan Lokasi Progress 100 100 100 100 100 Progress Akses Reforma Agraria Kategori V Gambar 3.24 Progress Akses Reforma Agraria Gambar 3.25 Pendampingan UMKM
55 Melayani, Profesional, Terperecaya Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) 100 KK 100 KK 100% Tabel 3.8 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV terlihat bahwa Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) Tahun 2023 memiliki realisasi 100 KK dari target 100 KK sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 100 KK sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Gambar 3.27 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Akses Reforma Agraria Kategori V 2023 10 30 50 70 90 CAPAIAN KANTAH CAPAIAN NASIONAL 100 99,65 LAYANAN AKSES REFORMA AGRARIA KATEGORI V 0 0 100 100 0 20 40 60 80 100 120 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.26 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform)
56 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output pada Layanan Akses Reforma Agraria Kategori V 2023, pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih di atas dari capaian nasional yaitu 100% dari 99,65% dengan gap (+) sebesar 0,35%. Gambar 3.28 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ini terdapat kesamaan target dan realisasi dari tahun sebelumnya, meskipun flat namun realisasi layanan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria dapat memenuhi dari target yang di dapatkan tahun 2023. 3.1.7 Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Sasaran kegiatan Terwujudnya KetersediaanTanah Bagi Pembangunan memiliki 1 (satu) indikator yaitu Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya, kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tanah dimana untuk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria 2021 2022 2023 Target tahun yang bersangkutan realisasi
57 Melayani, Profesional, Terperecaya pelakasanaannya sendiri bekerja sama dengan PEMDA ataupun pihak terkait lainnya. Pada indikator ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan satker pendukung dalam penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0,7 Ha 0,43 Hektar 61,43% Tabel 3.9 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Tahun 2023 memiliki realisasi 0,43 Ha dari target 0,7 Ha sehingga capaian kinerja triwulan mendapat 61,43%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki 0 0 0 0,43 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.29 Tren Grafik Tiwulan Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya
58 Melayani, Profesional, Terperecaya 0 0 0 0 1,4599 0,5699 0,7 0 1,4599 0,5699 0 0,43 2 4 6 8 10 2020 2021 2022 2023 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi Gambar 3.31 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan target 0.7 Ha dan realisasi 0,43 Ha sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 61,43%. Gambar 3.30 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 2023 Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah, pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih di bawah dari capaian nasional yaitu 61,43% dari 88,14% dengan gap (-) sebesar 26,71%. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Capaian Kantah Capaian Nasional 61,43 88,14 DATA LOKASI INIDIKATIF PENGADAAN TANAH
59 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja kegiatan ini memliki realisasi Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya pada tahun 2020-2023 yang telah tertera pada gambar diatas. 3.1.8 Sasaran Kegiatan 8: Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Pada sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator sebagai berikut: Untuk memenuhi capaian indikator ini, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyediaan informasi nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. Sistem penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilaian tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehubungan dengan hal diatas maka peningkatan cakupan luas pemetaan nilai tanah harus terus diupayakan. Namun yang tidak kalah penting adalah kegiatan updating/pembaruan zona nilai tanah dengan produk indeks harga tanah dan zona nilai tanah 1. Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan
60 Melayani, Profesional, Terperecaya yang diperbaharui terhadap Peta Zona Nilai Tanah yang telah tersedia yang dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun anggaran. Pada tahun 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki target Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebanyak 400 Bidang, namun pada Triwulan IV dalam kegiatan ini masih dalam tahap proses: Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 100% 100% 100% Tabel 3.10 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan Tahun 2023. Namun pada Triwulan IV kegiatan ini masih dalam tahap proses sehingga memiliki realisasi 100% dan capaian kinerja triwulan 100% dari target 20%,sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja 0 0 0 100 0 20 40 60 80 100 120 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.32 Tren Grafik Tiwulan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan
61 Melayani, Profesional, Terperecaya Tahun 2023 memliki target 100% namun sampai saat ini realisasi masih 100% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Pada indikator ini memiliki 1 (satu) output kegiatan yaitu Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah (Layanan). Kegiatan ini meliputi proses mengecek informasi bidang yang dimohon pada peta zona nilai tanah dalam GeoKKP. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut : Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 100% 100% 100% Tabel 3.11 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Tahun 2023. Namun pada Triwulan IV 2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 0 0 0 100 0 20 40 60 80 100 120 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.33 Tren Grafik Tiwulan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan
62 Melayani, Profesional, Terperecaya kegiatan ini masih dalam tahap proses sehingga memiliki realisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja triwulan 100%,sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 100% dan realisasi masih 100% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. 3.1.9 Sasaran Kegiatan 9: Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Pada sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. Indikator ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan (output) yaitu Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan 0 0 0 0,58 0 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.34 Tren Grafik Tiwulan Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
63 Melayani, Profesional, Terperecaya Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 0,58 0,58 100% Tabel 3.12 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Tahun 2023. Namun pada Triwulan IV kegiatan ini masih dalam tahap proses sehingga memiliki target 0,58 dan realisasi 058 sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 0,58 namun sampai saat ini realisasi masih 0,58 sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Gambar 3.35 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan 0,97 0,97 0,98 0,98 1 0,58 0,97 0,98 0,58 0 0,5 1 1,5 2 2021 2022 2023 R A S I O P E N I N G K A T A N P R O D U K T I F I T A S P 4 T H A S I L P E N G E N D A L I A N H A K A T A S T A N A H / D A S A R P E N G U A S A A N A T A S T A N A H , A L I H F U N G S I L A H A N , W I L A Y A H P E S I S I R P U L A U - P U L A U K E C I L , P E R B A T A S A N D A N W I L A Y A H T E R T E N T U Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi
64 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja kegiatan ini memliki realisasi Realisasi Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu pada tahun 2020- 2023 yang telah tertera pada gambar diatas. 3.1.10 Sasaran Kegiatan 10: Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pada sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah. Indikator ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan (output) yaitu Data Indikasi Pelanggaran P4T. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan 0 0 0 1 0 0,5 1 1,5 2 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.36 Tren Grafik Tiwulan Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah
65 Melayani, Profesional, Terperecaya Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 1 Data 1 Data 100% Tabel 3.13 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2023, Namun pada Triwulan IV kegiatan ini memliki target 1 Data dan realisasi 1 data sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 juga memliki target 1 Data dan realisasi 1 Data sehingga sampai saat ini mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. 3.1.11 Sasaran Kegiatan 11: Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Pada sasaran kegiatan ini memiliki 2 (satu) indikator yaitu Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: 1. Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga
66 Melayani, Profesional, Terperecaya Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 1 Kasus 1 Kasus 100% Tabel 3.14 Capaian Perjanjian Kinerja Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga Tahun 2023 telah memliki realisasi 1 kasus dari target 1 kasus sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 1 Kasus dan realisasi 1 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: 2. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 0 0 0 1 0 0,5 1 1,5 2 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Gambar 3.37 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga
67 Melayani, Profesional, Terperecaya Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan -15 -15 100% Tabel 3.15 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Tahun 2023, Namun pada Triwulan IV kegiatan ini masih dalam tahap proses sehingga memiliki target - 15 dan realisasi -15 sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target -15 dan sampai saat ini realisasi masih -15 sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. 3.1.12 Sasaran Kegiatan 11: Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Pada sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan. Pada indikator ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya untuk Triwulan IV ini sudah mencapai 7 Kasus. Gambar 3.38 Tren Grafik Tiwulan Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 0 0 0 -15 -20 -10 0 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
