Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
I. KINERJA LAYANAN, PRESTASI, INOVASI, DAN CAPAIAN IKU
1. Produk Layanan
Produk Layanan KPPN Yogyakarta meliputi:
1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2. Penerbitan dan pengesahan SKPP
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan
4. Perencanaan Kas
5. Persetujuan pembukaan rekening
6. Pengesahan setoran Penerimaan Negara
7. Penerbitan SPM Pengembalian Pendapatan
8. Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D
9. Pengesahan LPJ Bendahara
10. Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana
11. Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus
1. Volume Kerja
Berikut ini gambaran volume kerja yang diampu oleh KPPN Wonosari pada
periode bulan Januari s.d. Juni 2018:
KPPN Wonosari Dalam Angka
Website KPPN Wonosari dengan alamat situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/ 76 15 PEGAWAI
kppn/wonosari/id antara lain menyajikan current issue dan strategic issue
terkait perbendaharaan, update aplikasi dan peraturan terbaru terkait Merupakan j umlah perikatan/ kontrak yang Merupakan j umlah pegawai yang bertugasn d i
pengelolaan APBN didaftarkan p ada aplikasi S PAN pada p eriode KPPN Wonosari.
Jan- Jun 2018 dengan presentase kontrak yang
disampaikan tepat waktu 92,11% 39 SATKER
18 Merupakan j umlah satuan kerja yang dilayani
ileh KPPN Wonosari.
Merupakan j umlah rekening SP2D yang
mengalami r etur d ari 595.805 keseluruhan 39 DIPA
rekening penerima periode Jan -Jun 2018.
Merupakan j umlah DIPA u ang ditatausahakan
2.614 dan dicairkan dananya di KPPN Wonosari
Merupakan t otal S P2D yang diterbtkan o leh
KPPN Yogyakarta periode Jan - Jun 2018.
39.75% Rp 577.700.799.000
Merupakan p ersentase r ealisasi b elanja D IPA Merupakan t otal p agu DIPA 2018 yang berhak
sampain dengan 30 Juni 2018 dicairkan di KPPN Wonosari
32 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
1. Pengelolaan Pengaduan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan tersebut dipastikan
Sarana pengaduan berupa telepon, SMS, kotak pengaduan dan e-mail sudah telah memenuhi kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Inovasi KPPN
dimiliki oleh KPPN Wonosari: Wonosari antara lain:
Surat Pengaduan KPPN Wonosari a. Live Consulting
Live consulting dengan Aplikasi Zoom Meetings adalah salah satu inovasi
TELEPON EMAIL unggulan yang dilakukan oleh KPPN wonosari dengan memaksimalkan
0274 - 392435 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
pengaduan.kppnwonosari pelayanan khususnya di kebutuhan satker untuk berkonsultasi terkait
SMS @gmail.com permasalahan pelaksanaan anggaran. Inovasi ini dicetuskan dengan harapan
081392476018 mampu memberikan layanan konsultasi secara cepat tanpa batasan waktu
KOTAK dan tempat.
PENGADUAN
Diletakkan pada
ruang pelayanan
Gambar 28 Saluran Pengaduan KPPN Wonosari
1. Inovasi Aplikasi Zoom
Sebagai wujud komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada
mitra kerja, KPPN Wonosari senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan 33
melalui berbagai terobosan baru, dalam wujud inovasi. Inovasi secara terus
menerus merupakan tindakan nyata KPPN Wonosari untuk selalu memberikan
yang terbaik, baik kepada pegawai KPPN Wonosari itu sendiri maupun kepada
para mitra kerja yang dilayani oleh KPPN Wonosari.
Inovasi ini menyentuh berbagai aspek antara lain peningkatan efektifitas dan
kualitas layanan, pemanfaatan dan peningkatan sarana prasarana, pemanfaaan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
b. Mesin Electronic Data Capture (EDC) tindak lanjut atas surat permohonan Satker (permohonan TUP, permohonan
Mesin Electronic Data Capture (EDC) merupakan salah satu jenis mesin yang dispensasi pengajuan kontrak dan SPM) telah selesai dilakukan. Penyampaian
digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik dengan menggunakan informasi kepada Satker tersebut dilakukan dengan sarana SMS Center yang
kartu yang digesekkan. Penyediaan Mesin EDC ini merupakan hasil kerjasama dikelola oleh Petugas Front Office Subbagian Umum KPPN Wonosari.
KPPN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungkidul dengan
harapan memberikan kemudahan bagi satker atau wajib setor untuk
melakukan penyetoran ke kas negara. Dalam upaya mendukung penuh
implementasi MPN G-2 dimana satker atau wajib setor diberi kemudahan
dalam menunaikan kewajiban setornya tanpa harus datang langsung di loket
bank namun bisa memanfaatkan transaksi elektronik melalui mesin EDC.
c. Remind3s d. Aquaponik
Inovasi ini merupakan alat pengendalian yang berfungsi untuk menyampaikan Aquaponik adalah gabungan antara budidaya ikan (akuakultur) dengan
informasi kepada Satker bahwa proses penerbitanSP2D, Pengesahan SKPP, dan budidaya tanaman tanpa media tanah (hidroponik). Dengan memanfaatkan
kolam ikan yang berada di halaman belakang gedung KPPN Wonosari, air yang
34 ada di dalam kolam disalurkan sebagai larutan nutrisi untuk tanaman. Sumber
nutrisi tersebut berasal dari kotoran ikan dan sisa-sisa pakan yang sudah
terurai oleh bakteri nitrifikasi yang dibutuhkan bagi tanaman.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Bagan 4 Struktur Organisasi KPPN Wonosari I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16
November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
1. Prestasi 3. Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil
Prestasi merupakan penghargaan yang diraih oleh KPPN, baik atas nama Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil
pegawai maupun kantor di bidang pelayanan publik maupun non pelayanan Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
publik di tingkat internasional, nasional, dan regional/daerah, serta dari Nomor KEP-107/WPB/2016.
Kantor Wilayah/Kantor Pusat yang diperoleh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 4. Peringkat V Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
sebelum periode pembinaan. Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wonosari Tipe A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.
adalah: 5. Peringkat II Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
1. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Tipe A2 Tahun 2017 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester 6. Pemenang Lomba Knowledgebase Perbendaharaan kategori Resume
I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Peraturan pada Tahun 2017.
D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016. 7. Predikat sebagai Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Pembangunan Zona
2. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun 2017.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 8. Peringkat IIPenilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta
1. Capaian IKU
Capaian Indikator Kinerja utama KPPN Wonosari sampai dengan Semester I
Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 19 Capaian IKU KPPN Wonosari s.d. Semester I Tahun 2018
No Kode IKU Target Realisasi Indeks Capaian
IKU IKU
I Stakeholder Perspektif 29,49%
1 Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel 117,95%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan 80% 94,36% 117,95%
anggaran K/L
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang N/A N/A N/A
berkualitas
II Customer Perspektif 16,20%
35
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
No Kode IKU Target Realisasi Indeks Capaian No Kode IKU Target Realisasi Indeks Capaian
IKU IKU IKU IKU
106,19% N/A 35,59%
2 Pelayanan Publik Yang Prima 106,19% IV Learning And Growth Perspective 95,04% 120,00%
N/A -
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,52 4,80 109,84% 8 SDM Yang Kompetitif
layanan KPPN 102,04% 110 120
13 8a-N Nilai rata-rata hard competency N/A N/A
117,65% pegawai -
3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi
114,58%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat 98% 100% 14 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan 60% 114,58
UAKPA secara tepat waktu dan Coaching dan Counseling
andal -
15 8c-N Indeks Kualitas pelaksanaan Literasi 70
Perbendaharaan
5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap 4,25 5
pengelolaan rekening pemerintah
9 Organisasi Yang Fit For Purpose
III Internal Process Perspective 31,89% 16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 96
pemantauan pengendalian intern
4 Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima 100,98% 17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja N/A
berbasis strategy focused
6 4a-N Persentase SPM Satker yang 99% 99,97% 100,98% organization
diproses menjadi SP2D 109,22%
5 Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Yang Andal Dan Akurat 10 Pengelolaan Sarana Dan TIK Yang Optimal 120%
120%
18 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai 70% 91,82%
standar 68,98% 120%
7 5a-CP Persentase akurasi rencana 87% 100% 114,94% 120%
penarikan dana satker
11 Pengelolaan Anggaran Yang Optimal 113,17
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana 98,5% 99,94% 101,46% 19 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 29%
SP2D anggaran KPPN
6 Manajemen Satker Yang Berkesinambungan 103,42%
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan 85 101,85% NKO
komunikasi
86,57
10 6b-CP Persentase tingkat implementasi 40% 42% 105,00%
SAKTI
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat 111,55% Nilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wonosari
waktu pada Triwulan II Tahun 2018 sebesar 113,17%
11 7a-N Persentase penyampaian LPJ 97% 100% 103,09%
Bendahara mitra kerja KPPN secara
andal dan tepat waktu
12 7b-CP Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik 70 93,90 120,00%
dan Dana Desa
36 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 37
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
SEJARAH KPPN WATES
2006 2009 2012 2014 2017
KPPN Wates KPPN Wates menempati Penetapan Piloting SPAN & Peringkat 1
beroperasi di gedung baru sebagai ISO 9001 : 2008 penilaian kinerja
Jalan Adyaksa tingkat KPPN A2
di Jalan KH.A.Dahlan KPPN Percontohan
Wates Km 2.2 Tahun 2017
Bagan 5 Sejarah KPPN Wates
B. KPPN WATES I. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH KERJA
I. SEJARAH KPPN WATES Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates menempati gedung
berlantai dua yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan KM 2,2 Wates
KPPN Wates merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Lingkungan gedung kantor meliputi, sisi selatan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. berhadapan langsung dengan Jalan Raya Jogja - Purworejo, sebelah utara
Wilayah kerja KPPN Wates hanya meliputi satu kabupaten yaitu Kabupaten berdekatan dengan PT Sun Chang Indonesia, sebelah Barat merupakan area
Kulon Progo dan mulai beroperasi sejak tahun 2006. Terhitung mulai tahun persawahan, sedangkan di sisi timurnya merupakan gedung perkantoran.
2009 KPPN Wates telah menerapkan SOP KPPN Percontohan. Penerapan SOP Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Wates ini memiliki wilayah
KPPN Percontohan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik seluas 58.627,512 ha (586,28 km2) terjadi dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1
melalui transparansi dan integritas sehingga upaya mewujudkan tata kelola kalurahan percontohan yaitu Kalurahan Wates serta 917 pedukuhan. Secara
pemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai. Pada tanggal 1 umum wilayah Kulonprogo membentang dari sisi paling selatan Yogyakarta,
Oktober 2012 secara resmi ditetapkan sebagai KPPN Percontohan dengan kemudian menuju sisi paling utara.
keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012
tentang KPPN Percontohan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
38
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Tabel 21 Pagu dan Realisasi DIPA Lingkup Pembayaran KPPN Wates
Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi Persentase (%)
Belanja Pegawai 230.376.654.000 107.410.957.243 46,62%
Belanja Barang 182.255.628.000 49.105.763.832 26,94%
Belanja Modal 30.873.383.000 6.554.485.293 21,23%
Transfer Daerah 167.539.668.000 52.5 4 4.414.50 0 31,36%
Jumlah 611.045.333.000 215.615.620.868 35,29%
Gambar 29 Peta Lokasi KPPN Wates & Peta Wilayah Kerja KPPN Wates I. KONDISI KANTOR
Wilayah Kerja KPPN Wates mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo 1. Tugas Pokok
dengan 32 satuan kerja pada tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan
I. PENGELOLAAN APBN Pasal 31, Tugas Pokok KPPN adalah:
Pagu APBN pada tahun anggaran 2018 yang dikelola KPPN Wates adalah 1. Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara
sebesar Rp 611.045.333.000,- dengan rincian pagu dan realisasi belanja umum;
sampai dengan 30 Juni 2018 sebagai berikut: 2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Fungsi KPPN
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas
nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari
kas negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
39
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
KOLEKSI WAYANG negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta
40
pertanggung jawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer
relationship management);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola
Perbendaharaan (treasury management representative);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara;
17. Pelaksanaan system akuntanbilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP); dan
20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
1. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan
Harapan masyarakat/stakeholders di wilayah kerja KPPN Wates adalah
pelayanan terbaik dengan keramahan yang mewarnainya, sehing ga pelak sanaan
penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara, penyelenggaraan verifikasi
transaksi keuangan dan akuntansi serta tugas pokok dan fungsi lainnya dapat
dilakukan secara cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Berkenaan dengan itu KPPN Wates telah menetapkan Visi, Misi, Motto dan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Janji Layanan sebagai berikut: MISI
I. STRUKTUR ORGANISASI, SDM, SARANA DAN PRASARANA
Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara
VISI tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah
Menjadi pengelola Mengelola penerimaan negara secara profesional dan
perbendaharaan negara akuntabel
di daerah yang profesional,
modern, transparan dan Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang
akurat dan tepat waktu
akuntabel
Mewujudkan profesionalisme dan kemandirian satuan
Gambar 31 Visi KPPN Wates kerja dalam pengelolaan APBN
Melayani dengan PASTI Gambar 33 Janji Layanan KPPN Wates
P PROFESIONAL SMART
A AMANAH
S SENYUM S SEMANGAT MMELAYANI
T TRANSPARAN
I IKHLAS A AMANAH
Gambar 32 Misi KPPN Wates RRAMAH
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
T TULUS
Gambar 34 Motto KPPN Wates
41
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
SK : KMK Nomor 128/KM.1/UP.11/2015
Tanggal : 18 Februari 2015
Tanggal Menjabat
2. Nama : 16 Maret 2015
: Karli Mu’amal, S.E.
