buku_sinopsis_research_day_2015

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
mengakomodasi pengetahuan lokal. Ketiga, introdusir toolkits/instrument kegiatan
yang fasilitatif bagi pengetahuan lokal.

Riset aksi yang didukung oeh Knowledge Sector Initiative-DFAT ini
dilaksanakan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Belu (NTT), Kabupaten
Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan). Maisng-
masing kabupaten merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dan
merupakan lokasi industri ekstraktif.

182

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

JARAK SOSIAL DAN PUBLIC DISTRUST
TERHADAP MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

New Media Studies (Newmesis)
Jurusan Ilmu Komunikasi

GagasanASEANsebagaisebuahkomunitaskawasantelahlamadiagendakan.
Secara formal, agenda tersebut diwacanakan akan segera diberlakukan pada akhir
tahun 2015. Sebagai konsekuensinya, kesiapan masyarakat dalam menyambut
agenda tersebut menjadi prasyarat mutlak. Pemahaman terhadap kesiapan
masyarakat dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 menjadi fokus
kajian dalam penelitian ini. Tingkat kesiapan masyarakat terhadap wacana ini dapat
dilihat dari dua indikator yaitu actual network of friendship (kepemilikan jejaring
pertemanan aktual) dan social distance (jarak sosial) masyarakat terhadap negara-
negara tetangga sesama anggota ASEAN. Metode survei digunakan sebagai basis
metodologis untuk melihat persepsi dan sikap masyarakat terhadap jarak sosial
masyarakat Indonesia warga negara di kawasan ASEAN serta kepercayaan mereka
terhadap agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan relasi antara
masyarakat Indonesia dengan sesama warga dari negara-negara di kawasan ASEAN
terbilang rendah. Mayoritas responden menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki
teman dari sesama negara ASEAN. Secara khusus, kajian ini mengungkap bahwa
tingkat kepemilikan jaringan pertemanan mengerucut pada dua kelompok negara
yaitu negara dengan jaring pertemanan tinggi dan rendah. Negara dengan tingkat
kepemilikan jaringan pertemanan terendah yang dimiliki oleh responden antara
lain Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Timor Leste. Adapun tingkat
kepemilikan jaringan pertemanan tertinggi ditempati oleh Malaysia dan Singapura.

Jarak sosial relatif tidak menjadi persoalan yang berarti bagi masyarakat.
Masyarakat Indonesia cenderung bersikap terbuka dan bersedia menjalin relasi
dengan warga masyarakat dari negara-negara di kawasan ASEAN. Jarak sosial
secara sederhana dimaknai sebagai tingkat kesediaan untuk berhubungan dan
dalam konteks apa hubungan tersebut dapat diterima. Jarak sosial sekaligus
menjadi indikasi level kedekatan yang dapat ditoleransi antar kelompok sosial.
Secara umum, mayoritas masyarakat menerima warga dari sesama negara ASEAN
dalam dua kategori yaitu pendatang/tamu/turis dan sebagai teman dekat. Dalam
konteks relasi sebagai teman dekat sejumlah negara seperti Thailand, Singapura,

183

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia dapat diterima dengan cukup
baik. Dalam konteks relasi pendatang/tamu/turis, penerimaan terbesar ditujukan
kepada Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dalam konteks relasi sebagai kolega kerja,
Singapura menjadi negara yang dianggap paling potensial. Terakhir, dalam konteks
hubungan keluarga penduduk dari Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia
cenderung lebih diterima dibandingkan negara-negara lain. Terdapat kesenjangan
antara kepemilikan relasi secara empiris dengan ekspektasi relasi yang dimiliki
responden. Ekspektasi responden untuk menjalin relasi dengan warga negara dari
negara-negara di ASEAN relatif lebih tinggi dibandingkan relasi aktual yang saat ini
dimiliki.

Ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap MEA 2015 dipahami
melalui dua paparan utama. Pertama, persepsi masyarakat tentang potensi adanya
praktik intoleransi dalam pelaksanaan MEA 2015. Kedua, aspirasi masyarakat
terkait pencegahan praktik intoleransi dalam konteks MEA 2015. Secara umum,
masyarakat cenderung ragu dalam mengekspresikan pendapatnya terhadap MEA
2015 dibuktikan melalui presentase jawaban ragu-ragu yang berkisar antara 30%-
47% di hampir seluruh pertanyaan.

Mayoritas masyarakat meyakini bahwa agenda MEA 2015 akan lebih
banyak menguntungkan perusahaan multinasional asing namun tidak sampai
menghancurkan kekuatan ekonomi domestik. Masyarakat bahkan cenderung
optimis bahwa MEA 2015 akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Pesimisme masyarakat muncul dari keyakinan mereka bahwa MEA 2015 berpotensi
menciptakan ketimpangan pendapatan, diskriminasi tenaga kerja, dan masalah
perdagangan manusia antarbangsa. Mayoritas responden juga menyepakati
bahwa intoleransi di media baru berpotensi menciptakan konflik yang berdampak
pada disharmoni relasi antarwarga dan antarbangsa di kawasan ASEAN.

