LHPS Semester I TA 2018

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Pengelolaan Kinerja Organisasi
Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker Agar data dilengkapi sesuai petunjuk dalam manual IKU.
182 terhadap pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum
belum dirinci berdasarkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan
satker dalam pengelolaan rekening antara lain:
Jumlah permohonan persetujuan pembukaan rekening
Jumlah laporan pembukaan rekening
Jumlah laporan penutupan rekening
Persentase satker yang menyampaikan laporan saldo satker setiap
bulan

Permasalahan : Agar formula yang digunakan dalam menghitung capaian IKU dan pengisian raw data
Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker sesuai dengan petunjuk pada manual IKU.
terhadap pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum
belum dirinci berdasarkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan
satker dalam pengelolaan rekening.

Pada capaian IKU Kemenkeu Three Persentase SPM satker yang
diproses menjadi SP2D, data yang dicantumkan dalam penjelasan
capaian adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan
formula dalam manual IKU disebutkan penolakan SPM secara
formal.
Formula yang dicantumkan pada raw data persentase SPM satker
yang diproses menjadi SP2D adalah :
ΣSP2D yang diterbitkan
(ΣSP2D yg diterbitkan – Σ penolakan SPM secara substantif) x 100%

Sedangkan pada manual IKU, formula yg digunakan adalah :

ΣSP2D yang diterbitkan
(ΣSPM – Σ penolakan SPM secara formal) x 100%

Permasalahan :
Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang
diproses menjadi SP2D”, data yang dicantumkan dalam penjelasan
capaian adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan
formula dalam manual IKU disebutkan penolakan SPM secara
formal.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT Sub Bag Umum
Tuntas
KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU KPPN Tipe A2 183

KMK 467/KMK.01/2014 Sub Bag Umum
Manual IKU KPPN Tipe A2

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
NO. UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Manajemen SDM
Terdapat sisa cuti yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu Agar dilakukan koreksi dan segera dilengkapi.
Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM sebanyak 27 HK yang seharusnya maksimal 24 HK atas nama
Sutanto NIP 196305061984021001
Tata Usaha dan Rumah Tangga Penatausahaan kaartu cuti pegawai belum dilakukan sebagaimana
mestinya seperti :
Tata Usaha Pencatatan kartu cuti tidak lengkap dengan belum mencatat sisa
cuti tahun 2017 dan hak cuti 2018
INOVASI DAN PRESTASI KPPN Ditemukan masih ada penangguhan cuti yang tidak dilampiri surat
Inovasi KPPN penangguhan cutinya.
Prestasi KPPN Terdapat pegawai yang tidak ada kartu pengawasan cutinya.

184 Permasalahan :
Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap.

Agar disesuaikan dengan peraturan yang terbaru

Beberapa penyusunan surat dinas keluar belum sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dinas, yaitu contoh surat :

S-40/WPB.15/KP.03/2018 hal Perbendaharaan Menyapa Tahun 2018
(Kop surat dinas dan nomor surat tidak sesuai format Surat Dinas
Unit Organisasi KPPN)
S-0255/WPB.15/KP.03/2018 hal Permintaan Data Pengesahan Hibah
(Nomor surat tidak sesuai dengan format surat dinas unit organisasi
KPPN)

Permasalahan :
Terdapat penyusunan surat dinas keluar yang belum sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dinas

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT
KETENTUAN TERKAIT

Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Sub Bag Umum Telah dilakukan koreksi. Tuntas
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Poin 1 dan poin 2, telah dilakukan koreksi dan telah dilengkapi.
Pemberian Cuti PNS Untuk poin ketiga, seluruh pegawai telah memiliki Karwas Cuti Namun, pada saat pembinaan, terdapat beberapa pegawai yang
sedang dalam tahap pengajuan cuti ke pimpinan, sehingga Karwas Cuti an pegawai tersebut disampaikan dengan map terpisah
kepada Tim Pembina. Sebelumnya, hal tersebut juga telah diinformasikan kepada Tim Pembina.

KMK No. 664/KM.1/2017 tentang Sub Bag Umum S-40/WPB.15/KP.03/2018 tertanggal 8 Januari 2018, sedangkan S-311/PB/2018 tertanggal 10 Januari 2018, sehingga penomoran surat Tuntas
Penomoran dan Pemberian Kode Naskah tersebut masih mengikuti aturan sebelumnya.
Dinas pada Instansi Vertikal DJBn Kedepan akan dilakukan perbaikan.
Surat Dirjen Pbn Nomor S-311/PB/2018 ttg
Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dinas
DJPb

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 185

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN (Semester I Tahun 2018)
KPPN Wates

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

PELAKSANAAN TUGAS KUASA
BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran
Negara

KPPN Wates : Agar lebih teliti dalam memverifikasi kebenaran SPM beserta
SPM satker Kantor Kemenag Kulonprogo (417734) nomor 00006/gaji setjend tanggal 12 Februari 2018 terdapat kelengkapan lampirannya.
perbedaan pencantuman SSBP yang tidak sama dengan akun pada potongan SPM sebesar Rp.156.400, di SPM
Penerbitan SP2D dicatat dengan akun 425911 sedang di SSPB dicatat dengan akun 425131 dengan uraian akun penerimaan kembali
SP2D Gaji Induk belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.
SPM satker Kantor Kemenag Kulonprogo (417736) nomor 00005/gaji pendis tanggal 12 Februari 2018 terdapat
perbedaan pencantuman kode akun pada SSBP yang tidak sama dengan kode akun pada potongan SPM sebesar
Rp.720.000, di SPM dicatat dengan akun 425911 sedang di SSBP dicatat dengan akun 425951 dengan uraian akun
penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Permasalahan :
Terkait penerbitan SP2D Gaji Induk, terdapat perbedaan pencantuman kode akun pada SSBP dengan kode akun
pada potongan SPM.

Verifikasi Akuntansi

186 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
STATUS
PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT Tuntas
KETENTUAN TERKAIT
187
PMK.190/PMK.01/2012 Seksi PDMS Untuk masa yang akan datang akan lebih teliti
KEP-287/PB/2015
PMK-80/PMK.05/2017
SOP Nomor KP.14.019
SOP Nomor KP.14.020

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI

Penerbitan Daftar LPJ KPPN Wates : KPPN Wates agar melakukan verifikasi kebenaran data LPJ
Bendahara LPJ Bendahara Pengeluaran: dengan mengkonfirmasi satker terkait. Apabila kekeliruan
1. Terdapat perbedaan nominal dalam Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang dikirimkan ke Kanwil DJPb DIY terdapat pada hardcopy LPJ Bendahara Pengeluaran, maka
dengan pertinggal hardcopy di KPPN Wates. Perbedaan tersebut terdapat pada LPJ satker sebagai berikut: perbaikan dilakukan pada LPJ tersebut. Jika kekeliruan terdapat
a. Bulan Januari 2018: pada rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran maka KPPN
- (497587) KPPN Wates Wates cukup melakukan perbaikan rekapitulasi dan segera
- (417734) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo menyampaikan kepada Kanwil DJPb Yogyakarta.
- (657605) KPU Kab. Kulon Progo KPPN Wates segera menghubungi satuan kerja bersangkutan
b. Bulan Maret 2018: untuk segera melengkapi dan menyampaikan dokumen
- (417734) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo pendukung LPJ Bendahara Pengeluaran.
- (308721) MTsN Wates Kab. Kulon Progo Apabila satker memang belum membuka rekening Bendahara
- (417736) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo Pengeluaran maka data rekening di daftar rincian saldo rekening
- (423761) MAN Wates Kb. Kulon Progo cukup dikosongkan serta tidak perlu melampirkan copy rekening
- (657605) KPU Kab. Kulon Progo koran.
2. Terdapat LPJ yang tidak dilampiri dengan dokumen pendukung yakni
a. Bulan Januari 2018:
- (417740) MAN 2 Wates Kab. Kulon Progo tidak dilampiri Daftar Saldo Rincian Rekening.
3. LPJ Satker (417737) Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo bulan Januari, Februari dan Maret 2018 dilampiri dengan
data rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak sesuai (milik satker lain) dikarenakan satker (417737) Kantor
Kemenag Kab. Kulon Progo belum membuka rekening bendahara pengeluaran. Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya selisih jumlah uang di rekening antara LPJ Bulan Februari 2018 dan rekening koran yang dilampirkan.

Permasalahan :
Terdapat perbedaan nominal dalam Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang dikirimkan ke Kanwil DJPb DIY
dengan pertinggal hardcopy di KPPN Wates.

Permasalahan :
Terdapat selisih jumlah uang di rekening dengan rekening koran yang dilampirkan, disebabkan satker Kemenag
Kulon Progo belum membuka rekening bendahara pengeluaran.

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar dan Maklumat Layanan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP. Agar dilakukan reviu atas standar pelayanan SOP berupa SOP
Internal
Permasalahan :
KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP

188 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Seksi Vera KI
PMK 230/PMK.05/2016 Tuntas

Terhadap perbedaan nominal antara Rekapituasi LPJ Bendahara Pengeluaran dengan pertinggal hardcopy di KPPN Wates untuk bulan Januari 2018 dan
Maret 2018 sebagaimana satuan kerja tersebut, kami telah melakukan verifikasi kembali dan kesalahan (kekeliruan) terdapat pada Rekapitulasi LPJ Bendahara
Pengeluaran, sebagai akibat adanya perbaikan ADK LPJ satuan kerja bersangkutan yang belum disampaikan kepada kami. Rekapitulasi LPJ Bendahara
Pengeluaran dimaksud telah kami perbaiki dan dikirim kembali ke Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta dengan surat Kepala KPPN Wates Nomor : S-444/
WPB.15/KP.0304/ 2018 Tanggal 18 Mei 2018.

Terhadap LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2018 satuan kerja MAN 2 Wates Kab. Kulon Progo telah dilengkapi dengan Daftar Saldo Rincian Rekening.

Untuk Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo (417737) bulan Januari, Februari dan Maret 2018 memang tidak mempunyai Rekening
Bendahara karena pada DIPA satuan kerja bersangkutan hanya terdapat Belanja Pegawai, sehingga memang tidak mempunyai rekening koran. Rekomendasi
terhadap hal ini akan kami laksanakan, yaitu data rekening di Daftar Rincian Saldo Rekening cukup dikosongkan serta tidak perlu melampirkan rekening
koran.

Kepdirjen Nomor 261/PB/2016 Sub Bag Umum Akan dilaksanakan pada Semester II Tahun2018. Tuntas
tentang Pedoman Pembinaan
dan Supervisi KPPN. 189

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

NO. UNSUR PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN REKOMENDASI
SUPERVISI
KPPN Wates : Sudah dibuat surat Ke setditjen tanggal 20 Februari 2018
Sarana dan Prasarana Beberapa PC tidak dapat digunakan secara maksimal Nomor S-184/ WPB.15/KP.0301/2018 tentang Usulan Kebutuhan
Pelayanan Printer pada Front Office tidak dapat difungsikan dengan baik Anggaran TA 2019
PC yang sudah join domain belum di temple stiker join domain
Shower pada kamar mandi wanita tidak dapat difungsikan dengan baik Agar di tempel stiker (yang sudah dibagikan kantor pusat
Maternity Room tidak terdapat kulkas untuk penyimpan asi melalui pegawai Tri Paryanto dalam diklat Jaringan tahun 2018)
sesuai semangat join domain, untuk memudahkan tim dalam
Permasalahan : pengecekan
Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat digunakan secara optimal.

KINERJA DAN TATA KELOLA
INOVASI DAN PRESTASI KPPN
Inovasi KPPN
Prestasi KPPN

190 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

PERATURAN / PIC TINDAK LANJUT STATUS
KETENTUAN TERKAIT Sub Bag Umum Tuntas
KMK-479/KMK.01/2010 –
Printer pada Front Office tidak dapat difungsikan dengan baik :
Telah diupayakan melakukan pemeliharaan secara rutin maupun apabila terdapat kendala (trouble)
PC yang sudah join domain belum di temple stiker join domain :
Telah dipasang stiker, foto terlampir
Shower pada kamar mandi wanita tidak dapat difungsikan dengan baik :
Akan segera di perbaiki
Maternity Room tidak terdapat kulkas untuk penyimpan asi :
Belum tersedia alokasi dana untuk pengadaan kulkas.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 191

Sem 1 / 2018 \ KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

C. INOVASI DAN PRESTASI b. Pendopo Jogja
KPPN Yogyakarta telah membuat inovasi layanan yang dinamakan PENDOPO
1. Inovasi KPPN JOGJA (Pengaduan dan Monitoring Persuratan Online KPPN Yogyakarta) guna
Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester meningkatkan layanan melalui akses monitoring oleh satuan kerja terkait
I Tahun 2018, berikut ini inovasi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN surat-surat yang telah disampaikan.
Wonosari, dan KPPN Wates: PENDOPO JOGJA merupakan aplikasi berbasis web (app.kppnjogja.net/
home) sebagai sarana bagi satuan kerja lingkup kerja KPPN Yogyakarta untuk
KPPN Yogyakarta mengirimkan ADK surat permohonan, mendapatkan verifikasi awal, sekaligus
alat monitoring status tindak lanjut surat permohonan yang memerlukan
a. Dropbox Whistle Blowing System tanggapan dari KPPN Yogyakarta.
Sarana alternatif penyampaian pengaduan secara tidak langsung dalam
rangka pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian Keuangan, KPPN
Yogyakarta telah menyediakan dropbox Whistle Blowing System (WiSe) yang
ditempatkan di ruang pelayanan. Pengaduan tertulis yang disampaikan
pada dropbox WiSe akan diteruskan kepada Unit Kepatuhan Internal Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan.

