buku_sinopsis_research_day_2015

PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

RESEARCH DAYS
FISIPOL UGM

2015

SINOPSIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA DIES NATALIS KE-60
FISIPOL UGM

“SMART ACTION TOWARDS GLOBAL SOCIETY”

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

i

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

ii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

PENGANTAR DEKAN

Tugas utama lembaga pendidikan tinggi salah satunya adalah menghasilkan
ilmu pengetahuan. Tugas tersebut dilakukan melalui pelaksanaan salah satu dari
Tridharma, yaitu penelitian.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada (Fisipol-UGM) tidak terkecuali juga memiliki tanggung
jawab untuk memproduksi ilmu pengetahuan terkait dengan bidang sosial dan
politik. Tugas tersebut makin mendesak di tengah-tengah realitas bahwa masyarakat
Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam transformasi sosial, ekonomi,
dan politik yang membutuhkan pemahaman dan penjelasan.

Sebagai wujud komitmen untuk memahami masyarakat Indonesia yang
sedang berubah, meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan ilmu baru
melalui riset, dan menghasilkan solusi berbagai masalah bangsa maka dalam tiga
tahun terakhir ini Fisipol secara konsisten memberikan hibah penelitian bagi para
akademianya (dosen dan mahasiswa).

Program hibah penelitian yang dirancang Fisipol dimaksudkan untuk mendo-
rong berkembangnya penelitian yang memiliki kualitas internasional melalui Hibah
Riset Kolaboratif-Internasional maupun riset yang mendorong kerja sama antara
pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi melalui skema Hibah Riset Kolaboratif-
Triple Helix.

Tahun 2015 ini dengan tema penelitian terkait dengan isu-isu: ASEAN, Lib-
eralisasi, Intoleransi, dan Public Distrust pelaksanaan program Hibah Riset Fisipol
UGM telah mampu menghasilkan 68 judul penelitian yang terinci sebagai berikut:
-- Hibah Riset kolaboratif terdiri dari:

• Hibah Riset Kolaboratif-Triple Helix 2 judul
• Hibah Riset Kolaboratif-Internasional 4 judul
• Hibah Riset Kolaboratif-Internal Fisipol 1 judul

iii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

-- Hibah Riset Jurusan terdiri dari Kelompok dan Individu:
• Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik: riset kelompok 1 judul, riset
individu 5 judul
• Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: riset kelompok 2 judul,
riset individu 4 judul
• Jurusan Ilmu Komunikasi: riset kelompok 2 judul, riset individu 5 judul
• Jurusan Hubungan Internasional: riset kelompok 3 judul
• Jurusan Sosiologi: riset kelompok 1 judul, riset individu 5 judul
• Jurusan Politik dan Pemerintahan: riset kelompok 2 judul, riset individu
4 judul

-- Hibah Riset Mahasiswa:
• Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik: 5 judul
• Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: 5 judul
• Jurusan Ilmu Komunikasi: 5 judul
• Jurusan Hubungan Internasional: 2 judul
• Jurusan Sosiologi: 5 judul
• Jurusan Politik dan Pemerintahan: 5 judul

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan akuntabilitas publik,
hasil-hasil penelitian tersebut akan dipresentasikan dalam acara tahunan yang
bertajuk: Fisipol Research Days 2015. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal
15-18 Desember 2015.

Selain presentasi, hibah riset, juga terdapat presentasi riset dari berbagai
lembaga riset di Fisipol UGM sebanyak 16 judul terdiri dari:
• Pusat Kajian: Institute of International Studies (IIS), Newmesis, Research Centre

for Politics and Government (POLGOV), Center for Policy and Management
Studies (REFORMA), ASEAN Studies Center (ASC), dan Youth Study Centre
(YouSure). Masing-masing 1 judul
• Popular Control and Effective Welfarism Program (PACER) kerja sama antara
Fisipol dengan University of Oslo dan University of Agder: 10 judul

Buku Sipnosis hasil penelitian ini disusun untuk mengetahui secara ringkas
isi dari 84 judul penelitian, yang telah dihasilkan oleh akademia Fisipol sebagaimana
diuraikan di atas. Harapannya, buku Sipnosis ini dapat menjadi panduan bagi para
akademia dan praktisi dalam memilih sesi presentasi penelitian dalam mengikuti
Fisipol Research Days 2015.

Dengan suksesnya pelaksanaan program hibah penelitian tahun 2015 ini, atas
nama Pengurus Fakultas kami mengucapkan selamat kepada seluruh peneliti yang

iv

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

bekerja siang-malam untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikannya
dalam bentuk laporan penelitian.

Secara khusus, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada: Dr. M. Najib
Azca dan Dr. Novi Kurnia yang telah bekerja keras mengawal pelaksanaan hibah
dari merancang tema, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan per-
tangungjawaban kepada publik dalam bentuk penyelenggaraan “Fisipol Research
Days 2015”. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Komisi Riset
Senat Fakultas, terutama Ketua Komisi Prof. Dr. Janianton Damanik dan Sekretaris
Komisi Dr. Kuskridho Ambardi yang berjasa dalam menyusun buku Panduan Riset
Fisipol sebagai acuan pelaksanaan program hibah riset.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca semoga Buku Sipnosis sederhana
ini bermanfaat bagi sidang pembaca sekalian.

Yogyakarta, Awal Desember 2015

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

Dr. Erwan Agus Purwanto

v

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

vi

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

vii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

viii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

ix

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

x

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR DEKAN..................................................................................................................... iii
JADWAL RESEARCH DAYS .. ........................................................................................................ vi
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... xi
RISET KOLABORATIF
STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DALAM KONTEKS
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN............................................................................................... 3
LIBERALISASI PERTANIAN, MARGINALISASI PETANI DAN PERUBAHAN IKLIM :
STUDI DI KABUPATEN SLEMAN DAN GUNUNG KIDUL...................................................... 6
MEMAHAMI MODEL BISNIS ORGANISASI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
DI INDONESIA........................................................................................................................ 11
INTOLERANCE, MEDIA BARU, DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN:
Studi Eksploratif Intoleransi Sosial di Media Baru Malaysia dan Indonesia
dalam Kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015....................................... 14
BEYOND LIBERAL POLITICS OF RECOGNITION:
BRINGING INDIGENOUS RIGHTS MOVEMENTS INTO DEMOCRATIC
FRAMEWORK OF PUBLIC POLICY
Comparative Studies of the Indigenous Rights Movement in Aceh,
Maluku and East Nusa Tenggara Provinces ........................................................................... 16
DOES INTOLERANCE ALWAYS MATTER? DYNAMICS CO-EXISTENCE OF
PLURALISM AND ISLAMIST RADICALISM IN JAVA .................................................................. 18
POLITIK INOVASI DALAM INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI GLOBAL :
Studi Komparasi Strategi Bisnis dengan Model Inkubasi dan Akselerator
di Jakarta, Bandung, Bali dan Yogyakarta.................................................................... 20

RISET JURUSAN - MAHASISWA: KEPEMIMPINAN
MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN
PARLEMEN MELALUI REVITALISASI SAYAP PEREMPUAN PARTAI :
Studi Kasus pada Sayap Perempuan Partai di DIY ..............................................................25

xi

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

HILANGNYA KEPEMIMPINAN:
Transformasi Wacana, dari Seleksi ke Kontestasi .............................................................. 27
POLITIK GENDER SULTAN ........................................................................................................... 29
DEMOKRASI SEBAGAI SIASAT:
Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX ................. 31
IMPLEMENTASI REKRUTMEN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK
PADA PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015................................................. 33

RISET JURUSAN - MAHASISWA: KEBIJAKAN
PEMETAAN TERKINI KAJIAN (STATE OF THE ART) SEKTOR EKSTRAKTIF....................... 37
PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN PANGAN................................ 39
KEPERCAYAAN PUBLIK (PUBLIC TRUST) DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH............................................................................................................ 41
POLA KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DALAM KERJASAMA ANTAR-DAERAH
YANG FUNGSIONAL: Studi Kasus Kartamantul ........................................................... 43
MODEL KORUPSI DI INDUSTRI PERMINYAKAN................................................................... 49
PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH
TPA PIYUNGAN DARI KARTAMANTUL OLEH PEMDA DIY................................................ 50
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN WISATA
LAWANG SEWU.............................................................................................................................. 51
KEPEMIMPINAN SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL DALAM
KERJASAMA ANTAR DAERAH KAWASAN URBAN D.I. YOGYAKARTA....................... 53
PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN ATURAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SLEMAN..................................................... 55

RISET JURUSAN - MAHASISWA: KAJIAN PERKOTAAN
AKTOR NON-NEGARA DAN URBAN HERITAGE TOURISM................................................ 59
HETEROTOPIA: PENAKLUKAN RUANG PUBLIK SECARA KREATIF
DI KOTA YOGYAKARTA................................................................................................................. 62
AKTIVISME WARGA: Aksi Penolakan Pembangunan Hotel dan Apartemen
di Perkotaan Yogyakarta............................................................................................................. 65

xii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

ELITISM : ORIENTASI ELIT LOKAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN
APARTEMEN UTTARA DI PADUKUHAN KARANGWUNI, SLEMAN,
YOGYAKARTA 2015.............................................................................................................. 68

MENGGUGAT RUANG PUBLIK MELALUI GERAKAN MASYARAKAT URBAN:
Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya Yogyakarta.............................................................. 71

RISET JURUSAN - MAHASISWA: PERUBAHAN SOSIAL
PROSES AKULTURASI SITUS BUDAYADI KAWASAN PANTAI NGOBARAN
MENUJU PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA YANG RESPONSIF
GENDER............................................................................................................................................. 75

POLA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
DI INDONESIA................................................................................................................................. 79

PERILAKU PENJUAL JAMU DALAM MENGHADAPI KOMPETISI GLOBAL ................... 81

ANALISIS HUBUNGAN ANTAR MASYARAKAT RURAL DALAM PERSPEKTIF
KONFLIK SOSIO-PSIKOLOGIS: Studi pada Kelompok Masyarakat Penerima
Program CSR di Daerah Sekitar Industri Hilir Minyak dan Gas PT Pertamina
Terminal BBM Rewulu.................................................................................................................. 83

PERUBAHAN SOSIAL WANITA DI DAERAH PANTAI NGOBARAN................................... 86

TERANG KONFLIKNYA, REDUP RESOLUSINYA:
Resolusi Konflik Lingkungan antara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Sumber Segara Primadaya (S2P) dengan Warga Perumahan Griya
Kencana Permai (GKP) Karangkandri di Cilacap................................................................. 88

BADUY DAN NEGARANYA STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT ADAT DAN
NEGARA DALAM KONTEKS FENOMENA KONFLIK MASYARAKAT ADAT
DI INDONESIA................................................................................................................................. 90

ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI SEKTOR PERTANIAN DAN
PERIKANAN DI INDONESIA ...................................................................................................... 92

RISET JURUSAN - MAHASISWA: TEORI DAN GERAKAN SOSIAL
DEADLOCK DEMOKRASI LIBERAL DAN PROBLEMATIKA REPRESENTASI
DI INDONESIA: PENDEKATAN KRITIK IDEOLOGI........................................................... 95

ISLAMISME DISKURSIF................................................................................................................. 97

GERAKAN SOSIAL-LINGKUNGAN PEMUDA NU, POTRET GERAKAN
ORGANISASI FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM....... 99

xiii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

RISET JURUSAN - MAHASISWA: JAMINAN SOSIAL DAN ISU
KESEJAHTERAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL : REFORMASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Studi tentang Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang
Kesehatan di Kabupaten Sleman.......................................................................................... 103

MENGAWAL NEGARA: Peran “BPJS Watch” dan “Jamkeswatch” dalam
Mengawal Kebijakan BPJS bagi Kelompok Buruh dan Kaum Miskin Kota
di Jakarta dan Bekasi” ................................................................................................................ 105

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT LAYANAN
BPJS KESEHATAN DI RSUP. Dr. SARDJITO YOGYAKARTA .............................................108

PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN DIFABLE: Studi tentang Peran
Multistakeholder dalam Mewujudkan Masyarakat Inklusif........................................ 110

ANALISIS DINAMIKA KOPERASI SEBAGAI WADAH KEGIATAN SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT DESA: Studi Kasus Koperasi Binaan CSR
PT. Jogja Magasa Iron Kabupaten Kulonprogo................................................................. 111

GERAKAN JAMINAN KESEHATAN (JAMKES) WATCH DALAM MENGAWAL
KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN BEKASI...................................................... 113

DINAMIKA AKTOR DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CSR:
Studi Kasus tentang Dualisme Peran Rumah Cemara dan LPPMK
dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lomanis,
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah................................... 114

RISET JURUSAN - MAHASISWA: MEDIA SOSIAL DAN POLITIK RUANG
PUBLIK
POLITIK WARUNG KOPI DALAM POLITIK KESEHARIAN DAN KEWARGAAN............. 119

RUANG PUBLIK DAN LOKALITAS: Studi Kasus terhadap Festival Film
Purbalingga ................................................................................................................................... 121

dalam Sinema Indonesia Paska Orde Baru ......................................................................... 121

PENYIARAN PUBLIK LOKAL DALAM KONSTELASI POLITIK LOKAL:
Studi Kasus pada LPP Lokal di Kebumen Jawa Tengah
dan Kota Batu Jawa Timur......................................................................................................... 123

TIDAK MUDAH MEMELIHARA DAN MERAWAT RUANG PUBLIK................................... 125

POLA AKSES BERITA ONLINE KAUM MUDA......................................................................... 127

xiv

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

MENGANALISIS FUNGSI PENYIARAN TELEVISI LOKAL DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DAN JAWA TENGAH........................................................ 129

KONSUMSI FILM PENONTON FESTIVAL FILM LOKAL:
Studi Etnografi Penonton Festival Film Purbalingga 2015............................................ 131

REPRESENTASI MEME SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)
DI MEDIA SOSIAL: Sebuah Analisis Semiotika pada Kasus Kontra
RUU Pilkada 2014 di Twitter Melalui Tagar #ShameOnYouSBY................................... 133

RISET JURUSAN - MAHASISWA: TEORI DAN MEDIA SOSIAL
PANORAMA KOMUNIKASI: GAGASAN, RELEVANSI DAN APLIKASINYA..................... 137

MEDIA BARU DALAM RAGAM LOKUS DAN PERSPEKTIF:
Studi Literatur Institusi, Produksi, Konten, dan Akses Media Baru............................. 139

URGENSI LITERASI DIGITAL UNTUK PELAJAR SMA Penelitian Survei
Tingkat Literasi Digital Pelajar Sekolah Menengah Atas-Negeri
di Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................... 141

RATIH TV DAN IN FM SEBAGAI MEDIA KEHUMASAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN............................................................................................................... 144

POLA KERJASAMA TELEVISI LOKAL BERJARINGAN:
Studi Kasus iNews TV Semarang............................................................................................. 146

LOKALISASI DAN INSTITUSIONALISASI NORMA HAM DI ASIA TENGGARA............. 151

PERAN AKTOR TRANSNASIONAL DALAM MEMBANGUN “IMAGE”
DAN “BRANDING” NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL ........................... 154

SECURITY COMPLEX ANTARA INDONESIA - AUSTRALIA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DINAMIKA HUBUNGAN KEDUA NEGARA..................................................... 157

REGIME ON WATER SECURITY IN GREATER MEKONG...................................................... 160

PERAN AKTOR TRANSNASIONAL DALAM MEMBANGUN COUNTRY BRAND :
Industri Jam Swiss Membangun Country Brand “Swiss Global Enterprise”.............. 162

RISET JURUSAN - MAHASISWA: PEMBANGUNAN MASYARAKAT
STRATEGI PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN.......................................................................... 167

KONTRIBUSI ACADEMIC, BUSINESS, GOVERNMENT, COMMUNITY (ABGC)
DALAM MANAJEMEN SAMPAH DI TPA PIYUNGAN ......................................................... 169

xv

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DAMPAK KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. SUMBER
SEGARA PRIMADAYA (S2P) CILACAP TERHADAP “BEDOL DESO”
MASYARAKAT PERUMAHAN KARANGKANDIR................................................................... 171

MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT MENUJU PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN: Studi di Kalurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap...................................................................................................................... 173
KEWIRALEMBAGAAN DI ARAS KONFLIK: Institutional Entrepreneurship KSU
FKMP Manunggal dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Karangwuni,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo....................................................................... 175

PROSES PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENJUAL JAMU:
Studi Kasus Penguatan Kelembagaan Kelompok Penjual Jamu Jati Husada
Mulya Binaan PT. Pertamina TBBM Rewulu dalam Menghadapi Tantangan
Integrasi Ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 .................................................. 177

RISET UNGGULAN - PUSAT KAJIAN
PENGUATAN SIMPUL PENGETAHUAN LOKAL BAGI TATA KELOLA
SUMBER DAYA EKSTRAKTIF....................................................................................................... 181

JARAK SOSIAL DAN PUBLIC DISTRUST TERHADAP MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN.......................................................................................................................... 183
COMPREHENSIVE STUDY ON ADOLESCENTS AND YOUTH RELATED
POLICIES IN INDONESIA............................................................................................................... 185
REFERENCE OF THE FRAMEWORK ON A HOLISTIC YOUTH
DEVELOPMENT POLICY................................................................................................................ 185
NUCLEAR WEAPONS IN INTERNATIONAL RELATIONS:
A BACKGROUND PAPER................................................................................................................ 187
GENDER DAN ENVIRONMENTAL JUSTICE DI ASEAN:
STUDI KASUS INDONESIA.......................................................................................................... 189

MENGGAGAS PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI......................................................... 191

RISET UNGGULAN - POPUPLAR CONTROL AND EFFECTIVE
WELFARISM (PACER)
THE INOVATION ADOPTION PROCESS OF NATURAL DYE BATIK PRODUCERS
IN INDONESIA Case Study Natural Dye Batik Industry in Solo................................197

xvi

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
DIANTARA KONSERVASI DAN PARIWISATA: DINAMIKA SOSIAL NELAYAN
DI TAMAN NASIONAL KOMODO............................................................................................. 198
DAMPAK EKONOMIS DAN EKOLOGIS EKSPLOITASI HUTAN PADA MASA
ORDE BARU..................................................................................................................................... 200
LEGAL PROTECTION OF WORK AGREEMENT LIMITED DURATION BETWEEN
EMPLOYEE AND PT. SURVEYOR INDONESIA (PARTIES WHO HAVE SIGNED
THE AGREEMENT) WHICH WAS PLACED IN PT. TOTAL E&P INDONESIE
AND THE IDEAL ROLES OF CSR REGARDING TO POSITIVE REGULATION
IN INDONESIA................................................................................................................................ 201
KEKAYAAN DAN PENGETAHUAN EKOLOGI MASYARAKAT PULAU KOMODO......203
POST-FUNDAMENTALISM AND POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA..........204

xvii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

xviii

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

RISET
KOLABORATIF

1

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

2

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DALAM
KONTEKS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Dr. Gabriel Lele, Arie Ruhyanto, M.Sc., M. Prayoga Permana, M.PP.,
Sukmawani Bela Pertiwi, M.A., Ario Wicaksono, M. Si

Seiring dengan kemajuan proses integrasi ekonomi regional dalam skema
MEA (MEA), ada tuntutan mendesak untuk mendefinisikan kembali strategi penguatan
kapasitas aparatur aparatur negara. Tuntutan tersebut didasari oleh beberapa alasan.
Pertama, walaupun Indonesia memiliki banyak peluang untuk memenangkan MEA,
tanpa intervensi yang tepat dari pemerintah dan aparaturnya tujuan-tujuan MEA
seperti perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terpenuhi.
Kedua, sudah banyak studi yang dilakukan untuk mengukur awareness dan
preparedness masyarakat dalam menghadapi MEA baik oleh pemerintah maupun
lembaga penelitian, namun belum memberikan perhatian terhadap kesiapan
pemerintah. Cara pandang ini seakan-akan mengasumsikan pemerintah sendiri telah
siap padahal aparatur baik di pusat dan daerah banyak mengalami kegamangan
dalam menghadapi MEA. Ketiga, dokumen strategi penguatan aparatur negara
yang sudah ada umumnya bersifat generik, memberikan resep yang bersifat general
pada lingkungan kebijakan yang statis, namun belum memberikan resep yang
lebih spesifik kepada pemerintah daerah. Alih-alih mampu memberikan arah yang
kontekstual sesuai dengan perkembangan dinamika global, dokumen tersebut
menjebak aparatur pada jeratan birokratisasi reformasi birokrasi. Keempat, adanya
indikasi inkompatibilitas kapasitas institusi publik di Indonesia dalam menghadapi
MEA. Hal ini terlihat dari rendahnya daya saing kapasitas pengembangan institusional
Indonesia dalam menopang MEA (lihat ASEAN Competitiveness Fundamentals, 2013).

Dengan berpijak pada kerangka Competitive and Representative Government,
penelitian ini ingin berargumen bahwa negara justru semakin penting dalam
konteks regionalisme ekonomi di kawasan (lihat Nesadurai, 2003; Nesadurai, 2013).
Negara berfungsi untuk meregulasi kebijakan-kebijakan domestik, mengefektifkan
pelayanan publik, dan memfasilitasi pemerataan ekonomi agar tidak muncul
ketimpangan (lihat Shin, 2005). Dalam konteks MEA, peran-peran tersebut
membutuhkan aparatur yang siap untuk menghadapi integrasi ekonomi regional
dengan kesiapan yang baik dan jauh dari kesan business as usual. Dalam konteks
Indonesia, kesiapan aparatur ini dilihat dari kesiapan pemerintah pusat sebagai
tolak ukur kesiapan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penghubung

3

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

antara kebijakan yang dibuat di level regional ASEAN dan kebijakan yang dibuat
di level daerah, sehingga jika ada missing link pada level pemerintah pusat dalam
menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah tentu akan berdampak pada
kinerja pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi adalah pemerintah pusat adalah
lambannya finalisasi pembentukan Komnas Masyarakat ASEAN menjadi faktor sentral
yang berkontribusi pada permasalahan koordinasi ini karena pada dasarnya adanya
Komnas Masyarakat ASEAN akan sangat membantu meminiminalisir permasalahan
koordinasi antar 93 satuan kerja yang berkaitan dengan MEA yang tergabung dalam
Komnas tersebut Pada level kebijakan, telah ada banyak inisiatif dari kedua instansi ini
dalam menjalankan perannya masing-masing terkait dengan MEA. Lalu bagaimana
dengan kondisi di daerah?

Daerah yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalahYogyakarta, Surabaya,
Batam, dan Makassar. Keempat daerah tersebut dipilih karena merupakan daerah
tujuan investasi dan perdagangan serta berpotensi langsung dengan MEA, sehingga
dianggap aparatur harus lebih siap. Kondisi yang terjadi adalah secara pengetahuan
hampir 97% mereka pernah mendengar tentang MEA, hanya saja mereka tidak
pernah membaca cetak biru MEA. Cetak biru MEA sebagai pedoman penyiapan
ASEAN sebagai komunitas ekonomi adalah dokumen yang sangat penting untuk
dicermati karena memuat argumentasi terkait pentingnya masyarakat ekonomi
dan juga memuat sejumlah saran terkait peta jalan dan petunjuk praktis untuk
menyiapkan MEA.

Dari segi kesiapan, secara umum kapasitas aparatur dapat dilihat dari tiga
level berikut, yaitu level sistemik, level kelembagaan dan level individu. Terkait level
sistemik, terlihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mempersiapkan
MEA, khususnya yang terkait peningkatan kapasitas aparatur, belum cukup
memadai. Hambatan terkait ketiadaan rujukan dan pedoman regulasi pusat, serta
ketidakmampuan sosialisasi yang diberikan untuk dijadikan pedoman penyusunan
rencana aksi daerah secara efektif, mengindikasikan bahwa belum tersedia eksosistem
yang memadai untuk tumbuhnya kebijakan-kebijakan yang fokus. Selain itu pada
level kelembagaan juga tidak ditemukan perangkat-perangkat yang secara spesifik
dapat mengakomodasi penyiapan kapasitas aparatur secara spesifik, terkecuali
sekadar menggunakan perangkat yang selama ini sudah ada. Adapun di level
individual belum banyak inisiatif-inisiatif individu yang dapat menunjukkan keinginan
untuk meningkatkan kapasitas individu, terkecuali pada kasus di Yogyakarta dimana
aparat memiliki inisiatif untuk mencari dan memperkaya sumber informasi dari media
massa selain dari forum sosialiasi.

4

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Isu MEA dan keharusan peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapinya
masih sangat tergantung kepada variabel yang sifatnya birokratis. Variabel tersebut
terkait dengan dukungan regulasi dan kebijakan pusat yang dapat dijadikan
pedoman baik dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah maupun sebagai
imperatif dan arahan dalam pengembangan kapasitas aparatur. Ketiadaaan instrumen
tersebut kemudian menjadi alasan bagi daerah untuk tidak menyiapkan langkah-
langkah antisipatif secara optimal. Karena itu, walaupun dalam beberapa hal dirasa
bukan menjadi solusi yang strategis, peningkatan kapasitas yang menggunakan
pendekatan top-down dirasa tetap relevan dan perlu diintensifkan, dengan catatan
bahwa pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang disusun dalam perspektif
multisektor.

5

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

LIBERALISASI PERTANIAN, MARGINALISASI PETANI DAN
PERUBAHAN IKLIM : STUDI DI KABUPATEN SLEMAN DAN

GUNUNG KIDUL

Dr. Hempri Suyatna, Dr. Suharko, Dr. Subando Agus Margono

Sektor pertanian masih menjadi sektor yang mayoritas digeluti oleh
penduduk. Namun potensi besar di sektor pertanian tersebut tidak berbanding
lurus dengan tingkat kesejahteraan petani. Besarnya potensi pertanian di Indonesia
sepertinya gagal dikonversi menjadi arena untuk mengakselerasi level kesejahteraan
rakyat Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di
sektor pertanian pada tahun 2013 mencapai 38,07 juta orang atau menyerap tenaga
kerja di Indonesia sebesar 34,6 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Namun
demikian, berdasarkan Sensus Pertanian 2013 BPS mencatat bahwa kontribusi sektor
pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) selama sepuluh tahun terakhir
mengalami penurunan. Pada tahun 2003, sektor pertanian memberikan kontribusi
15,19 persen terhadap PDB, namun pada tahun 2013 turun. Pada tahun 2013, sektor
pertanian memberikan kontribusi 14,43 persen terhadap PDB (Warta Ekonomi, 12
Agustus 2014).

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani ini menyebabkan terjadinya
penurunan jumlah petani di Indonesia. Dalam survei pertanian yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik, jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia pada tahun 2003
masih 31,17 juta akan tetapi sepuluh tahun kemudian (tahun 2013), jumlah petani
menyusut menjadi 26,13 juta. Turun sekitar 5 juta dalam sepuluh tahun atau kalau
di rata-rata terjadi penurunan 1,75 persen per tahun atau sekitar 500.000 petani.
Penurunan jumlah petani ini sebagian besar dari para petani kecil yang memiliki luas
lahan sangat minim yakni sekitar 0,3 hektar. Mereka meninggalkan profesi sebagai
petani karena penghasilan sangat minim, hanya sekitar Rp 200 ribu per bulan, sangat
jauh dari kebutuhan (Jawa Pos, 9 Maret 2015).

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pergeseran orientasi pembangunan
ekonomi yang awalnya menitiberatkan pada sektor pertanian dan sekarang bergeser
menjadi sektor non-pertanian tersebut yang terutama didorong oleh menguatnya
paradigma ekonomi neoliberal di Indonesia. Selain terkait faktor kebijakan pemerintah
di sektor pertanian yang tidak berpihak kepada petani kecil, serta berbagai variabel
ekonomi-politik internasional, salah satu tantangan bagi pengembangan sektor
pertanian di Indonesia adalah faktor alam terutama fenomena perubahan iklim

6

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

sebagai akibat dari gejala global warming (pemanasan global). Isu perubahan iklim
merupakan tantangan multidimensi paling serius dan kompleks yang dihadapi umat
manusia pada awal abad ke-21. Kebijakan impor di dalam mengatasi ketidakcukupan
produksi dalam negeri menyebabkan petani dalam negeri semakin termarginalkan.
Dalam konteks makro, ketergantungan pada bahan pangan impor akan semakin
mengancam kemandirian pangan nasional. Jika dibandingkan dengan stok pangan
terhadap produksi dengan negara-negara ASEAN akan tampak bahwa stok pangan
Indonesia akan sangat jauh dari negara-negara lain.

Akibat dari permasalahan yang kompleks tersebut, petani akhirnya menjadi
pihak yang termarginalkan. Proses marginalisasi petani tersebut tentunya menarik
untuk dikaji dengan melihat bentuk-bentuk marginalisasi, kebijakan yang sudah ada
di dalam mengatasi marginalisasi dan kemampuan petani di dalam menghadapi
marginalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini mencakup (1) Mengidentifikasi bentuk-
bentuk marginalisasi yang dialami oleh petani; (2)Memetakan kebijakan-kebijakan
yang telah dilakukan pemerintah di dalam mengatasi marginalisasi tersebut; (3)
Mengidentifikasi dan memahami jaringan relasi petani dengan aktor-aktor lain
di dalam mengatasi gejala marginalisasi; (4) Mengidentifikasi dan menganalisis
kebijakan pemerintah dan kemampuan petani di dalam mengatasi kondisi
marginalisasi.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, kerangka
analisis Drivers (driving forces), Pressures, State, Impacts and Responses (DPSIR) akan
dipergunakan untuk menganalisis dan memahami data. Dalam kaitan itu, pada
bagian awal sub-bab ini akan dipaparkan kerangka umum DPSIR yang dikembangkan
oleh UNEP, yang selanjutnya diikuti oleh uraian kerangka DPSIR dalam konteks
pembangunan sektor pertanian.

7

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Source: http://ian.umces.edu DPSIR FRAMEWORK

RESPONSES DRIVERS

Political and Human
stakeholders’ demands and
prioritisations
lifestyles

PRESSURES

Human
Activities
affecting the
environment

IMPACTS STATE

Effects of Physical,
changed chemical and
environment
biological
conditions

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten
GunungKidul (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).Kedua daerah ini memiliki
karakteristik yang berbeda.Sebagian besar lahan pertanian di Sleman adalah lahan
irigasi teknis dengan karakteris geografis dataran.Di Kabupaten Gunungkidul,
lahan pertanian di dominasi dengan sawah tadah hujan dengan karakter geografis
sebagian besar berupa pegunungan dan karst. Dengan perbedaan karakter dari
dua daerah tersebut diharapkan akan diperoleh komparasi yang menarik terkait
bentuk-bentuk marginalisasi dan strategi petani di dalam menghadapi marginalisasi
tersebut. Di setiap daerah akan dipilih masing-masing dua kecamatan sebagai
pembanding. Untuk Kabupaten Sleman dipilih Kecamatan Moyudan (representasi
daerah pertanian irigasi teknis), dan Kecamatan Prambanan (Pertanian tadah hujan).
Menurut data Bappeda Sleman, luas lahan sawah di Kecamatan Moyudan pada
tahun 2014 mencapai 1403 hektar sedangkan di Kecamatan Prambanan luasnya
1483 hektar. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul dipilih Kecamatan Ponjong
(daerah pertanian irigasi teknis) dam Kecamatan Saptosari (Pertanian tadah hujan).
Menurut data BPS tahun 2013, luas lahan sawah di Kecamatan Ponjongpada tahun
2013 690 hektar dan bukan sawah 9759 hektar. Untuk kecamatan Saptosari tidak
memiliki lahan sawah akan tetapi memiliki lahan bukan sawah 8782 hektar (BPS
Gunungkidul, 2014). Metode pengumpulan data dilakukan dengan analisis data
sekunder mengenai perubahan iklim dan liberalisasi pertanian, analisis data sekunder
mengenai marginalisasi petani, wawancara mendalam, survey dan review kebijakan.

8

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada driving force, pressures dan state
yang mempengaruhi marginalisasi petani. Driving force yang terlihat adalah adanya
peningkatan jumlah penduduk yg diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pangan,
ketercukupan, ketersediaan & ketahanan pangan, perubahan iklim (climate change)
yakni adanya gejala perubahan iklim yg dirasakan dan dialami oleh masyarakat dan
adanya kebijakan pertanian internasional seperti Liberalisasi sektor pertanian melalui
Agreement on Agriculture (AoA) oleh WTO yang diratifikasi dalam berbagai kebijakan
nasional dan daerah. Pressures terkait dengan aktivitas petani yang menyebabkan
terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya pemanfaatan lahan pertanian secara
intensif, tanam padi secara terus-menerus tanpa jeda (misalnya di Moyudan
dan Ponjong), penggunaan pupuk kimiawi yang intensif-masif (ketergantungan
petani pada korporasi pupuk) dan penggunaan pestisida (gejala ketergantungan
petani pada korporasi pestisida). Sedangkan aspek state berkaitan dengan adanya
perubahan lingkungan/ekosistem pertanian di 4 lokasi. Aspek state ini berkaitan
dengan perubahan fisik (Lahan sempit dan tidak subur (bantat) karena hilang unsur
hara, Keterbatasan air atau terlalu banyak air dan berlumpur dalam (di Moyudan).
Dari aspek biologi berkurangnya Berkurangnya predator/ ketidakseimbangan ekologi
(tikus merajalela di Moyudan); munculnya jenis hama baru (akibat iklim yg tdk berpola,
di Prambanan). Sedangkan dari aspek Kimiawi terdapat kandungan zat-zat kimia di
lahan/tanah sebagai residu dari pupuk kimia dan pestisida.

Tekanan-tekanan tersebut akhirnya memberikan dampak yang cenderung
negatif bagi para petani. Dampak yang dirasakan adalah Pendapatan cenderung
kecil/rendah; bertani itu merugi (tidak menguntungkan). Selain cenderung merugi,
nilai tukar hasil pertanian (HPP) yg diberlakukan pemerintah cenderung rendah.
Data dari lapangan menunjukkan bahwa, petani menghadapi kenyataan antara
biaya produksi dan hasil dan harga jualnya tidak seimbang. Dulu gabah kering
hanya dihargai Rp 4.200,00/kg, namun saat ini sudah cukup meningkat menjadi rp
4.600,00/kg. dengan perhitungan seperti itu, lahan seluas 2.000 meter persegi, akan
menghabiskan biaya kurang lebihnya Rp 2.000.000,00. Hal ini mengakibatkan sulit
bagi petani untuk mendapatkan keuntungan, terlebih lagi petani yang statusnya
hanya petani penggarap. Petani untuk menaikkan harga gabah tidak bisa karena
Gapoktan yang diberikan tugas membeli gabah justru tidak membeli sehingga
hasil pertanian tetap dijual ke penggiling dan tengkulak. Dari hasil di lapangan juga
menunjukkan adanya ketidaktepatan subsidi pemerintah yang ditujukan ke pupuk
dan bibit, bukan subsidi pemerintah terhadap harga.

9

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Dalam menghadapi marginalisasi, petani, kelompok tani dan pemerintah
daerah juga memberikan respon. Petani misalnya melakukan dengan diversifikasi
usaha/pekerjaan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain bertani,
banyak dari mereka yang kemudian menjadi buruh banguan atau pedagang di kota.
Kelompok tani juga mendorong pembentukan pupuk organik untuk menghindari
ketergantungan atas pupuk kimiawi dan menekan biaya produksi. Sedangkan Dinas
pertanian juga melakukan beberapa kebijakan misalnya dengan memelihara burung
hantu di area persawahan seperti halnya di Moyudan. Pendek kata, mereka memiliki
strategi survival di dalam menghadapi marginalisasi yang terjadi.

10

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

MEMAHAMI MODEL BISNIS ORGANISASI SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP DI INDONESIA

Dr. Bevaola Kusumasari, Dr. Widodo Agus Setianto, Dr. Eli Susanto,
Suzanna Eddyono, S. Sos, M.Si, MA,

Krzysztof Dembek Ph. D (University of Melbourne)

Social entrepreneurship menggambarkan suatu bidang usaha yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat pasar ataupun institusi
yang ada telah gagal untuk memenuhinya. Dalam studi ini, landasan konsep social
entrepreneurship dikembangkan dengan melihat model bisnis organisasi yang
berusaha memecahkan isu-isu sosial. Dari model bisnis ini kemudian dilakukan
analisa dan kategorisasi model bisnis yang tepat. Untuk menghadapi ragam misi
sosial dengan nilai sosial yang tercipta dalam organisasi yang diteliti maka desain
model bisnis yang dianalisis menitikberatkan pada tiga aspek yaitu value proposition
(proposisi nilai), value creation (penciptaan nilai) dan value capture (tangkapan nilai).
Value preposition dilihat dari latar belakang organisasi dibentuk, tujuan yang ingin
dicapai oleh organisasi ini, isu sosial yang ingin dijawab, siapa pelanggannya dan
apa yang ditawarkan kepada pelanggan atau pengguna jasa/produk organisasi.
Value creation mencakup hal-hal mengenai aktivitas organisasi untuk mencapai
nilai organisasi, bagaimana cara organisasi bekerja, bagaimana keberlanjutan suatu
organisasi, dengan siapa organisasi melakukan kerjasama dan bagaimana suatu
organisasi membiayai aktivitasnya. Value capture menekankan pada bagaimana
organisasi mendapatkan keuntungan, definisi sukses bagi suatu organisasi,
bagaimana organisasi mengukur kinerja dan hambatan dalam pencapaian kinerja.

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis bisnis model pada organisasi-
organisasi yang berusaha memecahkan masalah sosial ini dilakukan dalam tiga
langkah. Pertama, melakukan kajian literatur mengenai praktik model bisnis yang
dilakukan oleh berbagai organisasi di dunia. Kedua, melakukan studi data sekunder
dengan mencari informasi melalui website, artikel pers, blog dan sumber yang
relevan mengenai model bisnis organisasi yang menangani masalah-masalah sosial
dan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memilih Indonesia dengan melihat
Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk terpadat keempat dengan angka
kemiskinan yang cukup tinggi serta jumlah penelitian yang sangat sedikit terkait
penyelesaian isu sosial dan lingkungan melalui bisnis. 100 organisasi menjadi daftar
awal yang disusun oleh University of Melbourne bekerjasama FISIPOL UGM, Ashoka

11

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

dan GIZ. Dalam hal ini, organisasi dengan ketersediaan data sekunder yang sangat
terbatas dan organisasi yang tidak memasukkan isu sosial dan lingkungan sebagai
salah satu kegiatan bisnis utama mereka tidak dikutsertakan. Akhirnya penelitian ini
dilakukan pada 30 organisasi sebagai sampel yang mencakup organisasi-organisasi
multinasional, perusahaan lokal, perusahaan sosial, serta LSM baik skala besar dan
kecil yang berada di Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Bandung. Langkah ketiga adalah
melakukan wawancara semi-terstruktur dengan para pendiri atau penanggungjawab
(informan kunci) pada 30 organisasi tersebut selama 50 hingga 100 menit.

Studi terhadap 30 sosial entrepreneurship di Jakarta, Bandung, Yogyakarta
dan Bali ini menemukan 7 (tujuh) model bisnis social entrepreneurship yaitu Model
Bisnis Campuran (Mixed-Based model), Model Bisnis Syariah (Syariah-Based Model),
Model Bisnis Volunter (Volunterism-Based Model), Model Bisnis Murni Bisnis (Business-
Based Model), Model Bisnis Koperasi (Cooperation-Based Model), Model Bisnis Berbasis
Proyek (Project-Based Model) dan Model Bisnis Kerjasama (Partnership-Based Model).

Value Proposisition yang muncul dari studi ini adalah bahwa semua organisasi
social entrepreneurship yang ada lahir karena latar belakang adanya diskriminasi yang
dihadapi oleh masyarakat marginal seperti ketidakmerataan pelayanan kesehatan,
stigma negatif bagi masyarakat pengidap penyakit tertentu, ketidakmampuan
masyarakat kecil untuk mengakses permodalan bagi pengembangan usaha,
kegagalan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta
Ketidakmampuan kelompok masyarakat tertentu untuk mengakses kebutuhan dasar
(ekonomi, pendidikan, kesehatan). Atas dasar alasan tersebut maka isu-isu sosial
yang coba diselesaikan oleh organisasi-organisasi ini adalah masalah lingkungan,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, persamaan gender, ekonomi
dan kesejahteraan dan energi terbarukan. Sasaran pengguna (customer) pelayanan
atau produknya adalah masyarakat miskin, generasi muda, orang dengan HIV/AIDS
(ODHA), masyarakat miskin, pedagang kecil, anak jalanan, maupun perempuan.Yang
ditawarkan kepada penggunanya antara lain pelayanan kesehatan, pengelolaan
sampah, pendampingan, perlindungan dan teknologi tepat guna.

Value capture atau nilai yang ingin ditangkap oleh organisasi social
entrepreneurship ini diwujudkan melalui serangkaian aktivitas seperti melakukan
program berbasis kemanusiaan, pengembangan kapasitas serta pendidikan dan
pelatihan mengenai lingkungan. Untuk keberlanjutan hidup organisasi dilakukan
melalui pengembangan jejaring/kerja sama, donor dalam dan luar negeri, penjualan
produk, pemerintah, maupun dana CSR dari organisasi swasta.

Value creation atau penciptaan nilai yang ingin dicapai dari organisasi social

12

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
entrepreneurship adalah apabila Semakin banyaknya masyarakat yang merasakan
manfaat dari program-program yang dijalankan. Selain itu, ukuran kesuksesannya
adalah adanya integrasi sosial dimana kelompok marginal dapat diterima kembali
di masyarakat.

13

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

INTOLERANCE, MEDIA BARU, DAN MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN:

Studi Eksploratif Intoleransi Sosial di Media Baru
Malaysia dan Indonesia dalam Kaitannya dengan

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Dian Arymami, S. IP. M.Hum., Dr. Azman Azwan Azmawati (USM),
Dr. Jamilah Haji Ahmad (USM), Dr. Hendri Adji Kusworo, M.Sc.,

Drs. Hadriyanus Suharyanto, M.Si., Dr. Juliana Abdul Wahab (USM),
Dr. Shuhaida Md Noor (USM)

Kehadiran media baru di masyarakat menghadirkan dua wajah dari
konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama,
masyarakat teramat diuntungkan dengan fleksibilitas waktu dan tempat dalam
menjalin pertukaran data. Hal ini menggarisbawahi fungsi komunikasi pada umumnya
yang menjadi inti dari adanya interaksi dan relasi antarmanusia. Sebaliknya, kedua,
sebagian anggota masyarakat terancam keberadaan dan kenyamanan hidupnya
saat malfungsi pesan tersebar pesat, meluas, dan bersifat degradatif. Intoleransi
(intolerance) yang datang pun harus kemudian dimaknai sebagai ancaman (threats),
hasil perbuatan yang tidak menyenangkan (unpleasant acts), hingga ke pembunuhan
karakter (character assassination).

Pada tataran ini, intoleransi mewujud dalam tindakan “layak sosial” di
masyarakat, pesan yang mengakibatkan atau memperluas ketidaktoleranan, dan isi
pesan yang memang sudah tidak mempertimbangkan toleransi lagi. Konsekuensinya,
terjadi social disorder, disharmonisasi sosial, isi pesan yang berbenturan, serta isi
pesan provokatif yang tidak mengedepankan perbedaan, membuat tidak senang,
dan memfitnah. Hadirnya media baru, sebagai sisi lain dari perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, dalam kenyataannya justru memudahkan, memperluas,
dan mengakselerasi pesan-pesan intoleransi ini. Dalam hubungan antarbangsa,
pesan-pesan intoleransi di media baru juga muncul dalam wujud pesan dari satu
negara ke negara lainnya, atau bahkan dari satu region yang satu ke region yang
lain. Hal ini sering terjadi, walaupun belum pernah menjadi penyebab utama, dan
mewarnai fluktuasi hubungan beberapa negara, misalnya antara Indonesia dan
Australia atau antara Indonesia dan Malaysia.

Persoalan yang terbentang dalam kaitannya dengan intoleransi di media
baru adalah peta ketidaktoleranan yang muncul di media baru Indonesia, persepsi

14

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

tentangketidaktoleranan dan aspirasi tentang toleransi di antara pengguna media
baru di Indonesia, eksplorasi kebijakan yang perlu diambil, serta potensi intoleransi
di media baru yang dapat muncul di berbagai negara termasuk dalam hubungan
antarnegara yang nantinya tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berdasar
pada hal di atas, studi ini mengeksplorasi intoleransi sosial di media baru di Indonesia
dalam kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Tiga metode diterapkan
untuk mengkaji intoleransi sosial di media baru Indonesia dalam kaitannya dengan
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu analisis isi, survei, dan wawancara kelompok
terarah (focus group interview).

Kehadiran media baru tidak hanya mengubah lanskap kanal komunikasi yang
tersedia melainkan juga memberi warna baru dalam cara publik berpendapat. Seluruh
fitur yang tersedia di media baru memungkinkan publik memperoleh ruang yang
lebih besar untuk menyampaikan pendapatnya. Melalui media baru, “suara publik”
yang kerap terbungkam oleh media mainstream dapat disampaikan secara bebas,
bahkan kerap kali mampu memantik isu yang lebih besar. Meskipun demikian, tidak
adanya peran gatekeeper yang bertugas untuk menyaring informasi memungkinkan
isu yang lahir di media kian beragam. Fenomena ini mengerucut pada dua
konsekuensi. Pertama, media baru secara positif hadir sebagai bentuk pemenuhan
hak publik untuk berpendapat sekaligus mampu menghadirkan ragam informasi
alternatif bagi masyarakat. Kedua, kebebasan berpendapat di media baru secara
negatif turut membuka peluang akan berkembangnya pesan bermuatan intoleran.

Penelitian analisis isi dalam kajian ini menunjukkan bahwa individu
merupakan aktor utama yang menjadi pelaku tindak intoleransi. Empat tema menjadi
isu yang banyak memuat konten intoleransi yaitu sosial (49%), agama (21%), seks (4%),
etnis (4%), dan kombinasi keempatnya (22%). Penelitian survei menunjukkan bahwa
mayritas responden menyarakan persetujuan mereka terhadap bahaya intoleransi
terhadap bangsa. Akan tetapi, kecenderungan pro-konformitas justru ditunjukkan
oleh responden yang cenderung menganjurkan hidup dalam golongan yang
heterogen. Adapun penelitian focus group interview menunjukkan bahwa intoleransi
hadir karena adanya perbedaan baik di tataran kelas sosial maupun kultural.

15

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

BEYOND LIBERAL POLITICS OF RECOGNITION:
BRINGING INDIGENOUS RIGHTS MOVEMENTS INTO

DEMOCRATIC FRAMEWORK OF PUBLIC POLICY
Comparative Studies of the Indigenous Rights Movement in

Aceh, Maluku and East Nusa Tenggara Provinces

Lambang Trijono, Ph. D Cand,
Dr. Morgan Brigg (University of Queensland),
Dr. Eric Hiariej, Dr. Muhammad Sulhan, Frans Djalong, M.A,
AB. Widyanta, M.A, Ayu Rahmawati, M.A, Dana Hasibuan, M.A

Indigenous Rights Movement (IRM) has proliferated in Indonesian regions in
the last decade as the consequence of diversifying and pluralizing of social life brought
about by democratization. However, the movements are still relatively isolated in their
interests, right claims, and local tradition, without much connection with a broader
arena of democratic movement. Therefore, they still have a limited impact to alter their
life chances against exclusionary policy impacts brought by state policy and extractive
business activities. This study examines the roles that have been played by political
agency including political parties, local government, and civil society organizations in
representing and advocating the right claims and demands of the indigenous people
movement in the arena of public policy. By comparing three cases of the indigenous
rights movement in post-conflict areas of Aceh, Maluku and East Nusatenggara provinces
in where the indigenous movement is strengthened under decentralization, this study
elaborates the nature of the indigenous rights movements, their particularities and
diversities, their problems and challenges in dealing with state policies and private
business, and opportunities for integrating these movements into broader democratic
movements at the national, regional and global level.

This study finds first that the articulation of indigeneity reveals the limit of
both development and democracy practices framed by the democratization and
decentralization policy. As a consequence, indigeneity politics enables the disfranchised
to rearticulate problems of welfare distribution and recognition in each region. Second,
indigeneity signifies different meanings as attempt to overcome crisis respective to each
region’s local characteristics. In Aceh, indigeneity politics sets out to contrast their demands
in comparison with the ‘others’ in order to shed light the existing exclusionary policy of
post-conflict development and democratization. In Ambon, indigeneity is being revived
again to unify different groups’ interests post-conflict period, especially between the

16

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Muslim and Christian communities that its segregation still commonly prevailed in the
region. And, in East Nusa Tenggara, indigeneity becomes the site of contestation of state
and non-state actors in claiming, constituting and representing the citizen aspirations.
While showing their different characteristic in articulating their democratic demands, the
three cases show that they have similar problem of the still lack of democratic movement
to bring them into a broader arena of democratic politics.

In the three cases we found the indigenous people movement are still isolated in
their own particularities without much connected into a broader democratic movement
to strengthen their position in front of the dominant power holders. This is not only
make the indigenous people is still being marginalized but also tend to create social
tensions in the regions. In order to prevent conflict and promote peace building and
sustainable development, their movements should be reactivated by inter-linked them
into a broader arena of democratic movement. In this respect, the indigenous people
movement should be posited under democratic movement framework that frame them
to be in equal position with other democratic demands and move together to articulate
their general will or popular democratic demand in the arena of democratic politics.
The roles of political agencies is very crucial in this respect to articulate and represent
their democratic demands by strategically equalizing their particular demand with the
other democratic demands and formulate them together to form a popular democratic
demands in the arena of public policy.

17

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DOES INTOLERANCE ALWAYS MATTER? DYNAMICS
CO-EXISTENCE OF PLURALISM AND ISLAMIST
RADICALISM IN JAVA

Dr. Hakimul Ikhwan, Dr. Muhammad Najib Azca,
Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP., Rochdi Mohan Nazala, MSA, M. Lit.,
Dr. Syahrul Hidayat (Honorary Research Fellow at The Institute of Arab and Islam

Studies University of Exeter UK)

This research focuses on the relationship between Islamist movement (including
its symbolism) and the Sultanate-related symbolism in the two Sultanate City of
Yogyakarta and Solo in the era of nation-state Indonesia. Comparing Yogyakarta and Solo
is very interesting as the both cities have similarities in terms of centrum of Javanese culture
and birthplace of various Islam-related movements. However, the both cities have also
represented different form of political authority in post-colonial State of Indonesia where
Yogyakarta has been given a status of Special Province that gives privilege to exercise
the Sultanate-related authorities (social, political, cultural, and economical) where as the
City of Solo has became an ordinary district with limited and indeed weakened Sultanate
authorities. The implication of different convergences of authorities between the two
Sultanate cities, as this research implies, is that Yogyakarta has relatively manageable
social conflict whereas Solo has become more prone to social conflict. With this in mind,
this research addresses the question of “how pluralism and Islamist radicalism have been
persisted and indeed co-existed over time in Yogyakarta and Solo?”

To address the question, this research has employed post-structuralism theoretical
perspective that viewed the ‘social’ as an open-space and allowed various elements
of the social to shape-and-reshape one another in open-ended processes of making.
These processes could be in the form of contestation as well as of concurrence within
and between various moments of articulation at the local. In terms of research method,
it has employed the extended case method where the research took depart from the
pre-existing theories (and theoretical approach) but at the same time has emphasized
the necessity of theoretical reflexivity that allowed theoretical abstraction beyond the
localities. Thus, the case of Yogyakarta and Solo could be expanded beyond the localities to
develop generalizeable arguments in terms of relationship between Islamism, Sultanate,
and nation-State.

Although this research has primarily observed the recent development of tension
and concurrence between the three — Islamism, Sultanate, and nation State — in the era

18

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

of democratization post Suharto but it has also attempted to trace back historical roots
that underpinned the formation of current social structure in the two Sultanate cities of
Yogyakarta and Solo. In this regard, the research has found that the difference in social
structure has led onto different convergences of political, cultural, economical, and social
(religious) authorities in the two cities. This has thus led onto different capacity of the
‘social’ in dealing with the issues of intolerance in Yogyakarta and Solo. In Yogyakarta,
the Sultanate has had played significant role, directly or indirectly, in undermining
tension between the contesting social groups of Islamists and pluralists. The symbolism
of Sultanate has had, to a degree, hegemonized the contesting groups of the Islamists and
the pluralists to avoid using violence means of action. Here, the symbolism of Sultanate
became an indirect measurement to prevent escalation of violence in Yogyakarta.
Although it was not always the case, the Sultanate of Yogyakarta also used to employ
its political and cultural authorities to involve directly in preventing escalation of conflict
between groups i.e. the Papuan-related tension and the Galang Press incident.

Contrary to this, in the City of Solo the Islamists and the nationalists (of Indonesian
Democratic Party of Struggle-PDIP) were heading one-another directly and openly without
having ‘mediatory’ authority(ies) and symbolism. This situation has been augmented by
the fact that one group — the PDIP-related groups — strongly predominated the local
political power in Solo. The Islamists, in fact, have never been able to win the election for
the local Executive Office. Neither they have been influential in policy-making processes
at the local. However, although the Islamists were less significant in number but they have
militancy in promoting their political view especially related to symbolism of Islam. This
social composition of Solo has frequently led onto increasing escalation of tension with
possible employment of violent attacks.

This research is a collaborative research between researchers at the Faculty of
Social and Political Science Gadjah Mada University and the Institute of Arab and Islamic
Studies (IAIS) University of Exeter UK. The IAIS at Exeter has hosted workshop and facilitated
the Faculty researchers to connect with numbers of researchers in the UK such as Dr. Kevin
Fogg at Oxford and Kirstein Schutz at London School of Economic University of London.

19

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

POLITIK INOVASI DALAM INDUSTRI
TEKNOLOGI INFORMASI GLOBAL :
Studi Komparasi Strategi Bisnis dengan Model Inkubasi dan
Akselerator di Jakarta, Bandung, Bali dan Yogyakarta

Suci Lestari Yuana, MIA, Nur Azizah, M.Sc, Indri Dwi Apriliyanti, MBA

Inovasi dalam industri TI menjadi hal yang penting untuk dikembangkan.
Tidak terkecuali di Indonesia, dimana jumlah pengguna internet (2013) telah
mencapai angka 82 juta atau sekitar 30% dan nilai transaksi e-commerce (2014)
mencapai Rp.130 triliun dan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Kesempatan ini
kemudian mendorong berbagai aktor untuk ikut bergerak dalam mengembangkan
inovasi dalam bisnisTI di Indonesia. Berbagai aktor tersebut dapat berupa pemerintah,
swasta, universitas ataupun komunitas. Proses pengembangan inovasi dihadirkan
dengan membuat program berupa co-working space, inkubator bisnis maupun
akselerator bisnis.

Dengan menggunakan perspektif global value chain, regional innovation
system, dan learning region and tacit knowledge penelitian komparasi politik inovasi
dalam strategi inkubasi dan akselerasi bisnis ini secara umum menelaah dan
memahami relasi kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat dan berkepentingan
dalam perkembangan industri TI di Indonesia serta bagaimana pola relasi ini
berpengaruh pada perkembangan inovasi dan akselerasi daya saing Indonesia dalam
skala persaingan global. Penelitian ini dilakukan di 3 kota di Indonesia yaitu Jakarta,
Bandung, dan Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.
Format desain penelitian adalah format verifikatif dengan desain logika deduksi-
hipotesis-verifikasi. Pengambilan data dilakukan melalui serangkaian wawancara
mendalam dan FGD dengan para aktor yang menjadi objek penelitian.

Model pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya
dilakukan oleh BPPT dan Kominfo. PT Telkom Tbk sebagai BUMN juga mengembangkan
dua inkubator bisnis di Bandung Digital Valley (Bandung), Jogja Digital Valley
(Yogyakarta), dan akselerator bisnis Jakarta Digital Valley. Model pengembangan
yang dilakukan oleh swasta dilakukan oleh inkubasi bisnis seperti Merah Putih
Incorporation (Jakarta) dan PT Kaloborasi Kapital Indonesia (Bandung). Sedangkan
model pengembangan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh universitas diantara
adalah Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (ITB), Innovative

20

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Academy (UGM), Skystar Venture (UMN), dan Binus Creates (Binus). Model co-working
space yang dikembangkan oleh swasta diantaranya adala Co&Co (Bandung), Conclave
(Jakarta), Hackerspace (Bandung), dan Maliome Hackerspace (Bandung).

Secara umum setiap inkubator bisnis memiliki kesamaan dalam cita
meningkatkan jiwa entrepreneurship dan mengembangkan startup. Selain itu,
layanan yang diberikan tiap inkubator bisnis, model bisnis, cara penjaringan startup
pun memiliki keseragaman. Namun, perbedaan yang cukup mencolok terdapat
pada aspek jaringan kerja, beberapa inkubator bisnis memiliki jaringan kerja di level
internasional, sedangkan inkubator bisnis yang lain memiliki jaringan kerja hanya
di level nasional maupun level lokal. Inkubator bisnis yang dimiliki oleh pemerintah
dan universitas tidak memiliki jaringan global yang luas, namun PT Telkom Tbk dan
beberapa entitas dari sektor swasta justru memiliki jaringan global yang cukup besar.
Luasnya jaringan global ini ditentukan oleh komitmen dan koneksi founder maupun
tim manajemen dari inkubator bisnis tersebut.

Perbedaan juga dapat dilihat pada keyakinan tiap inkubator bisnis dalam
menentukan jenis industri dari startup yang ingin dinaunginya. Beberapa inkubator
bisnis ingin menaungi startup dengan ragam industri yang berbeda, namun seringkali
keinginan ini tidak didukung oleh sumberdaya inkubator bisnis yang memadai.
Pembinaan pada startup dengan ragam industri membutuhkan resources yang
besar, sebab inkubator bisnis harus mampu merespon kebutuhan dan tantangan
tiap startup, padahal tiap industri memiliki nature dan kebutuhan yang berbeda.
Alasan inilah yang membuat beberapa inkubator bisnis lainnya memilih fokus pada
satu ranah industri.

Dalam konteks governance dalam GVC, pola relasi antara inkubator dengan
start up menunjukkan kecenderungan ke arah pola dialogis dan egaliter. Pola
hubungan ini mengarah pada model governance yang relational. Pola hubungan
berlangsung secara kompleks, sehingga terjalin ketergantungan antara kedua belah
pihak. Hal ini kemudian membuat startup membutuhkan Godfather, yang merupakan
aktor (personal maupun institusi) yang mempunyai kapasitas-kapasitas tertentu yang
dapat digunakannya untuk memastikan inovasi dapat berjalan.

Dalam ekosistem startup, ada 6 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:
pasar, modal, sumber daya manusia, kultur, infrastruktur, dan regulasi. Sejauh ini
di Indonesia, baru faktor pasarlah yang sudah memadai, sementara untuk lima
komponen lainnya masih harus dikembangkan. Untuk melakukan hal itu, pemerintah
dapat berperan sebagai enabler, dimana pemerintah memposisikan diri sebagai
penyedia sumber daya dan infrastruktur yang relevan dengan upaya menumbuhkan

21

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
bisnis startup, termasuk didalamnya penyusunan regulasi yang dapat mengakselerasi
bisnis industri TI di Indonesia. Peran ini ditimbang lebih tepat dibanding pemerintah
berperan sebagai leader karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial
pemerintah, ataupun sebagai user karena hal ini dapat merubah kondisi pasar TI
Indonesia yang sudah memadai.

22

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

RISET JURUSAN - MAHASISWA:

KEPEMIMPINAN

23

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

24

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
POLITIK DAN PARLEMEN MELALUI REVITALISASI SAYAP

PEREMPUAN PARTAI :
Studi Kasus pada Sayap Perempuan Partai di DIY

Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati

Salah satu fungsi dari organisasi kolateral adalah membantu partai politik
untuk dapat memperluas dukungan dari masyarakat diluar basis konstituennya.
Karena itu, partai politik berupaya untuk menciptakan ikatan dengan organisasi
kolateral guna mendulang suara yang lebih banyak. Salah satu organisasi kolateral
tersebut adalah organisasi atau sayap perempuan partai yang target grup-nya
adalah kelompok perempuan. Departemen atau sayap perempuan partai ini
dianggap sebagai alat vital untuk bisa mendulang dukungan suara dari kelompok
pemilih perempuan dalam Pemilu. Biasanya sayap perempuan partai tersebut dapat
dijadikan sebagai kendaraan politik baik oleh politisi maupun caleg perempuan untuk
melakukan berbagai aksi kegiatan yang mengangkat isu-isu tentang perempuan guna
menarik perhatian kelompok perempuan. Karena itu, salah satu langkah strategis
yang dilakukan oleh partai politik adalah berupaya mengoptimalkan peran organisasi
atau departemen sayap perempuan yang dimilikinya dalam rangka memenangkan
politik elektoral.

Dalam kasus DIY, organisasi sayap perempuan partai dimanfaatkan pula oleh
beberapa caleg perempuan untuk mendulang suara pada Pemilu 2014 yang lalu.
Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kinerja dari
sayap perempuan partai tersebut dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di
parlemen DIY, khususnya bagaimana peran dari organisasi sayap perempuan partai
tersebut dalam menjalankan fungsi kaderisasi, kandidasi dan kebijakan. Penelitian
ini mengambil 7 (tujuh) organisasi sayap perempuan partai di DIY sebagai subyek
risetnya, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya, Perempuan Merah Putih,
Perempuan Demokrat Republik Indonesia, Sekar Surya, Perempuan Indonesia Raya,
Garnita Malahayati, dan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

Temuan riset ini mengungkapkan bahwa organisasi sayap perempuan partai
ini hanya sekedar dijadikan kendaraan politik oleh para caleg perempuan menjelang
Pemilu untuk mendulang suara dengan “menjual” kegiatan-kegiatan yang pro-
kesetaraan gender. Namun karena kehadiran dan kinerjanya bersifat “incidental”,
maka eksistensi dari organisasi sayap perempuan partai ini sekedar sebagai organisasi

25

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
“pendongkrak” suara ataupun sebagai “hiasan” partai politik. Belum optimalnya
kinerja organisasi sayap perempuan partai ini pada akhirnya mengkonfirmasi bahwa
telah terjadi disfungsi organisasi sayap perempuan partai. Oleh karena itu, diperlukan
upaya-upaya guna revitalisasi kembali fungsi organisasi sayap perempuan partai
dalam menjalankan fungsi kaderisasi, kandidasi dan kebijakan.

26

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

HILANGNYA KEPEMIMPINAN:
Transformasi Wacana, dari Seleksi ke Kontestasi

Prof. Dr. Purwo Santoso

Pada masa pemerintahan otoriter-sentralistik Soeharto, sosok pemimpin
ideal bisa disimplifikasi sebagai sosok yang tegap, berseragam, resmi dan sangat
berjarak dengan, kalaulah tidak lebih tinggi dari masyarakat. Negara adalah domain
luar biasa, dan para pemimpin adalah representasi fisik dari gagasan tentang negara.
Berangkat dari imajinasi ini, kaderisasi pemimpin dilakukan dengan prosedur khusus.
Disamping ada AKABRI di Magelang juga didirikan Sekolah Menengah Atas khusus
untuk menyiapkan pemimpin, yakni SMA Taruna Nusantara.

Saat ini kita menemukan gejala yang sebaliknya. Sekarang yang mengedepan
dan mempesona justru yang kelihatan bersahaja, dekat dengan rakyat, dan rendah
hati. Presiden Joko Widodo, tidak pernah dididik dengan sengaja menjadi pemimpin.
Ketika ditempa keilmuannya untuk menjadi insinyur kehutanan di Universitas Gadjah
Mada, beliau tidak pernah dibayangkan akan menjadi orang nomor satu di negeri
ini. Lebih dari itu, pesona yang mengantarkan beliau ke kursi kepresidenan adalah
justru menghadirkan dirinya sebagai seorang yang biasa-bisa saja. Simbol-simbol
kenegaraan, kalaulah beliau kenakan, sangat terbatas. Jangkar untuk membayangkan
pemimpin, bukan lagi ‘negara’ melainkan ‘rakyat’.

Beranjak dari perubahan imajinasi tentang sosok pemimpin tersebut, studi
ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola transformasi kepemimpinan
yang berlangsung. Khususnya kepemimpinan pemerintahan daerah yang menjadi
lokus desentralisasi yang diikuti pemberlakuan otonomi daerah secara luas. Studi
ini dilakukan dengan merunut perubahan-perubahan dalam cara berfikir yang
membongkar-pasang gagasan, kalau bukan mitos pemimpin sebagai orang hebat.
Sekarang, kepemimpinan justru diaktualisasikan melalui kedekatan kepada pihak-
pihak yang dilayani.

Bongkar-pasang imaji tentang sosok pemimpin ini tentu saja dilakukan dalam
bingkai pemikiran tertentu. Ketika hendak melacak pembingkai, kajian ini langsung
membidik wacana demokratisasi dan desentralisasi. Dimana keduanya dalam studi
ini didudukkan sebagai setting dalam aktualisasi kepemimpinan seseorang dalam
tata pemerintahan yang sedang berubah. Yang kita sama-sama tahu, keduanya
merupakan agenda kunci reformasi pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru.

27

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Studi ini menemukan perubahan-perubahan yang terjadi selama pergeseran
model pemerintahan yang bersifat otoriter-sentralistik ke pemerintahan demokratis.
Dimana perubahan-perubahan tersebut turut berkontribusi dalam perubahan
imajinasi tentang sosok pemimpin dan cara memimpin. Pertama, telah terjadi
perubahan cara berfikir dari komunalisme ke liberalisme. Dimana Orde Baru lebih
mengedepankan bekerjanya negara dalam mengelola urusan publik dibanding era
sesudahnya yang lebih menitik beratkan hak individu dalam pengelolaan sektor
publik. Kedua, dengan bergesernya cara berfikir dari komunalisme ke liberalisme,
turut menggeser cara berpemerintahan. Pada masa Orde Baru, negara menjadi aktor
yang dominan dalam aktivitas pemerintahan. Berbeda dengan era reformasi yang
mendudukkan negara sebagai hanya salah satu aktor saja yang berperan dalam
aktivitas pemerintahan. Dengan kata lain terlah terjadi pergeseran dari government
ke governance. Ketiga, perubahan tata pemerintahan tersebut membawa implikasi
dalam tata cara pengisian jabatan publik. Jika masa Orde Baru pengisian jabatan
publik dilakukan dengan cara sistem seleksi dan kaderisasi, era reformasi dilakukan
dengan cara kontestasi atau adu banyak suara (votes).

Dalam bingkai wacana demokratisasi dan desentralisasi yang bernafaskan
liberal tersebut, tata kelola pemerintahan dan model pengisian jabatan publik
telah diubah sedemikian rupa. Dimana perubahan tersebut secara koheren turut
menentukan arah transformasi imajinasi kepemimpinan. Jika sosok pemimpin
dulu diandaikan sebagai visualisasi dari negara, dengan semangat liberal yang
menekankan pada hak individu dan mereduksi peran negara, maka sekarang
pemimpin diimajinasikan sebagai representasi dari rakyat. Sehingga cara memimpin
pun berbeda dengan masa lalu yang otoritatif, militeristik dan cenderung lebih
mendikte, sekarang cara memimpin yang ideal adalah dengan cara menjawab atau
menuruti wacana yang setiap saat digulirkan oleh rakyat.

28

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

POLITIK GENDER SULTAN

Dra. Ratnawati, SU

Berdasarkan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 setiap daerah memiliki
kewajiban untuk melaksanakan pengarus-utamaan di daerah. Dengan adanya
kebijakan tersebut maka tiap daerah mau tidak mau harus menghapus adanya
diskriminasi terhadap perempuan dan tidak lagi mendeskriminasi perempuan.
Provinsi DIY sendiri sebagai daerah yang merupakan bagian dari NKRI juga wajib
melaksanakan hal tersebut.

Kemudian muncul sebuah dilema, ketika kita tahu bahwa DIY memiliki
sebuah keistimewaan dan keunikan dibanding daerah lain. Provinsi DIY masih
memiliki sebuah peninggalan sejarah berupa Kraton KasultananYogyakarta dengan
Sultannya yang bertahta saat ini yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga
menjabat sebagai Gubernur DIY. Dilema yang muncul adalah bahwa kerajaan Jawa-
Islam (Mataram) sejak jaman dahulu menyimpan nilai-nilai budaya patriarkhi yang
melekat sejak jaman berdirinya Kraton tersebut. Pembatasan peran perempuan,
adanya poligami, pemberian tahta kerajaan yang selalu diberikan kepada laki-laki
adalah bentuk-bentuk praktek patriarkhi dalam lingkungan Kraton Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sehubungan dengan itu, maka pertanyaan penelitian dalam riset ini
adalah (1) bagaimana Sri Sultan memposisikan diri antara sebagai pemilik simbol-
simbol budaya patriarkhi dan sebagai stakeholders issue pengarus- utamaan gender
di provinsi DIY? (2) mengapa Sri Sultan bersikap pro gender, dengan melihat latar
belakang dan tradisi patriarkhi yang masih melekat sampai sekarang ?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka desain penelitian
yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, peneliti mencoba
menggali secara mendalam apa yang menjadi nilai-nilai budaya patriarkhi dalam
kehidupan Sri Sultan berdasarkan atas latar belakang sejarah yang

Dimilikinya. Dalam riset ini, data kualitatif tersebut diperoleh dari hasil
wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wawancara tidak hanya dilakukan kepada satu
pihak saja, namun kepada pihak lain yang mempunyai pandangan berbeda. Selain
itu juga peneliti menggunakan data sekunder yang berupa catatan- catatan, buku
atau tulisan-tulisan lain yang sebelumnya sudah membahas tentang permasalahan

29

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

gender, terutama di Provinsi DIY. Dengan menggunakan dua jenis data tersebut
diharapkan mampu memberikan pengkayaan data untuk menjawab pertanyaan
penelitian.

Sementara instrumen riset yang digunakan adalah human instrument
dimana yang digunakan alat menggali data adalah manusia tersebut, yang
terdiri dari pihak keluarga Kraton, pihak kerabat Kraton (di luar keluarga Sri Sultan
HB X), serta kyai dan aktivis gerakan perempuan.

Temuan dari penelitian ini adalah (1) Sultan HB X memposisikan dirinya
sebagai pelaksana, agen pemerintah dalam upaya pengarus-utamaan gender
di Provinsi DIY, walau posisinya sebagai raja tidak terlalu memihak terhadap
kesetaraan gender, (2) Sultan berani melakukan perubahan, mendobrak budaya
dengan menunjukkan sikap-sikapnya yang pro gender, baik itu di lingkungan
keluarga (terhadap istri dan anak-anaknya) maupun sebagai Gubernur yang
memilki kewajiban tersebut, dan (3) Sultan melakukan perubahan terhadap
peran perempuan di dalam Kraton, yang semula selalu dikuasai oleh laki-laki,
kini perempuan juga bisa mendudukinya. Sekarang, walau perempuan dapat
menduduki peran yang penting dalam Kraton. Dengan kekuasaannya sebagai raja,
Sultan melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di Kraton
menyangkut posisi (peran) perempuan di dalam Kraton tersebut.

Terkait isu gender yang menyentuh Pemerintah Provinsi dan Kraton
Yogyakarta, alangkah lebih baik jika kedua belah pihak (Pro dan Kontra terhadap
kepemimpinan perempuan) mau memandang secara jernih. Siapapun yang akan
menjadi Sultan ke depan --baik laki-laki maupun perempuan--, haruslah bermanfaat
bagi bagi masyarakat Yogyakarta.

30

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DEMOKRASI SEBAGAI SIASAT:
Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sri Sultan Hamengku

Buwono IX

Bastian Widyatama

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan
yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak
era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi
sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa
oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan
Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta. Berdasarkan fenomena menarik
tersebut, maka fokus permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah
bagaimana penafsiran tapak politik demokrasi Sri Sultan Hamengku Buwono
IX yang notabene merupakan seorang raja. Selain itu, penelitian ini juga akan
menguak faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan politik Sri Sultan Hamengku
Buwono IX untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya.

Untuk melihat sisi demokratis dari tokoh tersebut, maka teori besar
yang digunakan adalah teori sosiologi pengetahuan dan nilai-nilai demokrasi.
Adapun teori sosiologi pengetahuan digunakan untuk mengetahui aspek sosial-
historis yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Dari aspek sosial-historis
tersebut, maka setidaknya ada 3 hal penting yang digunakan untuk melacak
faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang yaitu faktor kognisi,
interaksi, dan kebutuhan untuk aksi. Selanjutnya, untuk menafsirkan tapak politik
demokratis Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka penelitian ini menggunakan
teori nilai-nilai demokrasi Henry B.Mayo yang terdiri dari lima hal yaitu adanya
penyelesaian masalah secara damai, menjamin adanya perubahan secara damai
di dalam masyarakat yang selalu berubah, adanya pergantian kekuasaan secara
teratur, adanya nilai keanekaragaman, dan menegakkan keadilan sebagai inti
moralitas politik.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
biografi sehingga tapak politik tokoh tersebut dapat dilacak secara lebih
komprehensif berdasarkan pengalaman hidupnya. Dengan menuliskan kisah hidup
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka akan didapatkan pengalaman menarik
yang dapat menjadi poin penting untuk menafsirkan tapak politik demokrasi

31