Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
yang dilakukan oleh sultan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan
yaitu dengan menggunakan studi literatur yang membahas tentang kisah hidup
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, termasuk melakukan wawancara terhadap
beberapa tokoh-tokoh tertentu untuk mengonfirmasi data yang didapatkan dari
studi literatur tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tapak politik demokrasi yang
dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak lain mengacu pada kebutuhan
sultan untuk mengadopsi ide- ide demokrasi. Konsep kepemimpinan demokratis
Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam
beberapa kebijakan demokratis, termasuk ke dalam sikap dan tindakannya.
Bahkan, sikap politik demokratis sultan tersebut tidak lain merupakan siasat
untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya (kerajaan). Hasil
penelitian tersebut tentu akan menjadi pembeda di tengah maraknya romantisme-
romantisme lama tentang sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
32
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
IMPLEMENTASI REKRUTMEN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI
POLITIK PADA PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015
Umar Abdul Aziz
Rekrutmen kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
transisisi kekuasaan adalah mutlak harus dilakukan secara demokratis. Sebagaimana
pandangan Schumpeter1 bahwa keberhasilan demokrasi dapat dilihat dari segi
prosedural. Demokrasi tentu di nilai ideal jika partai politik berfungsi dengan baik,
termasuk fungsi untuk melalukan sirkulasi maupun regenerasi elit politik. Namun
sayangnya berdasar beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
rekrutmen kepala daerah masih menimbulkan banyak persoalan. Mada Sukmajati,
Ari Dwipayana, dkk pada tahun 2011 melakukan penelitian terkait Rekrutmen
Kepala Daerah pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2012, menunjukkan bahwa
rekrutmen kepala daerah pada umumnya hanya melibatkan para pengurus hingga
petinggi partai. Hal ini terjadi lantaran partai politik tidak memiliki basis konstituen
yang jelas, sehingga enggan untuk melibatkan kader partai secara aktif. Persoalan
semakin rumit, ketika kemudian keputusan rekrutmen kepala daerah masih sangat
didominasi petinggi partai di ranah pusat. Hal ini menunjukkan corak kandidasi di
Indonesia bersifat sentralistik.
Contoh temuan diatas menunjukkan bahwa terdapat gap antara das sollen
dan das sein pada penyelenggaraan rekrutmen kepala daerah. Mengatasi hal ini
pemerintah alih-alih memproduksi produk UU yang dipercaya bisa lebih menertibkan
proses pilkada. Pada Bulan Desember tahun 2015, sebanyak 204 Kabupaten/Kota
di Indonesia akan mengadakan Pilkada secara serentak.2 Salah satu wilayah yang
akan menyelenggarakan pemilihan kepala daera pada tahun 2015 ini adalah Kota
Bandarlampung, Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 ini Pilkada Kota Bandarlampung
hanya akan diikuti 3 pasangan calon.
Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan bagaimanakah proses
rekrutmen kepala daerah oleh partai politik pada Pilkada Kota Bandarlampung
2015? Apakah proses rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh partai-partai
politik pada Pilkada tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi?
1Schumpeter. Joseph A. 1972. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Herper
2Setiawanti, Budi. 2015. Tujuh Gelombang Pilkada Serentak 2015 Hingga 2027. Laman Anta-
ranews Online. Diakses melalui, http://www.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelom-
bang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027. tanggal 10/04/2015 jam 20.40 WIB
33
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian menggunakan metode studi kasus.
Rekrutmen kepala daerah yang dimaksud pada penelitian ini adalah
rekrutmen untuk Pilkada Kota Bandarlampung tahun 2015. Partai politik yang akan
diteliti adalah partai politik peserta pilkada yang mengusung ketiga calon kandidat
tersebut. Penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis milik Gideon Rahat dan
Reuven Hazan mengenai seleksi kandidat dalam partai politik; Who can be selected?,
Who select candidates?, Where candidates selected? And how are candidates nominated?.
Tidak lupa konsep institusionalisais partai menjadi konsep penguat analisis.
Berbicara temuan model Rahat dan Hazan di Bandar Lampung, peneliti
menyajikan sebagai berikut. Model kandidasi terbagi menjadi model inklusif
dengan partai PDIP, Hanura, PKB, PAN. Model bersyarat ditempati oleh tiga partai
yakni, Demokrat, Gerindra dan Nasdem. Sementara partai dengan model ekslusif
sepertinya masih ditempati oleh PKS, tambahan dua syarta menyebabkan partai ini
cukup memperumit prosedur pendaftaran calon kandidat.
Model penyeleksian terdiri atas model dengan agen partai politik yang
direpresentasi oleh PKS, PDIP dan PAN.Yang mengagetkan adalah mayoritas partai di
Bandar Lampung memainkan model berbasis elit partai seperti Hanura, PKB, Nasdem,
dan Demokrat. Gerindra masih nyaman dengan nilai kebesaran yang dipegang,
penyeleksian dengan model yang berkiblat pada pimpinan tunggal partai.
Mengetahui bagaiamana derajat desentralisasi partai-partai politik yang
mmepersiapkan pilkada 2015 di Bandar Lampung ini, peneliti menemukan adanya
klasifikasi baru, yang disebut desentralisasi semu. Semu dalam artian hanya sebatas
konteks wacana. PDIP dan PKB merupakan dua partai yang berada pada derajat
ini. Model semi desentralistik berusaha direfleksikan oleh partai PKS, PAN, PDIP,
Hanura, PKB, Nasdem dan Demokrat. Tetapi yang membedakan antara partai-partai
semi desentralistik ini adalah masih berada di tataran regional tetapi penyeleksinya
dalam partai PKS PAN dan PDIP melibatkan agen partai, dan sisanya elit partai.
Model sentralistik nampaknya masih ditempati oleh partai Gerindra sebagai bentuk
konsistensinya sebagai partai dengan bentuk penyeleksi dengan pimpinan tunggal.
Terkait institusionalisais partai, melihat dari tata kelola dengan 10 partai
politik di Bandar Lmapung yang coba dipetakan secara acak hanya tiga partai yang
bersifat transparan selebihnya tertututp dan bahkan tidak jelas. Kegagalam kaderisasi
juga menjadi pemandangan yang jelas bila publik melihat nama-nama kandidat
yang lolos dalam pencalonan kandidat dari 6 partai sekalipun, hanya merujuk pada
“orang-orang lama” dan mungkin mereka yang ‘dipanen’ dari kebun partai politik
yang sangat rahasia.
34
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RISET JURUSAN - MAHASISWA:
KEBIJAKAN
35
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
36
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PEMETAAN TERKINI KAJIAN (STATE OF THE ART)
SEKTOR EKSTRAKTIF
Hasrul Hanif, MA., Ashari Cahyo Edi, MA., Dr. Amalinda Savirani,
Wigke Capri Arti, S.IP., Primi Puteri P., S.IP
Kajian ini memiliki fokus state of the art dalam sektor pertambangan dengan
memetakan pendekatan-pendekatan utama dan disiplin dari pelbagai ilmu. Tidak
hanya berusaha untuk memetakan subtansi (nalar dan kepentingan) yang ditawarkan
berbagai pihak, kajian ini berusaha untuk memetakan isu-isu strategis seperti norms,
pembangunan, konflik, dan pengaruhnya dalam formasi negara dan bagaimana
isu-isu strategis memiliki misi agenda perubahan tertentu.
Tiga pertanyaan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah pertama,
bagaimanakah state of the art kajian tambang; kedua, apa saja pendekatan utama
kajian tambang; Ketiga, bagaimana pemetaan pendekatan tersebut dalam melihat
isu-isu strategis seperti norma (transparansi, HAM, Kemitraan, dll), pertambangan
dan pembangunan seperti redistribusi rente dan pengelolaan resiko sosial dan
lingkungan; pertambangan dan konflik; dan formasi negara. Ketiga pertanyaan
tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode studi pustaka terhadap kajian-
kajian sumber daya alam.
State of the Art kajian tambang menggunakan metode studi pustaka kajian-
kajian strategis dalam industri pertambangan. Studi pustaka ini berfungsi untuk
memetakan dua pendekatan utama dalam industri pertambangan sekaligus melacak,
dan memahami kelebihan dan kritik terhadap dua pendekatan utama di kajian-kajian
industri ektraktif.
Temuan-temuan dalam state of the art kajian tambang ini dibagi ke dalam tiga
bab utama yaitu pengantar kajian pwertambangan dalam ragam hak kepemilikan,
pendekatan utama dalam kajian-kajian tambang, dan isu-isu strategis dalam kajian
pert`ambangan.
Pertama, bagaimana tambang dipahami sebagai rente dan resiko menjadi
fokus dari bab pengantar kajian state of the art kajian tambang. Tambang sebagai
rente dan resiko seringkali diperlakukan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda.
Padahal, baik rente maupun resiko merupakan karakter bawaan tambang
yang membutuhkan pengelolaan yang bersifat komprehensif, tidak dualis dan
bertanggung jawab.
37
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Kedua, kajian state of the art ini menemukan adanya tiga pendekatan utama
dalam kajian tambang yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Dalam laporan pendahuluan, Tim menggunakan pendekatan formal (legal) dan
informalitas (illegal) namun dalam perkembangan penelahaan kajian, dua pendekatan
tersebut sangat terbatas dalam menjelaskan kajian pertambangan. Perkembangan
studi Tim menunjukkan bahwa pendekatan formal (legal) dan informal (illegal)
adalah salah satu dari tiga pendekatan besar yaitu pendekatan ontologis. Di sisi
lain, kajian stategis tambang yaitu gender memiliki keterbatasan untuk dijelaskan
dalam pendekatan formal dan informal karena kajian strategis gender berada dalam
pendekatan yang lebih besar yaitu pendekatan epistemologis. Pendekatan utama
yang terakhir adalah pendekatan aksiologis dimana kajian tambang bersifat berjarak
dengan aktivisme tambang atau bersifat riset-aksi yang cenderung tidak berjarak,
sangat ideologis, dan advokatif.
Ketiga, tim menemukan setidaknya terdapat empat isu-isu strategis dalam
kajian pertambangan yaitu norma, tambang dan pembangunan, tambang dan
konflik, dan formasi negara. Pertama, isu transparansi, akuntabilitas, hak asasi
manusia, kemitraan, dan serangkaian aturan internasional EITI, Global Compact,
UN-HR business adalah norma-norma global yang diadopsi dan dilokalisasi di kajian
pertambangan. Isu strategis kedua yaitu tambang dan pembangunan sangat terkait
dengan redistribusi rente dan pengelolaan resiko sosial dan lingkungan tambang.
Pembahasan konten lokal, corporate social responsibility, dan mekanisme transfer
yang dapat dibedakan menjadi transfer antar spatial atau transfer fiskal dan transfer
antarf generasi atau transfer dana cadangan minyak.
Ketiga, isu strategis yang paling mendapatkan perhatian; tambang dan konflik
karena karakter destruktif yang melekat. Di banyak daerah kaya tambang, tambang
menjadi sumber konflik. Isu strategis keempat adalah formasi negara tambang baik
berupa negara rente maupun negara berbasis extraktivisme.
Ke depannya, state of the art kajian tambang ini diharapkan menjadi dasar
kajian pertambangan dalam disiplin Ilmu Politik. Secara lebih luas, kajian ini berupaya
untuk memberikan sumbangan perdebatan wacana dalam proses revisi UU No. 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
38
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI BENTUK
KEDAULATAN PANGAN
Dr. Subando Agus Margono, Dr. Ag. Subarsono, Dr. Eli Susanto
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang model pertanian
organik dalam rangka menemukan kedaulatan petani. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis apakah sistem produksi pangan organik memenuhi syarat disebut
kedaulatan pangan. Pertanyaan penelitian yang ingin di jawab adalah:‘Bagaimana
kedaulatan pangan dikelola ketika harus berhadapan dengan sistem yang telah
terpola secara sistematis?’ Pertanian organik dalam penelitian ini di pahami sebagai
ruang kontestasi untuk memperjuangkan, menegosiasikan dan mengembangkan
kemandirian petani dalam kedaulatan yang utuh, baik secara individu, komunitas dan
kultur bertani. Penelitian ini mempertanyakan tentang sistem pertanian umum yang
tidak lagi mengangkat kemandirian petani, namun justru menempatkannya sebagai
objek dari korporasi. Ketika hal itu terjadi, birokrasi justru berdiri di balik korporasi atas
nama program subsidi. Food sovereignty di definisikan sebagai“the right of peoples
to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and
sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems”.
