LHPS Semester I TA 2018

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

KINERJA DAN TATA
K ELOL A

Manajemen SDM

Pola Mutasi Internal Pada tahun 2017 KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal. Penerbitan Surat Keputusan baru Sesuai ketentuan, pelaksanaan mutasi pada KPPN agar dilaksanakan
sejauh melaksanakan penempatan pegawai baru yang mengalami mutasi dari unit eselon II lain, yaitu: sedikitnya satu tahun sekali.
Pengembangan Pegawai KEP-066/WPB.15/KP.01/2017 Tgl. 06 November 2017 a.n. Rohmatul Lailiyah Tim pembinaan merekomendasikan agar mutasi internal dapat dilaksanakan
Berbasis Kompetensi pada awal tahun 2018 dengan tetap memperhatikan kompetensi dan
Pada periode semester 2 tahun 2017 Capacity building untuk pegawai KPPN Yogyakarta belum kepentingan pegawai
dilaksanakan, sedangkan dalam Rencana Kerja Tahunan kegiatan tersebut dijadwalkan dilaksanakan
pada bulan Oktober 2017 Capacity building agar segera dilaksanakan.

132 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / • TINDAK LANJUT
KETENTUAN TERKAIT PIC

PER-30/PB/2012 • Kepala Kantor Mutasi Internal telah direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2018 Tuntas
PER-30/PB/2012 • Subbagian Umum

• Subbagian Umum Kegiatan Capacity Building semester 2 tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena alokasi dana yang tersedia direvisi Tuntas
untuk memenuhi alokasi kegiatan lain yang mendesak.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 133

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
REKOMENDASI
1. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumnya (Semester II Tahun 2017)
KPPN Wonosari

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN
SUPERVISI

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Pendaftaran Data Kontrak Selama periode Juli s.d. Oktober 2017, terdapat 38 kontrak yang telah didaftarkan dan disetujui oleh KPPN, dengan rincian: disampaikan tepat Saat perekaman data kontrak posisi
waktu sebanyak 25 kontrak, terlambat disampaikan sebanyak 13 kontrak dan telah dilampiri dengan dispensasi pengajuan kontrak dari KPPN. (lattitude dan longitude) lokasi proyek
Dari pendaftaran kontrak ini ditemukan beberapa hal sebagai berikut: kontrak agar diisi dengan lengkap dan
Terdapat beberapa kontrak yang tidak diisi posisi (lattitude dan longitude) lokasi proyek kontrak. benar.
Antara lain : (Difasilitasi pada update SAS 17.04).
Satker Kejaksaan Negeri GK (005676): CV. VFV Graha Solution No kontrak B-003/ULP.GK/PM/GDG/10/2017, CAN: A/149.17000067/0/0, NK :
70.000.000 dan No. 12/ULP.GK/PML/05/2017, CAN: A/149.17000032/0/0, NK: 70.138.000 Perekaman alamat penyedia jasa diisi
MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/Mi.12.11/KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No. A/14917000055/0/0, CV. TKTDW, NK: 86.500.000. dengan ringkas dan jelas, sesuai data
Kontrak No. B.074/Mi.12.11/KS.01.7/06/2017 tanggal 13-6-2017 CAN No. A/14917000038/0/1 CV. Diptayasa NK: 7.892.000. rekanan, minimal sampai dengan
Terdapat kontrak yang pengisian posisi (lattitude dan longitude) lokasi proyek kontrak, belum sesuai dengan petunjuk teknisnya. tingkat kabupaten/kota agar dapat
Antara lain pada satker PN Wonosari GK (098078): Kontrak No.W.13.U4/1318/PL.01/ VIII/2017, tanggal 3-8-2017 CAN A/149.17000053/0/0, CV menjadi pembeda dengan daerah
Dhian Kartika, NK: 44.380.000; Kontrak No. W.13-U4/1315/PL.01/VIII/2017 tanggal 3-8-2017 CAN No. A/149.17000054/0/0 CV. Goro Jaya Pratama, lainnya. Dan jumlah karakter tidak lebih
Nk: 1.579.288.400. Seharusnya diisi titik koordinatnya, bukan nama satkernya. dari 50 karakter.
Terdapat kontrak yang pengisiannya kurang lengkap.
Alamat penyedia barang/jasa kurang informatif, antara lain pada MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/Mi.12.11/KS.01.7/07/2017 tanggal 12- Setiap kontrak agar selalu
7-2017, CAN No. A/14917000055/0/0, CV. TKTDW, NK: 86.500.000. (hanya sampai pada RW) Kontrak No. B.074/Mi.12.11/KS.01.7/06/2017 tanggal mencantumkan volume pekerjaan.
13-6-2017 CAN No. A/14917000038/0/1 CV. Diptayasa NK: 7.892.000. (Hanya sampai kecamatan).
Uraian pekerjaan kontrak belum mencantumkan volumenya. Antara lain: Setiap kontrak agar mencantumkan
Pengadilan Agama Wonosari Kontrak No. W.12-A4/1475/PL.04/VIII/2017 tanggal 31-8-2017 CAN No. A/149.17000062/0/0 CV. Citra Perkasa NK : ketentuan sanksi terhadap penyedia
91.200.000. apabila terjadi wanprestasi
LPKA Yogyakarta (419140) Kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.PL.02.01-472 tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai Kontrak 513.541.190.
Balai Penelitian Tekn. Bahan Alam (450171), Kontrak No. 201/PPK-IPT.8/SPK/X/2017 tanggal 23-10-2017, CAN No. A/149.17000076/0/0, CV Pattern
Construction Sejahtera Raya. Nilai Kontrak 115 juta.
Tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi wanprestasi, antara lain pada satker LPKA Yogyakarta (419140) Kontrak No. W.14.Pas.15.PL.02.01.336
tanggal 24-8-2017 CAN No. A/149.17000073/0/0 CV Citra Reka Graha, nilai Kontrak 39.639.600; Kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.PL.02.01-472
tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai Kontrak 513.541.190.
Terdapat masa pemeliharaan, namun pada karwas kontrak tidak dialokasikan retensinya. Antara lain pada satker:
MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/Mi.12.11/KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No. A/14917000055/ 0/0, CV. TKTDW, NK : 86.500.000.
MIN Melikan, kontrak No. B-78a/Mi.12.08/KS.01.7/06/2017 tanggl 5-6-2017, CAN No. A/14917000035/0/00, CV. Arya Nurega, Nilai kontrak
152.500.000.
LPKA Yogyakarta, kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.PL.02.01-472 tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai Kontrak 513.541.190.

134 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT
KETENTUAN TERKAIT

Surat Direktur SITP No. S-4383/ PDMS Telah bersurat kepada satker dengan nomor S-1220/WPB.15/KP.13/2017 tanggal 27 November 2017 Tuntas
PB.08/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang PDMS
Perekaman Data Lokasi Kegiatan/Proyek Pada tanggal 16 Oktober 2017, Korem 072 mengajukan dua surat permohonan penonaktifan data supplier, yaitu Tuntas
yang Bersifat Kontraktual pada Aplikasi No.B/1204/x/2017 AN.Yoyo Sutaryo dan No.B/1498/X/2017 an.Zaeni Sutanto.Kedua permohonan tersebut telah Tuntas, telah diperbaiki
SAS 2017. benar disetujui pada tanggal 18 Oktober 2017 Tuntas
Terdapat kesalahan ketik tanggal surat, yang seharusnya 12 Oktober 2017. Perbaikan Surat Persetujuan Penonaktifan
PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Data Supplier Nomor S-4613/WPB.15/KP.01/2017
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
APBN Terdapat kesalahan pencetakan data supplier sebelum penonaktifan,Untuk hasil print data supplier sesudah
penonaktifan dan informasi nomor rekening yang dinonaktifkan sudah sesuai dengan permohonan dari satker

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 135

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Addendum Data Kontrak Untuk addendum kontrak karena perubahan nilai penarikan pada termin, dilampiri surat permintaan perubahan kontrak. Antara lain pada Untuk perubahan data kontrak karena
satker: Polres Gunung Kidul, Kontrak No. SPK/04/II/2017 tanggal 14-2-2017 CAN No. A/149.17000022/0/2 CV Asa Mulya; kontrak No. SP/05/2017/ perubahan nilai penarikan pada termin,
PNBP-Res GnK CAN No. A/149.17000014/0/5 PT Pertamina. dilakukan dengan ADK Addendum
kontrak. Tidak perlu dilampiri surat
permintaan perubahan supplier.
Terhadap data pendukung yang tidak
diperlukan menurut peraturan, tidak
perlu dilampirkan ke KPPN.