NIP : 19601114 198503 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
SK : SK Dirjen Perbendaharaan
Tanggal Menjabat Tanggal : 15 Mei 2012
: Nomor : KEP-130/PB/UP.9/2014
Tanggal Menjabat
3. Nama Tanggal : 29Desember 2014
: 21 Januari 2015
NIP : Sri Pujiati
: 19610224 198209 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Bagan 6 Struktur Organisasi KPPN Wates Jabatan : Kepala Seksi Pencairan Danadan Manajemen Satker
SK Dirjen Perbendaharaan : Nomor : KEP-39/PB/UP.9/2017
Tanggal : 12 Juli 2017
1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Tanggal Menjabat : 4 Agustus 2017
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan, 4. Nama : Tri Atmojo Praptanto
susunan organisasi KPPN terdiri dari: NIP : 19631105 198503 1003
a. Kepala Kantor Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Bank
b. Kepala Sub Bagian Umum SK : Nomor : KEP-43/PB/UP.9/2016
c. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Tanggal : 17 Oktober 2016
d. Kepala Seksi Bank Tanggal Menjabat : 1 November 2016
e. Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal 5. Nama : Karli Mu’amal, S.E.
Berikut ini profil singkat para pejabat yang melaksanakan tugas pada KPPN NIP : 19601114 198503 1 001
Wates: Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Tabel 22 Profil Para Pejabat KPPN Wates Jabatan : Plt.Kepala Seksi Vera dan KI
Surat Perintah : Print-1117/WPB.15/BG.0101/2017
Tanggal : 13Juni 2013-
1. Nama : Mohamad Munawar, S.Sos.
NIP : 19700331 199703 1001 Tanggal : 29 Desember 2017
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) Tanggal Menjabat : 1 Januari 2018
Jabatan : Kepala Kantor
42 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
1. Sumber Daya Manusia 3. Gedung yang ketiga adalah Pos Satpam. Di bawah ini adalah potret KPPN
Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan Wates
suatu perubahan yang menunjang keberhasilan pelayanan KPPN. Tidak hanya
faktor hard skill yang dibutuhkan, namun soft skill berupa moralitas, integritas
dan spiritualitas pegawai adalah motor dari pelayanan prima di KPPN Wates,
KPPN Wates didukung sebanyak 20 (duapuluh) pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya dengan komposisi sebagai berikut
Gambar 36 Gedung KPPN Wates
Gambar 35 Data Statistik Pegawai KPPN Wates Gambar 37 Ruang Kerja KPPN Wates
1. Sarana dan Prasarana 43
KPPN Wates memiliki tiga gedung, yaitu :
1. Gedung utama 2 (dua) lantai, gedung arsip, dan Pos Satpam. Gedung
utama terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain ruang pelayanan ( front
office), ruang proses (middle office), ruang kepala kantor, dan ruang kepala
seksi. Selain itu terdapat pula fasilitas penunjang, seperti ruang perpustakaan,
poliklinik, mini TLC, dan lain-lain.
2. Gedung kedua yaitu gedung arsip untuk menampung berkas-berkas tahun
yang telah lewat,menyatu dengan parkir kendaraan pegawai dan musholla.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Ruang Middle dan Back Office Ruang Kepala Subbag Ruang Rapat
Ruang Kepala Seksi Ruang Middle d Ruang Pelayanan (Front
Office) an Back Office
44 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Fasilitas ruang pelayanan pada KPPN Wates yaitu: 1. Volume Kerja
1. Loket Customer Service untuk layanan dan penyuluhan perbendaharaan Volume kerja KPPN Wates periode bulan Januari – Juni 2018 dapat digambarkan
2. Loket penerimaan SPM sebagai berikut:
3. Loket rekonsiliasi Satuan Kerja
4. Loket penerimaan LHP/ADK Bank/Pos Persepsi KPPN Wates Dalam Angka
5. Loket pengambilan SP2D dan BA Rekonsiliasi
6. Loket pengambilan nomor antrean dan penerimaan surat masuk 87 19 PEGAWAI
7. Ruang Mini TLC
8. Fasilitas pendukung pada ruang tunggu antara lain kursi tamu, televisi, Merupakan j umlah perikatan/ kontrak yang Merupakan j umlah pegawai yang bertugasn d i
didaftarkan p ada aplikasi SPAN pada p eriode KPPN Wates.
pendingin ruangan, kotak saran, surat kabar, toilet, air minum (termasuk Jan- Jun 2018 dengan presentase kontrak yang
kopi dan teh), papan pengumuman, dan papan prosedur pelayanan. disampaikan tepat waktu 91,95% 32 SATKER
Website KPPN Wates dengan alamat situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/ 4 Merupakan j umlah satuan kerja yang dilayani
kppn/wates/id antara lain menyajikan current issue dan strategic issue terkait ileh KPPN Wates.
perbendaharaan, update aplikasi dan peraturan terbaru terkait pengelolaan Merupakan j umlah rekening SP2D yang
APBN mengalami r etur d ari 595.805 keseluruhan
rekening penerima periode Jan -Jun 2018.
I. KINERJA LAYANAN, PRESTASI, INOVASI DAN CAPAIAN IKU
2.559 32 DIPA
1. Produk Layanan
Produk Layanan KPPN Wates meliputi: Merupakan t otal SP2D yang diterbtkan o leh Merupakan j umlah DIPA u ang ditatausahakan
a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Yogyakarta periode Jan - Jun 2018. dan dicairkan dananya di KPPN Wates
b. Penerbitan dan pengesahan SKPP
c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 35.29% Rp 611.045.333.000
d. Perencanaan Kas
e. Persetujuan pembukaan rekening Merupakan p ersentase r ealisasi b elanja D IPA Merupakan t otal p agu DIPA 2018 yang berhak
f. Pengesahan setoran Penerimaan Negara sampain dengan 30 Juni 2018 dicairkan di KPPN Wates
g. Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D
h. Pengesahan LPJ Bendahara Gambar 39 Volume Kerja KPPN Wates
i. Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana
j. Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus 1. Pengelolaan Pengaduan
Sarana pengaduan berupa telepon, faksimili, sms, kotak pengaduan, email
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI sudah dimiliki oleh KPPN Wates.
Sarana Pengaduan KPPN Wates
FAKSIMILE SMS
0274 - 775301 082324641184
KOTAK
PENGADUAN
Ditempatkan pada
TELEPON EMAIL
0274 - 775302 [email protected]
Gambar 40 Sarana Pengaduan KPPN Wates
45
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
1. Inovasi tiap-tiap Subbag/Seksi dapat menyampaikan informasi yang sedang hangat
Inovasi layanan publik dapat dipetakan menjadi dua kategori terkait pelaksanaan pekerjaan.
yaitu Inovasi Layanan untuk Eksternal dan Inovasi Layanan untuk b. Penyelesaian Surat/Dokumen secara elektronik
Internal. Inovasi layanan untuk eksternal merupakan inovasi layanan Pelaksanaan Program Pebendaharaan Go Green oleh KPPN Wates dengan
yang dilakukan oleh KPPN yang dinikmati secara langsung oleh membuat suatu inovasi terkait penyelesaian surat/dokumen secara elektronik.
stakeholders, sedangkan inovasi layanan untuk internal dilakukan File elektronik dokumen/surat yang dibuat oleh pelaksana diserahkan kepada
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN yang pejabat eselon IV untuk diteliti dan mendapat koreksi seperlunya untuk
dinikmati secara internal bagi KPPN baik secara administratif maupun selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor. Apabila Kepala Kantor telah
unggulan layanan. Inovasi layanan KPPN Wates yang ditujukan untuk setuju atas konsep surat/dokumen dimaksud, Kepala Kantor mencetak net
meningkatkan kualitas layanan baik secara langsung maupun tidak surat dan membubuhi tanda tangan sebagai penetapan.
langsung sudah dilakukan sampai dengan periode pembinaan dan
supervisi semester I Tahun 2018 dilaksanakan adalah: Prosedur pelaksanaan atas inovasi ini telah dituangkan dalam Nota Dinas
Kepala KPPN Wates tanggal 27 Juli 2017 Nomor: ND-56/WPB.15/KP.02/2017
a. Gubug Sinergi hal SOP Penyelesaian Surat/ Dokumen Secara Elektronik dan SK Kepala KPPN
Gubug Sinergi merupakan tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan Wates tanggal 17 Juli 2017 Nomor: KEP-49/WPB.15/KP.02/2017.
program budaya yaitu salam pagi KPPN dengan semangat “Must Go
on”. Dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis ini, c. Live Consulting
Live consulting dengan Aplikasi Zoom Meetings adalah salah satu inovasi
unggulan yang dilakukan oleh KPPN Wates dengan memaksimalkan
pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan pelayanan khususnya di kebutuhan satker untuk berkonsultasi
terkait permasalahan pelaksanaan anggaran. Inovasi ini dicetuskan dengan
Gambar 41 Penambahan Menu pada Website KPPN Wates LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
46
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
harapan mampu memberikan layanan konsultasi secara cepat tanpa batasan e. Prestasi
waktu dan tempat. Kinerja KPPN Wates secara umum telah berjalan dengan baik.
d. Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates Beberapa prestasi kinerja KPPN yang telah diraih dari tahun 2016
1. Inovasi ini dibuat oleh KPPN Wates dengan tujuan memberi manfaat sampai dengan tahun 2018 adalah:
1. Peringkat pertama Penilaian Penilaian Penyusunan Laporan
untuk kepentingan pegawai secara keseluruhan yaitu: Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
a. PBN Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun
b. e-Performance dan 2016.
c. Intranet 2. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN
2. Di dalam menu navigasi tersebut memberikan kemudahan pegawai Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
dalam melakukan akses aplikasi PBN Open, e-Performance dan D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2016.
Intranet secara langsung tanpa harus meng-akses ke setiap URL 3. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara
(Uniform Resource Locator). Umum Negara Daerah Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
Gambar 41 Penambahan Menu pada Website KPPN Wates 4. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat
KPPN Tipe A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 5. Peringkat kelima KPPN (Nilai Pembangunan Zona Integritas
93,095) yang Memenuhi Kriteria Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun
2017.
6. Peringkat IPenilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat
KPPN Tipe A2 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.
7. Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah
Tahun 2017 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta
1. Capaian IKU
Capaian IKU KPPN Wates sampai dengan Semester I Tahun 2018
dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 23 Capaian IKU KPPN Wates s.d. Semester 1 Tahun 2018
47
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Indeks No Kode IKU IKU Target Realisasi Indeks
Capaian IKU Capaian IKU
No Kode IKU IKU Target Realisasi
111,55%
I Stakeholder Perspektif 28,03% 7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan 103,09%
112,13% tepat waktu
112,13% 120,00%
1 Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel 11 7a-N Persentase penyampaian LPJ 97% 100%
N/A Bendahara mitra kerja KPPN 33,77%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan 80% 89,70% secara andal dan tepat waktu 120,00%
anggaran K/L N/A N/A 16,24%
106,64% -
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang 106,64% 12 7b-CP Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik 70 99,20 120%
berkualitas dan Dana Desa
109,84% -
II Customer Perspektif 102,04% IV Learning And Growth Perspective 104,17%
104,17%
2 Pelayanan Publik Yang Prima 117,65% 8 SDM Yang Kompetitif
-
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,52 4,82 32,84% 13 8a-N Nilai rata-rata hard competency N/A N/A
101,01% pegawai 60% 92,92% 120%
layanan KPPN 70 120%
101,01% N/A 106,10%
3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi 14 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan 96 106,10%
109,25% Coaching dan Counseling N/A 100
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat 98% 100% 114,94% N/A 110,87%
5 3b-N UAKPA secara tepat waktu dan 4,25 5 15 8c-N Indeks Kualitas pelaksanaan 70%
andal 101,51% Literasi Perbendaharaan 29% 98,26%
30,77%
Indeks kepatuhan satker terhadap 116,00% 9 Organisasi Yang Fit For Purpose
pengelolaan rekening pemerintah 112,00%
16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan
120,00% pemantauan pengendalian intern
III Internal Process Perspective
17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan
4 Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima kinerja berbasis strategy focused
6 4a-N Persentase SPM Satker yang 99% 100% organization
diproses menjadi SP2D 10 Pengelolaan Sarana Dan TIK Yang Optimal
5 Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Yang Andal Dan Akurat 18 10a-N Persentase pemenuhan BMN
sesuai standar
7 5a-CP Persentase akurasi rencana 87% 100% 11 Pengelolaan Anggaran Yang Optimal
penarikan dana satker 98,5% 99,99%
19 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan
85 95,20 anggaran KPPN
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran 40% 50%
dana SP2D
6 Manajemen Satker Yang Berkesinambungan NKO
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi
Nilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wates
10 6b-CP Persentase tingkat implementasi pada Semester I tahun 2018 sebesar 110,87%
SAKTI
48 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
BAB III
PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
(LELAMPAHAN PANGGULOWENTAHAN
WONTEN KPPN)
Museum affandi adalah seluruh bagian dari kehidupan Affandi sebagai maestro seni lukis. Di wilayah tepi sungai Gajah Wong itu, Affandi hidup, berkarya, mentransformasikan ilmunya dan bersemayam di
rumah abadinya. Kompleks museum terdiri dari 3 buah galeri, dibuka secara pribadi oleh affandi sejak tahun 1962 dan diresmikan tahun 1974 ini memuat sejumlah lukisan Affandi dari awal berkarya hingga
.masa akhir hidupnya
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 49
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
A. UNSUR-UNSUR PEMBINAAN DAN (KPA) menyampaikan surat
SUPERVISI KPPN penunjukan Petugas pengantar
SPM dan pengambil SP2D kepada
I. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN KPPN dengan dilampiri fotokopi
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi bidang kartu identitas dan foto terbaru.
Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN merupakan unsur Berdasarkan surat penunjukkan
Pembinaan dan Supervisi Standar Kinerja Utama (PSKU) dari KPA, KPPN melakukan
yang mempunyai komponen Evaluasi Perhitungan perekaman data identitas petugas
Nilai Kinerja Organisasi, Evaluasi Ketepatan Waktu pengantar SPM dan pengambil
dan Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja SP2D pada aplikasi KPPN, mencetak
Internal KPPN. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KIPS (Kartu Identitas Petugas
ini dilaksanakan berdasarkan jenis pelaksanaan tugas Satker) dan menyampaikannya
Kuasa BUN yang meliputi: kepada satker bersangkutan
dengan menggunakan Berita
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara Acara sebagai tanda terima KIPS
a. Penerbitan/ Penggantian KIPS kepada yang yang berhak.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Hasil verifikasi Tim Pembinaan
PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan dan Supervisi terhadap dokumen
SP2D serta PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas PER- penerbitan KIPS berupa surat
57/PB/2010 dijelaskan bahwa dalam rangka penyampaian permohonan penerbitan KIPS
SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa Pengguna Anggaran dari satker dan Berita Acara Serah
Terima KIPS, dapat disimpulkan
50 bahwa penerbitan/penggantian
KIPS pada KPPN Yogyakarta,
Wonosarzi dan Wates telah
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Aksesibilitas Satker pada
Aplikasi OM SPAN
OM SPAN (Online Monitoring SPAN)
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
adalah Aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan untuk mengakses Aplikasi OM SPAN. Dokumen administratif berupa surat
Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring permintaan username dan password dari satker maupun berita acara serah
transaksi dalam Aplikasi SPAN secara cepat, tepat, handal, dan user terima username dan password dari KPPN kepada satker telah ditatausahakan
friendly. Aplikasi OM SPAN dibangun oleh Direktorat Sistem Informasi dengan baik.
dan Teknologi Perbendaharaan sebagai langkah strategis dan inovatif c. Pendaftaran Data Supplier
guna mempercepat layanan informasi pada KPPN dalam melayani Satuan Berdasarkan PER-58/PB/2013 disebutkan bahwa yang dimaksud supplier
Kerja serta memberikan tools bagi satuan kerja, salah satunya untuk adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Sedangkan
melakukan monitoring mandiri terhadap penyelesaian SP2D. data supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima
Aplikasi OM SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak akses pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok,
(user licence) yang memiliki user ID dan password sesuai dengan informasi lokasi, dan informasi rekening.
kewenangannya. Aplikasi OM SPAN ini digunakan oleh: Pencatatan data supplier di KPPN merupakan bagian dari proses bisnis utama
1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dalam rangkaian siklus APBN. Penyampaian data supplier oleh satuan kerja
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; kepada KPPN dilakukan bersamaan dengan data kontrak maupun resume
3. KPPN; tagihan.
4. Satuan kerja; dan
5. Pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dalam Implementasi 51
SPAN.
Username dan password untuk pengguna dari lingkup satuan kerja
diperoleh dengan prosedur sebagai berikut:
1. Satuan kerja menyampaikan surat permintaan username dan
password kepada Kepala KPPN setempat.
2. Kepala KPPN menyampaikan Surat Permintaan username dan
password sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur TP.
3. Direktur TP atau pejabat yang ditunjuk menugaskan Administrator
Aplikasi OM SPAN membuat username dan password.
4. Direktorat TP menyampaikan username dan password kepada KPPN.
5. KPPN menyampaikan username dan password kepada satker.
Secara umum, satuan kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki username dan password
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Primary Key yang digunakan oleh KPPN dalam proses validasi data supplier surat penambahan supplier sesuai format lampiran VI PER-58/PB/2013 dan
diantaranya meliputi: KPPN telah menyatukan laporan informasi pendaftaran supplier tersebut
sebagai lampiran SPM.
1. Informasi Pokok, yang memuat elemen data nama supplier, NPWP, nomor
supplier, dan kode Satker; d. Perubahan Data Supplier
Data supplier yang telah dicatat dalam database SPAN masih dapat dilakukan
2. Informasi Lokasi, yang memuat elemen data nama site, kode negara, kode perubahan melalui mekanisme pendaftaran data supplier dengan elemen
KPPN, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan kode tipe supplier data yang benar oleh satker dan mekanisme perubahan data supplier dengan
menggunakan user khusus pada KPPN.
3. Informasi rekening, yang memuat elemen data kode negara asal bank, Mekanisme perubahan data supplier dengan user khusus pada KPPN dilakukan
kode bank, nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN, nama cabang bank, menggunakan user manual aplikasi SPAN dan dilakukan berdasarkan surat
nama pemilik rekening, dan nomor rekening. permintaan perubahan data supplier yang disampaikan oleh Satker yang
dilengkapi dengan data dukung. Standar Operasional Prosedur yang menjadi
Kebenaran data supplier yang disampaikan kepada KPPN menjadi tanggung acuan pelaksanaan perubahan data supplier adalah KEP-287/PB/2015 SOP
jawab KPA sepenuhnya dan KPPN tidak perlu melakukan konfirmasi terhadap KP.12 005 dan SOP KP.12 006.
sumber data (Kantor Pajak Pratama / Bank) Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi, surat permintaan perubahan
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi, proses pendaftaran data supplier data supplier dari satker lingkup KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah dibuat
pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates telah sesuai sesuai format lampiran VII PER-58/PB/2013. Surat permintaan tersebut telah
dengan ketentuan. Penggunaan tipe supplier yang disampaikan satker telah disatukan dengan surat tindak lanjut dan dilampiri cetakan Laporan Informasi
sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013. Supplier dari Aplikasi SPAN sebelum dan sesudah terjadi perubahan, serta
Supplier tipe 1 digunaan untuk transaksi yang dibayarkan langsung kepada didokumentasikan dengan baik.
bendahara pengeluaran satuan kerja, supplier tipe 2 digunakan untuk penyedia Permasalahan terkait perubahan data supplier masih ditemukan di KPPN
barang dan jasa, supplier tipe 3 digunakan untuk pegawai satker berkenaan Yogyakarta yaitu terdapat beberapa surat permohonan perubahan data
dalam rangka pembayaran transaksi belanja pegawai, sedangkan supplier supplier yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai
tipe 6 digunakan untuk transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran dengan substansi perubahannya, antara lain:
konsorsium, dan bantuan sosial.
Berkenaan pengajuan SPM dengan penerima supplier tipe 3 atau tipe 6, LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
yang didalamnya mengandung unsur penambahan informasi lokasi dan/atau
informasi rekening akibat adanya penerima baru, satker telah melampirkan
52
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Tabel 24 Permasalahan Perubahan Data Supplier surat permintaan penonaktifan data supplier. Surat permintaan penonaktifan
data supplier yang disampaikan oleh Satker dapat dilakukan atas data supplier
No Satker Nomor dan Tanggal Permasalahan tipe pegawai atau data supplier selain tipe pegawai.
Surat Berdasarkan surat Direktur Jenderal nomor S-1880/PB/2018 tanggal 22 Juni
2018 tentang Pemindahan responsibility menu update dan inactive/reactive
1 Lembaga W14.PAS.PAS1. Perubahan nama rekening tidak dilengkapi supplier dan user Kepala KPPN kepada user staf dan user Kepala Seksi PD/
data dukung berupa fotokopi buku tabungan PDMS dijelaskan bahwa dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses
Pemasyarakatan KU.01.01.841 bisnis SPAN proses penonaktifan/ pengaktifan kembali data supplier yang
semula dilakukan melalui user Kepala KPPN telah ditetapkan untuk dipindahkan
Kelas II Sleman tanggal 4 April kepada user staf dan user Kepala Seksi PD/PDMS. Pemindahan responsibility
tersebut dilaksanakan dalam 3 tahap dengan pembagian tahapan sebagai
2018 berikut:
2 Polres Sleman B/14/IV/SIKEU/2018 Perubahan NIP an Febrianto tidak dilengkapi 1. Tahap I (mulai 26 Februari 2018) untuk wilayah Sumatera dan Jawa
tanggal 3 April lampiran SK kepegawaian yg menunjukkan
2018 NRP baru 2. Tahap II (mulai 12 Maret 2018), untuk wilayah Kalimantan, Bali dan Nusa
Tenggara, dan
3 Itwasda Polda DIY B/22/III/2018/ Perubahan nomor NPWP an Rina Sri Widiyanti
3. Tahap III (mulai 26 Maret 2018), untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
itwasda tanggal 29 dan Fandi Susilo tidak dilengkapi lampiran Lampiran surat tersebut menjelaskan 4 (empat) buah bagan alir ( flowchart) dan
tutorial untuk update/inactive/reactive site bank dan site address. Perbedaan
Maret 2018 fotokopi NPWP proses update/inactive/reactive site bank dan site address antara yang diatur
dalam KEP-287/PB/2018 dan surat Direktur Jenderal nomor S-1880/PB/2018
4 Universitas Negeri 962/UN34/ Perubahan nama rekening dan nomor NPWP adalah pada sisi user dan output yang dihasilkan. User yang bertanggungjawab
atas proses update/inactive/reactive site bank dan site address yang semula
Yog y ak ar t a KU.03.01/2018 tidak dilengkapi lampiran fotokopi buku adalah Kepala KPPN beralih kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. Selain itu,
dalam proses tersebut KPPN tidak perlu lagi mencetak surat persetujuan
tanggal 29 Maret tabungan dan NPWP update/inactive/reactive site bank dan site address untuk dikirimkan kepada
satker karena notifikasi dari Aplikasi SPAN sudah otomatis terkirim kepada
2018 alamat email satker.
Secara umum, proses update/inactive/reactive site bank dan site address
Berdasarkan PER-58/PB/2013 pasal 12 disebutkan bahwa surat permintaan sebagaimana diatur dalam surat Direktur Jenderal nomor S-1880/PB/2018
perubahan data supplier dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran telah dilakukan dengan baik oleh KPPN Yogyakarta dan KPPN Wates. Namun,
VII PER-58/PB/2013. Lampiran VII poin 3 disebutkan bahwa sebagai bahan dalam implementasinya KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan
pertimbangan dalam perubahan data supplier, satker harus melampirkan
dokumen pendukung sesuai substansi perubahan data supplier. 53
Tim Pembinaan dan Supervisi merekomendasikan agar KPPN Yogyakarta
meminta satker untuk melengkapi dokumen pendukung surat permintaan
perubahan data supplier sesuai dengan substansi perubahannya dan dimasa
yang akan datang agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi kelengkapan
surat perubahan supplier.
e. Penonaktifan Data Supplier
Selain menyampaikan permintaan perubahan data supplier, terhadap data
yang telah didaftarkan pada Aplikasi SPAN, Satker juga dapat mengajukan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
atas permintaan update/inactive/reactive site bank dan site address dari 3. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian;
satuan kerja. 4. Uraian dan volume pekerjaan yang diperjanjikan;
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi agar KPPN Wonosari 5. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama dan nomor rekening
melakukan sosialisasi/ berkirim surat kepada satker terkait pentingnya
mencantumkan alamat email yang valid ketika mengajukan surat permohonan penerima pembayaran;
update/inactive/reactive site bank dan site address sehingga proses 6. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan;
penyelesaian update/inactive/reactive site bank dan site address tersebut 7. Ketentuan sanksi;
dapat langsung diketahui tanpa menunggu surat tanggapan dari KPPN. 8. Nomor dan tanggal addendum;
Bagi satker yang merasa kesulitan dalam memperoleh akses internet sehingga 9. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran.
tidak dapat memantau proses penyelesaian update/inactive/reactive site Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN, terdapat 1.725 data
bank dan site address, dapat menyampaikan surat pemberitahuan agar KPPN kontrak yang telah didaftarkan oleh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN
Wonosari tetap menerbitkan surat tanggapan untuk dikirim melalui jalur Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates selama periode bulan Januari
ekspedisi. s.d. Juni 2018. Berikut grafik pendaftaran data kontrak berdasarkan tanggal
upload data kontrak ke Aplikasi SPAN:
f. Penggabungan/Merge Data Supplier
Selama masa pembinaan semester I Tahun 2018, KPPN Lingkup Kanwil DJPb Grafik 1 Perbandingan Pendaftaran Data Kontrak Pada KPPN
Provinsi DIY tidak melakukan proses penggabungan data supplier.