68 Melayani, Profesional, Terperecaya Gambar 3.39 Progress Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 7 Kasus 7 Kasus 100% Tabel 3.16 Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 7 Kasus dari target 7 Kasus sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian 0 1 2 3 4 5 6 7 Penyiapan Rekomendasi… Gelar kasus Akhir Rapat Koordinasi Ekspos hasil Penelitian Penelitian Kasus Gelar Kasus Awal Pengkajian Kasus 7 7 7 7 7 7 7 Progress Penyelesaian Sengketa Pertanahan Gambar 3.40 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 0 6 6 7 0 5 10 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
69 Melayani, Profesional, Terperecaya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 7 Kasus dari target 7 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Gambar 3.41 Grafik Perbandingan Capaian Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan, pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih setara dengan capaian nasional yaitu 100% dari 100% dengan gap (+) sebesar 0%. Gambar 3.42 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan 0 20 40 60 80 100 CAPAIAN KANTAH CAPAIAN NASIONAL 100 100 Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 26 36 71 131 5 10 10 7 5 10 8 7 1 10 100 2020 2021 2022 2023 Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan Target tahun yang bersangkutan realisasi
70 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada indikator ini terdapat gap antara target renstra dan target setiap tahunnya sehingga mempengaruhi terwujudnya sasaran kegiatan ini baik secara roadmap Renstra maupun target tahunnya. 3.1.13 Sasaran Kegiatan 12: Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Dalam mewujudkan sasaran kegiatan “Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan” dihitung berdasarkan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan”. Pada indikator ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyelesaikan penanganan perkara pertanahan sebanyak 9 Kasus samapai tahan beracara pengadilan dan 2 kasus sampai tahap (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target tahun 2023 sebanyak 9 kasus. Berikut grafik tren capaian Triwulan dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tindaklanjut Pelaksanaan… Upaya Hukum (Banding, Kasasi,… Beracara di Pengadilan Penyusunan Bahan Beracara Pengumpulan Data Menerima Relaas 9 9 9 9 9 9 Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) Beracara di Pengadilan Penyusunan Bahan Beracara Pengumpulan Data Menerima Relaas Progress 9 9 9 9 9 9 Progres Penyelesaian Perkara Pertanahan Gambar 3.43 Progres Penyelesaian Perkara Pertanahan
71 Melayani, Profesional, Terperecaya Tren Grafik Triwulan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 9 Kasus 9 Kasus 100% Tabel 3.17 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan IV Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9 Kasus dari target 9 Kasus sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9 Kasus dari target 9 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Gambar 3.45 Grafik Perbandingan Capaian Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan 0 20 40 60 80 100 Capaian Kantah Capaian Nasional 100 100 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Gambar 3.44 Tren Grafik Tiwulan Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 0 9 9 9 0 5 10 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
72 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian output Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan, pada level Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih setara dengan capaian nasional yaitu 100% dari 100% dengan gap (+) sebesar 0%. Gambar 3.46 Perbandingan Renstra dengan Capaian yang bersangkutan Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan gap antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Target Tahunan dan Capaiannya pada setiap tahunannya. Perbedaaan ini dikarenakan kurangnya sumber pendanaan APBN pada setiap tahunnya yang berakibat pada sedikitnya realisasi dengan capaian realisasi di tahun anggaran 2024. Secara nasional, capaian Rincian Output Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan telah tercapai yang digambarkan dalam grafik diatas. 3.1.14 Sasaran Kegiatan 13: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Pasa sasaran kegiatan ini terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan pendukung yaitu: 16 36 71 4 10 9 9 5 10 9 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2020 2021 2022 2023 Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Target renstra Target tahun yang bersangkutan realisasi
