1.2 Unit ini dapat diasses dengan metode observasi, demonstrasi, uji lisan,
wawancara, portofolio, laporan pihak ketiga, dan simulasi
2. Persyaratan kompetensi
2.1 K.649210.053.01 Memberikan informasi produ
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan yang diperlukan
3.1.1 Keaslian uang
3.1.2 Pengetahuan tentang produk
3.1.3 Pengetahuan tentang komunikasi yang efektif
3.1.4 Prinsip mengenal nasabah
3.2 Ketrampilan yang diperlukan
3.2.1 Kecepatan dalam melayani
3.2.2 Komunikasi yang efektif
3.2.3 Menghitung uang secara manual maupun menggunakan alat
hitung
3.2.4 Membedakan uang palsu dan uang asli
3.2.5 Mengoperasikan system aplikasi operasional penerimaan
transaksi non kredit
4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Cermat dalam menghitung uang
4.2 Teliti dalam penulisan data nasabah
4.3 Ramah terhadap nasabah
4.4 Kecepatan dalam melayani
4.5 Jujur dalam proses transaksi keuangan
5. Aspek kritis
5.1 Ketelitian dalam menghitung uang
5.2 Ketelitian dalam melakukan input data penerimaan
5.3 Kecermatan dalam menentukan keaslian uang
5.4 Kejujuran dalam proses transaksi keuangan
243
KODE UNIT : K.649210.059.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Audit Operasional
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupi pengetahuan, ketrampilan
dan sikap kerja untuk melaksanakan audit
operasional bisnis, mulai dari melakukan
persiapan audit operasional sampai dengan
membuat Laporan Hasil Audit (LHA)
operasional bisnis. Unit ini memerlukan
lisensi khusus telah lulus Diklat Auditor.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan 1.1 Program Kerja Pengawasan Tahunan
audit operasional (PKPT) disusun oleh pejabat yang
berwenang.
1.2 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan
Tahunan (RABPT) disusun oleh pejabat
yang berwenang.
1.3 Program Kerja Pengawasan Bulanan
(PKPB) disusun oleh pejabat yang
berwenang.
1.4 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan
Bulanan (RABPB) disusun oleh pejabat
yang berwenang.
1.5 Peraturan yang terkait dengan auditan
agar diidentifikasi sebelum pelaksanaan
audit.
1.6 Struktur organisasi dan proses bisnis
auditan diidentifikasi sebelum
pelaksanaan audit.
1.7 Laporan Hasil Audit (LHA) pada
periode sebelumnya dipelajari sebelum
pelaksanaan audit.
1.8 Kertas Kerja Audit (KKA) periode
sebelumnya dikumpulkan sebagai data
auditor.
1.9 Temuan-temuan hasil audit periode
sebelumnya yang belum ditindaklanjuti
dikumpulkan.
1.10 Alat-alat kerja audit disiapkan oleh
auditor
2. Melakukan pengujian 2.1 Pengendalian Intern dinilai
pengendalian intern efektivitasnya.
audit operasional 2.2 Potensi kelemahan pengendalian intern
dikenali oleh auditor dan tim.
244
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
2.3 Daftar temuan sementara disusun agar
pelaksanaan audit berjalan efektif.
3. Melakukan pekerjaan 3.1 Informasi audit dikomunikasikan
audit operasional kepada auditan sehingga dapat
dipersiapkan.
3.2 Identifikasi, analisis, dan evaluasi
dilakukan atas bukti audit yang
diperoleh.
3.3 Sampel audit ditentukan jumlahnya.
3.4 Dokumen auditan dan barang jaminan
dipinjam dari auditan.
3.5 Audit investigasi dilakukan apabila
ditemukan adanya indikasi Fraud oleh
pihak auditan.
3.6 KKA disusun sesuai ketentuan.
4. Menyelesaikan audit 4.1 Daftar temuan dibuat dari hasil
operasional pelaksanaan audit.
4.2 Hasil temuan audit diklarifikasi kepada
auditan.
4.3 Pendalaman audit dilakukan agar
terhindar dari pemberian rekomendasi
cacat.
4.4 Hasil tindaklanjut pelaksanaan audit
diperoleh sebagai bahan LHA.
4.5 Rekomendasi dirumuskan sesuai
dengan syarat-syarat yang dipenuhi.
5. Membuat laporan hasil 5.1 Hasil pelaksanaan audit dan
audit operasional rekomendasi dicantumkan dalam LHA.
(LHA) 5.2 LHA didistribusikan kepada pejabat
yang berwenang untuk diverifikasi.
5.3 LHA diserahkan pada auditan.
BATASAN VARIABEL
1 Kontek variabel
1.1 Audit operasional adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksankan kriteria tertentu dibidang
operasional.Terdapat 5 (lima) aspek dalam audit operasional,
mencakupi :
1.1.1 Aspek Operasional/bisnis
1.1.2 Aspek Keuangan
1.1.3 Aspek SDM
245
1.1.4 Aspek Sarana Prasarana
1.1.5 Aspek PKBL
1.2 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana
pelaksanaan audit dan kegiatan pengawasan lainnya untuk tahun
tertentu, yang mencakupi tetapi tidak terbatas pada nama-nama
auditan, objek kegiatan, lama pelaksanaan kegiatan, rencana waktu
dimulainya kegiatan dan alokasi jumlah auditor
1.3 Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan
serta tanggungjawab atas suatu tugas atau pekerjaan berdasarkan
peraturan intern Perusahaan yang berlaku, mencakupi :
1.3.1 Kepala SPI adalah pejabat struktural satu tingkat dibawah
Direksi yang berkedududkan di Kantor Pusat.
1.3.2 Inspektur adalah pemimpin Inspektorat dibawah Kepala SPI
yang berkedudukan di Kantor Pusat (Inspektur Pusat) dan
Kantor Wilayah (Inspektur Wilayah).
1.3.3 Auditor Madya dan Auditor Muda adalah jabatan fungsional
pada organ SPI
1.4 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Tahunan (RABPT) merupakan
acuan dalam menetapkan anggaram/biya untuk tahun tertentu yang
menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan audit agar tujuan
audit dapat dilaksankan sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan.
1.5 Program Kerja Pengawasan Bulanan (PKPB) adalah rencana
pelaksanaan audit dan kegiatan pengawasan lainnya untuk bulan
tertentu, yang mencakupi tetapi tidak terbatas pada nama-nama
auditan, objek kegiatan, lama pelaksanaan kegiatan, rencana waktu
dimulainya kegiatan dan alokasi jumlah auditor.
1.6 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Bulanan (RABPB) merupakan
acuan dalam menetapkan anggaram/biya untuk bulan tertentu yang
menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan audit agar tujuan
audit dapat dilaksankan sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan.
1.7 Auditan aspek mencakupi :
1.7.1 Unit kerja dilingkungan perusahaan
1.7.2 Kegiatan yang berjalan di Perusahaan atau
1.7.3 Karyawan yang menjadi objek pelaksanaan audit SPI
246
1.8 LHA (Laporan Hasil Audit) adalah pertanggungjawaban secara tertulis
SPI terhadap surat penugasan audit yang mencakupi :
1.8.1 Tujuan audit
1.8.2 Ruang lingkup audit
1.8.3 Simpulan hasil audit termasuk temuan hasil audit (bila ada)
1.8.4 Audit terhadap UPC/UPS tidak dibuat LHA, tapi cukup Daftar
Temuan dan KKA saja didistribusikan kepada Auditan
(Pengelola UPC), Pemimpin Cabang dan Tim SPI
1.9 KKA (Kertas Kerja Audit) mencakupi :
1.9.1 Seluruh dokumen atau data yang dikumpulkan Auditor
1.9.2 Catatan yang dibuat Auditor selama proses audit yang
digunakan Auditor sebagai dasar pengambilan simpulan.
1.10 Pengendalian intern adalah kebijakan, struktur dan aktivitas yang
dibangun dan dilaksanakan manajemen untuk menghindarkan
perusahaan dari hal-hal negatif yang dapat menghambat pencapaian
tujuan.
1.11 Informasi Audit mencakupi tetapi tidak terbatas pada :
1.11.1 Tujuan audit,
1.11.2 Ruang lingkup audit,
1.11.3 Periode audit,
1.11.4 Waktu pelaksanaan audit,
1.11.5 Kebutuhan data audit
1.12 Dokumen auditan operasional/bisnis mencakupi :
1.12.1 SBK Pelunasan
1.12.2 SBK uang kelebihan
1.12.3 Dwilipat SBK terpakai,
1.12.4 Daftar Sisa barang jaminan,
1.12.5 Rekap Sisa barang jaminan,
1.12.6 Buku Gudang,
1.13 Dokumen auditan keuangan mencakupi :
1.13.1 Buku Kas
1.13.2 Buku Bank
1.13.3 rekening Koran
1.13.4 Kuitansi Pembayaran
1.13.5 Struk pembayaran dan penerimaan uang
247
1.14 Dokumen auditan SDM mecakupi :
1.14.1 Daftar karyawan dan daftar pejabat
1.14.2 Daftar hadir dan dokumen sejenisnya
1.14.3 Daftar Surat keputusan Karyawan dan Pejabat
1.14.4 Daftar pembayaran penghasilan karyawan
1.14.5 Daftar pembayaran kesejahteraan lainnya
1.15 Dokumen auditan sarana prasarana,mencakupi :
1.15.1 Blanko SBK
1.15.2 Daftar aktiva inventaris
1.15.3 Daftar mutasi aktiva inventaris
1.15.4 BPKB Kendaraan operasional
1.15.5 STNK kendaraan operasional
1.16 Dokumen auditan PKBL, mencakupi :
1.16.1 Dokumen penyaluran program kemitraan
1.16.2 Dokumen penyaluran program dana kepedulian sosial (DKS)
1.16.3 Dokumen penyaluran program dana kepedulian umat (DKU)
1.17 Barang Jaminan mencakupi :
1.17.1 Barang jaminan gudang
1.17.2 Barang jaminan kantong
1.17.3 BPKB untuk Fidusia
1.17.4 Logam Mulia
1.18 Fraud (Kecurangan) adalah tindakan illegal yang cirinya mencakupi:
1.18.1 Penipuan
1.18.2 Penyembunyian
1.18.3 Pelanggaran kepercayaan
1.19 Hasil pelaksanaan audit dapat mencakupi tetapi tidak terbatas pada:
1.19.1 Informasi yang valid
1.19.2 Solusi atau pemecahan masalah
1.19.3 Komitmen bersama antara auditor dan auditan
1.20 Rekomendasi dapat mencakupi :
1.20.1 Saran perbaikan
1.20.2 Penertiban
1.20.3 Penyempurnaan untuk menghilangkan penyebab terjadinya
kekeliruan atau penyimpangan dan/ atau menghilangkan
dampak terjadinya kekeliruaan atau penyimpangan
248
2 Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pengolah data
2.1.2 Alat cetak dokumen
2.1.3 Jarum uji berlian
2.1.4 Jarum uji emas
2.1.5 Timbangan
2.2 Perlengkapan
2.2.1 Batu Uji
2.2.2 Air Uji
2.2.3 Meetmess
2.2.4 Buku tabel berlian
2.2.5 ATK
2.2.6 Soft copy peraturan-peraturan perusahaan
2.2.7 Alat hitung
3. Peraturan yang diperlukan
3.1 Undang - Undang RI nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara
3.2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance) Pada Badan
Usaha Milik Negara
4. Norma dan standar
4.1 Norma
4.1.1 Standar Etika Perusahaan PT Pegadaian (Persero)
4.1.2 Peraturan Direksi nomor 106 tahun 2013 tanggal 17
Desember 2013 tentang Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI)
4.2 Standar
4.2.1 SOP sesuai dengan Peraturan Direksi No. 5 tahun 2016
tentang Pedoman Umum Satuan Pengawasan Intern
4.2.2 Peraturan Direksi nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman
Audit Operasional Kantor Cabang dan Kantor area
4.2.3 Peraturan Direksi nomor 24 tahun 2016 tentang pedoman
audit operasional Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
249
4.2.4 Peraturan Direktur nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman
Pembayaran Keuangan
4.2.5 Peraturan Direktur Bidang nomor 32 tahun 2016 tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan
4.2.6 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pegadaian dengan serikat
pekerja Pegadaian periode tahun ya2015 – 2017
4.2.7 Peraturan Direksi nomor Tahun 2016 Tanggal tentang
Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Pegadaian (Persero)
4.2.8 Peraturan Direksi nomor 28 tahun 2015 tanggal 1 April 2015
tentang Pedoman Naskah Korporasi dan Kearsipan PT
Pegadaian (Persero)
4.2.9 Peraturan Direksi nomor 94 tahun 2013 tentang Pedoman
pengadaan Barang Jaminan dan Jasa beserta perubahannya
4.2.10 Peraturan Direksi nomor 17 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kebajikan Umat (DKU) PT Pegadaian (Persero)
4.2.11 Peraturan Direksi nomor 18 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kepedulian Sosial (DKS) PT Pegadaian (Persero)
4.2.12 Peraturan Direksi nomor 26 tahun 2016 tentang SOP Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pegadaian (Persero)
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Unit kompetensi ini dapat diases di tempat kerja maupun tempat kerja
simulasi
1.2 Unit kompetensi ini dapat diases dengan metode uji tertulis, uji lisan,
simulasi dan wawancara
2. Persyaratan kompetensi
2.1 Kompetensi pada fungsi kunci Manajemen Gadai
2.2 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Elektrik,
Elektronik dan Kendaraan Bermotor
2.3 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Emas
2.4 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran barang Jaminan Berlian
2.5 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Fidusia
2.6 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Emas
2.7 Kompetensi pada fungsi kunci Pengelolaan Barang Jaminan
2.8 Kompetensi pada fungsi kunci Pembayaran
250
2.9 Kompetensi pada fungsi kunci Pelayana
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan yang diperlukan
3.1.1 Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
dan manajemen risiko
3.1.2 Peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, keuangan,
SDM, sarana prasarana dan PKBL dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya
3.1.3 Peraturan intern perusahaan terkait bisnis, keuangan, SDM,
sarana prasarana dan PKBL
3.2 Ketrampilan yang diperlukan
3.2.1 Mengoperasikan komputer
3.2.2 Kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan
maupun tertuli
4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Integritas untuk mendapatkan informasi yang akurat
4.2 Menjaga objektivitas secara profesional
4.3 Mampu memegang rahasia hasil Audit
4.4 Bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperlukan
5. Aspek kritis
5.1 Pengetahuan tentang penaksiran barang jaminan
5.2 Pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pemeriksaan dan
disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tugasnya
5.3 Kepatuhan pada standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Internal Audit dan kode etik Satuan Pengawasan Intern
5.4 Rangkapan tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di
PT Pegadaian (Persero) maupun anak perusahaan
251
KODE UNIT : K.649210.060.01
JUDUL UNIT : Memantau Tindak Lanjut
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupi pengetahuan, ketrampilan
dan sikap kerja untuk memantau tindak
lanjut, mulai dari memantau tindak lanjut
sampai dengan melaporkan tindak lanjut. Unit
ini memerlukan lisensi khusus Telah Lulus
Diklat Auditor.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau Tindak 1.1 Temuan-temuan yang menjadi
Lanjut tanggungjawab Kantor Cabang/Cabang
Syariah dan UPC/UPS dipantau oleh Tim
SPIWilayah dan Inspektur Wilayah sampai
dengan seluruh rekomendasi selesai
ditindaklanjuti.
1.2 Temuan-temuan yang menjadi tanggung
jawab Kantor Wilayah dipantau oleh
Inspektur Pusat berkoordinasi dengan
Inspektur Wilayah sampai dengan seluruh
rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
1.3 Temuan-temuan yang menjadi
tanggungjawab unit-unit kerja di Kantor
Pusat dipantau oleh Inspektur Pusat
sampai dengan seluruh rekomendasi
selesai ditindaklanjuti.
2. Mengevaluasi Tindak 2.1 Bukti tindak lanjut diterima dari pihak
Lanjut auditan.
2.2 Evaluasi atas bukti tindak lanjut yang
diserahkan oleh pihak Auditan dianalisa
oleh Tim SPI.
2.3 Hasil evaluasi diusulkan kepada Inspektur
Pusat atau Inspektur Wilayah dan untuk
dinyatakan selesai.
3. Melaporkan Tindak 3.1 Daftar Tindak Lanjut dan Penanggung
Lanjut Jawab Tindak Lanjut (DTLPTL) dilaporkan
setiap bulan oleh Tim SPI Pusat dan Tim
SPI Wilayah kepada Inspektur Pusat/
Inspektur Wilayah.
3.2 Rekapitulasi Tindak Lanjut dan
Penanggung Jawab Tindak Lanjut
(RTLPTL) dilaporkan setiap bulan oleh
Inspektur Pusat, dan Inspektur Wilayah
kepada Kepala SPI.
252
BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel
1.1 Kantor Cabang adalah unit operasional Perusahaan yang langsung
menjalankan pelayanan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain
Perusahaan secara konvensional kepada pengguna jasa
(pelanggan/nasabah)
1.2 Kantor Cabang Syariah adalah unit operasional Perusahaan yang
langsung menjalankan kegiatan pelayanan bisnis rahn, bisnis
pembiayaan dan jasa lain perusahaan, secara syariah kepada pengguna
jasa (pelanggan/nasabah)
1.3 Tim SPI Wilayah adalah tim dalam inspektorat yang dipimpin Inspektur
yang membawahi Auditor dan Sekretariat yang berkedudukan di
Wilayah
1.4 Inspektur Pusat adalah pemimpin Inspektorat di bawah Kepala Satuan
Pengawasan Intern yang berkedudukan di Kantor Pusat
2. Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat pengolah data
2.1.2 Alat cetak dokumen
2.2 Perlengkapan
2.2.1 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
3.1 Undang - Undang RI nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
3.2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance) Pada Badan
Usaha Milik Negara
4. Norma dan standar
4.1 Norma
4.1.1 Standar Etika Perusahaan PT Pegadaian (Persero)
4.1.2 Peraturan Direksi nomor 106 tahun 2013 tanggal 17 Desember
2013 tentang Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI)
4.2 Standar
4.2.1 SOP sesuai dengan Peraturan Direksi No. 5 tahun 2016
tentang Pedoman Umum Satuan Pengawasan Intern
253
4.2.2 Peraturan Direksi nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Audit
Operasional Kantor Cabang dan Kantor area
4.2.3 Peraturan Direksi nomor 24 tahun 2016 tentang pedoman
audit operasional Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
4.2.4 Peraturan Direktur nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman
Pembayaran Keuangan
4.2.5 Peraturan Direktur Bidang nomor 32 tahun 2016 tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan
4.2.6 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pegadaian DAN Serikat
Pekerja Pegadaian periode 2015 – 2017
4.2.7 Peraturan Direksi nomor Tahun 2016 Tanggal tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero)
4.2.8 Peraturan Direksi nomor tahun tanggal tentang Tata Naskah
Korporasi
4.2.9 Peraturan Direksi nomor 94 tahun 2013 tentang Pedoman
pengadaan Barang Jaminan dan Jasa beserta perubahannya
4.2.10 Peraturan Direksi nomor 17 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kebajikan Umat (DKU) PT Pegadaian (Persero)
4.2.11 Peraturan Direksi nomor 18 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kepedulian Sosial (DKS) PT Pegadaian (Persero)
4.2.12 Peraturan Direksi nomor 26 tahun 2016 tentang SOP Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pegadaian (Persero)
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Unit kompetensi ini dapat diases di tempat kerja maupun tempat kerja
simulasi
1.2 Unit kompetensi ini dapat diases dengan metode uji tertulis, uji lisan
dan wawancara
2. Persyaratan kompetensi
2.1 Kompetensi pada fungsi kunci Manajemen Gadai
2.2 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Elektrik,
Elektronik dan Kendaraan Bermotor
2.3 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Emas
2.4 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran barang Jaminan Berlian
2.5 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Fidusia
254
2.6 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Emas
2.7 Kompetensi pada fungsi kunci Pengelolaan Barang Jaminan
2.8 Kompetensi pada fungsi kunci Pembayaran
2.9 Kompetensi pada fungsi kunci Pelayana
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan yang diperlukan
3.1.1 Pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Govermance) dan manajemen risiko
3.1.2 Peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, keuangan,
SDM, sarana prasarana dan PKBL dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya
3.1.3 Peraturan intern perusahaan terkait bisnis, keuangan, SDM,
sarana prasarana dan PKBL
3.2 Ketrampilan yang diperlukan
3.2.1 Mengoperasikan komputer.
3.2.2 Berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis
4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Integritas untuk mendapatkan informasi yang akurat.
4.2 Menjaga obyektifivitas secara professional.
4.3 Mampu memegang rahasia hasil perhitungan
4.4 Mampu bertindak sebagai problem solver
5. Aspek kritis
5.1 Pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pemeriksaan dan
disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tugasnya
5.2 Kepatuhan standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Internal
Audit dan kode etik Satuan Pengawasan Intern
5.3 Rangkapan tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di
PT Pegadaian (Persero) maupun anak perusahaan
255
KODE UNIT K.649210.061.01
JUDUL UNIT Melaporkan Kinerja dan Pertanggungjawaban
DESKRIPSI UNIT Unit ini mencakupi pengetahuan, ketrampilan
dan sikap kerja untukmempersiapkan dan
membuat laporan kinerja Tim SPI. Unit ini
memerlukan lisensi lulus Diklat Auditor.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan 1.1 Mengumpulkan data auditan dari
Laporan kinerja Tim kegiatan audit bulan berjalan.
SPI 1.2 Merekapilatulasi biaya pemeriksaan
bulan berjalan.
2. Membuat laporan 2.1 Laporan kinerja auditor bulanan dibuat
kinerja Tim SPI sesuai SOP.
2.2 Melaporkan biaya pemeriksaan bulanan
kepada inspektur wilayah/ Pusat
2.3 Laporan kinerja auditor tahunan
dibuat sesuai dengan SOP.
2.4 Seluruh data hasil pengawasan SPI
didokumentasikan dalam sistem aplikasi
audit SPI.
BATASAN VARIABEL
1. Kontek variabel
1.1 Laporan kinerja bulanan mencakupi:
1.1.1 Ringkasan eksekutif
1.1.2 Realisasi PKPB
1.1.3 Pertanggungjawaban PKPB
1.1.4 Pertanggungjawaban pemakaian mobil dinas bulanan beserta
melampirkan bukti
1.1.5 Informasi realisasi RKAP bulanan
1.2 Laporan kinerja tahunan adalah Laporan kinerja bulan terakhir
(Desember) yang merupakan rekapitulasi seluruh kinerja bulanan
2. Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 Alat Pengolah data
2.1.2 Alat cetak dokumen
256
2.2 Perlengkapan
2.2.1 ATK
2.2.2 Soft copy peraturan-peraturan perusahaa
3. Peraturan yang diperlukan
3.1 Undang - Undang RI nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara
3.2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance) Pada
Badan Usaha Milik Negara
4. Norma dan standar
4.1 Norma
4.1.1 Standar Etika Perusahaan PT Pegadaian (Persero)
4.1.2 Peraturan Direksi nomor 106 tahun 2013 tanggal 17 Desember
2013 tentang Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI)
4.2 Standar
4.2.1 SOP sesuai dengan Peraturan Direksi No. 5 tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Satuan Pengawasan Intern
4.2.2 Peraturan Direksi nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Audit
Operasional Kantor Cabang dan Kantor area
4.2.3 Peraturan Direksi nomor 24 tahun 2016 tentang pedoman audit
operasional Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
4.2.4 Peraturan Direktur nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman
Pembayaran Keuangan
4.2.5 Peraturan Direktur Bidang nomor 32 tahun 2016 tentang
Pedoman Akuntansi Keuangan
4.2.6 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pegadaian DAN Serikat
Pekerja Pegadaian periode 2015 – 2017
4.2.7 Peraturan Direksi nomor Tahun 2016 Tanggal tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero)
4.2.8 Peraturan Direksi nomor tahun tanggal tentang Tata Naskah
Korporasi
4.2.9 Peraturan Direksi nomor 94 tahun 2013 tentang Pedoman
pengadaan Barang Jaminan dan Jasa beserta perubahannya
4.2.10 Peraturan Direksi nomor 17 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kebajikan Umat (DKU) PT Pegadaian (Persero)
257
4.2.11 Peraturan Direksi nomor 18 tahun 2016 tentang SOP Dana
Kepedulian Sosial (DKS) PT Pegadaian (Persero)
4.2.12 Peraturan Direksi nomor 26 tahun 2016 tentang SOP Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pegadaian (Persero)
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks penilaian
1.1 Unit kompetensi ini dapat diases di tempat kerja maupun tempat kerja
simulasi
1.2 Unit kompetensi ini dapat diases dengan metode uji tertulis, uji lisan
dan wawancara
2. Persyaratan kompetensi
2.1 Kompetensi pada fungsi kunci Manajemen Gadai
2.2 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Elektrik,
Elektronik dan Kendaraan Bermotor
2.3 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran Barang Jaminan Emas
2.4 Kompetensi pada fungsi kunci Penaksiran barang Jaminan Berlian
2.5 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Fidusia
2.6 Kompetensi pada fungsi kunci Bisnis Emas
2.7 Kompetensi pada fungsi kunci Pengelolaan Barang Jaminan
2.8 Kompetensi pada fungsi kunci Pembayaran
2.9 Kompetensi pada fungsi kunci Pelayanan
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
3.1 Pengetahuan yang diperlukan
3.1.1 Pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Govermance) dan manajemen risiko
3.1.2 Peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, keuangan,
SDM, sarana prasarana dan PKBL dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya
3.1.3 Peraturan intern perusahaan terkait bisnis, keuangan, SDM,
sarana prasarana dan PKBL
3.2 Ketrampilan yang diperlukan
3.2.1 Mengoperasikan komputer.
3.2.2 Berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis
4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Integritas untuk mendapatkan informasi yang akurat.
258
4.2 Menjaga obyektifivitas secara professional.
4.3 Mampu memegang rahasia hasil perhitungan
4.4 Mampu bertindak sebagai problem solver
5. Aspek kritis
5.1 Pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pemeriksaan dan
disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tugasnya
5.2 Kepatuhan standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Internal
Audit dan kode etik Satuan Pengawasan Intern
5.3 Rangkapan tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di
PT Pegadaian (Persero) maupun anak perusahaan
259