Gambar 52 Kotak Pengaduan pada KPPN Yogyakarta Jenis surat permohonan yang dapat diunggah dan dimonitor pada aplikasi
Pendopo Jogja antara lain:
192 1. Pengaduan
2. Surat Permohonan Izin Tambahan Uang Persediaan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

3. Surat Permohonan pengesahan atas SKPP pindah dan pensiun d. Aplikasi Monitoring Layanan Online (ANGLO)
4. Surat Permohonan Dispensasi Keterlambatan Pendaftaran Kontrak
5. Surat Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Makan dan Belanja Gambar 54 Aplikasi ANGLO

Pegawai Lainnya melalui LS Bendahara Pengeluaran
6. Surat Permohonan terkait data supplier
7. Surat Permohonan pembukaan rekening
8. Surat Permohonan penyesuaian pagu DIPA

c. Taman Anti Gratifikasi

Gambar 53 Taman Anti Gratifikasi KPPN Yogyakarta ANGLO merupakan sebutan yang diberikan pada inovasi aplikasi yang
dikembangkan oleh KPPN Yogyakarta. Aplikasi ANGLO merupakan aplikasi
Inovasi ini dibuat dalam rangka membangun KPPN Yogyakarta menuju Kantor berbasis android yang mengintegrasikan dan menyajikan berbagai aplikasi/
Layanan ber Zona Integritas WBK/WBBM. Inovasi ini merupakan taman website yang jamak digunakan oleh Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan
kawasan hijau kecil dalam ruangan yang dilengkapi dengan monitor yang APBN. Aplikasi/ website yang dapat diakses melalui ANGLO adalah:
berisikan tulisan berjalan dan diagram alur tentang proses pengaduan apabila 1. Aplikasi OM SPAN
ada indikasi penyimpangan pada proses bisnis di KPPN. Berkenaan dengan
inovasi ini KPPN berusaha mengajak stakeholder untuk mendukung gerakan 193
anti gratifikasi dan anti korupsi.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Aplikasi Pendopo Jogja melalui sosial media milik KPPN Yogyakarta sebagaimana terlihat pada gambar
3. Aplikasi HAI DJPb
4. Website KPPN Yogyakarta berikut:
5. Info Layanan
6. Aplikasi e-Rekon Gambar 55 Kotak Lost and Found
7. Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT)
8. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan (SiPandu) LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
9. Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi)
10. Aplikasi eBilling Pajak
11. Format Surat
12. Informasi Ketentuan SPM

Aplikasi ANGLO dapat diunduh pada alamat https://tinyurl.com/anglojogja
dan dapat diinstal pada telepon genggam berbasis android.

e. Kotak Lost and Found
Sejalan dengan banyaknya Satuan Kerja yang dilayani dan tingginya jumlah
kunjungan petugas pengelola keuangan ke KPPN Yogyakarta, potensi
tertinggalnya barang-barang milik petugas Satuan Kerja juga menjadi tinggi.
Hai ini berkaca pada pengalaman para pegawai KPPN Yogyakarta di loket
pelayanan yang sering menemukan barang-barang milik Satker yang tertinggal
seperti flask disk, kunci kendaraan bermotor, Kartu KIPS, maupun charger
telepon genggam. Kondisi tersebut mencetuskan ide inovasi oleh KPPN
Yogyakarta yaitu menyediakan kotak “Lost and Found” untuk memberikan
rasa aman bagi para petugas Satuan Kerja yang tidak sengaja meninggalkan
barang pribadinya di KPPN Yogyakarta dan dapat mengambilnya kembali pada
kunjungan di KPPN Yogyakarta pada kesempatan berikutnya melalui prosedur
yang ditetapkan.
Keberadaan inovasi ini telah disebarluaskan kepada Satuan Kerja antara lain

194

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

KPPN Wonosari kewajiban setornya tanpa harus datang langsung di loket bank namun bisa
a. Live Consulting memanfaatkan transaksi elektronik melalui mesin EDC.
Live consulting dengan Aplikasi Zoom Meetings adalah salah satu inovasi unggulan
yang dilakukan oleh KPPN wonosari dengan memaksimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya
di kebutuhan satker untuk berkonsultasi terkait permasalahan pelaksanaan
anggaran. Inovasi ini dicetuskan dengan harapan mampu memberikan layanan
konsultasi secara cepat tanpa batasan waktu dan tempat.

c. Remind3s
Inovasi ini merupakan alat pengendalian yang berfungsi untuk menyampaikan
informasi kepada Satker bahwa proses penerbitanSP2D, Pengesahan SKPP, dan
tindak lanjut atas surat permohonan Satker (permohonan TUP, permohonan
dispensasi pengajuan kontrak dan SPM) telah selesai dilakukan. Penyampaian
informasi kepada Satker tersebut dilakukan dengan sarana SMS Center yang
dikelola oleh Petugas Front Office Subbagian Umum KPPN Wonosari.

b. Mesin Electronic Data Capture (EDC) 195
Mesin Electronic Data Capture (EDC) merupakan salah satu jenis mesin yang
digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik dengan menggunakan
kartu yang digesekkan. Penyediaan Mesin EDC ini merupakan hasil kerjasama
KPPN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunungkidul dengan
harapan memberikan kemudahan bagi satker atau wajib setor untuk melakukan
penyetoran ke kas negara. Dalam upaya mendukung penuh implementasi
MPN G-2 dimana satker atau wajib setor diberi kemudahan dalam menunaikan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

d. Aquaponik KPPN Wates
Aquaponik adalah gabungan antara budidaya ikan (akuakultur) dengan a. Gubug Sinergi
budidaya tanaman tanpa media tanah (hidroponik). Dengan memanfaatkan Gubug Sinergi merupakan tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan program
kolam ikan yang berada di halaman belakang gedung KPPN Wonosari, air yang budaya yaitu salam pagi KPPN dengan semangat “Must Go on”. Dalam kegiatan
ada di dalam kolam disalurkan sebagai larutan nutrisi untuk tanaman. Sumber yang dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis ini, tiap-tiap Subbag/Seksi dapat
nutrisi tersebut berasal dari kotoran ikan dan sisa-sisa pakan yang sudah menyampaikan informasi yang sedang hangat terkait pelaksanaan pekerjaan.
terurai oleh bakteri nitrifikasi yang dibutuhkan bagi tanaman.

Gambar 56 Aquaponik

b. Penyelesaian Surat/Dokumen secara elektronik
Pelaksanaan Program Pebendaharaan Go Green oleh KPPN Wates dengan
membuat suatu inovasi terkait penyelesaian surat/dokumen secara elektronik.
File elektronik dokumen/surat yang dibuat oleh pelaksana diserahkan kepada
pejabat eselon IV untuk diteliti dan mendapat koreksi seperlunya untuk
selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor. Apabila Kepala Kantor telah
setuju atas konsep surat/dokumen dimaksud, Kepala Kantor mencetak net

196 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

surat dan membubuhi tanda tangan sebagai penetapan. Inovasi ini dibuat oleh KPPN Wates dengan tujuan memberi manfaat untuk
Prosedur pelaksanaan atas inovasi ini telah dituangkan dalam Nota Dinas kepentingan pegawai secara keseluruhan yaitu:
Kepala KPPN Wates tanggal 27 Juli 2017 Nomor: ND-56/WPB.15/KP.02/2017 PBN Open
hal SOP Penyelesaian Surat/ Dokumen Secara Elektronik dan SK Kepala KPPN e-Performance dan
Wates tanggal 17 Juli 2017 Nomor: KEP-49/WPB.15/KP.02/2017. Intranet
c. Live Consulting Berbagai menu navigasi tersebut memberikan kemudahan pegawai dalam
Live consulting dengan Aplikasi Zoom Meetings adalah salah satu inovasi melakukan akses aplikasi PBN Open, e-Performance dan Intranet secara
unggulan yang dilakukan oleh KPPN Wates dengan memaksimalkan langsung tanpa harus meng-akses ke setiap URL ( Uniform Resource Locator).
pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan pelayanan khususnya di kebutuhan satker untuk berkonsultasi REKOMENDASI TERKAIT INOVASI PADA KPPN
terkait permasalahan pelaksanaan anggaran. Inovasi ini dicetuskan dengan Secara umum, inovasi yang telah diimplementasikan oleh KPPN Lingkup
harapan mampu memberikan layanan konsultasi secara cepat tanpa batasan Kanwil DJPb Provinsi DIY telah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung
waktu dan tempat. dalam peningkatan pelayanan kepada stakeholders.
d. Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates Inovasi-inovasi lain diyakini akan terus diciptakan oleh KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi DIY sejalan dengan terus berkembangnya teknologi informasi,
Gambar 57 Penambahan Menu pada Website KPPN Wates peraturan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang semakin
beragam.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi DIY juga berupaya
mendukung lahirnya inovasi pada KPPN dengan memberikan masukan ide dan
gagasan yang diharapkan dapat dieksekusi oleh KPPN untuk meningkatkan
kinerjanya. Gagasan inovasi tersebut diberi nama “ Absen Finger Print untuk
Pegawai PPNPN”
Apa?
Absen Finger Print untuk Pegawai PPNPN merupakan inovasi yang dapat
digunakan oleh internal KPPN. Berangkat dari kondisi saat ini dimana setiap
KPPN memiliki relatif banyak pegawai PPNPN namun belum terukur tingkat
kedisiplinannya dalam menaati jam kerja.
Siapa?
Obyek dari inovasi ini adalah seluruh pegawai PPNPN pada KPPN Lingkup
Kanwil DJPb Provinsi DIY, sedangkan PIC atas keberlangsungan inovasi ini
adalah Subbagian Umum KPPN.

197

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Mengapa? 2. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN
Sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kewajiban Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
absen secara elektronik untuk pegawai PPNPN pada KPPN. Absensi manual I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
dengan membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir, pengawasan menjadi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
relatif tidak mudah dan tidak praktis terhadap kedisiplinan pegawai PPNPN
dalam menaati jam kerja. Apabila KPPN dapat menerapkan absensi finger print 3. Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN
untuk pegawai PPNPN maka output yang diharapkan antara lain: Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
• Mampu memberikan laporan dengan akurat, mulai dari jam kedatangan, jam I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16
November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
istirahat, jam pulang hingga jam lembur.
• Mencegah terjadinya titip absen. 4. Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil
• Memudahkan penghitungan gaji dan lembur, termasuk pengurangan gaji Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November
karena tidak masuk kerja. 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.
• Menghemat waktu dan kertas yang digunakan untuk membuat daftar
5. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPNTipe
kehadiran setiap hari. A1 Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2016

Bagaimana? 6. Peringkat V Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe
Kepala KPPN dapat melakukan pengadaan mesin finger print dengan dana dari A1 Bersertifikasi ISO Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanTahun
DIPA KPPN, memberikan sosialisasi kepada para PPNPN lingkup KPPN masing- 2017
masing terkait ketentuan dan konsekuensi penggunaannya mesin finger print,
dan menerapkannya sehingga tertib administrasi menjadi lebih cepat untuk 7. Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Kementerian
terwujud. Keuangan Tahun 2017

2. Prestasi 8. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017
KPPN YOGYAKARTA Lingkup Kanwil DJPb DIY
Prestasi yang diraih oleh KPPN Yogyakarta sejak tahun 2016 antara lain:
1. Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup KPPN Wonosari
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wonosari antara lain
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta 1. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/WPB.15/2016.
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
198 I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
2. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 199
November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
3. Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November
2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.
4. Peringkat V Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Tipe A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.
5. Peringkat II Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Tipe A2 Tahun 2017 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017
6. Pemenang Lomba Knowledgebase Perbendaharaan kategori Resume
Peraturan pada Tahun 2017.
7. Predikat sebagai Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2017.
8. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

KPPN Wates
1. Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wates antara lain
2. Peringkat pertama Penilaian Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan

Tingkat Satuan Kerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
3. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta Semester I Tahun 2016.
4. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum
Negara Daerah Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Ditjen