Pada akhirnya, harapan masyarakat terhadap MEA 2015 berpusat pada tiga
hal. Pertama, MEA 2015 semestinya tidak memberi peluang bagi praktik intoleransi
di media baru. Kedua, Pemerintah diharapkan dapat membatasi tenaga kerja
asing untuk melindungi kepentingan warga negara asli. Terakhir, harapan atas
pembatasan terhadap akses kelompok radikal terhadap media baru di ASEAN.

184

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

COMPREHENSIVE STUDY ON ADOLESCENTS AND YOUTH
RELATED POLICIES IN INDONESIA

REFERENCE OF THE FRAMEWORK ON A HOLISTIC YOUTH
DEVELOPMENT POLICY

Youth Studies Centre (YouSure)

BPS-Statistics Indonesia data from Population Census 2010 showed that there
were 237.6 million people living in Indonesia, of which 27.6 percent (about 63 million
people) were young people aged 10-24 years.1 These data indicated the need for specific
and comprehensive policy attention on the country’s population of young people.
Young people have a lot of potential in various areas. The first step to realising their
potential is by providing young people with access and opportunities to optimally play
a role in society, and encouraging them to participate in safeguarding the development
of future generations. Realising their potential is an acknowledgement of young people
as citizens, with equal rights to other citizens, who are capable of becoming main actors
in the future development of the nation. Young people’s development needs to address
using a ‘joined-up’2 strategy that emphasises a multi-professional approach.

Based on the above, this study aims to: (1) conduct situation analysis on the
implementation of development policies and programmes relating to young people in
the RPJMN 2010-2014, including by identifying opportunities, challenges and strategies
for the development of young people; (2) identify good practices based on case studies of
adolescent and youth participation in society; and (3) prepare recommendations on key
issues, priority policies and programmes that highlight adolescent and youth development.
Based on a youth study desk review, this background study suggested that a holistic concept
of young people’s development needs to be defined based on two important approaches
in observing young people objectively. Nonetheless, a holistic concept of young people,
in responding to and negotiating with their world situations, is the true form of young
people’s representation3, that has not been systematically utilised by the government and
non-government sectors. The first approach is the relational approach, which sees young
people according to their roles with older people in society (adults, including parents,
1 Statistic Indonesia, Bappenas, UNFPA. 2013. Indonesia Population Projection 2010-2035. Statis-

tic Indonesia, Jakarta.
2 ‘Joined-up thinking’ will be used as an approach to change the mechanism of young people’s

development to one that is based on a bureaucracy that promotes multi-professionalism rather
than single (sectoral) institutions.
3 Adolescent and youth representation are two isses that have been studied in the dissertation
entitled: Youth Excluded Micro Politics in Solo, (Margono, 2013).

185

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

teachers, political elites, government officials, etc.). Second, the constructional approach,
which sees young people according to conceptual constructions, which are often regarded
as overlapping realities as young people transition from the status of children to teenagers,
and, finally, adults. In understanding the agency4 of young people as stakeholders, the two
approaches shall be considered together in order to see a more complete profile of young
people.

In matters of public policy relating to young people, the formulation of concepts
needs  to be  based on certain assumptions  about  young people as a population.
It is important that any assumptions be made explicitly, since the theoretical
definition of  young people  is very  broad,  and  sometimes  its categories  overlap.
The assumptions  used in this study are that young people  are actors/agency in
development, and can become assets as high-quality human resources in the future. In
most government’s programmes, young people are generally approached according to
the interests of specific sectors, and not according to a holistic concept, looking at their
overall development and wellbeing. The orientation of policies and programmes for
young people’s development need to be developed based on the citizenship approach5,
with features to develop the role of young people as agents or subjects, in order to
prepare them to become quality human capital for the future.

1. The target of young people’s development is to prepare a ‘high-quality’ gen-
eration and not to place young people in a vulnerable position under an
authoritative programme. The assumption that young people have a voice
should be realised by preparing bureaucratic readiness for a change from giv-
ing orders to giving room, from a sectoral to a joined-up approach, and from
administrative allocation to allocation by citizenship. Thus, the concept of ho-
listic youth development is development that places young people in a posi-
tion to develop their role as agents through a multi-professional approach.
The background study is focused in six areas, namely: (1) health, (2) education,
(3) employment and entrepreneurship, (4) leadership, (5) social protection and
(6) information technology.