73 Melayani, Profesional, Terperecaya 1. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Capaian pada indikator ini menunjukan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional. Akuntabilitas Kinerja Diukur berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Dokumen AKIP yang dievaluasi meliputi: Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Rencana Aksi, Laporan Monitoring Evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Mei 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai evaluasi dengan nilai absolut 87,26 predikat A insterpretasi memuaskan. Nilai tersebut meningkat 4,49% dari tahun sebelumnya yaitu 83,51. Capaian kegiatan (output) yang telah dilaksanakan dilaksanakan pada indikator ini adalah: No. Output Capaian Kinerja 1. Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1. Penyusunan TPNBP Tahun 2023 2. Revisi POK sebanyak 7 kali 3. Revisi DIPA sebanyak 8 kali 4. Penyusunan pagu anggaran indikatif tahun 2024 2. Layanan Pemantauan Dan Evaluasi 1. Pelaporan pada 2 aplikasi pelaporan (SKMPP dan Emonev
74 Melayani, Profesional, Terperecaya No. Output Capaian Kinerja Bappenas) dilaksanakan setiap awal bulan berjalan 2. Penyusunan Dokumen SAKIP sebanyak 5 dokumen yaitu: (1) Perjanjian Kinerja; (2) Rencana Kinerja Tahunan; (3) Rencana Aksi; (4) Laporan Kinerja Triwulan I; dan (5) Laporan Kinerja Triwulan IV Tabel 3.18 Capaian Kinerja output Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 84 87,26 103,88% Tabel 3.19 Capaian Triwulan IV IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perbandingan Capaian IKK Gambar 3.47 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya 2021 2022 2023 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 99,66 100,35 103,88 99,66 100,35 103,88 1 21 41 61 81 101 121
75 Melayani, Profesional, Terperecaya Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Capaian Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dan 2023 mencapai target dengan capaian kinerja melebihi 100% dan perbandingan dengan capaian nasional, nilai SAKIP Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 87,26 untuk Jakarta Barat dan 69,17 untuk capaian nasional. 2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Pada penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Pada kualitas perencanaan anggaran aspek penilaian, meliputi: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman IV DIPA. Komponen Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 (lima) aspek, meliputi: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Sedangkan komponen Kualitas Hasil 0 20 40 60 80 100 Capaian Kantah Capaian Nasional 87,26 69,17 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
76 Melayani, Profesional, Terperecaya Pelaksanaan Anggaran dihitung dari 1 (satu) aspek, yakni Capaian Output. Capaian Kinerja Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Aplikasi OMSPAN Tahun 2023 adalah sebesar 95,29 dari target sebesar 95,15 sehingga capaian kinerja sebesar 100,15%. Gambar 3.49 Penilaian IKPA Bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN Terhadap capaian IKPA tersebut, terdapat 4 (empat) aspek yang masih harus ditingkatkan yaitu Deviasi Halaman IV DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual dan Dispensasi SPM. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 95,15 95,29 100,15% Tabel 3.20 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA)
77 Melayani, Profesional, Terperecaya Perbandingan Capaian IKK Gambar 3.50 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional Gambar 3.51 Perbandingan Capaian Kantah dengan Capaian Nasional Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Capaian Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2022 dan 2023 mencapai target dengan capaian melebihi 100% dan perbandingan dengan capaian nasional, nilai IKPA Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 95,29 untuk Jakarta Barat dan 92,20 untuk capaian nasional. 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 2021 2022 2023 Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 97,82 116,95 100,15 97,82 116,95 100,15 0 50 100 150 95,29 92,2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Capaian Kantah Capaian Nasional Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA)
78 Melayani, Profesional, Terperecaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada indikator ini dilaksanakan kegiatan layanan manajemen SDM. Sampai dengan bulan Desember telah dilaksanakan: No. Output Capaian Kinerja 1. Pengelolaan, Administrasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian 1. Pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIMPEG secara berkala 2. Pelaporan LHKPN sebanyak 5 orang melaui website e-lhkpn.kpk.go.id dan LHKASN sebanyak 85 orang melalui website siharka.menpan.go.id Tabel 3.21 Capaian Kinerja output Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 52 N/A N/A Tabel 3.22 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Perbandingan Capaian IKK Gambar 3.52 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya 2021 2022 2023 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 94,42 134,29 0 94,42 134,29 0 0 100