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. 2. Tahapan Internalisasi Pedoman Mutu KPPN; dan
5. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
3. Tahapan Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN.
Tipe A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016. KPPN harus menyusun Pedoman Mutu sesuai Pedoman Imlementasi SMM
6. Peringkat kelima KPPN (Nilai Pembangunan Zona Integritas 93,095) yang ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/
Memenuhi Kriteria Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas PB/2018 ditetapkan atau paling lambat pada tanggal 12 April 2018.
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bersamaan waktu penyusunan laporan pembinaan dan supervisi semester
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017. I 2018, Sekteraris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat nomor
7. Peringkat IPenilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe S-5710/PB/2018 tanggal 20 juli 2018 telah menetapkan Jadwal Audit Sertifikasi
A2 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017. ISO 9001:2015 pada 15 KPPN Tahun 2015. Surat tersebut menyebutkan
8. Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017 bahwa KPPN Yogyakarta merupakan salah satu dari 15 (lima belas) KPPN yang
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta ditetapkan sebagai sampling untuk audit sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Badan
Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia.
Rekomendasi Proses audit dilaksanakan dalam 2 tahapan, yakni:
Segenap Pimpinan Kanwil DJPb Provinsi DIY memberikan apresiasi secara
penuh atas seluruh bentuk prestasi yang telah diraih oleh KPPN Yogyakarta, 1. Stage 1 (Kajian/Reviu Dokumen)Kajian/reviu dokumen bertujuan untuk
KPPN Wonosari, dan KPPN Wates selama ini. Prestasi-prestasi tersebut mendapatkan informasi atas dokumen pelaksanaan ISO 9001:2015,
menunjukkan bahwa KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi DIY berani untuk memberikan program audit sebelum kegiatan audit stage 2, serta
menjawab tantangan dan memberikan usaha terbaik dalam pelaksanaan memastikan bahwa persyaratan ISO 9001:2015 secara dokumen telah
tugas dan fungsinya. ada dan lengkap.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2018 ini mengambil langkah
strategis menuju organisasi modern dengan standar kualitas layanan 2. Stage 2 (Implementation Reviu)
internasional melalui penetapan sistem manajemen mutu berstandar Implementation Review akan dilakukan on-site KPPN dengan tujuan
internasional pada KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur memastikan pelaksanaan sistem yang ada sudah sesuai dengan standar.
Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018. Sistem Manajemen
Mutu pada KPPN tersebut merupakan perbaikan dan peningkatan dari seri Kanwil DJPb Provinsi DIY selaku Pembina KPPN diamanahkan untuk ikut
sistem manajemen mutu sebelumnya, yaitu ISO 9001:2008, menjadi SMM ISO berperan aktif memastikan bahwa KPPN Yogyakarta telah siap untuk mengikuti
9001:2015. proses audit sertifikasi SMM ISO 9001:2015. Kanwil DJPb c.q. Bidang SKKI telah
Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dilakukan melalui tahapan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SMM ISO 9001:2015 di
sebagai berikut: KPPN Yogyakarta dan telah memastikan bahwa seluruh tahap implementasi
1. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Pedoman Mutu KPPN; SMM ISO sudah dilakukan, dokumen pendukung sudah dibuat sesuai format
yang ditentukan dalam KEP-151/PB/2017, dan memberikan dorongan agar
200 seluruh pegawai KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk meraih sertifikasi ISO
9001:2015.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Melalui surat S-2210/WPB.15/2018 Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY oleh pegawai untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders dalam
menyampaikan masukan dan saran kepada Kepala KPPN Yogyakarta berupa kondisi yang memenuhi standar sebagaimana diatur dalam SE-32/
langkah strategis yang dapat dilakukan sehingga KPPN Yogyakarta dapat PB/2016;
melalui seluruh rangkaian audit sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dengan baik 9. Meninjau kembali temuan/ hasil audit oleh Badan Sertifikasi sebelumnya
dan lancar, yaitu: dan memastikan temuan tersebut telah dipenuhi/diperbaiki sehingga
meminimalisir temuan yang sama oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland
1. Mempertahankan atmosfer semangat dan komitmen yang tinggi dari Indonesia.
seluruh pegawai KPPN Yogyakarta dalam rangka implementasi SMM ISO
9001:2015; D. PENILAIAN KINERJA KPPN

2. Memastikan seluruh pegawai mengetahui dan memiliki pemahaman yang Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012 tentang
jelas mengenai kebijakan mutu; Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010
tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Percontohan
3. Memastikan seluruh pegawai mengetahui sasaran mutu KPPN Yogyakarta, di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal
mengetahui kontribusi masing-masing pegawai dalam pencapaian sasaran Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tanggal 28 April 2016 tentang
mutu tersebut, serta mampu menjelaskan bagaimana aktivitas pekerjaan Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan
sehari-hari pegawai mempengaruhi sasaran mutu; Negara, kriteria penilaian kinerja KPPN terdiri dari:
1. Penilaian Kinerja Tugas Kuasa BUN;
4. Memastikan seluruh pegawai mengetahui letak penyimpanan peraturan/ 2. Penilaian Kinerja Pelayanan Perbendaharaan;
SOP dan arsip catatan mutu yang relevan dengan proses bisnis yang 3. Penilaian Kinerja dan Tata Kelola;
dijalankan; 4. Penilaian Inovasi;
5. Penilaian Prestasi.
5. Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait ruang lingkup, Berdasarkan mapping kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen
waktu pelaksanaan audit stage 2, dan apa saja yang akan diperiksa oleh Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, diperoleh data sebagai berikut:
auditor;
201
6. Memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar memiliki kepercayaan
diri untuk menjawab apa yang diketahui apabila diperiksa oleh auditor
terkait pekerjaan serta memberikan tips untuk mengatisipasi keadaan
apabila diberikan pertanyaan oleh auditor hal yang tidak dimengerti/
tidak diketahui jawabannya;

7. Memastikan seluruh dokumen catatan mutu telah lengkap tersedia di
masing-masing subbagian/ seksi serta mudah untuk ditemukan dan
tidak ada subbagian/ seksi yang masih menyimpan dokumen yang telah
kadaluwarsa;

8. Memastikan sarana dan prasarana pada KPPN Yogyakarta yang digunakan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
10 10
Tabel 108 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Berdasarkan Tipe KPPN 3 Laporan 10
Keuangan
No KPPN Penilaian Kinerja Jumlah Nilai Jumlah Nilai Nilai Tingkat Kuasa
KPPN Inovasi Inovasi Prestasi BUN

Kinerja Kinerja Kinerja Kineja dan Tata Kelola
Pelayanan Pelaksanaan dan Tata
Perbendaharaan Tugas Kuasa Kelola
BUN
1 Kinerja 5 27,60 4,9 27,47 4,9 27,55
Organisasi 4,95 5
97 5 4,94 96,95
KPPN TIPE A1 PROVINSI 2 Manajemen 4,85 250 2,89 2,89 180
SDM 370 3 3 330
1 YOGYAKARTA 29,40 40,00 27,60 97 250 370 717 2,73 2,82 606,95

KPPN TIPE A2 150 3 Manajemen 5 4 4
240 Keuangan 96,87
1 WONOSARI 29,40 40,00 27,47 96,87 195 195
2 WATES 29,40 96,95 185 340
Rata- 96,94 40,00 27,55 4 Tata Usaha dan 2,93 631,87
rata Rumah Tangga

5 Pengendalian 3
Internal

Tabel 109 Mapping Kinerja KPPN Periode Semester I Tahun 2018

UNSUR PENILAIAN KPPN KPPN KPPN Wates 6 Komunikasi 2,82
Yogyakarta dan Koordinasi
Wonosari Pimpinan

Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai

d. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan 7 Kepuasan 4
Pegawai

1 Peningkatan 24,4 29,40 24,4 29,40 24,4 29,4 Nilai Kinerja KPPN = Jumlah A s.d. C
Kualitas
Pelayanan NILAI INOVASI
Publik
NILAI PRESTASI

2 Indeks 5 55 TOTAL NILAI
Kepuasan
Layanan

Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1 Pembinaan 10 40 10 40 10 40
Satker

2 Penyelesaian 20 20 20
Transaksi
Pencairan Dana

202 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

BAB IV

ANALISA HASIL
PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN

(CAKRABAWANIPUN HASIL
PANGGULOWENTAHAN WONTEN KPPN)

MUSEUM SONOBUDOYO

Museum Sonobudoyo merupakan rumah joglo dengan arsitektur masjid keraton kesepuhan Cirebon yang didesain oleh Ir. Th. Karsten. Keberadaan museum erat hubungannya dengan sebuah yayasan masa
Kolonial Java Institut dibidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai pencetus berdirinya Museum Sonobudoyo, yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935, oleh Sri Sultan Hamengku
“Buwono VIII dengan ditandai Candrasengkala “Kayu Winayang Ing Brahmana Budha

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 203

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 9. 35. Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan SDM
oleh satker dengan detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN.
NITI LAMPAH PERKAWIS
10. ·Surat permintaan koreksi Data SPM/SP2D masih dilampiri dokumen yang tidak Administratif
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan diperlukan, misalnya daftar rekening penerima dan daftar perubahan pegawai.
Supervisi KPPN butir B, Permasalahan dan Rekomendasi untuk KPPN lingkup
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta masa pembinaan 11. SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola TNI baik Peraturan
periode Semester I 2018 dapat diidentifikasi menjadi 6 (enam) unsur kategori yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan hak
permasalahan yaitu Sistem, Peraturan, Sumber Daya Manusia (SDM), pensiun belum menggunakan format sesuai PER-02/PB/2018.
Administratif, Sarana Prasarana, dan Lain-lain. Identifikasi permasalahan
tersebut adalah : 12. ·Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan Administratif
pembukaan rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan
beserta data pendukung dari satker.

13. ·Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker Peraturan

(Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun belum

I. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan masa

pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN) belum

Tabel 110 Permasalahan Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah tidak digunakan

No Permasalahan Keterangan lagi.

1. Surat permohonan perubahan data supplier (perubahan NIP, perubahan Peraturan 14. Terkait Penerbitan Saldo Rekening Satuan Kerja, masih terdapat beberapa Sistem
rekening non BLU yang belum masuk dalam sistem TNP.
nama pemilik rekening, perubahan NPWP) dari satker, tidak dilengkapi dengan

dokumen pendukung sesuai dengan substansi perubahannya. 15. Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening pasif yang Peraturan
tidak diketahui status transaksinya dan belum ditutup KPPN.
2. KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan Peraturan
penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja
16. ·Terdapat persetujuan pembukaan rekening untuk satker namun terlambat SDM
dimasukkan ke Daftar Rekening oleh KPPN.
3. Prosedur perubahan data kontrak atas surat permintaan dari satker tidak Administratif
dilengkapi dokumen rekomendasi/ persetujuan perubahan data kontrak.
17. ·Terdapat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara yang tidak Administratif
dilampiri nota konfirmasi.
4. Terkait proses Konversi dan verifikasi kebenaran SPM beserta lampirannya, SDM

terdapat pengisian SSBP yang tidak sesuai antara kode akunnya dengan uraian 18. Terkait pelaksanaan rekonsiliasi internal, terdapat lampiran BAR Internal yang Administratif
belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
dan peruntukannya.

5. Terkait penerbitan SP2D Gaji Induk, terdapat perbedaan pencantuman kode SDM 19. Terkait LPJ Bendahara, terdapat LPJ yang tidak melampirkan berita acara Peraturan
akun pada SSBP dengan kode akun pada potongan SPM. keadaan kas (uang persediaan di brankas melebihi 50 juta rupiah).

6. Terkait penerbitan SP2D TUP, terdapat kesalahan pencantuman kode Bagian SDM 20. Terdapat selisih antara saldo BKU dengan saldo Buku Pembantu pada LPJ Administratif
Anggaran pada kolom potongan SPM. Bendahara satker.

7. 33. Terkait penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual, terdapat penulisan Peraturan 21. Terdapat perbedaan nominal dalam Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran Administratif
tanggal SPP pada uraian SPM yang melebihi tanggal SPMnya.
yang dikirimkan ke Kanwil DJPb DIY dengan pertinggal hardcopy di KPPN Wates.

8. 34. Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST 31 Peraturan 22. Terdapat selisih jumlah uang di rekening dengan rekening koran yang Administratif
Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan lebih dilampirkan, disebabkan satker Kemenag Kulon Progo belum membuka
dari 17 hari. rekening bendahara pengeluaran.

204 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

II. PELAYANAN PERBENDAHARAAN Keterangan Tim pembinaan dan supervisi dari Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY berhasil mengidentifikasi 35 (tigapuluh lima) permasalahan utama
Tabel 111 Permasalahan Pelayanan Perbendaharaan yang terjadi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates pada
No Permasalahan masa pembinaan Semester I 2018. Permasalahan-permasalahan tersebut,
dapat dikelompok menjadi 6 jenis kategori permasalahan.
23. KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar pelayanan Peraturan Permasalahan yang paling dominan merupakan ketidakpatuhan terhadap
dan SOP. (Peraturan) peraturan dan/ atau Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu
sebanyak 15 (limabelas) masalah (42,86%), diikuti dengan permasalahan yang
24. ·Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung kepada Sarana dan bersifat administratif sebanyak 10 (sepuluh) masalah (28,57%), kemudian
permasalahan berkaitan dengan SDM sebanyak 5 (lima) masalah (14,28%),
Satker, terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat terkendala jaringan, Prasarana permasalahan terkait Sarana dan Prasarana sebanyak 3 (tiga) masalah (8,57%),
permasalahan terkait sistem dan lain-lain masing-masing sebanyak 1 (satu)
terutama pada saat periode puncak layanan. (Sarana dan Prasarana) masalah (2,86%).