Konversi ADK SPM Pada hasil pengujian manual, dasar pembayaran pada SPM No. 00073/596989/SPM/2017 tanggal 29-8-2017 SP2D No. 171491303001443 tanggal Petugas konversi agar lebih teliti dalam
29-8-2017 pada satker MIN Playen, masih salah. Tercantum UU APBN No. 18 tahun 2006. melakukan pengujian terhadap SPM.
Hasil pengujian manual, SPM belum dilampiri informasi supplier. Antara lain pada satker: Satker Polres GK (643869) SPM No. 00315/643869/ Untuk dasar hukum undang-undang
SPM/2017 Tanggal 25-8-2017, yang telah diterbitkan SP2D No. 171491303001440 tanggal 29-8-2017 dan SPM No. 00316/643869/SSPM/2017 APBN, agar dicantumkan undang-
tanggal 30-8-2017, yang telah diterbitkan SP2D No. 171491301001490 tanggal 31-8-2017. undang yang terbaru. Pengecualian,
Terhadap pengujian manual uraian SPM, terdapat uraian yang belum sesuai dengan PMK190/PMK.05/2012. Antara lain: untuk pembayaran Gaji Induk bulan
Satker Bapas Wonosari (653133), SP2D No 171491301001488 tanggal 31-8-2017 (Pembayaran belanja barang berupa honorarium Januari, agar mengikuti ketentuan yang
penanggungjawab keuangan a.n. Surya Dharma, A.Md.IP., S.H. dkk, (6 pegawai) bulan Juli 2017 sesuai SK dst). berlaku.
Balai Penelitian Tekn. Bahan Alam (450171) SP2D No. 171491303001444 tanggal 31-8-2017 (Pembayaran belanja barang berupa Pengadaan
Bahan Untuk Kegiatan Penerapan Dan Pemanfaatan IPTEKDA Di Daerah sesuai SPK dst).
Terdapat format dan penandatangan MP PNBP yang belum sesuai dengan ketentuan, antara lain pada satker:
Kantah GK (506340) SPM No. 00166/506340/BPN/2017 tanggal 29-8-2017 dengan SP2D No. 171491302000081 tanggal 31-8-2017.
Kemenag Kab. GK (417766) SPM No. 00067/417766/SPM/2017 tanggal 21-8-2017 dengan SP2D No. 171491301001439 tanggal 21-8-2017.

136 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT PDMS Segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Perdirjen No. 58/PB/2014 tentang
Pengelolaan Data supplier dan data
Kontrak dalam SPAN

PMK-190/PMK.05/2012

Dasar pembayaran antara lain : UU PDMS Telah ditindaklanjuti dengan surat yang ditujukan pada Satker dengan nomor S-1220/WPB.15/KP.13/2017 Tuntas
APBN 2017 No. 18 tahun 2016 tahun
berkenaan, PP No. 45 tahun 2013, DIPA
dan revisi DIPA tahun berkenaan, lainnya
misalnya terkait dengan BLN.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 137

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penerbitan SP2D Daftar perubahan pegawai masih dilampirkan pada SP2D pembayaran gaji induk/Kekurangan gaji/Gaji Lainnya. Antara lain pada satker : Daftar perubahan pegawai dapat
SP2D Gaji Induk KPU Gunung Kidul (657626) SP2D No. 171491301001779 tanggal 3-10-2017. disampaikan ke KPPN sebelum atau
Pengadilan Negeri Wonosari (098078) SP2D No. 171491504000292 tanggal 2-10-2017. bersamaan dengan pengajuan SPMnya.
Dalam hal daftar perubahan pegawai
Data pendukung SPM/SP2D kurang lengkap: disampaikan bersamaan dengan
MTsN Semanu GK (424540), SP2D No. 171491506000181 tanggal 2-10-2017. Terdapat potongan SPM pengembalian belanja pegawai TAYL SPMnya, maka cetakan daftar tersebut
(423951) sebesar Rp1.963.855,- namun belum terlampir SSBP-nya; bukan merupakan lampiran SPM.
PA Wonosari (401231) SP2D No. 171491303001650 tanggal 2-10-2017, terdapat potongan pada SPM dengan akun 511119 sebesar Rp80,- belum Cetakan Daftar perubahan pegawai
terlampir SSPB-nya; tidak perlu dilampirkan pada SP2D dan
PN Wonosari (098078) SP2D No. 171491301001752 tanggal 2-10-2017 terdapat potongan SPM dengan akun 511119 sebesar Rp 26,- belum agar diparaf oleh Kepala Seksi PDMS
terlampir SSPB-nya. dan ditatausahakan oleh Pelaksana
PDMS.

Data dukung atas potongan pajak
adalah SSP dan potongan bukan pajak
adalah SSBP/SSPB.
Kekurangan dokumen agar dillengkapi.

SP2D LS Non Gaji Non Pembayaran Tunjangan Kinerja masih melampirkan SPTJM, antara lain pada satker: Pengajuan SPM LS pembayaran
Kontraktual MTsN Gubug Rubuh GK (417771) SP2D No. 171491303001723 tanggal 3-10-2017. Tunkin ke rekening pegawai dilampiri:
MIN Semanu GK (596951) SP2D No. 171491303001710 tanggal 3-10-2017. Daftar nominatif pembayaran tunkin
Rekapitulasi daftar pembayaran
tunkin, dan SSP. Jadi SPTJM tidak perlu
dilampirkan. (PMK-80/PMK.05/ 2017
Pasal 7 ayat 5)

138 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Telah dilaksanakan mulai November 2017

PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PDMS
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
APBN, KEP-287/PB/2015 (SOP Nomor:
KP.12 064 tentang Penyampaian daftar
perubahan data pegawai pada Seksi PDMS
KPPN Tipe A2).

PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PDMS MTsN Semanu mengajukan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan memecah potongan 423951 menjadi dua Tuntas
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan PDMS akun yaitu akun 423951 dan 51124 Tuntas
APBN, KEP-287/PB/2015 (SOP Penerbitan
SP2D Gaji Induk pada Seksi Bank KPPN Telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
type A1/A2)

PMK No. PMK-80/PMK.05/2017 tentang
Tata Cara pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai pada Kementerian Lembaga.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 139

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

SP2D LS Non Gaji Pembayaran belanja modal (paket pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Desa Mulusan sesuai SPK No. 02/SPK/Prc. Psr.Mulusan/V/2017 Pembayaran pekerjaan perencanaan
Kontraktual tanggal 31 Mei 2017), SP2d No. 171491303001797 tanggal 11-10-2017 untuk CV. Anugrah Karya Cipta pada satker Dinas Koperasi dan UKM dapat dilakukan 100%/lunas apabila
Gunung Kidul (040306), telah dibayarkan 100%/lunas sedang pekerjaan fisiknya belum selesai. pekerjaan fisiknya telah selesai.
Apabila pekerjaan perencanaan telah
Pembayaran Tahap II (100%) paket pekerjaan Rehab. Gedung dengan SP2D No. 171491302000091 tanggal 14-9-2017 pada satker MTsN Sumber selesai dan pekerjaan fisiknya telah
Giri Kab. GK dan SP2D No. 171491303001443 tanggal 29-8-2017 pada satker MIN Playen tidak tercantum jaminan pemeliharaan. dikontrakkan, maka dapat dibayarkan
85%. Dan 15%nya (termin pengawasan
Pengajuan SPM ke KPPN masih dilampiri faktur pajak. Antara lain pada satker : berkala) dapat dibayarkan setelah
MIN Playen dengan SP2D No. 171491303001441 tanggal 29-8-2017. pekerjaan fisiknya selesai
Kantah Gunung Kidul dengan SP2D No. 171491302000081 tanggal 31-8-2017
Pembayaran 100% dapat dilakukan
Uraian SPM masih salah, antara lain pada SP2D No. 171491303001443 tanggal 29-8-2017 pada satker MIN Playen (“Pembayaran Belanja Modal apabila masa pemeliharaan telah
tahap ke 2 (Satu) sesuai dengan SPK... dst”) selesai. Dan apabila akan dilakukan
penarikan sebelum masa pemeliharaan
selesai, maka penyedia menyampaikan
jaminan pemeliharaan ke PPK. Dalam
uraian SPM, tanggal dan nomor jaminan
agar dicantumkan karena belum terbit
BAST II.
Faktur pajak tidak perlu dilampirkan
pada SPM yang diajukan ke KPPN,
namun dilampirkan sampai dengan
proses SPP pada satuan kerja.

RPD Terdapat deviasi antara RPD yang disampaikan dengan realisasinya, rata-rata pada jenis belanja 51. Antara lain pada satker: PN Wonosari Data dukung sebagai lampiran SPM agar
(098078), PA Wonosari (401231), Kejari Gunung Kidul (005676) mengacu pada peraturan yang berlaku.
Agar dilakukan koreksi uraian SPM/
SP2D terkait

Agar RPD yang disampaikan oleh satker
adalah data yang sudah benar. Terlebih
jenis belanja 51 yang datanya dapat
dihitung secara pasti dengan bantuan
aplikasi.

140 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara PDMS
Pelaksanaan APBN;
PMK No. PMK-190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan APBN
Peraturan Kemen. PU No. 45/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana
diubah dengan Perpres 70 tahun 2012
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, pasal 89 ayat 5.
KEP-287/PB/2015 (SOP Penerbitan SP2D
LS non Gaji kontraktual pada Seksi Bank
KPPN type A1/A2)
Perdirjen No. 16/PB/2014 tentang Tata
Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
pada SPAN.

PMK-277/PMK.05/2014 tentang RPD PDMS Satker telah mengirimkan RPD Gaji Bulan Agustus sesuai dengan ketentuan.Akan tetapi ketika seksi Bank membuat Dalam proses
APPR terjadi kesalahan tanggal Gaji Bulan Agustus diberi tanggal 03-08-2017 seharusnya tanggal 01-08-2017 monitoring
sehingga terjadi void.Dan pada aplikasi OM SPAN terjadi deviasi pada tanggal 03-08-2017. Sedangkan pada tanggal
01-08-2017 tidak terdapat deviasi.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 141

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penatausahaan JUM Jaminan Uang Muka telah ditatausahakan dengan baik. Dan telah dibuatkan monitoring pengawasannya. Untuk memudahkan dalam melakukan
monitoring pengawasan JUM, dapat
ditambahkan besaran angsuran
Uang muka dan tgl No SPM-nya
dengan sumber data dari Berita Acara
Pembayaran dari satker, Tgl dan No
surat teguran, tanggal dan No. BA serah
terima jaminan. Data pengawasan
dapat di-hyperlink-kan dengan hasil
scan datanya.

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Nota SK Penunjukan Petugas Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara pada KPPN Wonosari terdapat Pejabat yang sudah memasuki masa SK Penunjukan Petugas konfirmasi
Konfirmasi Penerimaan pensiun namun namanya masih tercantum pada SK. Surat Setoran Penerimaan Negara perlu
Negara di-update/dilakukan perubahan pada
SK dimaksud.

Verifikasi Akuntansi

Penyusunan LK UAKBUN Pada LK UAKBUN-Daerah Semester I TA 2017, pada Laporan Arus Kas halaman 4, Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi uraian Penerimaan PNBP Agar dilakukan perbaikan sebagaimana
Daerah Lainnya (B.2.2.3) nilai yang tertulis sebesar Rp1.594.086,- seharusnya tertulis Rp11.594.086,- sesuai dengan cetakan LAK (Face) Tingkat KPPN mestinya sesuai dengan data dukung/
dari Aplikasi SPAN. cetakan laporan dari Aplikasi SPAN.
Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I Tahun 2017, halaman 23 penjelasan Arus kas dari Aktivitas Transitoris, nilai penerimaan Kedepannya agar lebih teliti dalam
transito tertulis Rp8.420.832.464,- nilai seharusnya sesuai LAK sebesar Rp2.294.040.064,-. Nilai Kiriman uang antar rekening bank (netto) tertulis menyusun LK UAKBUN-Daerah.
sebesar (Rp73.620.348), nilai yang seharusnya sesuai dengan LAK sebesar Rp6.053.172.052,- (6.126.792.400 - 73.620.348 = 6.053.172.052,-).

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Visi,Misi,Peta Visi KPPN Wonosari yang tertulis pada e-Banner dan website KPPN Wonosari tidak sesuai dengan template dari kantor pusat. Visi KPPN Wonosari agar disesuaikan
Strategi,Motto Layanan, dengan template dari kantor pusat.
dan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan

142 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT PDMS Telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Perdirjen No. 19/PB/2013 Tuntas.
Tuntas
PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Seksi Bank Sudah ditindaklanjuti .
Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Tuntas
Negara Sudah diperbaiki.
Untuk selanjutnya akan lebih teliti dalam menyusun LK-UAKBUN Daerah. 143
S-06193/PB/2017 hal Pedoman Vera-KI
Penyusunan dan Penyampaian LK Kuasa
BUN-Daerah 2017

surat Sekditjen Perbendaharaan no.S- Subbag Umum Sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki.
4827/PB.1/2016 tgl.14-06-2016, visi Kanwil/
KPPN adalah ‘given’ dari Pusat

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Sarana dan Prasarana Mesin antrean tidak dapat dioperasikan sejak sebulan yang lalu sehingga dilakukan manual dengan kartu antrean. Sesuai surat sekditjen Perbendaharaan
Pelayanan Berdasar hasil monev TIK telah ditemukan: tanggal 22-06-2016 Nomor S-5155/
Beberapa software MS Office pada KPPN Wonosari tidak dapat dilakukan update karena OS Windows tidak Original (bajakan). PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Masih terdapat PC yang belum memenuhi standar SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal Direktorat Pengelolaan Kinerja Triwulan II Tahun
Jenderal Perbendaharaan. 2016 dan Persiapan survei SFO Tahun
2016 bahwa pada IKU ”Persentase
pemenuhan sarpras sesuai kebutuhan”
sebagaimana disebutkan pada manual
IKU Kemenkeu four KPPN bahwa
sarpras yang harus dipenuhi yaitu
PC, laptop/notebook, LCD/Projector,
scanner, UPS, printer, komputer server,
CCTV, mesin absensi, mesin antrean,
facsimile dan televisi. Terkait dengan hal
tersebut KPPN Wonosari agar secara
aktif berkoordinasi dengan kantor
pusat.
KPPN Wonosari agar selalu
berkoordinasi dan bersurat ke Kantor
Pusat (Dit. SITP) dengan ditembuskan
ke Pusintek terkait:
Penyediaan paket OS Windows Ori
untuk dapat disebarluaskan ke instansi
vertikal Ditjen Perbendaharaan;
pengadaan/penggantian perangkat TIK
yang sudah tidak memenuhi standar
SE-32/PB/2016.

KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi

144 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Subbag Umum Telah bersurat kepada Sekditjen Perbendaharaan Nomor S-474/WPB.15/KP.03/2017
Tuntas
Surat Sekditjen Perbendaharaan tanggal ( menunggu tindak
22-06-2016 Nomor S-5155/PB/2016 dan lanjut dari Pusat)
SE-32/PB/2016.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 145

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI
Materi dan Penyajian Laporan:
Pengelolaan Kinerja Konten informasi yang disampaikan dalam kolom penjelasan beberapa laporan capaian IKU masih belum lengkap/optimal contoh IKU Akurasi Penjelasan Tambahan terkait kegiatan
Organisasi RPD dan Penyampaian LPJ Bendahara. yang telah dilakukan (terlihat effort yang
telah dilakukan) termasuk untuk iku
yang belum ada realisasi.
Grafik dan tabel agar dibuat lebih
menarik dan interaktif
Pengungkapan data dan sumber
pengambilan data perlu ditambahkan
Saran perbaikan Kegiatan Pengelolaan
Kinerja:
Perlu disusun Rencana Strategis
Pencapaian Target Kinerja Organisasi
/ IKU
Pengelolaan Dokumen Capaian Kinerja
Mengadopsi mobilitas pegawai, sistem
penataausahaan dokumen capaian
kinerja agar diubah dari sistem
penjlidan untuk seluruh pegawai
menjadi sistem pendosiran per pegawai
sama seperti Dosir Kepegawaian.

2. Manajemen SDM

Penetapan Kinerja Individu Tidak digunakannya kriteria NKP/NKP K3 Pegawai dalam Penetapan Pegawai Pemerintah dan PNPN Terbaik Semester I Tahun 2017 (KEP-24/ Salah satu ktriteria dalam pemberian
WPB.15/KP.03/2017 Tgl 22 Juni 2017). Kriteria yang digunakan adalah: Keramahan, kerapian, ketrampilan layanan, dan disiplin. reward (best employee) kepada pegawai
KPPN Wonosari, agar menggunakan
unsur NKP/NKP K3 Pegawai.

146 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Selanjutnya akan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Tuntas

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Subbag Umum

Kep-241/PB/2015 dan S-8273/

PB.1/2017 tanggal 22 Sept 2017

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Subbag Umum Segera akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Tuntas
Nomor S- 5621 /PB/2017 tanggal 20
Juni 2017 tentang Langkah-Langkah 147
Peningkatan Kualitas PK Tahun 2017.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

1. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumnya (Semester II Tahun 2017)
KPPN Wates

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERMASALAHAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
Masih terdapat SPM yang dilampiri dengan dokumen yang tidak dipersyaratkan Petugas konversi KPPN Wates menerima SPM hanya dengan lampiran yang
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara dalam peraturan. Misalnya : dipersyaratkan
Konversi ADK SPM Mengembalikan dokumen lampiran yang tidak diperlukan sambil
SPM uang makan MTsN Jatimulyo nomor 00070 tanggal 5 September 2017 yang mengedukasi satker agar di masa yang akan datang menyampaikan SPM
Penerbitan SP2D masih melampirkan rekapitulasi perhitungan uang makan, daftar perhitungan dengan lampiran yang dipersyaratkan.
Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual uang makan, dan SPTJM. Seharusnya SPM uang makan hanya melampirkan laporan Menyebarluaskan informasi mengenai Buku Panduan Teknis Pejabat
Verifikasi Akuntansi pendaftaran/perubahan/informasi supplier, SSP PPh pasal 21 dan daftar nominatif Penandatangan Surat Perintah Membayar yang dapat didownload melalui
pembayaran web www.djpbn.kemenkeu.go.id

SPM tunjangan kinerja MIN Bangunrejo nomor 00078 tanggal 6 September 2017
masih melampirkan SPTJM. Seharusnya SPM tunjangan kinerja hanya melampirkan
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier, daftar nominatif pembayaran,
rekapitulasi daftar pembayaran tukin, SSP PPh Pasal 21

SPM pembayaran honor MAN Kalibawang nomor 00086 tanggal 4 September 2017
masih melampirkan daftar permintaan honor, SPTJM, SPTB. Seharusnya hanya
melampirkan laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier, SSP PPH Pasal 21,
daftar nominatif pembayaran untuk penerima yang lebih dari satu rekening.

SPM satker Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo nomor 00193 tanggal 28 Meminta satker untuk melakukan koreksi SPM terkait kesalahan pencatuman
September 2017 salah dalam mencantumkan kode kpp pada potongan PPN. Tertulis kode KPP.
635794 (KPP Sleman), seharusnya 119440 (KPP Semarang Timur).

