diri tentang apa yang ingin di dituju dari hidup anda; laksanakan rencana
kegiatan sehari-hari, tanpa menunda dan mulailah dari prioritas utama;
berhubunganlah secara aktif dengan para teman anda yang mendukung
kegiatan anda; tidak mudah menyerah hingga anda meraih tujuan;
Pandanglah kegagalan itu merupakan pengalaman yang berharga;
bersiap-siaplah mengalami situasi yang tidak anda harapkan; dan Jangan
lupa membaca beragam referensi yang berkait dengan kisah orang-orang
sukses karena ketekunan kerjanya yang tinggi.
Disiplin
Dalam sebuah perusahaan, kedisiplinan merupakan salah satu faktor
penting untuk menghasilkan kinerja terbaik dari karyawan. Menurut Theo
Haimann (1982), disiplin adalah suatu kondisi yang tertib, dengan
anggota organisasi yang berperilaku sepantasnya dan memandang
peraturan-peraturan organisasi sebagai perilaku yang dapat diterima.
Sedangkan menurut William B. Wherter dan Keith Davis (1996), disiplin
adalah tindakan atau perilaku manajemen yang menuntut pemenuhan
kebutuhan akan standar organisasi. Dari beberapa pengertian tersebut,
kita dapat mengetahui bahwa disiplin merupakan hal pokok yang harus
dimiliki setiap karyawan dalam mengerjakan pekerjaan atau tugasnya.
Disiplin yang baik menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar
karyawannya terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini
dapat mendorong karyawan untuk lebih bergairah dan bersemangat dalam
bekerja yang akhirnya mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pada
dasarnya terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kedisiplinan
dalam sebuah perusahaan, antara lain : tujuan dan kemampuan, teladan
pimpinan, balas jasa, keadilan, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan
kemanusiaan (Hasibuan, 2005).
Salah satu indikator yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
ketegasan seorang pemimpin. Sebenarnya, pemimpin harus berani dan
tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner
sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Harapannya,
ketegasan pemimpin itu dapat membentuk tingkah laku karyawan yang
sesuai dengan aturan perusahaan atau dapat dikatakan menjadikan
karyawan menjadi lebih disiplin terhadap pekerjaannya. Namun, pada
kenyataannya tidak semua pemimpin dapat berlaku tegas terhadap semua
277
karyawannya. Masih ada pemimpin yang menunjukkan sikap mudah
mentolerir kesalahan atau tindakan indisipliner karyawannya. Terkadang,
hal ini dijadikan celah bagi karyawan untuk tidak mematuhi standar
operasional yang telah ditetapkan perusahaan. Akibatnya, karyawan akan
bekerja dan bertindak sesuka hati mereka dan menghasilkan kinerja yang
buruk bagi perusahaan.
Biasanya rendahnya ketegasan seorang pemimpin itu disebabkan
oleh beberapa faktor terutama faktor “rasa takut” yaitu takut dibenci.
Pemimpin yang takut dibenci karena mengatakan yang benar itu benar
dan yang salah itu salah memiliki risiko besar yakni mengalami penolakan
dari bawahannya. Penolakan tersebut nantinya dapat membuat karyawan
lebih melawan dan semakin tidak dapat dikendalikan. Hal ini akan
menyebabkan produktivitas karyawan akan semakin menurun. Rasa takut
akan kebencian ini dapat diminimalisir dengan cara memahami bahwa
kebencian itu sifatnya sementara. Dengan seiringnya waktu, semua orang
dapat berubah pikiran dan pendapat. Hal itu terjadi karena adanya
kemungkinan bahwa karyawan atau bawahan belum mengerti dan
menangkap apa makna atau manfaat yang akan dicapai dari ketegasan
tersebut. Apabila dengan ketegasan tersebut karyawan merasakan
manfaatnya (seperti kinerjanya yang meningkat), maka karyawan tersebut
akan berterima kasih kepada pemimpin. Positifnya, karyawan tersebut
akan menularkan semangat disiplinnya kepada karyawan yang lain. Hal
ini akan memberikan efek positif bagi perusahaan. Jadi, sebaiknya
pemimpin itu tidak boleh beranggapan negatif terlebih dahulu karena
semua keputusan yang diambil belum tentu berujung penolakan dan justru
memberikan semangat positif.
Sudah seharusnya pemimpin juga menyadari bahwa menjadi seorang
pemimpin memang harus berani mengambil keputusan sekalipun itu sulit
dilakukan. Tugas pemimpin bukanlah menyenangkan atau menghibur
karyawan, namun membimbing karyawan untuk dapat melakukan
tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Dari
semua penjelasan diatas, sebaiknya pemimpin-pemimpin perusahaan saat
ini lebih meningkatkan ketegasan diri masing-masing. Karena akan
sangat membantu, tidak hanya untuk mengatur kedisiplinan karyawan
namun dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan
untuk setiap masalah yang terkait perusahaan. Pemimpin harus pandai
278
memainkan emosi untuk membangun ketegasan dalam diri mereka.
Pemimpin sebaiknya berusaha untuk selalu berada dalam emosi yang
positif. Lebih baik pemimpin itu mengutamakan dampak dari tindakan
yang diambil atau diputuskan daripada emosi belaka.
Selain itu, logika pikiran yang kuat akan membuat pemimpin
memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membedakan dan menentukan mana
yang benar dan salah akan menjadi sebuah “ketegasan” dalam diri seorang
pemimpin. Disamping ketegasan pemimpin, kedisiplinan karyawan juga
dapat dibentuk dari budaya kerja perusahaan. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan, antara
lain :
a) Aturan harus ditetapkan dengan jelas. Misalkan aturan jadwal
kerja. Jadi dalam SOP (standard operating procedure)
perusahaan sudah harus disebutkan jam berapa karyawan dating,
toleransi keterlambatan, jam istirahat, dan jam berapa karyawan
bisa pulang. Semua itu harus jelas dan sesuai dengan aturan-
aturan perusahaan yang berlaku pada umumnya.
b) Penerapan konsekuensi terhadap kedisiplinan dan
ketidakdisiplinan yang jelas. Konsekuensi yang jelas akan
mendorong karyawan untuk lebih disiplin. Misal pemotongan
tunjangan. Hal ini biasanya membuat karyawan takut untuk tidak
disiplin dan memilih untuk mengubah perilaku buruknya.
c) Kedisiplinan merupakan bagian dari penilaian kinerja.
d) Ketidakdisiplinan haruslah diidentifikasi penyebabnya, baik itu
secara langsung maupun tidak langsung.
Semua ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan karyawan
yang akan berdampak positif terhadap perusahaan. Ingat, bahwa
ketegasan pemimpin adalah faktor utama penentu kedisiplinan
karyawan.
Keselamatan Kerja
Sebuah organisasi/perusahaan yang mengembangkan budaya organisasi,
etika bisnis dan GCG senantiasa menekankan keselamatan-untuk diri
sendiri, rekan kerja, dan komunitas kita. Setiap individu dalam sebuah
organisasi, tak terkecuali dalam perusahaan daerah, wajib mendukung
keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan warga organisasi. Tak ada
279
pekerjaan yang begitu penting dan tak ada jadwal yang begitu mendesak
sehingga tidak ada waktu untuk merencanakan dan melakukan pekerjaan
dengan cara yang aman.
Proses Produksi yang aman mengharuskan :
a) Setiap karyawan ke tempat kerja dalam keadaan bugar untuk
menjalankan tugas, bertanggung jawab atas keselamatan diri,
dan menjaga keselamatan orang lain.
b) Setiap karyawan mematuhi standar dan kontrol keselamatan,
serta mengidentifikasi dan menghilangkan potensi bahaya.
c) Setiap karyawan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk
menghentikan pekerjaan apabila tidak dilakukan dengan cara
yang aman.
d) Setiap karyawan segera melaporkan jika terjadi yang
mengancam keselamatan rekan kerjanya. Ia harus
memperlakukan satu sama lain dan pihak yang berkepentingan
secara terhormat. Ia harus bersikap sopan terhadap satu sama lain
dan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kita. Ia
harus menghargai keragaman, ide, perspektif, serta pengalaman
para karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan. Ia
mengambil keputusan tanpa pilih kasih atau prasangka negatif.
***
280
BAB VII
PENERAPAN GCG DAN BUDAYA
PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN DENGAN
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH
Dalam era persaingan bisnis yang amat ketat seperti sekarang, setiap
perusahaan daerah perlu selalu berbenah diri. Upaya pembenahan diri dapat
dilakukan dengan cara melakukan reorganisasi dan restrukturisasi melalui
penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good
corporate governance/GCG. Diharapkan, melalui GCG, perusahaan daerah
bisa mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan dan mampu bersaing
dengan perusahaan nasional dan global.
Agar GCG menjadi sebuah budaya dalam manajemen perusahaan daerah,
Pemerintah Daerah harus memberikan kepercayaan penuh pada pihak
manajemen. Artinya, pemerintah daerah harus mampu menahan diri untuk
tidak ikut campur tangan atau mengintervensi segala kebijakan yang diambil
oleh pihak manajemen perusahaan daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah
hendaknya memberi dorongan agar perusahaan daerah menerapkan struktur
organisasi perusahaan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Lebih
daripada itu, pemerintah daerah hendaknya mendorong perusahaan daerah
untuk melengkapi diri dengan komite-komite yang menjamin pelaksanaan
fungsi audit, kepatuhan dan manajemen risiko, transparansi kondisi keuangan
termasuk penyediaan dana.
1. Kinerja dan Reputasi Perusahaan Daerah, Masih Rendah
Saat ini kinerja perusahaan daerah di Indonesia relatif masih rendah, bahkan
banyak di antaranya terancam likuidasi. Khususnya untuk BUMD yang berada
di bawah kendali pemerintah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di
antaranya melakukan privatisasi, dan merger, tetapi berbagai upaya tersebut,
cenderung mendapat reaksi negatif dari stakeholder sehingga belum
menimbulkan hasil yang optimal.
Sejak awalnya didirikan, BUMD di Indonesia memang berkontribusi
menopang APBD. Namun nilai kontribusi BUMD untuk pemerintah daerah
tidak lebih dari sebesar 2 s/d 3%, itupun hanya untuk daerah-daerah tertentu
281
di pulau Jawa. Sayangnya hingga saat ini pemerintah pusat melalui Depdagri
dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah masih sangat rendah.
Seharusnya paling tidak perusahaan daerah khususnya BUMD di dorong
untuk minimal memiliki kontribusi 20% hingga 30% persen untuk APBD,
atau secara nasional BUMD dan perusahaan swasta daerah dapat berkontribusi
10% hingga 15% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Selain didera
kinerja yang masih rendah, BUMD juga masih terkungkung oleh reputasi yang
masih rendah. Rendahnya kinerja dan reputasi BUMD dan perusahaan swasta
daerah tersebut diduga karena kredibilitas, reliabilitas serta kepercayaan
publik akan BUMD ini masih rendah, di mana secara konseptual ketiga
fenomena tersebut merupakan indikasi rendahnya reputasi dari BUMD dan
perusahaan daerah tersebut. Menurut Fornburn (2001:16) untuk membantu
perusahaan membentuk reputasi yang kuat dan menguntungkan, terdapat
beberapa unsur pokok, yakni: kredibilitas, reliabilitas, kepercayaan
(trustworthiness), dan tanggung jawab (responsibility). Di mana hingga saat
ini keempat indikasi pendorong meningkatkan reputasi tersebut tampaknya
belum diimplementasikan secara optimal oleh BUMD dan perusahaan swasta
daerah.
Rendahnya kinerja dan reputasi perusahaan daerah dan reputasi BUMD
tersebut cenderung disebabkan oleh belum accountable-nya dan tidak
transparannya dalam melakukan kegiatan usaha yang selama ini
dijalankannya. Fenomena tersebut secara konseptual merupakan indikasi dari
rendahnya pengelolaan dalam melakukan GCG dan pengembangan budaya
perusahaan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang ada. Para
pengambil keputusan di perusahaan daerah tampaknya belum mampu
memberikan nilai-nilai transparency, responsibility, accountability,
independency, dan fairness.
Mengacu pada masalah yang dihadapi perusahaan daerah di atas, maka
perusahaan daerah perlu memperhatikan hubungan antara GCG dan budaya
perusahaan, agar dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan dapat
mendorong peingkatan kinerja perusahaan. Untuk penerapannya maka penting
untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Bagaimana persepsi manajemen dalam mempertimbangkan
pengembangan GCG pada lingkungan BUMD dan perusahaan swasta
daerah di Indonesia.
282
2) Bagaimana persepsi manajemen dalam mempertimbangkan
pengembangan budaya perusahaan pada lingkungan BUMD dan
perusahaan swasta daerah di Indonesia dewasa ini.
3) Bagaimana persepsi manajemen BUMD dan perusahaan swasta daerah
terhadap reputasi perusahaan.
4) Sejauhmana penerapan GCG berpengaruh terhadap reputasi BUMD dan
perusahaan swasta daerah di Indonesia.
5) Sejauhmana budaya perusahaan berpengaruh terhadap reputasi BUMD
dan perusahaan swasta daerah di Indonesia
6) Sejauhmana penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan
BUMD dan perusahaan swasta daerah di Indonesia.
7) Sejauhmana budaya perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
BUMD dan perusahaan swasta daerah di Indonesia.
8) Sejauhmana pengaruh reputasi terhadap kinerja keuangan BUMD dan
perusahaan swasta di Indonesia.
9) Sejauhmana penerapan GCG dan budaya perusahaan berpengaruh
terhadap reputasi BUMD dan perusahaan swasta daerah di Indonesia serta
implikasinya terhadap kinerja Keuangan BUMD di Indonesia.
2. GCG Meningkatkan Kinerja dan Reputasi Perusahaan Daerah
Berbagai studi membuktikan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan
karena tak menjalani GCG. Sebaliknya, perusahaan dapat meraih kinerja dan
reputasi terbaik karena menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan
pemilihan model GCG secara tepat. Bertolak dari kenyataan tersebut maka
berikut ini dikemukakan sekali lagi prinsip-prinsip GCG yang diyakini dapat
menumbuhkan kinerja dan reputasi perusahaan daerah. Prinsip-prinsip GCG
yang dimaksud adalah :
1). Transparancy (Keterbukaan)
Perusahaan daerah yang menerapkan GCG diharuskan untuk menjunjung
tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan dalam seluruh proses pengambilan
keputusan. Artnya, perusahaan daerah berkewajiban mengemukakan
informasi yang material dan relevan kepada para pemegang saham dan pihak-
pihak yang berkepentingan lainnya.
283
2). Accountability (Akuntabilitas)
Perusahaan daerah yang menerapkan GCG mesti memiliki pedoman yang
jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pertanggung-jawaban setiap unsur
dalam perusahaan. dengan kata lain, setiap unsur dalam perusahaan daerah
wajib melaksanakan semua amanat yang dipercayakan oleh para pemegang
saham (share holders) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders)
dalam rangka mengelola sumber-sumber daya yang ada dalam perusahaan
daerah tersebut. Selebihnya setiap unsur dalam perusahaan daerah wajib untuk
mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang
berkepentingan mengenai segala kebijakan dan pelaksanaan tugas yang telah
dilakukannya.
3). Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial)
Perusahaan daerah untuk menjunjung tinggi nilai tanggung jawab sosial,
terhadap pihak internal perusahaan (karyawan) dan eksternal perusahaan.
Artinya, perusahaan daerah mesti memiliki kepedulian terhadap keselamatan
kerja dan kesejahteraan hidup para karyawan perusahaan. Selain itu, pihak
perusahaan daerah mesti juga peduli pada kesehatan konsumen dan kelestarian
lingkungan alam di sekitar. Jangan sampai terjadi perusahaan mengabaikan
keselamatan kerja buruhnya dan memberikan upah yang lebih rendah dari
standar upah yang ditentukan Kementerian Tenaga Kerja. Pada sisi lain, tidak
boleh terjadi perusahaan daerah secara sengaja menghasilkan dan memasarkan
produk yang mengandung racun dan mengancam keselamatan jiwa
masyarakat konsumen. Lebih dari pada itu, perusahaan daerah mesti ikut
melestarikan lingkungan alam dengan meminimalkan polusi dan mendaur
ulang limbah dari kegiatan produksinya. Untuk itu sebagai wujud tanggung
jawab sosial maka perusahaan daerah perlu membangun kemitraan.
Pembangunan daerah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara
pemerintah, pelaku bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini
memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Perusahaan lokal dari sektor swasta
dapat membantu mengeksploitasi kesempatan daerah dalam mengembangkan
kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
284
Kunci utama dari kemitraan ini adalah mekanisme untuk mengatur dan
mengkoordinasi secara benar sumber daya dan upaya-upaya yang berbeda dari
para pelaku yang berbeda. Perencanaan dan implementasinya dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Hal penting yang
perlu mendapat perhatian ketika sebuah perusahaan daerah berada dalam
proses kerja sama kemitraan adalah mengembangkan rasa saling percaya dan
membentuk jejaring kerjasama.
Oleh karena keterbatasan kelembagaan di daerah, tak jarang terjadi
program kemitraan untuk pembangunan daerah berjalan kurang stabil.
Berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu perusahaan daerah
hendaknya tampil sebagai lembaga yang berperan sebagai pelopor, pembina
dan pengawas. Artinya, perusahaan daerah mesti menjadi wadah atau basis
kelembagaan yang mempelopori kerjasama kemitraan. Lebih dari pada itu
perusahaan daerah juga tampil sebagai pihak yang melakukan pendampingan
dalam merancang dan menerapkan rencana pengembangan.
Konsep kemitraan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya
dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility/CSR). Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin
mendedikasikan dirinya untuk membangun kemitraan lokal, memperkuat
kapasitas lokal, perlindungan lingkungan dan berkontribusi dana untuk
pembangunan daerah. Kesadaran akan pentingnya CSR di antara para pebisnis
menjadi prasyarat penting untuk melibatkan para pebisnis dalam kemitraan
untuk pengembangan daerah.
4). Independency (Independensi)
Perusahaan daerah yang menerapkan proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan tugas yang dilakukan secara profesional, tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun memiliki harapan
besar untuk meraih kinerja dan reputasi terbaik.
5). Fairness (Kewajaran)
Kesediaan perusahaan daerah untuk mengutamakan nilai keadilan dan
kesetaraan. Artinya pihak perusahaan mesti memenuhi hak-hak shareholders
dan stakeholders secara adil dan wajar berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
285
Dalam rangka restrukturisasi, perusahaan daerah semestinya membuka
diri terhadap prinsip-prinsip GCG. Sebab dengan penerapan GCG perusahaan
daerah akan meraih banyak manfaat. Hal itu dimungkinkan karena GCG
bertujuan antara lain untuk :
a. Menciptakan kepercayaan masyarakat, konsumen, mitra usaha dan para
pemegang saham.
b. Memaksimalkan nilai perusahaan daerah agar memiliki daya saing.
c. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah, melindungi kepentingan
stakeholders.
d. Mendorong dan menciptakan sistem manajemen perusahaan daerah yang
profesional.
e. Menghindarkan perusahaan daerah dari praktek KKN.
Selain menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dikemukakan di
atas, untuk meningkatkan kinerja terbaik perusahaan daerah atau BUMD perlu
memilih model GCG terbaik. Berikut gambar model GCG yang dapat
menunjang kinerja dan reputasi BUMD atau perusahaan daerah.
Aspek Akuntabilitas
Aspek Transparasi
Aspek Responsibiltas Penerapan GCG
Aspek Independensi &
Keyakianan Kredibiltas
Aspek Keadilan & Reabilitas Kinerja
Kewajiban Reputasi
Kepercayaan Perusahaan (x3)
Aspek Kekuasaan &
Pengalaman Tanggung Jawab
Aspek Peran &
Komitmen Budaya Perusahaan
(X2)
Aspek Rasional &
Keyakinan
Aspek Te amwork
Gambar 7.1 : Model Pengaruh Penerapan GCG dan Budaya Perusahaan Terhadap
Reputasi serta Implikasinya pada Kinerja Perusahaan
Sumber : Hasil Olahan Penulis
286
3. Budaya Perusahaan Meningkatkan Kinerja dan Reputasi
Perusahaan Daerah
Seringkali budaya organisasi/perusahaan dikaitkan dengan ‘kadar
kualitas kerja’ para karyawan. Makanya, istilah budaya organisasi/perusahaan
tak jarang dipakai secara tumpang tindih dengan istilah ‘budaya kerja’.
Molbey (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara
budaya organisasi/perusahaan dengan kinerja karyawan dan kinerja
organisasi/perusahaan. Budaya organisasi/perusahaan yang kuat dapat
menjadi generator utama dalam menggerakkan motivasi dan komitmen yang
sesungguhnya. Budaya organisasi/perusahaan juga dapat mengikat seluruh
warga organisasi/perusahaan untuk bersama-sama membentuk strategi
bertahan ataupun strategi bersaing sehingga dapat meraih tujuan
organisasi/perusahaan. Dengan kata lain, budaya organisasi/perusahaan
merupakan faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku para karyawan
untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi/perusahaan.
Pertumbuhan budaya organisasi/perusahaan atau ‘budaya kerja’
mengandaikan keterlibatan warga organisasi/perusahaan mengacu pada kode
etik, peraturan kerja, dan struktur organisasi. Bersama-sama dengan struktur
organisasi, budaya organisasi membentuk dan mengendalikan perilaku
organisasi dan perilaku para karyawannya. Dengan kata lain, budaya
organisasi/perusahaan merupakan faktor yang menentukan terciptanya kinerja
terbaik, baik bagi karyawan maupun bagi organisasi/perusahaan secara
keseluruhan.
Budaya perusahaan yang baik akan menghasilkan reputasi perusahaan
yang baik pula. Dan, reputasi perusahaan yang baik akan mampu
meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan profitabilitas karena
menarik pelanggan terhadap produk perusahaan, investor terhadap sekuritas
perusahaan dan pegawai untuk bekerja pada perusahaan tersebut.
Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi
keuangan dan sisi non keuangan. Penilaian kinerja keuangan merupakan
sesuatu yang penting karena merupakan konsekuensi dari suatu keputusan
ekonomi yang diambil dari suatu tindakan ekonomi. Penilaian kinerja
perusahaan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional
suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran,
287
standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siegel and Marconi,
1989 : 125-126). Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel
dalam mencapai sasaran organisai dan untuk menilai kepatuhan terhadap
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, agar sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.
Pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang kompleks dan merupakan
tantangan yang besar bagi para peneliti (Li & Simerly, 1998 : 169-179).
Chenhall (1997:43) memberikan bukti yang menyatakan bahwa pengukuran
kinerja memberikan umpan balik dalam bentuk pengendalian stratejik.
Penelitian Daniel dan Reitsperger (1991 : 54) membuktikan bahwa jika
perusahaan menggunakan strategi yang terus-menerus juga memberikan
umpan balik yang lebih sering untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut
Jaworski & Kohli (1993 : 53-70) pengukuran kinerja dapat diukur dengan dua
pendekatan yang berbeda, yaitu :
1) Judgmental. Pengukuran ini menggunakan informasi dari penilaian
perusahaan atas seluruh kinerja bisnis dan pesaingnya, yang dapat dinilai
dengan skala 5 poin. Penilaian tersebut biasanya berkaitan dengan
profitabilitas, ukuran perusahaan, pangsa pasar, dan pertumbuhan
(Deshpande, Parley & Webster, 1993:74).
2) Objective. Metode pengukuran ini menggunakan angka-angka, baik
secara finansial maupun presentasi. Kohli dan Jawarski (1990)
menggunakan ukuran ROI, profit, volume penjualan, pangsa pasar dan
pertumbuhan penjualan. Narver & Slater (1990) menggunakan ROA
sebagai tolak ukur kinerja.
4. Persepsi Manajemen Terhadap Penerapan GCG di Lingkungan
Perusahaan Daerah di Indonesia
Keputusan Meneg. BUMN nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31
Juli 2002 tentang penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu : transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness)
pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial. Diperkuat dengan
kebijakan Meneg BUMN yang selalu menekankan agar setiap BUMN harus
menerapkan GCG (Sumber : Arah kebijakan Master Plan Tahun 2005-2009)
menunjukkan komitmen Pemerintah sangat serius untuk meningkatkan kinerja
288
BUMN dengan cara menerapkan GCG dalam mengelola Manajemen BUMN.
Walaupun Penerapan GCG belum optimal bila dibandingkan dengan Negara-
Negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea dll.
Namun hasilnya diakui terjadi peningkatan kinerja keuangan BUMN
sejak tahun 2002 hingga saat ini. Kondisi semakin meningkatnya kinerja
keuangan BUMN tentunya mempengaruhi persepsi manajemen tentang
perlunya penerapan GCG pada lingkungan BUMN di Indonesia. Berbeda
dengan BUMN dan perusahaan Swasta nasional yang telah menerapkan GCG,
sebagian besar BUMD dan perusahaan swasta daerah hingga saat ini belum
menerapkan GCG. Ada beberapa aspek GCG dapat meningkatkan kinerja
BUMN dapat diaplikasikan pada BUMD dan perusahaan swasta daerah yakni
:
4.1 Aspek Transparansi Informasi pada BUMD dan Perusahaan Swasta
Daerah
Meskipun kini berbeda BUMD di daerah telah cukup berkinerja tinggi,
namun masih ada aspek transparansi yang belum diperhatikan pihak
manajemen sehingga hasilnya belum optimal seperti yang diharapkan
pemerintah. Hal ini juga menjadi pelajaran untuk BUMD dan perusahaan
daerah lainnya.
1) Penyampaian Informasi
Pada umumnya pihak manajemen BUMD relatif belum sepenuhnya
mempertimbangkan atas penyampaian informasi yang akurat bagi
stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan milik BUMD belum
meyakini pentingnya transparansi informasi pada para stakeholder. Hal
ini harus dihindarkan oleh BUMD dan perusahaan swasta daerah, sebab
para stakeholder merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan
perusahaan, oleh karena itu setiap informasi mengenai perusahaan harus
diketahui oleh stakeholder karena hal tersebut akan mempengaruhi
tingkat kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Beragam informasi
mengenai perusahaan yang sampai ke tangan stakeholder dapat
membuahkan ide-ide menarik dan pihak stakeholder yang berguna bagi
perkembangan perusahaan di masa mendatang.
289
Namun demikian hampir sebagian BUMD atau perusahaan milik
daerah cenderung belum secara optimal melakukan penyampaian
informasi yang tepat waktu. Tetapi jika penyampaian informasi dapat
dilakukan tepat waktu maka kondisi lingkungan perusahaan pasti akan
mengalami perkembangan secara berkelanjutan. Informasi-informasi
penting mengenai hal-hal baru tentang perusahaan tersebut perlu
diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.
Oleh karena itu penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan
tepat waktu agar tidak menimbulkan spekulasi negatif mengenai
perusahaan.
2) Penyampaian Informasi tentang Kinerja :
Jika ingin meningkatkan kinerja BUMD atau perusahaan daerah,
pihak manajemen harus mempertimbangkan atas penyampaian kinerja
perusahaan kepada stakeholder secara transparan. Pada kenyataannya,
hampir sebagian besar BUMD menunjukkan bahwa perusahaan milik
daerah cenderung belum secara optimal melakukan penyampaian kinerja
perusahaan kepada stakeholder secara transparan.
Stakeholder memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi
mengenai kinerja yang telah dijalankan perusahaan. oleh karena itu, hak-
hak mereka perlu dipenuhi oleh manajemen perusahaan dengan selalu
memberikan informasi yang transparan dan tidak ditutup-tutupi, karena
hal itu dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika suatu saat
perusahaan mengalami kinerja yang kurang baik, stakeholder dapat
segera memberikan kontribusi positif untuk memperbaiki kinerja
perusahaan.
4.2 Aspek Akuntabilitas
Untuk aspek akuntabilitas ada beberapa hal yang harus menjadi pelajaran
bagi BUMD dan perusahaan daerah, antara lain :
1) Kejelasan Peran : Pihak manajemen BUMD harus mempertimbangkan
asas kejelasan peran dan tanggung jawab manajemen. Sedangkan dalam
prakteknya kesadaran pihak manajemen dan perusahaan daerah dan
BUMD terhadap kejelasan peran dan tanggung jawab manajemen belum
sepenuhnya, hal ini akibat dari masih banyaknya campur tangan
290
pemerintah daerah dengan menempati dan menitipkan orang-orang yang
disinyalir untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu (praktik
KKN).
2) Partisipasi Pemegang Saham : Partisipasi pemegang saham dalam
kegiatan perusahaan daerah dan BUMD. Pihak manajemen dan
perusahaan BUMD harus mampu mendorong partisipasi pemegang
saham. Manajemen perusahaan memerlukan partisipasi dari para
pemegang saham dalam menjalankan perusahaannya. Partisipasi para
pemegang saham tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik bagi
kemajuan perusahaan. Kinerja manajemen yang baik adalah manajemen
yang selalu menanamkan nilai kerja sama dalam setiap aspek yang
dibutuhkan dalam perusahaan.
4.3 Aspek Responsibilitas
Dalam hal responsibilitas ada beberapa hal yang harus menjadi acuan
manajemen BUMD.
1) Kepatuhan terhadap Hukum. Hal ini harus juga menjadi perhatian
BUMD dan perusahaan swasta daerah. Sebab kepatuhan terhadap hukum
perlu senantiasa dilakukan oleh manajemen BUMD untuk menjamin
kelangsungan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dengan
dukungan aspek hukum yang kuat maka badan usaha tersebut akan
semakin kokoh sehingga akan semakin memperkuat tingkat kepercayaan
pada stakeholder.
2) Tanggung Jawab Sosial. BUMD dan perusahaan swasta daerah
memperhatikan segi tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak manajemen
BUMD relatif belum sepenuhnya mempertimbangkan Tanggung Jawab
sosial perusahaan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan selain
menjalankan usahanya, perusahaan juga perlu melakukan berbagai
kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan
sosial yang akan berpengaruh pada citra perusahaan di mata masyarakat
dan para stakeholder.
291
4.4 Aspek Independensi, Kesetaraan dan Keyakinan
Soal tingkat Independensi hampir seluruh BUMD dan perusahaan daerah
belum memperlihatkan Independensi. Hal yang sama dialami oleh manajemen
perusahaan daerah lainnya yang hampir sebagian besar belum memiliki
keyakinan dalam mengambil keputusan secara mandiri, banyak keputusan
strategis perusahaan daerah dan BUMD masih bergantung pada pemerintah
sebagai pemegang sahamnya dan pemegang saham lainnya.
Sedang hal yang harus dilakukan oleh pihak BUMD dan perusahaan
daerah adalah soal kesetaraan para pemegang saham. Bahwa pada umumnya
pihak manajemen BUMD harus sepenuhnya mempertimbangkan perlakuan
setara terhadap seluruh pemegang saham, hampir sebagian besar pihak
manajemen perusahaan daerah dan BUMD kurang mempertimbangkan
perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham dalam menjalankan
organisasi perusahaan.
4.5 Aspek Keadilan dan Kewajaran
Aspek lain yang tidak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian
BUMD dan Perusahaan swasta daerah adalah aspek keadilan dan kewajaran.
Kelemahan BUMD adalah pada umumnya pihak manajemen BUMD dan
perusahaan daerah relatif belum sepenuhnya mempertimbangkan atas
perlindungan kepentingan bagi para pemegang saham. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan milik daerah cenderung belum secara optimal melakukan
perlindungan bagi kepentingan para pemiliknya atau para pemegang
sahamnya.
Padahal para pemegang saham merupakan stakeholders yang sangat
berperan dalam jalannya perusahaan daerah dan BUMD, mereka berperan
dalam proses pengambilan keputusan, mereka sangat mempengaruhi kinerja
perusahaan daerah dan BUMD, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan
daerah dan BUMD untuk selalu melindungi kepentingan para pemegang
saham.
Dalam hal kerjasama perusahaan daerah dan BUMD, kerjasama
perusahaan dengan stakeholders menjadi keharusan pihak manajemen BUMD
dan Perusahaan daerah bekerjasama dengan stakeholder. Sebab stakeholder
merupakan pihak pihak yang dapat secara langsung mempengaruhi jalannya
292
sebuah perusahaan. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam
sebuah perusahaan, begitu pula dalam perusahaan daerah maupun BUMD.
Oleh karena itu diperlukan adanya jaminan kerjasama antara perusahaan
dengan stakeholder agar kinerja perusahaan dapat berjalan sinergis dan sesuai
dengan kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan stakeholder.
Komitmen manajemen perusahaan daerah dan BUMD dalam
menjalankan usaha sesuai dengan perjanjian dengan stakeholder. Pihak
manajemen BUMD harus sudah sepenuhnya memiliki komitmen dalam
menjalankan usaha sesuai dengan perjanjian dengan stakeholder.
Stakeholder sangat mempengaruhi sukses tidaknya perusahaan, karena
mereka turut berperan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan perlu
memiliki komitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati dengan stakeholder, karena hal tersebut menunjukkan
kredibilitas perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan
stakeholder pada perusahaan.
5. Persepsi Manajemen terhadap Penerapan Budaya di Perusahaan
Daerah
Fakta menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUMD dan perusahaan
daerah dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 belum membaik, kecuali pada
wilayah-wilayah tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kinerja
dan kepuasan kesejahteraan karyawan. Kepuasan kerja karyawan
berhubungan dengan bagaimana perasaan pegawai terhadap nilai-nilai budaya
organisasi perusahaan yang antara lain berorientasi pada aspek kekuasaan,
peran, prestasi, dan dukungan. Dengan adanya budaya organisasi yang jelas,
maka seseorang akan dapat mengerti dan memahami aturan main yang harus
dijalankan, baik dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maupun dalam
berinteraksi dengan seseorang dalam organisasi, budaya perusahaan akan
meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi dan
perilaku karyawan, dalam hal ini persepsi manajemen terhadap penerapan
budaya perusahaan pada lingkungan BUMD dan perusahaan daerah di
Indonesia sangat dibutuhkan.
293
5.1 Aspek Kekuasaan dan Pengalaman
Hampir seluruh BUMD dan perusahaan swasta daerah bermasalah. Pada
aspek kekuasaan umumnya pihak manajemen perusahaan relatif belum
sepenuhnya memiliki kekuasaan atas perusahaan dalam menentukan
kebijakan imbalan yang layak, pihak manajemen perusahaan daerah di
Indonesia masih tergantung pada pemerintah daerah dalam menentukan
kebijakan imbalan yang layak. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengalaman
dalam menjalankan organisasi dan kecenderungan campur tangan pihak
pemerintah daerah dalam menentukan imbalan yang layak.
Kebijakan imbalan yang layak perlu dilaksanakan oleh pihak manajemen
perusahaan karena hal tersebut dapat mencerminkan tanggung jawab
perusahaan yang baik terhadap para stakeholder-nya dan dapat mendorong
peningkatan kinerja.
Disini pemberian sanksi, manajemen BUMD dalam melaksanakan
operasional sehari-hari belum memiliki keberanian dalam melaksanakan
pemberian sanksi yang adil terhadap para karyawannya, masih banyak BUMD
yang belum menerapkannya, hal ini disebabkan kurangnya pengalaman dan
campur tangan pihak pemerintah daerah dalam menentukan kedudukan dan
jabatan karyawan. Perlu kita sadari bahwa perusahaan yang sukses hanya
perusahaan yang manajemennya memiliki kekuasaan dan pengalaman dalam
memberikan sanksi yang adil terhadap para pekerjanya yang bersalah.
Penetapan sanksi yang adil dapat membuat pekerja lebih disiplin dalam
menjalankan setiap perannya, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan
dengan lebih baik.
Sedangkan untuk sikap kepemimpinan dan perilaku pimpinan yang
melibatkan partisipasi karyawan pada umumnya pihak manajemen BUMD
relatif belum sepenuhnya mempertimbangkan keterlibatan partisipasi
karyawan dalam kepemimpinan, hanya sedikit pihak manajemen perusahaan
daerah dan BUMD yang melibatkan partisipasi karyawan dalam
kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang baik bukan hanya perlu memiliki sifat
kepemimpinan namun juga harus mampu melibatkan karyawan dalam sebuah
tim kerja dan tetap bekerja sama dengan para bawahannya dengan baik.
294
Seorang pemimpin yang baik juga perlu mendengarkan ide-ide yang
dilontarkan para bawahannya demi kemajuan dan perkembangan perusahaan
ke arah yang lebih baik.
5.2 Aspek Rasional & Konsisten pada Aturan
Mengenai tingkat pertimbangan manajemen BUMD dan perusahaan
Daerah dalam mengutamakan nilai-nilai rasional pada umumnya pihak
manajemen BUMD dan perusahaan swasta di daerah relatif belum sepenuhnya
mempertimbangkan dalam mengutamakan nilai-nilai rasional.
Sedangkan prinsip dasar dalam menjalankan usaha untuk mencapai
kesuksesan adalah, perusahaan harus selalu menggunakan dan
mengembangkan nilai-nilai rasional, mempertimbangkan situasi dan kondisi
lingkungan sekitar, dan mengutamakan harapan dan kepentingan stakeholder
agar perusahaan dapat bekerja dengan hasil yang maksimal dan sesuai dengan
nilai-nilai rasional dalam bisnis.
Di sisi lain nilai konsistensi merupakan bagian yang tak terpisahkan
dalam menjaga perusahaan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya. Banyak BUMD dan perusahaan daerah pada tingkat manajemen
belum mengutamakan nilai-nilai konsistensi. Untuk mengembangkan
perusahaan ke arah yang lebih baik perlu pula di tunjang oleh nilai-nilai
konsistensi agar kinerja perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan
awal yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
5.3 Aspek Peran dan Komitmen
Mengenai tingkat pertimbangan manajemen BUMD terhadap tingkat
efisiensi struktur organisasi dalam perusahaan terlihat bahwa pada umumnya
pihak manajemen BUMD dan perusahaan daerah relatif belum sepenuhnya
mempertimbangkan tingkat pertimbangan efisiensi struktur organisasi dalam
perusahaan. Agar peran setiap organ perusahaan berjalan secara efektif dan
efisien, maka struktur organisasi perusahaan harus disusun sesuai dengan visi
dan misi yang diinginkan perusahaan.
Mengenai tingkat komitmen dalam menyusun rencana yang matang untuk
mencapai target terlihat bahwa pada umumnya pihak manajemen perusahaan
daerah relatif tidak sepenuhnya mempertimbangkan komitmen menyusun
295
rencana yang matang. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka perusahaan
memiliki dan meyakini bahwa sebuah perencanaan akan dapat dilaksanakan
jika itu disusun dengan baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek
lingkungan yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan
datang.
Perencanaan yang baik dan dapat dilaksanakan dengan baik pasti dapat
memberikan hasil yang maksimal. Dalam merencanakan sesuatu sebaiknya
setiap organ dalam struktur organisasi dilibatkan karena keahlian dan
profesionalisme yang mereka miliki akan memberikan kontribusi yang besar
dalam rencana tersebut, selain itu dengan keterlibatan semua karyawan dalam
menyusun rencana maka akan mudah pula dilaksanakan.
5.4 Aspek Teamwork
Bahwa pada umumnya pihak manajemen BUMD relatif belum
sepenuhnya mempertimbangkan kepercayaan antar individu. Kepercayaan
antar individu dalam sebuah badan usaha dapat memperkokoh badan usaha
tersebut, karena kepercayaan dapat memperkokoh citra dan reputasi
perusahaan.
Untuk teamwork hampir sebagian besar BUMD dan perusahaan daerah
kurang melibatkan tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Agar penyelesaian
pekerjaan dapat selesai secara efektif dan efisien setiap pekerja harus
dilibatkan agar dapat bekerja sama dalam sebuah teamwork. Dalam menyusun
sebuah team work, perlu diperhatikan orang-orang yang akan terlibat di
dalamnya. Dalam sebuah team work harus ada orang yang mampu menjadi
pemimpin, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya harus saling bekerja
sama dengan baik dan dibagi menurut keahlian yang dimilikinya.
6. Persepsi Manajemen Terhadap Reputasi BUMD dan Perusahaan
Daerah
Secara sederhana reputasi perusahaan dapat dipahami sebagai estimasi
keseluruhan di mana perusahaan dipegang oleh konstituen. Reputasi
perusahaan merepresentasikan reaksi afektif atau emosional baik atau buruk
dari pelanggan terhadap kredibilitas perusahaan, pandangan publik atas
296
reliabilitas perusahaan dan tingkat kepercayaan investor serta bagaimana
tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan.
6.1. Aspek Kredibilitas (Estimasi Investasi)
Mengenai tingkat pertimbangan manajemen BUMD dan perusahaan
daerah terhadap tingkat kredibilitas terlihat bahwa pada umumnya pihak
manajemen BUMD dan perusahaan daerah relatif kurang sepenuhnya
mempertimbangkan tingkat kredibilitas. Tingkat kredibilitas perusahaan yang
tinggi terhadap estimasi investor mencerminkan tata kelola perusahaan yang
baik, sehingga perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang cukup,
dapat mempertahankan stabilitas dan adanya prospek pertumbuhan yang baik.
6.2 Aspek Reliabilitas (Estimasi Pelanggan/Konsumen)
Mengenai tingkat pertimbangan manajemen BUMD dan perusahaan
daerah terhadap tingkat reliabilitas terlihat bahwa pada umumnya pihak
manajemen perusahaan daerah dan BUMD relatif belum sepenuhnya
mempertimbangkan tingkat reliabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat
reliabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum
mampu memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan, tidak dapat
menjaga mutu produk atau jasa dan tidak dapat menjamin terlaksananya
pelayanan yang prima terhadap konsumen. Justru terlihat di sini hak monopoli
yang sering diberikan kepada BUMD mengakibatkan tingkat
keterandalan/reliabilitasnya terhadap konsumen rendah.
6.3 Aspek Kepercayaan (Estimasi Pegawai/Karyawan)
Mengenai tingkat kepercayaan terlihat bahwa pada aspek kepercayaan
pihak manajemen BUMD relatif belum sepenuhnya mempertimbangkan
tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan pegawai/karyawan terhadap
perusahaan sangat penting untuk terus dibina agar meningkatkan loyalitas
karyawan terhadap perusahaan sehingga dapat memperkokoh perusahaan dan
perusahaan mampu menjalankan usahanya dengan lebih lancar karena
perusahaan di mata pegawainya mendapat kepercayaan penuh, dapat
memberdayakan pegawai dengan optimal, sehingga dapat menimbulkan rasa
memiliki yang tinggi dan kebanggaan bagi karyawannya.
297
6.4 Aspek Tanggun Jawab (Estimasi Publik)
Mengenai tingkat pertimbangan manajemen perusahaan daerah dan
BUMD terhadap aspek tanggung jawab terlihat bahwa pada umumnya pihak
manajemen BUMD relatif belum sepenuhnya memperhatikan aspek tanggung
jawab sosial. Tanggung jawab perusahaan yang tinggi mencerminkan
kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, pengembangan masyarakat
sekitar maupun terhadap lingkungan sekitar seperti penyaluran dana bantuan
program bina lingkungan dan bantuan lainnya. Oleh karena itu perusahaan
yang memiliki tanggung jawab yang tinggi akan diakui oleh pihak lain sebagai
perusahaan yang memiliki reputasi baik dan terpercaya.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka perusahaan daerah dan
BUMD di Indonesia pada dasarnya belum mempertimbangkan berbagai aspek
yang menyangkut implementasi GCG yang meliputi aspek transparansi,
keadilan dan kewajaran, akuntabilitas, serta responsibilitas. Keempat aspek
belum dipertimbangkan dan dijalankan oleh perusahaan daerah dan BUMD,
akan tetapi optimalisasi dalam melaksanakan semua aspek yang menyangkut
GCG tersebut cenderung masih belum optimal, di samping itu hal menarik
yang ditemukan terjadi urutan validitas yang kuat dari keempat aspek di atas,
dimulai dari aspek : Akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dan keadilan.
Ini merupakan hal utama yang diinginkan stakeholder dari BUMD dan
perusahaan daerah di Indonesia adalah kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban
wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris
serta direksi. Sesuai teori dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan
akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran).
Jika dilihat dari sisi budaya perusahaan yang merupakan penggerak dan
spirit daripada perusahaan melakukan pengembangan bisnis, ternyata secara
umum belum cukup dipertimbangkan oleh perusahaan daerah dan BUMD
untuk itu, optimalisasi dalam implementasinya masih memerlukan perhatian
secara seksama oleh pihak manajemen BUMD dan perusahaan daerah,
terutama terhadap aspek-aspek GCG harus memiliki urutan validitas yang erat
: unsur dukungan, prestasi, peran dan unsur kekuasaan justru yang paling
terakhir. Hal ini membuktikan bahwa iklim yang diharapkan yang paling
utama dalam budaya BUMD dan perusahaan daerah di Indonesia adalah
culture of trust (budaya saling percaya), dalam hal ini pegawai yakin bahwa
mereka dinilai sebagai manusia, bukannya mesin. Secara teori perusahaan
298
yang berorientasi pada dukungan menawarkan kepada para anggotanya
kepuasan yang berasal dari hubungan. Dengan asumsi orang-orang akan
memberi kontribusi karena komitmen rasa memiliki terhadap perusahaan, ada
keinginan para anggota kelompok berkorban demi anggota kelompok lainnya.
Dilihat dari aspek reputasi yang diindikasikan oleh beberapa faktor yakni
kredibilitas, reliabilitas, kepercayaan pada stakeholder, dan tanggung jawab
sosial, tampaknya BUMD dan perusahaan daerah di Indonesia masih belum
sepenuhnya berupaya untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagaimana
perusahaan swasta nasional yang benar-benar peduli dan merupakan perhatian
utama dalam melaksanakan pengembangan kinerja perusahaan. Jadi BUMD
dan perusahaan daerah di Indonesia Cenderung masih belum sepenuhnya
memandang reputasi perusahaan sebagai bagian/unsur penting dalam
meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Hal yang juga menarik
dari hasil penelitian yang saya lakukan yakni urutan validitas berubah menjadi
: yang pertama, tanggung jawab, lalu, reliabilitas, kepercayaan dan terakhir
justru kredibilitas. Hal ini sebenarnya menunjukkan stakeholder berharap
BUMD dan perusahaan swasta di Indonesia memiliki tanggung jawab yang
besar dalam memainkan perannya sebagai salah satu pilar ekonomi dalam
membangun ekonomi daerah dan bangsa ini, karena faktanya BUMD dan
perusahaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap karena
kekayaan sumber daya alamnya yang dominan, bukan karena sumber daya
manusianya yang mampu mengeksplorasi profesionalismenya.
Jika praktik GCG dilaksanakan secara konsisten pada BUMD dan
perusahaan daerah, maka diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatan
reputasi BUMD dan perusahaan daerah di Indonesia, dimana empat aspek
diatas yang diukur urutan validitas yang kuat dimulai dari Aspek :
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan dan independensi.
Sedangkan penciptaan budaya organisasi yang memiliki unsur-unsur yang ada
dalam GCG berpengaruh dalam peningkatan reputasi BUMD dan perusahaan
daerah di Indonesia dengan aspek-aspek yang diukur memiliki urutan validitas
adalah unsur dukungan, prestasi, peran dan kekuasaan.
GCG berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan
daerah dan BUMD di Indonesia, sedangkan Budaya perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan daerah dan BUMD di Indonesia. Di sisi
lain reputasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMD di
299
Indonesia, jika praktek budaya perusahaan dengan nilai-nilai GCG memegang
peranan yang sangat penting dan berdampak pada peningkatan kinerja
BUMN.
Untuk itu penerapan GCG dan budaya perusahaan berpengaruh terhadap
reputasi perusahaan daerah dan BUMD serta implikasinya terhadap kinerja
Keuangan perusahaan daerah dan BUMD di Indonesia, sehingga kegiatan
penerapan GCG tidak terlepas dari pengembangan budaya perusahaan yang
sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan mampu meningkatkan
reputasi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan
optimalisasi implementasi GCG di masa yang akan datang, perlu ada beberapa
aspek yang dipertimbangkan secara seksama khususnya yang menyangkut
beberapa hal sebagai berikut:
a. Penguatan komitmen manajemen BUMD dan perusahaan daerah
dalam menjalankan usaha secara lebih profesional, kreatif dan
inovatif, bertekad menembus pasar dunia dan tidak hanya sebagai
penjual sumber daya alam (SDA) saja.
b. Peningkatan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang
akurat bagi stakeholder.
c. Penyampaian informasi kepada stakeholder secara lebih tepat waktu.
d. Peningkatan akuntabilitas yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab
manajemen BUMD dan perusahaan daerah, agar tidak terjadi agency
problem (benturan kepentingan).
e. Peningkatan kepatuhan BUMD dan perusahaan daerah terhadap
hukum dan kewajibannya dalam menjalankan setiap kegiatan
bisnisnya.
f. Mendorong tanggung jawab sosial BUMD dan perusahaan daerah
pada masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan sinergitas BUMD dan perusahaan daerah,
kiranya masih perlu untuk melakukan pengembangan budaya perusahaan yang
didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:
a. Rasionalisasi pada saat memutuskan kebijakan perusahaan;
b. Konsistensi atas kebijakan yang seharusnya dijalankan perusahaan;
c. Efisiensi pada struktur organisasi dalam perusahaan;
d. Pengembangan sinergitas dalam menyikapi kerja tim.
300
GCG dan budaya perusahaan memiliki pengaruh sangat dominan pada
kinerja perusahaan BUMD dan perusahaan daerah, terutama kinerja
keuangannya. GCG dan budaya perusahaan juga mendorong peningkatan
reputasi BUMD dan/atau perusahaan daerah.
301
[halaman ini sengaja dikosongkan]
302
BAB VIII
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER MODAL
INTERNAL DENGAN PENERAPAN ASAS
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya agar perusahaan
dapat beroperasi seefisien mungkin untuk menciptakan nilai perusahaan. Hal
ini hanya dapat tercapai melalui penerapan Good Corporate Governance
(GCG), dimana faktor transparansi dan akuntabilitas sangat mempengaruhi
perubahan investasi atau bagaimana tersedianya dana, kebijaksanaan
persediaan, penggunaan kapasitas mesin dan sebagainya.
Penerapan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, keadilan
dan nilai budaya perusahaan yang dilakukan manajer keuangan sebagai
pengendali keuangan dapat meringankan tugasnya untuk memenuhi
kebutuhan keuangan perusahaan agar terus dapat berproduksi dan meraih
keuntungan serta kemajuan. Dengan demikian, penerapan GCG amat
berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber pendanaan
(keuangan) perusahaan.
1. Sumber-Sumber Keuangan Perusahaan
Sumber keuangan awal perusahaan hingga sampai periode go public
adalah sumber dana internal, sumber dana eksternal, dan sumber dana bank
dapat diperoleh perusahaan melalui tindakan-tindakan penanganan keuangan
melalui praktek penerapan budaya perusahaan dan GCG dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
1.1 Sumber dana Internal
Sumber dana internal merupakan sejumlah uang atau dana yang berasal
dari dalam perusahaan akibat yang timbul dari kemampuan perusahaan
mempraktikan nilai-nilai budaya perusahaan dan GCG. Jika dibandingkan,
maka diketahui bahwa sumber dana internal relatif lebih murah dan lebih
mudah diperoleh dari pada sumber dana eksternal. Sumber dana internal
terdiri dari :
303
a. Laba Ditahan : Laba ditahan merupakan keuntungan yang tidak dibagi
kepada para pemegang saham, yang merupakan sebagian atau
keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.
Jumlah dana tersebut yang kemudian dapat digunakan oleh perusahaan
dalam operasional sehari-harinya dan dijadikan tambahan modal.
Pembagian laba ditahan kepada pemegang saham akan ditentukan dalam
rapat umum pemegang saham (RUPS). Laba di tahan (Retainend
Earnings) merupakan jumlah laba dalam satu tahun berjalan setelah
dikurangi dengan deviden yang dibagi. Laba ditahan (Retained Earnings)
biasanya ada pada perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
b. Depresiasi : Depresiasi merupakan aktiva yang dapat disusutkan
sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode
akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak
langsung.
1.2 Sumber Eksternal
Modal yang berasal dari sumber eksternal adalah sumber yang berasal
dari luar perusahaan. Sumber ini diperoleh berdasarkan kemampuan
perusahaan daerah menciptakan kepercayaan dari para shareholder. Jika
perusahaan menerapkan asas-asas yang terkandung di dalam GCG, budaya
dan etika seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka perusahaan
daerah dapat memperoleh sumber dana eksternal tersebut dengan mudah.
Ada beberapa alasan perusahaan menggunakan sumber dana eksternal
adalah :
1) Jumlah Dana yang digunakan tidak terbatas.
2) Dapat dicari dari berbagai sumber.
3) Dapat bersifat fleksibel.
1.3 Sumber Dana Bank
Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan
(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana, serta sebagai
lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Perusahaan
daerah sebagai sebuah bentuk usaha dalam kegiatan sehari-harinya tentu tidak
304
terlepas dari kaitannya dengan bank. Bank akan mempercayai perusahaan
daerah jika bentuk laporan keuangannya akuntabel dan transparan. Hubungan
antara perusahaan daerah dengan bank terutama dalam kaitan dengan sumber
dana dan transaksi keuangan lainnya termasuk pembayaran dan tabungan
didasarkan pada transparansi dan akuntabel. Bank akan mempermudah
perusahaan daerah jika perusahaan daerah menerapkan nilai-nilai GCG untuk
dapat menyimpan uang, transfer, membayar rekening listrik, air telepon
ataupun pembayaran lainnya.
Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998
tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sebagaimana diatur dalam undang-undang, bank memiliki fungsi
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini
bank bertindak sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara untuk
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun
deposito berjangka. Selanjutnya, bank menyalurkan dana tersebut pada pihak-
pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana melalui pinjaman atau kredit
pada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja
ataupun kredit konsumsi
Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan.
Semakin besar bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman.
Bunga simpanan sangat dipengaruhi besar kecilnya bunga pinjaman, juga
dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan,
cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.
2. Kemitraan Bank dan Perusahaan Daerah
2.1 Jenis-Jenis Bank
Perusahaan daerah dapat menilai kemitraan dari berbagai jenis bank untuk
mendapat pendanaan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
membagi bank kedalam beberapa jenis, yakni :
305
a.) Bank Umum
Merupakan Bank yang melaksanakan usahanya dengan menggunakan
sistem komersil, dengan melakukan kegiatan simpan pinjam, memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran, menerima simpanan giro, mengikuti kliring,
melakukan kegiatan valuta asing, serta melakukan perasuransian.
b.) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menghimpun dana
dan menyalurkan dana ke masyarakat, dan tidak diperkenankan untuk
menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing,
serta melakukan kegiatan perasuransian.
c.) Bank Syariah
Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan
menggunakan sistem bagi hasil, dimana aturan dan perjanjiannya mengacu
pada hukum islam. Adapun produk Bank Syariah adalah sebagai berikut :
a. Al-wadi’ah (simpanan)
b. Pembiayaan dengan bagi hasil
c. Bai’Al-Murabahah
d. Bai’As-salam
e. Bai’Al-istihna
f. Al-Wakalah
g. Al-Kafalah
h. Al-Hawalah
i. Ar-Than
2.2 Sumber Dana Bank
Adapun dana bank berasal dari :
a) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Modal sendiri yang
diperoleh manajemen bank dari setoran para pemegang sahamnya.
b) Menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.
306
c) Laba ditahan yakni keuntungan bank yang belum dibagi, yang
merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal.
d) Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana dari
masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan,
dan simpanan deposito.
e) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.
Sementara pihak bank memperoleh dana dari :
1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman yang diberikan bank
Indonesia jika Bank-Bank mengalami kesulitan likuiditasnya.
2) Pinjaman antar bank (call money) pinjaman diberikan kepada bank-
bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.
Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
3) Pinjaman dari bank luar negeri.
4) Surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan
menerbitkan SBPU kemudian dijual kepada pihak yang berminat.
2.3 Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Transaksi perbankan ada berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah :
1) Simpanan Giro
Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, ‘giro’
diartikan sebagai “simpanan/dana pihak ketiga dimana pencairannya dapat
dilaksanakan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (cheque),
bilyet, giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya.”
2) Simpanan Pihak Ketiga.
Sejumlah simpanan uang oleh pihak ketiga di bank dalam bentuk giro
melalui kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, untuk kemudian dikelola
oleh pihak bank, dan syarat jumlah setoran pertama untuk membuka rekening
giro ditentukan oleh masing-masing bank.
307
Penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan setiap waktu. Adapun
sarana yang digunakan dalam melakukan penarikan yaitu :
a. Cek. Cek merupakan surat perintah dari nasabah ditujukan pada bank
untuk membayar kepada pihak yang tertulis namanya di dalam cek. Cek
dibagi dalam beberapa jenis :
1) Cek atas nama. Cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan
tertentu, nama dan nomor rekening orang tersebut tertera dalam cek.
2) Cek atas unjuk. Cek yang tidak tertera nama seseorang atau badan
tertentu di dalam cek, di dalam cek hanya tertera nilai nominal
tertentu yang hendak dicairkan.
3) Cek silang/cek pemindahanbukuan. Dalam cek tersebut tertera tanda
silang di pojok kiri atas, yang bermakna hanya bisa dipindah
bukukan.
4) Cek kosong. Cek yang tidak memiliki dana cukup atau kurang dari
dana yang akan dicairkan oleh si pemegang cek. Dalam persyaratan,
apabila pembayaran menggunakan cek kosong dilakukan maksimal
tiga kali maka si pemilik cek dapat terkena black list atau daftar hitam
oleh Bank Indonesia, yang kemudian akan diumumkan ke seluruh
bank yang ada di Indonesia agar yang bersangkutan tidak dapat
melakukan transaksi dengan semua bank di Indonesia. Namun, jika
tidak memiliki unsur kesengajaan Bank bisa memberikan fasilitas
overdraft.
5) Agar nasabah tidak masuk ke dalam Black List.
b. Bilyet Giro. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank
untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan
kepada pihak penerima yang tertera namanya dalam bilyet giro tersebut.
3). Tabungan
Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 mendefinisikan
tabungan sebagai simpanan yang jumlah penarikannya dilakukan menurut
syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Adapun sarana yang digunakan
dalam mencairkan dana yang tersimpan didalam tabungan antara lain :
308
a. Buku tabungan. Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, yang
telah diserahkan kepada nasabah pada awal menabung.
b. ATM (Automated teller machine). ATM merupakan kartu
digunakan untuk mengambil sejumlah uang pada mesin atm yang
telah disediakan oleh pihak bank pada berbagai lokasi.
c. Surat Kuasa. Surat kuasa merupakan surat berisi pernyataan
nasabah untuk memberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa yang
terdapat tanda tangan nasabah dan si pemegang surat kuasa untuk
mengambil sejumlah uang dari rekening nasabah, selain itu
disertakan fotocopy tanda pengenal si pemegang surat kuasa dan
buku tabungan nasabah.
4). Simpanan Deposito
Deposito memiliki jangka waktu simpanan lebih lama bila dari simpanan
giro maupun simpanan tabungan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10
Tahun 1998 mendefinisikan ‘deposito’ sebagai simpanan yang penarikannya
dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah
dan bank.
Adapun sarana yang digunakan untuk mencairkan simpanan deposito
adalah sebagai berikut : untuk menarik deposito berjangka digunakan bilyet
deposito; sedangkan untuk sertifikat deposito digunakan sertifikat deposito.
Dilihat dari jenisnya, diketahui deposito meliputi :
a. Deposito Berjangka. Deposito yang diterbitkan oleh bank umum,
dengan jangka waktu bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12, dan 24 bulan.
Penarikan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau pada saat
jatuh tempo baik tunai maupun non tunai dengan cara
pemindahanbukuan, dan pendapatan bunga bersih didapat dari bunga
dipotong pajak. Minimal setoran pada simpanan deposito berjangka
untuk saat ini batas minimalnya adalah sebesar Rp. 5.000.000. Jika
nasabah mengambil uangnya sebelum jatuh tempo maka nasabah
dikenakan penalty rate. Sedangkan insentif yang diberikan untuk
nasabah yang memiliki nominal dana yang cukup besar.
309
b. Sertifikat Deposito. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk,
dimana di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai
nominalnya, tidak disertai dengan nama orang maupun lembaga.
Sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu, 2,3,4,6, dan 12
bulan.
5). Pengalokasian Dana
Pengalokasian dana merupakan transaksi perbankan dengan menjual
kembali dana yang diperoleh dari dana dalam bentuk simpanan untuk
memperoleh keuntungan melalui bunga. Dalam menyalurkan dananya ke
masyarakat pihak perbankan membebankan bunga pada para peminjam
dengan persentase tertentu sesuai dengan penetapan bunga oleh BI.
a) Kredit dan Pembiayaan. Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun
1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, melalui persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak bank
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Sedangkan pembiayaan
merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil. Pihak bank sebagai pemberi kredit dalam memberikan
kredit kepada nasabah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan
pihak peminjam, apabila semua persyaratan termasuk agunan dan
kelayakan kredit telah disetujui maka pihak bank akan memberikan
kredit.
b) Unsur-Unsur Kredit. Untuk memperoleh kredit dari bank ada beberapa
unsur yang harus dipenuhi nasabah, antara lain :
1) Kepercayaan. Unsur kepercayaan dapat terpenuhi apabila proposal
nasabah telah dianalisa memenuhi persyaratan dan prosedur yang
berlaku pada bank tersebut.
310
2) Kesepakatan. Kesepakatan dilaksanakan pada saat proposal
pengajuan kredit telah disetujui oleh pihak bank selanjutnya
dilakukan kontrak kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak bank dan pihak peminjam.
3) Jangka waktu. Unsur jangka waktu merupakan jangka waktu
lamanya peminjaman yang telah disepakati pada saat kontrak.
Misalnya : jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
4) Risiko. Unsur risiko tidak tertagihnya kredit. Risiko yang ditanggung
pihak bank apabila nasabah tidak mampu membayar pinjaman.
5) Balas jasa. Balas jasa yang diterima pihak bank berupa bunga dan
biaya administrasi.
c) Jenis-Jenis Kredit. Adapun jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank
umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat sebagai berikut :
1) Kredit Investasi. Kredit investasi merupakan kredit berupa sejumlah
pinjaman yang diberikan pada perusahaan yang akan mendirikan
pabrik.
2) Kredit modal kerja, Kredit Modal Kerja diberikan kepada perusahaan
yang membutuhkan dana untuk biaya operasional dalam rangka
meningkatkan produksi dan penjualan. Contohnya : biaya bahan
baku.
3) Kredit pertanian, kredit pembiayaan sektor perkebunan atau
pertanian.
4) Kredit peternakan, kredit pembiayaan untuk peternakan.
5) Kredit industri, ditujukan dalam rangka membiayai industri kecil.
6) Kredit perumahan, membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
d) Agunan Kredit. Agar dapat memperoleh pinjaman salah satu syarat yang
harus dipenuhi pihak peminjam adalah agunan (jaminan). Adapun jenis
jaminan yang harus disediakan peminjam, antara lain :
1) Agunan (Jaminan)
a. Benda berwujud yaitu seperti : Tanah, bangunan, kendaraan
bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman.
311
b. Benda tidak berwujud, yakni : Sertifikat Saham, Sertifikat
Obligasi, Sertifikat Deposito, dan Wesel.
c. Orang. Orang atau lembaga yang memberikan jaminan kepada
seseorang yang akan meminjam.
2) Tanpa Jaminan
Kredit yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan baik
dengan bank dan memiliki likuiditas dan dipercaya oleh bank.
e) Suku Bunga. Suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank
kepada nasabahnya karena telah mempercayai bank untuk menyimpan
uang nasabah. Berbeda dengan kredit, disini pihak nasabah memberikan
balas jasa atas kesediaan bank untuk memberikan kredit bunga. Banyak
faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga simpanan dan suku
bunga kredit, faktor-faktor tersebut antara lain :
Jumlah permintaan akan kebutuhan dana pinjaman. Jika jumlah
permintaan mengalami peningkatan, maka bank akan meningkatkan
suku bunga simpanan. Apabila hal tersebut dilakukan maka suku
bunga pinjaman juga akan mengalami peningkatan.
Tingkat Persaingan Bunga. Banyak bank mencoba menarik pihak
konsumen agar menabung uang dan meminjam pada sebuah bank,
maka lazimnya dalam sistem perdagangan umum akan terjadi strategi
harga atau di sistem perbankan permainan bunga untuk mengalahkan
penawaran pesaingnya. Jika pesaing menentukan bunga tabungan
sebesar 10%, maka bank yang lain akan menaikkan bunga sebesar
10,5%. Namun penggunaan cara ini harus tetap memperhatikan batas
bunga simpanan yang telah ditetapkan oleh BI.
Keuntungan. Bunga disesuaikan dengan target keuntungan yang telah
ditentukan Bank.
Kualitas Jaminan. Kualitas jaminan, misalnya seperti sertifikat
deposito nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai jaminan
yang lainnya.
312
f) Komponen-Komponen dalam Menentukan Bunga Kredit
Dalam menetapkan besarnya bunga kredit, ada beberapa faktor yang
menjadi bahan pertimbangan bank, yaitu :
a. Biaya bunga. Jumlah biaya bunga dikeluarkan bank dalam rangka
mendapatkan uang yang akan disimpan nasabah baik simpanan giro,
tabungan maupun deposito. Total biaya bunga harus dikurang dengan
cadangan wajib atau Reserve Requirement (RR). Besarnya 5%,
ditetapkan oleh pemerintah.
b. Biaya Operasi. Biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka
melaksanakan operasinya, meliputi biaya gaji karyawan, biaya listrik,
telepon, administrasi, biaya pemeliharaan, biaya pemasaran.
c. Cadangan Risiko Kredit Macet. Biaya untuk menutup kredit macet
akibat nasabah melalaikan atau tidak mampu membayar pinjamannya
kepada pihak bank.
d. Pajak. Pajak yang merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada
Negara, yang akan digunakan Negara untuk membiayai
pembangunan.
313
[halaman ini sengaja dikosongkan]
314
BAB IX
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab manajer
keuangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi keuangan. Pada hakikatnya
fungsi-fungsi keuangan meliputi upaya seseorang ataupun sebuah
organisasi/perusahaan untuk memperoleh dana (raising of fund), dan
bagaimana mengalokasikan dana (allocation of fund) entah untuk pembiayaan
kegiatan usaha, melakukan diversifikasi investasi melalui berbagai lahan
investasi seperti properti, emas, pasar uang, atau pasar modal, dan merancang
pembagian dividen kepada para pemegang saham perusahaan. Dengan
demikian tugas para pelaku manajemen keuangan adalah memaksimalkan
nilai perusahaan dan nilai investasi dari para investor.
Dalam konteks perusahaan, pelaku manajemen (manajer) keuangan
berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva dan pemilihan sumber-
sumber dana. Sumber dana bagi perusahaan bisa berasal dari dalam
perusahaan (modal sendiri), atau dari luar perusahaan. Sumber dana alternatif
dari luar perusahaan yang bersifat murah yaitu pasar modal. Perusahaan dapat
meraup dana segar dari masyarakat investor melalui pasar modal dengan cara
go public atau melakukan IPO (penawaran umum perdana), right issue, dan
penerbitan obligasi/surat utang.
Dalam konteks perusahaan daerah, pelaku manajemen keuangan
perusahaan daerah dituntut untuk melakukan perencanaan anggaran,
pelaksanaan dan pengendalian anggaran dengan mengedepankan prinsip-
prinsip good governance yaitu keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas
kepada lembaga atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah
Pusat, DPRD, dan masyarakat umum.
Berkenaan dengan itu, pihak-pihak yang menjadi pengelola keuangan
perusahaan daerah dituntut untuk :
1) Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan perusahaan daerah
harus ditata dan dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip GCG secara
sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan
315
keuangan baik jangka pendek, maupun pinjaman jangka panjang pada
waktu yang telah ditentukan.
2) Mengutamakan kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan
keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang
benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
3) Mengedepankan hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency).
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa
sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-
rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
Pengendalian aparat pengelola keuangan daerah, dewan komisaris dan
petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan
tersebut dapat tercapai.
1. Konsep Dasar Transparansi dan Akuntabilitas Manajemen
Keuangan
Manajemen Keuangan merupakan seni beraktivitas yang dilakukan oleh
para pelaku keuangan dan manajemen perusahaan untuk memperoleh,
meningkatkan dan menggunakan sumber modal dengan cara yang efektif,
efisien, dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Aktivitas itu meliputi
perencanaan, penganggaran, pengelolaan, mengeksploitasi sumber keuangan,
kas, dan pengawasan keuangan. Dalam mencapai keuntungan perusahaan
daerah harus memperhatikan akuntabilitas (accountability).
1.1 Pengertian Akuntabel dan Transparansi
a. Akuntabel- Akuntabilitas : merupakan aturan moral atau hukum, yang
menjadi kewajiban pada individu, kelompok atau organisasi untuk
membuat laporan keuangan kepada para stakeholder mengenai
bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang telah disalurkan pada
para mitra bisnis, dan berapa jumlah biaya yang digunakan dalam
menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan dan para karyawan
memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan dan
memaparkan seluruh keputusan dan tindakan yang telah mereka
laksanakan dalam menjalankan operasional perusahaan di bidang
keuangan. Perusahaan Daerah harus menjelaskan dengan jujur dan
316
berdasarkan aturan perusahaan bagaimana perusahaan menggunakan
sumber daya keuangan dan apa yang telah dicapai perusahaan sebagai
pertanggungjawaban kepada stakeholder beserta seluruh manfaatnya bagi
perusahaan daerah dan seluruh stakeholder. Stakeholder mempunyai hak
mutlak untuk mengetahui bagaimana sumber daya keuangan yang berasal
dari para pemangku kepentingan tersebut digunakan, demikian juga
wewenang yang mereka berikan.
b. Transparansi (Transparency): Dalam hal transparansi perusahaan
daerah juga harus terbuka memberikan informasi berkenaan dengan
pekerjaannya, memberikan informasi tersebut mulai dari perencanaan
keuangan dan aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan pada para
pemangku kepentingan. Adapun informasi keuangan tersebut meliputi
data-data laporan keuangan yang akurat, yakni kas keluar dan kas masuk
sesuai dengan periode akuntansi keuangan dan mudah diakses oleh
pemangku kepentingan. Apabila organisasi tidak transparan, maka hal itu
mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.
1.2 Perencanaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
Untuk itu perencanaan keuangan perusahaan daerah harus berlandaskan
kedua pengertian akuntabel dan transparansi pada dua poin diatas. Sehingga
dalam melakukan tindakan penyusunan laporan keuangan oleh manajer
keuangan baik untuk menyusun cash in dan cash out serta strategi investasi
guna memperoleh profit dalam periode tertentu berlandaskan aspek transparan
dan akuntabel. Sebagai alat perlindungan agar dalam melaksanakan rencana
tersebut dibuat sistem dan prosedur. Istilah ‘sistem’ diartikan sebagai suatu
kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun
sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu
kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam menyusun sistem
keuangan para karyawan harus dijelaskan secara terbuka pentingnya sistem
dan setiap karyawan harus mematuhi sistem tersebut. Sistem merupakan
Prosedur-Prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema
yang menyeluruh adalah suatu urut-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya
317
perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu
organisasi (Baridzwan, 1998 : 3).
Khusus untuk BUMD panduan utama dalam operasional perusahaan
berpatokan pada sistem keuangan daerah. Menurut Jaya (1999:11) ‘Keuangan
Daerah’ adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan
anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sementara
dalam pandangan Mamesah (1995:16) ‘keuangan daerah’ merupakan semua
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan
daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih
tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain
itu menurut Mardiasmo (2000:3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan
pemerintah daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :
1) pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
(public oriented);
2) kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan
anggaran daerah pada khususnya;
3) desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan
yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah dan Perangkat daerah lainnya;
4) kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value
for money, transparansi dan akuntabilitas;
5) kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan PNS
Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
6) ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan
anggaran multi tahunan;
7) prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
8) prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD,
peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating
kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
9) aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,
peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah daerah;
318
10) pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen
pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.
Rincian dari perencanaan keuangan yang merupakan aplikasi dari
perencanaan kegiatan disebut anggaran keuangan. Menurut Munandar,
(1985), anggaran keuangan merupakan suatu rencana yang disusun secara
sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. yang dinyatakan dalam
unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu
yang akan datang. Sedangkan menurut Mulyadi (2001, p.488), anggaran
keuangan merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif
yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang
mencakup jangka waktu satu tahun.
1.3 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
Dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah dan BUMD dapat
melakukan upaya penggalangan, pengendalian dan pemanfaatan dana secara
maksimal harus transparan dan akuntabel sehingga pemangku kepentingan
dapat mengetahui kondisi perusahaan dari waktu ke waktu serta dapat
membantu secara cepat apabila terjadi mismanajemen dalam perusahaan
daerah.
Selain itu pengelolaan sumber keuangan yang akuntabel dan transparan
mempermudah perusahaan daerah dan BUMD untuk mencari dan
mengeksploitasi sumber-sumber dana potensial sehingga pihak perusahaan
daerah dan BUMD memiliki ketersediaan dana yang dapat dipakai untuk
membiayai kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan atau lembaga
pemerintahan (pemerintah daerah). Biasanya perusahaan-perusahaan dapat
memasang neraca atau rugi laba pada media-media nasional, dengan
memasang neraca dan rugi laba tersebut maka stakeholder (terutama bank)
dapat mengetahui kondisi perusahaan. Dan mempermudah perusahaan
meminjam uang di bank, karena bank-bank tersebut mengetahui
perkembangan perusahaan daerah dari waktu-ke waktu.
319
1.4 Pengawasan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
Pengawasan keuangan merupakan aktivitas keuangan yang bertujuan
untuk :
menjamin kelancaran penerimaan dan pengeluaran agar tidak terjadi
penyimpangan dari rencana anggaran;
menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan;
menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan
pengeluaran lembaga/organisasi/perusahaan sesuai dengan anggaran
yang telah digariskan;
menjaga agar pelaksanaan anggaran benar-benar dapat
dipertanggung-jawabkan.
Dalam konteks manajemen keuangan dikenal beberapa jenis kegiatan
pengawasan keuangan, sebagai berikut:
Pertama, klasifikasi kegiatan pengawasan keuangan menurut sifat
pengawasan. Dari sudut pandang ini dikenal dua jenis pengawasan keuangan
sebagai berikut :
(1) Pengawasan Preventif
Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan.
Tujuan pengawasan ini yaitu :
a) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar
yang telah ditentukan.
b) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara
efisien dan efektif.
c) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi
sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
(2) Pengawasan Detektif
Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan
dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan
pertanggungjawaban bendaharawan. Diketahui ada dua cara pengawasan
detektif, yaitu :
320
a) Pengawasan dari jauh. Artinya kegiatan pengawasan dilakukan dengan
cara meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan, beserta bukti-
bukti pendukungnya.
b) Pengawasan dari dekat. Artinya kegiatan pengawasan dilakukan di tempat
diselenggarakan kegiatan administrasi.
Kedua, klasifikasi kegiatan pengawasan keuangan ditinjau dari ruang
lingkupnya. Diketahui, dari sudut pandang ini kegiatan pengawasan keuangan
dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu pengawasan internal dan pengawasan
eksternal.
(1) Pengawasan Internal
Pengawasan internal dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti
sempit dan dalam arti luas. Pengawasan internal dalam arti sempit yaitu
pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal
lingkungan lembaga/organisasi/perusahaan yang diawasi. Sedangkan
pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang
dilakukan oleh pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawasan yang
dibentuk secara internal oleh pihak eksekutif.
(2) Pengawasan Eksternal
Pengawasan Eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi
eksekutif.
Ketiga, klasifikasi kegiatan pengawasan keuangan ditinjau dari metode
pengawasan. Dari segi metodenya, kegiatan pengawasan keuangan dibagi atas
dua, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
(1) Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan
atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya
dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
321
(2) Pengawasan Fungsional
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional,
baik yang berasal dari internal pemerintah, maupun dari lingkungan eksternal
Pemerintah.
1.5 Audit Keuangan
Audit atau pemeriksaan atas keuangan perusahaan dilakukan agar pihak-
pihak yang mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan tidak
melakukan penyimpangan. Audit atau pemeriksaan merupakan bagian dan
tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Secara sederhana, audit atau pemeriksaan keuangan merupakan cara
penilaian yang independen, selektif, dan analisis terhadap program atau
kegiatan penggunaan sumber daya keuangan. Audit atau pemeriksaan
keuangan dilakukan untuk beberapa tujuan seperti :
1) Menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan penggunaan sumber daya
keuangan dan dana yang tersedia.
2) Meneliti aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaan dan
penggunaan sumber daya keuangan.
3) Mengevaluasi aspek-aspek pelanggaran perencanaan keuangan secara
mendalam, agar dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, serta
mengemukakan saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan.
Secara garis besar kegiatan audit atau pemeriksaan keuangan dilakukan
dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :
1) Mendata permasalahan keuangan melalui observasi.
2) Evaluasi sistem terhadap sistem pengendalian keuangan internal.
3) Pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan perusahaan.
4) Penulisan Laporan.
322
2. Fungsi Manajemen Keuangan
2.1 Pengertian
Fungsi manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai tugas dan
tanggung jawab mengefisienkan kinerja keuangan dalam menciptakan profit.
Fungsi utama manajemen keuangan meliputi berbagai kebijakan yang
berhubungan dengan keputusan investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan
pembagian dividen dalam sebuah perusahaan, melalui tugas manajer
keuangan yakni merencanakan dan memaksimumkan nilai perusahaan.
Berkenaan dengan itu, pihak manajemen keuangan perlu memperhatikan
empat (4) kegiatan keuangan yaitu :
1) Melakukan koordinasi antar manajer dalam menyusun perencanaan dan
peramalan keuangan.
2) Mengoptimalkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan
pembiayaan, dan lingkungan internal maupun eksternal yang dapat
mempengaruhinya.
3) Melakukan koordinasi dengan para manajer lain dalam rangka
menciptakan efisiensi keuangan.
4) Mengelola hubungan antara pasar uang dan pasar modal, serta
menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, untuk memperoleh
dana melalui perdagangan surat berharga perusahaan.
2.2 Fungsi Utama Manajemen Keuangan
Sebagaimana disebutkan diatas, supaya mengefisiensikan dan
mengefektifkan kinerja keuangan organisasi/perusahaan, pihak manajemen
keuangan perlu menjalankan tiga fungsi utama secara konsisten. Tiga fungsi
utama yang dimaksud adalah :
1) Membuat keputusan investasi (investment decision). Keputusan investasi
merupakan keputusan yang diambil pihak manajerial
organisasi/perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah dana pada
berbagai aktiva. Hal ini tercermin pada sisi kiri neraca, yang
menggambarkan nilai aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang
merupakan milik perusahaan.
323
Contoh keputusan investasi yaitu menentukan apakah aktiva tetap yang
sekarang dimiliki sebaiknya diganti dengan aktiva tetap baru; apakah
pembangunan gedung baru sudah layak dijalankan.
2) Keputusan pendanaan (financing decision). Yaitu keputusan yang diambil
pihak manajerial perusahaan berhubungan dengan pengalokasian sumber
dana yang dibutuhkan untuk perimbangan pembelanjaan yang optimal
(struktur modal yang optimal)
3) Assets Management Decision. Yaitu keputusan yang diambil pihak
manajerial perusahaan berhubungan dengan pemakaian dan pengelolaan
aktiva.
324
BAB X
PENGENDALIAN RISIKO
Tulisan awal dan tertua terkait manajemen risiko ditemukan pada Piagam
Hammurabi (Codex Hammurabi), yang ditulis pada tahun 2100 sebelum
masehi. Piagam Hammurabi mencantumkan peraturan bagi pemilik kapal
dapat meminjam uang untuk membeli kargo; namun bila dalam perjalanan
kapalnya tenggelam atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman
tersebut. Periode ini disebut sebagai zaman pertama manajemen risiko,
dimana perusahaan hanya melihat risiko non-entrepreneurial (seperti
misalnya keamanan).
Periode kedua manajemen risiko terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an
yang merupakan periode kedua manajemen risiko dimana perusahaan-
perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong pengusaha untuk benar-benar
menjaga barang yang diasuransikan. Sadgrove, Kid. (2005). Pada masa ini
juga lahir konsep jaminan mutu (quality assurance) yang menjamin setiap
produk memenuhi spesifikasi standarnya. Konsep ini dipopulerkan oleh
British Standards Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 5750
pada tahun 1979.
Pada tahun 1993, James Lam diangkat menjadi Chief Risk Office, yang
merupakan jabatan CRO pertama di Dunia. Pada era tahun 1980 manajemen
Risiko mulai dikembangkan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja
pada era tahun 1980-an diawali dengan teori accident model bersamaan
dengan semakin maraknya isu kesehatan.
Tujuan dari manajemen risiko adalah meminimalisasi kerugian dan
meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Bila dilihat terjadinya kerugian
dengan teori accident model dari International Loss Control Institute (ILCI),
dimana manajemen risiko melindungi individu dan organisasi dari kerugian,
atau mencegah terjadinya kerugian akibat ‘accident’.
325
1. Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam
mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian
aktivitas manusia termasuk : Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk
mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya (Wikipedia).
Beberapa ahli seperti Djohanputro (2008), mengartikan manajemen risiko
merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi,
mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan
memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.
Menurut Nosworthy, 2000:600: Implementation of measures aimed at
reducing the likelihood of those threats occurring and minimising any damage
if they do; Risk analysis and risk control form the basis of risk management
where risk control is the application of suitable controls to gain a balance
between security, usability and cost. (“identifikasi dari ancaman dan
implementasi tersebut dan memanimalisasi setiap kerusakan”. “Analisa risiko
dan pengontrolan risiko membentuk dasar manajemen risiko dimana
pengontrolan risiko adalah aplikasi dari pengelolaan yang cocok untuk
mencegah keseimbangan antara keamanan, penggunaan dan biaya.”).
Menurut Clough and Sears (1994) Manajemen risiko didefinisikan
sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua
kejadian yang menimbulkan kerugian. Sedangkan Smith (1990)
mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran,
dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan
penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan
kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Sedangkan William, et.al.,
1995, p.27 berpendapat bahwa Manajemen risiko juga merupakan suatu
aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi,
mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah
organisasi. Berbeda dengan William, Dorfman Dorfman (1998;9) lebih
menekankan manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam
usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.
326
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search