Data kontrak sebanyak 1.725 tersebut, terdapat 386 data kontrak (22,38%)
g. Pendaftaran Data Kontrak mengalami keterlambatan pendaftaran atau dicatatkan pada Aplikasi KPPN
Secara umum proses pendaftaran data kontrak pada KPPN Yogyakarta, KPPN melampaui waktu 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Apabila
Wonosari, dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dan dibandingkan dengan periode pembinaan Semester I Tahun 2017 dan
SOP Unggah Data Kontrak. KPPN telah melakukan verifikasi terhadap data Semester II Tahun 2017, angka keterlambatan ini mengalami penurunan sekitar
yang tercantum dalam ringkasan kontrak sebelum melakukan upload data 23% dan 6% atau dengan kata lain satuan kerja di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
kontrak ke dalam Aplikasi SPAN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan DIY semakin patuh dalam menjalankan ketentuan terkait penyampaian data
Nomor PMK-190/PMK.05/2012 Pasal 35, verifikasi yang dilakukan oleh petugas
FO Konversi dan Validasi SPAN adalah memastikan bahwa data kontrak yang LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
disampaikan oleh satker telah mencantumkan:
1. Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output,
dan akun yang digunakan;
2. Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA;
54
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
kontrak. Tabel 25 Rekapitulasi Penyampaian Data Kontrak
Grafik 2 Perbandingan Penyampaian Data Kontrak 2017 -2018 Bulan Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates KPPN
Januari Terlambat Tepat Terlambat Tepat Waktu Terlambat Tepat Waktu
Februari Waktu
Maret
April 47 71 05 16
Mei 64 144 1 14 0 11
Juni 75 245 0 22 2 17
Sub Total 75 297 2 19 2 18
Total 72 299 19 2 22
% Kontrak 40 133 21 06
Terlambat 373 1189 6 70 7 80
1562 76 87
23,88 7,89 8,05
Terhadap pencatatan data kontrak yang melampau 5 hari kerja pada Sumber:Aplikasi OM SPAN
Aplikasi SPAN KPPN setelah kontrak ditandatangani, KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates telah melakukan proses persetujuan dispensasi Apabila dilihat berdasarkan satker yang paling banyak melakukan pendaftaran
atas keterlambatan pendaftaran data kontrak sesuai ketentuan dalam data kontrak pada masing-masing KPPN periode Semester 1 Tahun 2018,
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1007/PB/2018 tanggal statistik yang nampak adalah sebagai berikut:
26 Januari 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018. Berikut merupakan Grafik 4 Satker Dengan Kontrak Terbanyak pada KPPN Yogyakarta
grafik perbandingan status penyampaian data kontrak pada KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates:
Grafik 3 Perbandingan Status Penyampaian Data Kontrak pada KPPN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 55
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Grafik 5 Satker Dengan Kontrak Terbanyak pada KPPN Wonosari
• Perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya frekuensi
v rencana angsuran/pembayaran.
Grafik 6 Satker Dengan Kontrak Terbanyak pada KPPN Wates Secara umum, proses perubahan data kontrak baik melalui user Kepala Kantor
maupun melalui unggah ADK pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
h. Addendum Data Kontrak KPPN Wates telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pada KPPN
Proses perubahan data kontrak dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama Yogyakarta masih ditemukan permasalahan terkait addendum data kontrak
adalah perubahan data kontrak melalui unggah ADK, sedangkan yang kedua yaitu terdapat proses perubahan data kontrak atas surat permintaan dari
adalah perubahan data kontrak melalui user kepala kantor. Sesuai ketentuan Satuan Kerja:
dalam PER-58/PB/2013 dijelaskan bahwa perubahan data kontrak yang
dilakukan oleh user Kepala Kantor adalah kontrak yang mengalami: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY nomor
• Perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jenis cara KU.05.04-Bm.Pm/692 tanggal 12 April 2018 yang tidak dilengkapi dokumen
rekomendasi/ persetujuan perubahan data kontrak dari Kepala Seksi PD
penarikan;
56 2. Pusat Pengembangan SDM Regional Yogyakarta nomor 900/03.281/2018
dan 900/03.280/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan telah ditindaklanjuti
seluruhnya melalui Aplikasi SPAN pada tanggal 2 Mei 2018. Namun,
surat tanggapan Kepala KPPN nomor S-718 tanggal 2 Maret 2018 hanya
menyebutkan satu nomor surat permintaan satker yang telah disetujui.
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi kepada KPPN
Yogyakarta agar:
1. Dokumen rekomendasi dari Kepala Seksi Pencairan Dana dilengkapi dan
di masa yang akan datang agar lebih teliti dalam menatausahakan surat
perubahan data kontrak.
2. Lebih teliti dalam menyusun redaksi surat persetujuan/ tindak lanjut atas
surat permintaan satker.
i. Pembatalan Data Kontrak
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, pada masa pembinaan semester
I tahun 2018 ini pembatalan data kontrak hanya dilakukan oleh KPPN
Yogyakarta, sedangkan pada KPPN Wonosari dan Wates tidak ada proses
pembatalan data kontrak.
Secara umum, proses bisnis pembatalan data kontrak telah dilakukan sesuai
ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dan KEP-287/PB/2015 Nomor SOP KP 12.021
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
tentang Pembatalan Kontrak Tahunan Pada KPPN. Satker telah menyampaikan j. Penutupan Data Kontrak
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi pada masa pembinaan semester
surat permintaan pembatalan data kontrak dan ditindaklanjuti oleh KPPN I tahun 2018 ini, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tidak
melakukan proses penutupan data kontrak.
Yogyakarta dengan surat persetujuan pembatalan data kontrak sebagai
k. Konversi ADK SPM
berikut: Secara umum, proses Konversi ADK SPM sudah dilaksanakan oleh petugas
Front Office Konversi KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
Tabel 26 Pembatalan Data Kontrak Pada KPPN Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pada KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional
Prosedur pada KPPN dan PMK No 277/PMK.05/2014 tentang Rencana
No Nama Satker Tanggal CAN Tanggal Alasan Pembatalan Penarikan Dana, Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
Surat Tindak Lanjut Berdasakan monitoring pada Aplikasi OM SPAN, pada periode bulan Januari –
Juni 2018 jumlah SPM yang dikonversi dan telah diproses menjadi SP2D adalah
1 RSU Sardjito 20-Apr-18 18000409 24-Apr-18 Kesalahan perekaman
nomor kontrak
2 SNVT 02-Feb-18 18000140 05-Feb-18 Kesalahan penulisan tahun
Penyedian kontrak
Rumah
Nama rekening tidak
3 Balai Karantina 07-Feb-18 18000101 09-Feb-18 sesuai dengan nama
rekanan
Pertanian Perubahan MAK untuk
penggajian tenaga loket
Kelas II rumah negara
Kesalahan perekeman
4 Penataan 21-Mar-18 18000493 22-Mar-18 kode output dan sumber
dana
Bangunan Dan Sudah terealisasi dengan
SPM non kontraktual
Lingkungan
Kesalahan perekaman
5 BPDASS Hutan 04-Apr-18 18000376 04-Apr-18 nama bank. Seharusnya
BPD Syariah, tertulis BPD
Lindung Yog y ak ar t a
Kesalahan perekaman
6 Balai 03-Apr-18 18000377 05-Apr-18 NPWP supplier
Pelestarian
Nilai Budaya Ketidaksesuaian antara
nama supplier dengan
7 Dinas 29-Mar-18 18000503 03-Apr-18 nama pemilik rekening
Kehutanan Dan
Perkebunan
8 Balai Taman 02-Apr-18 18000623 02-Apr-18
Nasional
Gunung Merapi
9 Dinas 02-May-18 18001027 03-May-18
Kehutanan Dan
Perkebunan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 57
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
sebagai berikut: Tabel 27 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Semester I 2018
No Jenis SPM KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Total Nilai
1 GUP Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D 20.141.693.987 ∑SP2D
2 Non Gaji 807 64.549.399.666 1027
3 Gaji Lainnya 235.107.408.366 9570 13.771.076.904 717 22.921.245.322 669
4 Gaji Induk 583 65.093.758.500 417
5 Non Gaji Kontraktual 458.741.477.303 7728 93.195.733.603 199 19.931.796.368 174
6 Kekurangan Gaji 84 1.407.550.300 79
7 GTUP Nihil 407.157.095.714 3927 29.385.469.336 39 - 34
8 Gaji Susulan 10 148.485.900 12
9 SPM THR Gaji 1.063.114.261.300 1894 65.269.333.100 23 9.371.016.000 21
10 SPM-KP-Pajak 38 223.890.003 35
11 UP 638.281.040.590 1764 7.031.301.170 22 1.950.800.000 28
12 TUP 36 1.362.902.632 32
13 SPM THR Tunkin 20.377.085.400 840 1.349.492.500 7 1.069.970.100 8
14 Pengesahan BLU 34 - 18
15 Retur - 630 - - 12.559.200 -
16 SPM THR Peg.Lainnya 13 - 3
17 GUP Nihil 9.476.571.300 526 961.183.100 - - -
18 SPM THR LNS 1 42.756.680 1
19 Pengesahan Hibah 159.059.799.900 455 9.690.149.600 1 - 1
20 SP4HL - - -
74.241.279.197 355 167.645.834 - 208.227.824.658 -
Jumlah 2.614 2.559
39.813.176.600 327 2.222.500.000
64.258.469.994 197 2.551.614.800
28.976.002.752 156 1.388.561.900
(102.060.547.137) 146 -
3.648.089.171 132 44.989.250
2.343.006.432 7-
- 5-
270.828.494 5 45.537.700
- 2-
41.435 1-
3.102.805.086.811 28.667 227.074.588.797
Sumber:Aplikasi OM SPAN
58 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Sedangkan data SPM yang telah dikonversi namun mengalami penolakan oleh Namun, masih terdapat permasalahan terkait proses konversi SPM pada KPPN
Wonosari yaitu kekurangtelitian petugas dalam melakukan verifikasi SSBP
sistem SPAN akibat kesalahan formal dan maupun substantif adalah sebagai sebesar Rp 2.018.333 yang merupakan lampiran SPM Satker Balai Penelitian
Teknologi Bahan Alam (450171) nomor 00001/450171/SPM/2018 tanggal 2
berikut: Januari 2018 diketahui uraian yang dicantumkan tidak sesuai dengan kode
akunnya. Kode akun yang tertera dalam SSBP adalah 423991 yang seharusnya
Tabel 28 Rekapitulasi Penolakan PMRT digunakan untuk setoran Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
namun dicantumkan uraian keperluan pengembalian tunjangan jabatan.
No. Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Atas permasalahan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan
rekomendasi agar KPPN Wonosari menghimbau Satker untuk melakukan
Jumlah Penolakan PMRT Jumlah Penolakan PMRT Jumlah Penolakan PMRT perbaikan lampiran SSBP dan terhadap seluruh potongan pada SPM yang
belum sesuai dengan BAS agar dilakukan koreksi.
Formal Substantif Total Formal Substantif Total Formal Substantif Total
59
1 Januari 61 0 61 5 0 53 0 3
2 Februari 174 1 175 8 0 8 15 0 15
3 Maret 182 0 182 12 0 12 5 0 5
4 April 210 1 211 28 1 29 13 0 13
5 Mei 169 1 170 21 0 21 13 0 13
6 Juni 186 1 187 12 0 12 5 0 5
Jumlah 982 4 986 86 1 87 54 0 54
Sumber:Aplikasi OM SPAN
Salah satu Sasaran Strategis yang tertuang dalam Kontrak Kinerja K3 KPPN
adalah pemenuhan layanan unggulan yang prima dengan Indikator Kinerja
Utama berupa Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D minimal
mencapai 99% pada setiap triwulan. Berdasarkan data di atas, data capaian
IKU KPPN berupa Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D dapat
dihitung dengan formula sebagai berikut:
∑ SP2D yang diterbitkan oleh KPPN X 100%
-------------------------------------------------------------------
∑ SPM - ∑ Penolakan SPM secara Formal
Tabel 29 Persentase SPM Satker yang Diproses menjadi SP2D
NO KPPN ∑SP2D ∑Tolakan ∑Tolakan ∑SPM Target Realisasi
Formal Substantif (3+4+5)
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 99,99%
99% 99,96%
1 Yogyakarta 28.667 982 4 29.653 99% 100%
99%
2 Wonosari 2.614 86 1 2.701
3 Wates 2.559 54 0 2.613
Sumber:Aplikasi OM SPAN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
l. Penerbitan SP2D
PENERBITAN SP2D GAJI INDUK
Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN, selama periode Januari s.d. Juni 2018, KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY telah
menerbitkan SP2D Gaji Induk sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
NO Bulan KPPN Yogyakarta Tabel 30 Data SP2D Gaji Induk Semester I Tahun 2018 KPPN Wates
KPPN Wonosari
∑SP2D Nilai SP2D ∑SP2D Nilai SP2D ∑SP2D Nilai SP2D
1 Januari 313 175.492.391.500 34 10.769.965.300 29 10.765.778.600
2 Februari 315 174.208.069.900 33 10.648.005.400 29 10.633.143.000
3 Maret 317 176.955.347.300 33 10.842.917.000 29 10.812.559.200
4 April 315 176.117.803.300 33 10.818.369.200 29 10.719.991.700
5 Mei 317 180.870.308.500 33 11.124.153.200 29 11.114.766.800
6 Juni 317 179.470.340.800 33 11.065.923.000 29 11.047.519.200
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Terhitung mulai bulan Februari 2018 khususnya untuk pembayaran gaji untuk mendukung terwujudnya single data base dan single process point
induk mulai bulan Maret 2018, KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY telah dalam melakukan validasi dan pengujian atas permintaan pembayaran
melaksanakan pembayaran gaji menggunakan database gaji terpusat sesuai gaji dari Satuan Kerja. Seluruh KPPN di Indonesia akan mengakses satu
ketentuan dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-2/PB/2018 database dengan aplikasi yang sama dan database yang terbentuk ada
tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat. pada server terpusat, dengan kata lain server tidak lagi ada KPPN.
Perubahan yang nampak di KPPN terkait pelaksanaan ketentuan PER-02/ Secara khusus, tujuan digunakannya Aplikasi Gaji KPPN teranyar ini adalah:
PB/2018 tersebut adalah penggunaan Aplikasi Gaji KPPN yang semula berbasis
desktop menjadi aplikasi berbasis web. Aplikasi Gaji KPPN berbasis web a. Meningkatkan validitas data gaji
tersebut menggunakan basis data tunggal (single database) untuk digunakan
KPPN seluruh Indonesia dalam proses pengujiannya. b. Mengintegrasikan database gaji yang tersebar di KPPN seluruh
Aplikasi Gaji KPPN berbasis web dengan single database tersebut dimaksudkan
60 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Indonesia tercantum akun 425911 sedang di SSPB ditulis akun 425131 dengan uraian
penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.
c. Mencegah terjadinya pembayaran gaji ganda
2. SPM Gaji Induk bulan Maret 2018 satker Kantor Kemenag Kulonprogo
d. Menyediakan data yang up to date untuk kepentingan pihak yang (417736) nomor 00005/gaji pendis tanggal 12 Februari 2018 terdapat
ketidaksesuaian pencantuman kode akun pada SSBP dengan kode akun
membutuhkan. pada kolom potongan SPM. Pada kolom potongan SPM tercantum akun
425911 sedang di SSPB ditulis akun 425951 dengan uraian penerimaan
Berikut ini tampilan Aplikasi Gaji KPPN yang digunakan oleh KPPN seluruh kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.