25. Belum terdapat smoking area di KPPN Yogyakarta bagi pengguna layanan sehingga Sarana dan Bagan 10 Peta Permasalahan LHPS Semester I Tahun 2018

mengganggu kenyamanan tamu yang lain. (Sarana dan Prasarana) Prasarana Apabila permasalahan tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan ruang
lingkup pembinaan dapat ditunjukkan dalam bagan berikut:
26. ·Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat digunakan Sarana dan
205
secara optimal. Prasarana

27. Informasi publik yang disajikan melalui papan pengumuman pada KPPN Wonosari Lain-lain
tidak up to date.

III. KINERJA DAN TATA KELOLA Keterangan

Tabel 112 Permasalahan Kinerja dan Tata Kelola
No Permasalahan

28. Terdapat addendum Kontrak Kinerja yang belum dibuat lembar penetapan manual IKU. Peraturan
(Peraturan)

29. ·Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening Peraturan
pemerintah”, data yang tercantum belum dirinci dan lengkap dalam mengungkapkan raw
data sebagai dasar perhitungan capaian IKU. (Peraturan)

30. Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D”, Peraturan

data yang dicantumkan dalam penjelasan capaian adalah penolakan SPM secara substantif

sedangkan formula dalam manual IKU disebutkan penolakan SPM secara formal. (Peraturan)

31. Terdapat pegawai yang mengajukan cuti alasan penting tanpa menyertakan alasannya. Administratif
(Administratif )

32. Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap. (Administratif) Administratif

33. Terdapat penyusunan surat dinas keluar yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan
Penyusunan Surat Dinas. (Peraturan)

34. Terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan kondisi yang Peraturan
sebenarnya. (Peraturan)

35. Jadwal pemantauan Sistem Pengendalian Internal pada KPPN Yogyakarta belum disusun. Peraturan
(Peraturan)

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Bagan 11 Peta Permasalahan LHPS Berdasarkan Ruang Lingkup skill/kompetensi analitis pegawai DJPb, dan belum membudayanya
program self development. Untuk itu dibutuhkan langkah yang tepat agar
Bagan di atas menunjukkan bahwa dari 35 permasalahan yang ditemui dalam Sumber Daya yang telah dimiliki saat ini tetap bernilai sebagai asset yang
pelaksanaan pembinaan dan supervisi Semester I Tahun 2018, pelaksanaan bermanfaat dan membawa perubahan yang bermakna bagi negara dan
tugas Kuasa BUN mendominasi dengan 22 (duapuluh dua) permasalahan bukan malah menjadi beban dan kemunduran bagi organisasi DJPb.
(62,86%), disusul permasalahan dalam pelaksanaan Kinerja dan Tata Kelola Secara umum, faktor-faktor terkait Sumber Daya Manusia yang
sebanyak 8 (delapan) permasalahan (22,86%) dan terakhir yang terkait menimbulkan permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pembinaan dan
Pelaksanaan pelayanan perbendaharaan sebanyak 5 (lima) permasalahan Supervisi pada Semester I Tahun 2018 ini antara lain:
(14,28%).
Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, meskipun 1. Pegawai pada KPPN belum memahami secara komprehensif maksud
permasalahan yang menonjol merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan tujuan suatu SOP ditetapkan serta hanya bekerja atas dasar
namun akar masalah yang sedang menjadi isu penting di KPPN Lingkup Kanwil kebiasaan yang telah lama berjalan, terutama pada KPPN Wonosari
DJPb Provinsi DIY dan perlu untuk dicarikan pemecahannya adalah terkait dan KPPN Wates yang belum melakukan reviu atas standar pelayanan
manajemen Sumber Daya Manusia. dan SOP.
Saat ini DJPb bisa dinyatakan berhasil dalam menerapkan teknologi informasi
tingkat tinggi bernama SPAN dan SAKTI, namun Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Tuntutan pengguna layanan untuk mendapatkan output pelayanan
tetap tidak dapat tergantikan dengan alat, mesin, maupun aplikasi. Salah secara cepat, sehingga terkadang para pegawai (faktor Sumber
satu yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah menghimpun strategi untuk Daya Manusia) melewatkan ketentuan SOP tanpa adanya unsur
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM guna mengimbangi pesatnya kesengajaan.
perubahan penggunaan teknologi informasi tersebut.
Tantangan yang dihadapi KPPN di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY terkait 3. Tingginya volume kerja yang harus diselesaikan oleh para pegawai
sumber Daya Manusia antara lain terkait perubahan komposisi generasi SDM, KPPN, terutama pada KPPN Yogyakarta setiap harinya menyebabkan
kesiapan SDM untuk mendukung program strategis DJPb, belum meratanya kekurangtelitian dalam melakukan verifikasi dokumen yang berkaitan
206 dengan penatausahaan pengeluaran negara.

4. Jumlah SDM pada KPPN Wonosari sebanyak 15 pegawai dengan hanya
1 orang kepala seksi definitif berpotensi menimbulkan kurangnya
pengawasan terhadap output pekerjaan sehari-hari.

5. Timbulnya rasa jenuh terhadap rutinitas dan pekerjaan yang sama
dilakukan berulang-ulang setiap hari, dapat berakibat pegawai
kehilangan motivasi untuk berbuat lebih dalam mencapai hasil yang
excellent.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, para Kepala KPPN dapat
mengambil langkah-langkah strategis serta memotivasi para pegawainya

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

agar permasalahan yang mungkin timbul lagi di masa yang akan datang KPPN.
dapat di-mitigasi dan di-minimal-isir. Kepala KPPN hendaknya senantiasa 7. Memegang teguh prinsip pelayanan yang bertujuan memberikan
mengupayakan dan memastikan bahwa program Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepuasan terhadap pengguna layanan tanpa melanggar ketentuan yang
sumber daya manusia berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya. berlaku sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pegawai
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Kepala KPPN antara lain: maupun organisasi.

1. Mendorong para pegawai KPPN untuk mempelajari peraturan terkait B. MATRIKS USG (URGENCY, SERIOUSNESS, GROWTH)
proses bisnis KPPN tidak sebatas pada ruang lingkup pekerjaan yang
menjadi tanggungjawabnya, namun juga berusaha memahami secara (MATRIKS USG)
komprehensif supaya roda pelayanan di KPPN berjalan dengan baik sesuai Penetapan prioritas masalah menjadi bagian penting dalam proses pemecahan
ketentuan. Hal tersebut akan menjadi alat check and balance apabila ada masalah dikarenakan dua alasan. Pertama, karena terbatasnya sumber daya
SOP yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Reviu SOP sebaiknya yang tersedia, dan karena itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah.
dilakukan terhadap peraturan-peraturan baru. Kedua, karena adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya,
dan karena itu tidak perlu semua masalah diselesaikan (Azwar, 1996).
2. Implementasi Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang saat ini Ada beberapa cara dalam menentukan prioritas masalah, secara garis besar
telah diberlakukan, hendaknya dapat menjadi momentum evaluasi dan dibagi dua yaitu :
perbaikan terhadap pelaksanaan proses bisnis. 1. Teknik Non Skoring, teknik ini digunakan apabila dalam penggalian data

3. Pengujian kepatuhan yang diamanatkan oleh Kepdirjen nonor KEP-525/ tidak tersedia data kuantitatif (data berbentuk angka) yang lengkap dan
PB/2017 hendaknya dapat benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai alat cukup. Dengan kata lain data yang tersedia adalah data kualitatif (data
untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan yang berasal dari jajak pendapat peserta). Teknik ini terdiri atas dua
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KPPN. metode yaitu :
a. NGT (Nominal Group Technique), adalah salah satu quality tools
4. Melaksanakan sosialisasi internal dan melakukan GKM secara teratur
untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok sehari- yang bermanfaat dalam mengambil keputusan terbaik. Dalam quality
hari sebagai upaya menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap management, metode ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai
suatu peraturan sehingga diperoleh standar pelayanan yang sama oleh dari mencari solusi permasalahan, hingga memilih ide pengembangan
seluruh pegawai KPPN. Kepala KPPN memastikan bahwa peraturan yang produk baru.
telah di-GKM-kan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. b. Metode Delbecq, adalah metoda kualitatif dimana prioritas masalah
ditentukan secara kualitatif oleh panel expert.
5. Melakukan mutasi internal minimal satu kali dalam satu tahun dengan 2. Teknik Skoring, teknik skoring digunakan apabila sumber data yang kita
tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan pegawai. miliki bersifat kuantitatif (berbentuk angka absolut, presentase, rata-
rata). Dalam teknik ini ada beberapa metode yang dapat digunakan yaitu :
6. Peka terhadap perubahan yang terjadi pada organisasi serta responsif
terhadap peraturan ataupun ketentuan baru dalam pelaksanaan tugas di 207

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

a. Metode USG (Urgency, Seriousness, and  Growth), No Permasalahan US G Jumlah
43 3 10
b. Metode MCUA (Multi Criteria Utility Assesment) A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
44 4 12
c. Metode CARL (Capability, Accesability, Readiness and Leverage) 1. Surat permohonan perubahan data supplier (perubahan NIP, 33 3 9
perubahan nama pemilik rekening, perubahan NPWP) dari satker, tidak 33 3 9
d. Metode Hanlon, adalah identifikasi faktor-faktor yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan substansi 33 3 9
diiikutsertakan dalam proses penentuan masalah. perubahannya. (Peraturan) 33 3 9
33 3 9
Perumusan prioritas atas permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan 2. KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan
dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja. (Peraturan) 44 4 12
Yogyakarta semester I Tahun 2018 ini menggunakan metode USG (Urgency, 44 4 12
Seriousness, Growth) dengan teknik skoring terhadap masing-masing 3. Prosedur perubahan data kontrak atas surat permintaan dari satker 33 3 9
permasalahan karena sumber data yang dimiliki sebagian besar bersifat tidak dilengkapi dokumen rekomendasi/ persetujuan perubahan data 44 4 12
kuantitatif. kontrak. (Administratif)
Menurut Kepner dan Tragoe (1981), matriks USG adalah suatu metode dalam
menentukan prioritas permasalahan dangan melihat dari tiga aspek yaitu : 4. Terkait proses Konversi dan verifikasi kebenaran SPM beserta
Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan lampirannya, terdapat pengisian SSBP yang tidak sesuai antara kode
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin akunnya dengan uraian dan peruntukannya. (SDM)
tinggi urgensi masalah tersebut;
Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama 5. Terkait penerbitan SP2D Gaji Induk, terdapat perbedaan pencantuman
dampak terkait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi kode akun pada SSBP dengan kode akun pada potongan SPM. (SDM)
dampak tersebut, maka semakin serius permasalahan yang dihadapi;
Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat 6. Terkait penerbitan SP2D TUP, terdapat kesalahan pencantuman kode
berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Bagian Anggaran pada kolom potongan SPM. (SDM)
Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas
masalah dengan teknik skoring. Caranya adalah dengan menentukan tingkat 7. 38)Terkait penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual, terdapat
urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/ perkembangan suatu masalah penulisan tanggal SPP pada uraian SPM yang melebihi tanggal SPMnya.
dan memberikan score/nilai berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, (Peraturan)
4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Permasalahan yang memiliki total
nilai tertinggi merupakan prioritas. Berkaitan dengan penggunaan metode 8. 39)Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST
tersebut, urutan prioritas permasalahan yang telah dijabarkan dalam table 31 Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan
ringkasan matriks permasalahan di atas adalah sebagai berikut : tagihan lebih dari 17 hari. (Peraturan)

Tabel 113 Matriks USG 9. 40)Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang
disampaikan oleh satker dengan detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh
Aplikasi SPAN. (SDM)

10. ·Surat permintaan koreksi Data SPM/SP2D masih dilampiri dokumen
yang tidak diperlukan, misalnya daftar rekening penerima, daftar
perubahan pegawai. (Administratif)

11. SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola
TNI baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan
dengan hak pensiun belum menggunakan format sesuai PER-02/
PB/2018. (Peraturan)

208 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

12. ·Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan 23. ·Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan 544 13
pembukaan rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat
permohonan beserta data pendukung dari satker. (Administratif) 443 11 langsung kepada Satker, terkadang tidak dapat digunakan secara 10
13
12 optimal akibat terkendala jaringan, terutama pada saat periode puncak 10
10
13. ·Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari 9 layanan. (Sarana dan Prasarana) 12
Satker (Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun 12
belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan 9 24. Belum terdapat smoking area di KPPN Yogyakarta bagi pengguna 433 12
masa pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN) 9 layanan sehingga mengganggu kenyamanan tamu yang lain. (Sarana
belum melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah 444 9 dan Prasarana) 12
tidak digunakan lagi. (Peraturan) 9 11
9 25. ·Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat 9
9 9
9 digunakan secara optimal. (Sarana dan Prasarana) 544 9
12
14. Terkait Penerbitan Saldo Rekening Satuan Kerja, masih terdapat 26. Informasi publik yang disajikan melalui papan pengumuman pada KPPN
beberapa rekening non BLU yang belum masuk dalam sistem TNP.
(Sistem) 333 Wonosari tidak up to date. (Lain-lain) 433

15. Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening C. KINERJA DAN TATA KELOLA
pasif yang tidak diketahui status transaksinya dan belum ditutup KPPN. 4 4 4
(Peraturan) 28. Terdapat addendum Kontrak Kinerja yang belum dibuat lembar 433
penetapan manual IKU. (Peraturan)