79 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 adalah N/A (Tidak dapat diketahui). Nilai IKPA dapat diperoleh melalui hasil akumulasi nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Pegawai, sedangkan terdapat perubahan formula perhitungan SKP dengan nilai akhir semula berupa angka/kuantitatif menjadi kualitatif sehingga tidak dapat menghitung nilai IPASN sebagaimana rumus yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 atau perolehan nilai IKPA adalah N/A (Tidak dapat diketahui). 4. Indeks Maturitas SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur SPIP saling berkaitan satu dengan lainnya. Penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian menyatu dengan kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi. Pembenahan pada lingkungan pengendalian yang dilaksanakan, yaitu pembangunan integritas dan nilai etika melalui kegiatan Apel Pagi pada satuan kerja. Capaian Indeks Maturitas SPIP pada tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi
80 Melayani, Profesional, Terperecaya Barat sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/KU.01.05/1-100.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Hal Hasil evaluasi maturitas SPIP tahun 2023 bahwa Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,325 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,178 serta skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,454. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3 3,325 110,83% Tabel 3.23 Capaian Perjanjian KinerjaI KK Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perbandingan Capaian IKK 2022 2023 Indeks Maturitas SPIP 68,71 110,83 68,71 110,83 0 50 100 150 Gambar 3.53 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
81 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Indeks Maturitas SPIP adalah sebesar 110,83% dan dari grafik juga dalapat dilihat bahwa capaian Indeks Maturitas SPIP meningkat dari tahun sebelumnya dengan gap (+) sebesar 42,12%. 5. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, hal itu tercermin dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung baik dengan tatap muka maupun dengan online. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas, Capaian Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100% dari target 100%. Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisa si PK Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 100 % 100% 100% Tabel 3.24 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
82 Melayani, Profesional, Terperecaya Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang konsisten pada capaian di atas 100%. 6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu laporan keuangan, tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, penyusunan LHKASN, dan jumlah tindak lanjut atas laporan pengaduan. Pada indikator ini Kantor Pertanahan Kota Admistrasi Jakarta Barat memiliki Capaian sebesar 100% dari target 90% sehingga capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 111%. 2021 2022 2023 Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang 125,42 125,42 100 125,42 125,42 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Gambar 3.54 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya
83 Melayani, Profesional, Terperecaya Pada pelaksanaannya Penyusunan LHKASN telah dilakukan pada aplikasi https://siharka.menpan.go.id/ pada Bulan Februari 2023. Seluruh ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyusun dan melaporkan harta kekayaannya. sehingga pada indikator penyusunan LHK-ASN (Laporan Harta Kekayaan-Aparatur Sipil Negara) telah mencapai kinerja sebesar 100%. Selain LHKASN, juga telah dilaksanakan: No Keterangan Total Jumlah Ditindaklanjuti Capaian 1. Jumlah rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) 1 1 100,00% 2. jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti 39 39 100,00% 3. Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 85 85 100,00% 4. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 9 9 100,00% Total 100% Tabel 3.25 Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Gambar 3.55 Aplikasi Web SIHARKA
84 Melayani, Profesional, Terperecaya Berikut capaian IKK berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi PK Capaian Kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 90% 100% 111,11% Tabel 3.26 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Perbandingan Capaian IKK Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKK Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan adalah sebesar 100% dan dari grafik juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Hasil Pengawasan mengalami peningkatan dengan gap (+) sebesar 14,81% dari tahun sebelumnya. 7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Pada indikator ini dilaksanakan kegiatan layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 atau sebanyak dua belas bulan pelaksanaan. sehingga persentase Terpenuhinya 2022 2023 Persentase capaian kinerja hasil pengawasan 96,3 111,11 96,3 111,11 0 50 100 150 Gambar 3.56 Perbandingan Capaian IKK dengan tahun sebelumnya