4 Agency is the culmination of an individual’s capacity to act: their skills and capabilities and their
ability to change their own lives (DFID – CSO Youth Working Group. 2010. Youth Participation
in Development: a Guide for Development Agencies and Policy Makers. London, SPW/DFID-CSO
Youth Working Group)

5 Citizenship approach means that young people are recognized politically, socially and culturally

186

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

NUCLEAR WEAPONS IN INTERNATIONAL RELATIONS:
A BACKGROUND PAPER

Institute of International Studies cluster Program on
Humanitarian Action Department of International Studies (POHA)

Jurusan Hubungan Internasional

This paper will tell a story of nuclear weapons in international relations, by
tracing its roots, impacts and looking at states’ attitude and behavior toward nuclear
weapons over time. The importance of nuclear weapons in international relations is
never a question. If there is one type of weapon that has so much impact in the way
international relations are ordered, the answer will definitely be nuclear weapons.
Since its invention and subsequent use at the end of the World War II, nuclear
weapons have been deeply entrenched within the structure of international politics.
It is no coincidence that the permanent members of the United Nations Security
Council who possess veto privilege are all nuclear-armed states. The entry into force
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in 1970 is also central in the reordering
of the world around the two categories of states, the nuclear weapons states (NWS)
and the Non Nuclear Weapon States (NNWS). The centrality of nuclear weapons
in international politics is due to its sheer power. The explosions caused by nuclear
weapons are believed to be effective in bringing even the most stubborn country like
the Empire of Japan to its knees. The level of destruction caused by the detonation
of a nuclear bomb is unprecedented, not to mention its long- term effects to the health
of the human and to the environment.

The introduction of nuclear weapons in war through the bombing of
Hiroshima and Nagasaki inevitably sparked fear to the world. The International
Committee of the Red Cross (ICRC) concluded as early as September 1945 that the
humanitarian consequences of nuclear weapons were simply unacceptable, and
therefore they should be abolished. In January 1946, the United Nations General
Assembly issued its very first resolution, entitled ‘Establishment of a Commission to
Deal with the Problems Raised by the Discovery of Atomic Energy’. In this ‘Resolution 1’,
UNGA aspired for ‘the elimination from national armaments of atomic weapons and
of all major weapons adaptable to mass destruction.’ It is rather odd, therefore, to see
on the one hand the world realize the dangers of keeping nuclear weapons and wish
to abolish it, while on the other hand a number of states remain clung to their nuclear
arsenals. 70 years from their first use in war, the number of nuclear weapons in the
world remains staggeringly high. There are currently around 16,000 nuclear weapons

187

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
in the world, possessed by 9 countries. Many of those nuclear weapons are kept in hair-
trigger alert. Although this number is significantly lower than it was at the height of the
Cold War, it is still more than enough to destroy the earth several times. The nuclear
weapons states have never lived up to their promise as written in Article VI of the NPT.
These states are even willing to spend billions of dollars for modernization program of
their nuclear arsenals.

Against this backdrop, the NNWS decided that it is pointless to wait for the NWS
to begin the process of nuclear abolition. This sentiment becomes materialized when
a group of NNWS finally initiated another approach to abolish nuclear weapons,
called the Humanitarian Initiative. The central idea of the initiative is to reframe the
debate about nuclear weapons away from strategic / security conversation, into the
conversation about their humanitarian consequences. This initiative has garnered
wide support from NNWS and is envisioned to be the platform to start a negotiation on
a treaty banning nuclear weapons.

188

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

GENDER DAN ENVIRONMENTAL JUSTICE DI ASEAN:
STUDI KASUS INDONESIA

ASEAN Studies Center (ASC)

Studi ini bertujuan untuk menelaah dinamika masyarakat terutama dalam
isu pengelolaan sumber daya. Timbulnya masalah dipacu oleh adanya jurang
besar dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dengan
kebutuhan dasar penduduk lokal. Logika pertumbuhan dan kesejahteraan
yang dibawa oleh kalangan modernis hanya memfokuskan pada keuntungan.
Sedangkan masyarakat lokal lebih menekankan kepada pengelolaan sumber
daya alam yang berlandaskan pada pelestarian alam. Dalam konteks ASEAN yang
muncul sebagai kekuatan baru ekonomi dunia, wilayah ini menjadi target industri
terutama dalam ranah ekstraktif. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya
alam, jelas memberikan pengaruh signifikan terhadap lingkungan sosial, terutama
mereka yang termarginalisasi, yaitu perempuan. Akibat langsung diterima oleh
para wanita dikarenakan aktifitas mereka yang tidak bisa dilepaskan dari nurturing
dan reproduksi dimana sangat berkaitan langsung dengan alam. Penyelenggaraan
industri ekstraktif menyebabkan kerusakan di sektor-sektor utama aktifitas
perempuan, seperti kontaminasi air, tanah yang tak subur, dan pencemaran
lingkungan.

Kultur wilayah Asia Tenggara yang masih menganut sistem patriarki
dalam kehidupannya menjadikan perempuan kurang mendapatkan ruang untuk
membagikan pengalamannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun,
dalam kasus-kasus penting di Asia Tenggara, khususnya Indonesia terdapat
fenomena menarik dimana perempuan menunjukkan aksinya dalam menuntut
keadilan lingkungan. Untuk itu penting bagi para pemerhati sosial dan politik
menelaah lebih jauh fenomena peran gender dan environmental justice khususnya
dalam kasus tambang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekofeminisme, environmental
justice, dan gerakan sosial sebagai landasan untuk melihat konteks peran wanita
dalam pemenuhan keadilan lingkungan. Ekofeminisme sebetulnya berangkat dari
pemikiran yang berbeda dari para kaum feminis liberal. Para ekofeminis percaya
bahwa peran domestik perempuan merupakan hal yang perlu dirayakan para
wanita karena dengan itu mereka dapat menjadi subjek dalam kehidupan sosial
ini, terutama pemaknaan mereka terhadap alam yang sangat dekat dengan

189

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

peran perempuan dalam reproduksi dan nurturing. Nilai-nilai ini yang kemudian
dapat digunakan untuk melakukan aksi “perlawanan” terhadap penyalahgunaan
pengelolaan sumber daya alam. Kasus menarik yang diteliti dalam riset ini adalah
kasus Desa Tumbak, Manggarai Timur, NTT dengan tambang mangan yang sudah
pada tahap moratorium penambangan dan warga Rembang yang sedang menanti
putusan PTUN dalam kasus tambang Semen.