16. ·Terdapat persetujuan pembukaan rekening untuk satker namun 29. ·Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap
terlambat dimasukkan ke Daftar Rekening oleh KPPN. (SDM)
333 pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum belum 444

17. ·Terdapat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara yang dirinci dan lengkap dalam mengungkapkan raw data sebagai dasar
tidak dilampiri nota konfirmasi. (Administratif)
333 perhitungan capaian IKU. (Peraturan)

18. Terkait pelaksanaan rekonsiliasi internal, terdapat lampiran BAR 333 30. Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang 444
Internal yang belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. diproses menjadi SP2D”, data yang dicantumkan dalam penjelasan
(Administratif ) capaian adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan formula
dalam manual IKU disebutkan penolakan SPM secara formal.
19. Terkait LPJ Bendahara, terdapat LPJ yang tidak melampirkan berita (Peraturan)
acara keadaan kas (uang persediaan di brankas melebihi 50 juta rupiah). 3 3 3
(Peraturan) 31. Terdapat pegawai yang mengajukan cuti alasan penting tanpa 333
menyertakan alasannya. (Administratif)

20. Terdapat selisih antara saldo BKU dengan saldo Buku Pembantu pada 333 32. Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap. 434
LPJ Bendahara satker. (Administratif) (Administratif )

21. Terdapat perbedaan nominal dalam Rekapitulasi LPJ Bendahara 333 33. Terdapat penyusunan surat dinas keluar yang belum sesuai dengan 333
Pengeluaran yang dikirimkan ke Kanwil DJPb DIY dengan pertinggal Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dinas. (Peraturan)
hardcopy di KPPN Wates. (Administratif)

22. Terdapat selisih jumlah uang di rekening dengan rekening koran yang 34. 41) Terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Barang Ruangan (DBR) 333
dilampirkan, disebabkan satker Kemenag Kulon Progo belum membuka 3 3 3 dengan kondisi yang sebenarnya. (Peraturan)
rekening bendahara pengeluaran. (Administratif)
35. 42) Jadwal pemantauan Sistem Pengendalian Internal pada KPPN 333
Yogyakarta belum disusun. (Peraturan)
B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

22. KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar 444
pelayanan dan SOP. (Peraturan)

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 209

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Berdasarkan hasil scoring permasalahan dalam matriks USG tersebut di atas 8. ·Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung 5 4 4 13
kepada Satker, terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat
(penjumlahan skala likert), diperoleh 13 (tigabelas) prioritas permasalahan terkendala jaringan, terutama pada saat periode puncak layanan. (Sarana 5 4 4 13
dan Prasarana) 4 4 4 12
yang dikategorikan tinggi tingkat urgency, seriousness, dan growth-nya (total
9. ·Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat 4 4 4 12
jumlah skala likert diatas angka 10), antara lain : digunakan secara optimal. (Sarana dan Prasarana) 4 4 4 12
4 3 4 11
Tabel 114 Prioritas Permasalahan 10. KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar
pelayanan dan SOP. (Peraturan)
No Permasalahan U S G Jumlah
C. KINERJA DAN TATA KELOLA
A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
11. ·Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap
1. 43) Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST 31 pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum belum dirinci
Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan 4 4 4 12 dan lengkap dalam mengungkapkan raw data sebagai dasar perhitungan
lebih dari 17 hari. (Peraturan) capaian IKU. (Peraturan)

2. 44) Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan 12. Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang diproses
menjadi SP2D”, data yang dicantumkan dalam penjelasan capaian adalah
oleh satker dengan detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN. 4 4 4 12 penolakan SPM secara substantif sedangkan formula dalam manual IKU
disebutkan penolakan SPM secara formal. (Peraturan)
(SDM)
13. Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap.
3. SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola (Administratif )

TNI baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan 4 4 4 12

dengan hak pensiun belum menggunakan format sesuai PER-02/PB/2018.

(Peraturan)

4. ·Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker

(Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun belum

menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan masa B. ANALISIS PERMASALAHAN

pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN) belum 4 4 4 12 CAKRABAWANIPUN PERKAWIS

melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah tidak

digunakan lagi. (Peraturan)

5. Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening 4 4 4 12 I. PROBLEM TREE ANALYSIS / TREE DIAGRAM / POHON MASALAH
pasif yang tidak diketahui status transaksinya dan belum ditutup KPPN.
(Peraturan) Dalam proses perencanaan dan langkah yang dilakukan setelah menetapkan
permasalahan prioritas adalah melakukan identifikasi penyebab masalah.
6. ·Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan 4 4 3 11 Pada proses ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu Pohon
pembukaan rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat Masalah (Problem Tree), Diagram Flow Chart, Diagram Fish Bone, unsur
permohonan beserta data pendukung dari satker. (Administratif) organisasi, dan lainnya. Pembahasan dalam bab ini menggunakan “pohon
masalah” untuk mencari solusi dengan cara memetakan anatomi sebab dan
7. ·KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan 4 4 3 11 akibat di sekitar masalah dengan cara yang mirip dengan Mind Map, tetapi
penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja. (Peraturan) dengan lebih terstruktur. Sebuah pohon masalah memberikan gambaran dari
semua penyebab yang diketahui dan efek masalah menjadi masalah.
B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
210

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Steven Silverman dan Lori Silverman (1994) menggunakan istilah Tree yang merupakan bagian dari analisi pohon. Analisis Pohon adalah suatu
Diagram dan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang langkah pemecahan masalah dengan mecari sebab dari suatu akibat.
untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat dalam metode pemecahan Hasil scoring permasalahan prioritas dalam matriks USG kemudian
masalah. Sedangkan menurut Hindri Asmoko, menyebutnya dengan Problem diidentifikasi kembali menggunakan Problem Tree Analysis untuk mengetahui
Tree Analysis (Analisis Pohon Masalah) yaitu alat untuk memvisualisasikan faktor penyebab dan akibat apa yang muncul dari permasalahan yang terjadi,
suatu masalah atau persoalan. Problem Tree Analysis merupakan sebuah sehingga dapat diantisipasi agar tidak muncul permasalahan yang sama
pendekatan/ metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu diwaktu-waktu mendatang.
masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang
lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan Terhadap 13 (tiga belas) prioritas permasalahan yang telah ditentukan
masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah berdasarkan nilai tertinggi dari matriks USG, metode Problem Tree Analysis
dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab (causes) dan akibat (effects)
Pohon Masalah atau sering disebut tree diagram, merupakan teknik untuk dari masing-masing permasalahan sebagai berikut :
memecahkan konsep apa saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran,
gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke 1. Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST 31 Januari 2018 tidak
dalam sub-subkomponen, atau tingkat yang lebih rendah dan rinci.  Pohon melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan lebih dari 17 hari. (Peraturan)
Masalah  dimulai dengan satu  item  yang bercabang menjadi dua atau lebih,
masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih, dan Penyebab / Causes :
seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang a. Satuan kerja tidak sepenuhnya memahami alur pengeluaran atas beban APBN
dan cabang. b. Petugas FO Konversi, Validasi SPAN dan Approver SPAN KPPN tidak teliti dalam melakukan verifikasi
Pohon Masalah juga menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari antara tanggal BAST yang tercantum dalam uraian SPM dan tanggal penerbitan SPM
beberapa faktor yang saling terkait. Teori-teori yang menyimpulkan Definisi c. Kepala Seksi Pencairan Dana tidak memiliki pengawasan yang memadai terkait kepatuhan satker
Pohon Masalah antara lain : terhadap norma waktu penyampaian SPM
a. Miller dalam Scarvada (2004) Menggunakan islitalah Issue Trees. Miller
Menyatakan Issue Trees merupakan pendekatan yang membantu merinci 211
suatu masalah kedalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka
menciptakan rencana kerja proyek.
b. Silverman (1994) menggunakan istilah Tree Diagram dan menyatakan
diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan
hubungan sebab-akibat.
c. Modul Pola Kerja Terpadu (2008) Menggunakan istilah Pohon Masalah

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Akibat / Effects : Akibat / Effects :
a. Penyaluran dana APBN yang tepat waktu kepada pihak ke tiga menjadi tertunda a.Tidak adanya penolakan SKPP yang masih menggunakan format lama
b. Tidak ada efek jera dan kehati-hatian dari PPSPM Satker karena tidak harus membuat surat a.Kesulitan dalam mencari kode satker untuk proses penonaktifan data pegawai di Aplikasi
keterangan keterlambatan tagihan lebih dari 17 hari yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Kuasa GPP. Kode satker tersebut seharusnya mudah diketahui apabila telah memakai SKPP format
Pengguna Anggaran baru
c. KPPN tidak memiliki data yang lengkap dan valid untuk menganalisa sebab keterlambatan pengajuan b.Turunnya citra KPPN karena dianggap tidak up to date terhadap peraturan yang telah
SPM oleh satker dan tidak dapat mendeteksi apakah keterlambatan tersebut berpotensi merugikan disahkan pada bulan Februari 2018 namun belum diimplementasikan hingga bulan Mei 2018.
keuangan negara
d. KPPN tidak memiliki data untuk menganalisa track record satker yang digunakan dalam penyusunan 4. Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker (Kemenag Gunung
profil dan rapor satker Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun belum menyampaikan Laporan Pembukaan
Rekening sampai dengan masa pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN)
2. Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan oleh satker dengan belum melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah tidak digunakan lagi.
detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN. (SDM) (Peraturan)

Penyebab / Causes : Penyebab / Causes :
a.Petugas FO Konversi dan Validasi SPAN tidak teliti dalam melakukan review data koreksi a.KPPN tidak teliti dalam memproses surat persetujuan pembukaan rekening satker
yang terdapat dalam surat permintaan koreksi a.Satuan kerja MIN belum melakukan penutupan rekening yang sudah tidak digunakan lagi
a.Petugas validasi SPAN tidak memastikan bahwa ADK data koreksi tagihan yang diunggah
pada Aplikasi SPAN telah sama dengan detil permintaan koreksi dari Satker sebelum Akibat / Effects :
melakukan validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN a.Terdapat ijin pembukaan rekening yang kedaluwarsa
a.Pembukaan rekening yang tidak dengan ijin KPPN
Akibat / Effects : b.Data rekening tidak sama antara Eselon I satker dengan Data rekening pada Kementerian
a.Terjadi ketidaksesuaian antara surat tanggapan koreksi dengan surat permintaan koreksi Keuangan
yang disampaikan satker
a.Potensi menurunnya kepuasan satker dalam menggunakan layanan KPPN 5. Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening pasif yang tidak diketahui
status transaksinya dan belum ditutup KPPN. (Peraturan)
3. SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola TNI baik yang
dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan hak pensiun belum Penyebab / Causes :
menggunakan format sesuai PER-02/PB/2018. (Peraturan) a.KPPN belum melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada satker pemilik rekening dalam
menentukan status rekening tersebut
Penyebab / Causes : a.KPPN tidak memahami PMK 182/PMK.05/2017 pasal 30, bahwa Kuasa BUN di daerah
a.Satker belum memahami peraturan baru terkait format SKPP sebagaimana tertuang berwenang menutup Rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga paling
dalam PER-02/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji menggunakan Database Gaji lambat 1 tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
Terpusat.
a.KPPN belum melakukan sosialisasi/ bersurat kepada KPA Satker terkait penerbitan SKPP Akibat / Effects :
dengan Peraturan yang baru. a.Tidak adanya teguran atas rekening pasif oleh KPPN
b.KPPN belum melakukan GKM Internal kepada seluruh pegawai terkait format SKPP sesuai a.Tidak diketahui kapan rekening yang tidak aktif akan ditutup oleh KPPN
PER-02/PB/2018

212 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

6. Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening 8. Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung kepada Satker,
pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan beserta data pendukung dari satker. terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat terkendala jaringan, terutama pada
(Administratif) saat periode puncak layanan. (Sarana dan Prasarana)

Penyebab / Causes : Penyebab / Causes :
a.KPPN tidak teliti dalam penatausahaan arsip penerbitan surat penolakan atas permohonan a.Volume kerja yang tinggi pada periode puncak layanan terjadi secara nasional sehingga
persetujuan pembukaan rekening dari satker seluruh KPPN mengakses aplikasi yang sama pada satu waktu
a.KPPN menganggap bahwa surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang tidak a.Terbatasnya kapasitas server di Kantor Pusat sedangkan volume data yang harus diproses
dapat disetujui dan diproses, dikembalikan seluruhnya kepada satker bersamaan dengan di KPPN terus bertambah
surat penolakan persetujuan pembukaan rekening. Seharusnya surat dari satker tetap
disimpan sebagai arsip KPPN. Akibat / Effects :
a.Penyelesaian pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada Saker mejadi
Akibat / Effects : terhambat
a.KPPN tidak memiliki arsip yang lengkap a.Potensi menurunnya indeks kepuasan pengguna layanan KPPN
a.KPPN tidak dapat menelusuri history Satuan Kerja terkait penatausahaan rekening apabila b.Potensi menurunnya indeks kepuasan pegawai KPPN terhadap dukungan teknis dan
sewaktu-waktu diperlukan dalam pemeriksaan. operasional

7. KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan penonaktifan/ reactive 9. Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat digunakan secara
supplier dari satuan kerja. (Peraturan) optimal. (Sarana dan Prasarana)

Penyebab / Causes : Penyebab / Causes :
a.KPPN belum sepenuhnya memahami peraturan S-1880/PB/2018 terkait proses a.Terdapat beberapa komputer yang tidak memenuhi standar dan tidak optimal untuk
penonaktifan/ reactive/ update supplier digunakan pegawai KPPN dalam memberikan pelayanan kepada satker
a.KPPN belum melakukan sosialisasi/ berkirim surat kepada satker terkait pentingnya a.Surat permintaan/ usulan penambahan sarana prasarana ke kantor pusat belum disetujui
mencantumkan alamat email yang valid ketika mengajukan surat permohonan penonaktifan/ dan ditindaklanjuti
reactive/ update supplier b.Keterbatasan anggaran KPPN.