Penelitian yang dilakukan di Sleman ini menunjukkan bahwa model pertanian
organik mengintervensi sistem yang ada dan menegosiasikan menjadi pertanian
berbasis kultur dan bukan tehnikal. Sistem pertanian ini mengubah kelembagaan top
down menjadi kelembagaan yang dialogik, petani sebagai subyek bersama dengan
ketua kelompok mengelola posisi kemandirian mereka dalam penjualan produk dan
pola penanaman. Penelitian ini memberikan hasil berikut: Pertanian Organik sebagai
Bentuk Kemandirian
Pertanian organik yang dikembangkan Johan dan TO. Suprapto, penggiat
pertanian organik yang selalu kritis terhadap pembangunan pertanian pemerintah,
adalah pertanian yang bukan hanya memberikan gambaran tentang model
pertanian, namun juga sistem. Mereka berasumsi bahwa sistem pertanian yang
berjalan sekarang ini telah menggeser substansi pertanian dari gerakan kultural
menjadi pemahaman tehnis penanaman belaka. Melalui kenyataan tersebut,
pertanian menjadi tehnikal, lahan tereksploitasi, demikian juga petani menjadi
outsider di lahan mereka sendiri.
39
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Cara penanaman:
Melakukan cara penanaman secara organik dilakukan di deretan lahan
yang ditanam secara pertanian un-organic. Pilihan ini bisa dikatakan demonstratif
dan bahkan provokatif. penggiat mencoba mengkontestasikan sitem yang mereka
impikan dengan sistem konvensional yang masih dipercaya petani melalui jaringan
birokrasinya.
Kelembagaan:
Pertanian organik tidak terkelola melalui birokrasi namun tokoh penggerak.
Perbedaannya adalah adanya posisi tawar dari masing-masing petani kepada ketua
jaringan. Mereka tidak berada dalam posisi sebagai obyek, namun diberikan pilihan.
Menyiasati krisis:
Tiga krisis disiasati: krisis ekologi, ekonomi dan budaya.
40
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
KEPERCAYAAN PUBLIK (PUBLIC TRUST)
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Dr. Ambar Widaningrum
Studi administrasi publik terdahulu menekankan indikator yang cenderung
teknokratis, seperti sumber daya dan output, untuk memantau kinerja. Peningkatan
perhatian pada akuntabilitas dan isu-isu seputar dampak dan hasil kerja telah
mendorong pengenalan indikator yang lebih lunak, yang menekankan pada
pentingnya penilaian bersifat eksternal misalnya kepuasan pengguna atau warga
dan kepercayaan publik (trust). Selain itu, terjadi peningkatan ”demand” terhadap
informasi kinerja dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan secara
keseluruhan. Kepercayaan publik menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakat
percaya dengan kompetensi pemerintah dalam menjalankan perannya dalam
mengelola kegiatan pemerintah. Kepercayaan publik amat penting untuk mendorong
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan kewargaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali isu-isu kepercayaan dan
ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang dilihat dari aspek penegakan
aturan, khususnya aturan yang terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap
kebijakan telah diimplementasikan. Asumsi pokok yang digunakan untuk penelitian
ini adalah: Ketika warga memiliki kepercayaan publik yang tinggi maka kepatuhan
masyarakat untuk mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah, serta partisipasi
publik dalam mengikuti kegiatan kewargaan akan semakin tinggi. Asumsi-asumsi
ini mendasari pentingnya kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan yang
demokratis.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber
data yang digunakan: data primer dan sekunder. Data primer mencakup data hasil
observasi dan wawancara untuk menggali informasi tentang persoalan-persoalan
yang terkait dengan gagalnya implementasi kebijakan atau program pemerintah
dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap
peraturan. Obyek yang dikaji adalah: 1) pendirian toko-toko berjejaring; 2) penataan
PKL; dan 3) perilaku berlalu lintas. Data sekunder juga mencakup 3 obyek kajian yang
diolah dari data angket penelitian sebelumnya tentang kepatuhan masyarakat pada
aturan berlalu-lintas, dokumen-dokumen kebijakan-kebijakan terkait ijin pendirian
supermarket, dan penataan pedadang kaki lima (PKL).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap
41
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
implementasi kebijakan pemerintah merupakas keluaran dari berbagai elemen yang
saling terkait. Elemen pertama adalah keyakinan dari masyarakat bahwa aturan atau
kebijakan yang dibuat adalah untuk menyelesaikan masalah publik atau mengurangi
beban masalah publik, yang dilihat melalui kinerja kebijakan. Elemen yang kedua
adalah konsistensi dalam penegakan aturan dan bersifat adil (non diskrimatif). Elemen
ketiga adalah penilaian terhadap perilaku pejabat pemerintah, yang ditunjukkan
melalui keteladanan sikap.
Kepercayaan publik yang tinggi kepada pemerintah akan memudahkan
pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, karena publik percaya bahwa
pemerintah memiliki kepedulian kepada kepentingan publik. Bentuk dari tinggi
rendahnya publik kepada pemerintah diwujudkan dalam dukungan publik melalui
perilaku kepatuhannya (compliance) terhadap aturan-aturan yang ada. Perilaku tidak
patuh kepada aturan merupakan representasi dari kegagalan mewujudkan kepastian
hukum, sehingga menjadi salah satu penyebab mengapa beberapa proses dan
prosedur pelayanan publik tidak dipatuhi atau dilanggar oleh masyarakat. Persepsi
warga tentang uang bawah meja atau sogokan masih tetap ada meskipun pemerintah
telah mengaplikasikan beberapa sisem dan prosedur pelayanan yang terbuka, dan
informasi yang simetris serta mudah diakses oleh publik.
42
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
POLA KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DALAM KERJASAMA
ANTAR-DAERAH YANG FUNGSIONAL:
Studi Kasus Kartamantul
Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo
Diantara berbagai bentuk kerjasama antar-daerah yang menjadi kesepakatan
Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Indonesia,
masih terlalu sedikit bentuk kerjasama yang benar-benar ditindaklanjuti dengan
kegiatan kerjasama yang fungsional. Sekber Kartamantul (Sekretariat Bersama
kerjasama antara kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul) adalah
salah satu dari sedikit bentuk kerjasama antar-daerah yang relatif berhasil. Sejak
dirintis pada tahun 2001, forum kerjasama Kartamantul telah melewati berbagai
tantangan kelembagaan maupun legitimasi yang membuat kajian mengenai pola
kerjasama ini sangat penting bagi upaya replikasinya di daerah-daerah lainnya.
Dengan fokus pada kerjasama penanganan limbah padat (solid waste
management), penelitian ini bermaksud menganalisis pola kepemimpinan kolektif
yang tercipta dalam sistem kerjasama Kartamantul yang menjadi salah satu variabel
penentu keberlanjutan dan pengembangan bentuk-bentuk kerjasama lainnya di
masa mendatang. Dalam identifikasi masalah kerjasama, terdapat beberapa isu
pokok yang mempengaruhi keberlanjutan kerjasama ini, yaitu:
1. Kesepakatan Lokasi TPA;
Meskipun sejak awal berdirinya telah disepakati bahwa lokasi TPA
terdapat di Piyungan, kabupaten Bantul, namun terdapat kekhawatiran dari
Pemda Bantul mengenai daya tampung dan dampak lingkungannya di masa
mendatang.
2. Resistensi Penolakan dari Masyarakat;
Penolakan dari masyarakat di sekitar TPA Piyungan memang belum
menjadi gerakan sosial yang menentang kebijakan pemerintah daerah. Namun
sebagian dari warga yang berkomunikasi dengan LSM di bidang lingkungan
mulai menyuarakan bahwa tempat ini kurang sesuai untuk menjadi tempat
pembuangan limbah.
3. Manajemen Pengelolaan: bentuk kelembagaan, tupoksi;
Secara umum bentuk kelembagaan tidak akan banyak berubah jika
dibanding ketika pertama kali terbentuknya Sekber Kartamantul. Namund dalam
43
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
hal tugas pokok dari setiap satuan di dalamnya terdapat beberapa perubahan
untuk mengantisipasi kompleksitas masalah penanganan sampah perkotaan.
4. Pembiayaan Pengelolaan;
Salah satu isu sensitif yang masih berpotensi menimbulkan konflik
adalah pembiayaan untuk pengelolaan penanganan sampah. Sejauh ini
memang kontribusi dari setiap Pemda kabupaten dan kota masih berbeda-beda
dengan pertimbangan yang subjektif. Di masa mendatang, kecemburuan dan
ketimpangan hendaknya dapat dipecahkan untuk bisa menjamin keberlanjutan
dari kerjasama.
5. Pelibatan Masyarakat & Swasta;
Sebenarnya cukup banyak swasta, terutama lembaga riset dan
pengembangan teknologi solid waste management, yang ingin terlibat dan
membantu Kartamantul.Tetapi karena keterbatasan dari segi peraturan maupun
keraguan mengenai efek komersialisasi dari kerjasama dengan swasta tersebut,
belum banyak pola kerjasama dengan swasta yang dapat dijalin.
6. Penerapan Teknologi Terapan; waste refinery, waste to renewable energy;
Akibat dari minimnya kerjasama dengan swasta dan masyarakat
pendaur-ulang sampah, maka penerapan teknologi yang dapat membantu
meningkatkan efektivitas penanganan sampah masih rendah. Oleh sebab itu,
kendatipun sudah terdapat fasilitas penurunan kadar toksik sampah, tetapi
hasilnya masih jauh jika dibanding standar internasional.
Meskipun terdapat begitu banyak tantangan dalam kerjasama penanganan
limbah padat, tetapi setelah berjalan lebih dari 14 tahun kerjasama yang dikelola
oleh Sekber Kartamantul ternyata tetap bisa berjalan dengan baik dan tetap efektif
dalam menanggapi berbagai kebutuhan dari warga di ketiga wilayah, yaitu kota
Yogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul. Aspek yang menentukan dari
keberlanjutan itu adalah manajemen konflik dengan pola kepemimpinan kolektif
secara bergiliran. Pimpinan Sekber Kartamantul dijabat oleh seorang Sekda (Sekretaris
Daerah) dari ketiga daerah yang masing-masing menjabat selama 2 (dua) tahun.
Tidak tersedia informasi yang cukup mengenai pertimbangan mengapa pergiliran
jabatan Sekber itu ditetapkan dua tahun.Tetapi dokumen mengenai konsolidasi awal
menunjukkan bahwa dua tahun adalah masa yang cukup memadai bagi seorang
pemimpin untuk melakukan konsolidasi internal dan sekaligus mengambil kebijakan
strategis dalam organisasi sesuai tantangan kebijakan terbaru.
44
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Secara internal, manajemen limbah padat oleh Sekber Kartamantul
sebenarnya memiliki tiga lapisan yang melibatkan pejabat politis, pejabat struktural
di dalam jajaran Pemda, serta staff operasional yang sehari-hari menangani masalah
teknis. Sejalan dengan hasil penelitian Vidayani dan Hudalah (2013:203), terdapat tiga
lapisan kepemimpinan dan manajemen kolektif dalam pola kerjasama Kartamantul.
Pembagian tiap lapis dalam Kerjasama Kartamantul mengikuti tugas pokok dan
fungsi dari lapisan yang terjadi dari Pemerintah Daerah ketika melakukan tugas.
Ketiga lapisan kepemimpinan tersebut adalah: 1) Pengambil Keputusan Puncak, yang
dijabat oleh Walikota dan Bupati; 2) Tim Pengarah, yang terdiri dari Sekretaris Daerah,
Kepala Bappeda, Kepala Instansi Keuangan dan Kelapa Instansi Teknis lain yang
relevan; dan 3) Tim Teknis, yang didukui oleh staff atau birokrat yang mengerjakan
implementasi dari segi teknis.
Selanjutnya, kegiatan kolektif yang benar-benar menentukan aktivitas
keseharian Kartamantul adalah Sekretariat Bersama (Sekber) yang mengurusi
segala kegiatan atau program yang telah disepakati oleh Tim Pengarah. Dipimpin
oleh seorang Manajer Kantor, Sekretariat Bersama yang berkedudukan di kota
Yogyakarta itu membagi pekerjaan teknis ke dalam dua bidang, yaitu: 1) Bidang
Riset dan Teknis dan 2) Bidang Administrasi dan Keuangan. Para pegawai atau staff
teknis melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian kerja yang relatif
sederhana tetapi sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam manajemen penanganan
limbah padat.
Berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), dapat
diidentifikasi ciri-ciro pokok dari pola manajemen yang berlaku dalam penanganan
limbah oleh Sekber Kartamantul. Dari segi kekuatan (strength), kesadaran kolektif
mengenai penanganan sampah sebagai masalah bersama adalah hal pokok yang
menjadi inti dari semangat kerjasama ini. Dukungan dari walikota dan bupati yang
senantiasa kuat, komunikasi antar pejabat daerah yang relatif lancar karena proksi
jarak yang cukup dekat, kesadaran tentang pentingnya kolaborasi sebagai paradigma
baru dalam membangun daerah, serta kesediaan untuk menerima kritik sebagai
upaya untuk mencapai kemajuan adalah ciri yang menonjol dari forum Kartamantul.
Kelemahan (weakness) yang masih harus dihadapi terutama menyangkut
kurangnya dana dari anggaran di ketiga daerah. Perbedaan tingkat pembangunan di
kotaYogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul juga sering mengakibatkan
keirian atau kecemburuan, terutama dari daerah yang telah merasa memberikan
kontribusi keuangan yang relatif besar. Sementara itu, karena bentuknya adalah
Sekretariat Bersama, tidak ada otoritas untuk menentukan dan menindaklanjuti
45
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
rekomendasi dari berbagai rencana pembangunan karena keputusan akhir tetap
berada di otoritas Pemda masing-masing. Akuntabilitas yang penuh juga tidak
bisa diharapkan dari bentukan organisasi Sekretariat Bersama yang memang sifat
identitasnya kolektif.
Setelah berjalan lebih dari satu dasawarsa, Sekber Kartamantul sebenarnya
memiliki banyak peluang (opportunity) untuk menjadi lembaga yang lebih kuat
dan profesional daripada yang sekarang ada. Peluang itu antara lain muncul dari
banyaknya sektor swasta yang berminat untuk menjalin kerjasama karena nama
Kartamantul bukan hanya dikenal di Indonesia tetapi juga sudah seringkali mendapat
publikasi di tingkat internasional. Peluang ini sebenarnya juga didukung oleh
perkembangan baru tentang persepsi diantara para pemangku kepentingan yang
berniat untuk meningkatkan fungsi Sekber bukan hanya sebatas masalah teknis
atau forum koordinasi, namun bisa menjadi badan permanen yang dapat lebih
meyakinkan pembuat keputusan.
Namun kendala yang mungkin harus dihadapi dari aspek ancaman (threat)
adalah belum adanya basis legal formal dari kerjasama dan jaminan atas investasi
karena sifatnya yang masih merupakan kontribusi dari ketiga daerah. Secara politis,
pergantian kepemimpinan puncak (baik eksekutif maupun legislatif) setiap 5 (lima)
tahun juga seringkali menciptakan ketidakpastian mengenai keberlanjutan dari
kerjasama Kartamantul. Dari segi ini, kepemimpinan kolektif disamping merupakan
sumber kekuatan kerjasama juga bisa menjadi ancaman dari eksistensi kerjasama itu
sendiri. Jika sebagian dari kelompok atau komunitas tidak setuju dengan program
atau kegiatan dapat memarginalkan mereka, sedangkan pejabat politis dapat
diyakinkan dengan tuntutan-tuntutan populer mereka, bisa saja terjadi penurunan
efektivitas dari kegiatan Sekber.
Walaupun kerjasama antar-daerah merupakan gagasan yang senantiasa
dianjurkan dalam kebijakan pemerintah di tingkat pusat, seperti yang terdapat
di dalam UU No.32/2004 (terutama pasal 195 dan pasal 196) dan ditekankan
lebih lanjut dalam UU No.23/2014, tetapi praktik menonjol di Kartamantul masih
merupakan bentuk perkecualian di Indonesia. Di sebagian besar forum kerjasama,
kegiatan-kegiatan fungsional tidak dapat berjalan karena forum hanya terhenti di
tingkat wacana. Seperti diungkapkan dalam penelitian Firman (2010:404), bahkan
forum internasional di Delgosa telah menempatkan Kartamantul ke dalam salah
satu best practice yang perlu dikaji dan direplikasikan, khususnya di negara-negara
berkembang.
46
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Dari penelitian ini, setidaknya terdapat empat aspek kepemimpinan
kolektif yang menunjang keberhasilan Kartamantul dan selanjutnya menentukan
perkembangannya di masa mendatang, yaitu:
1. Adanya nilai bersama (shared-values) dan visi kepemimpinan yang sama dian-
tara perumus kebijakan;
Ciri yang menyangkut nilai-nilai yang sama ini memerlukan pemahaman
yang sama diantara para walikota, bupati atau kepala daerah yang menentukan
kebijakan umum meskipun mereka tidak terlibat dalam kegiatan fungsional
keseharian. Latar-belakang budaya, pola pembangunan dan faktor kedekatan
daerah menunjang adanya faktor ini di Kartamantul.
2. Pengambilan keputusan bersama secara horizontal;
Keputusan yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama yang
dilakukan secara horizontal menentukan keberhasilan Sekber Kartamantul.
Meskipun terdapat pergantian kepemimpinan setiap dua tahun sekali, tetapi
organisasi dengan format konsorsium yang sifatnya egaliter dan horizontal
telah mampu menjamin keberlanjutan kerjasama dan sekaligus mendinamisasi
organisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.
3. Transparansi dan keterbukaan antar pemangku kepentingan;
Meskipun di banyak forum kerjasama telah ada komitmen bagi
transparansi dan keterbukaan, di dalam praktik tidak semua komitmen itu dapat
diwujudkan. Sekber Kartamantul setidaknya telah mampu melembagakan
mekanisme komunikasi dan forum yang mengutamakan transparansi dan
keterbukaan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hal-hal strategis
seperti kontribusi keuangan dari ketiga daerah, alokasi pendanaan, hingga
pertanggungjawaban internalnya.
4. Pemahaman atas sinergi pelayanan publik;
Setiap pihak yang terlibat dalam ketiga lapisan kepemimpinan kolektif
selalu melihat adanya kebutuhan untuk melakukan sinergi pelayanan publik,
dalam hal ini untuk menangani limbah padat yang dihasilkan oleh warga di
ketiga daerah. Kesadaran bahwa mereka tidak mungkin menangani masalah
limbah padat secara sendiri-sendiri inilah yang memungkinkan bahwa pola
kerjasama tetap dibutuhkan dan bahkan harus ditingkatkan di masa-masa
mendatang.
47
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Penelitian juga mengidentifikasi adanya keinginan agar otoritas Sekber
Kartamantul dari segi keuangan dapat diperluas meliputi bidang-bidang keuangan
di masing-masing daerah sehingga kontribusi keuangan dari daerah dapat dijamin
dan dirumuskan secara pasti. Keinginan atau rekomendasi itu tampaknya belum
bisa dilakukan karena terbentur masalah legal-formal. Kontribusi yang tidak selalu
sama dari masing-masing daerah memang bisa menjadi potensi konflik yang akan
mengancam efektivitas dan bahkan eksistensi forum kerjasama. Tetapi penetrasi
kewenangan Sekber yang terlalu dalam ke dalam otoritas keuangan di masing-masing
daerah juga tidak mungkin dilakukan karena sifat kelembagaan yang ad hoc dan
kendala regulasi yang tidak memungkinkan.
Sementara itu, perluasan otoritas atau peningkatan legitimasi kelembagaan
menjadi semacam Badan Otorita antar-daerah juga tidak mungkin dilakukan karena
akan bertabrakan dengan kepentingan setiap SKPD yang terdapat di masing-masing
daerah. Oleh sebab itu, efektivitias dan keberlanjutan kerjasama dalam Sekber
Kartamantul hanya bisa dilakukan dengan memperdalam intensitas kerjasama
secara internal atau merumuskan bentuk-bentuk kolaborasi baru yang produktif
tetapi bukan dengan memperluas atau menambah otoritas dari lembaga kerjasama
itu sendiri.
48
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
MODEL KORUPSI DI INDUSTRI PERMINYAKAN
David Thamrin S
Korupsi di industri minyak dan gas memiliki karakter yang berbeda dengan
korupsi pada umumnya. Dalam sektor ini faktor non sosial bisa menjadi sumber
kekuasaan bagi oknum untuk melakukan korupsi, seperti kompeksitas geologis di
wilayah kerja pertambangan. Lebih jauh lagi kemampuan aktor untuk memahami
resiko menjadi sumber kekuasaan bagi aktor tersebut untuk melakukan korupsi.
Tulisan ini menggunakan game theory sebagai alat utama untuk membangun model
korupsi di industri minyak dan gas. Penulis menggunakan tiga model game theory
yaitu Prissoners Dilemma, Willenbrock Bidding Model dan Inspection Game yang
telah diredified oleh Pradiptyo. Penulis juga memilih pemodelan matematis untuk
melakukan analisis data karena memungkinkan untuk melakukan simulasi dari
bagaimana korupsi terjadi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun
kontraktor memiliki potensi untuk terlibat dalam situasi asymetrisme informasi
antara satu sama lain, terkait resiko. Hal ini lah yang menjadi faktor besar yang
mendorong mengapa kerap terjadi korupsi di industri minyak dan gas. Hasil
pemodelan dengan prissoner dilemma, diperoleh equlibrium keduanya (oknum
pemerintah maupun oknum kontraktor) memilih terlibat untuk melakukan korupsi.
Payoff atau keuntungan yang didapat ketika mereka melakukan korupsi oleh penulis
didefenisikan dengan menggunakan model Willenbrock dan Inpection Game yang
telah diredifined oleh Pradiptyo. Penulis juga menambahkan dua faktor baru yaitu
rasio pemahaman akan resiko (α dan β ) ke dalam kedua persamaan sebelumnya.
Penambahan faktor α dan β ditujukan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan
pemahaman akan resiko atau asymetrisme informasi terkait resiko mampu menjadi
penyebab terjadinya korupsi di dalam persamaan matematis.
Penulis menyimpulkan bahwa akan pemahaman resiko bisa menjadi faktor
penting yang mengakibatkan korupsi di industri minyak dan gas terjadi. Membuat
kebijakan pemberantasan korupsi tanpa memahaminya terlebih dahulu adalah
kebodohan, sebab lain lubuk lain pula ikan nya. Jika kita berhasil mengukur fenomena
korupsi, maka pasti praktek korupsi bisa dimanajemen.
49
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH
TPA PIYUNGAN DARI KARTAMANTUL OLEH PEMDA DIY
Laily Fadliyah
Pengelolaan TPA Piyungan merupakan salah satu sektor strategis yang
dikelola oleh Kartamantul. Hal ini karena sampah di daerah perkotaan telah menjadi
sebuah permasalahan yang begitu kompleks, apalagi mengingat karakteristik daerah
perkotaan yang lebih banyak berupa building coverage (tutupan bangunan) daripada
vegetation coverage (tutupan vegetasi). HadirnyaTPA Sampah Piyungan yang dikelola
dengan mekanisme kerjasama memberikan kesempatan bagi Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk menyediakan fasilitas perkotaan
yang lebih efisien dan efektif.
Setelah kurang lebih 14 tahun TPA Piyungan dikelola oleh Kartamantul
secara otonom, kewenangan pengelolaan TPA Piyungan diambilalih oleh Pemda
DIY sejak tanggal 1 Januari 2015. Pengambilalihan ini telah menggeser kewenangan
Kartamantul, keputusan puncak yang semula berada di tangan ketiga daerah (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) telah beralih ke Pemerintah
Provinsi DIY. Di samping itu, pengambilalihan kewenangan tersebut juga berarti
bahwa ada otoritas lain yang sewaktu-waktu dapat memaksakan keputusan ketiga
daerah. Dengan kata lain, otoritas yang dimiliki Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman
dan Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan pengelolaan sampah menjadi
semakin berkurang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengambilalihan
pengelolaan TPA Piyungan, Bantul oleh Pemda DIY dan mendeskripsikan proses
pengambilalihan pengelolaan TPA Piyungan, Bantul. Penelitian akan menggunakan
pendekatan kualitatif untuk memperoleh kedalaman data.Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, pengambilalihan kewenangan pengelolaan
TPA Piyungan dari Kartamantul kepada Pemerintah Provinsi DIY disebabkan oleh
lemahnya kapasitas daerah dalammengelola TPA Piyungan. Keterbatasan dana
menjadi permasalahan penting dalam pengelolaan TPA Piyungan.