Kontek sosial di kedua daerah memang berbeda dan berimplikasi pada
perjuangan para wanita dalam menyuarakan penolakannya terhadap tambang.
Dalam kasus Tumbak, gereja Katolik memiliki pengaruh yang besar dalam
perjuangan wanita, sedangkan para wanita Rembang harus berhadapan dengan
oligarki yang menggurita dalam isu penyelenggaraan tambang. Setelah melakukan
studi lapangan dan wawancara, fakta menarik ditemukan bahwa para wanita
memiliki persepsi dan pemaknaan terhadap alam yang menghantarkan mereka
untuk melakukan linking yang dapat diartikan sebagai pengenalan terhadap
konflik, bonding atau solidaritas yang dibangun antar sesama perempuan, dan
transforming ide serta gagasan mereka untuk dapat mempengaruhi kebijakan
dengan melakukan aksi dan gerakan sosial.

Dengan menyoroti fenomena tersebut, diskursus mengenai wanita
dalam konteks lingkungan menjadi nilai yang sangat esensial. Pengalaman hidup
mereka dalam mengelola alam menjadi penting untuk diberi ruang dengar yang
dapat menjadi alternatif kebijakan bagi para stake holder. Lebih lanjut lagi, studi
ini diperlukan bagi ASEAN sebagai sebuah regional yang masih kurang memiliki
konsen terhadap gender dan pengelolaan industri ekstraktif untuk meningkatkan
awareness dan willingness dalam melibatkan perempuan di institusi penting baik
dalam negeri maupun regional.

190

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

MENGGAGAS PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

Center for Policy and Management Studies (REFORMA)
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik

Birokrasi merupakan instrumen negara (pemerintah) untuk memberikan
pelayanan publik dan pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga
negara. Realitas kebutuhan dan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat
yang dinamis menuntut kapasitas birokrasi untuk terus melakukan perubahan
sesuai tuntutan zaman. Untuk mewujudkan sosok birokrasi yang kontekstual
maka reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan oleh
setiap pemerintahan modern dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi,
dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Selain
itu, tuntutan publik maupun tekanan kompetisi global yang semakin meningkat
juga mendorong reformasi birokrasi harus dijalankan terus-menerus. Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RB) yang digagas sejak tahun 2008 oleh Kemenpan-RB ternyata
mengandung tiga kelemahan mendasar.

Pertama, program RB lebih menitikberatkan pada perbaikan remunerasi bagi
pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) tanpa mengaitkannya dengan perbaikan kinerja.
Sementara itu, Singapura yang selama ini menjadi rujukan terobosan remunerasi terus
berusaha memastikan agar market salary benchmark, penetapan standar gaji dan
remunerasi aparatur yang disetarakan dengan sektor privat, harus berjalan bersamaan
dengan sistem penilaian kinerja yang baik sebagaimana di sektor privat.

Kedua, program RB di Kementerian dan Lembaga terperangkap pada
formalisme yang hanya menekankan dokumentasi rencana-rencana, target-target,
serta indikator kuantitatif yang kurang relevan dengan perubahan substansial.
Dalam pengisian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
misalnya, birokrat cenderung memberikan data kuantitatif tanpa dukungan
evidence yang konkrit.

Ketiga, terjadi penyeragaman kebijakan yang mengakibatkan RB
kehilangan konteks dan kemampuan untuk merancang program yang spesifik
dan relevan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi dalam entitas lembaga
tertentu dalam pemerintahan. RB justru masih terjebak pada birokratisasi reformasi
birokrasi. Aparatur masih didorong untuk berorientasi pada pemenuhan aturan dan
dokumen pendukung pelaksanaan aturan RB, sehingga RB sendiri baru menyentuh
proses ketimbang hasil.

191

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Strategi Reformasi Birokrasi: Inovatif dan Extra Ordinary

Jika dibandingkan dengan capaian negara lain seperti Singapura, Korea
Selatan dan Taiwan, Indonesia termasuk di deretan paling belakang. Ketiga negara
tersebut berangkat dari kondisi yang sama dengan Indonesia, akan tetapi mereka
sekarang sudah melaju menjadi negara industri yang sangat maju. Untuk itu,
revolusi mental yang dijadikan jargon utama Jokowi perlu diterjemahkan ke dalam
reformasi birokrasi. Berikut adalah lima perombakan yang harus dilakukan sebagai
strategi inovatif reformasi birokrasi:

1. Perombakan komposisi SDM Birokrasi

Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut sebanyak mungkin dari sektor
swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya. Eksperimen semacam ini
perlu dilakukan didasarkan pada pengalaman merekrut Ignatius Jonan dan
Dahlan Iskan yang telah berhasil merubah birokrasi PT KAI dan PLN. Ini juga
menujukkan bahwa kepemimpinan yang transformative menjadi factor
penentu.