Indonesia: Berkaitan dengan permasalahan di atas, Tim Pembina dan Supervisi
memberikan rekomendasi agar KPPN Wates menghimbau satker untuk
Gambar 42 Aplikasi Gaji KPPN melakukan koreksi atas ketidaksesuaian akun yang tertera pada SPM dan
SSBP serta kepada petugas FO konversi maupun validasi lebih teliti dalam
Secara umum proses penerbitan gaji induk di KPPN Yogyakarta, KPPN melakukan verifikasi kebenaran SPM beserta lampirannya.
Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi berkas pengajuan SPM gaji induk PENERBITAN SP2D UP/TUP/GUP
di KPPN Wates masih terdapat temuan permasalahan yang bersifat Secara umum, proses penerbitan SPM UP/TUP/GUP pada KPPN Yogyakarta,
administratif antara lain: KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas
front office telah memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP
1. SPM Gaji Induk bulan Maret satker Kantor Kemenag Kulonprogo dengan Karwas UP telah sesuai. Uraian pembayaran pada resume tagihan
(417734) nomor 00006/gaji setjend tanggal 12 Februari 2018 terdapat telah sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada
ketidaksesuaian pencantuman kode akun pada SSBP dengan SPM.
kode akun pada kolom potongan SPM. Pada kolom potongan SPM Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta periode bulan Januari s.d. Juni 2018 dapat dilihat pada
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI tabel berikut:
Tabel 31 Data Penerbitan SP2D UP Semester I Tahun 2018
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Januari
Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D
25.523.176.600 197 1.700.500.000 27 1.603.800.000 23
2 Februari 10.602.500.000 91 472.000.000 6 294.000.000 6
3 Maret 2.919.500.000 26 - -- -
4 April 291.000.000 8 - - 33.000.000 2
61
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates PENERBITAN SP2D PTUP/ GUP NIHIL
5 Mei Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Secara umum proses penerbitan SP2D PTUP/GUP Nihil telah sesuai ketentuan
6 Juni -
JUMLAH 477.000.000 5 25.000.000 1 - yang berlaku. Berikut tabel data penerbitan SP2D PTUP Nihil oleh KPPN
- - 25.000.000 2 20.000.000 1 Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates periode bulan Januari – Juni
39.813.176.600 327 2.222.500.000 36 1.950.800.000 32 2018:
Sumber:Aplikasi OM SPAN Tabel 34 Data Penerbitan SP2D PTUP Nihil Periode Semester I Tahun 2018
Tabel 32 Data Penerbitan SP2D GUP Semester I Tahun 2018 No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D
Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D 1 Januari - 2- -- -
1 Januari 2.401.860.525 120 844.680.543 41 404.936.112 32 2 Februari - 46 - -- -
2 Februari 33.928.290.151 1.330 2.100.326.829 110 2.324.415.820 147 3 Maret - 109 -3
3 Maret 49.219.471.302 2.053 2.836.109.540 171 2.183.747.876 165 4 April - 145 - 2
4 April 55.703.711.078 2.359 3.003.072.157 199 4.110.473.693 242 5 Mei - 212 - 5- 5
5 Mei 55.222.581.840 2.328 2.912.999.554 188 5.924.409.341 254 6 Juni - 116 - 3- 4
6 Juni 38.631.493.470 1.380 2.073.888.281 98 5.193.711.145 187 JUMLAH - 630 - 10 - 12
Sumber:Aplikasi OM SPAN
JUMLAH 235.107.408.366 9.570 13.771.076.904 807 20.141.693.987 1.027
Sumber:Aplikasi OM SPAN
Tabel 33 Data Penerbitan SP2D TUP Semester I Tahun 2018 Hasil monitoring Aplikasi OM SPAN pada Modul Pembayaran menu Karwas
TUP menunjukkan bahwa satker lingkup KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates KPPN Wonosari telah mempertanggungjawabkan SP2D TUP secara tepat
waktu yaitu maksimal satu bulan setelah tanggal SP2D TUP. Namun, masih
Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D ditemukan permasalahan terkait penerbitan SP2D Pertanggungjawaban TUP
- pada KPPN Yogyakarta yaitu pada SPM Satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan
1 Januari 3.010.755.100 7 - -- - Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta (400931)
1 nomor 00109 tanggal 27 April 2018 yaitu terjadi kesalahan penulisan kode
2 Februari 10.200.660.440 27 - -- 2 bagian anggaran pada kolom potongan SPM
3 Tertulis:
3 Maret 9.312.817.212 45 216.365.000 1 53.160.000 2 033.05.0451.815511.400931
8 seharusnya
4 April 20.156.674.342 49 7 78.4 41. 8 0 0 2 195.183.057 033.15.0451.815511.400931
Tim Pembinaan dan Supervisi telah memberikan rekomendasi kepada KPPN
5 Mei 11.175.087.970 44 497.798.000 2 780.766.000
6 Juni 10.402.474.930 25 1.059.010.000 2 333.793.575
JUMLAH 64.258.469.994 197 2.551.614.800 7 1.362.902.632
Sumber:Aplikasi OM SPAN
62 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Yogyakarta agar menghimbau Satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan PENERBITAN SP2D LS NON GAJI KONTRAKTUAL
Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta untuk melakukan koreksi Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual telah dilakukan KPPN
SPM dan di masa yang akan datang agar lebih teliti dalam pencantuman kode Yogyakarta, KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku.
BA, unit es I pada potongan SPM PTUP yaitu disesuaikan dengan kode BA dan Berikut tabel data penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual periode Semester
unit es I pada DIPA masing-masing satker. I Tahun 2018
PENERBITAN SP2D LS NON GAJI NON KONTRAKTUAL Tabel 36 Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual
Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual telah dilakukan Periode Semester I Tahun 2018
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut tabel data penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual periode No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
bulan Januari s.d. Juni 2018:
Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D
Tabel 35 SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Semester I Tahun 2018
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates 1 Januari 52.716.386.119 14 - - 304.651.545 2
2 Februari 6.138.250.439 10
Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D Total Nilai ∑SP2D 3 Maret 51.172.212.290 197 601.479.174 8 7.059.909.321 19
4 April 1.285.191.143 14
5 Mei 65.283.159.891 300 710.522.597 12 4.464.369.070 25
6 Juni 679.424.850 9
1 Januari 6.820.417.651 175 108.774.607 7 265.717.145 14 JUMLAH 19.931.796.368 79
113.028.692.932 432 1.103.184.508 15
2 Februari 66.411.312.730 845 24.201.278.078 92 16.382.486.315 65
203.742.892.270 468 1.252.650.209 18
3 Maret 50.232.645.919 1.454 1.404.288.227 112 1.210.663.960 101
152.337.697.088 353 3.363.464.682 31
4 April 126.341.613.496 1.647 10.851.635.439 137 34.181.271.887 140
638.281.040.590 1.764 7.031.301.170 84
Sumber:Aplikasi OM SPAN
5 Mei 110.851.864.922 2.135 54.604.170.783 233 3.0 4 4.17 7.4 69 201
6 Juni 98.083.622.585 1.472 2.025.586.469 136 9.465.082.890 148
JUMLAH 458.741.477.303 7.728 93.195.733.603 717 64.549.399.666 669
Sumber:Aplikasi OM SPAN
Terkait hasil verifikasi berkas SPM pada KPPN Yogyakarta, terdapat SPM non Tabel 37 Perbandingan Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Antar KPPN
gaji non kontraktual satker UPN Veteran Yogyakarta (400870) nomor 04008
tanggal 27 Maret 2018 untuk keperluan pembayaran honor yang pencantuman Hasil verifikasi dokumen SPM pada KPPN Yogyakarta, masih ditemukan
tanggal SPP pada uraian SPM-nya melebihi tanggal SPM. Tertulis dalam uraian permasalahan dalam penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual yaitu SPM
SPM tersebut tanggal SPP adalah 28 Maret 2018. Satker RSPAU Hardjolukito Yogyakarta (344809) tanggal 27 Maret 2018 untuk
Atas permasalahan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan keperluan pembayaran belanja barang dengan BAST tanggal 31 Januari 2018
rekomendasi agar KPPN menghimbau satker untuk melakukan koreksi uraian
SPM dan bagi petugas FO Konversi dan Validasi KPPN Yogyakarta agar lebih 63
teliti dalam melakukan verifikasi kebenaran SPM.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
namun tidak dilampiri surat keterangan keterlambatan PENERBITAN SP2D ATAS SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM DAN SPM KPBB
tagihan lebih dari 17 hari kerja.
Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 pasal 21 dan surat Pelaksanaan penerbitan SP2D atas SPM-KP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/
PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk telah mematuhi SOP KEP-287/PB/2015. KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY dalam periode
Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pembinaan semester I 2018 belum pernah menerbitkan SP2D atas SPM IB, SPM KBC, SPMKBM,
pada Kanwil DJPb dan KPPN huruf C angka 2 dan 4
menyebutkan bahwa tagihan pengadaan barang/jasa SPM KPBB, sedangkan untuk penerbitan SP2D atas SPM KP dapat dilihat pada tabel berikut:
atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN
disampaikan paling lambat 17 hari kerja sejak timbulnya Tabel 38 Penerbitan SP2D atas SPM KP Periode Semester I Tahun 2018.
hak tagih kepada negara. Dalam hal jangka waktu
penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari kerja, satker No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
diminta melampirkan surat pernyataan SPM melebihi
batas waktu. Total Nilai ΣSP2D Total Nilai ΣSP2D Total Nilai ΣSP2D
Tim Pembinaan dan Supervisi telah memberikan
rekomendasi atas permasalahan tersebut agar KPPN 1 Januari 3.579.257.740 33 39.418.4 4 0 4 - -
Yogyakarta meminta satker RSPAU Hardjolukito
melengkapi surat pernyataan SPM melebihi batas waktu 2 Februari 45.145.136.081 45 21.986.176 3 - -
dan kepada petugas FO Konversi, validasi SPAN dan
approver SPAN lebih teliti dalam melakukan verifikasi 3 Maret 12.177.297.323 62 - - 3.651.345 3
kebenaran dan kelengkapan pengajuan SPM.
4 April 3.316.174.174 80 89.019.869 11 39.500.118 11
64
5 Mei 7.394.756.987 95 11.652.531 2 104.845.847 7
6 Juni 2.628.656.892 40 5.568.818 2 75.892.693 7
JUMLAH 74.241.279.197 355 167.645.834 22 223.890.003 28
Sumber:Aplikasi OM SPAN
PENERBITAN SP2BLU
Berdasarkan monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, satker BLU hanya ditemukan dalam wilayah
pembayaran KPPN Yogyakarta, sehingga SP2BLU hanya diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta dengan
data sebagai berikut:
Tabel 39 Data SP2BLU Periode Semester I Tahun 2018
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Total Nilai SP2D Total Nilai SP2D Total Nilai SP2D
1 Januari - -- -- -
2 Februari (79.148.894.900) 12 - -- -
3 Maret (12.548.854.153) 43 - -- -
4 April 511.309.428 11 - -- -
5 Mei (32.177.409.526) 40 - -- -
6 Juni 21.303.302.014 40 - -- -
JUMLAH 146 - - - -
Sumber: Aplikasi OM SPAN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Apabila dirinci berdasarkan satuan kerja yang mengajukan pengesahannya, data penerbitan SP2BLU adalah sebagai
berikut:
Grafik 7 Penerbitan SP2BLU Menurut Satker
PENERBITAN SPHL 65
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada masa pembinaan semester
I tahun 2018, tidak terdapat penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari maupun KPPN Wates
PENERBITAN SP3HL
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada masa pembinaan semester
I tahun 2018, tidak terdapat penerbitan Surat Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
maupun KPPN Wates.
PENERBITAN SP2D RETUR/ PENGEMBALIAN PENERIMAAN
Secara umum penerbitan SP2D Retur telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/
PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D
dalam rangka Implementasi SPAN. Berdasarkan monitoring Aplikasi OM SPAN,
di bawah ini data retur SP2D yang terdapat pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates periode Semester I Tahun 2018:
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Bulan KPPN Yogyakarta Tabel 40 Data SP2D Retur Periode Semester I Tahun 2018 KPPN Wates
SP2D KPPN Wonosari
Status Proses SP2D Status Proses SP2D Status Proses
Sdh Blm
∑Penerima ∑SP2D Nilai Sdh Blm ∑Penerima ∑SP2D Nilai Sdh Blm ∑Penerima ∑SP2D Nilai
Jan 7 6 24.121.120 704 1 14.892.900 4 0 0 00 00
Feb 63 18 292.469.320 63 0 6 6 10.369.750 6 0 0 00 00
Maret 28 22 196.482.019 28 0 3 3 12.811.700 3 0 1 1 3.440.800 1 0
April 49 36 589.358.811 48 1 0 0- 00 2 2 9.118.400 2 0
Mei 32 30 765.484.492 31 1 2 1 1.540.000 20 1 1 836.400 1 0
Juni 46 30 143.760.253 16 30 3 3 8.660.900 30 0 00 00
225 142 2.011.676.015 193 32 18 14 48.275.250 18 - 4 4 13.395.600 4 -
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Secara singkat, status penyelesaian retur SP2D periode Semester I Tahun 2018 pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates dapat dilihat pada bagan
berikut:
Bagan 7 Status Penyelesaian Retur SP2D Bagan 8 Penyebab Terjadinya Retur
Sudah Proses (215) Belum Proses (32)
13%
87% LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Berdasarkan hasil monitoring dan pengelompokan data pada Aplikasi OM
SPAN dapat diketahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya retur SP2D
pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY dapat dilihat pada bagan berikut:
66
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Grafik 8 Retur Berdasarkan Jenis Belanja berikut: Tabel 41 Data Jumlah Rekening Penerima dan Jumlah Retur SP2D
Sedangkan apabila dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, dapat diketahui No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SPM yang paling sering mengalami retur adalah SPM Belanja Pegawai
sebagaimana terlihat pada grafik berikut: ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima
Sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan retur pada SP2D pada SP2D pada SP2D pada SP2D pada SP2D pada SP2D
adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan yg terbit yg diretur yg terbit yg diretur yg terbit yg diretur
akurat dengan nama IKU berupa persentase akurasi penyaluran dana SP2D.