Akibat / Effects : Akibat / Effects :
a.Waktu yang dibutuhkan oleh KPPN untuk penyelesaian permintaan penonaktifan/ reactive/ a.Penyelesaian pekerjaan yang merupakan tupoksi KPPN mejadi terhambat
update supplier dari satker menjadi lebih panjang a.Potensi menurunnya indeks kepuasan pegawai terhadap tata kelola KPPN
a.Notifikasi penyelesaian penonaktifan/ reactive/ update supplier lewat email merupakan b.Tingkat kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis operasional KPPN tidak maksimal
salah satu upaya yang mendukung program Go Green, namun tujuan tersebut tidak dapat
tercapai apabila surat persetujuan penonaktifan/ reactive/ update supplier masih dikirimkan
kepada satker secara paper based.
b.Satker kurang termotivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi karena
masih dimudahkan dalam menerima surat yang dikirimkan KPPN dengan jalur ekspedisi

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 213

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

10.KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP. 12. Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D”,
(Peraturan) data yang dicantumkan dalam penjelasan capaian adalah penolakan SPM secara substantif
sedangkan formula dalam manual IKU disebutkan penolakan SPM secara formal. (Peraturan)
Penyebab / Causes :
a.KPPN Wonosari dan KPPN Wates kurang memahami pentingnya melakukan reviu atas Penyebab / Causes :
standar pelayanan dan SOP a.Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU 2018 masih menggunakan formula
a.Pengujian kepatuhan di KPPN terkadang hanya dilakukan untuk formalitas saja sehingga yang berlaku pada tahun 2017.
tidak dapat melihat adanya kesempatan untuk melakukan reviu SOP a.Pimpinan dan pengelola kinerja tidak sepenuhnya memahami maksud dan tujuan IKU,
serta tidak memperhatikan manual IKU yang telah ditetapkan setiap tahun dalam proses
Akibat / Effects : perhitungan Capaian IKU
a.Kurangnya keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi di KPPN telah dilaksanakan
sesuai dengan SOP Akibat / Effects :
a.Tidak ada early warning (informasi lebih dini) apabila terdapat indikasi terjadinya a.Terdapat kemungkinan Kinerja Organisasi yang sesungguhnya tidak tergambar pada
pelanggaran dalam pelaksanaan SOP, peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku yang Capaian IKU yang telah disusun setiap Triwulan
dapat mengarah kepada tindakan yang menyimpang a.Data yang dituangkan dalam raw data dan capaian IKU terdapat kemungkinan tidak valid
b.Kurangnya kehati-hatian karena pegawai cenderung bekerja berdasarkan kebiasaan b.Apabila didukung dengan data yang lengkap, benar dan valid, capaian IKU yang diperoleh
semata bisa lebih tinggi/ rendah dan apabila hal tersebut terjadi dapat berpotensi pula untuk
c.Potensi menurunnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KPPN dala merugikan negara/ pegawai
memberikan pelayananan
13. Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap. (Administratif)
11.Pada capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening
pemerintah”, data yang tercantum belum dirinci dan lengkap dalam mengungkapkan raw data Penyebab / Causes :
sebagai dasar perhitungan capaian IKU. (Peraturan) a.Petugas pada KPPN Wonosari tidak teliti dalam penatausahaan kartu cuti
a.Kejenuhan petugas pada KPPN dalam melakukan verifikasi kartu cuti akibat kejenuhan
Penyebab / Causes : pekerjaan rutinitas
a.Rasa enggan untuk mengumpulkan data dukung yang sesuai dan valid sesuai petunjuk
dalam manual IKU. Akibat / Effects :
a.Tanggung jawab untuk mengelola data dukung capaian IKU hanya bertumpu pada pegawai a.Merugikan pegawai yang tidak memiliki kartu pengawasan cuti
tertentu a.Penatausahaan Kartu Cuti tidak valid
b.Pimpinan dan pengelola kinerja tidak sepenuhnya memahami maksud dan tujuan
pencapaian IKU. II. SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, DAN THREATS)
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) merupakan
Akibat / Effects : suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi
a.Data yang dituangkan dalam raw data dan capaian IKU terdapat kemungkinan tidak valid kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities),
a.Apabila didukung dengan data yang lengkap, benar dan valid, capaian IKU yang diperoleh dan ancaman (threats) dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung
bisa lebih tinggi/ rendah dan apabila hal tersebut terjadi dapat berpotensi pula untuk
merugikan negara/ pegawai LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

214

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

maupun dalam perencanaan baru. Metode analisis SWOT merupakan alat strategis organisasi dengan bertolak dari cara pandang terhadap realitas
yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda, di organisasi kekinian dan kemajuan Ditjen Perbendaharaan yang diharapkan
mana aplikasinya adalah: di masa mendatang. Melalui penyusunan panduan ini diharapkan kebijakan
1) Bagaimana kekuatan (strength) mampu mengambil keuntungan dari strategis Ditjen Perbendaharaan dapat berpola sistematis berkelanjutan dan
sebuah peluang (opportunities) yang ada. saling bersinergi sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang pada
11) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mencegah lintas unit-unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, seirama dengan semakin
keuntungan. luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi. Kebijakan
12) Bagaimana kekuatan (strength) mampu menghadapi ancaman (threats) strategis organisasi dalam Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan 2015-
yang ada. 2019 ini diposisikan agar seluruh elemen organisasi mampu merespon
13) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) untuk mengatasi perkembangan aktual yang terjadi.
ancaman (threats) atau menciptakan sebuah ancaman baru yang mampu di- 2) Organisasi memiliki Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Maklumat Pelayanan
manage oleh organisasi dengan baik. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Merujuk hasil pemetaan permasalahan melalui Problem Tree Analysis / Tree 3) Telah ditetapkan quickwin Kanwil DJPb 2018 dalam Treasury Charter
Diagram, maka dengan analisa SWOT dapat digambarkan suatu perencanaan 2018 yaitu Implementasi Program Perbendaharaan Go Green, Implementasi
strategi pemecahan permasalahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi Program Perbendaharaan Menulis yang merupakan lanjutan atas quickwin
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan Kanwil DJPb 2017 yang mencapai 100% yaitu Implementasi Standard SMM
ancaman (threats) dalam suatu organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan ISO 9001:2008 pada KPPN, dan Implementasi Standard Wilayah Bebas dari
Provinsi D.I. Yogyakarta. Terdapat 2 (dua) faktor pokok yang akan mempengaruhi Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
keempat komponen dasar pada analisis SWOT yaitu: 4) Tekad dan komitmen menjadi pengelola perbendaharaan negara di
daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel
1. Faktor Internal (Strength dan Weakness) 5) Berbagai prestasi dan penghargaan yang telah dicapai KPPN dapat
Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam organisasi terdiri menjadi semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada
dari dua poin yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih stakeholder.
baik ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan, dengan demikian 6) SDM KPPN terutama KPPN tipe A1 sebagian adalah Generasi Y atau
kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil yang jauh generasi Milenial. Generasi Y adalah generasi dengan ciri-ciri :
lebih baik. Adapun bagian dari faktor internal tersebut adalah: ✓ Dipandang sebagai generasi yang mandiri, cerdas, dan kreatif.
✓ Pekerja keras, berekspektasi tinggi, mematuhi deadline, membutuhkan
a. Strength (Kekuatan) struktur yang jelas dalam bekerja, berorientasi pada cara kerja, lembur bukan
masalah besar, tempat kerja adalah rumah kedua.
1) Organisasi sudah menyusun panduan Rencana Strategis Ditjen
Perbendaharaan Tahun 2015-2019 (Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 215
2015-2019), yang memuat arah pelaksanaan dan pencapaian kebijakan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

b. Weakness (Kelemahan) 2) Peranan IT sebagai pendukung tugas dan fungsi pengelola perbendaharaan
1) Sarana dan parasarana pada KPPN yang belum sepenuhnya memenuhi akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang;
standar ketentuan sarpras SE-32/PB/2016, seperti fasilitas PC, wifi yang 3) Kompetensi/ pengetahuan dan ketrampilan para pengguna layanan KPPN
lambat, sebagian printer dan mesin scanner yang tidak berfungsi. yang semakin baik, dengan terus menerus diadakannya sosialisasi, pelatihan
2) Jaringan yang digunakan dalam melakukan pelayanan kepada satuan dan ruang konsultasi yang kondusif untuk para stakeholder.
kerja relatif sering mengalami kendala terutama pada saat periode puncak
pelayanan. b. Threats (Ancaman)
3) Kemampuan teknis SDM di bidang IT yang belum merata; 1) Pemanfaatan IT yang semakin massif yang belum sepenuhnya didukung
4) Sistem yang dibangun belum sepenuhnya didasarkan pada kepentingan dengan sistem pengawasan yang handal.
secara menyeluruh tapi masih menonjolkan kepentingan parsial masing- 2) Masih minimnya SDM di bidang IT pada satker yang sangat mempengaruhi
masing unit. keberhasilan penggunaan sistem IT.
5) Tingkat pemahaman terhadap peraturan oleh petugas pada KPPN belum 3) Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dan dinamis
merata sepenuhnya. sehingga perlu dilakukan penyesuaian segera.
6) Kekurangtelitian dan kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif
pada proses bisnis baik itu pada petugas KPPN maupun pada satuan kerja. III. MEMBUAT STRATEGI ANALISIS SWOT
Dari hasil identifikasi keempat komponen dasar pada analisis SWOT dan
2. Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats) dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang mempengaruhi keempat
Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung komponen dasar tersebut, suatu unit organisasi harus mampu membuat
terlibat dalam beberapa permasalahan yang muncul di KPPN. Faktor eksternal strategi sebagai berikut :
ada 2 (dua) yaitu ancaman dan peluang. Berikut beberapa catatan faktor 1. Bagaimana cara memanfaatkan kekuatan (strengths) agar kita dapat
eksternal yang perlu mendapat perhatian: mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yazng
ada saat ini.
a. Opportunities (Peluang) 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang menghambat kita
1) Adanya tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik, dengan dalam mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)
ditetapkannya Kepdirjen Nomor : Kep-151/PB/2018 tentang Pedoman yang ada.
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN. Hal ini 3. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi berbagai hambatan
sebagai langkah strategis menuju organisasi modern dengan standar kualitas atau ancaman (threats) yang ada.
layanan internasional. Sistem Manajemen Mutu pada KPPN yang dirancang, 4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) agar mampu mengatasi
dijalankan dan diperbaiki secara berkesinambungan terus ditingkatkan ancaman (threats) yang datang (baru).
melalui upgrade dengan menggunakan manajemen mutu yang baru yaitu ISO
9001:2015; LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

216

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Setelah menguraikan empat faktor utama dalam matriks SWOT terhadap tugas pelayanan kepada mitra kerja.
permasalahan-permasalahan yang terjadi, strategi yang dapat dilakukan 4. Tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada stakeholder dalam
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat menerapkan
strategi perubahan dengan berlandaskan semangat “Perubahan Adalah Kita” segala bidang secara optimal dan maksimal, walaupun dengan sarana
sebagai berikut : dan prasarana yang tidak optimal karena terkendala anggaran / biaya.

1. Berupaya terus menerus melakukan pengembangan inovasi, baik inovasi Hari Bakti Perbendaharaan 2018 : Perbendaharaan Peduli Lingkungan
internal ataupun inovasi eksternal. Hal tersebut merupakan wujud Dalam Rangka Bersih-bersih SD Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder sehingga
KPPN perlu senantiasa membuat terobosan-terobosan baru dalam 217
meningkatkan pelayanannya. Meskipun terkendala jumlah dan kondisi
Sumber Daya Manusia pada KPPN Wonosari dan KPPN Wates, namun
dengan komitmen yang tinggi, sinergi antar pegawai serta tekad untuk
memberikan yang terbaik dapat menjadi modal utama mewujudkannya.

2. SDM pada KPPN Yogyakarta yang sebagian adalah generasi Millennial atau
Generasi Y dengan nilai-nilai positifnya dapat menjadi peluang yang besar
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, antara lain :

• Generasi Millennial atau generasi Y merupakan generasi yang lahir
setelah 1990. Karena itu generasi ini begitu mendominasi di segala
aspek kehidupan bermasyarakat. Generasi milenial didominasi para
anak muda yang memiliki kreativitas tinggi.

• Pola pikir dan karakter generasi ini penuh dengan ide-ide visioner dan
inovatif untuk melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan dan
penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

• Merupakan generasi yang mandiri, cerdas, dan kreatif.

• Pekerja keras, berekspektasi tinggi, mematuhi deadline, membutuhkan
struktur yang jelas dalam bekerja, berorientasi pada cara kerja, lembur
bukan masalah besar, tempat kerja adalah rumah kedua.

3. Capacity Building yang dikemas secara variatif tetap harus dipertahankan,
karena hal ini merupakan salah satu faktor dalam menumbuhkan team
work, memberikan rasa kebersamaan, semangat dalam melaksanakan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2018 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka :
“Upaya Mewujudkan Value For Money dan Implementasi Green Office”
bersama kunjungan Dirjen Perbendaharaan

218

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

BAB V

KESIMPULAN

(SARI PATINIPUN SERATAN)

MUSEUM JOGJA KEMBALI

Museum Monumen Jogja Kembali merupakan penghormatan kepada pahlawan – pahlawan yang merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan Penjajah Belanda. Tgl 1 Maret 1949 pasukan
.TNI yang dipimpin oleh Letkol Soeharto atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan dadakan ke markas Belanda di Pusat Kota Yogyakarta

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 219

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

A. HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan
masa pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN)
Berdasarkan uraian terkait Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN yang belum melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah
dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak digunakan lagi. (Peraturan)
Provinsi DIY pada Bab I s.d IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN. • Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening
a. Secara umum pelaksanaan Tugas Kuasa BUN pada KPPN lingkup pasif yang tidak diketahui status transaksinya dan belum ditutup
KPPN. (Peraturan)
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yang meliputi Penatausahaan
Pengeluaran Negara, Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara • Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan
serta Verifikasi dan Akuntansi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. pembukaan rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat
b. Terdapat 22 (dua puluh dua) permasalahan yang ditemukan dalam permohonan beserta data pendukung dari satker. (Administratif)
pelaksanaan Tugas Kuasa BUN, permasalahan terkait ketidakpatuhan
pelaksanaan peraturan terdapat 8 (delapan) permasalahan, administratif • KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan
juga terdapat 8 (delapan) permasalahan, yang disebabkan oleh SDM ada penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja. (Peraturan)
5 (lima) permasalahan, dan yang bersifat sistem hanya terdapat 1 (satu)
permasalahan. d. Nilai Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, maka menjadi 7 (tujuh) Semester I Tahun 2018 memperoleh hasil akhir berturut-turut KPPN
permasalahan prioritas dengan nilai skoring lebih dari 10 (sepuluh) dilihat Yogyakarta dengan nilai 97,00; KPPN Wonosari dengan nilai 96,87 dan
dari Urgent, Seriousness dan Growthnya, yaitu: KPPN Wates dengan nilai 96,95.

• Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST e. Terhadap penilaian kinerja pelaksanaan tugas Kuasa BUN Semester I Tahun
31 Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan 2018 semua KPPN memperoleh hasil maksimal yaitu KPPN Yogyakarta
tagihan lebih dari 17 hari. (Peraturan) dengan nilai 40, KPPN Wonosari dengan nilai 40 dan KPPN Wates dengan
nilai 40.
• Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan
oleh satker dengan detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi f. Terkait temuan-temuan permasalahan tersebut pada angka 1.b, seluruhnya
SPAN. (SDM) telah ditindaklanjuti oleh KPPN (tuntas).

• SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota POLRI/ Anggota 1. Supervisi Pelayanan Perbendaharaan
TNI baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan a. Seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY telah
dengan hak pensiun belum menggunakan format sesuai PER-02/ melaksanakan Pedoman Pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan
PB/2018. (Peraturan) Dirjen Perbendaharaan Nomor : 222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan
Umum Kantor Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
• Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-128/KMK.01/2013 tentang
Satker (Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
220
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY TUMPUKAN KAIN BATIK Sem 1 / 2018

b. Terdapat 5 (lima) permasalahan yang ditemukan yang ditetapkan dalam Manual
dalam ruang lingkup pelayanan perbendaharaan, Indikator Kinerja Utama Tahun
permasalahan terkait ketidakpatuhan pelaksanaan 2018 yaitu 4,52. KPPN Yogyakarta
peraturan terdapat 1 (satu) permasalahan, sarana mendapatkan IKM 4,58 (91,51%);
prasarana yang tidak memenuhi standar 3 (tiga) KPPN Wonosari 4,80 (95,94%)
permasalahan, terakhir terkait dengan lain-lain dan KPPN Wates 4,82 (96%).
terdapat 1 (satu) permasalahan. Meskipun telah melampaui target
yang ditetapkan, masih terdapat
c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, beberapa masukan/ saran dari
permasalahan tersebut direduksi menjadi 3 (tiga) responden/ satker yang perlu
permasalahan prioritas dengan nilai skoring lebih segera ditindaklanjuti oleh KPPN.
dari 10 (sepuluh), yaitu: f. Terkait temuan permasalahan
tersebut pada angka 2.b,
• Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk seluruhnya telah ditindak lanjuti
melakukan pelayanan langsung kepada Satker, oleh KPPN (tuntas)
terkadang tidak dapat digunakan secara optimal
akibat terkendala jaringan, terutama pada saat 1. Supervisi Kinerja dan Tata Kelola
periode puncak layanan. a. Secara umum Kinerja dan
Tata Kelola pada KPPN lingkup
• Sarana pendukung pelayanan seperti komputer Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dan printer tidak dapat digunakan secara Provinsi DIY yang meliputi
optimal. Kinerja Organisasi, Manajemen
SDM, Manajemen Keuangan,
• KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum Tata Usaha dan Rumah Tangga,
melakukan reviu atas standar pelayanan dan Pengendalian Internal, Komunikasi
SOP. dan Koordinasi Pimpinan, dan
Kepuasan Pegawai telah sesuai
d. Penilaian terhadap unsur-unsur kinerja pelayanan dengan peraturan yang berlaku;
perbendaharaan untuk KPPN Yogyakarta b. Terdapat 8 (delapan) permasalahan
memperoleh hasil 29,40; KPPN Wonosari yang ditemukan terkait Kinerja dan
memperoleh hasil 29,40; dan KPPN Wates Tata Kelola KPPN dapat dipetakan
memperoleh hasil 29,40. Unsur-unsur penilaian terkait dengan peraturan 6 (enam)
tersebut terkait dengan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Layanan. 221

e. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh
masing-masing KPPN telah melampaui target

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

permasalahan, dan yang bersifat administratif 2 (dua) permasalahan; tingkat kepuasan lebih kecil dari tingkat kepentingan, hal ini berarti bahwa
c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, permasalahan tersebut aspek dukungan operasional pelayanan dirasa masih kurang memadai.
Nilai Indeks Kepuasan Pegawai menunjukan angka lebih kecil jika
direduksi menjadi 3 (tiga) permasalahan prioritas dengan nilai skoring dibandingkan dengan semester II Tahun 2017, karena pemenuhan sarana
lebih dari 10 (sepuluh), yaitu: dan prasarana masing-masing KPPN tidak ada realisasi di semester I Tahun
2018, semua ini besar ketergantungannya pada masalah dana/ anggaran
• Capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang diproses pembiayaannya.
menjadi SP2D”, data yang dicantumkan dalam penjelasan capaian
adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan formula dalam Tabel 115 Perbandingan Capaian IKP KPPN
manual IKU disebutkan penolakan SPM secara formal.
No KPPN IKP Semester II IKP Semester I 2018
• Capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap 2017
pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum belum
dirinci dan lengkap dalam mengungkapkan raw data sebagai dasar 1. Yogyakarta 88,41% 85,54%
perhitungan capaian IKU.
2. Wonosari 93,66% 90,08%
• Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap.
d. Penilaian terhadap unsur-unsur Kinerja dan Tata Kelola untuk KPPN 3. Wates 89,91% 83,61%

Yogyakarta memperoleh hasil 27,60; KPPN Wonosari memperoleh hasil g. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
27,47; dan KPPN Wates memperoleh hasil 27,55. Unsur-unsur penilaian Perbendaharaan Provinsi DIY pada semester I Tahun 2018 apabila
tersebut terkait dengan Kinerja Organisasi, Manajemen SDM, Manajemen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu
Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengendalian Internal, semester I Tahun 2017 adalah :
Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan, Kepuasan Pegawai.
e. Berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Tabel 116 Perbandingan Capaian NKO KPPN
KEP-261/PB/2016 Tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, Tim
Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah melaksanakan survei Kepuasan No KPPN NKO Semester I 2017 NKO Semester I 2018
Pegawai. Adapun Indeks Kepuasan Pegawai yang diperoleh adalah : 112,75%
1. Yogyakarta 113,38% 113,17%
• KPPN Yogyakarta sebesar 85,54% dengan rata-rata tingkat kepentingan 110,87%
4,83 dan rata-rata tingkat kepuasaan 4,28; 2. Wonosari 113,27%

• KPPN Wonosari sebesar 90,08% dengan rata-rata tingkat kepentingan 3. Wates 111,35%
4,82 dan rata-rata tingkat kepuasan 4,50;
Nilai Kinerja Organisasi KPPN pada semester I Tahun 2018 ini cenderung
• KPPN Wates sebesar 83,61% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,18 mengalami penurunan apabila dibandingkan Nillai Kinerja Organisasi
dan rata-rata tingkat kepuasan 4,18. pada Semester 1 Tahun 2017. Penurunan tersebut antara lain disebabkan
karena:
f. Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pada ketiga KPPN menunjukkan bahwa
• Jumlah IKU Kemenkeu Three pada tahun 2018 bertambah, dari semula 16
222 IKU pada tahun 2017 menjadi 19 IKU pada tahun 2018.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

• Beberapa IKU mengalamai kenaikan target yang mengakibatkan indeks a. KPPN Yogyakarta
capaian IKU pada tahun 2018 menurun, antara lain : 1. Dropbox Whistle Blowing System;
2. Aplikasi Pendopo Jogja;
Tabel 117 IKU Yang Mengalami Kenaikan Target 3. Taman Anti Gratifikasi;
4. Aplikasi Monitoring Layanan Online (ANGLO);
No IKU Target Target Kenaikan 5. Kotak Lost and Found.
2017 2018 5% b. KPPN Wonosari
0,4 1. Live Consulting;
1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran 75% 80% 1% 2. Mesin Electronic Data Capture (EDC);
K/L 0,25 3. Remind3s;
2% 4. Aquaponik.
2 Indeks kepuasan satker terhadap layanan 4,12 4,52 c. KPPN Wates
KPPN 0,3% 1. Gubug Sinergi;
1% 2. Penyelesaian Surat/ Dokumen secara elektronik ;
3 Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA 97% 98% 3. Live Consulting;
secara tepat waktu dan andal 4 4,25 1 4. Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates.

4 Indeks kepatuhan satker terhadap Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi penciptaan inovasi
pengelolaan rekening pemerintah kepada seluruh KPPN yaitu pengadaan mesin kehadiran finger print bagi
pegawai PPNPN. Tujuan dari inovasi tersebut adalah untuk meningkatkan
5 Persentase akurasi rencana penarikan 85% 87% tertib administrasi dan penerapan aturan kedisiplinan yang setara untuk
dana satker seluruh unsur pegawai pada KPPN.

6 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,2% 98,5% 1. Prestasi
96% 97% Sampai dengan berlangsungnya pembinaan dan supervisi KPPN periode
7 Persentase penyampaian LPJ Bendahara Semester I 2018, prestasi yang telah diraih oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen
mitra kerja KPPN secara andal dan tepat 95 96 Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu:
waktu

8 Nilai hasil evaluasi penerapan
pemantauan pengendalian intern

h. Temuan permasalahan pada Kinerja dan Tata Kelola ini telah ditindaklanjuti
oleh KPPN (tuntas).

I. INOVASI DAN PRESTASI KPPN

1. Inovasi
Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester
I Tahun 2018, berikut inovasi yang telah dibangun oleh KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta:

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 223

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

a. KPPN Yogyakarta b. KPPN Wonosari

1. Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup 1. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/WPB.15/2016. D.I.Yogyakartatanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.

2. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN 2. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I
I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaantanggal 16
D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016. November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.

3. Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN 3. Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil
Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016. Nomor KEP-107/WPB/2016.

4. Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil 4. Peringkat V Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Tipe A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
Nomor KEP-107/WPB/2016. 5. Peringkat II Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Tipe A2 Tahun 2017 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017
5. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPNTipe
A1 Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2016 6. Pemenang Lomba Knowledgebase Perbendaharaan kategori Resume
Peraturan pada Tahun 2017.
6. Peringkat V Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe
A1 Bersertifikasi ISO Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanTahun 7. Predikat sebagai Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Pembangunan
2017 Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal
7. Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Kementerian Perbendaharaan Tahun 2017.
Keuangan Tahun 2017
8. Peringkat IIPenilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017
8. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta.
Lingkup Kanwil DJPb DIY

224 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

c. KPPN Wates KPPN sample untuk menjalani Audit ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikasi
1. Peringkat pertama Penilaian Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan TUV Rheinland, Kanwil DJPb Provinsi DIY akan memberikan dukungan dan
asistensinya serta memastikan KPPN Yogyakarta berhasil meraih sertifikat ISO
Tingkat Satuan Kerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 9001:2015 tersebut.
Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
2. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup B. PENILAIAN KINERJA KPPN
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta Semester I Tahun 2016. Hasil penilaian kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
3. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum DIY periode Semester I 2018 adalah sebagai berikut:
Negara Daerah Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Tabel 118 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN
4. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe
A2 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016. KPPN Penilaian Kinerja Nilai Inovasi Nilai Total Peringkat
5. Peringkat kelima KPPN (Nilai Pembangunan Zona Integritas 93,095) yang KPPN Prestasi Nilai
Memenuhi Kriteria Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KPPN Yogyakarta 717 1
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPPN Wonosari 97,00 250 370 631,87 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017. KPPN Wates 606,95 3
6. Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe 96,87 195 340
A2 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.
7. Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017 96,95 180 330
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta
1. Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Penilaian Kinerja
Kanwil DJPb Provinsi DIY menyadari bahwa sesungguhnya meraih prestasi KPPN tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 97,00. Urutan
lebih mudah apabila dibandingkan dengan mempertahankan prestasi. Iklim kedua adalah KPPN Wates dengan nilai 96,95 dan terakhir KPPN Wonosari
kompetisi yang telah lekat dengan semangat para pegawai lingkup Kanwil DJPb dengan nilai 96,87.
Provinsi DIY harus terus dipupuk dan dipelihara.
2. Dalam hal penilaian inovasi, capaian tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta
Pada tahun 2018 ini, agenda paling mendesak yang menjadi amanah Kanwil dengan nilai 250, disusul KPPN Wonosari dengan nilai 195 dan terakhir
DJPb Provinsi DIY adalah memastikan bahwa seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb KPPN Wates dengan nilai 180.
Provinsi DIY mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Khusus untuk KPPN Yogyakarta yang ditetapkan sebagai salah satu dari 15 3. Dalam hal penilaian prestasi, yang tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta
dengan nilai 370, selanjutnya KPPN Wonosari dengan nilai 340 dan terakhir
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN Wates dengan nilai 330.

C. ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi
KPPN periode Semester I Tahun 2018, menggunakan metode analisa:

225

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

1. Pengelompokkan kategori enam unsur permasalahan (Peraturan, Sumber penonaktifan/ reactive supplier dari satuan kerja.
Daya Manusia, Administratif, Sistem, Sarana dan Prasarana, Lain-lain); 6. KPPN Wonosari dan KPPN Wates belum melakukan reviu atas standar

2. Metode Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth); pelayanan dan SOP.
3. Problem Tree Analysis / Diagram Tree; 7. Capaian IKU Kemenkeu Three “Indeks kepatuhan satker terhadap
4. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats).
5. Strategi Pemecahan Masalah dengan SWOT pengelolaan rekening pemerintah”, data yang tercantum belum dirinci
dan lengkap dalam mengungkapkan raw data sebagai dasar perhitungan
Tim Pembina dan Supervisi KPPN melakukan identifikasi untuk menentukan capaian IKU.
prioritas temuan yang dianggap harus segera diselesaikan. Berdasarkan 8. Capaian IKU Kemenkeu Three “Persentase SPM satker yang diproses
hasil matriks USG tersebut dipilih 13 (tiga belas) permasalahan dengan score menjadi SP2D”, data yang dicantumkan dalam penjelasan capaian adalah
tingkat USG lebih dari angka 10 (sepuluh). Urutan prioritas tersebut adalah penolakan SPM secara substantif sedangkan formula dalam manual IKU
sebagai berikut : disebutkan penolakan SPM secara formal.

a. Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan b. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Terdapat SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan tanggal BAST 31 • Terdapat perbedaan antara detil permintaan koreksi yang disampaikan

Januari 2018 tidak melampirkan surat keterangan keterlambatan tagihan oleh satker dengan detil hasil koreksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN.
lebih dari 17 hari. c. Permasalahan yang berhubungan dengan Administratif
2. SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/Anggota Polri/ Anggola TNI 1. Terdapat beberapa surat penolakan atas permohonan persetujuan
baik yang dipindahtugaskan ke satker lain maupun diberhentikan dengan
hak pensiun belum menggunakan format sesuai PER-02/PB/2018. pembukaan rekening pengeluaran yang tidak ada berkas surat permohonan
3. Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Satker beserta data pendukung dari satker.
(Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun belum 2. Terdapat penatausahaan kartu cuti pegawai yang belum lengkap.
menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sampai dengan masa d. Permasalahan yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana
pembinaan, dikarenakan kantor yang berada dibawahnya (MIN) belum 1. Beberapa Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan langsung
melakukan penutupan rekening terhadap rekening yang sudah tidak kepada Satker, terkadang tidak dapat digunakan secara optimal akibat
digunakan lagi. terkendala jaringan, terutama pada saat periode puncak layanan.
4. Terkait Laporan Daftar Saldo Rekening, terdapat beberapa rekening pasif 2. Sarana pendukung pelayanan seperti komputer dan printer tidak dapat
yang tidak diketahui status transaksinya dan belum ditutup KPPN. digunakan secara optimal.
5. KPPN Wonosari masih membuat surat tanggapan atas permintaan
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
226

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 227

Hari Bakti Perbendaharaan : “Perbendaharaan Menyapa Kuliah Umum Universitas Negeri Yogyakarta”
“Peran Perbendaharaan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan”

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

BAB VI

REKOMENDASI

(PANJURUNGIPUN)

MUSEUM BUDAYA RUMAH TEMBI

Museum Rumah Budaya Tembi mempunyai beberapa koleksi yang variatif, berupa peralatan tradisional jawa antara lain peralatan dapur seperti tungku dan dandang, senjata berupa keris dan tombak, peral-
atan bertani berupa bajak, peralatan seni gamelan dan bartik, dan juga foto foto jaman dahulu, poster kuno bahkan ada sepeda motor kuno serta perpustakaan dengan jumlah naskah yang mencapai kurang
lebih 5000 buah

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 229

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Rekomendasi secara umum dapat berupa rekomendasi kebijakan dan A. REKOMENDASI KEPADA KPPN LINGKUP KANWIL DITJEN
rekomendasi audit. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan
indikator yang telah ditetapkan, tujuannya adalah untuk memberikan alternatif 1. PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERATURAN
kebijakan yang paling baik diantara alternatif kebijakan lainnya.
Sedangkan rekomendasi audit adalah berbagai pendapat auditor yang a. Terhadap permasalahan SPM satker tanggal 27 Maret 2018 dengan
telah dipertimbangkan atas suatu kondisi tertentu yang mencerminkan tanggal BAST 31 Januari 2018 yang tidak dilampiri surat keterangan
pengetahuan penilaian auditor dalam pengauditan serta berbagai pendapat keterlambatan tagihan lebih dari 17 hari, Tim Pembinaan dan Supervisi
untuk memperbaiki permasalahan dalam suatu temuan audit. (Hiro Tugiman memberikan rekomendasi agar KPPN meminta satker terkait untuk
: 2007) melengkapi surat pernyataan SPM melebihi batas waktu. Untuk mengindari
Rekomendasi yang digunakan dalam Bab V ini adalah Rekomendasi dan meminimalisir kejadian serupa di masa yang akan datang, petugas
kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini merupakan arahan dari Kanwil Ditjen FO Konversi, validasi SPAN dan approver SPAN diharapkan agar lebih teliti
Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta kepada KPPN berisikan beberapa dalam melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan pengajuan SPM,
langkah yang dipandang efektif sebagai alternatif solusi atau pemecahan atas termasukpencantuman tanggal/nomor BAST dan SPP pada uraian SPM.
permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada masa pembinaan dan b. Segenap komponen yang terlibat pada KPPN diharapkan untuk
supervisi. Analisis prioritas masalah menggunakan beberapa metode antara selalu berpedoman pada surat S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari
lain : 2018 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksnaan
1. Metode pengkategorian berdasarkan 6 (enam) kategori yaitu Peraturan, Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada
Kanwil DJPb dan KPPN dalam penerimaan SPM dan senantiasa melakukan
Sumber Daya Manusia, Sistem, Administratif, Sarana dan Prasarana, serta edukasi kepada satker untuk mitra kerjanya untuk segera menyelesaikan
Lain-Lain proses pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa yang telah selesai
2. Metode scoring matriks USG pelaksanaannya. Kesadaran satker untuk mematuhi setiap peraturan
3. Metode Problem Tree Analysis serta yang berkaitan dengan pengelolaan dana APBN akan berpengaruh pada
4. Memetakan suatu perencanaan strategi pemecahan permasalahan melalui peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi
analisa SWOTyang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)
dalam suatu organisasi lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. c. Terhadap permasalahan SKPP yang diterbitkan KPA satker untuk PNS/
Anggota Polri/ Anggola TNI baik yang dipindahtugaskan ke satker lain
Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN memberikan rekomendasi atas 13 (tiga maupun diberhentikan dengan hak pensiun belum menggunakan format
belas) prioritas permasalahan yang telah dipetakan pada bab IVdengan sesuai PER-02/PB/2018, Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan
harapan menjadi masukan bagi KPPN dan Kantor Pusat DJPb. rekomendasi agar KPPN segeramelakukan GKM internal untuk seluruh
pegawai KPPN Yogyakarta terkait format SKPP sebagaimana tertuang
230 dalam PER-02/PB/2018 serta melakukan sosialisasi/ bersurat kepada KPA

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Satker agar dalam menerbitkan SKPP berpedoman pada PER-02/PB/2018. f. Terhadap permasalahan KPPN Wonosari yang masih membuat surat
Langkah tersebut harus segera dilakukan mengingat PER-02/PB/2018 telah tanggapan atas permintaanupdate/inactive/reactive site bank dan site
disahkan pada bulan Februari 2018 namun hingga bulan Mei 2018 KPPN addresssupplierdarisatuankerja,TimPembinaandanSupervisimemberikan
belum mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Apabila tidak segera rekomendasi agar KPPN Wonosari segera melakukan sosialisasi/ berkirim
ditindaklanjuti, akan berpotensi turunnya citra KPPN karena dianggap surat kepada satker terkait pentingnya mencantumkan alamat email yang
tidak up to date terhadap peraturan yang telah berubah. valid ketika mengajukan surat permohonan update/inactive/reactive site
bank dan site address sehingga proses penyelesaian update/inactive/
d. Terdapat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari reactive site bank dan site address tersebut dapat langsung diketahui
Satker (Kemenag Gunung Kidul) yang telah disetujui oleh KPPN namun tanpa menunggu surat tanggapan dari KPPN. Notifikasi penyelesaian
belum menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening dikarenakan kantor update/inactive/reactive site bank dan site address lewat email dimaksud
yang berada dibawahnya (MIN) belum melakukan penutupan rekening merupakan salah satu upaya yang mendukung program Go Green, namun
terhadap rekening yang sudah tidak digunakan lagi, Tim Pembinaan dan tujuan tersebut tidak dapat tercapai apabila surat persetujuan update/
Supervisi memberikan rekomendasi agar KPPN Wonosari agar membuat inactive/reactive site bank dan site addressmasih dikirimkan kepada satker
surat ke Satker MIN yang rekening bendahara pengeluarannya belum secara paper based. Dikecualikan bagi satker yang merasa kesulitan dalam
ditutup, yang berisi anjuran untuk segera menutup seluruh rekening yang memperoleh akses internet karena terkendala kondisi geografis sehingga
sudah tidak digunakan lagi semenjak dilakukan re-grouping dengan Kantor tidak dapat memantau proses penyelesaian update/inactive/reactive
Kementerian Agama Kab. Wonosari. Setelah semua rekening MIN ditutup, site bank dan site address dengan menyampaikan surat pemberitahuan
Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosari agar mengajukan kembali kepada KPPN Wonosari tetap untuk tetap menerbitkan surat tanggapan
Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening (Rekening BPP) yang dan dikirim melalui jalur ekspedisi.
rencananya akan dibuka.
g. Terhadap permasalahan KPPN Wonosari dan KPPN Wates yang belum
e. Terhadap permasalahan Laporan Daftar Saldo Rekening yang melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP, Tim Pembinaan dan
mengindikasikan terdapat beberapa rekening pasif yang tidak diketahui Supervisi memberikan rekomendasi agar KPPN Wonosari dan KPPN Wates
status transaksinya, Tim Pembinaan dan Supervisi menyampaikan melakukan reviu SOP minimal sekali dalam setahun dan sesuai kebutuhan.
rekomendasi bahwa berdasarkan PMK 182/PMK.05/2017 pasal 30 KPPN dengan berpedoman pada KEP-525/PB/2017 tentang Pedoman
disebutkan bahwa Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 tahun Pelaksanaan uji kepatuhan tersebut juga menjadi kegiatan yang
sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.Seyogyanya KPPN terintegrasi dengan Implementasi SMM ISO 9001:2015 dimana Hasil
Yogyakarta melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada satker pemilik Pengujian Kepatuhan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan
rekening untuk menentukan status rekening tersebut sehingga dapat untuk menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen. Reviu SOP yang
ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku merupakan bagian dari kegiatan uji kepatuhan akan sangat bermanfaat

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 231