148 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT

PMK.190/PMK.01/2012 Seksi PDMS Dokumen Lampiran pendukung telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedang lampiran yang tidak Tuntas
KEP-287/PB/2015 dipersyaratkan telah dikembalikan ke Satker ybs.
PMK-72/PMK.05/2016 Buku Panduan PPSPM telah disosialisasikan kepada seluruh satker, bersamaan dengan sosialisasi LLAT TA 2017 dan
PMK-80/PMK.05/2017 diberitahukan melalui surat Nomor S-839/WPB.15/KP.0220/2017 tanggal 19 September 2017
SOP nomor KP.14.019
SOP nomor KP.14.020

PMK.190/PMK.01/2012 dan Seksi PDMS Telah dilakukan koreksi terhadap SPM dimaksud Tuntas
KEP-287/PB/2015
149
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan Perbaikan LPJ Bendahara satker terkait berupa :
150 Terdapat selisih minus pada LPJ Bendahara Penerimaan, yaitu:
Satker Kejari Wates (005697) sebesar minus Rp210.988,- Pengisian Nomor IV pada LPJ Bendahara Penerimaan, Hasil Rekonsiliasi
Satker Kantor Rupbasan Wates (652433) sebesar minus Rp.27.484,- Internal dengan UAKPA point 1 (penyetoran menurut pembukuan bendahara
Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta sebesar minus Rp.245.800,- dihasilkan oleh system (aplikasi).
Selisih ini disebabkan oleh sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM
Selisih ini terjadi karena penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM tidak Pengisian menurut UAKPA (sesuai bukti setor) diinput secara manual
dapat diinput dalam Aplikasi SiLABI, namun oleh petugas UAKPA satker terkait sepanjang terdapat penerimaan melalui potongan SPM. Dalam mengisi point
diinput dalam aplikasi SAIBA. (2) agar mengabaikan penerimaan yang berasal potongan SPM :
Satker Balai Besar Veteriner Wates (239544)
Pada Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh PT BRI Cabang Wates nampak bahwa KPPN Wates agar mengingatkan kembali Satker Balai Besar Veteriner Wates
untuk transaksi penerimaan : agar dalam penyetoran PNBP ke Kas Negara berpedoman pada PMK Nomor
Bulan Agustus 2017, dari penerimaan awal bulan tanggal 01 s.d 29 Agustus 2017, 162/PMK.05/2013 dan PMK Nomor 3/PMK.02/2013.
baru disetor tanggal 31 Agustus 2017
Bulan September 2017, dari penerimaan tanggal 06 s.d 27 September 2017 baru
disetor tanggal 28 September
Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggungjawab Bendahara Satker Pengelola APBN dan PMK Nomor 3/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan
berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan Negara ke Kas Negara setiap
hari kerja saat penerimaan Negara tersebut diterima.

Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
dalam hal:
Terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi; dan/atau
PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan.
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara
berkala dalam hal:
Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara Penerimaan tidak tersedia;
Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran
setiap hari;
Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan
Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau
Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada
penerimaan yang diperoleh.
Penyetoran berkala dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Telah dilakukan perbaikan atas LPJ Bendahara Satker dimaksud
Seksi
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Vera KI
PER-03/PB/ 2014 tanggal
3 Februari 2014

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 151

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PELAYANAN PERBENDAHARAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Belum tersedianya informasi publik mengenai realisasi APBN di lingkungan KPPN Membuat laporan realisasi APBN secara periodik dan melakukan
Keterbukaan Informasi Publik Wates. penyebarluasan informasi tersebut, minimal ditempatkan pada websiteKPPN
Wates.
Kepuasan Layanan KPPN Wates telah melaksanakan survey kepuasan layanan hasil survey belum
KINERJA DAN TATA KELOLA dipublikasikan secara terbuka. Mengumumkan hasil survey kepuasan masyarakat pada website KPPN Wates
atau pada papan informasi yang ada pada ruang pelayanan
Kinerja Organisasi
Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan SK Kepala KPPN Wates Nomor 14 dan 15/WPB.15/KP.02/2017 tentang Uraian Tugas Agar segera menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
dan Tanggung Jawab para Pegawai pada KPPN Wates perlu disesuaikan aturan
Manajemen SDM terbaru yaitu :
User SPAN PMK 169/PMK.01/2012 dengan PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Tata Usaha dan Rumah Tangga KMK 597/KM.1/2013 dengan KMK 811/KM.1/2017
Tata Usaha
Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user SPAN definitif menjalani Berdasarkan KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.11 001 tentang Penerbitan
cuti/ dinas luar dilakukan menggunakan berita acara pergantian user SPAN dengan Surat Permintaan Perubahan User SPAN pada KPPN dan nomor SOP
klausul “ pergantian user ini dilaksanakan dengan tetap menggunakan user name KP.11 002 tentang Penerbitan BA Perubahan User SPAN pada KPPN,
dan password yang ada untuk digunakan oleh user pengganti sementara. Tanggung dijelaskan bahwa setiap ada perubahan user SPAN KPPN harus membuat
jawab atas segala transaksi yang dilakukan selama pergantian user ini berada pada surat permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat Transformasi
user pengganti” Perbendaharaan untuk kemudian diupload ke dalam Aplikasi OM SPAN dan
merekam perubahan user tersebut pada menu manajemen user.

Penatausahaan surat masuk telah diadministrasi menggunakan aplikasi Salah satu inovasi Kanwil berupa aplikasi “apple” dapat digunakan untuk
“Administration and Monitoring Tools”, namun untuk surat keluar masih manual, menatausahakan baik surat masuk dan surat keluar pada KPPN Wates.
belum menggunakan aplikasi.

152 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT
KETENTUAN TERKAIT Tuntas
Tuntas
PER-30/PB/2012 Kasubbag Umum Telah dipasang pada e-Banner
Seksi PDMS dan Vera-KI Telah dipasang pada e-Banner
UU No. 25 Tahun 2009 dan
Kepdirjen Nomor KEP-222/PB/2012

PMK 262/PMK.01/2016 Subbag Umum SK telah disesuaikan
KMK 811/KM.1/2017

KEP-287/PB/2015 Subbag Umum Terkait dengan perubahan user SPAN dapat dijelaskan bahwa: Tuntas
KEP-261/PB/2016 Subbag Umum Perubahan yang disebabkan pergantian/perubahan pejabat definitif, telah dibuat permintaan user baru
Perubahan disebabkan user berhalangan sementara dan dilakukan penunjukan Plh, dibuat berita acara penggunaan
user dan tanggungjawab pejabat Plh nya s.d pejabat definitif bertugas kembali
Terkait angka 2 dijelaskan bahwa apabila dilakukan permintaan penggantian user baru untuk pejabat Plh akan
memakan waktu lama, sedangkan kebutuhan user untuk penyelesaian pekerjaan diperlukan saat pejabat definitif
mulai tidak aktif.

Untuk penatausahaan surat keluar segera dilaksanakan mulai bulan Januari 2018 dengan pertimbangan penggunaan
penomoran agenda baru

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 153

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Terdapat sarpras pada KPPN Wates yang belum memenuhi standardisasi, antara Berkirim surat kepada Kantor Pusat untuk mencari solusi atas kondisi
Kepuasan Pegawai lain : sarpras yang rusak.
Genset yang berkapasitas kecil tidak sesuai dengan kebutuhan kantor, sedangkan Mengajukan anggaran untuk pengadaan sarpras dimaksud.
supply dari PLN pada jam-jam kerja kadang mengalami gangguan.
Beberapa komputer pada middle office tidak dapat bekerja secara optimal, Terkait dengan mutasi internal, agar mempertimbangkan tingkat grade
contohnya : sering hang, harus direstart ulang. pegawai yang akan dimutasikan, sehingga pegawai tidak dirugikan
Printer KIPS tidak dapat digunakan lagi/ tidak kompatibel (penurunan grade).
Printer untuk cetak tanda terima konversi Sedangkan untuk pegawai yang seharusnya sudah naik grade dan
berkompenten agar dimutasikan di unit yang memenuhi ketentuan atas
Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai diperoleh hasil hasil rata-rata tingkat kenaikan tersebut.
kepentingan adalah 4,7 pada skala 5 dan rata-rata tingkat kepuasan adalah 4,5 pada
skala 5.
Berdasarkan perhitungan dengan rumus, diperoleh indeks kepuasan pegawai
89,91% atau masuk dalam kategori “Sangat Puas”

Namun demikian, berdasarkan hasil survey masih terdapat pegawai yang
memberikan skala 2 (kurang puas) pada pertanyaan terkait sarana prasarana
(komputer yang digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan pengembangan
kompetensi (mutasi internal pegawai KPPN)

Berdasarkan hasil survei selama 3 kali masa pembinaan diperoleh hasil sebagai
berikut:
Semester II tahun 2016 : 90,90 %
Semester I tahun 2017 : 93, 74%
Semester II tahun 2017 : 89,91 %

154 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Subbag Umum Surat permintaan sudah dikirim ke kantor pusat Tuntas
KEP-261/PB/2016

KEP-261/PB/2016 Subbag Umum Sarpras pada KPPN Wates telah sesuai standar, sebagaimana hasil penilaian kantor pusat atas pemenuhan BMN Tuntas
yang sesuai standar mendapat nilai 92% dari target yang ditentukan 90%. Namun demikian akan menjadi perhatian
selanjutnya bila alokasi dana dalam DIPA mencukupi.
Terhadap mutasi internal dapat dijelaskan:
Jumlah pegawai pelaksana KPPN Wates 15 orang, 1 peg tugas belajar, 2 peg dalam kondisi sakit, sehingga secara
efektive pelaksana yang menjalankan tugas hanya 12 orang. Dari 12 orang tersebut telah mencapai grade maksimum
pada satu seksi. Sehingga apabila dilakukan mutasi dapat mengakibatkan penurunan grade.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 155

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN (Semester I Tahun 2018)
KPPN Yogyakarta

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Perubahan Data Supplier KPPN Yogyakarta : Berdasarkan PER-58/PB/2013 pasal 12 disebutkan bahwa surat permintaan
(informasi alamat dan bank) Surat permohonan perubahan data supplier (perubahan NIP, perubahan nama pemilik perubahan data supplier dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII
rekening, perubahan NPWP) dari satker: PER-58/PB/2013. Dalam Lampiran VII poin 3 terdapat disebutkan bahwa sebagai
LP Kelas II Sleman nomor W14.PAS.PAS1.KU. 01.01.841 tanggal 4 April 2018 tidak dilengkapi bahan pertimbangan dalam perubahan data supplier, satker harus melampirkan
data dukung berupa fotokopi buku tabungan. dokumen pendukung sesuai substansi perubahan data supplier.
Polres Sleman nomor B/14/IV/SIKEU/2018 tanggal 3 April 2018 an Febrianto tidak dilengkapi
lampiran SK kepegawaian yg menunjukkan NRP baru KPPN Yogyakarta agar meminta satker untuk melengkapi dokumen pendukung surat
Itwasda Polda DIY nomor B/22/III/2018/ itwasda tanggal 29 Maret 2018 an Rina Sri Widiyanti permintaan perubahan data supplier sesuai dengan substansi perubahannya dan
dan Fandi Susilo tidak dilengkapi lampiran fotokopi NPWP dimasa yang akan datang agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi kelengkapan
Universitas Negeri Yogyakarta nomor 962/UN34/KU.03.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 an surat perubahan supplier.
15 orang pegawai tidak dilengkapi lampiran fotokopi buku tabungan dan NPWP.

Permasalahan :
Surat permohonan perubahan data supplier (perubahan NIP, perubahan nama pemilik
rekening, perubahan NPWP) dari satker, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung
sesuai dengan substansi perubahannya

KPPN Yogyakarta : Agar dokumen rekomendasi dari Kepala Seksi PD dilengkapi dan di masa yang akan
Terdapat proses perubahan data kontrak atas surat permintaan dari satker: datang agar lebih teliti dalam menatausahakan surat perubahan data kontrak.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM nomor KU.05.04-Bm.Pm/692 tanggal 12 April
2018 yang tidak dilengkapi dokumen rekomendasi/ persetujuan perubahan data kontrak dr Agar lebih teliti dalam menyusun redaksi surat persetujuan/ tindak lanjut atas surat
Kepala Seksi PD permintaan satker.
Pusat pengembangan SDM Regional Yogyakarta nomor 900/03.281/2018 dan
Addendum Data Kontrak 900/03.280/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan telah ditindaklanjuti seluruhnya melalui
Aplikasi SPAN pada tanggal 2 Mei 2018. Namun, surat tanggapan Kepala KPPN nomor S-718
tanggal 2 Maret 2018 hanya menyebutkan satu nomer surat permintaan satker yang telah
disetujui.

Permasalahan :
Prosedur perubahan data kontrak atas surat permintaan dari satker tidak dilengkapi
dokumen rekomendasi/ persetujuan perubahan data kontrak.

156 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT
Tuntas
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Seksi Pencairan Dana Dokumen telah dilengkapi dan selanjutnya akan lebih teliti lagi.
PER-58/PB/2013 pasal 12 ayat (5) dan (6) 157

KEP-287/PB/2015 SOP KP.12 005

PER- 58/PB/2013 dan PMK.190/ Subbagian Umum Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian bagi kami.
PMK.01/2012 Seksi Pencairan Dana

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penerbitan SP2D KPPN Yogyakarta : Koreksi SPM untuk kode potongan
SP2D PTUP/GUP Nihil Pada SPM satker 400931 nomor 00109 tanggal 27 April 2018 terjadi kesalahan penulisan Di masa yang akan datang agar lebih teliti dalam pencantuman kode BA, unit es I
kode pada kolom potongan. Tertulis 033.05.0451.815511.400931 seharusnya pada potongan SPM PTUP yaitu disesuaikan dengan kode BA dan unit es I pada DIPA
033.15.0451.815511.400931 masing-masing satker

SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Permasalahan : Tanggal SPP seharusnya sebelum atau sama dengan tanggal SPM. KPPN agar
Terkait penerbitan SP2D TUP, terdapat kesalahan pencantuman kode Bagian Anggaran pada menghimbau satker untuk melakukan koreksi uraian SPM
kolom potongan SPM.

KPPN Yogyakarta :
Tanggal SPP pada uraian SPM satker UPN (400870) tanggal 27 Maret 2018 melebihi tanggal
SPM-nya. Tertulis tanggal SPP adalah 28 Maret 2018.

Permasalahan :
Terkait penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual, terdapat penulisan tanggal SPP pada
uraian SPM yang melebihi tanggal SPMnya.

KPPN Yogyakarta :

SP2D LS Non Gaji Kontraktual SPM Satker 344809 RSPAU Hardjolukito nomor 00221 tanggal 27 Maret 2018 dengan Tagihan pengadaan barang/ jasa atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN
tanggal BAST 31 Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan disampaikan paling lambat 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada Negara,
Penerbitan Surat Tanggapan lebih dari 17 hari. dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari kerja, satker diminta
Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/ melampirkan surat pernyataan SPM melebihi batas waktu
SP4HL Permasalahan :
Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST 31 Januari 2018 tidak Petugas Validasi SPAN agar lebih teliti dalam melakukan review terhadap permintaan
melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan lebih dari 17 hari. koreksi. Petugas validasi SPAN agar memastikan bahwa ADK data koreksi tagihan
yang diunggah pada Aplikasi SPAN telah sama dengan detil permintaan koreksi dari
KPPN Yogyakarta : Satker sebelum melakukan validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN.

Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan oleh satker dengan
detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, yaitu pada surat permintaan koreksi
Satker Rupbasan Yogyakarta nomor W14.PAS.PAS10.KU. 04.04.02-342 tanggal 24 April 2018
dan ditindaklanjuti dengan surat KPPN nomor S-1377 tanggal 25 April 2018.

Permasalahan :
Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan oleh satker dengan
detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN

158 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Koreksi SPM telah dilakukan dan selanjutnya akan lebih teliti lagi.
Tuntas
PMK-190/PMK.05/2017 Seksi Pencairan Dana Tuntas
PER-12/PB/2017 Tuntas
SE-77/PB/2017
159
Seksi Pencairan Dana Koreksi uraian SPM telah dilakukan dan selanjutnya akan lebih teliti lagi.

Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor
S-1717 tgl 15 Februari 2018

Seksi Pencairan Dana Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu telah dilengkapi
Detil koreksi SPM telah diperbaiki dan selanjutnya akan lebih teliti lagi.
Sesuai dengan PMK 190 tahun 2012 pasal
41 dan surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor S-1717 tgl 15 Februari 2018 Huruf C
angka 2 dan 4

PER-16/PB/2009 PMK.190/PMK.01/2012 Seksi Pencairan Dana
KEP-287/PB/2015 SOP KP 12.055

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI
KPPN Yogyakarta : Melakukan GKM internal untuk seluruh pegawai KPPN Yogyakarta terkait format
Berdasarkan hasil verifikasi arsip surat pengesahan SKPP bulan Mei 2018 diketahui SKPP sebagaimana tertuang dalam PER-02/PB/2018
bahwa seluruh SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola TNI Melakukan sosialisasi/ bersurat kepada KPA Satker agar dalam menerbitkan SKPP
baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan hak pensiun agar berpedoman pada PER-02/PB/2018
belum menggunakan format SKPP sebagaimana diatur dalam PER-02/PB/2018 tentang
Pengesahan SKPP Pelaksanaan Pembayaran Gaji menggunakan Database Gaji Terpusat

Permasalahan :
SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola TNI baik yang
dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan hak pensiun belum
menggunakan format sesuai PER-02/PB/2018

Penatausahaan Rekening dan KPPN Yogyakarta : Untuk tertib administrasi terkait penerbitan surat penolakan atas permohonan
Penerimaan Negara Terdapat 6 surat penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening persetujuan pembukaan rekening dari satker, agar hardcopy surat permohonan dari
pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan beserta data pendukung dari satker satker tetap dilampirkan pada pertinggal surat penolakan, sebagaimana dilakukan
Penerbitan Surat Persetujuan/ dgn nomor surat KPPN S-361,362,365,366,367 tgl 31/01/2018 dan S-180 tgl 17/01/2018 pada surat persetujuan pembukaan rekening.
Penolakan Pembukaan Rekening
Permasalahan :
Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening
pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan beserta data pendukung dari satker.

160 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Pencairan Dana
Sudah dilaksanakan dengan S-1812/ WPB.15/KP.0102/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Tuntas
PMK.190/PMK.01/2012 Penghentian Pembayaran (SKPP)
KEP-287/PB/2015
S-11085/PB/2016
PER-02/PB/2018

PMK.252/PMK.05/2014 Seksi Bank KPPN Yogyakarta telah menyimpan softcopy Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening beserta dokumen Tuntas
Subbagian Umum pendukung.
Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami, bahwa apabila KPPN menolak surat permohonan pembukaan
rekening, hardcopy Surat Permohonan dan dokumen pendukung dari Satker tetap dilampirkan di pertinggal surat
penolakan.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 161

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI
Berdasarkan PMK nomor 182/PMK.05/2017 ( Bagian Lampiran Bab II huruf G Romawi
Penerbitan Daftar Saldo Rekening KPPN Yogyakarta : I) disebutkan bahwa seluruh rekening penerimaan dan rekening pengeluaran wajib
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar saldo rekening satker bulan Maret 2018 untuk ikut program TNP. Setelah KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU melaporkan
diketahui bahwa terdapat 79 rekening satker non BLU dan rekening hibah yang belum pembukaan rekening maka KPPN menyampaikan usulan pendaftaran TNP kepada
masuk dalam sistem TNP Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Berdasarkan verifikasi Laporan Daftar Saldo Rekening bulan April 2018, diketahui bahwa Tim Pembinaan merekomendasikan agar KPPN Yogyakarta segera bersurat kepada
terdapat beberapa rekening yang tidak diketahui kapan transaksi terakhirnya, misalnya: Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengikutsertakan rekening yang belum
Rekening PTUN Yogyakarta dengan nama rekening RPL 030 PTUN Yogyakarta PDT BI PKR terdaftar dalam sistem TNP.
Rekening PN Yogyakarta dengan nama rekening RPL 030 PN Yogyakarta UTK PDT
Rekening Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nama rekening RPL 030 UTK PDT Biaya Berdasarkan PMK 182/PMK.05/2017 pasal 30 disebutkan bahwa Kuasa BUN di
Perkara daerah berwenang menutup Rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/
Permasalahan : Lembaga paling lambat 1 tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
Terkait Penerbitan Saldo Rekening Satuan Kerja, masih terdapat beberapa rekening non Seyogyanya KPPN Yogyakarta melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada satker
BLU yang belum masuk dalam sistem TNP pemilik rekening untuk menentukan status rekening tersebut sehingga dapat
ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
Permasalahan :
Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening pasif yang tidak Selanjutnya untuk permohonan perbaikan transaksi penerimaan Negara agar
diketahui status transaksinya dan belum ditutup KPPN. melampirkan nota konfirmasi

Penerbitan Surat Pemberitahuan KPPN Yogyakarta :
Pelaksanaan Koreksi Penerimaan Surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara satker Kejari Sleman No
B.1543/O.4.14/Cu.3 /04/2018 tanggal 9 April 2018 dengan jawaban surat Kepala KPPN No
Verifikasi Akuntansi S-1228/WPB.15/KP.0104/2018 tanggal 11/04/2018 tidak dilampiri nota konfirmasi.

Permasalahan :
Terdapat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara yang tidak dilampiri nota
konfirmasi

162 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Bank
PMK nomor 182/PMK.05/2017 KPPN Yogyakarta telah menyampaikan surat ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara nomor S : 1042/WPb.15/ Tuntas
KP.0104/2018 tanggal 26 Maret 2018 hal Pendaftaran Rekening Pemerintah dalam Program Treasury National Polling/
TNP

Selanjutnya KPPN Yogyakarta akan melakukan monitoring terhadap rekening Satker non BLU yang belum masuk
dalam system TNP, dengan menyampaikan surat ke Direktorat PKN secara berkala sesuai ketentuan.

Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami, dan untuk mengetahui transaksi terakhir dapat dilihat pada Laporan
Daftar Saldo Rekening Satker. Berdasarkan monitoring kami, PTUN Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum menyampaikan Laporan daftar Saldo Rekening (RPL dimaksud).
Selanjutnya KPPN Yogyakarta telah membuat surat dengan Nomor : 1807,1808,1809/WPB.15/KP.0104/2018 tanggal
31 Mei 2018 tentang Peringatan Penyampaian daftar saldo rekening, untuk mengetahui transaksi terakhir rekening
dimaksud, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

SOP Nomor KP.14.013 Seksi Bank PMK Nomor 182/PMK.05/2017 Tuntas
Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami, bahwa Surat Permohonan perbaikan transaksi Negara juga
dilampirkan nota konfirmasi.

Per-16/PB/2014

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 163

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

KPPN Yogyakarta : GKM Internal Seksi Vera untuk meningkatkan pemahaman terkait verifikasi LPJ
bendahara
Berdasarkan verifikasi pada LPJ Bendahara satker ditemukan permasalahan sebagai berikut: Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman satker terkait penyampaian LPJ
LPJ Satker BKPP Provinsi DIY 049037 bulan Februari 2018 menunjukkan bahwa Uang dan pengertian pemeriksaan uang di brankas.
Persediaan di Brankas sebesar Rp 61.271.299,- (melebihi 50juta ) namun tidak melampirkan
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara berita acara keadaan kas ( Lampiran VI PER-03/PB/2014)
Permasalahan :
Terkait LPJ Bendahara, terdapat LPJ yang tidak melampirkan berita acara keadaan kas (uang
persediaan di brankas melebihi 50 juta rupiah)

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KPPN Yogyakarta : KPPN agar dapat berkoordinasi;
Berdasarkan pengamatan tim Pembina dan hasil survey kepuasan pegawai terdapat dengan pengelola GKN terkait pemanfaatan smoking area
beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain: dengan kantor pusat terkait penambahan sarana komputer/printer dan aplikasi
Perlu disediakan smoking area bagi tamu/pengguna layanan yang merokok sehingga tidak untuk pengoptimalan pelayanan kepada satker.
mengganggu kenyamanan tamu yang lain;
Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengoptimalan komputer yang terdapat pada Taman Lobby Pelayanan sebagai sarana
informasi bagi tamu/stakeholder;
Masih terdapat beberapa komputer yang digunakan dalam pelayanan langsung
kepada satker di loket FO yang spesifikasinya tidak sesuai dengan standar SE Dirjen
Perbendaharaan Nomor SE-32/pb/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin;
Beberapa aplikasi terkadang terkendala dengan jaringan

Permasalahan :
Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung kepada Satker,
terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat terkendala jaringan, terutama pada
saat periode puncak layanan.
Permasalahan :
Belum terdapat smoking area di KPPN Yogyakarta bagi pengguna layanan sehingga
mengganggu kenyamanan tamu yang lain.

KINERJA DAN TATA KELOLA

164 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Vera Tuntas
PER-03/PB/2014 Sesuai dengan Per-3/PB/2014 disebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran pada
KPPN adalah menguji kesesuaian jumlah uang di brankas dengan cara membandingkankannya dengan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi. Dari hasil pengujian ADK dan hard copy yang dilakukan petugas Seksi VERA, nilai
kas tunai pada LPJ sudah sama dengan Acara Pemeriksan Kas dan Rekonsiliasi

Sesuai PMK-162/PMK.05/2013 dan Per-3/PB/2014 untuk setoran Wajib bayar langsung ke Kas Negara tidak masuk
dalam BKU atau Buku Pembantu, namum hanya masuk pada Buku Karwas Pendapatan. Untuk selisih karena setoran
langsung wajib bayar adalah wajar karena ketentuan setoran langsung ke Kas Negara tersebut di atas dan telah
dijelaskan pada Berita Acara dan LPJ penyebab selisih dimaksud.

Telah dilakukan perbaikan LPJ oleh satker pada tanggal 07-03-2018 , setelah perbaikan uang tunai di brankas menjadi
sebesar Rp47.003.299,-

Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Subbag Umum Telah disampaikan surat kepada Kepala Rumah Tangga GKN Nomor S-1756/WPB.15/ KP.0101/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tuntas
KEP-222/PB/2012 dan Perdirjen Telah disampaikan surat permintaan ke kantor pusat Nomor S-552/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 14 Februari 2018
Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012
dan SE-32/PB/2016

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 165

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Kinerja Organisasi

KPPN Yogyakarta : Sesuai KMK 467/KMK.01/ 2014 dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 241/PB/2015,
Kontrak kinerja telah ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah sesuai dengan setiap kontrak kinerja pegawai harus dilengkapi dengan Penetapan Manual IKU.
ketentuan. Pada Semester 1 2018 terdapat adendum Kontrak Kinerja pegawai nomor: Secara umum, Pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi telah dilaksanakan
a. 2A/PB.24.030.2/2018 atas nama Ngatini dengan baik dan sesuai peraturan, antara lain :
b. 9A/PB.24.030.2/2018 atas nama Budi Astuti Ketepatan waktu penyampaian
Atas Adendum Kontrak Kinerja tersebut belum di buat lembar penetapan manual IKU. Terdapat unit in charge pengelolaan kinerja
Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja
Permasalahan : Kegiatan untuk internalisasi dan mensosialisasikan perencanaan stategis dan
Terdapat addendum Kontrak Kinerja yang belum dibuat lembar penetapan manual IKU. pengelolaan kinerja

Pengelolaan Kinerja Organisasi Masukan untuk pengelolaan kinerja :
Untuk tahun 2018, Pengelola Kinerja atau mekanisme yang ada dalam kegiatan
pengelolaan kinerja diharapkan dapat menjadi trouble solver maupun entry point
dalam upaya peningkatan kinerja unit organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut,
perlu disusun langkah strategis untuk perbaikan pengelolaan kinerja, misalnya :
Evaluasi atas nilai kinerja pegawai berdasarkan K3. Dalam NKP K3 Pegawai tahun
2016 dan 2017, terdapat variasi nilai kinerja yang didapatkan oleh pegawai antara lain
Sangat Baik, Baik, dan Cukup. Merujuk nilai NKP K3 pegawai tersebut agar dilakukan
evaluasi apakah telah sesuai dengan kinerja riil pegawai. Apabila belum sesuai
dengan kinerja riil pegawai agar dilakukan evaluasi penyebab Nilai NKP K3 Pegawai
yang tidak sesuai kinerja riil. Evaluasi tersebut antara lain :
Pemberian jenis IKU ke pegawai
Pembagian IKU antar pegawai
Terdapat/tidak IKU yang masih tanggung renteng
Pembagian IKU dalam kontrak kinerja pegawai agar memperhatikan Nilai NKP K3
dapat mencerminkan kinerja riil yang dihasilkan pegawai.

166 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY PIC TINDAK LANJUT Sem 1 / 2018
PERATURAN / STATUS
KETENTUAN TERKAIT Telah dilengkapi Lembar penetapan manual IKU addendum an. Ngatini dan Budi Astuti
Telah dilengkapi dokumen kuesioner umpan balik pelaksanaan DKO Tuntas
KMK 467/KMK.01/2014 Subbagian Umum
Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 241/
PB/2015
KMK 590/KMK.01/2016

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 167

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI
Pendalaman atas permasalahan dalam laporan capaian kinerja sehingga dapat
168 dirumuskan upaya penanganan yang sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan
prinsip efektifitas dan efisiensi. Sebagai contoh, dapat dilakukan identifikasi kendala
dan alternative solusi yang dapat ditembuh, antara lain:
Kesadaran/kurang ketaatan : pelaksanaan internalisasi, penyediaan video edukasi,
dan pengenaan sanksi

Kemampuan pegawai atau petugas satker dalam mengoperasional aplikasi :
pelaksanaan bimtek, pembuatan video tutorial, dan pembuatan buku panduan
Pengetahuan peraturan yang rendah :
Pelaksanaan sosialisasi, penyediaan blog dan video edukasi.
Peningkatan pemanfaatan inovasi IT dari yang sudah ada dengan memperhatikan
kebutuhan. Contoh :
Pemanfaatan survey online untuk pengukuran kepuasan pengguna layanan (apabila
dimungkinkan), survey kepemimpinan, kuesioner umpan balik, pengukuran indeks
efektifitas edukasi dan komunikasi, dan lainnya . Pelaksanaan survey secara online,
selain meringankan beban biaya KPPN dan Satker, juga mendukung efektifitas
dalam pemrosesan hasil pekerjaan.
Penyediaan monitoring antrian loket berbasis web / online untuk peningkatan
kepuasaan pengguna layanan (sembari menunggu pemberlakuan e-spm secara
nasional)

Peningkatan kualitas laporan Pengelolaan Kinerja baik dari segi materi maupun
penyajian antara lain :
Konten/isi diupayakan informatif yaitu dengan menyajikan perbandingan capaian
periode berjalan dengan periode sebelumnya; mengidentifikasikan potensi maksimal
dari setiap komponen target kinerja, serta mengungkapkan ulasan atas target kinerja
yang belum tercapai secara maksimal.
Metode penarikan hubungan permasalahan dengan perumusan rencana aksi
Penambahan variasi grafik/tabel yang mendukung

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT
KETENTUAN TERKAIT

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 169

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI Agar diperbaiki

Manajemen SDM KPPN Yogyakarta : Agar dilakukan penyesuaian kembali antara barang yang ada di ruangan dengan DBR
Terdapat pegawai yang mengajukan cuti alasan penting tanpa menyertakan alasan nya.
Pengelolaan Administrasi dan pengambilan cuti pada tanggal 05 Pebruari 2018 an Sumarmo NIP 196112291983101001.
Layanan SDM Untuk kesesuaian tugas dengan peraturan agar disusun jadwal pemantauan dan
Permasalahan : untuk ke depannya jadwal agar disusun diawal tahun. Sebagaimana diatur dalam
Manajemen Keuangan Terdapat pegawai yang mengajukan cuti alasan penting tanpa menyertakan alasan KMK-32/KMK.09/2013 Tg Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan
Tata Usaha dan Rumah Tangga pengambilan cuti. Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
Sarana Prasarana dan Tata Ruang KPPN Yogyakarta :
Terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan kondisi yang
sebenarnya.

Permasalahan :
Terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan kondisi yang
sebenarnya.

Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal KPPN Yogyakarta :
Jadwal pemantauan belum disusun
Permasalahan :
Jadwal pemantauan Sistem Pengendalian Internal belum disusun

Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
INOVASI DAN PRESTASI KPPN
Inovasi KPPN
Prestasi KPPN

170 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Telah diperbaiki dengan menyertakan alasan yaitu Kakak kandungnya meninggal dunia

Perka BKN No. 24 Tahun 2017 Subbagian Umum

PMK 181/PMK.06/2016 Subbagian Umum Barang telah dikembalikan ke ruang perpustakaan dan ruang rapat , sehingga sudah sesuai dengan DBR. Tuntas

KMK-32/KMK.09/2013 Sudah dibuat. Tuntas

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 171

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN (Semester I Tahun 2018)
KPPN Wonosari

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERMASALAHAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

KPPN Wonosari : Berdasarkan S-1880/PB/2018, dalam proses penonaktifan/ reactive/ update supplier,
KPPN wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan KPPN cukup melakukan input alamat email satker sehingga notifikasi terkait proses
penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja. persetujuan/ penolakan penonaktifan/ reactive/ update supplier langsung terkirim ke
email satker.
Permasalahan :
KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan KPPN Wonosari dapat melakukan sosialisasi/ berkirim surat kepada satker terkait
penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja pentingnya mencantumkan alamat email yang valid ketika mengajukan surat
permohonan penonaktifan/ reactive/update supplier sehingga proses penyelesaian
Penonaktifan/ Pengaktifan Kembali Data Supplier penonaktifan/ reactive/update supplier dapat langsung diketahui penyelesaiannya tanpa
menunggu surat tanggapan dari KPPN.

KPPN Wonosari : Bagi satker yang merasa kesulitan dalam memperoleh akses internet sehingga tidak
Uraian keperluan SSBP tidak sesuai dengan kode akunnya. Kode dapat memantau proses penyelesaian penonaktifan/ reactive/update supplier, dapat
akun 423991 dengan uraian keperluan pengembalian tunjangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN agar tetap menerbitkan surat
jabatan. tanggapan.
SSBP No.02/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp
2.018.333 pada SPM No. 00001/450171/SPM/2018 tanggal 2 Januari Agar dilakukan perbaikan pada SSBP sesuai dengan peruntukannya dan data pada
2018 , SP2D No. 181491503000004 tanggal 2 Januari 2018, Satker : GPPnya (Sebagai potongan persekot gaji atau pengembalian tunjangan jabatan).
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (450171). Terhadap semua potongan yang belum sesuai dengan BAS agar dilakukan koreksi
dengan mengacu pada ketentuan koreksi.

Konversi ADK SPM

Permasalahan:
Terkait proses Konversi dan verifikasi kebenaran SPM beserta
lampirannya, terdapat pengisian SSBP yang tidak sesuai antara kode
akunnya dengan uraian dan peruntukannya

172 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT

Perdirjen No. PER-58/PB/ 2013 Seksi PDMS Sudah ditindaklanjuti dengan surat Kepala KPPN Wonosari No S-411/WPB.15/KP.02/2018 tgl 17 Mei 2018
S-1880/PB/2018 tentang pemindahan
responsibility menu update dan inactive/
reactive supplier dari user kepala KPPN
kepada user staf dan user kepala seksi
PD/ PDMS

•Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Seksi PDMS Sudah dilakukan Koreksi SPM dengan Surat tanggapan Koreksi dari kepala KPPN Wonosari No. 00092/WPB.15/KP.03/2018 tgl. 30-01- Tuntas
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. 2018 semula 423991 Rp. 2.018.333 menjadi pengembalian Tunjangan Jabatan Struktural (511123) Rp. 710.000 , dan pengembalian
PER-16/PB/2014 tunjangan jabatan fungsional Rp. 2.018.333 ( sudah dilakukan perbaikan dokumen SSBP menjadi SSPB )

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 173

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERMASALAHAN REKOMENDASI

KPPN Wonosari : Lampiran surat permintaan koreksi Data SPM/SP2D antara lain : copy SPM sebelum dan
sesudah koreksi, Copy SP2D, SPTJM, dan ADK Koreksi SPM.
Surat permintaan koreksi Data SPM/SP2D masih dilampiri dokumen Untuk selanjutnya dokumen yang dilampirkan cukup yang sesuai dengan ketentuan.
yang tidak diperlukan, misalnya daftar rekening penerima, Daftar
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/ perubahan pegawai. Contoh :
SP2HL /SP4 HL Satker PN Wonosari (098078) surat No. W13-U4/602/ KU.01/lll/2018
tanggal 20 Maret 2018 yang telah diterbitkan surat tanggapan
koreksi No. S-0233/WPB.15/ KP.02/2018 tanggal 20 Maret 2018.
Satker MTsN 2 Gunung Kidul surat No. B.99/Mts.12.07/
KU.01/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang telah diterbitkan surat
tanggapan koreksi No. 0240/WPB.15/ KP.02/2018 tanggal 21 Maret
2018.

Permasalahan :
Surat permintaan koreksi Data SPM/SP2D masih dilampiri dokumen
yang tidak diperlukan, misalnya daftar rekening penerima, Daftar
perubahan pegawai.

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

174 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi PDMS Ke depan akan dilakukan perbaikan sesuai Rekomendasi Tuntas

PER-37/PB/2009
PMK Nomor 190/PMK.01/2012
Per-16/Pb/2014

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 175

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERMASALAHAN REKOMENDASI

KPPN Wonosari : Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari Satker Balai Penelitian
Laporan pembukaan rekening satker tidak mengalami Teknologi Bahan Alam - LIPI Yogyakarta (450171) agar disesuaikan dengan PMK-182/
keterlambatan (kurang dari 20 hari) sesuai dengan Surat KPPN PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/
Wonosari, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Lembaga, dan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening agar mengacu pada PMK tersebut
Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari salah satunya ditambahi dengan tembusan surat pada bagian bawah. Kedepannya agar
Satker Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam - LIPI Yogyakarta lebih teliti lagi dalam memproses surat persetujuan pembukaan rekening satker.
(450171) tidak sesuai dengan format surat pada PMK-182/ KPPN Wonosari agar membuat surat ke Satker MIN yang rekening bendahara
PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja pengeluarannya belum ditutup, yang berisi anjuran untuk segera menutup seluruh
Kementerian Negara/Lembaga, yang mulai berlakunya tanggal rekening yang sudah tidak digunakan lagi semenjak dilakukan re-grouping dengan
1 Januari 2018, dan format surat persetujuan dari KPPN belum Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosari. Setelah semua rekening MIN ditutup, Kantor
dilengkapi dengan tembusan surat sesuai dengan PMK tersebut. Kementerian Agama Kab. Wonosari agar mengajukan kembali Surat Permohonan
Persetujuan Pembukaan Rekening (Rekening BPP) yang rencananya akan dibuka, karena
Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen sumber, terdapat berdasarkan surat yang pertama, masa suratnya sudah kadaluarsa (kadaluarsa tanggal
Rekening surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker 2 Maret 2018 atau 15 hari kalender setelah terbitnya surat persetujuan pembukaan
Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul yang telah disetujui rekening) dan jawaban dari KPPN agar mengacu pada format surat sesuai dengan PMK-
oleh KPPN Wonosari pada tanggal 14 Februari 2018, namun satker 182/PMK.05/ 2017.
tersebut belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening
sampai dengan masa pembinaan semester I tahun 2018. Setelah
dilakukan konfirmasi ke seksi terkait, satker tersebut belum
menyampaikan laporan pembukaan rekening dan juga satker
tersebut belum membuka rekening yang baru dikarenakan kantor
yang berada dibawahnya (MIN) belum melakukan penutupan
rekening terhadap rekening yang sudah tidak digunakan lagi.
Rekening MIN seluruhnya berjumlah 12 rekening, sedangkan
rekening MIN yang belum ditutup berjumlah 6 rekening yang
seluruhnya berada pada BPD Yogyakarta.

Permasalahan :
Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
dari Satker (Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh
KPPN namun belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening
sampai dengan masa pembinaan, dikarenakan kantor yang berada
dibawahnya (MIN) belum melakukan penutupan rekening terhadap
rekening yang sudah tidak digunakan lagi.

176 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Bank Tuntas
Selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan aturan PMK.
PMK-182/PMK.05/2017 tentang KPPN telah mengirimkan surat ke satker No S-359/WPB.15/KP.02/2018 tanggal 25 April 2018
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
K/L

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 177

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Penerbitan Daftar Saldo Rekening
Verifikasi Akuntansi Persetujuan pembukaan rekening untuk satker Polres Gunungkidul Setiap ada penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN, yang
(643869) yang sudah disetujui oleh KPPN Wonosari pada tanggal 29 ditanggapi dengan pembukaan rekening oleh satker, KPPN diharapkan segera melakukan
Rekonsilisasi Internal Desember 2017, baru dimasukkan ke Daftar Rekening pada bulan update data rekening dengan mencatatnya dalam daftar rekening yang dikelola oleh
Februari 2018. KPPN.

Permasalahan :
Terdapat persetujuan pembukaan rekening untuk satker namun
terlambat dimasukkan ke Daftar Rekening oleh KPPN.

Pelaksanaan rekonsiliasi internal telah dilaksanakan sesuai SOP Agar dilengkapi
dan ketentuan yang berlaku, namun terdapat lampiran BAR
Internal yang belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
yaitu pada lampiran rekonsiliasi mutasi utang jangka pendek dan
rekonsiliasi mutasi piutang jangka pendek tanggal 12 Januari 2018, 7
Februari 2018, 6 Maret 2018, 13 Maret 2018.

Permasalahan :
Terkait pelaksanaan rekonsiliasi internal, terdapat lampiran BAR
Internal yang belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

178 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Bank Tuntas
Pada bulan Januari 2018, KPPN sudah berusaha memasukkan data tersebut, namun terkendala oleh Aplikasi PbN Open dengan
PMK-182/PMK.05/2017 tentang notifikasi “Rekening belum terkonfirmasi”.
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Akan menjadi perhatian kami.
K/L

KEP 287/PB/2015 Seksi Vara KI Telah dilengkapi Tuntas
Surat Kakanwil DJPb Nomor S-1741/
WPB.15/2017 tentang Format BAR Internal

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 179

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Penerbitan Daftar LPJ Bendahara
KPPN Wonosari : Agar diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PELAYANAN PERBENDAHARAAN Penerbitan Daftar LPJ Bendahara telah dilaksanakan sesuai
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan ketentuan, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap LPJ
Standar dan Maklumat Layanan bendahara terdapat beberapa permasalahan antara lain:
LPJ Bendahara satker Kantor Pertanahan Kab. Gunung Kidul
Keterbukaan Informasi Publik (506340) bulan Januari 2018, terdapat selisih antara saldo BKU
KINERJA DAN TATA KELOLA dengan saldo Buku Pembantu.
Kinerja Organisasi LPJ Bendahara satker Kantor Pengadilan Negeri Wonosari (098078)
bulan Januari 2018, Nilai uang tunai di brankas dalam satuan rupiah
180 (tidak dibulatkan).
LPJ Bendahara satker MTsN Karangmojo Kab. Gunungkidul (424565)
bulan Maret 2018, Nilai uang tunai di brankas dalam satuan rupiah
(tidak dibulatkan).

Permasalahan :
Terdapat selisih antara saldo BKU dengan saldo Buku Pembantu
pada LPJ Bendahara satker.

KPPN belum melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP. Agar dilakukan reviu atas standar pelayanan SOP berupa SOP Internal

Permasalahan :
KPPN Wonosari belum melakukan reviu atas standar pelayanan dan
SOP

Informasi publik melalui papan pengumuman kurang update, masih KPPN melakukan update secara rutin terhadap informasi publik
ada informasi tahun 2017 yang dipasang yaitu Kontrak Kinerja 2017,
Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Semester II Tahun 2017.

Permasalahan :
Informasi publik yang disajikan melalui papan pengumuman pada
KPPN Wonosari tidak up to date.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Vara KI
LPJ Bendahara Satker Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul (506340) Bulan Januari 2018 telah diperbaiki (hasil perbaikan terlampir); Tuntas
S-2976/PB.6/2015 LPJ Bendahara Satker Kantor Pengadilan Negeri Wonosari (098078) Bulan Januari 2018 telah diperbaiki (hasil perbaikan terlampir);
PER-03/PB/2014 tentang Juknis LPJ Bendahara satker MTsN Karangmojo Kab. Gunungkidul (424565) bulan Maret 2018, dapat kami jelaskan bahwa mulai LPJ Bulan
Penatausahaan, Pembukuan dan Maret 2018, proses upload LPJ menggunakan Aplikasi SPRINT, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3303/PB/2018
Pertanggungjawaban Bendahara Satker Tentang Penggunaan Aplikasi SPRINT ( Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi), dan dalam Aplikasi SPRINT tersebut tidak dapat
mengakomodir selisih uang pecahan, sehingga uang tunai di brankas tidak bisa dibulatkan ratusan ke atas atau ke bawah, karena
akan dibaca oleh Aplikasi SPRINT sebagai selisih/salah.

Kepdirjen Nomor 261/PB/2016 tentang Sub Bag Umum Akan dilaksanakan pada Semester II/2018. Tuntas
Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN.

Kepdirjen Nomor 261/PB/2016 tentang Sub Bag Umum Informasi publik sudah diupdate, informasi tahun 2017 telah dicabut. Tuntas
Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN

Terkait Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan, Survey selesai dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembinaan Kanwil.
Sehingga, informasi yang di sampaikan di media pengumuman merupakan hasil survey terakhir.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 181