2. Perombakan pola pengambilan keputusan

Ini bisa dilakukan dengan memberikan ruang inovasi yang luas dan tindakan-
tindakan di luar kebiasaan (extra-ordinary actions). Hanya dengan cara revolusi
pengambilan keputusan maka inovasi dapat dijalankan dengan baik. Sejauh
tindakan diskresi seseorang tersebut tidak ada unsur korupsi dan merugikan
publik maka hal itu bisa dibenarkan.

3. Perombakan sistem akuntabiltas kinerja birokrasi

Penilaian kinerja harus didasarkan pada cost-effectiveness dalam mencapai
tujuan yang direncanakan, dan bukan pada penyerapan anggaran yang tidak
berdampak positif untuk warga. Selain itu, tuntutan terhadap akuntabilitas
administratif (administrative accountability) dalam setiap penggunaan
anggaran tidak boleh mengurangi substansi akuntabilitas kinerja.

4. Perombakan regulasi yang merugikan publik

Saat ini ada kecenderungan birokrasi menciptakan regulasi tanpa penilaian
dampak atas diterapkannya regulasi. Sejauh ini, ada keseriusan Pemerintah
Pusat untuk menghapus peraturan daerah (Perda) yang merugikan dunia
swasta, tetapi tidak ada upaya untuk menghapus Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang merugikan publik.

5. Perombakan struktur ke arah birokrasi fungsional

Hal ini bisa dilakukan dengan menghapus unit yang tidak relevan untuk
pelayanan publik. Unit-unit yang dibangun hanya untuk menempatkan
seseorang tanpa fungsi yang jelas harus dihapus. Konsekuensi dari

192

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
perombakan struktur adalah pengurangan jumlah jabatan struktural dan
lebih menekankan pada rekrutmen pejabat fungsional.

Policy notes ini disusun sebagai semangat untuk dapat memberi masukan
kepada pemerintah Presiden Joko Widodo agar Road MAP Reformasi Birokrasi 2015-
2019 menjadi lebih sempurna. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap capaian yang
telah dihasilkan oleh Pemerintah sebelumnya, policy notes ini diharapkan dapat
memberikan tambahan gagasan segar yang bisa diadopsi dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi lima tahun ke depan sehingga mampu mengakselerasi upaya
pemerintah dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.

193

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

194

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

195

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

196

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

THE INOVATION ADOPTION PROCESS OF
NATURAL DYE BATIK PRODUCERS IN INDONESIA

Case Study Natural Dye Batik Industry in Solo

Dyah Anindita D.P
In Search of Balance

Inovasi bukan merupakan fenomena baru. Inovasi dianggap sebagai elemen
kunci dalam kesuksesan bisnis. Namun terlepas dari hal itu, literatur terdahulu
mengungkapkan berbagai macam definisi, tahapan proses adopsi inovasi maupun
faktor pendorong keputusan adopsi sebuah inovasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan adopsi sebuah inovasi, memahami proses adopsi inovasi
serta mengeksplorasi tipe-tipe adopter yang ditemukan dalam proses adopsi
inovasi. Konteks yang dipilih dalam penelitian ini adalah industri batik warna alam
di kota Solo. Seperti diketahui saat ini industri batik diwarnai oleh batik dengan
pewarna kimia atau sintetis dengan berbagai pertimbangan diantaranya harganya
yang jauh lebih murah dan prosesnya yang cenderung instan menyebabkan batik
dengan pewarna sintetis lebih dianggap efisien oleh para produsen. Namun, adanya
fakta bahwa batik sintetis merusak lingkungan melalui pembuangan limbahnya
serta bahaya yang disebabkan oleh zat-zat kimia terhadap kulit seakan dihiraukan
oleh produsen maupun konsumen. Ditengah-tengah maraknya industri batik
sintetis inilah tersisa produsen batik warna alam yang masih bertahan berproduksi
batik warna alam sampai saat ini.

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan studi kasus. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah
keputusan adopsi inovasi bisa berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal)
perusahaan. Pada penelitian ini juga ditemukan proses adopsi inovasi yang
beragam dari berbagai perusahaan. Selain itu ditemukannya berbagai macam tipe
adopter inovasi dilihat dari kecepatan inovasi dan faktor pendorong dalam adopsi
inovasinya.

