Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
jaringan pemasaran, penguatan jaringan kerjasama untuk memeperkuat eksistensi,
penguatan kesadaran hak dan kewajiban untuk penguatan kapasitas diri, penguatan
kelembagaan kelompok jamu dalam mendorong inovasi, dan standarisasi usaha
jamu yang menggunakan label PIRT amupun sertifikasi halal.
82
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
ANALISIS HUBUNGAN ANTAR MASYARAKAT RURAL
DALAM PERSPEKTIF KONFLIK SOSIO-PSIKOLOGIS:
Studi pada Kelompok Masyarakat Penerima Program CSR di
Daerah Sekitar Industri Hilir Minyak dan Gas PT Pertamina
Terminal BBM Rewulu
Galih Prabaningrum, S.Sos., MA
Perubahan dinamika masyarakat pedesaan kontemporer saat ini tidak bisa
lepas dari pengaruh kelompok yang bebas dari pengaruh pihak luar. Pihak luar yang
dimaksud bisa bermakna luas, yaitu negara dan sektor privat (dalam pandangan
good governance). Negara dalam rangka untuk menyelenggarakan kesejahteraan
bagi masyarakatnya atau sektor privat yang menaruh perhatian pada isu tertentu
sehingga melakukan program-program dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Peran eksternal, dalam dinamika masyarakat pedesaan membawa perubahan sosial
yang ada di dalamnya. Konflik adalah salah satu konsekuensi yang hadir sebagai
dampak dari gagalnya proses kompromi terhadap intervensi internal. Tulisan ini
mencoba mengelaborasi mengenai dinamika konflik yang terjadi di masyarakat
pedesaan di jawa yang terbuka dan memiliki hubungan eksternal yang baik dengan
pihak luar. Ilustrasi yang digambarkan dalam tulisan ini adalah hubungan masyarakat
pada masyarakat rural, yang secara geografis wilayah desa tersebut juga menjadi
wilayah pengembangan program CSR yang berlokasi di Desa Argomulyo, Kecamatan
Sedayu, Kab. Bantul.
Masyarakat rural dipilih karena mempunyai tipologi yang unik, khususnya
masyarakat Desa Argomulyo, karena mempunyai ciri sebagai masyarakat hierarkis.
Masyarakat rural cenderung mempunyai kesetiaan terhadap kelompok maupun
pemimpin, dibandingkan terhadap nilai. Oleh karena itu struktur masyarakat
terintegrasi secara vertikal dalam suatu kelompok, namun secara horizontal sangat
rentan terhadap terjadinya gesekan maupun konflik. Interaksi antar individu dalam
masyarakat rural yang intens, misalnya kebiasaan“kongkow”di depan rumah sehari-
hari, kebiasaan bergosip saat berbelanja maupun kebiasaan “nonggo”, di satu sisi
semakin melekatkan hubungan namun di sisi lain rentan terjadinya gesekan karena
arus informasi sangat cepat berputar dan susah membedakan kebenarannya. Rasa
“ewuh pakewuh” dan “mbatin” yang kental dalam masyarakat rural menyebabkan
kerentanan tersendiri, karena di depan terlihat tidak terjadi apa-apa namun di
belakang terjadi banyak ketidaksukaan. Selain itu, institusi-institusi sosial yang ada
83
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
dalam masyarakat, lebih banyak ditemukan adanya kepentingan pribadi dari aktor-
aktor yang terlibat di dalamnya sehingga kepentingan publik menjadi prioritas
kesekian dari institusi tersebut.
Pemaknaan terhadap aktor menjadi elemen penting dalam penelitian
ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan
fenomena yang terjadi di lapangan dan untuk mengungkap fakta dibalik
fenomena tersebut. Konflik melibatkan para aktor yang biasanya berusaha untuk
menutupi adanya konflik, namun konflik dapat dilihat melalui pergerakan aktor
yang mengisyaratkan adanya konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level
konflik masih tergolong konflik laten yang belum mengarah pada konflik terbuka.
Pada tahap ini ditandai dengan adanya perebutan kendali kekuatan tatkala orang
memandangnya perlu untuk mengontrol atau mencegah diri karena adanya
perbedaan persepsi pada sub unit kelompok dalam masyarakat. Konflik terjadi up
and down yang tidak selalu terlihat namun kadang terlihat jelas dan kadang tidak
terlihat sama sekali. Tidak terlihatnya konflik bukan berarti tidak ada konflik tetapi
konflik sedang menurun. Konflik terlihat baik melalui aktivitas, distribusi wewenang
yang tidak merata maupun statement-statement yang dikeluarkan aktor maupun
melalui pergerakan aktor yang mengisyaratkan konflik. Elite lokal yang mempunyai
kekuatan dan peran yang besar menjalin kedekatan dengan aktor tertentu yang
hanya dianggap sejalan dengan pemikirannya.
Masyarakat berada pada kondisi disharmoni sebelum PT Pertamina (Persero)
Terminal BBM Rewulu melaksanakan program CSR tahun 2012. Pada dasarnya
masyarakat sudah berkonflik namun konflik semakin terasa ketika pelaksanaan
program CSR tahun 2012. Bentuk-bentuk konflik yang ditemukan sebelum
implementasi program CSR tahun 2012 meliputi konflik laten nir regulasi, konflik
laten kontestasi antar kelompok dan konflik laten penguasaan alat produksi.
Sedangkan konflik yang ditemukan setelah implementasi program CSR tahun
2012 meliputi konflik laten nir regulasi, konflik laten dominasi aktor, konflik laten
kontestasi kelompok dan konflik laten antara masyarakat dengan Pertamina. Konflik
terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar aktor sehingga menimbulkan
gejolak. Selain itu, sebagai masyarakat yang hierarkis posisi aktor di dalam masyarakat
menjadi elemen pemicu konflik. Konflik antar aktor lebih banyak ditemukan akibat
dari“dominasi”aktor. Upaya yang dilakukan masing-masing aktor dalam masyarakat
untuk meminimalisir konflik dilakukan dalam beberapa cara, misalnya menarik
dari kelompok, mengurangi dominasi, diam untuk mempertahankan diri, maupun
membuka diri terhadap masukan pihak lain. Perusahaan berusaha mengurangi
konflik dengan membuka dialog kepada masyarakat untuk mendekatkan perusahaan
84
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
dengan masyarakat sehingga memperkecil terjadinya miskomunikasi. Oleh sebab
itu, dapat dikatan bahwa konflik berasal dari masyarakat dan intervensi perusahaan
terhadap masyarakat yang diimplementasikan dalam program CSR bukan merupakan
elemen utama penyebab konflik.
85
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PERUBAHAN SOSIAL WANITA DI DAERAH PANTAI NGOBARAN
Elizabeth Grace Simanjuntak
Pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi suatu
negara. Pariwisata juga memiliki potensi untuk tempat berkembangnya sektor
ekonomi karena sebagai suatu sistem besar, industri pariwisata mempunyai sub
sistem yang dapat dikembangkan untuk berbagai macam ladang usaha ekonomi.
Kabupaten Gunung Kidul memiliki banyak tempat wisata pantai karena letak
geografisnya di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Obyek wisata pantai yang terkenal di Gunung Kidul antara lain Pantai Baron, Pantai
Sundak, Pantai Siung, dan Pantai Krakal. Minat wisatawan yang besar terhadap
pantai di Gunung Kidul membuat banyak pantai baru yang dibuka sebagai obyek
wisata. Salah satu pantai yang sedang berkembang dan mulai populer adalah Pantai
Ngobaran yang terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung
Kidul. Tidak seperti pantai yang lain, Pantai Ngobaran memiliki keunikan tersendiri
karena cerita sejarahnya dan adanya beberapa tempat ibadah dalam satu lokasi yang
berdekatan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat membuat Pantai Ngobaran
memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menimbulkan dampak
positif bagi ekonomi masyarakat sekitar antara lain menambah peluang membuka
usaha, membuka lapangan pekerjaan yang baru, dan menambah penghasilan.
Masyarakat pedesaan umumnya tinggal dalam lingkungan agraris dan sebagian
besar aktivitasnya berkaitan dengan pertanian baik di area persawahan, lahan,
maupun kebun. Berkembangnya Pantai Ngobaran memicu munculnya peluang kerja
bagi masyarakat sekitar Pantai Ngobaran tak terkecuali ibu rumah tangga. Secara
tidak langsung hal tersebut telah menyebabkan perubahan sosial bagi wanita di
daerah Pantai Ngobaran. Ibu rumah tangga yang awalnya tidak bekerja atau sebagai
petani mulai mencari tambahan penghasilan di Pantai. Namun dengan beralihnya
pekerjaan ibu rumah tangga tersebut terdapat pula hal-hal yang harus dikorbankan
seperti pekerjaan rumah yang belum selesai dan kurangnya waktu untuk mengurus
anak-anak. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana
perubahan sosial wanita di daerah Pantai Ngobaran?
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasar dua kriteria yaitu
yang pertama, wanita pedagang merupakan penduduk asli Desa Kanigoro. Kedua,
wanita pedagang yang sebelumnya bekerja di bidang pertanian maupun di bidang
86
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
lain. Informan penelitian juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu pedagang tidak
tetap dan pedagang tetap. Selain itu terdapat informan dari tokoh masyarakat seperti
Kepala Desa dan Juru Kunci guna memperoleh data pendukung mengenai asal-usul
atau sejarah Pantai Ngobaran.
Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa proses beralihnya pekerjaan
menjadi wanita pedagang di Pantai Ngobaran karena jumlah wisatawan yang semakin
meningkat dan sadar akan keunikan Pantai Ngobaran dibandingkan dengan pantai
lainnya. Selain itu pendapatan yang minim dan jam kerja yang kurang fleksibel
dari pekerjaan sebelumnya membuat mereka beralih menjadi wanita pedagang.
Banyaknya pedagang yang berjualan di Pantai Ngobaran membuat masyarakat
lain tertarik untuk mencoba hal yang sama. Pokdarwis Sidorukun sebagai kelompok
pedagang di wilayah Pantai Ngobaran dibuat untuk mempererat hubungan
antar pedagang. Kelompok sosial tersebut dapat menimbulkan kekuatan yang
menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama
sehingga banyak orang yang tertarik untuk ikut berjualan. Setelah berdagang di
Pantai Ngobaran, terdapat perubahan yang mereka rasakan. Wanita pedagang
kini memiliki lapangan pekerjaan baru. Baik wanita pedagang tetap maupun tidak
tetap merasa pendapatan mereka meningkat. Walaupun kini mereka bekerja dan
memiliki pendapatan sendiri namun mereka tetap menghormati suaminya. Wanita
pedagang turut mengambil keputusan jika ada hal yang harus dimusyawarahkan
dalam keluarga sehingga menunjukkan kesetaraan antara suami dan istri. Berubahnya
pekerjaan wanita pedagang juga membuat bertambahnya relasi sosial mereka seperti
kepada agen distributor barang, nelayan, sopir, dan pedagang lain. Penghasilan yang
meningkat membuat gaya hidup wanita pedagang sedikit demi sedikit berubah
terlihat dari jumlah kepemilikan sepeda motor, handphone, dan alat-alat elektronik
mahal. Partisipasi wanita pedagang terhadap kegiatan sosial berkurang karena
mereka kini lebih mementingkan kegiatan ekonominya yaitu berdagang. Diharapkan
untuk penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai kebijakan
pemerintah dan peran kelompok sadar wisata dalam memajukan pariwisata Pantai
Ngobaran.
87
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
TERANG KONFLIKNYA, REDUP RESOLUSINYA:
Resolusi Konflik Lingkungan antara Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya (S2P) dengan
Warga Perumahan Griya Kencana Permai (GKP)
Karangkandri di Cilacap
Rizki Adi Priatama
Pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya
(S2P) Cilacap, sebagai salah satu obyek vital yang menyuplai pasokan kebutuhan
listrik bagi masyarakat luas, telah mendorong terjadinya konflik lingkungan sebagai
konsekuensi dari keberadaan suatu industri. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi
secara mendalam mengenai dinamika konflik yang terjadi, sebagai tahapan dalam
mencapai suatu bentuk resolusi konflik. Konflik lingkungan seperti yang dilukiskan
Usman (2004) terus terjadi ditengah perluasan cakupan industri oleh PLTU S2P
Cilacap. Implikasi dari hal tersebut berdampak pada keberadaan warga Perumahan
Griya Kencana Permai (GKP) yang tepat berada disebelah area produksi PLTU. Mereka
harus menanggung derita berkepanjangan karena berjibaku dengan polusi setiap
hari. Puncaknya, mereka memutuskan pindah rumah ke tempat lain yang dirasa lebih
aman, nyaman dan bebas dari polusi.
Sebagai alat bantu pembacaan terhadap situasi konflik yang terjadi, tulisan
ini menggunakan 2 konsep mengenai pemetaan konflik dan resolusi konflik.
Pertama, analogi konflik model ‘bawang bombay’ (Fisher, 2000) digunakan untuk
mengeksplorasi posisi, kepentingan dan kebutuhan dari obyek sosial dan serta
pihak yang berkonflik. Kedua, model resolusi konflik (Wehr, 1979) digunakan untuk
mengidentifikasi suatu jalan keluar permasalahan atas konflik yang terjadi. Sementara
itu, pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan
memahami fenomena secara lebih mendalam dan komprehensif. Desa Karangkandri
sebagai kawasan industri, khususnya warga Perumahan GKP inilah yang menjadi
fokus penelitian dan batasan dalam mencari data.
Akhirnya, identifikasi mengenai bentuk dan tahapan resolusi konflik
didapatkan setelah melalui proses penelitian yang panjang. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh PLTU S2P Cilacap, termasuk memberikan kompenisasi dan ganti
rugi kepada warga. Namun upaya tersebut bukanlah jalan keluar permasalahan
mengingat hingga kini konflik terus terjadi. Resolusi konflik berkeadilan inilah yang
diharapkan sebagai jalan keluar atas sederet permasalahan yang terjadi selama ini.
88
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Untuk mencapai resolusi konflik yang berkeadilan tersebut, kiranya upaya-upaya yang
akan dilakukan sejatinya bermuatan politis, yang dapat berimplikasi pada perubahan
kebijakan, serta untuk kebaikan semua pihak.
89
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
BADUY DAN NEGARANYA
STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT ADAT DAN NEGARA
DALAM KONTEKS FENOMENA KONFLIK MASYARAKAT ADAT
DI INDONESIA
Ardiansyah Bahrul Alam
Hubungan Negara dan masyarakat adat hingga hari ini menjadi salah satu
kajian akademik yang cukup menarik, meskipun dalam kajian politik tidak begitu
menjadi pilihan. Kajian hubungan Negara dan masyarakat adat telah banyak diteliti,
akan tetapi yang menarik adalah hubungan Negara dan masyarakat adat selama
Orde Baru. Dimana hubungan Negara dan masyarakat adat dapat dikatakan selalu
konfliktual. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan karakteristik yang otoriter, selalu
mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Negara begitu dominan dalam segala hal,
karena Negara-lah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan absah. Selama
Orde Baru hal tersebut menjadi alasan Negara untuk melakukan dan merencanakan
apapun, hasilnya Negara melakukan kesemena-manaan terhadap masyarakat adat
dan seluruh elemen didalamnya. Namun semua itu rasa-rasanya tidak berlaku pada
Masyarakat Baduy, dimana selama ini hubungan dengan Negara menjadi antitesis
hubungan konfliktual tersebut.
Sekiranya dapat menjadi sumbangan bagi kajian tentang hubungan Negara
dan masyarakat adat, karena sekalipun banyak kasus yang demikian akan tetapi
Baduy memiliki corak yang berbeda. Maka dari itu penelitian ini mencoba menarik
pertanyaan tentang bagaimana hubungan Negara dan masyarakat Baduy selama
Orde Baru hingga reformasi, tentunya dalam pola relasi kuasa. Selain itu, penelitian
ini juga mencoba mencari alasan mengapa hubungan Negara dan masyarakat
Baduy tidak seperti masyarakat adat lainnya. Agar dapat menemukan penjelasan
tentang hal tersebut, maka penelitian ini memilih corak kualitatif untuk memudahkan
pengumpulan data, dengan memilih studi kasus sebagai metodenya.
Hubungan Negara dan masyarakat Baduy ternyata berakar begitu kuat.
Keduanya melewati beberapa generasi hingga melilit sangat kencang hingga hari
ini, setidaknya penulis melacak ke tiga masa Negara yaitu masa Negara tradisional
selama masa kesultanan Banten, masa kolonial dalam kurun waktu pendudukan
Belanda, dan Negara modern setelah berdirinya Negara Indonesia. Selama itu pula
terdapat pola yang mengikat antara Negara dan masyarakat Baduy, yaitu Patron-klien.
Hubungan patron klien merupakan bagian penting dalam pola relasi kuasa yang ada
90
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
diantara keduanya dimana Negara sebagai pelindung (patron) dan Masyarakat Adat
Baduy sebagai kliennya. Secara normatif, pola hubungan patron klien bersifat diadik,
dan cenderung Harmonis. Kecenderungan harmonis dalam hubungan patron klien
adalah jawaban dari mengapa selama Orde Baru Negara dan Masyarakat Baduy tetap
menjaga hubungannya dengan baik.
Selama Orde Baru Negara memang terus mengeksploitasi Baduy dengan
beragam program pembangunannya, salah satunya adalah program pemukiman
kembali (resettlement). Program ini memaksa Baduy mengikuti tradisi dan kebudayaan
yang sangat bias kota, tidak hanya mereka pun dipaksa untuk melanggar adat mereka
sendiri. Namun sebagai seorang klien, Masyarakat Baduy merelakan sebanyak 500
kepala keluarga meninggalkan Baduy. Sebuah pertukaran ini berasal dari kepentingan
Baduy untuk meminta perlindungan dalam menjalankan adat dan wilayahnya, alhasil
semenjak tahun 1972 Sunda Wiwitani menjadi agama lokal masyarakat Baduy dalam
KTP. Sekian lama mereka menjalin hubungan dengan “Negara” maka pendahulu
mereka pun telah memasukkannya kedalam pikukuh karuhun atau Peraturan/Adat
nenek moyang. Negara selama Orde Baru hanya akan memaafkan mereka yang patuh
pada aturan Negara, maka Baduy Patuh pada Negara. Dalam pola relasi patron klien,
klien akan memilih merasakan kesakitan untuk menghindari sesuatu ketidakpastian
yang lebih buruk. Selama Orde Baru dan Bahkan sejak zaman Kesultanan Banten
hingga Reformasi, pola relasi patron klien tetap dipertahankan sebagai sebuah
jaminan kehidupan mereka untuk menghindari ketidakpastian yang buruk.
Selain hubungan yang berbasis pada pola relasi patron klien, selama Orde
Baru tidak ada faktor pendorong konflik yang lebih eksploitatif seperti hal mengenai
hutan dan tanah ulayatnya sebagai sumber kehidupannya. Maka Negara harus tetap
menjaga dan menghindarkan dari dilema program pembangunan yang mengenai
hutan dan tanah ulayat. Bersamaan dengan itu masyarakat Baduy akan mendapatkan
tantangan yang sebenarnya. Penelitian ini tidak hanya sebagai pengantar dari
penelitian-penelitian berikutnya, maka jawaban atas pertanyaan mengapa dan
bagaimana masyarakat Baduy melewati masa sulit selama Orde Baru jawabannya
adalah pola relasi patron klien.
91
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI SEKTOR
PERTANIAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA
Zahro Kariima
Pertanian merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia, bukan hanya
karena sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, tetapi juga
karena pertanian merupakan sektor penyokong terwujudnya ketahanan pangan.
Namun, Pembangunan sektor pertanian sangatlah tertinggal oleh sektor lain karena
kurangnya tenaga kerja dan lahan. Selain itu, pertanian merupakan sektor yang sangat
dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca.
Akibat perubahan iklim, pertanian di Indonesia banyak mengalami masalah.
Para petani di berbagai daerah telah mempraktikkan adaptasi dalam kehidupan
bercocok tanam, tetapi masih bersifat reaktif (bukan antisipatif ) dan privat, yang
berarti berasal dari pihak petani. Peran kebijakan pemerintah tampak belum terlalu
terlihat. Kebijakan pemerintah dinilai kurang menjawab permasalahan petani. Bagi
sebagian pemerintah daerah, perubahan Iklim merupakan masalah yang masih relatif
baru. Isu perubahan iklim bukanlah komoditas politik sebagaimana isu pengurangan
kemiskinan dan lapangan kerja. Kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah terhadap
isu iklim masih kurang. Begitupun ketika pemerintah pusat maupun daerah membuat
kebijakan terkait iklim, kebijakan tersebut sering kali kurang mengakomodasi kondisi
di lapangan. Kebijakan nasional terlalu umum dan tidak sesuai dengan kondisi
di lapangan, sehingga sering gagal untuk mengakomodasi upaya adaptasi yang
diperlukan untuk kapasitas lokal dengan sumber daya yang terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pemerintah
dalam menghadapi permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
92
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RISET JURUSAN - MAHASISWA:
TEORI DAN GERAKAN
SOSIAL
93
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
94
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
DEADLOCK DEMOKRASI LIBERAL DAN
PROBLEMATIKA REPRESENTASI DI INDONESIA:
PENDEKATAN KRITIK IDEOLOGI
Prof. Dr. Heru Nugroho, AB. Widyanta, MA., Mustaghfiroh Rahayu, MA.,
Frans Vicky Djalong, MA., Dana Hasibuan, MA.
Studi ini berpendapat bahwa krisis representasi justru merupakan hal yang
tak terelakkan demokrasi liberal yang selanjutnya rentan menciptakan situasi buntu
atau deadlock. Lebih jauh, limitasi demokrasi liberal tidak hanya mereproduksi
krisis representasi, tetapi juga marjinalisasi identitas dan agensi kelompok kecil
atau subaltern. Dengan kata lain, studi ini hendak memperluas kritik-kritik yang
selama ini menganggap bahwa krisis representasi semata-mata disebabkan oleh
sifat negatif individual, oligarki politik atau ego-sektoral diantara lembaga-lembaga
negara. Melalui pendekatan kritik ideologi, studi ini hendak mengeksplorasi secara
lebih mendalam krisis representasi dan relasinya dengan limitasi sistem demokrasi
liberal sehingga hubungan antara elite atau dalam hal ini Jokowi dengan kelompok
subaltern sebenarnya merupakan relasi yang semu.
Untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai krisis representasi di dalam
demokrasi liberal, studi ini akan fokus pada kelompok subaltern. Meski setiap
kelompok rentan untuk disenyapkan atau tidak dapat berbicara dalam model
representasi dominan, wacana kelompok tertindas atau subaltern adalah wacana
yang paling sering digunakan untuk membangun legitimasi elite atau kelompok
yang merepresentasikan. Dan oleh karena itu, kelompok subaltern adalah kelompok
yang pertama kali mengalami dampak negatif dari limitasi proses representasi
(Guha, 1983, hlm 6). Meski demikian, siapa yang dimaksud secara spesifik dengan
kelompok subaltern sendiri merupakan konsep politik yang terus dikontestasikan.
Di dalam studi ini, kelompok subaltern dipahami sebagai kelompok yang tidak
hanya mengalami marjinalisasi tetapi juga terus aktif membangun resistensi
meski dalam skala kecil sekalipun (Chakrabarty, 2000) Singkat kata, studi ini
fokus mengeksplorasi limitasi cara kerja representasi dan demokrasi liberal bagi
kelompok subaltern. Kedua, studi ini membuka kemungkinan-kemungkinan
adanya perlawanan kelompok subaltern terhadap model representasi dominan di
luar bentuk formal. Bentuk resistensi dapat berupa artikulasi budaya, bahasa, dan
ekonomi alternatif.
95
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Beberapa temuan studi menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis
wacana yang saling berkontestasi dalam mengartikulasikan dan merepresentasikan
kepentingan publik. Situasi tersebut alih-alih memberdayakan kelompok subaltern
justru semakin meminggirkan kelompok subaltern sebab wacana-wacana
mengenai kepentingan publik seringkali tidak merepresentasikan kepentingan
kelompok subaltern. Wacana yang digunakan untuk mendeskripsikan kelompok
subaltern diasumsikan secara otomatasi merefleksikan keinginan kelompok
subaltern. Dalam beberapa kasus di resettlemet Mandiri, dinamika ini bahkan
menciptakan ‘minority within’ kelompok subaltern itu sendiri, dimana suara
perempuan dan anak-anak seringkali tidak terwakili dalam dialog publik. Meski
tidak membawa perubahan yang signifikan khususnya bagi kelompok subaltern,
pandangan post-kolonial yang mengkritik mekanisme representasi secara tidak
langsung juga semakin memperkuat pandangan liberalisme selama ini bahwa
tidak ada alternatif lain selain model representasi yang dominan digunakan saat
ini. Akibatnya, aspek prosedural, administrasi dan apolitis dalam politik representasi
dan demokrasi di Indonesia mengalami normalisasi.
96
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
ISLAMISME DISKURSIF
Dr. Hakimul Ikhwan
Penelitian ini bermaksud memahami sejauh mana Islamisme dipengaruhi
oleh berbagai dimensi sosiologi, ekonomi, politik, dan budaya di tingkat lokal.
Penelitian ini penting mengingat selama ini Islamisme dipahami dalam frame
universalitas (teks dan ajaran) Islam lintas batas komunitas bahkan teritori geografis.
Pada kenyataanya Islamisme tidak tunggal melainkan hadir dalam beragam
ekspresi di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk menjawab
pertanyaan “bagaimana diskursus Islamisme berlangsung dalam ekspresi ke-
Islam-an di tingkat lokal?” Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode extended case method yang menjadikan teori-teori yang
sudah ada tentang Islamisme sebagai basis pijakan tetapi tidak kehilangan daya
refleksif dan kritis dengan melakukan kontekstualisasi dan bahkan re-abstraksi atas
teori-teori tersebut.
Islamisme diskursif menjelaskan fenomena keberagaman agenda, asosiasi,
dan motive gerakan Islamisme di tingkat lokal dan keterkaitannya dengan narasi
besar tentang universalitas Islam. Agenda penegakan syaria, misalnya, mewujud
dalam beragam gerakan seperti kemampuan membaca Al-Qur’an, busana
Muslim(ah), zakat, anti-pornografi, dan sebagainya. Sebagian dari agenda syariah
tersebut diberlakukan pada suatu komunitas pada periode waktu tertentu dan
kemudian beralih pada agenda lain pada periode waktu berbeda. Demikian pula
halnya asosiasi gerakan syariah dapat beralih dari suatu aliansi partai politik, atau
masyarakat sipil ke asosiasi lainnya. Pergesearn agenda dan asosiasi gerakan syariah
tersebut juga seringkali ditandai pergeseran makna dan interpretasi terhadap
narasi besar teks dan ajaran Islam. Oleh karenanya, keragaman ekspresi Islamisme
di tingkat lokal hampir selalu—untuk tidak mengatakan selamanya—dibangun
dalam rekonstruksi nalar keterhubungan antara ‘yang lokal’ dan ‘yang universal.
Penelitian ini menemukan keterhubungan Islamisme ‘particular’ dan
‘universal’ tersebut dalam diskursus Islamisme di kalangan anak muda hijabers,
aktivis lingkungan, dan para laskar Islam. Di kalangan hijabers, teks dan ajaran
Islam tentang etika berpakaian menjadi rujukan utama para perempuan hijabers.
Tetapai teks dan ajaran tersebut tidak serta merta menghilangkan dimensi fashion,
simbolisme status sosial, dan bahkan identitas komunitas para hijabers. Di satu
sisi, para hijabers sangat ‘ketat’ dalam mengadopsi nilai dan etika berbusana
97
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Muslimah dalam hal menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan
mereka juga berprinsip no legging, no jeans, no tight. Akan tetapi, di sisi lain para
hijabers mengadopsi perkembangan fashion sehingga terlihat modern dan bahkan
merepresentasi status sosial dan ekonomi hijabers. Dengan demikian, diskursus
mengenai jilbab bisa merujuk kepada sumber teks dan narasi besar (grand narrative)
Islam tetapi dalam prakteknya terjadi perbedaan dalam, misalnya, jilbab cadar,
jilbab panjang, dan jilbab fashion. Fenomena ini tidak selalu bisa dikaitkan dengan
perkembangan sekularisme dan sekularisasi mengingat keragaman tersebut telah
terjadi sebelum masyarakat modern mengenal sekularisme pada zaman kolonial
dimana jilbab — dalam pengertian penutup kepala bagi perempuan — digunakan
oleh kelompok elite Islam (pesantren) sebagai simbol status sosial ekonomi
terutama orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan era kolonial,
saat ini jilbab telah digunakan oleh semua lapisan masyarakat lintas struktur sosial
ekonomi tetapi tidak kehilangan daya reproduksi status dan identitas melalui
diskursus dan narasi tentang jilbab yang terbuka (open) dan cair (fluid).
Nalar diskursif Islamisme juga terjadi di kalangan aktivis lingkungan Islam
dimana narasi besar Teks dan ajaran Islam tentang tauhid dan fiqh direkonstruksi
dalam diskursus modern dan global seperti ‘go green’ dan ‘global warming’ yang
tidak hanya memberi justifikasi atas gerakan-gerakan lingkungan tetapi juga
memberi makna dan interpretasi baru terhadap teks dan ajaran. Sementara, di
kalangan para laskar, rekonstruksi Teks dan ajaran Islam terjadi dalam mensikapi
dengan berbagai peristiwa (events) di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tingkat
lokal, narasi ke-Sultan-an Islam bersinggungan dengan agenda politik dan ekonomi
kelompok laskar turut mempengaruhi rekonstruksi Teks dan ajaran. Sementara di
tingkat nasional, isu syiah dan ancaman komunisme memberi ‘konteks’ lain dalam
proses rekonstruksi diskursus Islamisme. Di tingkat global, rekonstruksi diskursus
Islamisme berkaitan dengan perkembangan Negara Islam di Irak dan Siria (ISIS —
Islamic State in Iraq and Syria) dan Timur Tengah secara umum seperti Saudi versus
Yaman.
98
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
GERAKAN SOSIAL-LINGKUNGAN PEMUDA NU, POTRET
GERAKAN ORGANISASI FRONT NAHDLIYIN UNTUK
KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM
Ach Fikri Syahrul Mubarok
Peran gerakan sosial terhadap transformasi sosial di masyarakat menjadi
sesuatu yang tidak terelakkan. Gelombang gerakan sosial tersebut terus menerus
diproduksi dan mengalami dinamikanya sendiri. Salah satu diantara banyak
faktor yang menjadikan gelombang gerakan sosial tidak pernah surut adalah
protes-protes berkaitan dengan kontestasi merebutkan Sumber Daya Alam (SDA).
Salah satu aktor gerakan sosial tersebut adalah Organisasi Front Nahdliyin Untuk
Kedulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Organisasi tersebut sebagian besar
anggotanya adalah pemuda dan memiliki basis dengan warga Nahdliyin. Penelitian
ini mencoba mendiskripsikan dan menganalisis secara sosiologis gerakan sosial
yang dilakukan oleh FNKSDA.
Gerakan sosial-lingkungan oleh kelompok pemuda muncul dalam tubuh
ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU). Kondisi defisit kedaulatan sumber daya alam di
Indonesia mendorong sekelompok pemuda NU membangun organisasi gerakan
sosial-lingkungan yang yang berbasis jaringan dengan komunitas Nahdlatul Ulama.
Organisasi yang resmi berdiri pada 9 desember 2013. Awalnya FNKSDA muncul
akibat dari kekecewaan sebagian pemuda NU terhadap kelompok NU struktural.
Sebab, kelompok elit NU yang duduk struktural dianggap kurang peduli terhadap
isu kedaulatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan-sosial hidup rakyat
Indonesia, khususnya warga NU. Pemerintah dan kelompok NU struktural menurut
FNKSDA kurang bertanggung jawab terhadap kedaulatan SDA serta dampak sosial-
lingkungan yang ditimbulkan.
Sedangkan rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian
ini adalah : “Bagaimana proses gerakan pemuda NU di dalam Front Nahdliyin
Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dalam menjalankan agenda-
agenda gerakan sosial-lingkungan?” Berawal dari pertanyaan itu, penelitian
ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Pendekatan
ini mencoba menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada permasalahan
yang akan diteliti yang kemudian dilakukan proses penyusunan-penjelasan-tahap
analisa. Penelitian diskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu
99
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
tetapi menggambarkan tentang apa adanya tentang suatu variable, gejala atau
keadaan sosial.
Secara keseluruhan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan
gerakan yang dilakukan oleh FNKSDA. Selain itu, bagaimana organisasi yang
utamanya dimotori oleh pemuda NU ini dalam melakukan kritik dan perlawanan
praksis terhadap pemerintah yang lemah terhadap Industri ekstraktif multinasional.
Studi ini akan menghasilkan pemahaman baru terkait konfigurasi protes-protes
kolektif salah satu gerakan sosial-lingkungan yang membawa ideologi serta simbol-
simbol agama sebagai alat perjuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu
menjadi konsep kerangka pemahaman pentingnya peran organisasi masyarakat
dalam wacana pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
FNKSDA itu sendiri yang merupakn organisasi berbasis jaringan dalam
komunitas NU memiliki kepedulian terhadap pengelolaan SDA. Keanggotaan
FNKSDA bersifat volunteer, yang terdiri dari beberapa jaringan LSM lingkungan yang
tersebar di beberapa Propinsi di Indonesia. Front ini terbentuk atas inisiasi pemuda-
pemuda Nahdliyin yang sebelumnya aktif sebagai aktivis sosial-lingkungan. Visi-
misinya adalah “memperkuat dan mendukung perjuangan ekonomi-politik dan
kultural masyarakat korban konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia”. Selain
itu, “mengkokoh kan kedaulatan masyarakat dalam tata milik, tata kelola, dan tata
guna SDA”. Salah satu fokus gerakan FNKSDA yang menjadi konsen penelitian ini
adalah proses sinergi dan advokasi FNKSDA terhadap kasus sengketa lahan anatara
TNI AD dengan petani Urutsewu Kebumen.
Pada akhirnya, ruang lingkup studi ini menyulitkan saya dalam membahas
satu model gerakan FNKSDA. Hal ini karena gerakan FNKSDA yang kompleks
dan luas spektrum wilayah kerjanya. Sebab, mendiskripsikan FNKSDA juga harus
menjelaskan secara detail dengan siapa FNKSDA bergerak. Sebab, aktor utama
dalam agenda gerakan lingkungan yang bersifat lokalitas adalah organisasi lokal
itu sendiri, FNKSDA merupakan simbol pemersatu gerakan-gerakan tersebut.
Keterbatasan studi ini sangat memungkinkan dilanjutkannya kajian sejenis untuk
melengkapi khazanah sosiologi gerakan FNKSDA. Sebab seiring berjalannya waktu,
FNKSDA bisa saja menjelma organisasi pergerakan profesional yang memiliki basis
massa yang kuat. Ini merupakan lahan kajian yang masih memerlukan kerja-kerja
intelektual yang terintegrasi, lintas bidang, disamping ketekunan untuk terlibat
secara intens dengan obyek studi.
100
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RISET JURUSAN - MAHASISWA:
JAMINAN SOSIAL DAN
ISU KESEJAHTERAAN
101
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
102
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL :
REFORMASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Studi tentang Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Bidang Kesehatan di Kabupaten Sleman
Drs. Suparjan, M.Si
Sistem Jaminan Sosial di Indonesia lahir bersama dengan lahirnya Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disahkan
oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di akhir masa jabatannya yaitu tanggal 19
Oktober 2004. Pelaksanaan SJSN adalah 10 tahun setelah UU SJSN di sahkan, atau
terhitung pada 1 januari 2014 sistem ini harus dilaksanakan. Prasyarat dari sistem ini
berjalan harus ada badan yang menyelenggarakannya, yaitu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Maka sekali lagi proses pembentukan UU BPJS mulai digulirkan
dan prosesnya sangat panjang dan alot. Berbagai kepentingan dihadapkan dalam
proses pembahasannya antara legislatif dengan eksekutif yang pada saat itu
kekuasaan ada pada tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta partai
koalisinya.
Pemerintah pada saat itu sebenarnya sudah nyaman dengan sistem
jaminan yang ada dan berjalan saat itu. Paling tidak ada 4 BUMN yang bergerak di
dalam sistem Jaminan selama ini, yaitu PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Asabri, dan
PT. Askes. Rencananya keempat BUMN ini akan dilebur menjadi satu, yaitu BPJS,
meskipun saat ini BPJS menjadi 2, yaitu PBJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Aset dari ke 4 BUMN tersebut mencapai kurang lebih 190 Triliyun, sehingga apabila
ditransformasi menjadi BPJS dikhawatirkan ada hal-hal keuangan yang hilang atau
berkurang, penguasaan yang terbatas atau hal-hal lain yang intinya mengintervensi
keuangan. Hal ini merupakan ego sektoral yang ada di masing-masing BUMN
tersebut, bahkan sampai pada tingkat kementerian.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini diyakini
dapat memperoleh pemahaman tentang kepentingan subyektif dan tersembunyi.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data
sekunder didapat dari dokumen dan studi pustaka serta studi media. Sedangkan
data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara.
Wawancara dilakukan pada para pejabat pengambil keputusan dan penyusun
kebijakan serta implementator kebijakan di tingkat daerah, pengurus organisasi
public privat yang memberikan pelayanan kesehatan, serta masyarakat yang
103
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Subyek penelitian secara umum
adalah secara nasional. Namun untuk fokus penelitian lapangan di arahkan kepada
Kabupaten Sleman untuk memberikan gambaran spesifik dan nyata.
JKN-BPJS di negeri ini baru berjalan kurang dari 2 tahun. Dalam waktu
yang singkat ini semuanya berproses untuk menuju cita-cita bahwa seluruh
rakyat akan terjamin kesehatannya tanpa terkecuali. Untuk itu semua perlu
berbenah, memperbaiki apa-apa yang kurang. Pembenahan yang ideal adalah
yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta empiris dilapangan yang terjadi selama ini.
Mengakomodir semua kepentingan stakeholders, tidak ada yang merasa dirugikan,
karena semuanya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Peta persoalan
yang dilengkapi dengan pemetaan peran dan fungsi Stakeholders BPJS diharapkan
mampu memilah persoalan dari sumbernya dan siapa yang paling dirugikan serta
siapa yang bisa menjadi solusi atas persoalan yang lahir.
104
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
MENGAWAL NEGARA:
Peran “BPJS Watch” dan “Jamkeswatch” dalam Mengawal
Kebijakan BPJS bagi Kelompok Buruh dan Kaum Miskin Kota
di Jakarta dan Bekasi”
Dr. Amalinda Savirani
Penelitian ini adalah tentang upaya masyarakat sipil mengawal dan
mengawasi kebijakan jaminan kesehatan atau “kebijakan BPJS” sejak diberlakukan
pada 2014. Kebijakan BPJS dianggap sebagai kebijakan asuransi kesehatan terbesar
di dunia mengingat jumlah penduduk yang ditangani dan dana yang dialokasikan
(Aspinall 2014). Sebagai sebuah sistem jaminan kesehatan pertama di Indonesia
yang mencakup seluruh warganegara tanpa terkecuali (universal coverage),
kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekuatan sekaligus. Kelemahan kebijakan
ini membatasi warga negara dalam mengakses jaminan kesehatan ini, khususnya
kelompok marjinal seperti komunitas miskin kota dan kelompok buruh.
Dalam konteks terbatasnya akses warganeagra ini lahir kelompok
masyarakat sipil yang berupaya menjamin kebijakan BPJS untuk menjamin
kelompok marjinal dengan membentuk “BPJS Watch” dan “Jamkeswatch” masing-
masing di tingkat nasional dengan pusat di DKI Jakarta dan di Kabupaten Bekasi.
“BPJS Watch” merupakan inisiatif berskala nasional yang diluncurkan oleh elemen
KAJS (Kesatuan Aksi Jaminan Kesehatan), setelah UU BPJS resmi berlaku tahun
2014. Komunitas kaum miskin kota yang merupakan bagian dari JERAMI (Jaringan
Rakyat Miskin Indonesia) menjadi relawan dalam “BPJS Watch”. Tujuannya adalah
memastikan BPJS dapat menjangkau warganegara miskin. Di Kabupaten Bekasi,
sekelompok buruh manufaktur membentuk “Jamkeswatch” dengan tujuan
yang sama dengan “BPJS Watch”, yakni memastikan akses buruh pada kebijakan
kesehatan dapat dijamin. Kedua inisiatif pengawasan kebijakan BPJS di DKI Jakarta
dan Bekasi ini sesungguhnya lahir dari “ibu” yang sama yakni KAJS.
Pertanyaan yang membimbing penelitian ini adalah pertama, apa yang
melatari kelahiran kedua inisiatif ini? Kedua, bagaimana “Jamkes watch” dan “BPJS
Watch” bekerja? Ketiga, sejauh mana inisiatif ini dapat mengadvokasi jaminan
kesehatan kelompok marjinal dan apa dampaknya bagi peningkatan kualitas
pelayanan publik secara umum? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
dengan khususnya dua studi kasus yakni di “BPJS Watch” di wilayah DKI Jakarta
105
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
khususnya komunitas kaum miskin kota, dan “Jamkesewatch” di Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.
Temuan dari penelitian ini ada tiga. Pertama, inisiatif kelompok buruh
dalam mengawal kebijakan di bidang kesehatan ini merupakan kelanjutan dari
keterlibatan kelompok buruh dalam KAJS. Keterlibatan ini memberi pemahaman
mendalam tentang berbagai peluang loopholes dalam implementasi kebijakan BPJS.
Pemahaman yang mendalam terhadap isu jaminan kesehatan, terpecah saat pemilu
presiden 2014, dan membuat gerakan ini pun terpecah. “BPJS Watch” lebih dikenali
oleh publik karena tokohnya yang berada di tingkat nasional, dan sering diliput
oleh media nasional, dan membuatnya populer. Sementara itu,“Jamkeswatch”lebih
lokal dengan dukungan media yang terbatas, dan karenanya tidak terlalu populer
di kalangan para penyedia kesehatan. Ini berakibat “Jamkeswatch” tidak disegani
oleh para penyedia kesehatan. Dari sisi sumberdaya manusia yakni para relawan,
kedua inisiatif ini mendasari diri pada peran para relawan. Keduanya sama-sama
memiliki keterbatasan dalam memobilisasi relawan. Ini berakibat kedua institusi ini
membatasi peran mereka: “BPJS Watch” bermain dalam wacana kontrol terhadap
kelembagaan BPJS, yakni secara makro kebijakan; sementara pola“Jamkeswatch”di
level kegiatan teknis seperti penyadaran warganegara, khususnya kelompok buruh,
terkait hak-hak di bidang kesehatan. “BPJS Watch” tampaknya lebih berhasil dalam
melakukan perannya, ketimbang “Jamkeswatch”.
Kedua, lepas dari perpecahan tsb, apa yang dilakukan oleh “BPJS watch”
dan “Jamkeswatch” memberi tekanan pada para pengambil dan pelaku kebijakan
kesehatan, yakni BPJS sebagai sebuah institusi, dan para penyedia layanan seperti
praktek dokter keluarga, klinik kesehatan, Rumah Sakit, dan penyedia obat-obatan
(farmasi). Terkaitdengandampakkonkritnya,penguatanwacanayangterusmenerus
dilakukan oleh para aktivis“BPJS Watch”cukup mampu mengadvokasi warganegara
yang mengalami kesulitan dalam mengakses kebijakan bidang kesehatan. Dalam
komunitas masyarakat miskin kota, para relawan melakukan advokasi warga
miskin ke rumah sakit guna menjamin hak kesehatan mereka. Sementara itu, yang
dilakukan oleh “Jamkeswatch”masih sulit diprediksi dampaknya. Hal ini disebabkan
karena peran utama yang dilakukan oleh “Jamkeswatch” adalah sosialisasi, itu pun
sosialisasi yang bersifat pasif, yakni relawan “Jamkeswatch” melakukan kegiatan ini
berdasarkan permintaan dari warga.
Ketiga, secara umum, keberadaan kedua inistiatif warganegara dalam
mengawasi dan mengadvokasi implementasi kebijakan BPJS membuat kelompok
ini secara minimal sebagai kekuatan deterrence, sebuah peran yang membuat
106
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
penyelenggara jaminan kesehatan dan penyedia jasa kesehatan lebih berhati-hati
dalam melakukan tugasnya. Ini merupakan dampak minimal dari gerakan sosial
yang diinisiasi warganegara, khususnya warganegara kelompok marjinal.
107
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT
LAYANAN BPJS KESEHATAN DI RSUP. Dr. SARDJITO
YOGYAKARTA
Lailul Febriyanti
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Indeks
Kepuasan Masyarakat pada layanan BPJS Kesehatan khususnya untuk pasien yang
sedang melakukan rawat jalan dengan spesifikasi penderita penyakit berat seperti
jantung, diabetes militus dan hipertensi pada RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta. Data
dari hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran bentuk pelayanan BPJS Kesehatan
di salah satu rumah sakit penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah Bagian Selatan. Lebih lanjutnya lagi
diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan
BPJS Kesehatan yang masih perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas
pelayanan. Pada penelitian ini pengukuran kinerja pelayanan menggunakan
konsep yang sering digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu Service
Quality (SERVQUAL) oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990). Indikator dari
konsep tersebut adalah Tangible (Bukti Fisik), Reliability (Keandalan), Responsiveness
(Ketanggapan),
Competence (Kompetensi), Courtessy (Kesopanan), Credibility (Kreadibilitas), Security
(Keamanan), Acces (Akses), Communication (Komunikasi), Understanding the
customer
(Pengertian). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif, dengan populasi yaitu pasien BPJS Kesehatan yang sedang melakukan
rawat jalan dengan spesifikasi penderita penyakit berat seperti jantung, diabetes
militus dan hipertensi pada RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta. Teknik pengambilan
sampel sesuai dengan ketentuan dalam Kep.Men.PAN No 25 Th 2015. Responden
dipilih secara acak dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat yang dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing unsur pelayanan dan kemudian dimasukan kedalam
grafik dan diagram kartesius. Dalam penyusunan pertanyaan dalam kuesioner telah
dilakukan survei yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, namun karena
proses perijinan pengambilan data di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta harus memiliki
Ethical Clearance melalui Komisi Etik Fakultas Kedokteran UGM maka peneliti belum
108
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
dapat memperoleh data penelitian secara keseluruhan. Ethical Clerance merupakan
pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian yang tergambar pada protocol,
telah dilakukan kajian dan telah melalui kaidah etik sehingga layak dilakukan.
Kajian ini dilakukan untuk melindungi dan menghargai martabat manusia, baik
sebagai subyek penelitian maupun penelitinya. Proses pengkajian Ethical Clerance
dilakukan selama 45 hari, dan perijinan di rumah sakit dilakukan selama 20 hari.
Secara keseluruhan perijinan ini telah diselesaikan dan mendapat surat keterangan
ijin pelaksanaan penelitian pada 16 November 2015.
109
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN DIFABLE:
Studi tentang Peran Multistakeholder dalam Mewujudkan
Masyarakat Inklusif
Reiki Nauli Harahap
Diskursus difabilitas setiap tahun selalu mengalami perkembang, yang
awalnya dimonopoli oleh dunia medis kini telah merampah keberbagai aspek mulai
dari tata ruang bahkan hingga aspek kehidupan sosial bermasyrakat difable itu sendiri.
Studi pembangunan telah mengambil bagian dalam diskursus difabilitas tersebut
dengan konsepnya yang bernama Pemberdayaan masyarakat. bila dikerangkai
dengan teori struktural funsgsional, sebagai bagian dari kelompok rentan, selama ini
difable menjadi kelompok sasaran kegiatan charity. Hal tersebut justru mengkibatkan
ketergantungan dan Pertuni sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan menyadari
hal tersebut. Penelitian ini berjudul pemberdayaan kelopok rentan difable: Studi
peran multistakeholder mewujudkan masyrakat inklusif. Fokus penelitian ini lebih
condong kepada bagaimana masing-masing stakeholder melaksanakan tugas serta
perannya dalam upaya mewujudkan masyrakat inklusif, sebelum itu perlu diketahui
bersama bahwa indikator masyrakat inklusif yang dilihat pada penelitian ini di ambil
dari Aksesibilitas non-fisik. Sebelum jauh melangkah kepada sejauhmana pencapaian
masyrakat inklusif, penelitian ini akan membahas bagaiamana pola mengorganisir
diri yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder yaitu PT Holcim (Private sector),
Pertuni dan Stikes Al-Irsyad (Civil society). Bentuk pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan disini adalah berupa Pelatihan Pijat Fisioterapi Difable Tuna Netra, namun
sebelum program tersebut terwujud beberapa stakeholder telah bersama-sama
melaksanakan kegiatan sejenis salah satunya Bantuan modal usaha Ternak ayam.
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Untuk membantu peneliti mengkerangkai fakta dan data yang ada dilapangan peneliti
dibantu oleh beberapa definisi konsep serta teori yang dikemukakan oleh lawrance
tentang konvergensi komunikasi. Penggunaan teori tersebut untuk mengungkapkan
bagaimana pembagian peran antar masing-masing stakeholder tercapai. Dari data
dilapanganyangdiperoleh bahwa sebelum masing-masingstakeholderberkomitment
untuk bekerja sama mewujudkan masyrakat inklusif ada proses yang panjang yaitu
membangun kepercayaan antar aktor, sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama
ini memang masih sedikit aktor-aktor yang bekerjasama melaksanakan pembangunan
sosial dikarenakan belum terbangunnya tujuan dan komitment bersama.
110
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
ANALISIS DINAMIKA KOPERASI SEBAGAI WADAH KEGIATAN
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA:
Studi Kasus Koperasi Binaan CSR PT. Jogja Magasa Iron
Kabupaten Kulonprogo
Ega Harvaliani
Pembangunan dalam sebuah Negara tidak hanya bertumpu pada peran besar
pemerintah. Terlebih pasca era reformasi seluruh institusi diberi kebebasan penuh
untuk turut dalam proses pembangunan, khususnya di Indonesia. Hegemoni model
pembangunan berbasis People Centre Development mulai meluas. Masyarakat dituntut
untuk aktif memainkan perannya sebagai aktor pembangunan. Disamping itu peran
sektor swasta tak kalah pentingnya. Peran ini diperkuat dengan adanya UU nomor 40
tahun 2007 yang menghimbau perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Bentuk tanggung
jawab ini kemudian dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep
ini berawal dari pemahaman terkait kegiatan perusahaan yang terus berkembang,
dimana kegiatan ini semula berorientasi pada profit yang cenderung berkiblat pada
nilai ekonomi, kemudian bergeser ke arah nilai sosial.
Konsep CSR ini kemudian di implementasikan ke dalam bentuk program-
program pemberdayaan masyarakat. Lambat laun seiring berjalannya waktu, CSR
menjadi sebuah mainstream di dunia. Perusahaan mulai berlomba-lomba untuk
merealisasikan segala agenda kegiatan terkait tanggung jawab sosial mereka
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Berbagai program pemberdayaan
masyarakat dicanangkan sebagai bentuk manifestasi dari konsep CSR. Hal serupa
dilakukan oleh perusahaan PT. Jogja Magasa Iron kepada masyarakat sekitar proyek
perusahaan dengan membentuk koperasi sebagai wujud kepedulian sosial mereka
terhadap masyarakat sekitar perusahaan.
Pendirian Koperasi oleh PT. JMI di beberapa desa di Kabupaten Kulonprogo
berawal dari konflik antara warga dengan Pihak perusahaan yang beniat untuk
menambang pasir. Kedatangan PT. JMI disambut oleh kecaman dari para warga
yang merasa mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan akan terancam
dengan adanya pembangunan perusahaan tambang pasir besi. Proses pendekatan
yang terus dilakukan akhirnya memberikan jalan terang bagi perusahaan. Sebagian
warga melunak dan menyerahkan lahannya. Sebagai bentuk ganti rugi, PT. JMI
memberikan dana kepada warga dan mendirikan koperasi di sejumlah desa.
111
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Pada dasarnya, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, koperasi dibentuk atas
dasar semangat kebersamaan dengan tujuan yang sama dari tiap anggotanya,
yaitu terciptanya kehidupan yang sejahtera.Fenomena lain muncul ketika koperasi
berdiri sebagai produk CSR perusahaan, bukan keinginan masyarakat, tulisan
ini akan membahas bagaimana sejarah terbentuk koperasi yang diinisiasi oleh
PT. JMI dan bagaimana kemudian perjalanan koperasi hingga saat ini. Apakah
sesuai dengan prinsip koperasi, atau hanya sebatas instrument perusahaan untuk
mengambil hati masyarakat ?
Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens sebagai
alat untuk melihat dinamika koperasi yang telah berjalan selama 3 tahun. Giddens
sangat menekankan aspek ruang dan waktu, oleh karena itu peneliti akan
menggunakan kerangka pemikirannya mengenai teori strukturasi untuk mengkaji
secara lebih lanjut bagaimana dinamika koperasi yang dibentuk oleh PT. JMI. PT.
JMI sebagai struktur memiliki peran untuk menjalankan rules dan menyediakan
resources. Sedangkan masyarakat, khususnya anggota koperasi berperan sebagai
aktor atau agen. Kedua unsur ini kemudian berkolaborasi hingga akhirnya
menciptakan sebuah praktik sosila, yaitu koperasi. Oleh karena itu, amsyarakat dan
perusahaan tergabung dalam dualitas, karena diantara mereka berjalan beriringan,
tidak sendiri-sendiri. diharapkan riset ini dapat mengggambarkan bagaimana
simbiosis yang tercipta antara struktur dan agen yang saling mempengaruhi satu
sama lain melalui rutinitas yang dijalani dalam ruang dan waktu.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengedepankan pada
kedalaman riset yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, juga
analisis dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh PT.
JMI untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian koperasi dinilai
terburu-buru dan mendadak oleh masyarakat. Selain itu prosedur yang begitu cepat
dalam mengurus perizinan koperasi juga menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi
masyarakat, apakah jalan yang ditempuh perusahaan murni atau tidak.
Dampak positif dirasakan oleh anggota KSU FKMP Manunggal atas
kerjasama dengan perusahaan, karena letak koperasi yang strategis dengan
perusahaan, sehingga segala proyek perusahaan ditangani langsung oleh FKMP
Manunggal. Sedangkan 8 koperasi lainnya mati suri, bahkan tak sedikit yang
mengalami konflik. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas
pinjam dan mirisnya banyak warga yang tidak bertanggung jawab keadaan lebih
diperparah dengan kurangnya pendampingan perusahaan terhadap 8 koperasi
lainnya. Sehingga terkesan perusahaan hanya setengah hati dalam membina 9
koperasi yang teah dibentuk.
112
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
GERAKAN JAMINAN KESEHATAN (JAMKES) WATCH
DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN
DI KABUPATEN BEKASI
Adistiara Herwinanda
Ini adalah penelitian tentang gerakan jaminan kesehatan yang di inisiasi oleh
buruh (masyarakat), yang peduli tentang kebijakan jaminan kesehatan di Kabupaten
Bekasi. Dari telaah bentuk-bentuk strategi gerakan yang berdasarkan aksi kolektif,
penelitian ini hendak melihat bagaimana strategi mereka dalam memenuhi tujuannya
yakni pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang jaminan sosial. Pertanyaan
yang hendak dijawab adalah bagaimana peran dari Jamkes Watch sebagai sebuah
gerakan sosial?
Dengan mengacu pada pemahaman teoritik gerakan sosial merupakan
sebuah hasil dari aksi kolektif dengan cara memobilisasi massa. Sebagai sebuah
sarana untuk memenuhi tujuannya walaupun terdapat konflik didalam memenuhi
tujuannya. disisi lain melihat bahwa ini merupakan tahap awal apakah sudah dapat
dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial. Penelitian ini kemudian membahas konsep
tentang tahap kelahiran, latar belakang serta apa saja yang dilakukan. Maka dari
itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pisau analisis
untuk menjawab Jamkes Watch dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan atau tidak.
Penelitian ini melihat pergolakan sosial sebagai sebuah hasil dari respon
masyarakat akan kehadiran dari kebijakan jaminan kesehatan dalam implementasinya
mengalami beberapa kendala. Hasil penelitian ini menggambarkan: (1) munculnya
gerakan sosial merupakan sebuah bentuk keresahan masyarakat akibat implementasi
kebijakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. (2) resistensi gerakan sosial hadir dari
instruksi organisasi masyarakat untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. (3) strategi dengan membingkai isu jaminan kesehatan
berupa advokasi, sosialisasi, memperluas jaringan. (4) konflik yang terjadi sulitnya
menentukan waktu dan jumlah relawan dari internal gerakan sendiri dalam melakukan
strategi mereka dan dalam pendanaan kebutuhan operasional untuk relawan.
Pada akhirnya, penelitian ini berkesimpulan yakni entah aksi kolektif ini dapat
dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial maupun aksi yang berkelanjutan hingga
kapan. Bahwa identitas dari gerakan sosial ini masih belum jelas namun startegi yang
sudah jelas dilakukan oleh gerakan tersebut. Penelitian yang dapat dilihat bahwa
gerakan sosial ini apakah akan bertransformasi sebagai sebuah gerakan politik untuk
masuk dalam struktur politik dalam tingkat daerah.
113
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
DINAMIKA AKTOR DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CSR:
Studi Kasus tentang Dualisme Peran Rumah Cemara dan
LPPMK dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Della Nirmala
Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana dinamika aktor dalam
pengelolaan CSR dengan adanya dualisme peran antara Rumah Cemara dan LPPMK
dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini melihat adanya dua lembaga yang
ada di Kelurahan Lomanis yang mengelola program permberdayaan dengan adanya
CSR dari perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya, Rumah Cemara hadir sebagai
lembaga yang mengisi kekosongan akibat kurangnya kinerja dari LPPMK dalam
pemberdayaan masyarakat Lomanis. Rumah Cemara dibentuk sebagai lembaga
khusus untuk menangani CSR perusahaan.
Metode dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Hal ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan masalah yang diteliti
yang lebih mendalam. Kemungkinan untuk mendapatkan fakta-fakta terbaru yang
mungkin tidak sesuai dengan rumusan masalah pada awalnya. Penelitian dilakukan
dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada responden yang
dipilih peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam
menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan.
CSR sebagai bagian dari perusahaan yang wajib diberikan kepada masyarakat
sekitar perusahaan menjadikan adanya aktor yang berperan dalam pengelolaannya.
Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan menjadi tujuan
utama dari para aktor agar masyarakat semakin berdaya. Aktor-aktor perantara
yang berperan sering mengalami perbedaan kepentingan sehingga muncul konflik
di antara para aktor. Pihak perusahaan yang memberikan CSR kepada masyarakat
juga melihat peran dari aktor perantara sebagai penghubung antara perusahaan
dengan masyarakat.
Rumah Cemara muncul sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk
menjadi satu pintu bagi bantuan program CSR perusahaan kepada masyarakat.
Akan tetapi, di kelurahan Lomanis terdapat LPPMK (Lembaga Pemberdayaan
dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan) yang merupakan lembaga sosial dari
114
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
pemerintah. Perbedaan pandangan berasal dari PT. Pertamina Lubricants, PT.
Pertamina TBBM, dan PT.Holcim. PT. Pertamina Lubricants dan PT Pertamina TBBM
memberikan pandangan yang positif dengan adanya Rumah Cemara karena
Rumah Cemara memnatau dan memonitoring secara langsung setiap kegiatan
yang telah mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan. Apabila ada program
pemberdayaan yang kurang berjalan baik maka akan dievalusi sehingga dapat
diketahui penyebabnya.
Lain halnya dengan PT Pertamina RU IV yang menganggap adanya
ketidakefektifan dengan adanya Rumah Cemara. Pertamina RU IV lebih memilih
LPPMK karena memiliki legalitas jika dibandingkan dengan Rumah Cemara. Pihak
Pertamina dan Holcim juga tidak ingin bersinggungan secara langsung dalam
setiap kegiatan yang diadakan. Ketika Pertamina telah melakukan pemberdayaan
di satu wilayah, maka Holcim tidak ingin masuk ke dalam wilayah itu. Demikian
pula sebaliknya. Tidak ada sinergitas di antara perusahaan-perusahaan itu. Holcim
lebih memilih Posdaya sebagai lembaga yang dibuat oleh Holcim sendiri untuk
menyalurkan CSR. Akan tetapi, pada kenyataannya Posdaya juga tidak berjalan
dengan baik sebagaimana dengan LPPMK.
Rumah Cemara tidak memaksakan siapapun untuk ikut bergabung di
dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat membuktikan kinerja Rumah
Cemara yang secara penuh berupaya untuk memberdayakan masyarakat Lomanis.
Meskipun demikian, fungsionalisasi Rumah Cemara pada kenyataannya kurang
berjalan dengan baik. Rumah Cemara yang dibuat agar menjadi Rumah Satu Pintu,
belum dapat berfungsi secara optimal. Dinamika aktor di lingkungan Rumah Cemara
menjadikan hambatan yang cukup berpengaruh bagi keberlangsungan Rumah
Cemara. Fungsionalisasi Rumah Cemara memang tidak dapat dikatakan berhasil
sesuai dengan tujuan pembentukan awal sebagai satu pintu. Dapat dikatakan
bahwa keberhasilan Rumah Cemara hanya separuh dari tujuan utama. Akan tetapi,
Rumah Cemara telah berusaha untuk mencapai tujuannya dalam memberdayakan
masyarakat Lomanis.
115
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
116
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
117
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
118
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
POLITIK WARUNG KOPI
DALAM POLITIK KESEHARIAN DAN KEWARGAAN
Abdul Gaffar Karim, MA
Penelitian ini berusaha untuk memberikan politik alternatif yaitu pentingnya
melakukan studi politik keseharian untuk mengkaji demokratisasi di Indonesia yang
mengalami stagnasi melalui kajian informal demokrasi. Penelitian ini mengangkat
politik warung kopi sebagai ruang demokrasi dimana politik keseharian dan
kewargaan dari masyarakat terekam dengan baik. Kedua, warung kopi menjadi
politik alternatif berbasis keseharian untuk merekam dinamika politik ditengah
kejemuan demokrasi procedural. Ketiga, warung kopi menjadi arena repolitisasi atas
maraknya depolitisasi yang terjadi di Indonesia. Keempat menegaskan bahwa pasar
bekerja secara dualis dimana di satu sisi menguatkan depolitisasi namun disisi lain
menciptakan peluang repolitisasi melalui menjamurnya ruang-ruang demokrasi
mengikuti logika pasar.
Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan utama
bagaimana politik warung kopi merekam politik keseharian sebagai pendalaman
demokrasi dan politik kewargaan masyarakat dalam upaya merepolitisasi demokrasi
di Bojonegoro.
Pertanyaan tersebut berusaha dijawab dengan menggunakan metode
penelitian yang memiliki empat tahapan. Pertama, kajian dokumen/studi pustaka.
Studi pustaka dilakukan dengan mereviu studi-studi terkait dengan demokrasi,
governance, dan politik keseharian dan kewargaan. Studi pustaka menjadi tahapan
penting karena upaya penelitian ini adalah melakukan pendalaman demokrasi
dengan politik keseharian dan politik kewargaan. Acuan utama dalam penelitian ini
adalah tulisan dari Asef Bayat dan Ruth Wodak mengenai politik keseharian; Henk
Nordholt, Gerry van Klinken, Edward Aspinall tentang demokrastisasi di Indonesia,
termasuk hasil-hasil penelitian di Jurusan Politik dan Pemerintah seperti State of Local
Democracy in Indonesia sebagai kajian asesmen demokrasi di Indonesia.
Kedua, studi lapangan dengan melakukan wawancara secara informal di
beberapa warung-warung kopi Bojonegoro. Wawancara ini dilakukan di bulan
minggu keempat bulan Juni 2015, minggu keempat Juli 2015, dan Agustus 2015.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data lapangan dari penelitian-
penelitian sebelumnya. Ketiga, analisa data. Data dan informasi dirangkum, diolah
dan dianalisa.
119
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Penelitian ini menghasilkan empat temuan yang dirangkum dalam struktur
bab laporan yaitu depolitisasi demokrasi di Bojonegoro, pasar sebagai pendorong
terciptanya ruang demokrasi, politik warung kopi sebagai politik keseharian dan
kewargaan, dan repolitisasi demokrasi.
Ke depannya, penting untuk melakukan studi politik keseharian dalam
ruang-ruang demokrasi di masyarakat untuk melakukan pendalaman demokrasi
dan kewargaan masyarakat. Sehingga demokrasi benar-benar milik dari demos dan
keluar dari karakter elitis demokrasi prosedural.
120
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RUANG PUBLIK DAN LOKALITAS:
Studi Kasus terhadap Festival Film Purbalingga
dalam Sinema Indonesia Paska Orde Baru
Dr. Novi Kurnia
Salah satu fitur yang menarik dalam sinema Indonesia paska Orde Baru adalah
munculnya beragam festival film setelah sebelumnya hanya terdapat Festival Film
Indonesia sebagai satu-satunya festival film pada era Orde Baru. Dari puluhan festival
film yang lahir pada masa reformasi terdapat satu festival film yang unik karena
identitas kedaerahannya yang kuat. Festival tersebut adalah Festival Film Purbalingga
yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2007. Festival yang mendapatkan
penghargaan sebagai festival terbaik dari Apresiasi Film Indonesia tahun 2015 ini
lahir sebagai jawaban dari kurangnya infrastruktur distribusi dan eksibisi film di
Purbalingga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana para pemangku
kepentingan dalam Festival Film Purbalingga memaknai ruang publik dan lokalitas
dalam relasi mereka dengan pemangku kepentingan lainnya dalam festival tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi
kasus dengan teknik pengumpulan data berupa focus group discussion, wawancara,
studi dokumen dan studi literatur.
Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa Festival Film
Purbalingga berhasil menciptakan komunitas (baru) dan ruang publik (baru) bagi para
pemangku kepentingan festival tersebut. Salah satu syarat untuk terciptanya ruang
publik ini adalah seluruh pemangku kepentingan dapat menegosiasikan kepentingan
mereka masing-masing sesuai dengan tujuan penyelenggaraan festival. Pembuat
film lokal di Purbalingga dan kota-kota sekitarnya secara aktif memproduksi berbagai
ragam film independepen baik dokumenter maupun fiksi. Film-film ini diproduksi
dalam bahasa lokal, Banyumasan dengan narasi lokal berdasarkan isu-isu sosial,
politik, dan budaya di wilayah Purbalingga dan Banyumas sekitarnya. Distributor lokal
mendistribusikan film lokal karya pembuat film lokal tidak hanya untuk diputar dan
didistribusikan di Purbalingga dan wilayah Banyumas melainkan juga untuk festival
film lain yang ada di Indonesia. Pemuda Karang Taruna di desa-desa dimana program
Layar Tanjleb diadakan menjadi tulang punggung festival dengan menyediakan
tenaga dan berbagai elemen logistik sebagai dukungan terhadap festival. Jurnalis
baik dari media cetak maupun media online terlibat untuk memberitakan program
121
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
festival, film-film yang diputar di festifal maupun penyelenggara dan pembuat film
yang tergabung di festival. Bahkan setelah festival usai, jurnalis melihat kegiatan
pembuatan film sebagai peristiwa yang mempunyai berita yang tinggi terutama
terkait dengan aktivitas budaya lokal. Penonton festival terdiri dari penonton program
film Layar Tanjleb merasa kebutuhan mereka untuk menonton film-film berkualitas
tapi dekat dengan mereka terpenuhi. Penonton juga merasa nyaman karena bahasa
pengantar dalam film adalah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari.
Secara umum, Festival Film Purbalingga dalam sembilan tahun perjalanannya
tidak hanya menarik perhatian penonton lokal melainkan juga penonton film nasional
dan internasional karena keunikan festival ini terutama dalam program Layar Tanjleb
dan sajian film lokal berbahasa lokalnya. Publikasi mengenai festival ini juga mulai
menghiasi berbagai media lokal dan nasional.
Studi mengenai festival film ini tidak hanya penting untuk mengetahui posisi
festival film daerah melainkan juga untuk menempatkan pada konteks nasional
sekaligus konteks internasional dimana studi mengenai festival film adalah studi
yang sedang berkembang dewasa ini di seluruh penjuru dunia. Studi ini memberikan
penjelasan tentang bagaimana sebuah film festival bisa berperan dalam menciptakan
ruang publik sekaligus memegang peranan penting untuk memotivasi kaum muda
untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi film lokal dengan penuh
kebanggaan. Namun demikian, studi ini mempunyai keterbatasan karena hanya
memfokuskan perhatian pada para pemangku kepentingan festival dan relasi yang
ada. Studi ini tidak akan bisa menyediakan analisis mendalam mengenai isu ruang
publik yang direpresentasikan dalam film-film yang diputar di festival tersebut. Topik
ini menarik untuk dieksplorasi dalam penelitian mengenai Festival Film Purbalingga
di masa mendatang.
122
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PENYIARAN PUBLIK LOKAL DALAM KONSTELASI
POLITIK LOKAL:
Studi Kasus pada LPP Lokal di Kebumen Jawa Tengah
dan Kota Batu Jawa Timur
Drs. I Gusti Ngurah Putra, M.A
Pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis di Indonesia sejak
1998 antara lain memasukan reformasi dalam bidang kelembagaan media media
dengan mengacu pada amandemen UUD 1945 terutama dengan munculnya pasal
28F yang mengakui secara lebih eksplisit hak untuk menyampaikan dan memperoleh
informasi bagi warganegara. Reformasi media yang penting antara lain dilakukan
dengan penghapusan lembaga penyiaran pemerintah diganti dengan lembaga
penyiaran publik. RRI dan TVRI ditetapkan sebagai Lembaga PenyiaranPublik (LPP).
Pemerintah daerah yang sudah memiliki media penyiaran baik radio maupun televise
harus mentransformasi media itu menjadi LPP lokal. Kebumen merupakan satu dari
sedikit daerah di Indonesia yang memiliki kedua media penyiaran yakni Ratih TV dan
Radio in FM. Keduanya harus berubah menjadi LPP lokal. Penelitian ini mengajukan
pertanyaan bagaimanat ransformasi kedua media ini berlangsung. Untuk menjawab
penelitian ini, studi kasus tunggal dipakai sebagai pilihan metodelogis dengan
menggunakan hasil wawancara mendalam dan berbagai dokumen sebagai data.
Hasil penelitian menunjukkan proses tranformasi ini belum sepenuhnya
berhasil menjadikan Ratih TV benar-benar sebagai penyiaran publik yang
menjalankan fungsi untuk melayani publik, independen, sebagai ruang publik dan
membangun identitas kultural dengan memberi ruang pada penghargaan terhadap
multikulturalisme. Secara legal, baik Ratih TV maupun Radio InFm sudah sah disebut
sebagai penyiaran publik dengan IPP yang diperolehnya. Namun demikian, secara
substantif, fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik belum sepenuhnya mewujud
dalam berbagai program siaran dan juga hubungannya dengan pemerintah.
Sampai saat ini, kedua media ini masih menginduk sepenuhnya pada SKPD
atau menjadi bagian organik SOTK Pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini akan
menyulitkannya untuk menjaga jarak dengan pemerintah. Oleh karena masih melekat
dalam struktur organisasi pemerintah, berada di bawah Bagian Humas, anggaran,
SDM merupakan anggaran dan SDM yang dialokasikan melalui bagian humas dan
SDMnya sepenuhnya merupakan PNS bagian Humas. Posisi ini akan menyulitkan
kedua media ini untuk menjalankan fungsi-fungsi jurnalisme yang menuntut adanya
123
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
objektivitas dalam peliputan dan pelaporan. Di samping itu, dengan posisi demikian,
kedua media ini bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga berkecendrungan untuk
lebih melayani kepentingan pemerintah daripada melayani kepentingan publik.
Indepedensi sebagai salah satu prinsip penting dalam penyiaran publik belum sesuai
dengan harapan mengingat posisinya sebagai organ penting. Gagasan untuk itu pun
belum berkembang sehingga, dalam waktu dekat akan sulit berharap kedua media
ini benar-benar akan memiliki indepedensi.
Dengan posisi demikian, kedua media ini juga kesulitan untuk menjadikan
dirinya sebagai ruang publik tempat publik bisa mendiskusikan berbagai persoalan
bersama tanpa tekanan dari pemerintah atau kekuatan lain. Walau pernah ada siaran
yang sempat memberi ruang pada publik untuk mendiskusikan isu-isu yang ada,
intervensi pemerintah menyebabkan: pertama, tekanan untuk tidak mendiskusikan
isu-isu yang memojokkan pemerintah, kedua, acara ini tidak lagi dilanjutkan atau
diubah menjadi acara yang lebih terkendali. Laporan-laporan jurnalisme yang
dibuatnya masih kental diisi dengan laporan tentang kegiatan pemerintah dan
para pejabatnya, walau sudah ada juga laporan di luar itu, tetapi jumlahnya relatif
tak signifikan.
Tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar
menjadikan kedua media ini sebagai media penyiaran publik, terutama yang
tercermin dari indepedensi dari lembaga pemerintah atau kekuatan lain. Di samping
itu, waktu panjang dibutuhkan agar para pekerjanya menyerap nilai-nilai jurnalisme
yang sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran publik. Selama ini para pekerja di
kedua media ini merupakan PNS yang kompetensi di bidang jurnalismenya kurang
memadai untuk menjalankan kegiatan jurnalisme untuk kepentingan kedua media
penyiaran publik ini.
124
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
TIDAK MUDAH MEMELIHARA DAN MERAWAT RUANG PUBLIK
Dr. Ana Nadhya Abrar, M.E.S
Pada 9 Desember 2015 mendatang Indonesia akan mengadakan pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak. Dalam pilkada ini rakyat akan memilih kepala
daerah secara langsung. Tentu saja rakyat menjadi senang. Namun, sebelum sampai
keputusan pilkada secara langsung ini, terjadi polemik yang panjang antara dua
kekuatan politik besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) tentang Undang-Undang (UU) Pilkada 2015. Di antara dua kekuatan itu, terdapat
satu kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng, yakni Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY).
Sebagai mantan Presiden RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, suara SBY
sangat diperhitungkan oleh DPR yang menggodog UU Pilkada. Menyadari posisi
ini, SBY memanfaatkan ruang publik yang tersedia untuk menyampaikan idenya
tentang pilkada langsung. Dia menggunakan twitter untuk mempengaruhi khalayak.
Twitter SBY tentang pilkada inilah yang menjadi objek penelitian untuk menjawab
pertanyaan penelitian: Bagaimana implikasi twitter SBY tentang Pro-Kontra RUU
Pilkada yang disiarkan sejak 26 September 2014 hingga 10 Oktober 2014 pada
ruang publik?
SBY adalah seorang tentara intelektual, sebelum menjadi tokoh partai.
Sebagai tentara intelektual, dia paham betul bagaimana memproduksi diskursus
dengan melibatkan kekuasaan. Dia melihat bahwa hanya dengan mendirikan partai
politik (parpol) dia bisa berkuasa. Sebagai tokoh partai politik, dia merealisasikan
diskursus berkontestasi dengan partai lain. Prinsip ini akan terus dipraktikkannya,
sekalipun dia sudah tidak menjadi Presiden lagi.
Penelitian ini meninjau semua twitter SBY tentang pilkada 2014 dalam
posisinya sebagai Ketua Partai Demokrat. Sekalipun tokoh partai, tetap saja SBY
seorang intelektual. Sudah begitu, dia sangat peduli dengan citranya sebagai seorang
demokrat. Citra ini konon akan selalu dia pertahankan. Dengan konteks seperti ini,
lahirlah lima kesimpulan berikut:
Pertama, SBY tidak konsisten dengan idenya tentang Pilkada langsung.
Dengan kondisi yang demikian, SBY sudah menggunakan ruang publik untuk
kepentingan pribadinya. SBY menggunakan ruang publik hanya untuk keuntungan
pribadinya. Dia belum merawat ruang publik agar bisa dimanfaatkan oleh khalayak
secara optimal.
125
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Kedua, SBY sedang berupaya menyusun opini pribadi yang menyajikan citra
dan interpretasi SBY tentang Pilkada Langsung di dalam setting politik yang dia
ciptakan, karena menyangkut isu yang diperhitungkan orang banyak. Opini pribadi
ini dapat dimiliki bersama secara luas dengan lebih banyak orang ketimbang yang
menjadi pihak pencetus masalah yakni kedua kubu lainnya.
Ketiga, SBY mencoba mengajak publik untuk memahami Perppu dan
mengawalnya di DPR. SBY mengajak publik turut serta dalam aksi yang dia bangun.
Dalam hal ini, dia ingin larut dalam suasana publik, menyatu dengan publik, sebagai
seorang demokrat sejati. Padahal pada dasarnya Perppu merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab SBY dalam mempertahankan Pilkada Langsung. Aksi walk out yang
dilakukan oleh Partai Demokrat dan diketahui oleh SBY saat itu berujung pada
keputusan Pilkada tak langsung dan menyakiti hati rakyat. SBY mendapat kritik pedas.
Oleh karena itu, dia mencoba memperbaiki citranya melalui Perppu. Perppu, dengan
kata lain, merupakan wujud dari perbaikan citranya sebagai seorang demokrat.
Keempat, SBY merupakan public figure yang dikenal khalayak luas dan
memiliki banyak pengikut. Melalui twitter, dia bisa mengamati respons masyarakat
secara langsung, mengkonfirmasi dan, bahkan, melakukan klarifikasi. Tegasnya, dia
menggunakan kelebihan yang dimiliki twitter untuk melakukan komunikasi politik
dan penegakkan citra.
Kelima, lewat twitter, SBY memperlihatkan bagaimana dia mengambil langkah
politik yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, tetapi membangun citra
dirinya yang pro rakyat. Seolah-olah segala aktivitas politiknya berbasis rakyat. Semua
ini dia ciptakan melalui ruang publik.
Semua kesimpulan ini diperoleh setelah mengelompokkan twit SBY
berdasarkan: (i) tema umum twit, (ii) metafor yang dipakai dalam men-twit, dan (iii)
konteks twit dan menganalisis data nya dengan perspektif politik yang terkandung
dalam ruang publik seperti yang diperkenalkan Jurgen Habermas. Keterangan yang
dipakai untuk menganalisis ini diperoleh dari internet, seperti yang tercantum dalam
daftar pustaka. Dengan kata lain, peneliti mencocokkan data yang terkandung dalam
twit SBY dengan kenyataan riil politik.
126
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
POLA AKSES BERITA ONLINE KAUM MUDA
Lisa Lindawati, S.IP., M.Si
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya
generasi digital atau Digital Natives. Generasi yang saat ini masih tergolong kaum
muda ini tumbuh dalam era informasi yang berlimpah ruah (information overload).
Mereka mempunyai akses yang lebih tinggi terhadap media digital dibandingkan
dengan generasi sebelumnya (Digital Immigrants). Hal ini melebarkan peluang
bagi digital natives menjadi komunitas yang ‘well-informed’ dan bertransformasi
menjadi ‘well-participate’. Kecepatan dan kuantitas informasi memberi peluang
kaum muda terlibat dalam ruang publik sebagai organ penting bagi demokrasi.
Sayangnya, information overload juga bisa menjadi bumerang bagi demokrasi itu
sendiri. Informasi yang kemudian mewarnai ruang publik tidak lagi dapat dikontrol
dan diverifikasi dengan mudah. Bahkan, institusi media yang seharusnya menyajikan
informasi yang benar dan akurat tidak lagi dapat diandalkan.
Di era informasi yang serba cepat, Jurnalisme sebagai sebuah ideologi
menjadi sangat longgar. Media berlomba untuk memberikan informasi yang serba
cepat dan ringkas. Padahal, kecepatan bisa jadi mengorbankan akurasi dan disiplin
verifikasi. Sedangkan berita yang ringkas bisa jadi mengorbankan kelengkapan
berita. Hal ini membawa kekhawatiran tingkat kepercayaan masyarakat terutama
kaum muda terhadap media online memburuk. Disamping itu, kemampuan kaum
muda dalam memilah dan memilih berita yang relevan juga dipertanyakan. Alih-alih
membentuk kaum muda yang ‘well informed’ dan ‘well participate’, kualitas informasi,
dalam hal ini berita, yang buruk justru akan merentangkan jarak digital natives dengan
kehidupan berdemokrasi.
Penelitian ini diawali dengan Depth Interview kepada 6 kaum muda dengan
latar belakang pendidikan, ekonomi, dan tempat tinggal yang beragam. Langkah
ini dilakukan untuk menggali detail perilaku kaum muda ketika mengakses berita
online. Hasil dari wawancara mendalam menjadi acuan dalam menyusun kuesioner.
Kemudian, kuesioner disebarkan secara online (online survey) untuk menjangkau
kaum muda yang lebih banyak dan beragam. Ada setidaknya 139 kaum muda yang
menjadi responden dalam penelitian ini, dengan variasi umur, latar pendidikan, dan
tempat tinggal yang beragam. Hasil dari kedua metode tersebut menjadi pijakan
dalam pengambilan kesimpulan.
127
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Digital Natives menyikapi information
overload sebagai sebuah fakta bukan suatu permasalahan. Sebagian besar dari
mereka selalu terkoneksi dengan internet dan menghabiskan waktu 4-6 jam setiap
harinya. Sebagian besar kaum menggunakan smartphone untuk mengakses
internet. Kedekatannya dengan teknologi digital ini menjadikan para Digital
Natives menempatkan internet sebagai sumber berita utama dibandingkan dengan
media konvensional seperti Televisi, Radio, maupun Surat Kabar Cetak. Hanya saja,
internet belum mendapat kepercayaan penuh dari kaum muda. Surat Kabar dan
Televisi masih menjadi media yang lebih dipercaya dibanding internet. Meskipun
demikian, membaca berita menjadi aktivitas wajib kedua yang mereka lakukan ketika
mengakses internet selain mengobrol (chatting). Berita sudah menjadi keseharian
mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Motif ini terlihat dari kebiasaan
mereka mengikuti timeline media sosial mengenai peristiwa-peristiwa terkini.
Para Digital Natives juga terbiasa membandingkan sumber berita yang satu
dengan sumber berita yang lain. Mereka tidak mudah percaya dengan satu sumber
berita. Setidaknya mereka memerlukan 3-4 sumber berita sebagai pembanding.
Hanya saja, sebagian dari mereka tidak konsisten dalam mengikuti perkembangan
berita. Mereka bergantung pada timeline media sosial dibandingkan secara aktif
mengikuti perkembangan suatu isu dari sumbernya langsung. Hal ini berpotensi
untuk menimbulkan pemahaman yang tidak utuh atas suatu peristiwa. Disamping
itu, yang menarik dari penelitian ini adalah harapan mereka terhadap berita
online. Kecepatan yang selama ini didewakan oleh para jurnalis online ternyata
bukan karakter terpenting yang dibutuhkan oleh kaum muda. Kejelasan berita
menjadi prioritas utama, baru kemudian ringkas dan cepat. Menariknya, disamping
membutuhkan berita yang jelas, kaum muda juga menginginkan berita online yang
mendalam. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih mendalam dari peneliti dan
menjadi pekerjaan rumah bagi institusi media online.
128
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
MENGANALISIS FUNGSI PENYIARAN TELEVISI LOKAL
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DAN
JAWA TENGAH
Rahayu, M. Si., MA
Fungsi televisi lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah (Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah) masih jauh dari ideal. Keterbatasan dana dan
konsentrasi manajemen dalam mempertahankan eksistensi lembaga menyebabkan
keterbatasan fungsi tersebut. Meningkatnya kerjasama antara televisi lokal dengan
televisi Jakarta, tidak cukup memberikan kontribusi. Empat fungsi televisi lokal
yang menjadi perhatian penelitian ini -yaitu fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi
pelestarian budaya, dan fungsi watchdog dan ruang publik- tidak sepenuhnya
berjalan dengan baik. Dalam hal penyajian informasi, jumlah program informasi
yang cukup banyak dimiliki oleh beberapa televisi lokal tidak paralel dengan muatan
lokal yang dipresentasikannya. Di sini, informasi tentang Jakarta nampak dominan
daripada informasi yang mengangkat dinamika kehidupan masyarakat lokal.
Penyajian hiburan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Beberapa televisi
lokal yang berjaringan dengan televisi Jakarta berfungsi hanya sebagai penyalur
acara-acara hiburan yang berasal dari induknya. Keleluasaan untuk merancang
sendiri program dengan basis lokal sangat terbatas. Di samping itu, ada kesan yang
cukup kuat bahwa pengelola televisi lokal tidak cukup familiar dengan keberagaman
seni budaya masyarakat setempat. Persoalan ini menyebabkan tampilan hiburan
mengarah pada kesenian daerah yang selama ini telah cukup populer –seperti
campur sari, wayang kulit, karawitan dan sejenisnya- sehingga variasi ekspresi seni
budaya lain menjadi terbatas. Penonjolan sensasionalisme dalam penyajian hiburan
demi mendongkrak jumlah pemirsa menjadi keprihatinan tersendiri. Terkait dengan
fungsi televisi lokal sebagai watchdog, hal ini masih belum cukup nampak. Fakta di
lapangan menunjukkan televisi lokal lebih cenderung menyajikan informasi tentang
sosialisasi program-program pemerintah daerah daripada melakukan kontrol atau
kritik terhadap jalannya pemerintahan. Relasi interdependensi antara pemerintah
daerah dengan televisi lokal membatasi berjalannya fungsi watchdog. Fungsi
televisi lokal sebagai ruang publik juga masih sangat terbatas. Di satu sisi, hanya
sedikit pengelola televisi lokal yang berkomitmen memberikan ruang bagi diskusi
publik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat untuk mengisi ruang tersebut juga masih
terbatas. Meskipun pencapaian fungsi-fungsi tersebut lebih banyak ditentukan oleh
manajemen, namun peran pemiliki televisi lokal menjadi kunci. Komitmen terhadap
129
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
penyiaran lokal dan bagaimana penyiaran dapat berfungsi bagi masyarakat lokal
menjadi acuan pokok bagi pengembangan strategi lembaga. Peran kunci lain yang
tidak kalah penting dipegang oleh regulator penyiaran, sejauh mana komitmennya
dalam mengatur sistem penyiaran yang demokratis dan berkeadilan sosial -seperti
amanat konstitusi- sangat menentukan perkembangan penyiaran lokal ke depan.
130
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
KONSUMSI FILM PENONTON FESTIVAL FILM LOKAL:
Studi Etnografi Penonton Festival Film Purbalingga 2015
Ajeng Devita
Penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana penonton Festival Film
Purbalingga (FFP) 2015 melakukan praktik konsumsi terhadap film yang mereka
tonton di festival tersebut. Penelitian ini menggunakan metode etnografi untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Observasi partisipatif, wawancara, dan studi
dokumen dilakukan untuk menggali data. Informan dalam penelitian ini berjumlah
tiga orang yang terdiri dari satu orang siswa SMA, satu orang penonton setia
yang berasal dari warga Purbalingga, dan satu orang penonton yang berasal dari
komunitas. Penelitian dilakukan selama satu bulan, yakni pada tanggal 2-30 Mei 2015
sepanjang festival berlangsung di Purbalingga dan di Banyumas Raya.
Sejak regulasi tentang penyelenggaraan festival film di Indonesia mulai
melonggar, banyak festival film yang kemudian lahir dan berkembang, salah satunya
adalah Festival Film Purbalingga (FFP). FFP adalah sebuah festival film yang dengan
layar tancapnya berhasil menjamah desa-desa terpencil, memutar dan melombakan
film-film karya pelajar yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar, dan memiliki
hubungan yang menarik dengan pemerintah kabupaten setempat.
Kualitas film Indonesia memang sepenuhnya ada di tangan pembuat film.
Namun, kualitas perfilman Indonesia justru ada di tangan penonton. Sebagai bagian
dari stakeholder sebuah festival film, penonton dapat mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh jalannya festival film. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, mengapa
kemudian ‘penonton’ menjadi objek yang penting untuk dikaji.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penonton Festival Film Purbalingga
2015 memiliki pola-pola konsumsi seperti pengaruh lokasi menonton, dukungan
komunitas, tujuan menonton, dan preferensi menonton film lokal. Lokasi menonton,
yaitu menonton di hall dan menonton di layar tancap berpengaruh terhadap perilaku
penonton. Penonton di kedua lokasi ini pun cukup berbeda. Penonton layar tancap
adalah warga desa di sekitar lokasi layar tancap sedangkan penonton hall terdiri dari
pelajar, undangan, dan juga komunitas film. Dukungan komunitas ataupun orang-
orang di sekitar penonton mempengaruhi konsumsi film penonton. Penonton setia
FFP memiliki kedekatan dengan penyelenggara, penonton komunitas datang untuk
menikmati film, dan penonton pelajar datang atas dorongan atau kewajiban dari
sekolah. Preferensi utama dari penonton FFP adalah film-film lokal yang diputar dan
131
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
buku_sinopsis_research_day_2015
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search