50
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
DALAM PENGEMBANGAN WISATA LAWANG SEWU
Anindya Dessi Wulansari
Penelitian ini berjudul “Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam
PengembanganWisata Lawang Sewu”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik
kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bangunan Permuseuman PT
Kereta Api Indonesia (Persero) di Lawang Sewu sehingga menunjukan adanya best
practice dalam menarik wisatawan.
Dalam pengolahan data digunakan teknik analisis kualitatif dengan
wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan Manajer
Museum PT KAI (Persero), Staff Pengusahaan SUmber Daya Manusia (SDM) Daerah
Operasional (DAOP) IV Semarang, tour guide Lawang Sewu, dan beberapa wisatawan
Lawang Sewu. Studi dokumentasi dilakukan dengan meganalisis video documenter
tentang sejarah perkeretaapian Indonesia, Lawang Sewu, talk show dengan
narasumber humas DAOP IV Semarang, dan beberapa referensi dari media elektronik
maupun cetak. Dalam pelaksanaan penelitian diajukan lima macam pertanyaan, yaitu
mengenai: sejarah dan pendayagunaan aset Lawang Sewu, pengorganisasian SDM
dalam mengembangkan Lawang Sewu, Budaya organisasi yang mempengaruhi
kinerja stakeholder, praktik MSDM, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kerja.
Pada penelitian pertama dilaksanakan wawancara dengan Manajer Museum
PT KAI (Persero) tentang sejarah dan pendayagunaan aset Lawang Sewu. Hasil
wawancara tersebut adalah tentang sejarah lengkap mulai dari berdirinya lawang
sewu, hingga pendayagunaan aset mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai
pemasarannya. Penelitian selanjutnya dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan
yang berkaitan dengan jaringan kerja. Hasilnya dalam pengelolaannya, Lawang Sewu
bekerjasama dengan pihak-pihak swasta, komunitas, dan masyarakat. Kerjasama
dengan pemerintah dilakukan pula, namun sangat lemah. Penelitian ini didukung
dengan studi dokumentasi melalui talkshow dengan humas DAOP IV Semarang yang
menyatakan bahwa masih terdapat banyak miskomunikasi dengan pemerintah.
Penelitian kedua difokuskan pada MSDM dan pengorganisasian dalam
pengelolaan Lawang Sewu. Penelitian dilakukan dengan Manajer Museum PT
KAI (Persero) dan staff pengusahaan SDM DAOP IV Semarang. Hasil penelitian ini
didapatkan struktur organisasi dalam pengelolaan museum aset PTKAI beserta tugas,
fungsi, serta wewenagnya dalam pengorganisasian. Selain itu juga didapatkan praktik
51
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
MSDM mulai dari perekrutan sampai pada pengembangan SDM.
Penelitian ketiga difokuskan dalam analisis budaya organisasi. Dalam
penelitian ini dilakukan wawancara dengan Manajer Museum Lawang Sewu. Dari
wawancara tersebut dihasilkan adanya pengaruh perubahan logo perusahaan dan
adanya lima nilai utama dalam budaya perusahaan. penelitian ini didukung dengan
literatur yang berasal dari website PT KAI (Persero) tentang makna logo baru PT KAI
(Persero) dan budaya perusahaan.
Dari hasil penelitian pertama disimpulkan bahwa Lawang Sewu memiliki
nilai sejarah tentang perkeretaapian di Indonesia. Selain itu juga nilai sejarah
tentang pertempuran lima hari di Tugu Muda. Lawang Sewu menawarkan daya
terik berupa kaca patri yang indah. Hasil dari penelitian ini juga adanya kerjasama
dengan pihak swasta dalam pemasarannya, misalnya dengan media online dan
media cetak, kerjasama yang dilakukan denganmasyarakat berupa adanya Corporate
Social Responsibility (CSR) Lawang Sewu pada masyarakat untuk memberdayakan
masyarakat menjadi bagian dari pengelola Lawang Sewu, yaitu tour guide. Dari
penelitian kedua disimpulkan bahwa adanya pengorganisasian yang baik dengan
membagi tugas dan tanggung jawab dari tiap SDM beserta asisten yang membantu
tiap manajernya.
Dari seluruh penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya best practice dalam
pengembangan wisata Lawang Sewu dipengaruhi oleh kelembagaan didalamnya.
Kelembagaan eksternal lemah karena kurangnya peran dari pemerintah dalam
pengembangan Lawang Sewu.
52
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
KEPEMIMPINAN SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL
DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH KAWASAN URBAN
D.I. YOGYAKARTA
Raditya Dwi Priyambodo
Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kartamantul merupakan salah satu praktik
kerjasama yang dilakukan oleh banyak daerah. Kerjasama tersebut melibatkan
Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah
Kabupaten Bantul. Sektor Kerjasama Kartamantul adalah sektor urban. Sektor urban
dipilih karena urgensi untuk menyelesaikan masalah dikawasan urban lebih tinggi.
Sektor yang dikerjasamakan adalah sektor sampah, limbah cair, drainase, air bersih,
transportasi dan jalan. Salah satu sektor yang diunggulkan dalam KAD Kartamantul
adalah sektor sampah. Dimana cara untuk menyelesaikan masalah sampah adalah
dengan membuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Bantul.
Sektor sampah menjadi sektor unggulan karena dianggap menyelesaikan masalah
sampah diketiga daerah.
Untuk menjalankan Kerjasama, Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul
dibagi menjadi tiga lapis, yaitu tim pengambil keputusan, tim pengarah dan tim
teknis.Setiap lapisan dijabat oleh pejabat publik yang setara. Pejabat publik yang
menjabat pada tiap lapis manajemen kerjasama mengikuti jabatsan pada instansi
pemerintahan. Dimana tim pengambil keputusan dijabat oleh Walikota dan Bupati.
Tim pengarah diisi oleh Sekda, Bappeda, serta Badan keuangan. Dan tim Teknis diisi
oleh dinas terkait sektor kerjasama.
Sekber Kartamantul dipimpin oleh ketiga Sekda, yang diketuai oleh salah satu
Sekda. Ketua Sekber akan berganti setiap dua tahun sekali. Ketua Sekber dipilih secara
musyawarah oleh tim pengarah, yaitu Sekda, Bappeda, dan Badan Keuangan Daerah.
Ketika masa jabtan ketua telah habus, ketua sekber akan digantikan oleh sekda lain
yang dilipih secara musyawarah. Kewenangan Ketua Sekber adalah memlegalisasi
keputusan bersama.
Sedangkan rumusan masalah yang di ambil adalah “Apakah sistem
kepemimpinan Sekretariat Bersama Kartamantul mampu menjaga keberlanjutan
kerjasama?”
Motede penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada informan
terkait. Data yang didapat dari informan akan diguanakns ebagai data primer.
53
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Pencarian data juga dilakukan dengan menelaah dokumentasi, terutama dari
penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan digunakan sebagai data sekunder. Data
diuji dengan melakukan analisis silang dengan informan lain.
Kerangka kerjasama kartamantul sangat mengedepankan prinsip kerjasama,
yaitu keseimbangan kekuatan dan dilakukan bersama-sama. Namun karena sangat
mengedepankan prinsip tersebut, kinerja kerjasama menjadi tidak efektif. Sebagai
contoh adalah pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.
Interaksi yang terjadi dalam KAD Kartamantul merupakan interaksi yang
dinamis dan ajeg. Dengan begitu pertukaran informasi akan terur terjadi. Pertukaran
informsi yang dinamis dan ajeg tersebut menimbulkan rasa kebersamaan yang sangat
berguna sebagai modal sosial dalam kerjasama.
Kekuatan yang terdapat dalam kepemimpinan Sekber Kartamantul dapat
dikatakan seimbang. Terdapat pertemuan rutin yang meningkatkan pertukaran
informasi. Keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama, dan harus
disetujui oleh ketiga daerah. Tidak ada insentif dan disinsentif karena dapat
menimbulkan kecemburuan dan eksklusifitas.Terakhir kewenangan antar aktor sama,
terutama dalam proses pertanggung jawaban materil karena dana berasal dari ketiga
daerah. Dengan begitu tidak ada aktor yang lebih baik dibandingkan aktor lainnya.
Sistem yang digunakan dalam KAD Kartamantul membuat semua aktor berada di
posisi yang sama.
Peran anggota non-pemimpin, dalam Sekber Kartamantul adalah Sekda
yang tidak menjabat sebagai Ketua Sekber sangat kuat. Tidak hanya kontrol,
masukan dari sekda juga didengar karena mekanisme pengambilan keputusan yang
menggunakan cara musyawarah. Untuk menjamin kontrol dan masukan, keputusan
yang diambil memerlukan persetujuan dari ketiga daerah.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan
Sekber Kartamantul sudah mengedepankan prinsip kerjsama yang dapat
membuat kerjasama berkelanjutan. Namun kerjasama tersebut kurang efisien
karena mengedepankan prinsip kerjasama. Proses pengambilan keputusan
cenderung memakan waktu yang lama. Serta kerjasama akan susah berkembang
karena keputusan yang diambil memerlukan persetujuan dari ketiga daerah. Agar
mengetahui kinerja kepemimpinanm perlu diteliti lebih lanjut hubungan Sekda atau
tim pengarah dengan tim teknis.
54
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN ATURAN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN SLEMAN
Wafiyatuz Zahroh
Posisi Kabupaten Sleman yang cukup strategis dalam berbagai aspek
membuat kepadatan lalu lintas di kabupaten Sleman juga cukup tinggi. Oleh
karenanya Kabupaten Sleman memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di
antara semua kabupaten/kota se DIY selama kurun waktu 2011-2013 (DIY dalam
Angka 2012-2014). Sementara itu, spirit kemanan dan keselamatan lalu lintas di
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 (UU LLAJ) semakin
dipertegas melalui pembagian wewenang antara stakeholder yang lebih jelas dan
upaya menggandeng masyarakat. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sleman
dalam upaya penegakan aturan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman?
Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap UULLAJ di Kabupaten Sleman?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan
lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Adapun Subjek dari penelitian ini dipilih
secara purposive. Subjek penelitian dari pemerintah adalah Polres Sleman dan
Dishubkominfo Kab. Sleman serta pengguna jalan yang diwakili oleh sebagian
mahasiswa UGM. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, kuirsioner,
observasi, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model analisis interaktif (interactive model of system) yang dikemukakan oleh Miles
dan Hebermas (1992).
Pemerintah, dalam hal ini adalah Satlantas Polres Sleman dan Dishubkominfo
Kabupaten Sleman telah melaksanakan perannya dalam penegakan aturan keamanan
dan keselamtan lalu lintas jika dilihat dari pelaksanakan fungsi-fungi pemerintahnya.
Namun demikian Satlantas Polres Sleman lebih banyak berperan dalam pengawasan,
termasuk di dalamnya penegakan hukum. Sedangkan Dishubkominfo Kabupaten
Sleman lebih banyak berperan dalam pelayanan. Hal ini telah sesuai dengan posisi
kedua lembaga tersebut. Kepolisian merupakan lembaga kemanan dan penegak
hukum, sedangkan Dishubkominfo yang merupakan bagian dari jajaran birokrasi
merupakan salah satu ujung tombak pelayanan bagi masyarakat.
Adapun dalam hal pelaksanaan fungsi pemberdayaan, Dishubkominfo
Kabupaten Sleman melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan melibatkan
masyarakat dalam memberikan masyarakat kesempatan untuk memberikan
55
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
masukan dan terlibat dalam perencaaan berbagai kegiatan. Tidak banyak dalam
pelaksanaan. Sedangkan Satlantas Polres Sleman banyak mengakomodasi peran
aktif masyarakat lewat berbagai kegiatan lapangan, misalnya lewat penjagaan event-
event tertentu, patroli sekolah, pelibatan pramuka dengan saka bhayangkaranya,
dan lain sebagainya.
Meskipun pada dasarnya Dishubkominfo dan Satlantas Polres Sleman memiliki
tugas-masing-masing dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu
lintas, masih ada kegiatan atau program yang sama-sama dilakukan dalam praktik
pelaksanaan tugas kedua lembaga tersebut. Hanya saja, dengan perbedaan tugas
utama yang cukup jelas dari masing-masing lembaga membuat hal tersebut tidak
begitu banyak menimbulkan permasalahan.
Adapun mengenai penerimaan masyarakat, Penelitian yang dilakukan
terhadap sebagian mahasiswa UGM untuk mewakili pengguna jalan di Kabupaten
Sleman menunjukkan bahwa pada dasarnya secara umum para responden
mengetahui dan cukup memahami aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas.
Selain itu, pada umumnya mereka juga mendukung dan mengakui pentingnya
aturan tersebut. Namun demikian, pelanggaran lalu lintas masih banyak dilakukan
dengan berbagai faktor pendorong, diantaranya karena padatnya lalu lintas, untuk
efisiensi waktu, karna tergesa-gesa, dan proses birokrasi dalam pengurusan dokumen
kendaraan dan pengendara yang masih sulit dan cukup berbelit-belit.
Untuk penelitian selanjutnya, perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam
dengan responden yang banyak dan berfariatif terkait penerimaan (kepatuhan)
pengguna jalan agar menemukan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, upaya
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah ada baiknya untuk lebih
disorot dalam penelitian-penelitian selanjutnya, untuk mendorong pemerintah lebih
banyak melaksanakan pemberdayaan masyarakat
56
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RISET JURUSAN - MAHASISWA:
KAJIAN
PERKOTAAN
57
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
58
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
AKTOR NON-NEGARA DAN URBAN HERITAGE TOURISM
Ario Wicaksono, M. Si
Aktivitas wisata memiliki berbagai pilihan kategori, salah satunya adalah
wisata minat khusus. Jenis wisata ini memiliki karakter yang spesifik baik menyangkut
profil wisatawan maupun destinasinya. Salah satunya adalah wisata minat khusus
bangunan cagar budaya dan kawasan pusaka perkotaan (urban heritage tourism).
Jenis wisata ini semakin menemukan aktualitasnya beriringan dengan semakin
menguatnya keinginan untuk memunculkan dan memperkuat kembali identitas
kolektif dan kontinuitas nilai antara masa lalu dengan masa sekarang. Sifatnya yang
tidak masif dan konvensional, menjadikan wisata minat khusus memiliki karakter yang
khas, karena walaupun tidak memiliki dampak keuntungan ekonomi yang signifikan
namun sangat esensial untuk meninjau kembali konstruksi sosial dan memori kolektif
masyarakat setempat maupun wisatawan yang bersangkutan. Dan ketika berbicara
tentang urban heritage maka tidak bisa dilepaskan dari peran aktor non-negara,
mengingat kepemilikan bangunan cagar budaya rata-rata berada di tangan privat
(baik kepemilikan atas nama pribadi maupun oleh kolektif dan korporat), sehingga
partisipasi aktor tersebut kemudian menjadi sangat esensial untuk diperhitungkan.
Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi peran dari beberapa aktor non-
negara, baik individu, komunitas maupun korporasi, dalam pengelolaan bangunan
cagar budaya dan kawasan pusaka yang dimilikinya sebagai obyek wisata minat
khusus. Beberapa kajian teoritis tentang Pusaka Kota (Urban Heritage) dan Wisata
Pusaka Kota (Urban Heritage Tourism) akan digunakan untuk memberikan kerangka
terhadap penelitian sekaligus sebagai pisau analisis dalam mencermati data.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami persepsi, pendapat dan posisi
masing-masing aktor terkait isu tersebut.
Secara umum temuan penelitian mengarahkan pada fakta bahwa dinamika
serta variasi peran dari aktor non-negara antara lain sangat tergantung dari konteks
lingkungan dimana cagar budaya tersebut berada. Penelitian dilakukan di tiga
tempat: 1). Kawasan Kotagede-Yogyakarta; 2). Kawasan Kraton dan Tamansari-
Yogyakarta; 3). Kawasan Kota Tua Jakarta. Di Kawasan Kotagede, peran komunitas
dan tokoh-tokoh kunci di dalamnya sangat signifikan, sehingga dapat dikategorisasi
sebagai wisata berbasis komunitas. Terdapat kesepakatan bahwa wisata Kotagede
adalah wisata yang berbasis pada nilai pelestarian, dimana aspek komersial hanya
menjadi efek samping. Selain itu kegiatan wisata dilakukan tidak secara massal
59
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
(mass tourism) namun customized dengan kebutuhan peminat. Kegiatan wisata lebih
mengutamakan aspek harmoni dengan nilai setempat serta pengalaman (experience)
kehidupan keseharian masyarakat lokal, dan wisata dimaknai sebagai aktivitas
pengembangan budaya mengikuti prinsip living heritage yang mengutamakan
pengalaman yang otentik terhadap potensi dan kearifan lokal. Variabel penting yang
membentuk pilihan sikap ini adalah keyakinan religius masyarakat lokal yang sangat
menjunjung tinggi penghormatan kepada nilai-nilai kesakralan tempat, perilaku
individu dan privasi pemilik properti. Selain itu sumber utama penghidupan warga
lokal yang berasal dari sektor lain menjadikan nilai komersial tidak menjadi orientasi.
Sementara itu di Kawasan Kraton, khususnya Tamansari, telah lama
berkembang beberapa komunitas pengrajin industri kreatif seperti lukisan batik
dan usaha pemandu wisata. Selain itu dalam beberapa waktu belakangan ini juga
telah diinisiasi kampung wisata yang dikelola masyarakat lokal. Pengembangan
kawasan wisata Tamansari sangat tergantung dari kebijakan Kraton sebagai pemilik
kawasan. Tamansari cenderung tidak dapat menikmati dinamika seperti di Kotagede
dikarenakan setiap aktivitas pemanfaatan kawasan harus sesuai dengan kebijakan
Kraton. Bukan saja di level komunitas namun hal yang sama juga dialami oleh unit
pengelola Kraton dan Tamansari, yaitu kantor Unit Pelaksana Teknis di bawah Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, yang merasakan perlunya kolaborasi yang
lebih erat dan konstruktif dengan pihak Kraton. Namun pilihan sikap Kraton dalam
beberapa hal dan dalam derajat tertentu dapat dimaklumi dan dimaknai sebagai
upaya untuk menjaga nilai-nilai, aspek simbolis dan kesakralan dari kawasan, sebuah
sikap yang pada dasarnya kurang lebih sama dengan yang diambil oleh masyarakat
Kotagede.
Temuan di kawasan Kota Tua Jakarta juga menarik untuk dicermati.
Pengelolaan kawasan kota tua di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari konsorsium
9 perusahaan yang diinisiasi oleh pengelola kawasan industri Jababeka melalui PT
Jakarta Old Town Revitalization Company (JOTRC). Apabila JOTRC lebih berorientasi
pada perbaikan fisik dan infrastruktur kawasan, maka “wajah lain” dari konsorsium
adalah lembaga bernama JEFORAH (Jakarta Endowment for Art and Heritage) yang
bertanggungjawab untuk membangkitkan “ruh” atau aktivitas yang melibatkan
pemangku kepentingan non-komersial seperti budayawan, seniman, arsitek
dan pihak pemerintah. Motivasi utama yang menggerakkan inisiatif ini adalah
keprihatinan melihat wajah kota tua yang tidak terkelola dibandingkan dengan
kawasan berkarakter serupa di negara lain. Kasus Jakarta menjadi sangat menarik
karena inisiasi dilakukan oleh korporasi. Pada awalnya memang terdapat kecurigaan
terhadap motif komersial di belakang inisiatif tersebut, namun seiring dengan
60
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
berjalannya waktu dan serangkaian pembuktian, korporasi mampu menjawab
keraguan dengan menunjukkan bahwa sektor privat adalah aktor yang dapat
diandalkan dalam menjalankan misi pengembangan budaya dan pariwisata.
Hambatan yang sering muncul justru terkait dengan kesulitan pemerintah dan
BUMN pemilik mayoritas bangunan cagar budaya untuk menembus keruwetan
sistem birokrasi internalnya agar dapat berjalan beriringin dalam langkah yang sama
cepatnya dengan konsorsium.
Selain temuan di atas, terdapat juga beberapa kecenderungan umum yang
teridentifikasi yang kemudian setidaknya dapat disimpulkan bahwa: 1). Aktor non-
negara memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menterjemahkan dan
mengimplementasikan gagasan pengembangan (kawasan) cagar budaya sebagai
destinasi dan atraksi wisata, tentu saja sesuai dengan nilai, kepentingan dan konteks
lingkungan yang membentuk eksistensi mereka; 2). Cetak biru yang jelas sangat
diperlukan untuk membantu masing-masing aktor menemukan perannya secara
optimal. Peta jalan (roadmap) yang sudah ada, seperti di kawasan Kotagede dan
Kota Tua Jakarta, perlu mendapatkan komitmen yang kuat dari para pihak untuk
mewujudkannya, terutama dari aktor pemerintah yang dirasa masih dapat lebih
optimal berperan dibandingkan dengan apa yang dilakukan sekarang; 3). Dibutuhkan
kelembagaan yang inklusif dan memiliki peran yang tegas untuk mengelola aktivitas
yang berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam rencananya, kawasan
Kotagede dan Kota Tua Jakarta akan dikelola oleh badan pelaksana tersendiri yang
sayangnya sampai sekarang belum dapat mewujud. Dari ketiga kawasan tersebut,
terlihat bahwa kawasan Kraton dan Tamansari belum begitu terlihat gerak majunya,
walau sudah ada masterplan revitalisasi kawasan, sehingga peran signifikan dari
Kraton sangat perlu untuk dilihat kembali.
Terkait dengan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi yang dapat
diberikan adalah: 1). Memastikan dalam cetak biru dan peta jalan termuat aspek
pengembangan kawasan yang integratif, tidak saja secara fisik namun inklusif
pemangku kepentingan; 2). Melakukan percepatan penataan kelembagaan dan tata
kelola yang berbasis pada prinsip kolaboratif dan berorientasi pada misi.
61
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
HETEROTOPIA: PENAKLUKAN RUANG
PUBLIK SECARA KREATIF DI KOTA YOGYAKARTA
Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA
Pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan
melakukan 3 studi kasus sebagai perbandingan di dalam merespon kebutuhan atas
‘ruang publik’ di perkotaan khususnya di kota Yogyakarta. Penelitian ini ditunjang
pula oleh arsip dan data sekunder yang berkaitan dengan ketiga studi kasus, serta
pembahasan hasil temuan penelitian dengan menggunakan metode analisis wacana.
Penelitian pada studi kasus pertama difokuskan pada sejarah gerakan
masyarakat sipil yang secara kreatif mengokupasi – atau menduduki secara langsung
ruang publik semisal dengan aktivisme yang dilakukan oleh komunitasWarga Berdaya
yang pada awalnya merintis Gerakan Jogja Ora Didol melalui kegiatan Merti Kutho dan
Merti Kampung di kota Yogyakarta. Sasaran dari penelitian ini adalah para seniman
dan aktivis yang mengokupasi ruang publik sebagai bentuk ekspresi mereka untuk
mengembalikan ingatan kolektif warga atas kebutuhan bersama mereka pada ruang
publik yang nyaman dan melintasi kelas-kelas sosial atau bersifat plural.
Penelitian pada studi kasus yang kedua dilakukan adalah observasi,
pengamatan dan wawancara dengan para subyek partisipan dengan mengambil
contoh salah satu wilayah perkampungan di kota Yogyakarta, yakni di Kelurahan
Karangwaru yang secara swadaya telah melakukan suatu praktek spatial secara
terorganisir dan melembagakannya menjadi suatu Program Penataan Pemukiman
Berbasis Lingkungan (PLBK). Praktek spatial yang melibatkan kinerja swadaya
(volunterisme) warga di Kelurahan Karangwaru merupakan suatu respon lokal atas
masalah urbanisme khususnya dalam menanggapi kebutuhan dengan menciptakan
‘ruang publik’ baru di kampung mereka dengan memanfaatkan dan merenovasi
daerah aliran sungai. Penelitian pada studi kasus ini mencermati bagaimana
masyarakat mempraktekkan secara langsung kebutuhan atas ruang publik yang
mereka maknai bersama dan dampak yang terjadi setelah proses swadaya itu
berhasil (sukses) sehingga menjadi proyek percontohan dan mendapat intervensi
dari pemerintah Kota.
Studi kasus ketiga berkenaan dengan diseminasi wacana tentang ruang
publik melalui aktivisme dan seni yang dilakukan oleh Yayasan Biennale Yogyakarta
melalui kegiatan paralel events yang melibatkan peran dan partisipasi warga
khususnya yang di wilayahnya mengalami proses urbanisasi dan terdampak baik
62
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
secara spatial, secara sosial, maupun secara kultural. Secara khusus, studi kasus
ketiga ini memanfaatkan momentum penyelenggaraan event pameran seni rupa
yang diadakan setiap dua tahun sekali di Kota Yogyakarta, yakni Biennale yang pada
tahun 2015 ini merupakan penyelenggaraan untuk ke 13 kalinya.
Selain penelitian yang berbasis secara etnografis yang dilakukan selama 6
bulan (Mei-Oktober 2015), penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelusuran
arsip-arsip mengenai keberadaan ruang publik dalam sejarahnya di kota Yogyakarta
dan dokumentasi serta arsip gerakan masyarakat sipil dalam upaya mengokupasi –
perebutan ruang publik oleh beberapa komunitas.
Analisis data atas temuan-temuan dari studi etnografi dan pengumpulan
data sekunder yang saya lakukan melalui 3 studi kasus ini, saya analisis ke dalam tiga
aspek pembahasan utama tesis mengenai ‘produksi ruang sosial dan heterotopia’
dengan membandingkan aspek-aspek temuan sebagai berikut:
(1). Okupasi dan Politik Ruang Publik.
Studi kasus yang pertama berkenaan dengan aktor – dalam gerakan sosial
yang mengupayakan suatu bentuk advokasi politik untuk mengembalikan
fungsi ruang publik secara ideal. Upaya yang dilakukan adalah aktivisme
dengan‘pendudukan secara temporer’, pewacanaan ruang publik, mobilisasi
dukungan dan kampanye, serta akselerasi ruang publik melalui pemanfaatan
sosial media.
(2). Praktek Spatial, Kreativitas dan Inisiatif Warga
Sedangkan studi kasus yang kedua berkenaan dengan basis komunitas yang
mengakar di wilayah perkampungan – dimana bentuk-bentuk advokasi dan
gerakan sosial tidak menjadi pilihan strategi untuk mensiasati ‘lenyapnya’
ruang publik – melainkan suatu respon yang tak terhindarkan bagi para
warga khususnya di perkampungan untuk menciptakan ruang spatial-nya
sendiri secara kolektif dan gotong royong yang mereka lakukan secara
bersama-sama untuk mensiasati alih fungsi ruang publik perkotaan untuk
menghindarkan konflik sosial secara horizontal.
(3). Wacana mengenai Pedagogi Ruang dan Waktu: Seni dan Partisipasi Sosial
mengenai Ruang Publik
Studi kasus yang ketiga berkenaan dengan bagaimana aktivisme dan
praktek yang melibatkan kreativitas dan partisipasi sosial. Kreativitas ini
berkenaan dengan praktek estetis yang berpengaruh pada pewacanaan
mengenai praktek spatial. Pedagogi ruang dan waktu berkenaan dengan
strategi pewacanaan yang melibatkan partisipasi sosial dan berdampak pada
63
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
bagaimana publik mendapatkan pembelajaran untuk mengembangkan
praktek spatial yang berdampak pada relasi sosial mereka.
Dalam kegiatan penelitian ini, observasi, penelitian lapangan etnografis
telah berjalan mulai bulan Mei dan berlangsung hingga akhir bulan Oktober 2015.
Pembahasan atas ketiga aspek mengenai produksi ruang sosial dan praktek ruang
heterotopik akan dibahas dalam bab penutup dan kesimpulan hasil penelitian yang
juga melibatkan metode analisis wacana.
64
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
AKTIVISME WARGA:
Aksi Penolakan Pembangunan Hotel dan Apartemen
di Perkotaan Yogyakarta
Derajad S. Widhyharto, M.Si
Maraknya aksi penolakan pembangunan hotel dan apartemen tiga tahun
terakhir di perkotaan Yogyakarta, di satu sisi memperlihatkan kepekaan dan
kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan dan pembangunan perkotaan.
Di sisi lain, pembangunan hotel dan apartemen tersebut dianggap bertentangan
dengan nilai dan norma warga Yogyakarta itu sendiri. Praktiknya memunculkan
aktivisme warga, yakni upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga sekitar untuk
menolak pembangunan hotel dan apartemen di perkotaanYogyakarta. Adapun yang
menjadi salah satu simpul aktivisme warga adalah munculnya wacana kota “pagar”
yang direpresentasikan oleh terbangunnya hotel, apartemen, mal, hunian eksklusif
dan sebagainya. Resikonya terjadi krisis lingkungan, berupa ancaman susutnya air
tanah, banjir, rusaknya sanitasi, individualisme dan lain-lain. Hal tersebut menjadi
penanda sekaligus pertanda pembatas kehidupan antar warga, dan bertentangan
dengan pembangunan perkotaan Yogyakarta yang mengacu pada konsep memayu
hayuning bawono yakni sebuah konsep penciptaan kesejahteraan di dunia dan hidup
selaras dengan Tuhan maupun sesama.
Merespon hal tersebut peneliti yang tergabung dalam Urban Movement
Research Group (UMRG), Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM. Yakni sebuah kelompok riset
dosen dan mahasiswa Keluarga Mahasiswa Sosiologi (KMS) yang melakukan
pemetaan aktivisme warga dalam aksi penolakan pembangunan hotel dan
apartemen di perkotaan Yogyakarta. Setidaknya ada dua pertanyaan penelitian
yang ingin di jawab dalam topik tersebut. Pertama, apa yang menjadi momentum
terciptanya penolakan warga terhadap pembangunan hotel dan apartemen. Kedua,
bagaimana bentuk aktivisme yang dilakukan warga sekitar lokasi pembangunan hotal
dan apartemen tersebut. Studi ini menganggap penting untuk memahami simpul
dan mengetahui bentuk aksi penolakan masyarakat sekitar lokasi pembangunan
hotel dan apartemen. Mengingat Yogyakarta menjadi salah satu kota yang
menjadi barometer politik, sosial, budaya, dan gerakan sosial nasional.
Secara metodologis studi ini merujuk pada pendekatan mixed method atau
lazim disebut campuran. Adapun strategi samplingnya menggunakan snowball,
yakni wawancara mengalir sesuai rekomendasi responden dan informan warga
65
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
yang dianggap terdampak langsung di lokasi pembangunan hotel dan apartemen.
Pendekatan tersebut dianggap dapat mewakili dinamika aktivisme dan kompleksitas
persoalan warga perkotaan yang tidak mudah dilihat dari satu sisi saja. Pendekatan
tersebut juga dianggap tepat untuk memberikan ilustrasi dan penyajian berupa
angka dan narasi untuk saling memperkuat analisis dalam rangka menjawab
pertanyaan penelitian.
Temuan menunjukkan bahwa momentum aksi penolakan bukan sekedar
melakukan penolakan biasa tapi berkembang menjadi aksi penolakan yang sistematis
yang berproses dari
Bawah atau murni inisiatif dari warga. Beberapa aksi tersebut
ditandai dengan 1) terbentuknya forum komunikasi warga, 2) Meluaskan jejaringcivil
society, 3) Membentuk strategi aksi, 4) Memanfaatkan media sosial, 5) Demonstrasi
dan aksi Kesenian, 6) Memasang spanduk penolakan, 7) Audiensi dengan lembaga
legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, bentuk aktivisme warga dilakukan dengan dua
strategi yang off line dan on line secara bersamaan, dua dimensi tersebut menjadi
konsep dan praktik baru aktivisme warga dalam aksi penolakan pembangunan
hotel dan apartemen di perkotaan Yogyakarta. Bentuk off line terlihat melakukan
demonstrasi, membuat forum komunikasi warga, audiensi dengan DPRD dan wakil
Pemerintah, langkah hukum, demonstrasi“Mencari Haryadi”, aksi teatrikal, dan riset
bersama kalangan akademisi. Sedangkan, on line dilakukan dengan membuat film
belakang hotel dan menyebarkannya secara viral di Youtube, membuat account
media social facebook, twitter, dan instagram dan berbagai #hastag aktivisme melalui
jargon @warga berdaya, #jogja ora didol, #jogja asat. Aktivisme tersebut menguatkan
kesadaran kritis warga lainnya seperti komunitas, mahasiswa, LSM, kelompok riset,
dll melakukan aktivisme on line dengan membuat account dan hastag serupa
seperti @jogjaberpagar, @kawanhijaujogja, @kotanyamanusia, @PetarungKota, @
KaryaTanpaBatas dan sebagainya.
Studi ini merupakan kajian awal untuk melihat momentum, bentuk maupun
variasi aktivisme warga, studi ini diharapkan dapat mengkayakan diskusi bergenre
urban movement. Studi ini mempunyai peluang pengembangan yang kritis dan
strategis bagi formulasi kebijakan pembangunan perkotaan. Adapun tiga tawaran
pengembangan tersebut adalah: Pertama, secara metodologis studi ini belum
menerapkan metode mixed method secara utuh, sehingga masih relevan, jika
mixed method dikembangkan untuk merespon fenomena gerakan perkotaan yang
semakin kompleks. Kedua, secara substansi studi ini merupakan studi pembuka
untuk melakukan pendalaman ketika aktivisme warga tersebut berubah menjadi
66
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
sebuah gerakan sosial dan politik sehari-hari. Ketiga, pengembangan substantif
penting untuk mengekplorasi hubungan aktivisme warga dengan konsep besar
demokratisasi dan global citizenship, mengingat fenomena aktivisme warga tidak
hanya terjadi di Yogykarta dan Indonesia saja.
67
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
ELITISM : ORIENTASI ELIT LOKAL TERHADAP PROSES
PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA DI PADUKUHAN
KARANGWUNI, SLEMAN, YOGYAKARTA 2015
Kreshna Manggala Putra
Elite tidak selalu diartikan sebagai individu atau kelompok berkuasa yang
terjaring dalam kekuatan birokrasi pemerintahan. Melainkan Elite juga dapat berupa
golongan individu atau kelompok diluar kekuatan struktural tersebut. Seperti elite-
elite massa, gerakan, dan kelompok-kelompok terorganisir lainnya yang berupaya
untuk mewujudkan adanya perubahan tatanan sosial baru juga dapat diartikan
sebagai elite. Kekuatan Elite pada aras lokal juga tidak kalah pentingnya dengan
kekuatan elite pada aras global, nasional maupun regional. Menilai bahwasannya
permasalahan lokalitas juga sebagai faktor penentu utama dalam menanggapi
tawaran-tawaran perubahan sosial dari level diatasnya. Menganalogi, peranan Elite
lokal sebagai garda terdepan keputusan-keputusan pengaruh dari pusatnya. Studi ini
berupaya untuk menjelaskan keberadaan dari kedua dimensi Elit lokal itu, mengenai
proses terbentuknya kelas-kelas elit tersebut, hubungan keterkaitan antara kelas elit
keduanya, dan dinamika pengaruh elit lokal pada kasus yang dipilih.
Adapula yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah pada kasus
pembangunan apartemen Uttara (15 lantai dan 3 Basement) di Padukuhan
Karangwuni Sleman, Yogyakarta yang masih tengah berlangsung pada 1-2 tahun
terakhir ini. Dinamika yang terjadi di Padukuhan Karangwuni tersebut menjadi
perbincangan hangat ditengah hiruk pikuk kesibukan urban. Pemukimannya yang
dipenuhi berbagai tempat-tempat usaha dan letaknya yang strategis mencerminkan
adanya kepadatan ruang fisik maupun sosial-ekonomi. Akses pada aktivitas
pendidikan pada kampus ternama seperti UGM, UNY dan tempat-tempat wisata
lainnya di Sleman, tidak mengherankan proyek apartemen Uttara tersebut sangat
strategis dihadirkan ditengah pemukiman warga Karangwuni sebagai solusi hunian
masyarakat pendatang. Namun, Kompleksitas atas permasalahan yang timbul pada
warganya seperti kekhawatirannya terhadap ancaman dampak lingkungan disekitar
pembangunan mengalami dinamika yang cukup mendapat perhatian publik.
Mencuatnya pemberitaan keberadaan aksi penolakan oleh warga setempat terhadap
pembangunan apartemen berupa demonstrasi, dan insiden kriminalisasi warga
memantik aksi progresif warga melayangkan penolakannya hingga level regional
di kabupaten Sleman. Bahwasannya eskalasi konflik yang terwujud di level lokalnya
tersebut sudah tidak terbendung lagi hingga level pusatnya.
68
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Berdasarkan lingkup topik yang peneliti angkat tersebut, peneliti
menggunakan pendekatan Kualitatif (Qualitatif) sebagai metodologi penelitian
peneliti. Karenanya untuk melihat dimensi elit ini peneliti dituntut harus terjun ke
lapangan (dalam kurun waktu tertentu) dan melakukan observasi serta wawancara
mendalam peneliti gunakan sebagai teknik metode penelitian terhadap elit-elit yang
bersangkutan untuk melihat orientasi-orientasi mereka terhadap pembangunan
apartemen Uttara. Penelitian ini peneliti lakukan dalam jangka waktu 6 Bulan
dari bulan Mei-November 2015. Adapun Informan yang berhasil peneliti jaring
informasinya adalah sejumlah 8 orang. ( 2 Elite Dusun dan 6 Elite Kelompok Penolak)
yakni, Pendekatan ini peneliti rasa cocok untuk melakukan riset semacam ini karena
menuntut peneliti untuk melakukan riset Face to face yaitu bertatap muka dan
berbicara langsung dengan elit-elit tersebut.
Pada praktiknya, dari dinamika kasus diatas, secara lokal di Padukuhan
Karangwuni terdapat 2 kelas Elit yang berseteru antar sesamanya. Yakni antara elit-
elit dusun (Dukuh, RT / RW) sebagai perangkat pelayan warga dengan elit-elit massa
yang terorganisir dalam kelompok Penolakan Warga Karangwuni Tolak Apartemen
Uttara (PWKTAU) . Perseturuan antara kedua kelas elit ini mewujudkan adanya
kontestasi ‘Duel Elite’ terhadap pembangunan Apartemen Uttara. Polemik yang
tercermin adalah pada urusan perizinan pembangunan berupa izin dari kolektifitas
warga padukuhan, dan berita acara sosialisasi pembangunan yang diakomodir
oleh elit-elit dusun dan perangkat desa dirasa tidak merepresentasikan penolakan
dari kelompok elite-elite massa tersebut. Kasus ini juga menghasilkan kelompok-
kelompok yang Pro dan Kontra terhadap pembangunan. Agenda sosialisasi tersebut
diyakini sebagai munculnya kelas-kelas elit baru sekaligus menjadi pernyataan sikap
untuk menolak maupun mendukung pembangunan. Hal ini mewujudkan adanya
ketimpangan demokrasi karena suara dan partisipasi dari kolektifitas warga dirasa
belum setuju sepenuhnya dan memperlihatkan pengaruh antara hubungan negara,
pasar dan masyarakat.
Topik ini menjadi penting untuk dikaji mengingat permasalahan lokalitas
juga tidak kalah vital dengan kompleksitas permasalahan pada skala pusat maupun
regional. Justru lokalitas menjadi penentu sikap dan arah pembangunan yang lebih
luas kedepannya. Melihat pada dinamika bentuk dan dimensi pada elit-elit lokal
tersebut, memberi wawasan bahwa keberadaan elite-elite pada pada lingkup lokal
cukup dapat memberikan pengaruh yang vital bagi penentu keberlanjutan tatanan
sosial maupun fisik di wilayahnya. Mengingat aspek partisipasi dalam keberlanjutan
kehidupan berdemokrasi, pembangunan menjadi lebih bernilai adanya dan
menggambarkan kita pada realita pemahaman terhadap pengaruh dominasi kapital
69
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
yang dilihat dari hubungan negara, pasar dan masyarakat. Sehingga rekomendasi
yang tepat dalam kajian permasalahan-permasalahan sosial urban ada sangat
baiknya untuk melihat pada dimensi partisipasi masyarakat dan dimensi kapital
dalam perencanaan kota untuk selanjutnya.
70
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
MENGGUGAT RUANG PUBLIK MELALUI GERAKAN
MASYARAKAT URBAN:
Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya Yogyakarta
Hamada Adzani Mahaswara
Ruang publik Yogyakarta menjadi persoalan yang ramai diperbincangkan
dalam tiga tahun terakhir. Ruang publik sebagai ruang milik warga, kini berubah
fungsinya, menghilang dan digantikan bangunan-bangunan baru yang dianggap
tidak merepresentasikan identitasYogyakarta. Ruang-ruang spasial yang sebelumnya
kosong, diperebutkan oleh berbagai pihak. Diantaranya adalah dominasi
pembangunan permukiman baru, hotel, apartemen dan mall di berbagai sudut
kota. Sementara itu billboard, baliho dan beragam spanduk memadati ruas-ruas
jalan, menimbulkan sampah visual yang mengganggu mata. Berbagai upaya protes
dilayangkan pada pemerintah karena mereka dianggap abai dalam memelihara
kepentingan publik dan berpihak pada kepentingan tertentu. Salah satu yang masih
terus konsisten hingga kini adalah Gerakan Warga Berdaya. Gerakan ini menyebut
dirinya sebagai“inisiatif warga”—yang merupakan gabungan/kolektif dari individu-
individu lintas disiplin di Yogyakarta. Mereka yang tergabung diantaranya berprofesi
sebagai akademisi, seniman, arsitek, aktivis lingkungan, mahasiswa, warga kampung
sekitar, dan anggota LSM. Beberapa pegiat yang hingga kini masih aktif diantaranya:
Elanto Wijoyono (Jogja Heritage Community), Yoshi Fajar (Arsitek), Digie Sigit, Anti
Tank dan Anang Saptoto (Seniman) serta Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).
Salah satu momentum yang menjadi cikal bakal gerakan ini adalah pergantian
kepemimpinan dari Herry Zudianto ke Haryadi Suyuti pada tahun 2012. Beberapa
program yang sebelumnya ada, ditiadakan oleh Haryadi. Sementara itu lolosnya izin
pendirian bangunan di titik-titik kritis kota juga menjadi hal yang dipertanyakan
oleh Warga Berdaya.
Aktivitas pertama yang mereka lakukan adalah Merthi Kuta pada awal 2013.
Menganalogikan aktivitas bersih-bersih desa yang kerap dilakukan oleh warga,
anggota GerakanWarga Berdaya mencoba mencatat permasalahan kota berdasarkan
latar belakang keilmuan mereka. Aktivitas ini didokumentasi serta disebarluaskan
ke berbagai media sebagai penanda bahwa masyarakat secara kritis memberikan
aspirasinya pada kota. Gerakan Warga Berdaya menggunakan kesenian sebagai
sarana penyadaran sekaligus upaya menarik simpati warga. Beberapa aktivitasnya
antara lain Festival Seni Mencari Haryadi, penggambaran mural dengan gimmick
“Ra Masalah Har!”, “Jogja Ora Didol” dan penyebaran tagar #JogjaAsat di berbagai
71
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
platform media sosial. Jogja Asat akhirnya diadaptasi menjadi film dokumenter
bertajuk “Belakang Hotel” yang diputar di kampung-kampung untuk membangun
kesadaran kritis warga mengenai dampak pembangunan bagi lingkungan sekitarnya.
Secara formal-organisasional, Gerakan Warga Berdaya bukanlah gerakan
yang memiliki struktur yang melakukan regenerasi setiap tahunnya. Gerakan ini
dapat dikatakan sebagai inisiatif warga yang tumbuh secara organik. Warga Berdaya
sesungguhnya merupakan semangat bahwa setiap warga di Yogyakarta merupakan
manusia yang berdaya. Sekecil apapun peranannya, setiap warga bisa berkontribusi
aktif bagi lingkungannya, sehingga Warga Berdaya sesungguhnya merupakan kita
semua. Berdasarkan evaluasi aktivitas sepanjang kurun waktu 2012-2014 disadari
bahwa selama ini aktivisme yang dilakukan cenderung bersifat eventual dan parsial.
Dalam satu tahun ke belakang, strategi aktivisme berbasis event mulai dikurangi dan
secara berkala, para pegiat Warga Berdaya mulai mengadakan workshop, pelatihan
dan pengembangan kapasitas bagi warga yang terdampak pembangunan. Materi
yang disampaikan pun beragam, mulai dari teknis evaluasi lingkungan sampai strategi
pengorganisasian gerakan politik. Namun demikian, event dan sarana persebaran
melalui budaya populer masih menjadi gimmick yang terus dipertahankan oleh
Warga Berdaya dalam menarik empati warga. Melihat realita yang ada, sejumlah
bangunan yang terus diloloskan izinnya mustahil untuk dilawan. Langkah terakhir
yang bisa mereka lakukan adalah bertahan, beradaptasi dengan segala perubahan
yang ada dan menuntut tanggung jawab korporasi bagi warga terdampak di sekitar
area pembangunan.
72
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
RISET JURUSAN - MAHASISWA:
PERUBAHAN
SOSIAL
73
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
74
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PROSES AKULTURASI SITUS BUDAYADI KAWASAN PANTAI
NGOBARAN MENUJU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PARIWISATA YANG RESPONSIF GENDER
Drs. Suprapto, SU
Salah satu unsur pembeda antara makhluk manusia dengan makhluk
lain di dunia ini adalah adanya kepemilikan Kebudayaan. Setiap masyarakat di
manapun, termasuk Indonesia selalu memiliki “Seven Universal Culture” berupa : (1)
Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup, (2) Sistem Mata Pencaharian, (3) Sistem
Kemasyarakatan, (4) Sistem Bahasa, (5) Sistem Kesenian, (6) Sistem Religi, dan (7)
Sistem Ilmu Pengetahuan (baca Koentjaraningrat, 1980).
Keberadaan kebudayaan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pedoman
perilaku dan sarana pengendali kehidupan manusia, agar di dalam kehidupan
manusia didapati kondisi yang harmonis dan berada dalam kesetimbangan, atau
sering disebut sebagai memiliki kualitas sistem sosial.
Oleh R. Linton, dinyatakan bahwa kebudayaan merupakan : Petunjuk dalam
hidup atau merupakan suatu petunjuk pokok mengenai peri-kelakuan dengan
menetapkan ketentuan yang patut atau tidak patut tertuang dalam kehidupan
masyarakat (dalam Soerjono Soekanto, 1990)
Di dalam proses perkembangannya, kehidupan manusia makin lama
semakin kompleks dan heterogen, sehingga kebudayaan pun menjadi beragam
juga, dan keragaman ini akan dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diatur
secara sistemik di dalam suatu masyarakat demi mempertahankan keharmonisan
dan kesetimbangan kehidupan bersama.
Ujud dari kebudayaan itu sendiri ada yang berupa kebudayaan material
(benda-benda hasil cipta, rasa, karsa manusia), akan tetapi ada juga yang bersifat
imateriil (ide, gagasan, pendapat, sikap, perilaku) yang untuk mengekspresikan
kebudayaan itu biasanya di dalam kehidupan manusia dilengkapi dengan media,
sarana, atau arena untuk melakukannya, seperti : Sanggar tari, sanggar lukis, tempat
ibadah, rapat antar warga, dan lain-lain.
Keadaan seperti di atas ternyata di dapati pula di kawasan pantai ngobaran
Gunung Kidul yang ternyata di sana ditemukan situs yang terdiri atas dua tempat
ibadah dari agama yang berbeda, dan tempat peribadatan dari dua aliran kepercayaan
berbeda, namun berada pada posisi berdekatan dan bahkan nyaris berdampingan.
75
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Keberadaan dua tempat ibadah berlainan agama dan dua tempat
ibadah berlainan kepercayaan yang berdampingan tersebut, sudah tentu telah
mendatangkan daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya, dan disertai
tanda-tanya bagaimana hal itu dapat terjadi ? Suatu tempat ibadah lain agama dan
lain kepercayaan, berada pada suatu tempat yang sangat berdekatan.
Keberadaan situs kebudayaan tersebut sampai sekarang masih ada dan
seharusnya berpotensi menjadi sumber konflik atau disharmoni di antara para pemeluk
agama dan aliran kepercayaan, namun ternyata hal tersebut tidak terjadi sampai
sekarang. Sepertinya ada faktor-faktor penyebab mengapa hal ini bisa terjadi.
Lebih dari sekedar tempat ibadah, situs kebudayaan tersebut juga memiliki
potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata yang
ada di kawasan pantai ngobaran Gunung Kidul ini, karena disamping berguna bagi
pelestarian kebudayaan, juga berguna bagi peningkatan pendapatan penduduk
setempat pada khususnya, maupun pemerintah pada umumnya.
Sudah disadari banyak pihak bahwa industri pariwisata merupakan salah satu
sumber penyumbang devisa terbesar bagi suatu negara.
Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang memiliki banyak
tempat wisata pantai karena letak geografisnya berada di selatan dan berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia. Obyek wisata pantai yang terkenal di Gunung
Kidul antara lain Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Indrayanti, Pantai
Sundak, Pantai Siung, Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran dan sebagainya. Minat
wisatawan yang besar terhadap pantai di Gunung Kidul membuat bermunculan
banyak pantai baru di sana. Salah satu pantai yang sedang berkembang dan mulai
populer adalah Pantai Ngobaran yang terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari,
Kabupaten Gunung Kidul.
Pantai ini dikenal karena memiliki cerita sejarah tersendiri, sebagaimana
disebutkan sebelumnya bahwa di tempat itu terdapat dua tempat ibadah lain agama,
yaitu berupa pura atau tempat ibadah umat Hindu dan masjid atau mushola yang
digunakan untuk tempat ibadah umat Islam dalam lokasi yang berdekatan.
Hal menarik yang terdapat di sama adalah adalah : (1) Keberadaan tempat-
tempat ibadah dari agama yang berbeda, (2) Kerukuman warga yang bertahan sampai
sekarang, (3) Potensi wisata yang berkembang dari waktu ke waktu, (4) Keterlibatan
kaum perempuan dalam mempertahankan eksistensi dan pengembangan obyek
wisata, (5) Faktor-faktor yang membuat warga di sana tetap solid-integratif dalam
mempertahankan kehidupan bersama di antara pemeluk agama yang berbeda..
76
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
Pantai Ngobaran sebagai salah satu pantai yang sedang berkembang dan
banyak dikunjungi wisatawan memiliki potensi dalam bidang ekonomi yang memberi
peluang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata.
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam
penelitian ini adalah :
Bagaimana proses akulturasi situs budaya di kawasan pantai ngobaran dalam
pengembangan industri wisata yang responsif gender ?
Untuk menjawab permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian terhadap
para informan kunci, seperti : Camat, Staf Desa, Juru Kunci, Ketua Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Pedagang, Fotografer/pemandu wisata, sopir taksi, dan wakil pedagang,
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompook
terarah, dan dokumentasi.
Adapun hasil dari penelitian ini, secara singkat dapat dikemukakan sebagai
berikut.
1. Data sekunder dari Kecamatan Saptosari maupun Kelurahan Kanigoro
2. Data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan
diskusi kelompok terarah, bersama : Bapak Camat, Pihak Kelurahan, Ketua
Dasa Wisma Ngobaran, Juru Kunci, Tokoh Agama, Pelaku Pendukung Kegiatan
Obyek Wisata (Pemilik rumah makan, Fotografer, Tukang Parkir, dan Sejumlah
Wisatawan)
3. Diperoleh data bahwa dalam melakukan pengembangan wisata di kawasan
Pantai Ngobaran, sudah didapati keseimbangan keterlibatan di antara kaum
laki-laki dan Perempuan.
4. Keseimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas telah memenuhi persyaratan:
Akses Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat atau yang dikenal sebagai Konsep APKM
dalam studi Gender.
Kesimpulan singkat yang dapat dirumuskan dalam laporan penelitian ini
adalah antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut :
1. Kawasan Pantai Ngobaran betul-betul memiliki tempat ibadah yang saling
berdekatan di antara agama yang satu dengan agama yang lain, tanpa men-
galami benturan atau konflik.
2. Didapati bangunan berupa mushola yang kiblatnya tidak mengarah ke barat,
akan tetapi ke selatan dan tidak menimbulkan proses di antara para warga atau
antar pemeluk agama.
77
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
3. Didapati faktor perekat interaksi sosial (glue of social interaction) berupa ke-
percayaan terhadap jasa dan kekuatan Sosok Ratu Kidul sebagai Penguasa
Laut Selatan yang dianggap telah banyak melakukan Perlindungan terhadap
Kehidupan Masyarakat Setempat, sehingga pantas untuk dihormati, dengan
membangun mushola yang arah imamnya di sisi selatan,bukan barat..
4. Ketika para informan ditanya alasannya, mereka menjawab bahwa Tuhan itu
ada dimana-mana, jadi menghadap kemanapun kita berdoa, maka Tuhan pasti
ada. Itupun jika mau sholat maka arah nya tetap ke barat, silahkan lihat tanda
arah panah yang yang dibuat masyarakat
5. Proses sosial pelaksanaan akulturasi budaya, nilai-nilai sosial, maupun norma
sosial, dilakukan melalui cara formal dan non formal.
a. Cara formal dilakukan melalui rapat-rapat rutin bulanan baik di tingkat
kecamatan maupun kelurahan dan melalui upacara hari hari penting
nasional.
b. Cara non formal dilakukan melalui pertemuan selapanan warga, pertemuan
kelompok sadar wisata, pertemuan karang taruna, pertemuan-pertemuan
yang bersifat keagamaan, dan obrolan santai di saat gotong-royong
maupun kerja bakti.
6. Sedangkan substansi akulturasi atau pewarisan budaya, nilai-sosial, dan norma
sosial yang disampaikan adalah meliputi : (1). Urgensi menjaga persatuan dan
kesatuan warga; (2) Toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama; (3)
Keyakinan bahwa Sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah Pelindung dan Penyelamat
warga masyarakat Kanigoro, maka pantas untuk dihormati.
78
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
POLA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP
SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
Dr. Bevaola Kusumasari
Isu perubahan iklim merupakan tantangan multidimensi paling serius dan
kompleks yang dihadapi umat manusia pada awal abad ke-21. Semua negara-
negara di dunia merasakan ancaman dan tantangan dari perubahan iklim dan
pemanasan global ini yang terjalin erat dengan perilaku dan gaya hidup manusia,
keputusan politik, pola pembangunan, pilihan teknologi, kondisi social ekonomi dan
kesepakatan internasional. Dampak negatifnya menjadi cepat meluas dari tingkat
global hingga ke tingkat lokal.Ketika suhu bumi semakin panas, pola curah hujan
berubah drastic, iklim dan cuaca menjadi lebih ekstrem.Seringnya muncul bencana
kekeringan, badai dan banjir maka gelombang panas dan kebakaran huttan makin
banyak dan meluas. Pada suhu bumi yang mencapai titik panas tertentu, bongkahan
es di kutub dan salju dapat mencair dan menimbulkan gejala pemekaran air laut,
permukaan laut naik dengan kemampuan menenggelamkan dataran rendah, pesisir
pantai dan pulau-pulau kecil padat penghuni di negara-negara sedang berkembang.
Puluhan juta rakyat miskin yang rentan menjadi kekurangan air bersih dan semakin
terancam oleh gagalnya panen hasil pertanian, merosotnya produktivitas dan hasil
usaha tani, kebun dan perikanan.
Sektor pertanian terutama sektor tanaman pangan merupakan sektor yang
paling berdampak dengan adanya perubahan iklim. Terdapat tiga faktor utama
yang terkait dengan perubahan iklim global yang berdampak pada sektor pertanian
adalah: (1) perubahan pola hujan, (2) meningkatnya kejadian iklim ekstrim (banjir dan
kekeringan), dan (3) peningkatan suhu udara. Pengaruh perubahan iklim terhadap
sektor pertanian bersifat mutidimensional, mulai dari sumberdaya, infrastruktur
pertanian, sistem produksi pertanian, sampai denganaspek ketahanan, kemandirian
pangan dan kesejehteraan petani. Dampak ini semakin terlihat dari adanya penciutan
lahan sawah, konversi lahan yang semakin tinggi, perluasan lahan kritis, meluasnya
kerusakan jaringan irigasi, penurunan ketersediaan air pada waduk, serta peningkatan
frekuensi banjir yang berimplikasi pada munculnya berbagai hama penyakit.
Perubahan iklim merupakan proses alami yang bersifat tren yang terus
menerus dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk
antisipasi dan penyiapan adaptasi dalam rangka menghadapi perubahan iklim dan
mengembangkan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Di samping
79
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
itu perlu adanya persepsi yang sama tentang perubahan iklim diantara berbagai
kalangan seperti ilmuwan/peneliti, dengan pemangku kebijakan, penyuluh, dan
petani. Adaptasi adalah salah satu dari opsi kebijakan berkenaan dengan perubahan
iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim berhubungan dengan pengaturan terhadap
praktek, proses dan sistem untuk meminimalkan dampak negatif perubahan
iklim pada saat sekarang dan masa depan, serta mendayagunakan peluang dan
kesempatan yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat.
Kajian literatur telah dilakukan untuk memetakan bagaimana pola petani di
Indonesia mengatasi perubahan iklim. Petani saat ini tidak dapat mengandalkan lagi
perkiraan cuaca atas dasar kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah Pranata
Mangsa, oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah melakukan strategi adaptasi
terhadap perubahan iklim. Dari berbagai temuan di banyak daerah ditemukan bahwa
strategi yang digunakan petani untuk meningkatkan hasil pertanian adalah pertama,
menanam padi dan sayuran dengan sistem seling. Misalnya untuk beradaptasi dengan
banjir,maka petani menanam padi IR 64 atau Cisedane dan berseling dengan tanaman
singkong, terong, jagung, kacang, dan cabai. Untuk beradaptasi dengan musim kering
berkepanjangan, maka tanaman yang ditanam adalah beras merah dan Pandan
Wangi, berseling dengan singkong, Jagung dan Kacang Koro. Pola tanam seperti ini
terbukti mampu meningkatkan penghasilan petani. Kedua, mengembangkan varietas
padi lokal yang tahan pada kekeringan, hama dan penyakit serta padi yang dapat
dipanen antara 75-80 hari. Hasil varietas padi yang ada misalnya padi merah yang
kaya akan nutrisi dan protein serta rendah kalori dan terbukti cocok untuk penderita
diabetes. Ketiga, diversifikasi makanan untuk dikonsumsi. Petani mulai mengolah
jagung dan singkong untuk dikonsumsi sebagai makanan utama pengganti beras dan
sebagai sumber karbohidrat utama. Keempat, menciptakan model terasering pada
lahan pertanian di pegunungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi
dan menjamin kesuburuan tanah. Sistem teraserring terbukti mampu meningkatkan
produktivitas lahan dan hasil panen. Kelima, menanam tanaman rumput dan pohon
untuk mencegah erosi. Pohon yang ditanam antara lain akasia, mahoni, sengon,
dan pohon buah-buahan. Keenam, menggunakan areal sawah untuk beternak ikan
sekaligus menanam padi. Hal ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen petani
yang berasal dari padi dan ikan.
80
Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
PERILAKU PENJUAL JAMU DALAM MENGHADAPI
KOMPETISI GLOBAL
Dr. S. Djuni Prihatin, MSi dan Dra. Susi Daryanti, MSc
Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan
keanekaragaman hayati yang relatif besar, mempunyai peluang yang cukup besar
untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi
yang pesat, tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik, keberadaan berbagai
institusi di tingkat lokal (posyandu, kelompok tani, organisasi kemasyarakatan dll),
dan adanya pendekatan baru manajemen pembangunan ke arah desentralisasi
dan partisipasi masyarakat, merupakan faktor pendorong bagi upaya pemantapan
capaian produk pangan dan gizi masyarakat. Dengan memanfaatkan keragaman
potensi sumber daya antar daerah dan keragaman selera serta permintaan pangan
yang semakin mengglobal, pemantapan dapat diwujudkan melalui upaya (a)
memanfaatkan potensi dan keragaman sumberdaya lokal yang dilaksanakan secara
efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan (b)
mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis pangan yang berdaya saing,
berkelanjutan, kerakyatan dan terdesentralisasi, (c) mengembangkan perdagangan
regional (antar daerah) yang mampu meningkatkan ketersediaan dan kegiatan
ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, (d) memanfaatkan pasar internasional
secara bijaksana bagi pemenuhan kebutuhan konsumen, (e) memberikan jaminan
akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam melakukan kegiatan usaha.
Globalisasi pangan sebenarnya tidak sepenuhnya terbukti efisien bahkan
proses tersebut mengancam keragaman sumber daya hayati. Globalisasi cenderung
lebih menguntungkan industri skala besar dan mengesampingkan industri kecil
dan menengah sebagai industri dominan di negara berkembang. Salah satu
alternatif bijaksana bagi negara berkembang untuk menghadapi globalisasi ialah
dengan pembentukan sentra-sentra industri bagi budidaya produk lokal, seperti
produk jamu. Teori yang dipakai dalam menjelaskan fenomena perilaku dengan
menggunakan teori perilaku Kurt Lewin yang menyebutkan bahwa perilaku itu fungsi
dari individu dan lingkungan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara mendalam dan dokumentasi. Data terkumpul kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif. Perilaku penjual jamu dalam menghadapi kompetisi
global adalah perilaku yang merespon dari aktivitas seperti : curahan waktu yang
digunakan untuk memproduksi jamu, penggunaan teknologi untuk memperluas
81
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
buku_sinopsis_research_day_2015
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search