197

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DIANTARA KONSERVASI DAN PARIWISATA: DINAMIKA
SOSIAL NELAYAN DI TAMAN NASIONAL KOMODO

Dian Lintang Sudibyo
In-Search of Balance
Pascasarjana Antropologi Budaya UGM

Melibatkan masyarakat lokal dalam industry pariwisata, telah menjadi
rencana kerja pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) sejak 36 tahun lalu
(1979). Pariwisata dilihat sebagai pemanfaatan sumberdaya paling lestari, sehingga
merubah aktivitas ekonomi masyarakat lokal agar terlibat dalam pariwisata
sungguh diharapka. Hal ini bukan tanpa kritik. Ahli ekonomi-politik melihat
kolaborasi konservasi dan pariwisata sebagai kesempatan kapitalisme untuk
memulai akumulasi kapital di ruang baru. Proses ini ditandai dengan ambil alih
wilayah untuk konservasi dan kemudian menciptakan kelas buruh sebagai motor
penggerak industry pariwisata. Saya menolak gagasan tersebut. Data menunjukan,
hingga kini mayoritas penduduk (97%) adalah nelayan, padahal penetapan wilayah
konservasi sudah terjadi puluhan tahun lalu. Mengapa hal ini terjadi?

Penelitian dilakukan di Pulau Rinca, Labuan Bajo, manggarai Barat, Nusa
tenggara Timur (NTT). Pulau Rinca masuk dalam wilayan Taman Nasional Komodo
bersama Pulau Komodo, Papagaran, dan pulau-pulau kecil lainnya. Selain daratan,
wilayah perairan di sekitar pulau juga masuk dalam wilayah lindung ini. Data
dikumpulakan melalui partisipasi obervasi dan wawancara mendalam. Disini saya
berasumsi manusia melihat, memaknai dan mengelola lingkungan sekitarnya
berdasarkan pengalaman-pengalaman historis. Konsekuensinya penelusuran
pengalaman masa lalu harus dilakukan, untuk melihat kondisi sekarang. Saya
menelusuri bagaimana program awal TNK pada masa colonial hingga sekarang.
Saya juga mengurai keterkaitan antara pariwisata dan konservasi dalam konteks
logika pasar. Kemudian saya menelusuri bagaimana dinamika sosial masyarakat
lokal merespon tekanan konservasi dan pariwisata di wilayah mereka.

Ada empat jawaban. Pertama, konservasi telah memproduksi ruang
baru yang pada akhirnya merubah relasi antara manusia dan lingkungananya.
Masyarakat yang dulu membagi waktu kerja berdasarkan dua musim, musim ikan
dan berladang, kini hanya bertumpu pada satu mata pencaharian yaitu nelayan.
Kedua, pariwisata justru memarginalkan masyarakat lokal, sebab kalah bersaing
dengan pemodal yang lebih kuat dan tenaga kerja dari tempat lain. Ketiga,

198

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
konservasi disatu sisi memang menekan masyarakat lokal dengan berbagai macam
aturan, namun dia juga memunculkan peluang bagi nelayan agar tetap eksis
sebagai nelayan. Wilayah konservasi dijaga ketat, sehingga ‘perusak’ dari luar susah
masuk dalam wilayah ini. Artinya persaingan perebutan sumberdaya laut, tidak
begitu ketat. Keempat, secara sosial relasi produksi nelayan yang mengikat justru
membuat para buruh nelayan, susah lepas dari jerat menjadi nelayan itu sendiri.
Keempat alasan tersebut menjadi jawaban mengapa nelayan masih bertahan di
Taman Nasional Komodo.

199

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

DAMPAK EKONOMIS DAN EKOLOGIS EKSPLOITASI HUTAN
PADA MASA ORDE BARU

Akhmad Ryan Pratama
In-Search of Balance

Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM

Kalimantan Timur merupakan sala satu provinsi di Indonesia yang memiliki
luas tutupan hutan yang sangat luas. Tutupan hutan yang sangat luas itu memiliki
banyak sekali potensi yang dimanfaatkan. Salah satuya ialah potensi ekonomi yang
terkandung didalamnya. Pemerintah Orde Baru pada awal-awal mereka berkuasa
menyadari potensi ekonomi hutan Kalimantan Timur. Untuk itu mereka mulai
membuka peluang bagi investasi modal asing, untuk menamkan modalnya pada
sektor kehutanan di Kalimantan Timur.

Adanya investasi asing akhirnya membuka jalan, bagi pemerintah untuk bisa
mendapatkan devisa ekonomi dari eksploitasi hutan di Kalimantan Timur. Secara riil,
eksploitasi hutan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, apakah
benar bahwa peningkatan devisa pemerintah itu juga berbanding lurus dengan
pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Timur?. Selain itu, berbagai data dan fakta
menegaskan bahwa kebakaran hutan besar baru terjadi ketika pemerintah Orde
Baru memberikan konsesi bagi para pengusaha untuk mengeskploitasi hutan.
Sehingga sangat jelas terlihat benang merah antara eksploitasi hutan, dengan
dampak ekologis yang bisa ditimbulkan.

Tulisan ini akan membahas mengenai relsasi-relasi yang mebghubungkan
antara eksploitasi hutan dan dampaknya yang difokuskan dalam fenomena
ekonomi dan ekologis.

