LHPS Semester I TA 2018

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

kepada Satker, terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat Gambar 46 Akun Instagram KPPN
terkendala jaringan, terutama pada saat periode puncak layanan. LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
2. Belum terdapat smoking area di KPPN Yogyakarta bagi pengguna layanan
sehingga mengganggu kenyamanan tamu yang lain.

KPPN Wates
1. Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat

digunakan secara optimal.
Terkait dengan aplikasi yang tidak dapat dioperasikan secara maksimal pada
saat puncak pelayananan Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan
saran agar pada periode puncak layanan tersebut Kepala KPPN membuat
langkah-langkah strategis agar tidak terjadi penumpukan antrian akibat
proses operasional aplikasi yang lambat. Kepala KPPN dapat membuat Tim
Task Force untuk menangani antrian yang memanjang akibat kondisi khusus
(misalnya pembayaran Gaji Ketigabelas, pembayaran Tunjangan Hari Raya,
pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran). Petugas di Loket CSO dan
pegawai Middle Office Pencairan Dana dapat diperbantukan untuk melakukan
rekonsiliasi gaji atau melakukan verifikasi SPM secara substantif dan formal
namun penyampaian ADK SPM tetap dilakukan di Loket Konversi. Kepala KPPN
juga dapat mengkondisikan petugas keamanan untuk melakukan kontrol
pengambilan nomor antrian agar yang mengambil benar-benar petugas
satker yang memiliki KIPS dan telah membawa dokumen pencairan anggaran.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu satker
akibat operasional aplikasi yang lambat

f. Keterbukaan Informasi Publik
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah melakukan
Keterbukaan Informasi Publik dengan penyebarluasan informasi terbaru
melalui website, banner, brosur, leaflet, buku panduan, media social, dan
running text yang dipasang di ruang front office, di depan ruang tamu/ruang
tunggu stakeholders serta penyampaian informasi langsung melalui CSO/SSO.

82

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Gambar 48 Tampilan Website KPPN Wonosari Sem 1 / 2018
(http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ Gambar 49 Website KPPN Wates
Gambar 47 Tampilan Website KPPN Yogyakarta wonosari/id)
(ht tp: // w w w.djpbn . kemenkeu . go.id / k ppn / yog yakar t a / id)

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI Keterbukaan informasi publik yang lain yang dipublikasikan oleh KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta adalah:
Meskipun KPPN telah memiliki berbagai saluran untuk menyampaikan
informasi public, namun berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan
Supervisi, data yang ditampilkan pada saluran informasi publik tersebut tidak
semuanya merupakan informasi yang up to date. Keterbatasan sumberdaya
dan alokasi waktu menyebabkan tidak seluruh perkembangan informasi yang
sedang berkembang di KPPN mampu ditampilkan melalui website maupun
akun media sosial.

g. Kepuasan Layanan

83

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Sebagai pemenuhan Sasaran Strategis Pelayanan Publik yang Prima dengan h. Pengelolaan Pengaduan
nama IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN, KPPN Yogyakarta, Sesuai hasil monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, pada KPPN lingkup
KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah melaksanakan Survey Kepuasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta selama periode
Masyarakat terhadap pelayanan KPPN periode Semester I Tahun 2018 dengan semester I Tahun 2018 tidak terdapat surat pengaduan yang disampaikan
hasil sebagai berikut: oleh satker.
Laporan pengendalian gratifikasi oleh KPPN telah disampaikan kepada Kanwil
Tabel 53 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DJPb DIY setiap bulan secara tepat waktu dengan data sebagai berikut:

No Uraian

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Tabel 54 Laporan Pengelola Pengaduan pada KPPN periode Semester I Tahun 2018

Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden No Bulan KPPN KPPN KPPN Wates
4,53 150 4,77 28 4,91 20 Yogyakarta Wonosari

1 Kinerja 4,82 1 Januari S-120 1 Feb 2018 SP-00032 1 Feb 2018 S-120 1 Feb 2018
Layanan 96%
Pencairan 2 Februari S-715 2 Mar 2018 SP-00047 1 Mar 2018 S-208 1 Mar 2018
Dana
3 Maret S-1091 2 April 2018 SP-00075 2 April 2018 S-303 2 April 2018
2 Layanan
Bimbingan dan 4,57 4,82 4,87 4 April S-1456 2 Mei 2018 SP-00101 2 Mei 2018 S-456 2 Mei 2018
Konsultasi 4,55 4,79 4,79
4,61 4,80 4,75 5 Mei S-1832 4 Juni 2018 SP-00122 4 juni 2018 S-514 4 Juni 2018
3 Layanan
Konfirmasi 6 Juni S-2383 1 Juli 2018 SP-00140 2 Juli 2018 S-569 2 Juli 2018
Surat Setoran
4,65 4,81 4,81 i. Pengendalian Gratifikasi
4 Layanan 4,58 4,80 Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah mencermati KPPN lingkup Kanwil
Rekonsiliasi Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta telah menerbitkan SK tentang
Laporan 91,51% 95,94% Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Keuangan Pegawai KPPN juga telah menandatangani komitmen bersama dalam hal
pengendalian Gratifikasi dan telah menyampaikan laporan pengendalian
5 Sarana dan gratifikasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
Prasarana secara rutin serta tepat waktu.
KPPN Yogyakarta telah melaksanakan public campaign tentang pengendalian
Nilai Rata-rata Tingkat gratifikasi antara lain melalui:
Kepuasan Layanan
1. Pemeliharaan Taman Zona Anti Gratifikasi dan Korupsi yang telah
IKM dilauching pada tahun 2017;

Sumber: Hasil Rekapitulasi Survey oleh KPPN

Hasil yang diperoleh tiga KPPN telah melampaui target IKU yang ditetapkan
untuk tahun 2018 yaitu 4,52.

84 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

2. Pemasangan Banner Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi; 1 Januari S-458 7 Feb 2018 SP-00031 1 Feb 2018 S-121 1 Feb 2018
2 Mar 2018 SP-00048 1 Mar 2018 S-206 1 Mar 2018
3. Berkirim surat ke satuan kerja yaitu S-1846/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 2 Februari S-717 2 April 2018 SP-00076 2 April 2018 S-294 2 April 2018
4 Juni 2018 hal Imbauan Larangan Pemberian Gratifikasi Menjelang Hari 2 Mei 2018 SP-00102 2 Mei 2018 S-459 2 Mei 2018
Raya Idul Fitri 1439 H. Kepala KPPN mengimbau kepada seluruh mitra 3 Maret S-1092 4 Juni 2018 SP-00123 4 juni 2018 S-515 4 Juni 2018
kerja KPPN Yogyakarta agar tidak memberikan imbalan gratifikasi dalam 2 Juli 2018 SP-00139 2 Juli 2018 S-570 2 Juli 2018
bentuk apapun kepada semua pegawai KPPN Yogyakarta. Apabila ada 4 April S-1457
pegawai KPPN Yogyakarta yang meminta gratifikasi, satker diharapkan
dapat melaporkan ke saluran pengaduan KPPN Yogyakarta. 5 Mei S-1845

4. Menerbitkan nota dinas kepada seluruh pegawai KPPN Yogyakarta yaitu 6 Juni S-2391
ND-276/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 5 Juni 2018 hal Imbauan Larangan
Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Kepala KPPN Yogyakarta j. Penandatanganan Pakta Integritas
mengimbau agar pegawai di lingkungan KPPN Yogyakarta dapat menjadi Dalam rangka menyukseskan implementasi program reformasi birokrasi di
contoh bagi pegawai negeri lain dan masyarakat dengan menolak lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan turut berperan
pemberian berupa uang, bingkisan, fasilitas, dan bentuk pemberian aktif dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
lainnya dari para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Melayani (WBK/WBBM) dengan menerapkan zero tolerance terhadap praktik
jabatannya. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
yang mudah rusak atau memiliki masa kadaluwarsa yang singkat, dapat Salah satu bentuk penerapan zero tolerance terhadap KKN tersebut adalah
disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lain dengan pelaksanaan penandatanganan pakta integritas sebagaimana
yang lebih membutuhkan, dan dokumentasinya dilampirkan dalam disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola
laporan gratifikasi. Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJPb yang meliputi:

KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki public campaign tentang 1. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di lingkungan DJPb
pengendalian gratifikasi berupa standing banner dan e-banner di ruangan yang diperbaharui pada setiap awal tahun dan dalam hal terjadi perubahan
Front office serta telah menerbitkan nota dinas kepada seluruh pegawai jabatan/unit kerja pegawai yang bersangkutan.
terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439H.
Laporan pengendalian gratifikasi di KPPN juga telah disampaikan kepada 2. Penandatanganan Pakta Integritas antara pimpinan unit kerja vertikal
Kanwil DJPb DIY setiap bulan secara tepat waktu dengan data sebagai berikut: dengan mitra kerja bersangkutan, yang diperbaharui setiap terjadi
perubahan pimpinan unit kerja vertikal DJPb terkait.

Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memastikan Kepala KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta telah menandatangani
Pakta Integritas dengan mitrakerja dan Pakta Integritas dengan pegawai serta
telah disosialisasikan kepada stakeholder sebagaimana ketentuan yang diatur
dalam PER-20/PB/2016.

Tabel 55 Laporan Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2018

No Bulan KPPN KPPN KPPN
Yogyakarta Wonosari Wates
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 85

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk DJPb telah dimulai Grafik 11 Perbandingan Target Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker
sejak tahun 2007, tolok ukur keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya
adalah tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan 4,52
oleh KPPN.
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi 4 4.6
pegawai satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi
atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan 3 4.425
meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di
daerah. 2 4,12 4.25
Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan 4.075
satuan kerja terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN 4,09
yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana,
layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian 1
rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .
Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN 0 3.9
dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja 2016
yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN. 2017 2018
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :
5 = Sangat Puas Survey telah dilakukan KPPN lingkup Kanwil DJPb DIY pada semester I Tahun
4 = Puas 2018 ini terhadap tingkat Kepuasan Satker dengan data sebagai berikut:
3 = Cukup Puas
2 = Kurang Puas Tabel 56 Pelaksanaan Survey Kepuasan Satker Semester I Tahun 2018
1 = Tidak Puas
KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Ket
Target Indeks Kepuasan Satker yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama -
Tahun 2018 adalah sebesar 4,52. Sebagai gambaran bahwa KPPN senantiasa 1 Waktu Mei 2018 April 2018 Juni 2018 -
dituntut untuk terus melakukan perbaikan dalam meberikan pelayanan dan Pelaksanaan
meningkatkan kepuasan satker adalah trend kenaikan target capaian IKU Melampaui
terkait Indeks Kepuasan Satker. Berikut ini merupakan grafik perbandingan 2 Laporan ke S- 1525/WPB.15/ S- 354/WPB.15/ S -50 6/ WPB.15/ target 4,52
target IKU Indeks Kepuasan satker selama kurun waktu 3 tahun terakhir Kanwil DJPBN KP.01/2018 KP.03/2018 KP.0320/2018
: Tanggal 8 Mei 2018 Tanggal 23 April Tanggal 4 Juni 2018
2018
86
3 Nilai Kepuasan 4,58 4,80 4,82
Satker

Secara rinci, berikut ini merupakan nilai perolehan survey per jenis layanan
dan jumlah responden yang mengisi survey:

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Tabel 57 Hasil Survey Kepuasan Satker terus mengupayakan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada satker
agar pada tahun-tahun mendatang tingkat kepercayaan dan kepuasan satker
No Uraian terhadap layanan KPPN dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan.

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates II. KINERJA DAN TATA KELOLA

1 Kinerja Layanan Pencairan Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden 1. Kinerja Organisasi
Dana 4,53 150 4,77 28 4,91 20 a. Pengelolaan Kinerja Organisasi
Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 241/PB/2015
2 Layanan Bimbingan dan 4,57 4,82 4,87 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1020/
Konsultasi PB/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa kontrak kinerja
4,55 4,79 4,79 tahun 2018 bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktorat
3 Layanan Konfirmasi Surat Jenderal Perbendaharaan ditandatangani paling lambat tanggal 31 Januari
Setoran 4,61 4,80 4,75 2018. Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, Kontrak Kinerja Tahun
2018 seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
4 Layanan Rekonsiliasi 4,65 4,81 4,81 telah ditandatangani tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan Keuangan 4,82
4,58 4,80 Gambar 50 Penandatanganan Kontrak Kinerja KPPN Wonosari
5 Sarana dan Prasarana
Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan 91,51% 95,94% 96%
Layanan

IKM

Perbandingan antara target dan hasil Survey Kepuasan Satker selama tiga
tahun terakhir dapat dilihar pada grafik berikut:

Grafik 12 Perbandingan Survey Kepuasan Satker 2016, 2017, 2018

Berdasarkan perbandingan hasil survey kepuasan satker dalam kurun waktu 87
3 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
DIY selalu mampu memenuhi target yang ditetapkan. Namun, KPPN juga harus

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Perhitungan Capaian IKU KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY telah disampaikan
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan data
laporan dan capaian sebagai berikut:

Tabel 58 Penyampaian Laporan Capaian IKU Semester I Tahun 2018

Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Penyampaian S -2501/ WPB.15/ S -526/ WPB.15/ S-
Laporan IKU KP.01/2018 tanggal 5 KP.02/2018 tanggal 4 Juli 6 0 0/ WPB.15/ K P.03/ 2018
Triwulan II 2018 Juli 2018 2018 tanggal 4 Juli 2018

88 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
No IKU
Tabel 59 Capaian IKU KPPN Semester I Tahun 2018

Target KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Realisasi Indeks Capaian Realisasi Indeks Capaian Realisasi Indeks Capaian
IKU IKU IKU

1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 92,60% 115,75% 94,36% 117,95% 89,70% 112,13%

2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52 4,58 101,33% 4,80 106,19% 4,82 106,64%

4 Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 98% 99,17% 101,19% 100% 102,04% 100% 102,04%

5 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4,25 5 117,65% 5 117,65% 5 117,65%

6 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99,98% 100,99% 99,97% 100,98% 100% 101,01%

7 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87% 99,95% 114,89% 100% 114,94% 100% 114,94%

8 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,5% 99,96% 101,48% 99,94% 101,46% 99,99% 101,51%

9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 86,40 101,65% 86,57 101,85% 95,20 112,00%

10 Persentase tingkat implementasi SAKTI 40% 50,00% 120,00% 42% 105,00% 50% 120,00%

11 Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu 97% 99,21% 102,28% 100% 103,09% 100% 103,09%

12 Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 84,70 120,00% 93,90 120,00% 99,20 120,00%

13 Nilai rata-rata hard competency pegawai N/A N/A - N/A - N/A -

14 Persentase kualitas pelaksanaan Coaching dan Counseling 60% 84,48% 120 95,04% 120 92,92% 120%

15 Indeks Kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 70 N/A - N/A - N/A -

16 Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 96 110 114,58 110 114,58 100 104,17%

17 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization N/A N/A - N/A - N/A -

18 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 70% 98,72% 120% 91,82% 120% 98,26% 120%

19 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 29% 53,03% 120% 68,98% 120% 30,77% 106,10%

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 89

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Tabel 60 Nilai Sasaran Strategis KPPN Semester I Tahun 2018 akhir tahun anggaran.
Apabila dicermati kembali, terdapat perbedaan antara IKU Kemenkeu Three
No Kode IKU KPPN KPPN KPPN Tahun 2017 dan Tahun 2018, perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:
Yogyakarta Wonosari Wates

1 Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Profesional, 115,75% 117,95% 112,13%
Transparan Dan Akuntabel
Tabel 63 Perbandingan IKU Kemenkeu Three 2017 dan 2018

2 Pelayanan Publik Yang Prima 101,33% 106,19% 106,64% No IKU Pada Kontrak IKU pada Kontrak Ket
Kinerja 2017 Kinerja 2018
3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara 109,42% 109,84% 109,84%
Nama IKU Target Nama IKU Target
Yang Tinggi

4 Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima 100,99% 100,98% 101,01% 1 Persentase Kinerja 75% Persentase Kinerja 80% Perubahan
pelaksanaan anggaran formula
5 Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara 109,20% 109,22% 109,25% pelaksanaan anggaran K/L Tetap
Target Naik
Yang Andal Dan Akurat K/L Target Naik