Definisi penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D 1. Jan 51.794 7 2.772 1 2.793 0
kepada para penerima yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional.
Sedangkan retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan 2. Feb 88.022 63 5.187 6 4.061 0
dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos Penerima kepada Bank
Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama 3. Maret 97.167 28 5.394 3 4.781 1
bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima
atau rekening penerima tidak aktif. 4. April 106.461 49 6.953 0 5.055 2
Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan
jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional 5. Mei 104.779 32 7.317 1 6.791 1
dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.
Data jumlah penerima SP2D dan yang diretur selama bulan Januari s.d. Juni 6. Juni 147.582 46 9.195 3 8.162 0
2018 pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates adalah sebagai
Jumlah 595.805 225 36.818 14 31.643 4
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sumber:Aplikasi OM SPAN
Formula perhitungan untuk menghitung persentase akurasi penyaluran dana
SP2D adalah sebagai berikut:
∑ Penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ Penerima pada SP2D yang diretur
X 100%
∑ Penerima pada SP2D yang diterbitkan
Dengan demikian diperoleh hasil persentase akurasi penyaluran dana KPPN
sebagai berikut:
Tabel 42 Persentase Akurasi Penyaluran Dana KPPN Periode Semester I 2018
No KPPN Akurasi Penyaluran Dana
Target Realisasi
1 Yogyakarta 98,5% 99,96%
2 Wonosari 98,5% 99,96%
3 Wates 98,5% 99,99%
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penyelesaian retur pada
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah dilaksanakan sesuai
67
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk petugas FO Konversi KPPN Wonosari agar mengingatkan
serta memberikan pemahaman kepada satker apabila menyampaikan surat
m.Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL permintaan koreksi data cukup dengan lampiran yang dipersyaratkan dalam
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM pada KPPN Yogyakarta, KPPN PER-16/PB/2014 yaitu copy SPM sebelum koreksi. SM setelah koreksi, sopy
Wonosari, maupun KPPN Wates sudah dilakukan sesuai Peraturan Direktur daftar SP2D, SPTJM, dan ADK SPM Koreksi.
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi
Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. n. Pengesahan SKPP
Namun, berdasarkan hasil verifikasi dokumen surat tanggapan permintaan Secara umum, proses pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian
koreksi, surat permintaan koreksi dan lampirannya pada KPPN Yogyakarta, Pembayaran (SKPP) pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates
masih ditemukan permasalahan yaitu terdapat perbedaan antara detil telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam KEP-287/PB/2015 dan
permintaan koreksi yang disampaikan oleh satker dengan detil hasil koreksi Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016 tentang
yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, yaitu pada surat permintaan koreksi Satker Penyempurnaan atas Standar Operasional Prosedur Pengesahan SKPP.
Rupbasan Yogyakarta nomor W14.PAS.PAS10. KU.04.04.02-342 tanggal 24 Mencermati hasil verifikasi terhadap arsip pengesahan SKPP, dapat diketahui
April 2018 dan ditindaklanjuti dengan surat KPPN nomor S-1377 tanggal 25 bahwa proses pengesahan SKPP dilakukan setelah adanya surat penonaktifan
April 2018. supplier site bank oleh Kepala KPPN. Surat penonaktifan supplier tersebut
Sedangkan pada KPPN Wonosari masih terdapat surat permintaan koreksi telah dilampirkan pada arsip Surat Pengesahan SKPP sehingga mudah dalam
data SPM/SP2D masih dilampiri dokumen yang tidak diperlukan, yaitu daftar melakukan verifikasi dan cross check data.
rekening penerima dan daftar perubahan pegawai terdapat pada: Namun, pada KPPN Yogyakarta masih ditemukan permasalahan terkait
1. Satker PN Wonosari (098078) surat No. W13-U4/602/ KU.01/lll/2018 ketidaksesuaian format SKPP yang disampaikan oleh satuan kerja. Berdasarkan
hasil verifikasi arsip surat pengesahan SKPP bulan Mei 2018 diketahui bahwa
tanggal 20 Maret 2018 yang telah diterbitkan surat tanggapan koreksi No. seluruh SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola
S-0233/WPB.15/ KP.02/2018 tanggal 20 Maret 2018. TNI baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan
2. Satker MTsN 2 Gunung Kidul surat No. B.99/Mts.12.07/ KU.01/03/2018 hak pensiun belum menggunakan format SKPP sebagaimana diatur dalam
tanggal 21 Maret 2018 yang telah diterbitkan surat tanggapan koreksi No. PER-02/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji menggunakan
0240/WPB.15/ KP.02/2018 tanggal 21 Maret 2018. Database Gaji Terpusat.
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi kepada KPPN
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi agar Petugas Yogyakarta agar:
Validasi SPAN KPPN Yogyakarta lebih teliti dalam melakukan reviu terhadap
permintaan koreksi. Petugas validasi SPAN agar memastikan bahwa ADK data 1. Melakukan GKM internal untuk seluruh pegawai KPPN Yogyakarta terkait
koreksi tagihan yang diunggah pada Aplikasi SPAN telah sama dengan detil format SKPP sebagaimana tertuang dalam PER-02/PB/2018
permintaan koreksi dari Satker sebelum melakukan validasi secara sistem
pada Aplikasi SPAN. 2. Melakukan sosialisasi/ bersurat kepada KPA Satker agar dalam
menerbitkan SKPP berpedoman pada PER-02/PB/2018
68
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
o. Rencana Penarikan Dana Tabel 43 Rata-rata Deviasi RPD Satker Periode Semester 1 2018
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang
Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan dan Perencanaan Kas pada No Bulan KPPN KPPN KPPN
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta telah dilakukan dengan Yogyakarta Wonosari Wates
baik. Petugas Front office Konversi KPPN Wonosari dan KPPN Wates selalu
memastikan Satker telah menyampaikan ADK Rencana Penarikan Dana (RPD) 1 Januari 0 0 0
dalam pengajuan SPM yang bernilai bersih di atas Rp 200.000.000, serta 2 Februari 0 0 0
pengajuan SPM yang bernilai bersih di atas Rp 1 Milyar pada KPPN Yogyakarta 3 Maret 0,14 0 0
paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pengajuan SPM. 4 April 0,07 0 0
Sasaran strategis Kinerja KPPN yang berkaitan dengan rencana penarikan 5 Mei 0,05 0 0
dana adalah Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang 6 Juni 0,05 0 0
Andal dan Akurat dengan nama IKU Persentase akurasi rencana penarikan Rata-rata 0,052 0 0
dana satker. Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi
antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 13%. Persentase Dengan demikian diperoleh hasil persentase akurasi penarikan dana satker
perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi
maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode sebagai berikut:
tertentu.
Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dan Modul Renkas pada Tabel 44 Persentase Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker Semester I Tahun 2018
Aplikasi OM SPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi
RPD. Penyesuaian deviasi adalah: No KPPN Akurasi Rencana Penarikan Dana
1. Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0% Target Realisasi
2. Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya 1 Yogyakarta 87% 99,95%
3. Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu 2 Wonosari 87% 100%
update RPD Harian
3 Wates 87% 100%
4. Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan
SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan. p. Penatausahaan Jaminan Uang Muka
Penatausahaan Jaminan Uang Muka yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OM SPAN dan Laporan Rencana Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara
Penarikan Dana yang disusun oleh KPPN, rata-rata deviasi RPD Satker pada Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, KPPN Wates pada periode semester I dan Belanja Negara, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 berpedoman pada
Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI Sesuai dengan pasal 18 ayat (3) PMK 145/PMK.05/2017, penyimpanan dan
penatausahaan terhadap asli Jaminan Uang Muka, asli Jaminan Pemeliharaan,
69
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
alsi Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ), dan/atau KPPN Wonosari pada tanggal 14 Februari 2018, namun satker tersebut
fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dilakukan oleh PPSPM belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan
masing-masing Satuan Kerja. Oleh sebab itu, mulai tahun anggaran 2018 KPPN masa pembinaan semester I tahun 2018. Setelah dilakukan konfirmasi ke
sudah tidak lagi melakukan penatausahaan Jaminan Uang Muka. Seksi Bank, satker tersebut belum menyampaikan laporan pembukaan
q. Penerbitan SP2D atas SPM yang Diterima melalui Jasa Pengiriman Surat rekening dan belum membuka rekening yang baru dikarenakan kantor
Berdasarkan pengamatan dan penelitian Tim Pembinaan dan Supervisi yang berada dibawahnya (MIN) belum melakukan penutupan rekening
Semester I Tahun 2018, tidak ada SPM yang diterima oleh KPPN Yogyakarta, terhadap rekening yang sudah tidak digunakan lagi. Rekening MIN
KPPN Wonosari, dan KPPN Wates melalui jasa pengiriman surat. seluruhnya berjumlah 12 rekening, sedangkan rekening MIN yang
belum ditutup berjumlah 6 rekening yang seluruhnya berada pada BPD
2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara Yogyakarta.
a. Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi kepada KPPN
Secara umum pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Yogyakarta dan KPPN Wonosari sebagai berikut:
Pembukaan Rekening pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan 1. Untuk tertib administrasi terkait penerbitan surat penolakan atas
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014. Namun, permohonan persetujuan pembukaan rekening dari satker, agar hardcopy
masih ditemui permasalahan terkait penerbitan surat persetujuan/penolakan surat permohonan dari satker tetap dilampirkan pada pertinggal surat
pembukaan rekening satker pada KPPN Yogyakarta dan KPPN Wonosari, yaitu: penolakan, sebagaimana dilakukan pada surat persetujuan pembukaan
1. Terdapat 6 surat penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening.
rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan beserta
data pendukung dari satker dengan nomor surat KPPN Yogyakarta 2. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari
S-361,362,365,366,367 tgl 31 Januari 2018 dan S-180 tgl 17 Januari 2018. Satker Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam - LIPI Yogyakarta (450171)
2. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari agar disesuaikan dengan PMK-182/PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan
Satker Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam - LIPI Yogyakarta (450171) Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga, dan Surat
tidak sesuai dengan format surat pada PMK-182/PMK.05/2017 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening agar mengacu pada PMK tersebut
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dengan mencantumkan tembusan pada bagian bawah surat. Kedepannya
yang mulai berlakunya tanggal 1 Januari 2018, sedangkan format surat agar lebih teliti lagi dalam memproses surat persetujuan pembukaan
persetujuan dari KPPN Wonosari belum dilengkapi dengan tembusan rekening satker.
surat sesuai dengan PMK tersebut.
3. Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker 3. KPPN Wonosari agar membuat surat ke Satker MIN yang rekening
Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul yang telah disetujui oleh bendahara pengeluarannya belum ditutup, yang berisi anjuran untuk
segera menutup seluruh rekening yang sudah tidak digunakan lagi
70 semenjak dilakukan re-grouping dengan Kantor Kementerian Agama Kab.
Gunung Kidul. Setelah semua rekening MIN ditutup, Kantor Kementerian
Agama Kab. Gunung Kidul agar mengajukan kembali Surat Permohonan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Persetujuan Pembukaan Rekening (Rekening BPP) yang rencananya akan Wonosari yaitu:
dibuka, karena berdasarkan surat yang pertama, masa suratnya sudah 1. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar saldo rekening satker KPPN
kadaluwarsa (kadaluwarsa tanggal 2 Maret 2018 atau 15 hari kalender
setelah terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening), KPPN agar Yogyakarta bulan Maret 2018 diketahui bahwa terdapat 79 rekening
mempertegas bahwa pengajuan permohonan persetujuan pembukaan satker non BLU dan rekening hibah yang belum masuk dalam sistem TNP
rekening mengacu pada format surat sesuai dengan PMK-182/PMK.05/ 2. Berdasarkan verifikasi Laporan Daftar Saldo Rekening KPPN Yogyakarta
2017. bulan April 2018, diketahui bahwa terdapat beberapa rekening yang tidak
diketahui kapan transaksi terakhirnya, yaitu :
b. Penerbitan Daftar Saldo Rekening • Rekening PTUN Yogyakarta dengan nama rekening RPL 030 PTUN
Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi semester I tahun
2018, KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates secara umum telah melaksanakan Yogyakarta PDT BI PKR
penerbitan daftar saldo rekening sesuai PMK.252/PMK.05/2014. Laporan • Rekening PN Yogyakarta dengan nama rekening RPL 030 PN Yogyakarta
Daftar Saldo Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satker dimaksud selalu
disampaikan tepat waktu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. UTK PDT
Yogyakarta dengan data sebagai berikut: • Rekening Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nama rekening RPL
Tabel 45 Daftar Penerbitan Laporan Saldo Rekening Semester I Tahun 2018 030 UTK PDT Biaya Perkara
3. Terdapat surat Persetujuan pembukaan rekening untuk satker Polres
No Bulan Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Keterangan
Gunungkidul (643869) yang sudah disetujui oleh KPPN Wonosari pada
KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates tanggal 29 Desember 2017 namun baru dimasukkan ke Daftar Rekening
pada bulan Februari 2018.
1 Januari S-531 tanggal 13 SP-0038 tanggal 9 S-158 tanggal Tepat waktu Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi kepada KPPN
Wonosari dan KPPN Yogyakarta sebagai berikut:
Feb 2018 Feb 2018 9 Feb 2018 1. Berdasarkan PMK nomor 182/PMK.05/2017 ( Bagian Lampiran Bab II
huruf G Romawi I) disebutkan bahwa seluruh rekening penerimaan dan
2 Februari S-818 tanggal 14 SP-0057 tanggal 9 S-244 tanggal 12 Tepat waktu rekening pengeluaran wajib untuk ikut program TNP. Setelah KPA/Kepala
Satker/Pimpinan BLU melaporkan pembukaan rekening maka KPPN
Maret 2018 Maret 2018 Maret 2018 menyampaikan usulan pendaftaran TNP kepada Direktorat Pengelolaan
Kas Negara. Tim Pembinaan merekomendasikan agar KPPN Yogyakarta
3 Maret S-1275 tanggal 13 SP-0091 tanggal 10 S-350 tanggal 10 Tepat waktu segera bersurat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk
April 2018
April 2018 April 2018 71
4 April S-1572 tanggal 14 SP-112 tanggal 9 S-428 tanggal 11 Tepat waktu
Mei 2018 Mei 2018 Mei 2018
5 Mei S-1936 tanggal 21 SP-00132 tanggal 8 S-528 tanggal 8 Tepat waktu
Juni 2018
Juni 2018 Juni 2018
6 Juni S-2636 tanggal 13 SP-0156 tanggal 11 S-631 tanggal 9 Tepat waktu
Juli 2018
Juli 2018 Juli 2018
Sumber: Arsip KPPN
Namun, dari hasil verifikasi dokumen Laporan Daftar Saldo Rekening masih
terdapat permasalahan yang ditemukan pada KPPN Yogyakarta dan KPPN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
mengikutsertakan rekening yang belum terdaftar dalam sistem TNP JUMLAH 2.264.619.024.508 61.673.105.102 64.375.443.732 2.390.667.573.342
2. Berdasarkan PMK 182/PMK.05/2017 pasal 30 disebutkan bahwa Kuasa Sumber: Dashboard MPN G2
BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Satker lingkup
Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 tahun sejak rekening Grafik 9 Setoran Penerimaan Negara Melalui MPN G2 Semester I Tahun 2018
dikategorikan sebagai rekening pasif. Seyogyanya KPPN Yogyakarta
melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada satker pemilik rekening untuk
menentukan status rekening tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti
sesuai peraturan yang berlaku
3. Setiap ada penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening dari
KPPN, yang ditanggapi dengan pembukaan rekening oleh satker, KPPN
diharapkan segera melakukan update data rekening dengan mencatatnya
dalam daftar rekening yang dikelola oleh KPPN.
c. Penatausahaan Penerimaan Negara Tabel 47 Jumlah Transaksi Penerimaan Negara MPN G2 Semester I Tahun 2018
Seiring perkembangan regulasi dan teknologi di bidang penerimaan negara, No Bulan KPPN KPPN Wonosari KPPN Wates JUMLAH
Yogyakarta
sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) G1 sudah tidak diberlakukan lagi.
Seluruh penerimaan negara beralih dengan menggunakan sistem MPN G2 1 Januari 73.631 12.134 7.774 93.539
mulai 1 Januari 2017, sehingga proses pelaporan penerimaan negara oleh 2 Februari 82.591 9.368 7.635 99.594
Bank/Pos Persepsi dilakukan secara terpusat ke KPPN Khusus Penerimaan. 3 Maret 112.910 12.201 11.101 136.212
Berikut ini tabel setoran penerimaan negara melalui MPN G2 pada KPPN 4 April 102.910 11.984 11.637 126.531
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta periode 5 Mei 97.206 11.581 11.567 120.354
semester I tahun 2018. 6 Juni 65.618 7.765 8.258 81.641
Tabel 46 Setoran Penerimaan Negara MPN G2 Semester I Tahun 2018
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Jumlah JUMLAH 534.866 65.033 57.972 657.871
1 Januari 494.081.703.413 8.970.978.366 9.978.388.154 513.031.069.933 Sumber: Dashboard MPN G2
Grafik 10 jumlah Transaksi Penerimaan Negara Melalui MPN G2 Semester I Tahun 2018
2 Februari 293.754.729.350 7.266.786.903 8.199.877.892 309.221.394.145
3 Maret 360.161.644.687 8.854.491.322 9.097.855.168 378.113.991.177 d. Rekonsiliasi Bank Melalui Bank Statement Generator
KPPN dalam lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4 April 420.283.746.321 11.423.103.786 11.393.661.503 443.100.511.610 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasca penutupan rekening penerimaan
melalui MPN G1 tidak lagi melakukan proses rekonsiliasi melalui Bank Statement
5 Mei 377.061.194.845 15.839.442.813 15.797.997.157 408.698.634.815 Generator.
6 Juni 319.276.005.892 9.318.301.912 9.907.663.858 338.501.971.662
72 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
e. Pengecekan Validitas Laporan Konsolidasian Saldo Kas KPPN (LKSK/Buku Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun
Putih) masih terdapat permasalahan terkait penerbitan surat pemberitahuan
Seiring dengan berakhirnya penggunaan MPN G1, penerimaan negara beralih pelaksanaan koreksi penerimaan di KPPN Yogyakarta yaitu pada surat
ke sistem MPN G2 dimana semua transaksi ditatausahakan oleh KPPN permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara satker Kejari Sleman
Penerimaan, maka saldo kas pada KPPN di daerah dipastikan tidak ada (Nihil). No B.1543/O.4.14/Cu.3 /04/2018 tgl 9 April 2018 dengan jawaban surat Kepala
Artinya Laporan Konsolidasian Saldo Kas KPPN (LKSK/Buku Putih) di daerah KPPN No S-1228/WPB.15/KP.0104/2018 tanggal 11/04/2018 tidak dilampiri
akan selalu bersaldo 0 (nol). nota konfirmasi.
Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi kepada KPPN
f. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Yogyakarta agar pada kekurangan dokumen tersebut dilengkapi dan di masa
Penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta, KPPN yang akan datang lebih teliti dalam melakukan proses penerbitan surat
Wonosari dan KPPN Wates telah dilakukan sesuai SOP yang tertuang dalam pemberitahuan pelaksanaan koreksi penerimaan.
KEP-287/PB/2015 dan ketentuan yang berlaku.
g. Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara i. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D
Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara pada KPPN Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah dilaksanakan sesuai Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara penyelesaian retur, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN, sebagai berikut: PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur
• Koreksi atas penerimaan negara yang dilakukan merupakan koreksi SP2D dalam rangka Implementasi SPAN.
elemen BAS dan tidak merubah nilai total penerimaan, j. Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor ke Kas Negara
• Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Pelaksanaan Penerbitan SPM Retur yang belum disetor ke kas negara pada
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan
Penerimaan Negara dari Satker, pada KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur.
• Surat Permohonan dimaksud telah dilampiri dengan Rincian Perbaikan,
k. Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM PP)
Bukti Setor, Nota Konfirmasi, ADK Koreksi, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/
• ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian
Penerimaan Negara, KPPN tidak lagi menerbitkan SPM-PP. Kewenangan
Negara pengembalian penerimaan negara ada pada Satuan Kerja berkenaan dengan
mekanisme penerbitan SPM-PP berdasarkan SKKSPN yang diterbitkannya dan
h. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi Penerimaan SKTB yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja.
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates secara umum telah menerbitkan Nota Perbaikan 73
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
l. Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi c. Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran;
Monitoring dan evaluasi kepatuhan bank/pos persepsi telah dilaksanakan d. Kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan
oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates sesuai dengan Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3473/PB/2017 tanggal 6 April kepada WP/WB/WS; dan
2017 hal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi e. Aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronok
MPN G2. Hasil monitoring tersebut, selanjutnya dilaporkan ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta untuk dilakukan rekapitulasi, kemudian yan telah mempunyai izin penambahan kanal elektronik.
disampaikan ke Direktur Pengelolaan Kas Negara. Berikut tampilan Monitoring Hasil Movev Triwulan I dan Triwulan II Tahun
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
84/PB/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gambar 43 Monitoring Hasil Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi
dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018 | Sumber: Dashboard MPN G2
rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank/Pos
Persepsi Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan.
Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh KPPN kepada Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan dilakukan melalui aplikasi Dashboard MPN G2.
Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPPN merekam
hasil monev kepatuhan bank/pos persepsi dan meng-upload berita acara
pelaksanaan uji petik pada aplikasi Dashboard MPN G2, kemudian mengirimkan
data monev ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Setelah dilakukan verifikasi
data monev oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, data dikirimkan ke Direktorat
Pengelolaan Kas Negara.
Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik Monitoring Kepatuhan Bank/
Pos Persepsi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPN Wonosari dan KPPN
Wates, diketahui bahwa seluruh bank/pos persepsi dalam wilayah kerja Kanwil
DJPb Provinsi DIY telah mematuhi ketentuan terkait:
a. Jam buka/tutup loket;
b. Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/bukan
nasabah;
74
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
2018 pada aplikasi Dashboard MPN G2 tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui website www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.
Provinsi D.I. Yogyakarta: Terkait dengan capaian IKU Kemenkeu Three berupa Persentase rekonsiliasi
tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, realisasi capaian IKU dihitung
1. Verifikasi dan Akuntansi berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi
a. Rekonsiliasi Internal laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib
Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan
semester I tahun 2018, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara
secara rutin telah melaksanakan rekonsiliasi internal sesuai dengan SOP dan andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan
ketentuan yang berlaku. (KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada KPPN dan Surat keuangan (bobot 50%)
Kepala Kanwil DJPb Nomor S-1741/WPB.15/2017 tanggal10 Agustus 2017 hal Ketepatan waktu rekonsiliasi dihitung berdasarkan jumlah satker yang
Format BAR Internal). melakukan upload data ke Aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah membuat Berita ditetapkan.
Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal antara Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Keandalan data hasil rekonsiliasi dihitung berdasarkan jumlah satker yang
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Kepala Seksi Bank dengan diketahui oleh tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan Berita
Kepala Kantor. Acara Rekonsiliasi yang paling akhir diterbitkan.
Namun, masih ditemukan permasalahan yang bersifat administratif di KPPN Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan
Yogyakarta yaitu terdapat lampiran BAR Internal yang belum ditandatangani keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah
oleh pejabat yang berwenang yaitu pada lampiran rekonsiliasi mutasi utang sebagai berikut:
jangka pendek dan rekonsiliasi mutasi piutang jangka pendek tanggal 12
Januari 2018, 7 Februari 2018, 6 Maret 2018, 13 Maret 2018. Terhadap • Triwulan 1 2018 = Desember 2017 – Februari 2018
temuan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi
agar KPPN lebih teliti dalam menatausahakan BAR internal dan melengkapi • Triwulan 2 2018 = Maret – Mei 2018
tandatangan yang masih kurang.
• Triwulan 3 2018 = Juni – Agustus 2018
b. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA
Sesuai dengan Perturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang • Triwulan 4 2018 = September- November 2018
Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Berikut ini merupakan data terkait ketepatan waktu dan keandalan data
Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di rekonsiliasi pada masing-masing KPPN pada Triwulan II Tahun 2018.
wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) /Satuan Kerja dengan KPPN tersebut dilakukan Tabel 48 Ketepatan Waktu dan Keandalan Data Rekonsiliasi
menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK berbasis website yang dapat diakses
Uraian KPPN KPPN KPPN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI Yogyakarta Wonosari Wates
Jumlah satker rekon tepat waktu (a) 301 36 30
75
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Jumlah satker yang memiliki nilai suspen 293 36 30 b. Rekonsiliasi eksternal bulan Januari s.d. Februari 2018 menunggu surat
belanja tidak melebihi ambang batas 36 30 jadwal open period dari Direktorat APK
suspen (b)
c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4383/PB/2018 tanggal
Jumlah satker aktif pada periode berkenaan 302 22 Mei 2018 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal bulan April dan Mei
(c) 2018 menyebutkan bahwa rekonsiliasi bulan Mei 2018 dilaksanakan
tanggal 4 s.d. 26 Juni 2018.
Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU persentase
rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal adalah: d. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4888/
PB.6/2018 tanggal 21 Juni 2018 hal Pengukuran Capaian IKU Persentase
Dengan demikian capaian IKU persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal periode Triwulan
tepat waktu dan andal pada masing-masing KPPN pada Triwulan II 2018 II tahun 2018.
adalah:
c. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Tabel 49 Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu Dan Andal Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates sampai dengan Semester I 2018
No KPPN Rekonsiliasi tepat waktu dan andal tidak ditemukan permasalahan.
Target Realisasi d. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
Tim Pembinaan dan Supervisi menemukan permasalahan terkait Penerbitan
1 Yogyakarta 98% 98,34% LPJ Bendahara pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
sebagai berikut:
2 Wonosari 98% 100% KPPN YOGYAKARTA
• LPJ Satker BKPP Provinsi DIY (049037) bulan Februari 2018 menunjukkan
3 Wates 98% 100%
bahwa Uang Persediaan di Brankas sebesar Rp 61.271.299,- (melebihi 50
Dasar pelaksanaan rekonsiliasi dan perhitungan IKU persentase rekonsiliasi juta ) namun tidak melampirkan berita acara keadaan kas (Lampiran VI
tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada Semester I 2018 adalah PER-03/PB/2014)
sebagai berikut: KPPN WONOSARI
• LPJ Bendahara satker Kantor Pertanahan Kab. Gunung Kidul (506340)
a. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tanggal bulan Januari 2018, terdapat selisih antara saldo BKU dengan saldo Buku
29 Desember 2017 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga Tahun 2017 Unaudited LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir.
76
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Pembantu. penyesuaian dengan membubuhkan id request SPAN sebagai bukti telah
KPPN WATES dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi SPAN KPPN. Pada KPPN Wonosari
Terdapat perbedaan nominal dalam Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran dan KPPN Wates, belum terdapat penerbitan Surat Pemberitahuan Atas
yang dikirimkan ke Kanwil DJPb DIY dengan pertinggal hardcopy di KPPN Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA.
Wates. Perbedaan tersebut terdapat pada LPJ satker sebagai berikut:
• Bulan Januari 2018: (497587) KPPN Wates, (417734) Kantor Kemenag Kab. f. Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
Sampai dengan masa pembinaan semester I tahun 2018, KPPN Yogyakarta,
Kulon Progo, (657605) KPU Kab. Kulon Progo KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan
• Bulan Maret 2018: (417734) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo, (308721) Jurnal Balik.
MTsN Wates Kab. Kulon Progo, (417736) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo, g. Penerbitan SKTB dan SKP4
(423761) MAN Wates Kb. Kulon Progo, (657605) KPU Kab. Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/
Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi terkait
permasalahan LPJ Bendahara yaitu: II. PELAYANAN PERBENDAHARAAN
1. KPPN agar berkoordinasi dengan Satker untuk melengkapi lampiran dan
memperbaiki LPJ Bendahara yang belum sesuai dengan ketentuan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. GKM Internal Seksi Veraki untuk meningkatkan pemahaman terkait a. Visi, Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-nilai Kementerian
verifikasi LPJ bendahara Keuangan
3. Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman satker terkait 1. Tim Pembinaan dan Supervisi telah memastikan bahwa KPPN Yogyakarta,
penyampaian LPJ dan pengertian pemeriksaan uang di brankas.
4. KPPN Wates agar melakukan verifikasi kebenaran data LPJ dengan KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki dan melaksanakan:
mengkonfirmasi satker terkait. Apabila kekeliruan terdapat pada hardcopy 2. Visi, Misi, yang berorientasi pada tugas fungsi organisasi itu pun telah
LPJ Bendahara Pengeluaran, maka perbaikan dilakukan pada LPJ tersebut.
Jika kekeliruan terdapat pada rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran disosialisasikan kepada stakeholder KPPN;
maka KPPN Wates cukup melakukan perbaikan rekapitulasi dan segera 3. Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Pelayanan, maupun Nilai-Nilai
menyampaikan kepada Kanwil DJPb Yogyakarta.
e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu Kementerian Keuangan yang mampu memotivasi pegawai untuk
DIPA memberikan pelayanan terbaik;
Pada masa pembinaan semester I tahun 2018, KPPN Yogyakarta telah 4. Internalisasi Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Layanan, dan Nilai-
menerbitkan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu Nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai berikut terhadap
DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dibuatkan berita acara pengguna layanan.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 77
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
KPPN
YOG YA K A RTA Tabel 50 Visi, Misi, Motto, Janji Layanan KPPN
WONOSARI VISI MISI MOTTO JANJI LAYANAN
Menjadi Pengelola Perbendaharaan Memberi layanan sepenuh hati,
WATES Negara di daerah yang profesional, Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel Kepuasan Mitra akurat, transparan, akuntabel,
modern, transparan dan akuntabel Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal Komitmen Kami tanpa biaya
Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
Menjadi Pengelola Perbendaharaan waktu PASTI
Negara di daerah yang profesional, Yaitu akronim dari: Profesional,
modern, transparan dan akuntabel Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal SIAP Akurat, Senyum, Tanpa Imbalan
Mendukung Kinerja Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel Yaitu akronim dari
Menjadi Pengelola Perbendaharaan Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Sinergi, Integritas, PASTI
Negara di daerah yang profesional, Waktu Amanah, Profesional Yaitu akronim dari: Profesional,
modern, transparan dan akuntabel Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan Akurat, Senyum, Transparan,
modern. dan Ikhlas
Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah SMART
Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel Yaitu akronim dari
Mewujudkan pelaporn pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu Semangat, Melayani,
Mewujudkan profesionalisme dan kemandirian satuan kerja dalam pengelolaan APBN Amanah, Ramah, Tulus.
b. Standar dan Maklumat Pelayanan 2. Penyaluran Belum diatur S-7818/PB/2017 tanggal 7 September 2017 tentang SOP
DAK Fisik dan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Direktorat
Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPBN Provinsi Dana Desa Jenderal Perbendaharaan.
D.I.Yogyakarta pada KPPN lingkup kerjanya bahwa semuanya telah membuat 3 Penerbitan KEP-287/Pb/2015 S-11148/PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang
Maklumat dan Janji Layanan. KPPN Yogyakarta telah Maklumat dan Janji SP2D Prosedur Kerja Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/
Layanan di halaman kantor, sedang KPPN Wonosari dan KPPN Wates dimuat Surat Pengesahan Tanpa Mencetak Surat Persetujuan
pada e- Banner pada ruangan front office. Pembayaran Tagihan pada KPPN
Namun, terkait Standar Operasional Pelayanan, pada periode Semester 1 4 Piloting Belum diatur S-11830/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang SOP
e-SPM KPPN dalam rangka Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda
Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik
Tahun 2018 baru KPPN Yogyakarta saja yang telah melakukan Reviu SOP yang Melalui Aplikasi SPM Elektronik (SOP Piloting e-SPM)
dan telah dilaporkan kepada Kanwil DJPb provinsi DIY melalui surat nomor
S-1398/WPB.15/KP.0130/2018 tanggal 26 April 2018 dengan hasil sebagai 5 Supplier KEP-287/PB/2015 S-1880/PB/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang
Management SOP KP.12.005 Pemindahan responsibility Menu Update dan Inactive/
berikut: SOP KP.12.006 Reactive Supplier dari User Kepala KPPN Kepada User Staf
No SOP Tabel 51Hasil Reviu SOP pada KPPN Yogyakarta SOP.KP.12.008 dan User Kepala Seksi PD/PDMS
Sebelum Sesudah
1. Pengesahan KEP-287/PB/2015 S-11085/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan rekomendasi agar KPPN
Wonosari dan KPPN Wates melakukan reviu SOP minimal sekali dalam setahun
SKPP SOP KP.12.065 Penyempurnaan atas perubahan SOP Pengesahan SKPP dan sesuai kebutuhan KPPN dengan berpedoman pada KEP-525/PB/2017
SOP KP.12.069 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
78
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal memperoleh informasi yang lebih dini apabila terdapat indikasi terjadinya
Perbendaharaan. Pelaksanaan uji kepatuhan tersebut juga menjadi kegiatan pelanggaran dalam pelaksanaan SOP, peraturan dan/atau petunjuk teknis yang
yang terintegrasi dengan Implementasi SMM ISO 9001:2015 dimana Hasil berlaku yang dapat mengarah kepada tindakan yang menyimpang. Dan yang
Pengujian Kepatuhan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk terakhir, Kepala KPPN dapat memperoleh masukan yang dapat memelihara
menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen. dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaran tugas dan fungsi KPPN.
Reviu SOP yang merupakan bagian dari kegiatan uji kepatuhan akan sangat c. Budaya Pelayanan Prima
bermanfaat bagi KPPN dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
tugas dan fungsi KPPN telah dilaksanakan sesuai dengan SOP, peraturan Wonosari, dan KPPN Wates terkait budaya pelayanan prima diperoleh hasil
dan/atau petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu Kepala KPPN juga dapat sebagai berikut:
Tabel 52 Pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima
No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Internalisasi Kode Etik, Gugus Telah dilaksanakan secara periodik
Telah dilaksanakan secara periodik Telah dilaksanakan secara periodik
Kendali Mutu, Service Excellence 24 Maret 2018
2 Capacity Building 1 Mei 2018 26 Mei 2018 Mojosemi, Sarangan, Magetan, Jawa Tengah
3 Informasi Pelayanan KPPN Merapi Lava Tour di Kaliurang Sleman Yogyakarta Pantai Sundak, Kabupaten Gunung Kidul
Informasi disampaikan melalui:
4 Reward and Punishment Informasi disampaikan melalui: Informasi disampaikan melalui: 1. Website KPPN
1. Website KPPN 1. Website KPPN 2. E-banner
2. E-banner 2. E-banner 3. Running text
3. Running text 3. Running text 4. Brosur dan Leaflet
4. Brosur dan Leaflet 4. Brosur dan Leaflet 5. Papan Informasi
5. Papan Informasi 5. Papan Informasi 6. Monitor televisi pada ruang FO
6. Buku Panduan 6. Monitor televisi pada ruang FO 7. Instagram
7. Monitor televisi pada ruang FO 7. Instagram 8. Youtube
8. Instagram 8. Youtube
Pegawai terbaik KPPN Wates Semester I tahun 2018
Pegawai terbaik KPPN Yogyakarta Tahun 2018 yang Pelaksanaan pemilihan pegawai teladan baru yaitu:
dipilih pada semester 1 2018 yaitu: akan dilaksanakan pada semester II 2018 Pegawai terbaik
1. Pegawai terbaik di Front office 1. Kunarjilah, Pelaksana Subbagian Umum
2. Teguh Raharjo, pelaksana Seksi PD 2. Samija, Pelaksana Subbag Umum
3. B. Dewi Ratna Sari ,pelaksana seksi PD 3. Ria Yoanita, Pelaksana Subbag Umum
4. Rima Afintania pelaksa Seksi MSKI
Pegawai terbaik di MO Petugas Layanan Terbaik:
1. M Nur Fahrudin , pekasana Seksi PD Adi Sulistyo, Petugas FO Seksi VeraKI
2. Sri Hardini, pelaksana Seksi PD
3. Wiharso Surman, pelaksana seksi PD
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 79
Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Sebagai salah satu sarana mengimplementasikan Gambar 44 Kegiatan Capacity Building KPPN
keterbukaan informasi publik, meningkatkan kinerja LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
layanan dan sinergi antara KPPN dengan satker
mitra kerja, pada bulan April 2018 KPPN Yogyakarta
menyelenggarakan acara dengan tajuk “ Evaluasi dan
Koordinasi Layananan KPPN Yogyakarta. Acara yang
dikemas dengan suasana semiformal tersebut diadakan
di Warung Kopi Klotok, Sleman dengan peserta para
pemegang KIPS atau petugas satker yang menerima
pelayanan secara langsung dari 50 satker terpilih lingkup
pembayaran KPPN Yogyakarta.
Suasana akrab dan hangat yang tercipta selama
acara tersebut berlangsung dimanfaatkan oleh KPPN
Yogyakarta untuk menyampaikan jenis-jenis pelayanan
publik yang ada pada KPPN Yogyakarta, meminta
masukan serta saran atas pelayanan publik yang telah
dilakukan KPPN Yogyakarta, serta menjembatani
komunikasi antara petugas KPPN dengan petugas
satuan kerja sehingga terjalin rasa saling memahami
yang berguna untuk mengantisipasi hambatan yang
mungkin timbul di masa yang akan datang.
d. Petugas Pelayanan
Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi
Kanwil, para pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates cukup responsif serta berusaha
memberikan pelayanan yang paripurna kepada
stakeholder. Penunjukan petugas Customer Service
Officer (CSO), Satuan Kerja Support Service Officer (SSO)
dan Petugas Front Office (FO) telah ditetapkan dengan
80
————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Surat Keputusan Kepala KPPN masing-masing. Jadwal piket pegawai Front Gambar 45 Upaya Peningkatan Layanan pada KPPN
Office juga telah disusun untuk dilaksanakan pada saat jam istirahat.
Pegawai KPPN telah menerapkan jam layanan, termasuk kedisiplinan waktu Loket khusus ibu hamil Loket khusus PPNPN
datang/pulang kantor. Dalam rangka mewujudkan salah satu nilai-nilai
Kementerian Keuangan yaitu nilai Pelayanan dengan memberikan service Satpam mengambilkan nomor antrian
excellence kepada stakeholder, para pegawai KPPN berusaha memiliki etika
yang baik, sopan, ramah dalam memberikan pelayanan, terampil dalam 81
melaksanakan tugas pelayanan dan penggunaan alat bantu pada saat proses
pelayanan, serta selalu bersikap proaktif dan responsif.
KPPN juga senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan dan
menyempurnakan kinerja layanan kepada mitra kerja dengan membaca
kebutuhan khusus yang diperlukan oleh satker. Upaya tersebut antara lain:
1. Menyediakan loket khusus ibu hamil;
2. Menyediakan loket khusus pengajuan SPM PPNPN pada awal bulan;
3. Sikap ramah petugas satpam membantu membukakan pintu ruang
pelayanan;
4. Sikap ramah petugas satpam membantu mengambilkan nomor antrian.
e. Sarana dan Prasarana Pelayanan
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki sarana
dan prasarana yang mendukung tugas. Pengelolaan arsip dan dokumen pada
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah dilakukan dengan
menggunakan Electronic Filling System dan dokumen arsip telah dipisahkan
antara dokumen aktif dan dokumen inaktif, sehingga penataan arsip dapat
dikelola dengan baik. Petugas pengelola arsip telah ditunjuk dengan SK Kepala
KPPN berkenaan.
Berdasarkan pengamatan tim Pembina dan hasil survey kepuasan pegawai
terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain:
KPPN Yogyakarta
1. Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
5_LHPS_Smtr1_2018_Kanwil DJPb_DIY
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search