200

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

LEGAL PROTECTION OF WORK AGREEMENT LIMITED
DURATION BETWEEN EMPLOYEE AND PT. SURVEYOR
INDONESIA (PARTIES WHO HAVE SIGNED THE AGREEMENT)
WHICH WAS PLACED IN PT. TOTAL E&P INDONESIE AND THE
IDEAL ROLES OF CSR REGARDING TO POSITIVE REGULATION

IN INDONESIA

Nomensen Freddy Siahaan1 dan Ari Hernawan2
In-Search of Balance

The capacities among Government, Employer, and Employees have unequal
bargaining power. The employer usually has greatest bargaining power among of
them, followed by the Government, then the employees. But normally, the
government should control and restrain the employer and employees. On business
process, generally parties who are getting careless from our government are
employees, because employees are used as a production factor only by employer.

This Legal Writing3 aims to answer the issues related to Manpower System
especially toward Outsourcing Employee’s Agreement in oil and gas company.
Firstly, Scholar would like to know the critical or analyses toward Work Agreement
Limited Duration. Then Preventive Protection toward Outsourcing Employees
which was stated on Work Agreement Limited Duration and ideal roles of CRS to
handle it.

The method which was used in this Scholar Paper was Qualitative Research
Method, a kind of Normative Legal Writing which was based on prescriptive library
research concerning study of positive law. For the Primary Legal Materials, Scholar
used references such as Act Number 13 Year 2003 regarding to Manpower, Legal
protections of working, etc. And for Secondary Legal Material, Scholar uses books,
journals, papers, newspapers, and report of legal writing. Then, for Tertiary Legal
Materials, Scholar used references such as legal dictionary, dictionary Indonesian-
English dictionary and vice versa, etc.

In the end of Legal Writing, Scholar concludes that: (1) there are some
weaknesses that have found on Work Agreement Limited Duration. Those

1 Student of Master of Legal Science Program, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.
2 Lecture of Law Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.
3 Legal writing was sponsored by In Search of Balance (ISB) Batch 2 Year 2014 which was

corporated by Universitas Gadjah Mada and Adger University of Norway.

201

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
weaknesses have infringed Positive Regulation in Indonesia. (2) outsourcing
Employees do not get totally preventive protection toward themselves because
they could not access the right and for their families. Scholar recommends that the
supervision from Governmental Officer has to be strengthened up to avoid
many forms of infringements that would be happened in the next time.

202

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

KEKAYAAN DAN PENGETAHUAN EKOLOGI MASYARAKAT
PULAU KOMODO

Laras Aridhini
In-Search of Balance

Kekayaan alam Indonesia seyogyanya dapat menjadi daya tarik tersendiri.
Akan tetapi, kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di dalamnya
dapat terkikis dengan cepat jika tidak digunakan secara bijak oleh manusia. Misi
konservasi sebagai salah satu upaya untuk mengirit kekayaan alam diharapkan
dapat berjalan dengan mulus.

Pulau Komodo yang terkenal dengan komodo sebagai ikonnya, juga
menyimpan keragaman flora dan fauna eksotis lainnya. Sebelum kedatangan misi
konservasi, masyarakat Pulau Komodo memiliki hubungan paradoksal dengan
komodo. Meski mereka membagi hasil buruan dengan komodo (domestifikasi),
mereka juga memburu komodo. Secara tidak langsung, citra hidup mereka
di masa lalu telah tergambarkan dalam mitos Ompu Najo yang pada intinya
menggambarkan hubungan manusia dengan komodo.

Berbagai literatur menyatakan bahwa Pulau Komodo telah berada dalam
naungan Kesultanan Bima sejak abad 17. Aturan dari Sultan Bima yang melarang
perburuan komodo pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya misi konservasi.
Misi konservasi tak hanya menyusup ke dalam hubungan manusia dengan komodo
(dan ekosistem lainnya), tetapi juga ke dalam hubungan antarmanusia.

Masyarakat yang menghuni Pulau Komodo telah lebih dulu ada sebelum
misi konservasi datang ke wilayah mereka. Sebelum 1970-an, mereka tinggal secara
tersebar di beberapa wilayah Kepulauan Komodo. Kedatangan misi konservasi telah
menyatukan mereka ke dalam satu wilayah yang saat ini menjadi Desa Komodo.
Seiring berjalannya waktu, mereka yang berasal dari beragam etnis itu kini menjadi
masyarakat hibrida lantaran proses interaksi antarmereka.

Penelitian ini melihat kedua pihak yang terkait dengan keberadaan Taman
Nasional Komodo (TNK), yakni Balai TNK sebagai pengemban misi konservasi dan
masyarakat Pulau Komodo sebagai pewaris mitos kepemilikan ‘tanah komodo’.
Dengan melihat keduanya, diharapkan penelitian ini mampu melihat keseimbangan
yang tercipta dari sistem pengelolaan terpusat.