6 Manajemen Satker Yang Berkesinambungan 110,82% 103,42% 116,00% 2 Nilai LK Kuasa BUN 93 Nilai LK Kuasa BUN 93 Target Naik
KPPN yang berkualitas
KPPN yang berkualitas Tetap
Target Naik
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 111,14% 111,55% 111,55% 3 Indeks kepuasan 4,12 Indeks kepuasan satker 4,52 Target Naik
akuntabel, transparan, dan tepat waktu satker terhadap terhadap layanan KPPN Tetap
layanan KPPN IKU Baru
8 SDM Yang Kompetitif 120,00% 120,00% 120,00%

9 Organisasi Yang Fit For Purpose 114,58% 114,58% 104,17% 4 Persentase 97% Persentase rekonsiliasi 98%
tingkat UAKPA secara
10 Pengelolaan Sarana Dan TIK Yang Optimal 120% 120% 120% rekonsiliasi tingkat tepat waktu dan andal

11 Pengelolaan Anggaran Yang Optimal 120% 120% 106,10% UAKPA secara tepat

waktu dan andal

Tabel 61 NKP KPPN Semester I Tahun 2018 5 Indeks kepatuhan 3 Indeks kepatuhan satker 4,25
terhadap pengelolaan
No Perspekstif Nilai Perspektif satker terhadap rekening pemerintah

KPPN KPPN KPPN pengelolaan rekening
Yogyakarta Wonosari Wates
28,03% pemerintah
16,24%
I Stakeholder Perspektif 28,94% 29,49% 32,84% 6 Persentase SPM 99% Persentase SPM Satker 99%
33,77% yang diproses menjadi
II Customer Perspektif 15,81% 16,20% Satker yang diproses SP2D

III Internal Process Perspective 32,41% 31,89% menjadi SP2D

IV Learning And Growth 35,59% 35,59% 7 Persentase akurasi 85% Persentase akurasi 87%
Perspective rencana penarikan rencana penarikan dana
dana satker satker

Tabel 62 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Semester I Tahun 2018 8 Persentase akurasi 98,2% Persentase akurasi 98,5%
penyaluran dana SP2D
KPPN KPPN KPPN penyaluran dana SP2D
Yog y ak ar t a Wonosari Wates
9 Tingkat efektivitas 85 Tingkat efektivitas 85
edukasi dan
Nilai Kinerja Organisasi 112,75 113,17 110,87 komunikasi edukasi dan komunikasi
(NKO)

10 - Persentase tingkat 25%

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama tersebut dapat disimpulkan implementasi SAKTI
bahwa realisasi capaian IKU Semester I Tahun 2018 KPPN Lingkup Kanwil DJPb
DIY secara umum masih on the track dan optimis akan mencapai target pada LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

90

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

11 Persentase 96% Persentase 97% Target Naik Bagan 9 Pemetaan IKU Kemenkeu Three KPPN Tahun 2018
penyampaian LPJ
penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja Tidak ada di
KPPN secara andal dan tahun 2018
Bendahara mitra kerja tepat waktu

KPPN secara andal

dan tepat waktu

12 Persentase exception 3% 26% 2 %
report laporan
keuangan %

13 - Nilai Kinerja Penyaluran 70 IKU Baru Meskipun secara umum target capaian IKU telah ada pada zona aman, dalam
DAK Fisik dan Dana 77 Target Naik hal penatausahaan dokumen pengelolaan kinerja pada KPPN Yogyakarta dan
14 Nilai rata-rata hard 75 Desa 60% IKU Baru KPPN Wonosari masih ditemukan permasalahan, yaitu:
Nilai rata-rata hard 70 IKU Baru 1. Terdapat addendum Kontrak Kinerja pegawai KPPN Yogyakarta yang
competency pegawai competency pegawai 96 Target Naik
Persentase kualitas belum dibuat lembar penetapan manual IKU-nya, yaitu Kontrak Kinerja
15 - pelaksanaan Coaching nomor:
dan Counseling • 2A/PB.24.030.2/2018 atas nama Ngatini
16 - Indeks Kualitas • 9A/PB.24.030.2/2018 atas nama Budi Astuti
pelaksanaan Literasi 2. Capaian IKU Kemenkeu Three KPPN Wonosari terkait “Indeks kepatuhan
17 Nilai hasil evaluasi 95 Perbendaharaan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum
penerapan Nilai hasil evaluasi belum dirinci berdasarkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan satker
pemantauan penerapan pemantauan dalam pengelolaan rekening antara lain:
pengendalian intern pengendalian intern • Jumlah permohonan persetujuan pembukaan rekening
• Jumlah laporan pembukaan rekening
18 Nilai kualitas 79 Nilai kualitas 81 Target Naik • Jumlah laporan penutupan rekening
pengelolaan kinerja 91% Target Naik • Persentase satker yang menyampaikan laporan saldo satker setiap bulan
pengelolaan kinerja berbasis strategy
focused organization 91
berbasis strategy
Persentase pemenuhan
focused organization BMN sesuai standar

19 Persentase 90%
pemenuhan BMN
sesuai standar

20 Persentase kualitas 95% Persentase kualitas 95% Tetap
pelaksanaan anggaran
pelaksanaan anggaran KPPN

KPPN

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

3. Capaian IKU Kemenkeu Three KPPN Wonosari pada “Persentase SPM satker kinerja riil pegawai, apabila belum sesuai dicari penyebab Nilai NKP K3
yang diproses menjadi SP2D, data yang dicantumkan dalam penjelasan Pegawai yang tidak sesuai kinerja riil. Evaluasi tersebut antara lain :
capaian adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan formula dalam • Pemberian jenis IKU ke pegawai
manual IKU disebutkan penolakan SPM secara formal. • Pembagian IKU antar pegawai
• Terdapat/ tidak IKU yang masih tanggung renteng
Formula yang dicantumkan pada raw data persentase SPM satker yang diproses 2. Peningkatan pemanfaatan inovasi Informasi Teknologi (IT) dari yang sudah
menjadi SP2D adalah : ada dengan memperhatikan kebutuhan, misalnya :
• Pemanfaatan survey online untuk pengukuran kepuasan pengguna
ΣSP2D yang diterbitkan
(ΣSP2D yg diterbitkan – Σ penolakan SPM secara substantif) x 100% layanan (apabila dimungkinkan), survey kepemimpinan, kuesioner
Sedangkan pada manual IKU, formula yg digunakan adalah : umpan balik, pengukuran indeks efektifitas edukasi dan komunikasi,
ΣSP2D yang diterbitkan dan lainnya. Pelaksanaan survey secara online, selain meringankan
(ΣSPM – Σ penolakan SPM secara formal) x 100% beban biaya KPPN dan Satker, juga mendukung efektifitas dalam
pemrosesan hasil pekerjaan.
Terhadap permasalahan yang ditemukan, Tim Pembinaan dan Supervisi • Penyediaan monitoring antrian loket berbasis web / online untuk
menyampaikan rekomendasi kepada KPPN Lingkup Kanwil DJPb agar selalu peningkatan kepuasaan pengguna layanan (sembari menunggu
berpedoman pada KMK 467/KMK.01/ 2014 dan Kepdirjen Perbendaharaan pemberlakuan e-spm secara nasional)
Nomor 241/PB/2015 dalam penatausahaan kelengkapan dokumen pengelolaan 3. Peningkatan kualitas laporan Pengelolaan Kinerja baik dari segi materi
kinerja. Selain itu, dalam menuangkan data untuk memperhitungkan capaian maupun penyajian antara lain :
IKU agar senantiasa berpedoman pada manual IKU tahun berjalan mengingat • Konten/ isi diupayakan informatif yaitu dengan menyajikan
DJPb merupakan organisasi yang sangat dinamis sehingga dimungkinkan terjadi perbandingan capaian periode berjalan dengan periode sebelumnya;
perubahan cara perhitungan IKU meskipun maksud dan tujuan IKU tersebut mengidentifikasikan potensi maksimal dari setiap komponen target
sama dengan tahun sebelumnya. kinerja, serta mengungkapkan ulasan atas target kinerja yang belum
Tim Pembinaan dan Supervisi juga memberikan masukan kepada para pengelola tercapai secara maksimal.
kinerja agar pada tahun 2018 Pengelola Kinerja diharapkan dapat menjadi • Metode penarikan hubungan permasalahan dengan perumusan
trouble solver maupun entry point dalam upaya peningkatan kinerja unit rencana aksi
organisasi. Penyusunan langkah strategis untuk perbaikan pengelolaan kinerja • Penambahan variasi grafik/tabel yang mendukung
sangat diperlukan, misalnya :
1. Evaluasi atas nilai kinerja pegawai berdasarkan K3. Dalam NKP K3 Pegawai LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

tahun 2016 dan 2017, terdapat variasi nilai kinerja yang didapatkan oleh
pegawai antara lain Sangat Baik, Baik, dan Cukup. Merujuk nilai NKP K3
pegawai berkenaan agar dilakukan evaluasi apakah telah sesuai dengan

92

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

b. Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan Tabel 64 Hasil reviu SOP oleh KPPN Yogyakarta
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN terhadap
struktur organisasi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN No SOP Berdasarkan Kondisi Saat Ini
Wates telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/ KEP-287/
PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat PB/2015
Jenderal Perbendaharaan. Tugas fungsi dan uraian jabatan yang jelas telah
dibuat dan dipahami oleh masing-masing pegawai. 1. Pengesahan SOP KP.12.065 S-11085/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang
c. Standar Operasional Prosedur SKPP SOP KP.12.069 Penyempurnaan atas perubahan SOP Pengesahan SKPP
Pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari pada KPPN lingkup Kantor Wilayah
DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta telah menerapkan dan melaksanakan SOP 2. Penyaluran Belum diatur S-7818/PB/2017 tanggal 7 September 2017 tentang SOP
sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/ Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal
PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada DAK Fisik dan Perbendaharaan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Peraturan terkait SOP tersebut telah diinternalisasikan kepada seluruh Dana Desa
pegawai melalui sarana brieffing pagi, di-upload di website KPPN, dan
Gugus Kendali Mutu sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur 3 Penerbitan SOP KP 14 016 S-11148/PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Prosedur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 tentang Tata Kelola KPPN SP2D s.d. Kerja Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/ Surat
Percontohan, bahwa KPPN Percontohan harus melaksanakan program KP 14 022 Pengesahan Tanpa Mencetak Surat Persetujuan Pembayaran
pengembangan pegawai, salah satunya melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu Tagihan pada KPPN
paling sedikit satu kali dalam satu minggu.
KPPN Yogyakarta juga telah melaksanakan reviu SOP untuk melihat sejauh 4 Piloting e-SPM Belum diatur S-11830/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang SOP
mana ketidaksesuaian antara SOP yang tertuang dalam KEP-287/PB/2015 KPPN dalam rangka Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan peraturan-peraturan Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik
terbaru. Hasil reviu SOP oleh KPPN Yogyakarta memperoleh hasil sebagai Melalui Aplikasi SPM Elektronik (SOP Piloting e-SPM)
berikut:
5 Supplier SOP KP.12.005 S-1880/PB/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemindahan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI responsibility Menu Update dan Inactive/Reactive Supplier dari
Management SOP KP.12.006 User Kepala KPPN Kepada User Staf dan User Kepala Seksi PD/
PDMS
SOP.KP.12.008

d. Sistem Manajemen Mutu
Pada tahun 2018 yang sedang berjalan ini, terjadi perubahan kebijakan dan
peraturan terkait Sistem Manajeman Mutu yang diterapkan di KPPN seluruh
Indonesia. Semula, SMM ISO yang dipakai adalah dengan standar 9001:2008
dengan pedoman SE-06/PB/2016 tentang Penerapan SMM ISO 9001:2008
pada KPPN kemudian berubah menjadi menggunakan standar ISO 9001:2015
yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB2018
tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015
pada KPPN.
Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Pedoman Mutu KPPN;

b. Tahapan Internalisasi Pedoman Mutu KPPN; dan

c. Tahapan Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN.

93

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

KPPN harus menyusun Pedoman Mutu sesuai Pedoman Imlementasi SMM ISO b. Pola Mutasi Internal
9001:2015 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 ditetapkan atau paling lambat pada KPPN YOGYAKARTA
tanggal 12 April 2018. Diharapkan pada bulan Agustus 2018, seluruh KPPN Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-30/PB/2012
telah siap untuk menjalani proses audit sertifikasi ISO 9001:2015 tanggal 28 September 2012 tentang Tata Kelola KPPN Percontohan Di
Pada masa pembinaan semester 1 tahun 2018, Tim Pembinaan dan Supervisi Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa dalam menjalankan
mencermati bahwa seluruh unsur pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY telah pengelolaan mutu layanan, KPPN Percontohan harus melakukan rotasi
berkomitmen untuk mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015. Sampai pegawai paling sedikit satu (1) kali dalam setahun, dengan memperhatikan
dengan bulan April 2018, seluruh KPPN telah menyelesaikan penyusunan kebutuhan dan mekanisme pengelolaan kinerja.
Pedoman Mutu dan telah sesuai dengan KEP-151/PB/2017. Tim Pembinaan Kepala KPPN Yogyakarta telah melaksanakan mutasi internal dengan
dan Supervisi senantiasa melakukan koordinasi dan monitoring sampai menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-005/WPB.15/KP.01/018 tanggal 8
sejauh mana tahapan implementasi SMM ISO 9001:2015 dilakukan oleh KPPN Januari 2018 tentang Mutasi Internal pada KPPN Yogyakarta sebagai berikut :
dan memberikan dukungan apabila dirasa terdapat KPPN yang mengalami
hambatan. Tabel 66 Mutasi Internal Pertama KPPN Yogyakarta

No Nama / NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru

1 Sulistyo Joni Ilham / Pelaksana Seksi PD Pelaksana Subbag Umum
NIP. 19630621 198503 1015
2. Manajemen SDM
2 Tuwanti / Pelaksana Seksi Vera Pelaksana Subbag Umum
NIP. 19650901 198503 2001
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah membuat rencana 3 Teguh Raharjo / Pelaksana pd Seksi Pelaksana Seksi PD

kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan. NIP. 19830206 2300312 1001 Bank

Tabel 65 Tabel data kebutuhan pegawai sesuai ABK 4 Jamai / Pelaksana pd Seksi Pelaksana Seksi PD
NIP. 19620514 198602 1001 Bank

Uraian KPPN 5 Trisno Mintaningsih / Pelaksana Subbag Pelaksana Seksi PD
NIP. 19630217 198509 2001 Umum
Yogyakarta Wonosari Wates

Kebutuhan pegawai sesuai ABK 61 20 22 6 Supriyanti / Pelaksana Seksi PD Pelaksana Seksi Bank
NIP. 197010 23199203 2001

Jumlah Pegawai yang ada 54 15 20 7 Jiarto / Pelaksana Subbag Pelaksana Seksi Bank
NIP. 19630929 198503 1002 Umum

Memperhatikan perbandingan jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai 8 Zahara Nely Rosada / Pelaksana Seksi Bank Pelaksana Seksi Vera
sesuai Analisa Beban Kerja (ABK) terhadap berjalannya proses bisnis pada NIP. 19891027 201012 2002
KPPN agar dilakukan evaluasi atas kinerja pegawai dengan ketrampilan
dan kemampuannya. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui hasil survei 9 Nurhandayani Sulistyowati / Pelaksana Subbag Pelaksana Seksi Vera
kepuasan pengguna layanan.
NIP. 19640930 198311 2001 Umum

Mutasi internal yang ke dua pada tahun 2018 ditetapkan dengan Surat
Keputusan nomor KEP-040/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 2 April 2018 tentang

94 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Penempatan Pegawai Baru dan Mutasi Internal pada KPPN Yogyakarta dengan Provinsi DIY. Kepala KPPN Wonosari melakukan penempatan pegawai melalui
data sebagai berikut: KEP-00042/WPB.15/KP.02/UP.9/2018 tanggal 2 April 2018 dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 67 Mutasi Internal Kedua KPPN Yogyakarta

No Nama / NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru Tabel 69 Penempatan Pegawai pada KPPN Wonosari

1 Budi Astuti / Pelaksana Seksi PD Pelaksana Seksi PD No Nama/ NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru
NIP. 19760715 199903 2001
1 Sri Sumarni Pelaksana pada KPPN Pelaksana pada
NIP 19750916
2 Ngatini / Pelaksana Seksi PD Pelaksana Seksi PD 199602 2001 Wonosari Seksi PDMS
NIP. 19771016 199903 2001

3 Niken Satya Rini / Pelaksana pd KPPN Pelaksana Seksi MSKI 2 Wening Puspitasari Pelaksana pada KPPN Pelaksana pada
NIP. 19730816 199301 2001 Wonosari
NIP 19900615 Wonosari Subbagian Umum

201210 2001

KPPN WONOSARI KPPN WATES
Kepala KPPN Wonosari telah melaksanakan mutasi internal dengan
menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00021/WPB.15/KP.03/UP.9/2018 KPPN Wates melaksanakan penempatan pegawai pada semester I Tahun 2018
tentang Mutasi dan Penetapan Pegawai pada KPPN Wonosari.
dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala KPPN Wates an. Direktur

Tabel 68 Mutasi Internal Kedua KPPN Wonosari Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-31/WPB.15/KP.03/2018 tanggal 30

No Nama/ NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru Januari 2018 terhadap satu orang pegawai

1 Sutrisno / Pelaksana pada Pelaksana pada Seksi Tabel 70 Penempatan Pegawai pada KPPN Wates
PDMS
NIP. 19611219 198502 Subbagian Umum No Nama/ NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru

1002 1 Tri Siwi Sudiyanti Pelaksana pada KPPN Pelaksana pada
NIP 19630412 198503 2001 Khusus Investasi Seksi VeraKI
2 Istin Sultona / Pelaksana pada Seksi Pelaksana pada Seksi

NIP. 1971129 199603 PDMS Bank

2002 Kepala KPPN Wates juga melakukan mutasi internal dan penempatan pegawai
melalui surat keputusan nomor KEP-43/WPB.15/KP.03/2018 tanggal 2 April
3 Sumarsudi / Pelaksana pada Seksi Pelaksana pada Seksi 2018 sebagai berikut:

NIP. 19700110 199303 Bank Vera KI

1001

4 Sutanto / Pelaksana pada Seksi Pelaksana pada

NIP. 19630506 198402 Vera KI Subbagian Umum Tabel 71 Mutasi Internal pada KPPN Wates

1001 No Nama/ NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru

Selain itu, KPPN Wonosari juga melakukan penempatan pegawai yang 1 Tri Siwi Sudiyanti Pelaksana pada Seksi Pelaksana pada Seksi
dimutasikan dari Kanwil DJPb Provinsi DIY berdasarkan Keputusan Dirjen NIP 19630412 198503 VeraKI Bank
Perbendaharaan nomor KEP-041/WPB.15/BG.01/UP.9/2018 tanggal 14 Maret 2001
2018 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kanwil DJPb
2 Nadhiroh Yumna Pelaksana pada KPPN Pelaksana pada Seksi
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI NIP 19760614 199602 Yog y ak ar t a VeraKI
2001

95

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Tabel 73 Daftar Pelaksanaan GKM pada KPPN Yogyakarta
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode
Semester I Tahun 2018 dapat disimpulkan terkait pelaksanaan Capacity No Tanggal Tema Penyaji Peserta
Building dan Transfer Knowledge sebagai berikut:
1 17 Januari Kepdirjen Perbendaharaan No. 637/PB/2017 Subbag 37 orang
2018 tentang Grand Design Budaya Organisasi Umum
DJPB Tahun 2018-2020

2 7 Februari Go Green 2018 Subbag 36 orang
2018 Umum
Tabel 72 Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates 3 14 Februari PMK-182/PMK.05/2017 Tg Pengelolaan Rek Seksi Bank 59 orang
Kegiatan
2018 Milik Satker lingkup Kementerian/Lembaga

1 Transfer Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan 4 21 Februari Aplikasi GPP KPPN Terpusat Seksi PD 52 orang
Knowledge secara periodik secara periodik secara periodik 2018
setiap ada pegawai setiap ada pegawai setiap ada
yang selesai yang selesai pegawai 5 28 Februari Tata Naskah Surat Dinas Subbag 41 orang
melaksanakan melaksanakan yang selesai 2018 Umum
diklat melalui diklat melalui melaksanakan
Gugus Kendali Gugus Kendali diklat 6 07 Maret Himbauan Netralitas Peg. DJPB Pada Seksi MSKI 34 orang
Mutu. Mutu 2018 Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

7 14 Maret RPD Harian Tingkat KPPN Seksi PD 52 orang
2018
2 Capacity 1 Mei 2018 26 Mei 2018 24 Maret 2018
Building Merapi Lava Pantai Sundak, Mojosemi, 8 15 Maret Dialog Kinerja Individu54 Subbag 48 orang
Tour di Kaliurang Kabupaten Sarangan, 2018 Umum
Sleman Yogyakarta Gunung Kidul Magetan, Jawa
Tengah 9 21 Maret Penyampaian informasi hasil Rakornas Subbag 54 orang
2018 Pengelolaan Kinerja 2018 Umum

10 5 April 2018 Pembekalan Pembangunan ZI Menuju Seksi MSKI 32 orang
WBBM

Kegiatan pelaksanaan transfer knowledge telah dilakukan oleh KPPN Lingkup 11 11 April 2018 Aplikasi SIPANDU Seksi MSKI 46 orang
Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta terangkum pada daftar berikut:
12 18 April 2018 Penyampaian Hasil Rakor Pengelolaan SDM Subbag 42 orang

Tahun 2018 Umum

13 25 April 2018 Aplikasi SPRINT Modul SILABUN Kasi Vera 41 orang

96 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Tabel 74 Daftar Pelaksanaan GKM pada KPPN Wonosari Tabel 75 Daftar Pelaksanaan GKM pada KPPN Wates Peserta
17 orang
No Tanggal Tema Penyaji Peserta No Tanggal Tema Penyaji 17 orang
15 orang
1 4 Januari PMK 190/PMK.05/2012 Seksi PDMS 14 orang 1 4 Januari RAW data IKU Subbagian Umum 17 orang
2018 2018 17 orang
15 orang
2 11 Januari Cap Instansi Dan Cap Jabatan Subbagian 13 orang 2 10 Januari Memahami Kepribadian Mitra Seksi Vera KI 26 orang
Umum 25 orang
2018 Pada Instansi Vertikal DJPb 2018 Kerja 26 orang
10 orang
3 18 Jan Kebijakan Akuntansi Hibah Seksi Veraki 14 orang 3 18 Januari Pengenalan e-SPM FO PDMS 18 orang
2018 Langsung (satker non BLU) 2018
26 orang
4 25 Jan Analisis Data PFK Pada Om SPAN Seksi Bank 10 orang 4 25Januari PER-1/PB/2018 Seksi Bank 14 orang
2018 2018 15 orang
17 orang
5 1 Feb 2018 Tata Cara Penyelesaian Seksi Bank 11 orang 5 29 Januari Sharing seasion WBK/WBBM 2018 Plt Kasi vera KI
2018
Tunggakan Iuran Jaminan

Kesehatan Pemda Melalui 6 8 Januari Kegiatan Hari Bakti Subbagian Umum
2018 Perbendaharaan Tahun 2018
Pemotongan DAU dan/atau DBH

6 8 Feb 2018 Penerapan Aplikasi HAI CSO Seksi PDMS 10 orang 7 14 Januari Tutorial Penyampaian SPT Seksi Vera KI

7 15 Feb Implementasi Akuntansi Dan Seksi Veraki 10 orang 2018 Tahunan (Th 2017)
2018 Pelaporan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Pusat 8 22 Februari Pelaksanaan GPP Terpusat Seksi PDMS
2018

8 22 Feb Petunjuk Teknis Penyusunan Subbagian 10 orang 9 1 Maret 2018 DAK Fisik dan Dana Desa Seksi Bank
2018 Surat Dinas Direktorat Jenderal umum
Perbendaharaan 10 8 Maret 2018 Interpersonal and negotiations Umum
skills

9 1 Maret Petunjuk Teknis Langkah- Seksi PDMS 11 orang 11 15 Maret PMK 145/PMK.05/2017 Tata cara Seksi PDMS
2018 Langkah Strategis Pelaksanaan 2018 pembayaran atas beban APBN
Anggaran Kementerian Negara/ sebelum barang dan jasa diterima
Lembaga Tahun Anggaran 2018
Pada Kanwil DJPb Dan KPPN 12 5 April 2018 Presentasi hasil PKL -

13 12 April 2018 Sosialisasi Quick Win 2018 Seksi PDMS

10 8 Maret Peraturan Menteri Keuangan Seksi Bank 10 orang 14 18 April 2018 Pengenalan Daftar Layanan Subbagian Umum
2018 nomor PMK.182/PMK.05/2017 TIK(KPTIK BMN Semarang)
Pengelolaan Rekening Milik
Satuan Kerja Lingkup K/L 15 26 April 2018 Pengelolaan Kinerja Subbagian Umum

11 15 Maret Area Rawan Dugaan Pelanggaran Seksi veraki 8 orang
2018 Di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan Setiap pegawai pada KPPN juga memiliki kesempatan yang sama dalam
mengikuti diklat, berikut ini merupakan daftar pegawai KPPN Wonosari yang
12 22 maret Lingkungan Kerja Yang Subbagian 9 orang telah mengikuti diklat pada triwulan I tahun 2018
2018 Menyenangkan umum

13 29 maret Sosialisasi Daftar Layanan TIK Seksi PDMS 11 orang
2018 (service catalog) KP TIK BMN
Semarang

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 97

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Tabel 76 Pegawai KPPN Wonosari yang Mengikuti Diklat Diharapkan kegiatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi ini agar
terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mendorong peningkatan
No Nama Nama Peserta Tanggal Surat Tugas kompetensi SDM, agar disusun program pengembangan kompetensi SDM
Peserta Pelaksanaan yang inovatif dan sustainable sesuai kebutuhan organisasi.

1 Triani Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping 16 – 18 Januari 2018 ST-43/WPB.15/2017 d. Penetapan Kinerja Individu
Widayati Penyusunan LK KL TA 2017 Seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah
memiliki penilaian dan pengukuran kinerja individu melalui penetapan Indikator
2 Slamet FGD Penyaluran DAK Fisik Dan Dana 25 Januari 2018 S T- 0 0 4 / WPB.15/ Kinerja Utama sebagaimana kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh
Suharno Desa 2018 KP.03/2018 masing-masing pegawai.
Capaian IKU dan hasil penilaian kinerja individu masing-masing pegawai
3 Istin sultona FGD Penyaluran DAK Fisik Dan Dana 25 Januari 2018 ST-004/ WPB.15/ dijadikan dasar dalam pemberian reward dan penentuan Best Employee of
Desa 2018 KP.03/2018 The Year.

4 Rina Ariyati FGD Penyaluran DAK Fisik Dan Dana 25 Januari 2018 ST-004/ WPB.15/ KPPN YOGYAKARTA
Desa 2018 kp.03/2018 KPPN Yogyakarta telah melaksanakan pemberian reward kepada pegawai
yang mendapat Penetapan sebagai Best Employee Semester 1 2018 melalui
5 Rina Ariyati Diklat Perencanaan Penganggaran 5 - 9 Februari 2018 ST-029/ SK Kepala Kantor Nomor KEP-47/WPB.15/KP.0101/2018.
Bagi Staf Perencana Angakatan 3 WPB.15/2018
Peringkat Terbaik kategori Pegawai FO:
6 Rina Ariyati FGD KUR 15 Februari 2018 S T- 013/ WPB.15/ 1. Teguh Raharjo (Seksi Pencairan Dana)
KP.02/2018 2. Bernadetta Dewi Ratna Sari (Seksi Pencairan Dana)
3. Rima Afintania Kusuma Dewi (Seksi MSKI)
7 Subakti Workshop Pengelolaan SDM DJPb 7 – 10 Maret 2018 S T- 0 45/ WPB.15/ 4.
Tahun 2018 BG.0101/2018 Peringkat Terbaik Katefori Pegawai Middle Office/Back Office:
1. Muhammad Nur Fahrudin (seksi Pencairan Dana)
8 Triani Sosialisasi PMK Nomor 14/ 8 Maret 2018 S T- 016/ WPB.15/ 2. Sri Hardini (Seksi Pencairan Dana)
Widayati PMK.9/2018 KP.02/2018 3. Wiharso Surman (Seksi Pencairan Dana)

9 Siti Yulfa Sosialisasi PMK Nomor 14/ 8 Maret 2018 S T- 016/ WPB.15/ LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
KP.02/2018
Mustafida PMK.9/2018

10 Wahyu Bimtek Pengelolaan Infrastruktur 12 – 16 Maret 2018 S T- 0 6 8/ WPB.15/
Purnomo 2018 BG.0101/2018

11 Wahyu Sosialisasi Daftar Layanan TIK 21 Maret 2018 S T- 0 0 019/ WPB.15/
purnomo KP.02/2018

12 Kartum Sosialisasi Pelaksanaan dan 10 – 11 April 2018 S T-111/ WPB.15/
Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan bg.0101/2018
Kemenkeu

13 Siti Yulfa Sosialisasi Pelaksanaan Dan 10 – 11 April 2018 S T-111/ WPB.15/
Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan BG.0101/2018
Kemenkeu

14 Wahyu FGD persentase tingkat implementasi 17 April 2018 S T-29/ WPB.15/
purnomo aplikasi SAKTI KP.02/2018

15 Masyudi Diklat pelatihan pembinaan 16-20 april 2018 S T-114 / WPB.15/
pertanggungjawaban bendahara dan BG.0101/2018
pengelolaan rekening

98

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

KPPN WONOSARI 6. Sri Hardini Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan
Kepala KPPN Wonosari baru akan melaksanakan pemilihan pegawai terbaik
pada Semester II Tahun 2018 NIP. 197510311996032001 Petugas Konversi

7. Basuki Rahmat Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan
NIP.196511181985031001 Petugas Konversi

8. Budi Astuti Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan

KPPN WATES NIP. 197607151999032001 Petugas Konversi
Pemberian reward pada semester I tahun 2018 telah dilaksanakan terhadap
pegawai berprestasi melalui best employee sesuai dengan SK Kepala KPPN 9. Hermanto Petugas Reviu Tagihan/MO Reviuer NRS/NRK cadangan
Wates tanggal 25 Mei 2018 Nomor KEP-77/WPB.15/KP.03/2018 tentang
penetapan the best employee (pegawai dan PPNPN terbaik) semester I tahun NIP. 197208181994021002 Petugas Pengatur Dokumen
2018 pada KPPN yaitu :
10. Sulistyo Joni Ilham Petugas Reviu Tagihan/MO Reviuer NRS/NRK cadangan
1. Kunarjilah NIP. 196206211985031015 Petugas Pengatur Dokumen

2. Samija 11. M. Nur Fahrudin Petugas Reviu Tagihan/MO Reviuer NRS/NRK cadangan

3. Ria Yoanita NIP. 196506041985091001 Petugas Pengatur Dokumen
PPNPN Terbaik Periode Semester I 2018 adalah:
Much.Yunus 12. Ngatini Petugas Reviu Tagihan/MO Reviuer NRS/NRK cadangan
NIP. 197710161999032001 Petugas Pengatur Dokumen

13. Wiji Asih Setiawati Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas
NIP. 197706241999032001 Validasi Tagihan

14. B. Dewi Ratnasari Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas
NIP. 197202271992012001 Validasi Tagihan

15. Teguh Raharjo Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas
NIP. 198302062003121001 Validasi Tagihan

16. Panji Laksono Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas

e. User SPAN NIP. 19811006 200412 1001 Validasi Tagihan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013, Kepala KPPN
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta melakukan 17. Sri Mulyani Petugas Pengatur Dokumen (PPD) Cadangan Petugas Reviu
Penunjukkan Petugas Pemegang User Lisensi Aplikasi SPAN sebagai berikut: NIP. 196307181985032002 Tagihan

18. Dwi Lestari Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas
NIP. 196312311985032008 Validasi Tagihan

Tabel 77 Petugas Pemegang User SPAN pada KPPN Yogyakarta 19. Wiharso Surman Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas
NIP. 196309081983111001 Validasi Tagihan

No Nama / NIP Ditunjuk Sebagai 20. Supriyanti Operator Seksi Bank
NIP. 197010231992032001
1. Istu Wahudi Kepala Kantor

NIP 197302141999031001 21. Heni Purwandari Cadangan Operator Seksi Bank
NIP. 197401271994022001
2. Nurhadi Kepala Seksi Pencairan Dana

NIP. 196408241985031002 22. Sri Pamungkas Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi

3. Puji Hartanto Kepala Seksi Bank NIP. 198404052003122001

NIP. 197107151992011002 23. Sudarmi Cadangan Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi
NIP. 197601191996022001
4. Marjoko Plt.Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

NIP. 19630906 198503 1003

5. Estining Wijayanti Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan

NIP. 198311222006022001 Petugas Konversi

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 99

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Tabel 78 Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wonosari f. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, seluruh pegawai
No Nama / NIP Jabatan/ Posisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki Kartu
Pegawai, Karis/Karsu, Kartu BPJS dan Kartu Taspen.
1. M.A. Djoenaedi Kepala Kantor Seluruh pegawai yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan
NIP. 196012191982101001 Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dan LP2P telah melaksanakan sesuai
ketentuan.
2. Muhammad Afifudin Ikhsan Plt. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Usulan Pensiun, usulan KGB maupun usulan kenaikan pangkat telah disusun
NIP. 197901052002121002 Satker sesuai peraturan yang berlaku.
Namun, terkait penatausahaan cuti pegawai pada KPPN Yogyakarta dan KPPN
3. Slamet Suharno Plt. Kepala Seksi Bank Wates masih terdapat permasalahan yaitu:
NIP. 196008151984021002
1. Terdapat pegawai KPPN Yogyakarta yang mengajukan cuti alasan penting
4. Muhammad Afifudin Ikhsan Kepala Seksi Vera-KI tanpa menyertakan alasan pengambilan cuti pada tanggal 05 Pebruari
NIP. 197901052002121002 2018 an Sumarmo NIP 196112291983101001

5. Triani Widayati Operator Seksi Vera KI 2. Terdapat sisa cuti yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak
NIP. 197301181994022001 27 HK yang seharusnya maksimal 24 HK atas nama pegawai KPN Wonosari
Sutanto NIP 196305061984021001
6. Niken Satya Rini Petugas Validasi Tagihan/ MO Reviuer NRS /NRK
NIP. 197308161993012001 Cadangan Petugas Konversi 3. Penatausahaan kartu cuti pegawai pada KPPN Wonosari belum dilakukan
sebagaimana mestinya seperti :
7. Istin Sultona Operator Seksi Bank
NIP. 197101291996032002 • Pencatatan kartu cuti tidak lengkap dengan belum mencatat sisa cuti
tahun 2017 dan hak cuti 2018
8 Sri Sumarni Petugas FO Konversi/ FO Validator/ NRK
NIP. 19750916 199602 2001 • Ditemukan masih ada penangguhan cuti yang tidak dilampiri surat
penangguhan cutinya.
Tabel 79 Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wates
• Terdapat pegawai yang tidak ada kartu pengawasan cutinya.
No Nama / NIP Jabatan/ Posisi Terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan terkait penatausahaan cuti,
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi agar KPPN segera
1. M. Munawar Kepala Kantor memperbaiki dan melengkapi dokumen cuti yang belum lengkap serta di
NIP 197003311997031001 masa yang akan datang agar lebih teliti dalam menatausahakan dokumen cuti.
g. Penatausahaan Laporan Kepegawaian
2. Sri Pujiati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen satker Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, Data Pegawai
NIP 196102241982092001
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
3. Tri Atmojo Praptanto Kepala Seksi Bank
NIP 196311051985031003

4. Karli Mu’amal Plt. Kepala Seksi Vera dan KI
NIP 196011141985031001

5. Nur Inna Farida Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan
NIP 197504241996022002 Petugas Konversi

6. Wahyu Rena Utami Petugas Reviu Tagihan/MO Reviuer NRS/NRK cadangan
NIP 197105051990122001 Petugas Pengatur Dokumen

7. Kristya Arindra H Operator Seksi Bank
NIP 198401262006021003

8. Adi Sulistyo Operator Seksi Vera KI
NIP 197605201996021001

100

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

pada aplikasi kepegawaian pada seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen dengan user dan password masing-masing pegawai
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta telah ter-update, penyusunan laporan • Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar
kepegawaian serta penatausahaan dan pengarsipan telah dilaksanakan
dengan baik dan dilaporkan tepat waktu. hadir pegawai.
2. Selain itu pengajuan SPM LS Uang Makan selalu dilaksanakan pada
3. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran minggu pertama setiap bulan sehingga menunjukkan pelayanan bagi
Secara umum penyusunan RKA-KL pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen internal pegawai KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta telah sesuai dengan rencana kerja D.I.Yogyakarta dilaksanakan dengan baik
KPPN. Daftar Perhitungan Anggaran telah direkam dalam Aplikasi SAKURA.
Penyusunan POK dan rencana kegiatan telah dilalkukan setiap awal tahun Tabel 80 Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Yogyakarta
anggaran sesuai dengan DIPA yang diterima.
b. Pengelolaan Gaji/ Tunjangan Pegawai No Uang Makan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SP2D Jumlah
Berdasarkan reviu terhadap dokumen pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai Bulan Penerima
pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil
sebagai berikut : 1 Januari 00231T 05-02-2018 39.017.900 54
1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
2 Februari 00238T 02-03-2018 34.414.300 56
41/B/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi Pembayaran Gaji
untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhitung 3 Maret 00245T 02-04-2018 35.820.150 54
mulai bulan Oktober 2017, Pembayaran Belanja Gaji Pegawai KPPN sudah
dilakukan secara terpusat. Aktifitas KPPN terkait pembayaran belanja gaji 4 April 00255T 07-05-2018 36.842.350 54
pegawai menjadi terbatas sebagai berikut:
• Mengirimkan ADK GPP, Surat Pernyataan Perubahan Data Pegawai dan 5 Mei 00270T 05-06-2018 34.630.300 53

Dokumen Pendukung dalam bentuk softcopy ke PPABP Kantor Pusat 6 Juni 00277T 02-07-2018 18.858.450 53
secara elektronik.
• Tidak membuat SPP Gaji Tabel 81 Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Wonosari
• Tidak membuat SPM Gaji
• Tidak mengajukan SPM gaji dan rekonsiliasi data pegawai dengan KPPN No Uang Makan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SP2D Jumlah
pembayar. Bulan Penerima
• Slip gaji telah tersedia pada Aplikasi PBN Open yang dapat diakses
1 Januari 00252T 04-05-2018 9.967.450 15
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
2 Februari 00238T 07-03-2018 8.353.700 14

3 Maret 00228T 06-02-2018 10.037.750 14

4 April 00272T 03-07-2018 5.611.250 15

5 Mei 0 024 4T 04-04-2018 8.808.400 14

6 Juni 00263T 05-06-2018 8.978.000 15

Tabel 82 Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Wates

No Uang Makan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SP2D Jumlah
Bulan Penerima

1 Januari 00237T 02-02-2018 11.979.250 17

2 Februari 00248T 02-03-2018 9.977.200 16

3 Maret 00255T 03-04-2018 10.466.600 17

4 April 00263T 03-05-2018 11.310.950 18

5 Mei 00275T 06-06-2018 10.295.950 17

6 Juni 00283T 04-07-2018 6.428.250 18

101

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

3. Daftar perhitungan uang lembur sesuai dengan SPTPL dan daftar hadir 4. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai, jumlah
kerja lembur dan pengajuan SPM LS uang Lembur juga telah dilaksanakan dropping sesuai dengan permintaan dana, Potongan PPh Pasal 21 telah
setiap awal bulan. disetor, serta LPP Tunkin disampaikan ke Kantor Pusat secara tepat waktu
yaitu setiap tanggal 5 bulan berkenaan.

Tabel 86 Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Yogyakarta

No Bulan Permintaan Dropping LPJ Pembayaran

Tabel 83 Daftar Pengajuan SPM Lembur KPPN Yogyakarta Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

No Lembur Nomor Tanggal Nilai SP2D Jumlah 1 Januari S-5823/WPB.15/ KP.01/2017 18-12- 2018
Bulan SPM SPM Penerima

1 Januari 00232T 05-02-2018 19.139.650 39 2 S-5921/WPB.15/KP.01/2017 27-12-2018 S-062/WPB.15/ 5-01- 2018

2 Februari 00239T 02-03-2018 8.676.900 27 (Perbaikan) KP.01/2017

3 Maret 00246T 02-04-2018 13.006.600 37 3 Pebruari S-173/WPB.15/ KP.01/2018 16-01-2018 S-377/WPB.15/ 1-02- 2018
KP.01/2018
4 April 00256T 07-05-2018 30.117.550 52
4 Maret S-583/WPB.15/ KP.01/2018 15-02-2018 S - 691/ WPB.15/ 1-03-2018
5 Mei 00271T 05-06-2018 35.754.250 49 KP.01/2018

6 Juni 00278T 02-07-2018 35.811.000 47 5 April S-842/WPB.15/ KP.01/2018 15-03- 2018 S-1094/WPB.15/ 2-04-2018
KP.01/2018
Tabel 84 Daftar Pengajuan SPM Lembur KPPN Wonosari

No Lembur Nomor Tanggal Nilai SP2D Jumlah 6 Mei S-1302/WPB.15/ KP.01/2018 16-04- 2018 S -14 47/ WPB.15/ 2-05-2018
Bulan SPM SPM Penerima KP.01/2018

1 Januari 00253T 04-05-2018 1.620.750 6

2 Februari 00237T 07-03-2018 122.000 2 Tabel 87 Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Wonosari

3 Maret 00229T 06-02-2018 2.602.950 7 No Bulan Lap Pertanggungjawaban Permintaan Dropping
Pembayaran

4 April 00273T 03-07-2018 1.459.200 3 Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

5 Mei 00245T 04-04-2018 843.600 3 1 Januari S-23/WPB.15 KP.02/2018 4-01-2018 S-1328/WPB.15 KP.02/2017 19-12-2017

6 Juni 00264T 05-06-2018 959.050 6 2 Februari S-99/WPB.15/KP.02/2018 1-02-2018 S-068/WPB.15 KP.02/2018 16-01-2018

Tabel 85 Daftar Pengajuan SPM Uang Lembur KPPN Wates 3 Maret S -171/ WPB.15/ K P.02 / 2018 1-03-2018 S-146/WPB.15 KP.02/2018 19-02-2018

No Lembur Nomor Tanggal Nilai SP2D Jumlah 4 April S-265/WPB.15/KP.02/2018 2-04-2018 S-216/WPB.15 KP.02/2018 15-03-2018
Bulan SPM SPM Penerima

1 Januari 00238T 02-02-2018 9.736.950 13 Tabel 88 Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Wates

2 Februari 00249T 02-03-2018 6.395.400 11 No Bulan Lap Pertanggungjawaban Permintaan Dropping
Pembayaran

3 Maret 00256T 03-04-2018 6.955.700 12 Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

4 April 00264T 03-05-2018 8.360.200 13 1 Januari S-047/WPB.15 KP.02/2018 5-01- 2018 SP.869/WPB.15 KP.02/2018 15-12- 2017

5 Mei 00274T 05-06-2018 10.086.100 12 2 Februari S-113/WPB.15 KP.02/2018 1-02-2018 SP-47/WPB.15 KP.02/2018 15 -01-2018

6 Juni 00284T 04-07-2018 6.300.500 13 3 Maret S-213/WPB.15 KP.02/2018 3-03-2018 SP-123/WPB.15 KP.02/2018 15-02-2018

4 April S-307/WPB.15 KP.02/2018 3-04-2018 SP.190/WPB.15 KP.02/2018 15-03-2018

102 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

c. Penyelesaian Tagihan 1. Penatausahaan surat masuk/ keluar telah dilaksanakan menggunakan
Berdasarkan reviu terhadap dokumen penyelesaian tagihan pada KPPN aplikasi persuratan. Namun berdasarkan hasil pengamatan, masih
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diketahui bahwa secara umum terdapat surat dinas yang pembuatan kop surat dan penomorannya
telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dinas.

d. Pembukuan Bendahara 2. Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan serta barang
Berdasarkan reviu dokumen pembukuan bendahara , LPJ Bendahara dan persediaan sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan, hal ini
Laporan Pajak pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates dilaksanakan dengan opname fisik yang dilakukan rutin setiap bulan.
dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembukuan bendahara telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggunakan 3. Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di
aplikasi SiLABI. lingkungan Kementerian Keuangan yaitu dengan menggunakan e-filling
system
e. Penatausahaan Laporan Keuangan
Berdasarkan reviu dokumen Laporan Keuangan tingkat UAKPA pada KPPN b. Pengadaan Barang/ Jasa
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
1. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan dengan bukti Wonosari dan KPPN Wates semua barang hasil pengadaan telah tercatat
dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN, serta dokumen pengadaan
BAR Internal; dan penerimaan jasa telah ditatausahakan sesuai ketentuan.
2. Nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan pada aplikasi Pada semester I Tahun 2018 KPPN Wonosari melakukan perikatan dengan
pihak ketiga dalam rangka penataan aula KPPN Wonosari dan pengadaan Air
persediaan, SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama; Conditioner Standing dengan data sebagai berikut:
3. Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah dilakukan tepat waktu dan sesuai
No Nama Nomor Kontrak Pekerjaan Nilai Kontrak Penyelesaian
ketentuan yang berlaku; Rekanan Pekerjaan
4. Laporan capaian output belanja telah disampaikan secara bulanan melalui 100%
1 CV. Pondasi SPK-01/WPB.15/KP.02/ Penataan Aula 172.257.000
aplikasi 100%
Sejati PPK/2018 tanggal 14 KPPN Wonosari
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Tata Usaha Maret 2018
Berdasarkan reviu terhadap surat masuk/keluar dan aplikasi persediaan serta
pengelolaan arsip pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates 2 PT. A. Takrib SPK-02/WPB.15/KP.02/ Pengadaan Air 57.696.980
diperoleh hasil sebagai berikut :
Grup PPK/2018 tanggal 11 Conditioner
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
April 2018 Standing

Sebanyak 2 Unit

c. Pengelolaan Aset
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah melakukan pengamanan

103

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

dan pemeliharaan BMN sesuai Pedoman Pengamanan BMN. 6. Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan/
d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS;
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates secara umum penataan ruang 7. Laporan pemantauan pengendalian internal telah disampaikan sesuai
dan semua fasilitas miliknya telah sesuai dengan Pedoman Standar Tata Ruang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka
yang telah ditetapkan. Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan
Upaya peningkatan pelayanan terhadap pelanggan terus dilakukan, KPPN Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan pihak Gedung Keuangan Negara
Yogyakarta sehingga dapat terpenuhinya standar pelayanan sesuai ketentuan/ Namun, berdasarkan hasil verifikasi Tim Pembinaan dan Supervisi terhadap
pedoman yang berlaku pada proses penataan ruangan guna memberikan dokumen pengendalian internal, diketahui bahwa KPPN Wates belum
kenyamanan kepada pelanggan. membuat jadwal pemantauan Sistem Pengendalian Internal.
Namun, dari hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi masih ditemukan b. LHP Aparat Pengawas
ketidaksesuaian antara Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan kondisi yang Pada periode Semester I Tahun 2018 baik KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
sebenarnya. maupun KPPN Wates tidak dilakukan audit oleh pengawas fungsional APIP/
BPK.
5. Pengendalian Internal
a. Sistem Pengendalian Internal 6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN a. Komunikasi dan Koordinasi Internal
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates terkait Sistem Pengendalian Kepala KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb telah melaksanakan komunikasi
Internal dapat diambil kesimpulan bahwa KPPN telah membangun lingkungan dan koordinasi Internal sesuai Buku Pedoman Kerja KPPN dan SOP KEP-287/
pengendalian yang mampu menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk PB/2015, antara lain dalam bentuk sharing session, FGD dan Gugus Kendali
penerapan pengendalian internal serta manajemen yang sehat melalui Mutu.
kegiatan GKM, morning call dan lainnya. b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Pemantauan pengendalian internal telah dilaksanakan secara periodik untuk Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN periode Semester I
kegiatan: Tahun 2018, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates secara
1. Penerbitan SP2D LS Non Gaji; aktif melakukan komunikasi dan koordinasi eksternal, antara lain:
2. Persetujuan permintaan TUP; 1. Koordinasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2018 dengan aparat
3. Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Putih);
4. Penyusunan laporan BMN lingkup KPPN; Pemerintah Daerah;
5. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah; 2. Membangun forum koordinasi secara rutin dengan satker melalui group

104 media sosial Whatsapp;
3. Melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat setempat dalam

rangka mendukung pelaksanaan “Go Green”;

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

4. Selalu menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan jajaran Muspida 3. ST-029/WPB.15/ 13 Pegawai CAR FREE DAY, berpartisipasi Kakanwil Pajak
setempat dengan secara aktif mengikuti kegiatan ataupun menghadiri KP.01/2018 KPPN Driver untuk memberikan informasi UND -38/ WPJ. 2 3/ 2018
undangan; Tanggal 15 Maret 2018 PKL PKN STAN keterbukaan publik serta Tanggal 15 Maret 2018
Pelaksanaan: 18 Maret memperkenalkan APBN
5. Forum koordinasi secara rutin dengan satker dilakukan setiap 2018 kepada masyarakat
ada peraturan baru dengan mengundang satker atau melakukan
pendampingan 4. ST-010/WPB.15/ Nurhadi Saksi Ahli dalam kaitannya Dirserse Kriminal

6. Nomor kontak Bupati, Kepala DPPKAD, pimpinan bank/pos mitra kerja, KP.01/2018 Puji Hartanto dengan tindak pidana Khusus
KPA yang menjadi mitra kerja dan daftar alamat satker, beserta nomor
telepon dan alamat email telah didokumentasikan dengan baik oleh Tanggal 6 Pebruari 2018 korupsi pada Satker PPPPTK B/154/I/2018/
sekretaris kepala kantor;
Pelaksanaan: 8 Pebruari Seni dan Budaya Ditreskrimsus
7. Melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka menjalin keakraban
melalui event formal maupun informal melalui kegiatan Hari Bakti 2018 Tanggal 29 Januari
Perbendaharaan pada bulan Januari 2018 dengan mengadakan kerja bakti
di sekeliling kantor dengan mengakrabkan dengan masyarakat setempat; 2018

8. Profil KPPN telah disusun dalam leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan c. Kepuasan Pegawai
saat bertemu dengan para pimpinan daerah atau satker; Penilaian kepuasan pegawai dilakukan melalui survey kepuasan pegawai
terhadap tata kelola KPPN. Survey ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
9. Semua sarana publikasi berjalan dengan baik, seperti: website, sms center, mengetahui tingkat kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis operasional
majalah dinding, akun media social, buletin, spanduk, banner atau baliho; KPPN.
Survey dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dengan responden pejabat/pegawai
KPPN Yogyakarta juga aktif dalam menjalin hubungan dan memenuhi yang melaksanakan tugas fungsi berkaitan dengan pelayanan perbendaharaan,
undangan pihak eksternal dengan menghadiri acara resmi antara lain: yaitu pejabat/pegawai pada Seksi Pencairan Dana/PDMS, Seksi Bank, Seksi
Verifikasi dan Akuntansi/VeraKI, serta pegawai front office Subbagian Umum.
Teknik survey yang dapat dilakukan antara lain melalui penyebaran kuesioner
maupun wawancara
Kriteria Survey Kepuasan Pegawai meliputi:

Tabel 89 Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Eksternal

No. Nomor dan Pegawai Kegiatan Instansi Pengundang
Tanggal Surat Tugas

1 ST-041/WPB.15/ Puji Hartanto Seminar Regional “Digital Ketua Ikatan Sarjana
KP.01/2018 Banking & Perbankan Ekonomi Indonesia
Tanggal 28 Maret 2018 Daerah Cabang Yogyakarta
Pelaksanaan: 29 Maret
2018 Tabel 90 Kriteria Penilaian Kepuasan Pegawai:

Nilai IKP Persentase Nilai IKP Kriteria IKP
Sangat Puas
2. ST-033/WPB.15/ Istu Wahudi Media Gathering Kakanwil Pajak D.I.Y 0,81-1,00 81%-100% Puas
KP.01/2018 Kurniawan A.W UND - 43/ WPJ. 2 3/ 2018 Cukup Puas
Tanggal 20 Maret 2018 Tanggal 20 Maret 2018 0,66-0,80 66%-80% Kurang Puas
Pelaksanaan : 21 Maret Tidak Puas
2018 0,51-0,65 51%-65%

0,35-0,50 35%-50%

0,00-0,34 0% - 34%

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 105

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Hasil survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola pada KPPN Yogyakarta, Wonosari, dan KPPN Wates dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan
KPPN Wonosari, dan KPPN Wates adalah sebagai berikut: pegawai terhadap dukungan teknis operasional KPPN secara umum sangat
puas.
Tabel 91 Hasil Survey Kepuasan Pegawai Semester I Tahun 2018 Namun demikian berdasarkan perbandingan hasil survey pegawai yang
dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil antara hasil survey
No Uraian KPPN KPPN KPPN semester I Tahun 2016 sampai dengan semester I Tahun 2018 menunjukkan
Yogyakarta Wonosari Wates trend penurunan Indeks Kepuasan Pegawai pada seluruh KPPN
10 Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen sumber survey, diketahui
1. Jumlah Responden 39 10 4,18 keluhan utama yang memicu ketidakpuasan pegawai adalah kondisi komputer
4,18 dan printer yang relatif sudah menurun performanya sehingga mengganggu
2. Rata-rata tingkat kepentingan (skala 5) 4,83 4,82 85,54 kinerja para pegawai baik dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja
maupun menyelesaikan tugas sehari-hari. Hal ini patut menjadi perhatian
3. Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) 4,28 4,50 yang serius bagi para Kepala KPPN untuk segera diatasi.

4. Indeks Kepuasan Pegawai 85,54 90,08 VII. MONITORING DAN SUPERVISI STANDARDISASI TIK

Tabel 92 Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Pegawai semester I Tahun 2016 1. Pemenuhan Standardisasi TIK KPPN
sampai dengan semester I Tahun 2018 Selain melakukan pembinaan dan supervisi terkait proses bisnis KPPN,
Bidang SKKI Kanwil DJPb juga mempunyai tugas melakukan koordinasi inovasi,
No Uraian KPPN KPPN KPPN kompilasi dan rekapitulasi laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
Yog y ak ar t a Wonosari Wates teknis Pembina Pengelola Perbendaharaan, helpdesk penerimaan negara,
serta melakukan monitoring standardisasi infrastruktur teknologi informasi
1. Semester I Tahun 2016 83,36% 79,86% 89,58% dan komunikasi aplikasi pada KPPN.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta guna memberikan
2. Semester II Tahun 2016 83,62% 84,68% 90,90% keyakinan yang memadai atas terpenuhinya berbagai parameter yang ada
terkait dengan TIK, antara lain memastikan implementasi TIK berjalan sesuai
3. Semester I Tahun 2017 84,47% 97,82% 93,74% dengan prosedur yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang timbul
dalam operasional TIK dan aplikasi pendukung lainnya berjalan dengan baik,
4. Semester II Tahun 2017 88,41% 93,66% 89,91% maka Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi DIY melaksanakan kegiatan Monitoring
dan Supervisi Standardisasi TIK KPPN di wilayah kerjanya
5. Semester I Tahun 2018 85,54% 90,08% 85,54% Metode monitoring dan standarisasi TIK dilaksanakan dengan cara:

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan pada KPPN Yogyakarta, KPPN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
106

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

1. Melakukan pendataan standardisasi inventarisasi TIK KPPN; Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK dilakukan dalam rangka melihat,
2. Melakukan pendataan aplikasi yang digunakan pada KPPN; mencatat, mendokumentasikan, dan memberikan solusi/ rekomendasi atas
3. Melakukan pengujian dokumen laporan TIK KPPN dengan TIK yang ada; permasalahan yang terkait dengan perangkat TIK dalam menunjang kinerja
4. Menguji dan membandingkan penggunaan aplikasi KPPN dengan SOP; KPPN. Perangkat TIK yang dimonitor dalam hal ini dapat dibagi menjadi 4,yaitu
5. Melakukan wawancara langsung terhadap pegawai KPPN yang menangani :

TIK; d. Personal Computer (PC)
6. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan TIK; Dalam proses monitoring terhadap perangkat PC, tim monitoring Kanwil DJPB
7. Melakukan koordinasi dan evaluasi inovasi aplikasi yang telah dibangun Provinsi D.I.Yogyakarta melakukan proses pengecekan secara manual, mendata
hardware, software yang ada disetiap PC, dan mendokumentasikannya
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; ke dalam database pada aplikasi yang dibangun oleh Kanwil DJPB Provinsi
8. Melakukan koordinasi terkait keaktifan TMR dalam pelaksanaan kegiatan D.I.Yogyakarta yaitu aplikasi SWITer.
Setelah dilakukan pendataan, tim monitoring dan supervisi Kanwil DJPB Provinsi
dan pelaporan; D.I.Yogyakarta memperbandingkan tingkat kelayakan PC dengan berpedoman
9. Melakukan supervisi dan bantuan troubleshooting atas permasalahan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-32/PB/2016
tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal Direktorat
yang ada; Jenderal Perbendaharaan, yang merupakan standar Hardware PC adalah
sebagai berikut :
Daftar Susunan Tim Monitoring dan Standardisasi TIK pada KPPN Lingkup
Kanwil DJPb DIY Semester I 2018 adalah :

Tabel 93 Tim Monitoring dan Standardisasi TIK

No. KPPN / Tanggal Nama NIP Jabatan
dalam Tim
1. Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua 1. Processor : Setara dengan Intel Core i3
KPPN Wonosari Meliyana 197508051999032001 Anggota
11 – 13 April 2018 Nani Erihadi Kartini 196304221983112001 Anggota 2. Storage : 500 GB
Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua
2. KPPN Yogyakarta Meliyana 197508051999032001 Anggota 3. Memori (RAM) : 2 GB
24 - 27 April 2018 Mardiana 196211281983102001 Anggota
Nani Erihadi Kartini 196304221983112001 Anggota 4. Network
3. Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua
KPPN Wates Meliyana 197508051999032001 Anggota 5. Interface Card : Gigabit Ethernet
08 - 11 Mei 2018 Mardiana 196211281983102001 Anggota
6. CD/DVD : DVD R/W

Sedangkan untuk jumlah PC adalah sebagai berikut :

∑Pc = ∑Span + (∑P-∑Span) +∑lay + ∑B +∑Sakti + Fillial

Keterangan :

∑Pc : Jumlah total PC satuan kerja

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 107

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

∑Span : Jumlah PC untuk Implementasi SPAN pijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun peranan printer
∑lay : Jumlah PC untuk layanan sebanyak 2 unit dalam menunjang kinerja di KPPN sangat penting mengingat setiap hari KPPN
∑P : Jumlah total pegawai satuan kerja masih harus mencetak berbagai jenis surat dan laporan utamanya sebagai
∑B : Jumlah PC Absensi sebanyak 1 unit dokumen berbentuk hardcopy yang harus ada atau form tertentu sebagai
∑Sakti : Jumlah PC untuk Implementasi SAKTI sebanyak 3 unit tanda bukti penerimaan dari pengguna layanan. Monitoring dilakukan untuk
Fillial : Jumlah PC untuk KPPN yang mempunyai layanan fillial sebanyak memotret jumlah dan kondisi printer yang ada di KPPN serta memastikan
2 unit bahwa penggunaan dan pemeliharaannya telah sesuai ketentuan.
g. TIK LAIN-LAIN
e. Laptop / Notebook Selain perangkat TIK berupa PC, Printer, dan Laptop, masih ada beberapa jenis
perangkat TIK yang menunjang kelancaran kinerja KPPN. Perangkat tersebut
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : dikelompokan menjadi perangkat jaringan/network berupa router dan switch,
perangkat penunjang kelistrikan berupa UPS, perangkat penunjang tayangan
SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi berupa LCD, perangkat penunjang penyimpanan data berupa server, dan
perangkat penunjang penggandaan baik yang berbentuk hardcopy maupun
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, standar acuan dalam kelayakan softcopy berupa scanner dan CD/DVD Writer.

pengadaan Laptop adalah sebagai berikut : LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Processor : Setara dengan Intel Core i3

Storage : 250 GB

Memori (RAM) : 2 GB

Network Interface Card : Gigabit Ethernet

Wifi Interface : Mendukung 802.11b/g/n

Sedangkan untuk jumlah Laptop dalam menunjang operasional perkantoran

ditetapkan sebagai berikut :

∑LKPPN = KAKPPN + ½(∑SEKSI/SUBBAG)

Keterangan : = Jumlah total laptop pada KPPN
∑LKPPN = Jumlah Seksi/ Subbag
∑Seksi/Subbag

f. Printer
Printer adalah perangkat elektromekanis yang mengubah teks dan dokumen
grafis dari bentuk elektronik (digital) ke bentuk fisik. Umumnya printer
merupakan perangkat tambahan eksternal (external peripheral devices) yang
terhubung dengan komputer atau laptop melalui kabel atau nirkabel untuk
menerima input data dan mencetaknya pada kertas.
Program go green Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap menjadikan

108

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Hasil pendataan terhadap perangkat TIK yang diperoleh TIM Monitoring KPPN WONOSARI
dan Supervisi TIK pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakata adalah sebagai berikut: Tabel 95 Jumlah dan kondisi perangkat TIK KPPN Wonosari

No Nama Perangkat Kondisi Grand
Total
KPPN YOGYAKARTA
Baik Rusak Rusak Tidak
Berat Ringan Diketahui

Tabel 94 Jumlah dan kondisi perangkat TIK KPPN Yogyakarta 1 CD Writer 1      1
7
No Nama Kondisi Grand Total 2 Laptop 5 2    3
36
Perangkat 3 LCD 2    1 8
25
Baik Rusak Berat Rusak Ringan 4 PC Non SPAN 35   1   5
1
1 Laptop 71 1 9 5 PC SPAN 8      1
2 5
2 LCD 2 58 6 Printer Non SPAN 24   1   2
15 1
3 PC Non SPAN 57 1 24 7 Printer SPAN 4 1    6
101
4 PC SPAN 13 2 11 8 Router Non SPAN 1      
1
5 Printer Non 21 2 1 7 9 Router SPAN 1     
4
SPAN 1 10 Scanner 4  1  
9
6 Printer SPAN 9 1 1 11 Server    2  

7 Router SPAN 1 12 Switch 1     

8 Scanner 7 13 UPS 6     

9 Server 4 Grand Total 92 3 5 1

10 Switch 1

11 UPS 9 Grafik 14 Perangkat TIK KPPN Wonosari Berdasarkan Kondisi

Grand Total 131 46 141

Grafik 13 Perangkat TIK KPPN Yogyakarta Berdasarkan Kondisi

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 109

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

KPPN WATES Ketersediaan printer yang memadai berkaitan erat dengan proses pelayanan
internal KPPN itu sendiri dan eksternal kepada para Satuan Kerja. Apabila
Tabel 96 Jumlah dan kondisi perangkat TIK KPPN Wates jumlah dan kinerja printer pada setiap KPPN dapat dikembalikan pada kondisi
ideal, diharapkan indeks kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis
No Nama Perangkat Kondisi Grand operasional dapat meningkat, sejalan dengan kepuasan para pengguna
Total layanan.
h. Sarana Dan Prasarana (Infrastruktur) SPAN
Baik Rusak Rusak
Berat Ringan

1 Laptop 6    6

2 LCD 21   3

3 PC Non SPAN 36   1 37 Tabel 97 Detail Infrastruktur Hardware SPAN

4 PC SPAN 8    8 No Nama Barang Nama KPPN KPPN KPPN
Model
5 Printer Non SPAN 17 5   22 Yogyakarta Wonosari Wates Jumlah

6 Printer SPAN 4 1   5 1 PC for end user Lenovo 15 8 8 31
M7 1e
7 Router Non SPAN 1     1

8 Router SPAN 1     1 2 Monitor for end Lenovo 15 8 8 31

9 Scanner 7    7 user PC LCD

10 Server 1    1 Monitor

11 Switch 1    1 3 A4 Size Monochrome Lexmark 3 1 15

12 UPS 11     11 Lasser Printer E360dn

Grand Total 95 7 1 103 4 Printer Dot Matrik EPSON 8 4 4 16

DLQ

Grafik 15 Perangkat TIK KPPN Wates Berdasarkan Kondisi 3500

Berdasarkan data di atas, Tim Pembinaan dan Supervisi mencermati bahwa Tabel 98 Distribusi Hardware ke seluruh User SPAN
kondisi perangkat TIK yang perlu untuk dipenuhi kembali kebutuhannya
adalah printer sebagai sarana untuk mencetak output pekerjaan. No Nama Barang Nama KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 PC for end user Model

Lenovo M Distribusi PC : Distribusi PC : Distribusi PC :
71e Kepala KPPN 1 unit Kepala KPPN 1 unit Kepala KPPN 1
Kasi PD 1 unit Kasi PD 1 unit unit
FO PD 4 unit FO PD 1 unit Kasi PD 1 unit
MO PD 4 unit MO PD 1 unit FO PD 1 unit
Kasi Bank 1 unit Kasi Bank 1 unit MO PD 1 unit
Staf Bank 1 unit Staf Bank 1 unit Kasi Bank 1 unit
Kasi Vera 1 unit Kasi Vera 1 unit Staf Bank 1 unit
Staf Vera 1 unit Staf Vera 1 unit Kasi Vera 1 unit
Tidak terpakai 1 unit Jumlah 8 unit Staf Vera 1 unit
(rusak) Jumlah 8 unit
Jumlah 15 unit

110 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

2 Monitor for end Lenovo LCD Distribusi Monitor : Distribusi Monitor : Distribusi Monitor : 2. Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) TIK KPPN
Kepala KPPN 1 unit Kepala KPPN 1 unit
user PC Monitor Kepala KPPN 1 unit Kasi PD 1 unit Kasi PD 1 unit SOP merupakan sebuah alat manajemen untuk membuat keseragaman pola
FO PD 1 unit FO PD 1 unit
Kasi PD 1 unit MO PD 1 unit MO PD 1 unit bisnis, keseragaman pola kerja dan keseragaman kualitas dari pelaksanaan
Kasi Bank 1 unit Kasi Bank 1 unit
FO PD 4 unit Staf Bank 1 unit Staf Bank 1 unit
Kasi Vera 1 unit Kasi Vera 1 unit
MO PD 4 unit Staf Vera 1 unit Staf Vera 1 unit pekerjaan. SOP sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan
Jumlah 8 unit Jumlah 8 unit
Kasi Bank 1 unit suatu pekerjaan. Supervisi Kepatuhan SOP TIK pada KPPN yang bertujuan

Staf Bank 1 unit untuk memastikan pelaksanaan SOP yang komprehensif dalam pengelolaan

Kasi Vera 1 unit

Staf Vera 1 unit TIK seperti backup data dan manajemen antivirus telah dijalankan. Hasil

Jumlah 14 unit monitoring kepatuhan SOP TIK pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan

3 A4 Size Lexmark Distribusi Printer Distribusi Printer Distribusi Printer KPPN Wates yaitu: Tabel 100 Monitoring Kepatuhan SOP
Monochrome E360dn Lexmark : Lexmark Lexmark : Kepatuhan
Laser Printer Seksi PD 1 unit Seksi PD 1 unit 1 unit di gudang No SOP TIK
Seksi Bank 1 unit Seksi Bank - (rusak)
1 unit masih di unit Seksi Bank - KPPN KPPN KPPN
gudang belum dipakai Tidak terpakai unit Yogyakarta Wonosari Wates
Jumlah 3 unit - unit Tidak terpakai -
Jumlah 1 unit unit 1 Back up data Ѵ ѴѴ
Jumlah 1 unit
2 Update Antivirus Ѵ ѴѴ

3 Scanning Flashdisk Satker Ѵ ѴѴ

4 Multiple Sheet EPSON DLQ Distribusi Printer Dot Distribusi Printer Distribusi Printer 4 Update Database Ѵ ѴѴ
Impact Printer 3500 Matrix : Dot Matrix : Dot Matrix :
Seksi Bank 2 unit Seksi Bank - Seksi Bank 1 unit
Tidak terpakai 6 unit unit Tidak terpakai 3 Berdasarkan hasil monitoring tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh KPPN
Jumlah 8 unit Tidak terpakai unit telah mematuhi SOP TIK KPPN.
- unit Jumlah 4 unit
Jumlah - unit V. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPN TERKINI

Tabel 99 Detail Software pada setiap PC for end user Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN diterbitkan pada tanggal 28
No Detail software KPPN KPPN KPPN April 2016 yaitu pada masa dimana geliat perubahan proses bisnis pada KPPN
Yogyakarta Wonosari Wates sedang giat disempurnakan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan
di tengah usaha untuk mencapai simplifikasi serta efisiensi pengelolaan APBN.
1 Operating System √ √ √ Selama rentang waktu paruh pertama tahun anggaran 2016 hingga
paruh pertama 2018 yang baru saja berlalu, telah banyak terobosan menuju
Windows 7 32 bit perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai upaya untuk terus menggerakkan roda reformasi
2 Microsoft Office 2010 √ √ √ birokrasi. Perbaikan tersebut secara langsung telah mempengaruhi tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN. Tim Pembinaan dan Supervisi
3 Adobe Reader √ √ √

4 Winzip 15 √√√

5 Antivirus Trendmicro √ √ √

6 TCO Stream √√√

7 Java versi 6.0.7 √ √ √

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 111

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

KPPN Kanwil DJPb Provinsi DIY telah merangkum jejak perjalanan KPPN dalam 08.00 s.d 16.00 WIB.
mengimplementasikan kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh Kantor Norma waktu penyelesaian layanan konsultasi adalah maksimal 2 hari kerja,
Pusat DJPb dan belum diakomodir dalam KEP-261/PB/2016, yaitu: dihitung sejak permintaan konsultasi secara langsung diterima oleh petugas
CSO, surat masuk dicatat pada buku agenda oleh KPPN, berdasarkan tanggal
1. Layanan CSO Online HAI DJPBN e-mail masuk dari satuan kerja, atau berdasarkan tanggal pertanyaan
Guna menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja terkait direkam oleh satuan kerja ke dalam aplikasi HAI CSO, sedangkan untuk
penanganan permasalahan di bidang perbendaharaan serta dalam rangka pertanyaan yang diteruskan kepada HAI DJPb maka akan dianggap sebagai
implementasi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/ capaian HAI DJPb sehingga tidak diperhitungkan sebagai capaian milik CSO.
PB/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan
Kerja Pada Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara dan sebagai Target jumlah permasalahan yang diinput pada aplikasi HAI CSO baik yang
implementasi helpdesk terintegrasi HAI DJPB diperlukan suatu strategi direkam langsung oleh satuan kerja secara langsung atau yang diinput oleh
manajemen satker yang berkesinambungan. CSO ditetapkan sebagai berikut :
Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, KPPN TIPE A1 : 300 tiket
yang meliputi: penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan KPPN TIPE A2 : 200 tiket
kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer
Service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) petugas layanan CSO maka perhitungan
tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.Manajemen satker dilaksanakan target jumlah permasalahan yang di-input dilakukan secara proporsional
secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus berdasarkan jumlah petugas layanan CSO pada KPPN. Terhadap capaian IKU
kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan yang merupakan capaian IKU pribadi sebagai CSO pada aplikasi HAI CSO
perbendaharaan di masing-masing unit. sudah ditetapkan dan untuk perhitungan indeks kuantitas dan ketepatan
Layanan konsultasi satker adalah semua permasalahan dan/ atau permintaan waktu dihitung berdasarkan tiket yang diselesaikan oleh CSO bersangkutan.
informasi terkait pengelolaan perbendaharaan yang disampaikan oleh Satuan Target IKU dalam satu triwulan bagi CSO KPPN ditetapkan dengan Indeks 3
Kerja kepada KPPN. Tindak lanjut konsultasi satker adalah penyelesaian (tiga)
terhadap permintaan konsultasi secara langsung melalui CSO, surat dan email Formula untuk mengitung indeks penyelesaian layanan konsultasi satker
yang disampaikan oleh Satker kepada KPPN, serta seluruh pertanyaan yang melalui Aplikasi HAI CSO secara tepat waktu adalah:
disampaikan oleh satker melalui aplikasi HAI CSO yang direkam oleh satker.
Capaian Indeks = ∑(Indeks Kualitas Layanan x Bobot) + (Indeks Ketepatan
Khusus untuk layanan konsultasi secara langsung, surat dan email yang waktu x Bobot)
disampaikan oleh Satker kepada KPPN petugas layanan CSO menyusun
dokumentasi/database permintaan konsultasi oleh satker dengan melakukan LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
input pada aplikasi HAI CSO untuk mempermudah dalam monitoring tindak
lanjut penyelesaian jasa layanan konsultasi dimaksud pada hari kerja mulai pukul

112

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Tabel 101 Pembobotan Capaian IKU CSO

Persentase Indeks Kuantitas Layanan Bobot Persentase Indeks Ketepatan Waktu Bobot
Kegiatan Kegiatan

Jumlah Indeks kuantitas input tiket : 40% Perhitungan Indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket : 60%
Permasalahan Indeks 1 : ≤ 50% dari target input permasalahan Ketepatan Waktu Indeks 1 : ≤ 50% Permintaan satker diselesaikan secara tepat waktu
yang diselesaikan Indeks 2 : 50% < x ≤ 70% dari target input permasalahan layanan Indeks 2 : 50% < x ≤ 70% Permintaan satker diselesaikan secara tepat waktu
Indeks 3 : 70% < x ≤ 90% dari target input permasalahan Indeks 3 : 70% < x ≤ 90% Permintaan satker diselesaikan secara tepat waktu
Indeks 4 : 90% < x ≤ 100% dari target input permasalahan Indeks 4 : 90% < x ≤ 100% Permintaan satker diselesaikan secara tepat waktu

Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OM SPAN, berikut ini merupakan Capaian IKU CSO pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY periode triwulan I dan II tahun

2018

Tabel 102 Capaian IKU CSO Triwulan I Tahun 2018 Sedangkan berdasarkan jumlah dan jenis permasalahan yang diinput pada

No KPPN CSO Kuantitas Kualitas Capaian IKU HAI CSO pada masing-masing KPPN dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik

Target Realisasi Bobot Jumlah Tepat Bobot (10) = (6)+((9) berikut
Tiket Waktu 4
4
(1) (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) (9) 4 Tabel 104 Rekapitulasi Permasalahan pada HAI CSO
4
1 Yogyakarta Rima Afintania KD 50 87 1,6 87 87 2,4 4 No KPPN Triwulan 1 Triwulan 2
4
2 Yogyakarta Niken Satya Rini 50 158 1,6 158 158 2,4 4 1 Yogyakarta 505 644
3,2
3 Yogyakarta Murtasiyah 50 67 1,6 67 67 2,4 2 Wonosari 203 182

4 Yogyakarta M. Wahid Hasyim 50 78 1,6 78 78 2,4 3 Wates 101 101

5 Yogyakarta Kurniawan Andri W 50 54 1,6 54 54 2,4

6 Yogyakarta Sri Haryati 50 61 1,6 61 61 2,4

7 Wonosari Wahyu Purnomo 200 203 1,6 203 203 2,4

8 Wates Tri Paryanto 200 101 0,8 101 101 2,4

Tabel 103 Capaian IKU CSO Triwulan II Tahun 2018

No KPPN CSO Kuantitas Kualitas Capaian IKU

(1) (2) Target Realisasi Bobot Jumlah Tepat Bobot (10) = (6)+((9)
1 Yogyakarta Tiket Waktu 4
2 Yogyakarta 4
3 Yogyakarta (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) (9) 4
4 Yogyakarta 4
5 Yogyakarta Rima Afintania KD 50 185 1,6 185 185 2,4 4
6 Yogyakarta 4
7 Wonosari Niken Satya Rini 50 102 1,6 102 102 2,4 4
8 Wates 3,2
Murtasiyah 50 100 1,6 100 100 2,4

M. Wahid Hasyim 50 101 1,6 101 101 2,4

Kurniawan Andri W 50 61 1,6 61 61 2,4

Sri Haryati 50 95 1,6 95 95 2,4

Wahyu Purnomo 200 182 1,6 182 182 2,4

Tri Paryanto 200 101 0,8 101 101 2,4

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 113

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Grafik 16 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Yogyakarta Triwulan I 2018 Grafik 18 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Wonosari Triwulan I 2018

Grafik 17 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Yogyakarta Triwulan II 2018 Grafik 19 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Wonosari Triwulan II 2018

114 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Grafik 20 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Wates Triwulan I 2018
Tingkat keaktifan para petugas CSO pada KPPN untuk menginput permasalahan
yang disampaikan oleh satker ke dalam Aplikasi HAI CSO sudah semakin
meningkat ketika tahun 2017 HAI CSO di-launching. Demikian pula dengan
antusiasme dari petugas satker untuk melakukan konsultasi online melalui
Aplikasi OM SPAN juga semakin tinggi karena untuk mendapatkan penyelesaian
suatu permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan tidak perlu
datang langsung dan antre di KPPN. Apabila kondisi ini terus berjalan dan
dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang, cita-cita besar berupa
tersedianya database nasional terkait permasalahan yang dihadapi seputar
pengelolaan APBN beserta pemecahan yang seragam oleh seluruh petugas
CSO di seluruh Indonesia bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dicapai.

Grafik 21 Jenis Permasalahan pada HAI CSO KPPN Wates Triwulan II 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 115

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Implementasi Piloting SAKTI Kemeneterian Keuangan.
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi Kanwil Direktorat Jenderal Provinsi DIY telah memastikan implementasi Piloting
yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal SAKTI Tahap III di wilayah Provinsi DIY berjalan dengan baik,dan akan terus
ini Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang akan berkomitmen melakukan upaya yang mendukung keberhasilan implementasi
digunakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan Piloting SAKTI, antara lain:
keuangan negara.
Penerapan Aplikasi SAKTI akan memberikan manfaat yang besar dalam 1. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada level pimpinan satuan
sejarah pengelolaan keuangan negara. Satker tidak harus datang ke KPPN kerja antara Kanwil DJPb DIY, KPPN dan satuan kerja lingkup wilayah
untuk melakukan transaksi keuangan negara karena untuk melakukan Provinsi DIY
pencairan anggaran maupun monitoring data realisasi belanja/ penerimaan
dapat dikerjakan menggunakan SAKTI di mana saja dan kapan saja. Petugas 2. Melakukan site visit kepada satker target piloting SAKTI Tahap III mitra
satker dapat mengirimkan ADK RKAKL, DIPA, Revisi DIPA, Data Supplier, Data kerjanya untuk melakukan pengecekan infrastruktur dan jaringan, setup
Kontrak, Resume Tagihan, LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan user dan melakukan instalasi aplikasi.
melalui fasilitas Portal SAKTI yang berbasis web.
Mekanisme konsolidasi pelaporan keuangan secara manual tidak lagi 3. Penyelenggaraan Pairing SAKTI (pendampingan dan pelatihan) untuk
diperlukan sehingga Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja mulai dari level operator keuangan satuan kerja, dengan peserta seluruh pengelola
satker sampai dengan level kementerian dapat tersaji melalui Monitoring SAKTI keuangan satker Piloting SAKTI Tahap III yang meliputi pengelola Modul
secara real time. Penggunaan SAKTI juga akan mendukung esisiensi anggaran Administrator, Modul Perencanaan anggaran, Modul Pelaksanaan
belanja infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan Anggaran, Modul Bendahara, Modul Pelaporan Keuangan Modul Asset
negara. Pengadaan hardware seperti server dan jaringan komunikasi serta dan Modul Persediaan
pengelolaan database cukup dilakukan oleh unit instansi pusat pengelola
sistem. Pada tahun 2017, Kanwil DJPb Provinsi DIY dan KPPN Yogyakarta telah sukses
Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan
implementasi Piloting SAKTI dengan berpayung hukum pada: dalam melakukan pendampingan dan pelatihan Piloting SAKTI kepada satuan

1. PMK Nomor 223/PMK.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang kerja yang menjadi target yaitu satker Balai Diklat Keuangan Yogyakarta,
Pelaksanaan Piloting SAKTI sebagaimana telah diubah dengan PMK
Nomor 185/PMK.05/2017 tanggal 4 Desember 2017 KPKNL Yogyakarta, dan Gedung Keuangan Negara dengan nama petugas

2. KMK nomor 962/KMK.05/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang sebagai berikut:
Pelaksanaan Piloting SAKTI Lingkup Kementerian Keuangan.
Tabel 105 Nama Petugas Pairing Piloting Sakti Tahap III B
3. Instruksi Menteri Keuangan nomor 955/IMK.05/2017 tanggal 20 Desember
2017 tentang Dukungan Implementasi Piloting SAKTI di Lingkungan No Peran Modul Kanwil KPPN Yk GKN BDK KPKNL
DJPb DIY
116
1 KPA Pembayaran Ludiro Istu Wahudi Sumarmo Ariefina Sri I Agung Budi S
2 PPSPM Pembayaran Sri Marjoko Sri wahyuni Chatarina P Sri Wahyuni
Wulandari

3 PPK Komitmen Sukemi M Puji Hartanto Raditya KS Casuri Dany Kuryanto
4 Operator GLP GL&Pelaporan - M.Anang Arif Langgeng
Ernawati Dalimin

5 Operator Komitmen Meylissa Ernawati Titik Harini Diah Nofita Muh Charis
Komitmen Dwi P

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

6 Operator Pembayaran Teguh Ernawati Titik Harini Diah Nofita Anassohi implementasi Piloting SAKTI pada alamat https://sites.google.com/view/
Widodo pilotingsaktiyogya/tahap-iii-c. Pada situs tersebut dapat diperoleh surat
Pembayaran Teguh dan peraturan yang terkait dengan SAKTI, petunjuk teknis modul SAKTI, video
Widodo tutorial penggunaan Aplikasi SAKTI, hingga rekaman video conference antara
7 Operator Penganggaran - Heri Prasetyo Hari Agung Eko Puji M. Arif Kanwil DJPb, KPPN, satker mitra pairing dengan Kantor Pusat DJPb. Kanwil DJPb
P Darmanto Tri winarsih Provinsi DIY berharap situs tersebut dapat menjadi rekam jejak pelaksanaan
Anggaran Imah W implementasi Piloting SAKTI di wilayah Provinsi DIY dan bermanfaat bagi
- Sadari
8 Operator B Bendahara - 117
Ristini
Penerimaan
Sri Utami
9 Operator B Bendahara Sugeng Slamet Sadari M. Rizky Suci Wulandari
Widodo Prasetyo
Pengeluaran - -
Tukijan
10 Operator BPP Bendahara - - Diah nofita -
- Supriyadi Harjuna Arif LAnggeng
11 Operator Persediaan
Hamzah
Persediaan

12 Operator Asser Asset Tetap Ernawati Dalimin Harjuna Muh Charis
Ernawati Kiki W Chatarina P Sri Wahyuni
13 Validator Asset Asset Tetap

14 Validator Penganggaran - Raditya KS Chatarina P Dany Kuryanto

Anggaran

15 Approver Asset Asset Tetap Marjoko Sumarmo Ariefina S Agung Budi S
Tukijan Sumarmo Ariefina S Agung Budi
16 Approver Persediaan

Persediaan

17 Administrator Administrasi Heri Prasetyo Raditya KS Harjuna Sri Wahyuni

Pada tahun 2018 yang sedang berjalan, implementasi Piloting SAKTI berlanjut
untuk Tahap III C pada seluruh kantor vertikal Ditjen Pajak dan Ditjen Bea
Cukai. Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY telah menetapkan mitra pairing Piloting
SAKTI Tahap III C dengan susunan:
Kanwil DJPb Provinsi DIY menjadi mitra pairing satker Kanwil DJP Provinsi DIY
dan KPPN Pratama Sleman
KPPN Yogyakarta menjadi mitra pairing satker KPP Pratama Bantul, KPP
Pratama Yogyakarta, dan KPP Bea Cukai Yogyakarta
KPPN Wates menjadi mitra pairing satker KPP Pratama Wates
KPPN Wonosari menjadi mitra pairing satker KPP Pratama Wonosari

Gambar 51 Suasana Forum Group Disccusion Piloting SAKTI Tahap III B

Sebagai sarana pembelajaran bagi KPPN yang akan melakukan pendampingan
kepada mitra pairing, Kanwil DJPb Provinsi DIY telah membuat situs terkait

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

keberlangsungan pendampingan oleh petugas Kanwil DJPb maupun KPPN. Pada Semester 1 Tahun 2018, jumlah TMR yang tersebar pada tiga KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY adalah sebanyak 11 orang, yaitu:
3. Pelaksanaan Tugas Treasury Management Representative (TMR)
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-38/PB/2016 Tabel 106 Daftar Nama Petugas TMR KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY
tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representative) yang dimaksud dengan Pembina Pengelola Perbendaharaan No. NAMA TMR NIP UNIT BIDANG/SEKSI
(Treasury Management Representative) yang selanjutnya disebut TMR adalah
pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang memiliki 1 Kurniawan Andri 198306092004121003 KPPN Yogyakarta MSKI
sertifikat pendidikan dan pelatihan TMR.
Tugas TMR pada KPPN adalah mencakup seluruh layanan perbendaharaan Wibowo
kepada Satker meliputi:
2 Murtasiyah 196308151985092001 KPPN Yogyakarta MSKI

3 Basuki Rahmat 196511181985031001 KPPN Yogyakarta Pencairan Dana

4 Agus Haryanto 196212121985031001 KPPN Yogyakarta VERA

5 Sri Pamungkas 198404052003122001 KPPN Yogyakarta VERA

6 Sri Haryati 197911052001122001 KPPN Yogyakarta MSKI

1. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan;dan 7 Estining Wijayanti 198311222006022000 KPPN Yogyakarta Pencairan Dana

8 Siti Yulfa 198809042010122003 KPPN Wonosari Subbag Umum

2. Pembinaan dan bimbingan teknis layanan perbendaharaan lainnya sesuai Mustafidah
dengan ketentuan.
9 Tri Paryanto 197602051996021001 KPPN Wates Seksi PDMS
Metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka
peningkatan kualitas dan output Satker dalam pengelolaan keuangannya 10 Nur Inna Farida 197504241996022002 KPPN Wates Seksi PDMS
terdiri dari:
11 Imam Tri Wibowo 198409282006021004 KPPN Wates Subbag Umum

3. Pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada meja layananan, Berdasarkan pantauan Tim Pembinaan dan Supervisi pada Aplikasi OM SPAN,
dan kegiatan TMR lingkup Kanwil DJPb DIY dapat dilihat secara ringkas pada tabel
dan grafik berikut
4. Pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar meja layanan
Grafik 22 Volume Layanan TMR Periode Semester I Tahun 2018
(over the counter)

Setiap TMR pada KPPN diwajibkan menyusun laporan dalam pelaksanaan

tugasnya. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada

Kanwil DJPb c.q. Bidang SKKI paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagai

bahan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor S-511/PB.7/2018

tanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Penggunaan Aplikasi

Pelaporan TMR pada Sistem Online Monitoring SPAN di alamat https://spanint.

kemenkeu.go.id disebutkan bahwa mulai tanggal 20 Januari 2018, pelaporan

kegiatan TMR dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan TMR yang terintegrasi

dengan sistem OM SPAN pada menu HAI DJPb submenu Data Kegiatan TMR.

118 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Grafik 23 Volume Layanan TMR berdasarkan Metode yang digunakan Grafik 26 Jenis Permasalahan KPPN Wonosari Periode Semester 1 2018

Grafik 24 Jumlah Layanan Per Petugas TMR Grafik 27 Jenis Permasalahan KPPN Wates Periode Semester 1 2018

Grafik 25 Jenis Permasalahan KPPN Yogyakarta Periode Semester 1 2018 Hasil pengamatan Tim Pembinaan, Petugas TMR dan jumlah layanan yang
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI diberikan paling banyak terjadi di KPPN Yogyakarta. Faktor-faktor yang
menyebabkan hal tersebut antara lain:
1. KPPN Yogyakarta memiliki satker paling banyak apabila dibandingkan

dengan KPPN Wates dan Wonosari sehingga jumlah TMR dan volume
kegiatan juga paling banyak.
2. Saudari Murtasyiah dan Sri Haryati menjadi TMR paling aktif karena
pegawai tersebut bertugas sebagai petugas call center dan Petugas CSO
yang setiap hari melayani satuan kerja.
Dalam rangka evaluasi dan optimalisasi kegiatan TMR lingkup Kanwil DJPb

119

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai sarana monitoring dan B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
evaluasi atas kegiatan para TMR oleh pimpinan/atasan langsung TMR, Bidang
SKKI telah membuat situs dengan alamat    https://sites.google.com/view/ Atas hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
skkiyogyakarta/seksi-sta/tmr. Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Semester I Tahun 2018 terdapat beberapa
permasalahan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pembinaan dan
IV. INOVASI DAN PRESTASI KPPN Laporan Penilaian Kinerja masing-masing KPPN dan telah mendapat tindak
lanjut dan umpan balik dari KPPN.
1. Inovasi KPPN Tabel berikut merupakan ringkasan dari rangkaian kegiatan pembinaan, mulai
Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang dari pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pembinaan,
berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang penyampaian tanggapan/tindak lanjut dari KPPN serta hasil penilaian Kanwil
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak Ditjen Perbendaharaan terkait tanggapan/tindak lanjut dari KPPN:
langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu pendekatan baru
yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada Tabel 107 Matriks Pembinaan dan Supervisi Semester I Tahun 2018
kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat berupa inovasi
hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Pembinaan dan supervisi terkait inovasi diharapkan mampu memberikan
motivasi KPPN agar terus membangun dan menumbuhkembangkan inovasi Tanggal 8 s.d. 15 Mei 2018 23 s.d. 27 April 30 April s.d. 7 Mei 2018
untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme pelayanan serta Pelaksanaan 2018
peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan. Target yang Pembinaan
ingin dicapai adalah:
a. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; Tanggapan/ SP-2524 / WPB.15/ S - 418/ WPB.15/ S-474/WPB.15/KP.03/ 2018
b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; Tindak Lanjut KP.01/ 2018 KP.02/ 2018 Tanggal 28 Mei 2018
c. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN. KPPN Tanggal 5 juli Tanggal 22 Mei
Terkait Inovasi akan diulas lebih lanjut pada Sub Bab C Bab III ini.
2018 2018
2. Prestasi KPPN
Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa Penilaian Kanwil Dari 16 Dari 12 Dari 3 Rekomendasi, dinilai 3
prestasi yang diraih baik oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN terhadap Tindak Rekomendasi, Rekomendasi, point sesuai dan tuntas
Wates. Terkait prestasi akan dibahas pada Sub Bab C Bab III ini. Lanjut KPPN dinilai 16 point dinilai 12 point

sesuai dan tuntas sesuai dan tuntas

Penyelesaian Dari seluruh Dari seluruh Dari seluruh rekomendasi
Akhir KPPN rekomendasi rekomendasi telah ditindaklanjuti KPPN
terhadap telah telah Wates dan tuntas
Penilaian Kanwil

ditindaklanjuti ditindaklanjuti

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari

dan tuntas dan tuntas

120 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 121

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

1. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumnya (Semester II Tahun 2017)
KPPN Yogyakarta

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Penonaktifan Data Pada surat persetujuan penonaktifan supplier Nomor S-4850/WPB.15/KP.0110/ 2017 tanggal 25 Oktober Sesuai SOP Nomor KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.12.008 nomor 2 huruf d
Supplier Site Address 2017 terdapat lampiran cetakan laporan informasi supplier sebanyak 2 bendel, namun keduanya bahwa Kepala KPPN menyetujui permintaan penonaktifan site bank supplier
menunjukkan data supplier yang sudah dinonaktifkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Surat tersebut menggunakan user khusus KPPN pada aplikasi SPAN dengan melakukan
merupakan tindak lanjut surat Satker Sekjen Kemenristek Dikti (PTN BH-Universitas Gadjah Mada) tindakan sebagai berikut :
Sekolah Vokasi Nomor 019/UN.1/SV.1/PPK/KU/2017
Pada Lampiran surat persetujuan penonaktifan supplier nomor S-4755/WPB.15/ KP.01/2017 tgl 19-10- 1. Mencetak Laporan Informasi Supplier sebelum penonaktifan
2017 terlihat bahwa data supplier yang dinonaktifkan adalah pegawai an ZAENI SUTANTO, sedangkan 2. Menonaktifkan site bank supplier berkenaan
berdasarkan surat satker KOREM-072/PMK DAM IV/DIP nomor B/1204/X/2017 tgl 16-10-2017 yang diminta 3. Mencetak Laporan Informasi Supplier setelah dilakukan penonaktifan site
untuk dinonaktifkan adalah pegawai atas nama YOYO SUTARYO. bank supplier.
Terdapat surat persetujuan Penonaktifan Data Supplier Nomor S-4613/WPB.15/KP.01/2017 tertanggal
11 Februari 2017, sedangkan surat permintaan satker atas persetujuan tersebut diagenda tanggal 10 Tim Pembinaan merekomendasikan agar di masa yang akan datang, dalam
Oktober 2017 yaitu Surat satker Istana Kepresidenan Yogyakarta nomor B-438/Setpres/I-Yog/9/2017 melakukan proses penonaktifan supplier selalu mencetak Laporan informasi
tanggal 29-09-2017 supplier sebelum penonaktifan sesuai SOP tersebut, lebih teliti dalam
Lampiran surat persetujuan penonaktifan data supplier nomor 4679/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 13-10- memproses penonaktifan data supplier dan menatausahakannya.
2017 terdapat cetakan laporan informasi supplier yang sebelum penonaktifan NRS-nya berbeda dengan
data setelah penonaktifan. Hal tersebut mengakibatkan laporan informasi supplier yang dicetak setelah
penonaktifan menjadi tidak bisa memberikan informasi yang akurat atas status data supplier yang
dinonaktifkan.

Pendaftaran Data Kontrak Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN diketahui bahwa terdapat data kontrak yang 1. Agar lebih teliti dalam memverifikasi dan melakukan pendaftaran data
terlambat pendaftarannya selama 2090 hari yaitu Kontrak dengan NRK A/030.17002874/0/0. Setelah kontrak.
dilakukan uji silang dengan dokumen laporan pendaftaran kontrak diketahui bahwa tanggal kontrak yang
tertera adalah 26 Oktober 2010 namun tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears. 2. Berdasarkan surat Direktur SITP nomor S-4383/PB.8/2017 tanggal 10
Seharusnya tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal efektif DIPA tahun yang bersangkutan. Mei 2017 hal Perekaman Data Lokasi Kegiatan/Proyek dijelaskan bahwa
Terdapat kontrak yang didaftarkan ke KPPN namun belum mencantumkan data lokasi (koordinat yang dalam rangka peningkatan pengawasan penggunaan dana atas kegiatan
terdiri dari lattitude dan longitude) antara lain kontrak satker RSPAU Hardjolukito (344809) dengan NRS yang bersifat kontraktual, kepada seluruh satker yang memiliki pagu DIPA
A/030.17002873/0/0 s.d. A/030.17002903/0/0 kontraktual wajib melakukan perekaman data lokasi pada Aplikasi SAS. Untuk
proses pendaftaran data kontrak pada masa yang akan datang, petugas
validasi SPAN agar memastikan data lokasi proyek telah terisi sebelum
melakukan proses validasi data kontrak.

Penerbitan SP2D

122 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / • TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT PIC

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: • Kepala Kantor Selanjutnya akan dilakukan pencetakan laporan informasi supplier sebelum penonaktifan Tuntas
PER-58/PB/2013 • Subbagian Umum Pada tanggal 16 Oktober 2017, Korem 072 mengajukan dua surat permohonan penonaktifan data supplier, yaitu Tuntas
KEP-287/PB/2015 SOP KP.12 004 No.B/1204/x/2017 AN.Yoyo Sutaryo dan No.B/1498/X/2017 an.Zaeni Sutanto.Kedua permohonan tersebut telah
benar disetujui pada tanggal 18 Oktober 2017 Tuntas, telah diperbaiki
Terdapat kesalahan ketik tanggal surat, yang seharusnya 12 Oktober 2017. Perbaikan Surat Persetujuan Penonaktifan Tuntas
Data Supplier Nomor S-4613/WPB.15/KP.01/2017
Terdapat kesalahan pencetakan data supplier sebelum penonaktifan,Untuk hasil print data supplier sesudah
penonaktifan dan informasi nomor rekening yang dinonaktifkan sudah sesuai dengan permohonan dari satker

PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data • Seksi Pencairan Dana Selanjutnya akan lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan pendaftaran kontrak. Tuntas
Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Selanjutnya akan lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan pendaftaran kontrak serta memastikan bahwa satker Tuntas
Perbendaharaan dan Anggaran Negara; telah menggunakan aplikasi SAS ter-update
Surat Dirjen Perbendaharaan nomor
S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017
tentang Petunjuk Teknis Langkah-langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran
S-4383/PB.8/2017 tanggal 10 Mei 2017

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 123

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

SP2D LS Non Gaji SPM Satker KPU Provinsi DIY (654411) nomor 00239 tanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran belanja Agar lebih hati-hati dalam melakukan verifikasi SPM serta selalu memedomani
Kontraktual barang dengan BAST tanggal 12 Oktober 2017 diajukan ke KPPN tanggal 30 Oktober 2017. peraturan terkait pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
Tidak ada bukti penolakan oleh petugas konversi maupun surat persetujuan dispensasi pada lampiran
SPM tersebut
Menurut ketentuan para PER-12/PB/2017 seharusnya SPM tersebut paling lambat diterima oleh KPPN
pada tanggal 27 Oktober 2017

e. Penerbitan Surat Terdapat surat permintaan koreksi dari satker Badan Pusat Statistik Prov. DIY nomor B-188.1/ Berdasarkan
Tanggapan Koreksi SPM/ BPS/34513/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diterbitkan surat tanggapan koreksi nomor
SP3B BLU/SP2HL/SP4HL S-4051/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 11 September 2017 atas SPM nomor: 1. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-9681/
00101 tanggal 31 Mei 2017 PB.6/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Tindak Lanjut Policy
00062 tanggal 18 April 2017 Recommendation Inspektorat Jenderal Kemenkeu
Koreksi SPM tersebut dilakukan dengan alasan perubahan subkomponen
2. Surat Inspektur Jenderal nomor S-694/IJ/2016 tanggal 13 Desember 2016
Seharusnya untuk melakukan koreksi tersebut satker tidak perlu ke KPPN , cukup di Aplikasi SAS satuan tentang Policy Recommendation atas Implementasi SPAN dalam pelaksanaan
kerja. Tugas dan Fungsi KPPN dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Koreksi memang tetap diperlukan oleh satker untuk perbaikan pencatatan pada bendahara
pengeluaran. Namun koreksi tersebut tidak perlu disampaikan ke KPPN karena tidak berpengaruh pada Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
SPM maupun data pada Aplikasi SPAN. Kementerian Keuangan terdapat beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi
KPPN yang belum optimal berupa terjadinya pembatalan SP2D yang
seharusnya dapat dihindari, pelaksanaan koreksi SPM yang tidak perlu
diproses oleh KPPN, dan permasalahan hasil telaah laporan keuangan satuan
kerja yang belum selesai diperbaiki.
Dalam surat nomor S-9681/PB.6/2017 Kepala KPPN diminta untuk melakukan
evaluasi dan monitoring untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya
pembatalan SP2D serta memperhatikan kembali prosedur penerimaan
SPM dan Penerbitan SP2D dengan mengacu pada KEP-287/PB/2015 untuk
mengurangi permasalahan koreksi SPM dan/atau pembatalan SP2D

Oleh sebab itu, tim pembinaan merekomendasikan agar KPPN lebih selektif
dalam menerima SPM Koreksi yaitu terbatas untuk koreksi yang dilakukan
karena perubahan segmen BAS, atau perubahan lain sesuai PER-16/PB/2014.

Komponen maupun sub komponen tidak termasuk segmen BAS sehingga tidak
menimbulkan perubahan pada SPM dan tidak perlu dikoreksi di KPPN

124 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / • TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT PIC Tuntas
SPM merupakan SPM dengan RPD yang dimundurkan tanggalnya karena nilai SPM tidak sesuai dengan data RPD
PMK-190/PMK.05/2017 • Seksi Pencairan Dana harian yang disampaikan satker dengan range lebih dari ±15%. Penolakan SPM telah disampaikan oleh FO Konversi
PER-12/PB/2017 namun dalam SPM selanjutnya yang disampaikan ke KPPN terbawa dalam SPM lembar kedua yang dikembalikan
SE-77/PB/2017 satker.
Selanjutnya akan lebih cermat.

PER-16/PB/2009 PMK.190/PMK.01/2012 • Seksi Pencairan Dana Selanjutnya akan lebih teliti dan selektif dalam menerima koreksi SPM satker Tuntas
KEP-287/PB/2015

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 125

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penatausahaan JUM Telah Dibuat kartu Pengawasan pelunasan Jaminan Uang Muka dengan aplikasi dari Kantor Pusat Sesuai Perdirjen Nomor Per-19/PB/2013 pasal 13 ayat 1 disebutkan
sebagai dasar dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir. • Sebelum berakhirnya masa berlakunya Jaminan Uang Muka ,Kepala KPPN
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen JUM ditemukan hal-hal sebagai berikut : penerbit SP2D Jaminan Uang Muka menyampaikan pemberitahuan kepada
Hasil pengecekan dokumen Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir KPA bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka Akan berakhir.
diketahui bahwa sebanyak 11 Surat yang diterbitkan bulan Oktober 2017 tanggal penerbitannya setelah • Pasal 13 ayat 2 disebutkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
masa Jaminan berakhir. pada ayat 1 disampaikan paling cepat 15 (lima belas ) hari kerja sebelum
Sesuai Kartu/Daftar Rekapitulasi Pengawasan jaminan Uang Muka sebagai sampel satker OPSDA serayu berakhirnya masa berlakunya jaminan uang muka.
Opak (040100) ada Jaminan Uang Muka yang belum lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir • Pasal 13 ayat 3 Setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala
tetapi tidak diterbitkan Surat pemberitahuan , dan ada juga Jaminan yang akan berakhir tanggal 20 KPPN sebagaimana dimaksud ayat 1 KPA menyampaikan penjelasan tertulis
Nopember 2017 juga belum diterbitkan surat pemberitahuan. pengembalian uang muka akan dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim
pencairan Jaminan Uang muka
• tPasal 13 ayat 4 Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 3
disampaikan kepada KPPN paling lambat sebelum masa berlaku jaminan
uang muka berakhir yang dibuktikan dengan : tanda terima/resi /cap
pos dalam hal melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya atau tanda
terima di loket penerimaan KPPN dalam hal tidak dikirim melalui pos/ jasa
pengiriman resmi lainnya. KPPN agar melakukan inventarisasi atas semua
jaminan uang muka seluruh satker yang belum lunas dan diterbitkan Surat
pemberitahuan Masa Berlaku jaminan Uang Muka yang akan berakhir
paling cepat 15 hari kerja sebelum berakhirnya masa jaminan uang muka
tetapi tidak boleh melebihi masa berakhirnya jaminan uang muka sesuai
Pasal 13 ayat 1-4 sehingga apabila ada addendum perpanjangan waktu
atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Jaminan Uang Muka
dapat segera diperpanjang, atau kalau wanprestasi masih ada waktu untuk
melakukan klaim Jaminan uang muka.

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

126 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / • TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT PIC
Sudah dilakukan inventarisasi atas semua Jaminan Uang Muka semua satker yang belum lunas dan untuk selanjutnya Tuntas dan akan
PMK.190/PMK.01/2012 • Seksi Pencairan Dana akan dibuatkan Surat Pemberitahuan kepada satker bahwa masa berlaku JUM akan berakhir paling cepat 15 hari kerja dilakukan perbaikan.
PER-19/PB/2013 sebelum berakhirnya masa berlaku JUM.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 127

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penerbitan Surat Terdapat keterlambatan penyampaian Laporan Pembukaan Rekening satker, antara lain: Redaksi surat penolakan agar berpedoman kepada ketentuan PMK.252/
Persetujuan/ Penolakan Satker Sekretariat Bawaslu DIY, Surat persetujuan tanggal 10 Oktober 2017 nomor S-4599WPB.15/ PMK.05/2014 Lampiran VII.
Pembukaan Rekening KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 31-10-2017 nomor S.1231.1/ BAWASLU-DIY/SET/
KU/X/2017 (terlambat 1 hari). Untuk Laporan pembukaan rekening Sekretariat Bawaslu DIY yang lainnya Sesuai Pasal 21 ayat 1 PMK.252/PMK.05/2014, laporan pembukaan rekening
juga terlambat 1 hari (jumlah total ada 5 surat). disampaikan kepada Kuasa BUN paling lambat 20 hari kalender. Oleh karena
Satker MTsN 6 Bantul (MTsN Wonokromo), Surat persetujuan tanggal 20 September 2017 nomor itu, KPPN agar mengingatkan satker sebelum batas waktu berakhir.
S-4248WPB.15/KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 20-10-2017 nomor B-618/MTs.12.05/
PP.00.5/09/2017 (terlambat 10 hari).
Satker MTsN 8 Bantul (MTsN Dlingo), Surat persetujuan tanggal 20-09-2017 nomor S-4245/WPB.15/
KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 18-10-2017 nomor B-186/MTs.12.8/ KU.03.1/10/2017
(terlambat 8 hari).

Penerbitan SPM Retur Berdasarkan verifikasi pada Arsip Penerbitan SPM Retur (berupa fotokopi di Seksi Bank) diketahui bahwa Berdasarkan PER-30/PB/2014 pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa
yang belum disetor ke kas terdapat Surat Ralat yang membutuhkan proses perubahan supplier (mengubah nama pada rekening penyampaian surat ralat/perbaikan rekening dilampiri dengan:
negara penerima) namun tidak dilampiri dengan Surat Permintaan Perubahan Supplier dari satker, Laporan SPTJM
Informasi Supplier sebelum perubahan dan Laporan Informasi Supplier setelah perubahan, yaitu: ADK untuk pendaftaran supplier apabila supplier belum pernah didaftarkan ke
Surat Ralat Satker Kopertis nomor 3407/K5/KU/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diterbitkan SPM SPAN, atau data supplier yang telah didaftarkan memerlukan perubahan pada
Retur tanggal 31 Oktober 2017 nomor 00309A/999098/2017 nama bank dan/atau nomor rekening
Surat Ralat Satker Politeknik ATK Yogyakarta nomor 702/SJ-IND.7.7/11/2017 tanggal 6 November 2017 Surat permintaan perubahan data supplier dalam hal perubahan data supplier
dan telah diterbitkan SPM Retur tanggal 8 November 2017 nomor 00320A/999098/2017 bukan merupakan kesalahan nama bank dan/atau nomor rekening
Seyogyanya surat ralat beserta lampirannya tersebut diterima sebagai satu
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pelaksana pada Seksi Bank diketahui bahwa terdapat satker kesatuan yang tidak terpisahkan agar lebih mudah diidentifikasi dan lebih
yang mengajukan Surat Perubahan Supplier untuk keperluan penyelesaian retur mendahului/ terpisah cepat dalam penyelesaiannya.
dengan penyampaian surat ralatnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta seyogyanya melaksanakan
Pada saat tim pembinaan melakukan verifikasi terhadap berkas SP2D diketahui bahwa asli surat ralat/ SOP KP 12 010 tentang Perubahan Supplier Site Bank Terkait Retur
perbaikan rekening dari satker, SPM Retur, SPP Retur berikut dokumen pendukungnya ada pada arsip Menggunakan User Khusus pada KPPN dan SOP KP 14 028 tentang Penerbitan
SP2D yang akan disampaikan ke Seksi Vera. Sebagaimana berkas penyelesaian retur Satker Balai SPM Retur yang belum disetor ke Kas Negara.
Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Yogyakarta dengan nomor SPM Dummy 110 tanggal 18
Oktober 2017 yang diterbitkan SPM Retur nomor 00295A tanggal 23 Oktober 2017 dan diterbitkan
SP2Dnya dengan nomor 170301405000010 tanggal 24 Oktober 2017. Seharusnya satu lembar SPM,
SPP, Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut dokumen pendukung penyelesaian retur ditatausahakan
tersendiri di Subbagian Umum sebagai pertinggal KPPN

128 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / • TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT PIC Tuntas.
PMK.252/PMK.05/2014 Untuk selanjutnya KPPN Yogya akan menerbitkan surat teguran kepada satker yang terlambat melaporkan
• Seksi Bank pembukaan rekeningnya, dan selanjutnya akan menjadi perhatian dalam penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan
• Subbagian Umum Pembukaan Rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

PER-30/PB/2014 pasal 10 dan 11 • Kepala Kantor Untuk selanjutnya penyelesaian Surat Ralat/ Perbaikan Rekening diterbitkan sesuai PER-30/PB/2014 Tuntas
PER-58/PB/2013 • Seksi Pencairan Dana
KEP-287/PB/2015 • Seksi Bank
• Subbagian Umum

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 129

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Verifikasi Akuntansi

Penyusunan LK UAKBUN Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 31 huruf b, terdapat Agar dilakukan perbaikan dan kedepannya lebih teliti dalam menyusun
Daerah kesalahan penulisan. Tertulis Rp6.174.963.329,- seharusnya Rp375.574.653.726,- Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah.
Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 32 angka 4, terdapat
kesalahan penulisan. Tertulis Rp2.891.000,- seharusnya Rp3.931.000,-.
Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Agustus 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 31 huruf c, terdapat
kesalahan penulisan. Tertulis Rp9.508.794,- seharusnya Rp252.032,-
Pada LK UAKBUN-Daerah Triwulan III Komprehensif Tahun 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 34
angka 1, terdapat kesalahan penulisan pada dasar hukum penyusunan laporan keuangan. Tertulis : Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9021/PB.3/2017 tgl. 13 Oktober 2017, seharusnya Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8938/PB/2017 tgl. 12 Oktober 2017.

Penerbitan Daftar LPJ Pada Daftar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juli s.d. September 2017 terdapat kode satker KPPN (pelaksana Seksi Vera) agar melengkapi/ menginput data pada Aplikasi
Bendahara yang tidak disertai dengan uraian satker. Contoh kode satker: 109111, 109636, 404585, 404591, 407995, SILABUN dan jika terdapat kesulitan agar secara aktif berkoordinasi dengan
409180, dll. Hal ini menjadikan kesulitan dalam membaca laporan LPJ Bendahara Pengeluaran karena Direktorat SITP.
harus mencari referensi dari satker tersebut.

B PELAYANAN PERBENDAHARA AN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sarana dan Prasarana Masih terdapat 5 PC di KPPN Yogyakarta yang digunakan oleh petugas front office yang masih belum Sambil menunggu pengadaan PC yang baru, petugas front office disarankan
Pelayanan sesuai dengan standar SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin. rutin melakukan disk clean up dan menghapus file yang tidak digunakan

Indeks Kepuasan Survey Kepuasan Pengguna Layanan telah diselenggarakan KPPN Yogyakarta pada tanggal 04-10-2017 Sesuai perbandingan dari semester 2 Th 2016 s.d semester 2 Th 2017 Capaian
Pengguna Layanan dengan jumlah responden sebanyak 150 orang. Hasilnya adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat. Namun demikian terdapat
beberapa saran dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan
• Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN sebesar 4,55 dan evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogya sebagai langkah peningkatan
• Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,03% (sangat puas) kualitas layanan selanjutnya.

Apabila dilakukan perbandingan terhadap Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN selama 3
semester adalah sebagai berikut:
Semester 2 2016 = 4,28
Semester 1 2017 = 4,22
Semester 2 2017 = 4,55

130 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / • TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT PIC Telah dilakukan perbaikan
Tuntas
PMK 221/PMK.05/ 2016 • Seksi Vera Telah dilakukan perbaikan referensi satker pada aplikasi SiLabun
S - 6919/ PB / 2017
tgl. 8 Agustus 2017
S-7759/PB/2017 tgl. 6 September 2017
S-8938/PB/2017 tgl. 12 Oktober 2017
Surat PKN Nomor S-9021/PB.3/2017 tgl.
13 Oktober 2017

PER - 03 / PB / 2014 • Seksi Vera

SE-32/PB/2016 • Subbagian Umum KPPN Yogyakarta secara rutin akan melakukan disk clean up pada komputer yang digunakan petugas FO Tuntas
KMK.1329/KMK.01/2015 • MSKI
Hasil survey IKM telah dipublikasikan secara terbuka baik melalui website KPPN Yogya maupun pada papan info Tuntas
pengumuman dan telah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut berdasarkan kritik dan saran yang telah disampaikan
oleh satker pengguna layanan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 131