203

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

POST-FUNDAMENTALISM AND POLITICS OF CITIZENSHIP IN
INDONESIA

Frans Djalong,M.A, Dr. Eric Hiariej, Ayu Diasti Rachmawati, M.A,
Dana Hasibuan, M.A

Power, Welfare, and Democracy (PWD)

Overview of the Research
Almost a decade has passed since radical conflicts in Ambon as well as

Poso erupted and the Bali bombings took place. Should those events be taken as
a marker for the intensification of fundamentalist values in Indonesia, then this
research is more interested in the aftermath. This research assumes that the rise of
Islamic fundamentalism in Indonesia should be seen as a part of a larger resistance
against a particular structure of oppression (Hiariej 2009). Fundamentalism is
therefore better portrayed as a struggle for identity creation in order to create a
sense of certainty. Religious movements are indeed playing a significant role at the
national and local politics, but how do they perceive their political engagement
with the state at this moment? Has there been any transformation in how they view
the source of oppression? How do they construct their identity while at the same
time challenging the dominant structure/discourse? Would it be correct to conclude
that the fundamentalist are now actually transforming to a “post-fundamentalist”
period?

The research will touch all three dimensions of citizenship, which include
the way Islamic groups reconstruct a community of citizens through a contestation
over exclusion/inclusion (membership), their struggle for both civil/political and
social/economic/cultural rights (rights), as well as the strategies they have been
employing to claim for spaces for political participation (participation). Interviewees
are selected on the basis of the pro-thesis – antithesis – synthesis categorization
of Islamic movements in Indonesia represented by PKS that recognize the concept
of “nation-state” as the most legit and highest level of societal formation (pro-
thesis), HTI and JI (antithesis) which gives more concerns for its transnational Islamic
agenda and the synthesis group marked by vigilantism in its attempts to regulate
public space according to Islamic values such as the Islamic Defenders Front (FPI,
Front Pembela Islam).

204

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

Main Findings
The following pointers illustrate the main findings of the afore-mentioned

field research:
• All fundamentalist groups have experienced exclusion hence their

activities should be understood as a movement to breach such an
exclusion. The exclusion mostly begins with symbolic oppression which
subsequently discriminates and prevents them from being“legitimate”citizens.
However, each group actually experiences different history of exclusion which
resulted in varied form of oppression. FPI, HTI, and PKS have undergone such
exclusion ever since the Soeharto era, during which the symbolic oppression
against this group manifests in the stigma of “being a right-wing, dissenting
fundamentalist Muslim” while ex-Jamaah Islamiyah members (i.e. the jihadists
and ex-combatants) were mostly excluded after the 9/11 with its grand
narrative of war against terrorism.
• These forms of exclusion propel each group not only to valorize their
identity as a Muslim, but also, and most importantly, to demand for “a
share” from the state. At this point, fundamentalist group would adopt
different strategy for engagement with the state. Being long-excluded from
formal governance mechanism during Soeharto era, it is important for PKS
as an Islamic party to be continuously perceived as “a critical opposition” to
the present administration. Meanwhile HTI shows its willingness to engage
with the state not only by cooperating with the governing party, but also by
allowing one of its members to serve at the Indonesian Ulemma Council (MUI).
FPI on the other hand wants to be seen as a “nongovernmental organization”
that deals with popular concerns, ranging from biased media, urban poverty,
to post-disaster humanitarian efforts. Ex-jihadists’ and terrorist convicts’
willingness to engage with the state are more pragmatic in nature. Terrorist
convicts’ and ex-jihadists’ argue that engaging with the state is needed to
secure their daily survival.
• The afore-mentioned distinct interpretation of structure of oppression,
history of exclusion, and the personal trajectory of each radical group
plays a role in determining their political articulation. Having a long
experience in activism, HTI, PKS, and FPI continuously articulate Islam as
a mean for politics of representation where these organizations portray
themselves as a representative of other Muslim to the extent of advocating the
wider popular concerns. Meanwhile, ex-jihadists tend to use Islam as means
to gain recognition (i.e. politics of recognition as opposed to representation)
as they had to face the negative hegemonizing stigma of being violent and
anti-state terrorist.
• The transformation of identities result in the retraction Shari’a practice
back into the private sphere. While in this past, the valorization of Shari’a
and disengagement with the state were the primary concern. Today,

205

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015
fundamentalist groups are more inclined towards articulating issues such as
poverty alleviation, anti-corruption, preaching non-violence, and “working
with democracy” as stages toward Islamic state or Daulah Islamiyah. Their
religion puritanism is still seen as useful source of inspiration to overcome
marginalization and discrimination in public sphere.

206

Sinopsis Research Days Fisipol UGM 2015

ORANG LAUT DAN KEKERASAN INFRASTRUKTUR
Khidir Marsanto

In-Search of Balance
*tidak tersedia executive summary
POLITIK KEWARGA(NEGARA)AN:
Identitas Politik bagi Pekerja Rumah Tangga

Debbie Prabawati, MA
Power, Welfare, and Democracy
*tidak tersedia executive summary
CITIZENSHIP, EXTRACTIVE INDUSTRY, AND WELFARE IN

INDONESIA
Joash Tapiheru, MA
Power, Welfare, and Democracy

*tidak tersedia executive summary

MEMBANGUN GERAKAN KEADILAN LINGKUNGAN DI SEKTOR
PERKEBUNAN SAWIT:

Pergulatan atas Kewargaan
Dr. Maharani Hapsari

Power, Welfare, and Democracy
*tidak tersedia executive summary

207

PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN