SEJARAH DAN PENGUATAN NASIONALISME BANGSA

36

ribuan pemuda dari pelbagai daerah, ia berpidato pemberi
semangat perjuangan. Tak cuma itu, Yamin juga ikut dalam
rapat marathon yang digelar Sabtu sore hingga Ahad malam,
27-28 Oktober 1928. Yamin ikut urun rembuk bersama utusan
dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Indonesia, Sekar
Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong
Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya. Dari hasil diskusi
itu, para pemuda sepakat untuk mencetuskan Ikrar pamuda.
Yamin-lah yang bertugas meramu rumusannya.

Pada sidang Kongres Pemuda, Yamin tidak
membutuhkan waktu lama untuk merumuskan ikrar tersebut.
Draf ikrar tersebut di edarkan kepada peserta sidang hingga
sampai kepada ketua kongres Soegondo Djojopoespito. Draf
disetujui dan dibacakan. naskah tersebut awalnya bernama
Ikrar Pemuda namun kemudian diubah oleh Moh Yamin
sehingga menjadi Sumpah Pemuda.

37

Gambar 5 Infografik Sumpah Pemuda
Sumber: Kompas.com

Indonesia Raya
Supratman sering datang dan ikut dalam diskusi diskusi yang
dilaksanakan oleh para pemuda di gedung Clubhuis Indonesia
(CI). la menyadari bahwa akan ada sebuah pergerakan pemuda
yang akan mengubah bangsa Indonesia yaitu sebuah kongres
pemuda. la terpanggil untuk memberikan sumbangsihnya
terhadap kongres tersebut. la tertarik menggubah lagu sebagai

38

penyemangat pergerakan. Dalam semarak gelora kongres
pemuda ke 2 yang melahirkan sumpah pemuda, tanpa
direncanakan tampillah W.R Supratman dengan seizin
pemimpin kongres. la memainkan lagu gubahannya sendiri
dalam kongres tersebut. Lagu itu berjudul lagu Indonesia raya.
Lagu tersebut dimainkan menggunakan biolanya, tanpa syair.
hal ini dikarenakan pada kongres tersebut dijaga oleh tentara
Belanda. Lagu Indonesia Raya disahkan sebagai lagu
kebangsaan pada kongres PNI tahun 1929 di bawah pimpinan
Bung Karno.

39
MENGASOSIASI & MENGOMUNIKASIKAN
1. Buat Garis kronologi tentang peristiwa-peristiwa penting di

masa pergerakan nasional
2. Garis kronologi dapat dibuat secara manual atau

menggunakan perangkat

Berikut adalah contoh garis kronologi yang dapat kalian buat
tentang peristiwa penting di masa pergerakan nasional.

LATIHAN BAB 2
A. Pilihan Ganda

Pilihlah Jawaban yang paling Tepat!
1. Politik Etis yang diterapkan Kolonial Belanda melahirkan

golongan intelegensia, yang mempunyai pengaruh dalam
perjuangan mengusir penjajah yaitu ....
A. Kerjasama dengan berbagai organisasi di negara-negara

lain
B. Perubahan taktik dalam perjuangan melalui organisasi

kebangsaan
C. Mendekati pemerintah Kolonial Belanda agar

meberikan kemerdekaan

40

D. Mendirikan pemerintah tandingan untuk menghadapi
Belanda

E. Membangun pabrik senjata serta melatih rakyat bidang
kemiliteran

2. Realisasi dari makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
adalah ....
A. Semua organisasi pemuda bergabung dengan PNI Bung
Karno
B. Mendesak Kolonial Belanda untuk menggunakan
bahasa Indonesia
C. Organisasi pemuda bergabung dalam satu wadah
Indonesia Muda
D. Organisasi pemuda dan gerakan kebangsaan bersatu
menjadi Parindra
E. Semua bentuk perjuangan melawan penjajah dilakukan
secara rahasia

3. Van Deventer menyampaikan isi pemikirannya mengani
politik etis yang mencakup 3 hal yaitu ….
A. irigasi, migrasi, demonstrasi.
B. Migrasi, Edukasi, Irigasi.
C. Pendidikan, pinjaman ekonomi, perbaikan taraf hidup.
D. Jaminan sosial, Pengairan, pemberian bibit.
E. emigrasi, edukasi, irigasi.

4. Salah satu faktor yang menjadi pemicu munculnya
Pergerakan Nasional adalah perkembangan Pers di
Indonesia, apa nama surat kabar pertama yang dikelola
seluruhnya oleh orang Indonesia…
A. Soera Keadilan
B. Medan Prijaji
C. Bintang Hindia

41

D. Pewarta
E. Soera Boemipoetera

5. Perhatikan wacana berikut!
Pada 1900 pemerintah kolonial Belanda menunjuk J.H.
Abendanon sebagai direktur pendidikan di Indonesia. la
bertugas menyelenggarakan pendidikan demi mendorong
kesadaran golongan muda di Indonesia atas nasib
bangsanya. Perkenalan para pemuda dengan pendidikan
Barat menimbulkan "krisis pemikiran" dalam hati pemuda
Indonesia. Perkenalan dengan ide – ide persamaan,
kemerdekaan, hak asasi manusia, dan martabat manusia
semakin mendorong para pemuda untuk memikirkan nasib
bangsanya. Dorongan tersebut kemudian diwujudkan
dengan terbentuknya organisasi – organisasi pergerakan
nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische
Partij.
Berdasarkan wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa … .
A. Sistem pendidikan Barat menghasilkan golongan
intelektual
B. Paham – paham Barat memotivasi munculnya
organisasi pergerakan nasional
C. Pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan
berdampak positif bagi kaum pribumi
D. Kebijakan politik etis bertujuan menciptakan organisasi
pergerakan nasional
E. Pemerintah kolonial Belanda mengawasi setiap
organisasi pergerakan nasional

42

B. Uraian
Jawablah Pertanyaan dibawah ini !
1. Apa yang menjadi alasan Suwardi Suryaningrat menggerakkan
Indische Partij?
2. Apakah politik etis itu?
3. Apa saja faktor yang mendorong Nasionalisme di Asia -
Afrika?
4. Mengapa para pemuda bersepakat untuk menyelenggarakan
konggres pemuda?
5. Apa arti penting dari Kongres Pemuda II?

43

BAB 3 BAB 3

ORGAONIRSAGSAI PNEIRSGAESRI APKEARNGNEARSAIOKNAANL

NASIONAL

MENGAMATI
Coba kalian perhatikan infografik di bawah ini

44

MENANYA
Di atas adalah contoh garis waktu tentang pendirian organisasi
keagamaan di masa pergerakan nasional. Di masa pergerakan
nasional ada banyak berdiri organisasi pergerakan nasional.
Tahukah kalian apa organisasi yang berdiri di masa pergerakan
nasional? Coba kita selidiki apa saja organisasi di masa
pergerakan nasional. Buatlah dalam pertanyaan tentang
organisasi-organisasi pergerakan4n2asional.

MENGUMPULKAN INFORMASI
Baca uraian di bawah ini untuk menjawab keingintahuan kalian
tentang organisasi=organisasi pergerakan nasional.

A. Budi Utomo
Latar Belakang Berdirinya Budi Utomo
Diawali dari memburuknya keadaan sosial ekonomi yang
semakin mengkhawatirkan pada abad ke-19 yang disebabkan
adanya eksploitasi secara besar-besaran oleh Pemerintah
Kolonial Belanda, mengakibatkan kesengsaraan serta
kemelaratan yang semakin parah bagi bangsa Indonesia.
Melihat keadaan yang demikian, Raden Mas Ngabehi Wahidin
Sudirohusodo, seorang dokter jawa yang termasuk priyayi
rendahan pada tahun 1906-1907 melakukan propaganda
kepada seluruh masyarakat di Jawa dalam rangka
menganjurkan perluasan pengajaran sebagai salah satu langkah
untuk memajukan kehidupan rakyat. Dan akhirnya dalam
perjalanannya tersebut, pada tahun 1907 sampai di Jakarta
bertemu dengan Sutomo seorang pelajar di sekolah dokter
pribumi Stovia. Sehingga setelah terdapat persamaan persepsi

45

antara pelajar-pelajar di Stovia, akhirnya pad tanggal 20 Mei
1908 terbentuklah sebuah organisasi yang kemudian disebut
dengan Budi Utomo, dan sebagai ketuanya adalah Sutomo.

Gambar 6 Tokoh Budi Utomo
Sumber: Kemdikbud.go.id

Menurut Tirtoprojo (1984), istilah Budi Utomo berasal
dari kata “Boedi” yang berarti perangai atau tabiat dan
“Oetomo” yang artinya baik atau luhur. Dengan demikian,
bahwa Budi Utomo yang dimaksud oleh pendirinya adalah
perkumpulan yang akan mencapai sesuatu yang berdasarkan
keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Adapun tujuan
Budi Utomo untuk kali pertama itu memang belum
menunjukkan sifatnya yang nasional. Tujuan perkumpulan
tersebut pada mulanya adalah mencapai kemakmuran yang
harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Sehingga
untuk mencapai tujuan tesebut dirumuskan beberapa usaha-
usaha sebagai berikut: (1) memajukan pengajaran sesuai
dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin, (2) memajukan
pertanian, peternakan, dan perdagangan, (3) memajukan tehnik
dan industri, dan (4) menghidupkan kembali kebudayaan.

46
Pasang Surut Budi Utomo

Pada awal aktifitasnya, Budi Utomo merumuskan
tujuannya dengan samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia.
Hal tersebut dimaksudkan agar tetap diijinkan oleh Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, munculnya organisasi
ini telah menarik banyak khalayak ramai. Sehingga dalam
waktu yang singkat telah memiliki cabang-cabang di Jakarta,
Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Purbolinggo, dan
Yogyakarta. Dan satu hal yang sangat menggembirakan adalah
pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1908 telah berhasil
melaksanakan kongres yang pertama di Yogyakarta. Dan
dalam kongres tersebut telah dirumuskan beberapa hal sebagai
berikut: (1) Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan
politik, (2) Kegiatan utama adalah dalam bidang pendidikan
dan kebudayaan, (3) Ruang gerak hanya terbatas pada wilayah
Jawa dan Madura (kemudian diperluas melingkupi wilayah
Bali karena dianggap memiliki kebudayaan yang sama).

Gambar 7 Peta Konsep tentang Budi Utomo

47

Sehingga Budi Utomo lebih dipandang sebagai gerakan
nasionalisme kultural. Namun demikian, pada perkembangan
berikutnya karena tuntutan keadaan akhirnya Budi Utomo
masuk dalam perpolitikan. Hal tersebut terlihat ketika
terbentuknya Volksraad dan masuknya Budi Utomo dalam
fraksi radicale concentrasi pada bulan nopember 1918, dan
lebih terlihat lagi pada tahun 1921 ketika ikut menuntut agar
anggota Volksraad terdiri atas anggota-anggota bangsa
Indonesia. (Utomo, 1995)

Reaksi Pemerintah Belanda
Sejak lahirnya Budi Utomo di gedung Stovia, pemerintah

Belanda sudah mengawasinya dengan sangat cermat.
Meskipun berganti-ganti Gubernur Jendral, namun sikap yang
diberikan oleh pemerintah Belanda tetaplah sama yakni sikap
yang represif. Walaupun para anggota Budi Utomo dalam
perkembangannya banyak mendapat pengaruh dari kaum
intelektual radikal muda seperti Douwes Dekker, Cipto
Mangun Kusumo, dan Ki Hadjar Dewantara, terutama melalui
artikel-artikel yang dimuat dalam surat kabar berbahasa
Belanda Bataviaasch Nieuwsblad di Jakarta, gerak Budi
Utomo masih dianggap sebagai organisasi yang tidak terlalu
membahayakan. Sebab apabila dilihat dari cara bergeraknya,
Budi Utomo lebih cenderung bersifat halus dan hati-hati. Dan
hal tersebut dapat dipahami juga karena kebanyakan
anggotanya terdiri dari priayi yang bekerja dalam jajaran
birokrasi Pemerintahan Belanda. Sehingga Budi Utomo
mendapat pengesahan dan hak hidup sesuai dengan perundang-
undangan Pemerintah Kolonial Belanda.

48

B. Sarekat Islam

Terbentuknya Sarekat Islam
Organisasi pergerakan kebangsaan yang lahir mengikuti

gerak Budi Utomo adalah Sarekat Islam , yang bermula dari
Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh H.
Samanhudi di Solo yang merupakan cabang dari SDI bentukan
R.M. Tirto Adisuryo di Batavia. Tujuannya adalah untuk
menentang perbuatan curang para pedagang Tinghoa yang
menjual bahan dengan semboyan “menjual barang busuk dan
dengan harga murah”. Sehingga dibentuklah Sarekat Dagang
Islam di Solo yang diketuai oleh H. Samanhudi dengan
semboyan “kebebasan ekonomi, rakyat tujuannya, Islam
jiwanya”. (Utomo, 1995)

Dan dalam perkembangannya, SDI diganti namanya
dengan Sarekat Islam (SI) yang semakin maju dengan
pesatnya. Perkembangan serta kemajuan ini disamping
disebabkan oleh kepedihan nasional (yang melahirkan
semangat nasionalisme), juga disebabkan oleh kesadaran Asia
pada umumnya. Selain itu beberapa sebab khususnya antara
lain: (1) Perdagangan bangsa Tionghoa yang merupakan
halangan bagi perdagangan masyarakat pribumi, (2) Kemajuan
gerak langkah penyebaran agama Kristen dan juga ucapan-
ucapan yang menghina dalam parlemen negeri Belanda tentang
tipisnya kepercayaan agama bangsa Indonesia, dan (3) cara
adat lama yang terus dipakai di daerah kerajaan-kerajaan Jawa,
yang semakin lama makin tidak sesuai. Sedangkan menurut
Pringgodigdo, Sarekat Islam ini disebut sebagai suatu gerakan
“nasionalistis-demokratis-religius-ekonomis”.

Bahwasanya, gerakan Sarekat Islam berlandaskan
nasionalisme ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh
salah satu tokoh SI R. Umar Said Cokroaminoto. Dalam
pidatonya menyatakan bahwa SI tidak bersifat politik,

49
tujuannya adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa
Indonesia, memperkuat ekonominya agar dapat menghadapi
bangsa Asing dengan mendirikan perkumpulan koperasi.

Gambar 8 Peta Konsep tentang Sarekat Islam
Perkembangan Sarekat Islam

Berbeda dari Budi Utomo yang tampaknya lebih mulus
dalam perkembangannya, dalam arti tidak banyak mengalami
hambatan dari Pemerintah Kolonial Belanda, Sarekat Islam
sebagai organisasi pergerakan yang bersifat kerakyatan
mengalami beberapa periode dengan berbagai corak-corak
tertentu. Berikut ini adalah tahapan dari Sarekat Islam menurut
Deliar Noer (1982) dalam buku Gerakan Moderen Islam di
Indonesia.

Periode 1911-1916-Pada periode ini, lebih menitik
beratkan pada usaha-usaha penyusunan kelengkapan organisasi
seperti AD/ART, penyusunan kepengurusan serta hubungan
antara organisasi pusat dengan daerah. Dan menetapkan tujuan
Sarekat Islam periode ini adalah berusaha agar anggotanya satu
sama lain bergaul seperti saudara, mendorong timbulnya

50

kerukunan dan tolong-menolong sesama muslim,
meningkatkan derajat rakyat agar menjadi makmur, sejahtera,
dan demi kejayaan negara.

Pada periode ini, pada mulanya pemerintah Belanda
belum mengakui keberadaan SI. Namun demikian setelah
dilakukan perombakan dalam kepengurusan SI dalam kongres
di Yogyakarta tanggal 18 Pebruari 1914, sehingga dengan
susunan kepengurusan yang terdiri atas H. Samanhudi sebagai
ketua kehormatan, Tjokroaminoto sebagai ketua, maka
Pemerintah Kolonial Belanda bersedia mengakui keberadaan
Sarekat Islam tertanggal 18 Maret 1916. Dan pada periode ini,
organisasi ini lebih bersifat mendua, artinya pada suatu ketika
seolah-olah loyal pada Pemerintah Kolonial, dan pada
kesempatan lain ingin menegaskan bahwa Sarekat Islam
bertujuan “membangun kebangsaan, mencari hak-hak
kemanusiaan yang memang sudah tercetak oleh Tuhan,
menjunjung tinggi martabat, memperbaiki nasib rakyat dengan
jalan mencarai keuntungan dari perdagangan.

Periode 1916-1921-Berbeda sekali dengan periode
sebelumnya, pada periode ini Sarekat Islam telah menemukan
formatnya. Sarekat Islam lebih condong bergerak dalam
bidang politik dan agama. Dalam bidang politik, gerak SI
sangat jelas terlihat dengan pernyataan tentang sifat politiknya
sebagai berikut: (1) dalam agama Islam diakui persamaan
derajat manusia denagn menjunjung tinggi penguasa, (2) Islam
ditujukan untuk mendidik budi pekerti rakyat, (3) agama
merupakan daya upaya terbaik yang membimbing bersama
budi pekerti bagi akal manusia, (4) sehubungan dengan hal
teersebut, seharusnya pemerintah tidak mencampuri urusan
agama, (5) tidak mengakui segolongan penduduk yang berkuas
di atas golongan yang lain dan menuntut dihapuskannya
kapitalisme, (6) menggalang kerja sama dengan pihak-pihak
yang sealiran demi mencapai tujuan yang dicita-citakan.

51

Sementara Sarekat Islam mulai tumbuh dan berkembang
dengan pesatnya, ternyata dalam tubuh organisasi ini
kemasukan unsur komunis. Semaun, seorang tokoh Sarekat
Islam Semarang, melakukan penentangan-penentangan
terhadap kebijakan yang diambil oleh pengurus Central
Sarekat Islam (CSI). Salah satunya adalah ketika CSI
menyampaikan mosi tentang konsep “ketahanan” yang sedang
banyak diperdebatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia. Sebab SI
banyak membantu kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan
Belanda dalam perang dunia. Dalam pernyataannya, Semaun
menilai bahwa para pemimpin CSI telah dipergunakan sebagai
alat propaganda untuk pertahanaan militer yang merugikan
rakyat sendiri. Pendapat tersebut sama dengan yang
dikemukakan oleh ISDV (Indische Sociaal Democratische
Vereniging), dan Semaun pun termasuk salah satu anggotanya.
Adapun tujuan dari Semaun adalah untuk menggoncangkan
kepemimpinan CSI sehingga ia dapat membangun organisasi
SI bartu yang berbau komunis.

Sehingga mulai saat itulah tanda-tanda perpecahan dalam
tubuh SI mulai tampak. Persaingan dan perdebatan antara
Sarekat Islam pimpinan Tjokro Aminoto, Abdul Muis, dan
Agus Salim di satu pihak dengan sarekat Islam pimpnan
Semaun, Darsono, dan Surjopranotoo di lain pihak semakin
merebak. Dan akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua,
yakni Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah
(Komunis).

Periode 1921-1927-Periode ini selain ditandai dengan
perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam, juga terjadi beberapa
perubahan dalam organisasi tersebut. Adapun perubahan-
perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adanya
perubahan dalam “Keterangan Asas”. Hal ini disebabkan
kekecewaannya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, prinsip
yang dikemukakan dalam “keterangan asas” mencerminkan

52

sifat permusuhan dengan negeri Belanda. Namun di lain pihak,
tidak mengakui pertentangana kelas sebagaimana yang
dipahamkan oleh komunis. Kedua terdapat perubahan dalam
struktur Sarekat Islam. Perubahan ini didasarkan pada Kongres
Nasional ke VII di Madiun tanggal 17-20 Pebruari 1923.
Sarekat Islam diubah menjadi sebuah partai. Ketiga hilangnya
Abdul Muis, seorang pemimpin utama Sarekat Islam dalam
tubuh ini. Tidak jelas alasan kemundurannya dari SI.
Dimungkinkan karena ketidakcocokan lagi antara pemimpin
SI. Keempat adanya perubahan sikap Sarekat Islam terhadap
Pemerintah Kolonial Belanda dibandingkan dengan waktu-
waktu sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sikap Belanda
yang telah menahan salah satu tokoh Sarekat Islam
Tjokromainoto sekitar tujuh bulan dalam tahun 1921-1922
serta harapan perbaikan nama atas pimpinan tertingginya atas
tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Sehingga pada
akhirnya karena kekecewaan tersebut, SI tidak bersedia
mengirimkan wakilnya dalam kongres Dewan Rakyat.

Periode 1927-1942-Periode ini selain ditandai dengan
perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam, juga terjadi beberapa
perubahan nama dari Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat
Islam. Sejalan dengan sifatnya yang semakin terus terang
menentang pemerintah Kolonial Belanda, dalam Kongers
tahun 1927 partai ini menegaskan tujuannya bahwa tujuannya
adalah mencapai kemerdekaan nasional atas dasar agama
Islam.

Namun pada tahun 1929 terjadi perubahan nama dari
Partai Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonsia
(PSII). Perubahan tersebut dipengaruhi golongan intelektual
yang baru saja pulang dari negeri Belanda yakni Dr. Sukiman.
Dalam kurun waktu yang sangat singkat sejak kedatangan Dr.
Sukiman, terjadi perpecahan dalam tubuh PSII karena adanya
pertentangan antara dua aliran, yaitu aliran Tjokroaminoto-

53

Agus Salim yang menekankan asas agama, sedangkan aliran
yang kedua adalah aliran Sukiman-Suryopranoto yang lebih
menghendaki penekanan pada asas kebangsaan. Dan sebagai
klimaks dari pertentangan tersebut adalah dengan
dikeluarkannya Dr. Sukiman dan kawan-kawannya dari PSII
pada tahun 1932. Dr. Sukiman kemudian mendirikan partai
sendiri dengan nama Partai Islam Indonesia (PARII). Akan
tetapi setelah para tokoh Partai Sarekat Islam menyadari
dengan adanya perpecahan tersebut akan memperlemah
kekuatan yang ada, maka pada tahun 1937 pemecatan terhadap
Dr. Sukiman dicabut dan diakui kembali sebagai anggota
Partai Sarekat Islam. Namun demikian, tidak lama setelah itu
tepatnya tahun 1938 Dr. Sukiman kembali menyatakan keluar
dari PSII dan kembali mendirikan PARII untuk kali kedua dan
PARII bentukan Dr. Sukiman ini bersifat kooperatif dan sangat
bertentangan sekali dengan PSII yang sangat menentang
Pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada tahun 1940 terjadi perpecahan lagi di dalam tubuh
PSII dengan keluarnya segolongan anggota di bawah pimpinan
Kartosuwiryo yang kemudian mendirikan perkumpulan baru
dengan nama yang sama, yaitu PSII. Dengan demikian ketika
itu terdapat dua PSII, yakni PSII dan PSII Kartosuwiryo. Dan
Pada jaman Jepang, semua aliran tersebut tidak bedaya karena
adanya larangan kehidupan partai-partai politik di Indonesia.

C. Indische Partij

Latar belakang berdirinya Indische Partij
Indische Partij merupakan organisasi pergerakan pertama

yang bercorak politik dan dengan program nasional yang
meliputi pengertian nasionalisme modern. Organisasi ini
didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker
(Danudirdjo Setiabudi) di Bandung pada tanggal 25 Desember

54

1912 dan merupakan organisasi campuran Belanda dengan
Bumi Putera. Pada mulanya Douwes Dekker melakukan
propaganda melalui karangan-karangannya dalam de Express
yang berisi: (1) pelaksanaan suatu program “Hindia” untuk
setiap gerakan politik yang sehat dengan tujuan penghapusan
perhubungan kolonial, dan (2) menyadarkan golongan
peranakan dan penduduk pribumi bahwa masa depan mereka
terancam oleh adanya eksploitasi kolonial. Sehingga
dibutuhkan sebuah alat untuk melancarkan aksi-aksi untuk
mencapai kemerdekaan. Kemudian organisasi ini semakin
bertambah eksis setelah bekerjasama deangan dr. Tjipto
Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar
Dewantara). Yang kemudian ketiga tokoh tersebut lebih
dikenal dengan sebutan “Tiga Serangkai”. Indische Partij
dalam memperjuangkan persatuan nasional, sehingga Indische
Partij mengemukakan bahwa yang menjadi ikatan dalam
perjuangannya adalah perasaan nasional. Tujuannya yang tegas
adalah Indie Merdeka. (Utomo, 1995)

Gambar 9 Pimpinan Indische Partij di tahun 2013. Tiga
serangkai duduk di kursi.

Sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

55
Perkembangan Indische Partij

Indische Partij yang memiliki semboyan “Indie untuk
Indier” ini berusaha membangunkan rasa cinta tanah air Dari
semua “Indier” dan berusaha mewujudkan kerjasama yang erat
untuk kemajuan tanah air dan menyiapkan kemerdekaan.
Sehingga partai ini semakin berkembang dengan pesat dan
berani terang-terangan menentukan corak politiknya yang
sangat tegas dan keras menentang Pemerintah Kolonial
Hindia-Belanda. Tiga serangkai memperkenalkan semboyan
“Indie Los Van Holland” yang artinya Hindia lepas dari negeri
Belanda. Sehingga Pemerintah Kolonial Belanda sangat tidak
senang dengan Tiga Serangkai terutama Cipto Mangunkusumo
yang sering mengeluarkan kritikan-kritikan pedas kepada
Belanda.

Gambar 10 Peta Konsep tentang Indische Partij

56

Dari anggaran dasarnya dapat diketahui bahwa program-
programnya menunjukkan sifat revolusioner. Tujuan Indische
Partij adalah memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat
agar bekerja sama tas dasar persamaan ketatanegaraan untuk
memajukan tanah air “Hindia” dan untuk mempersiapkan
kehidupan rakyat yang merdeka. Cara-cara yang ditempuh
untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut: (1)
memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita
kesatuan kebangsaan semua “Indiers”, (2) memberantas rasa
kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang
ketatanegaraan maupun kemasyarakatan, (3) memberantas
usaha-usaha yang dapat membangkitkan kebencian agama dan
sektarisme, (4) memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan
mengembangkan individu ke arah aktivitas yag lebih besar, (5)
berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang, (6)
memperkuat daya tahan bangsa untuk mempertahankan tanah
air, (7) mengadakan unifikasi, perluasan, serta pendalaman
dalam pengajaran, (8) memperbesar pengaruh pro-Hindia di
dalam pemerintahan, dan (9) memperbaiki keadaan ekonomi
bangsa Hindia. (Utomo, 1995).

Dengan sikap keras yang ditunjukkan oleh Indische Partij,
sudah barang tentu pemerintah Hindi-Belanda sangat hati-hati
dan bersikap tegas terhadap keberadaan Partai ini. Hal itu
terbukti ketika para pendiri Indische Partij mengajukan
permohonan agar mendapatkan pengakuan sebagai organisasi
yang berbadan hukum (rechtspersoon) pada tanggal 4 Maret
1913, dengan tegas ditolak dengan alasan organisasi tersebut
bersifat politis dan mengancam ketertiban dan keamanan
umum. Dan setelah itu, Indische Partij dinyatakan sebagai
partai terlarang.

Dan apabila dilihat dari semula, bahwa Indische Partij
memang sudah menunjukkan sikap keradikalannya sehingga
pemerintahan kolonial dengan sangat segera menghentikannya

57

dan membuang para pemimpinnya ke luar negeri pada tahun
1913 bertepatan dengan peringatan bebasnya negeri Belanda
dari penindasan Perancis pada tahun 1813. Sehingga melihat
fenomena yang sangat ironis seperti itu, maka Suwardi
Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar
Dewantara mengeluarkan sebuah tulisan dengan judul: “Als ik
een Nederlander Was…” (“Andaikan saya seorang Belanda”),
yang isinya menyindir dengan tajam sikap pemerintah kolonial
Belanda yang sangat tidak punya malu karena merayakan
kebebasan di tanah jajahan dengan biaya yang dipungut dari
rakyat jajahannya. Karena tulisannya tersebut, maka Suwardi
ditangkap dan dibuang ke Timor. Setelah penangkapan
tersebut, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo kemudian menulis
karangan dengan judul “Kracht of Vrees” (kekuatan atau
ketakutan) yang juga merupakan sindiran terhadap pemerintah
kolonial. Selanjutnya ia pun ditangkap dan dibuang ke Banda.
Melihat keadaan yang demikian, Douwes Dekker yang merasa
senasib dengan teman-temannya juga menulis karangan dengan
judul “Onze Helden: Cipto Mangunkusumo en R.M. Suwardi
Suryaningrat” (Pahlawan Kita: Cipto Mangunkusumo dan
R.M. Suwardi Suryaningrat) yang isinya sangat membangga-
banggakan kedua temannya tersebut. Dan akibatnyapun sangat
jelas sekali, ketiganya akhirnya dieksternisasi ke negeri
Belanda (1913-1919). (Kartodirdjo, 2014; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).

Sungguhpun Indische Partij hidup tak cukup lama, namun
konsep kebangsaan yang dicanangkan dan dikembangkannya
sangat berpengaruh terhadap tokoh-tokoh pergerakan
kebangsaan Indonesia dan sepak terjang organisasi pergerakan
Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Dan meskipun partai ini
dibubarkan, anggota-anggotanya telah sepakat untuk terus
menggalakkan propagandanya meskipun secara perorangan.

58

D. Muhammadiyah

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di
Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912. Muhammadiyah
merupakan gerakan pembaharuan Islam yang bersifat reformis
dan modernis Islam. Sebelum mendirikan perkumpulan baru
ini, KH. Ahmad Dahlan memulainya dengan menginsyafkan
beberapa keluarga dan teman sejawatnya yang terdekat yakni di
sekitar Kampung Kauman Yogyakarta. Mereka diajak oleh
Ahmad Dahlan untuk berpikiran maju dalam penyajian agama
dan ceramah. Sehingga terbentuklah Muhammadiyah yang
artinya umat Muhammad atau pengikut Muhammad yang
menjalankan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh nabi
Muhammad tanpa adanya bid`ah seperti yang dilakukan umat
muslim kebanyakan saat itu.

59

Gambar 11 Infografik KH Ahmad Dahlan Pendiri
Muhammadiyah
Sumber: tirto.id

60

Tujuan pendirian Muhammadiyah adalah sebagai
tanggapan atas saran yang ditujukan oleh murid-muridnya dan
oleh beberapa anggota Budi Utomo. Pada mulanya banyak
bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang bermuara pada
permasalahan-permasalahan agama. Dan melihat kenyataan
tersebut, KH. Ahmad Dahlan semakin bersemangat untuk
mendirikan sebuah wadah yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat saat itu. (Utomo, 1995, Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).

Perkembangan Muhammadiyah
Menurut KH. Ahmad Dahlan, bahwa dasar agama Islam

adalah AlQur`an dan HAdist yang ditafsirkan secara mutakhir.
Sehingga Muhammadiyah menjadikan kedua dasar tersebut
sebagai dasar melaksanakan kegiatan beragama dan menolak
sikap taklid (tunduk secara membuta) teerhadap pernyataan dan
tindakan orang lain. Sehingga deangan kata lain
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang modernis.
Selain hal tersebut, banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan
oleh Muhammadiyah, diantaranya adalah dengan mendirikan
sekolah-sekolah keagamaan, rumah yatim piatu, balai
pengobatan serta rumah sakit. Namun demikian, kegiatan masih
hanya terbatas pada wilayah Kampung Kauman Yogyakarta.

Karena semakin mendesaknya keadaan masyarakat yang
semakin membutuhkan gerakan pembaharuan Islam, maka KH.
Ahmad Dahlan berupaya untuk mengembangkan organisasi ini
dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintahan
Kolonial agar mendapatkan surat ketetapan agar
Muhammadiyah berbadan hukum. Dan pada tanggal 22
Agustus 1914, akhirnya Muhammadyah diberikan ijin oleh
Pemerintahan Kolonoial namun hanya sebatas di wilayah
Yogyakarta. Namun demikian lambat laun ternyata
Muhammadiyah dapat melebarkan sayapnya sehingga pada

61

tahun 1917, Muhammadiyah sudah dapat diterima oleh
sebagian besar masyarakat di sebagian besar wilayah di pulau
Jawa.

Setelah tahun 1920, Muhammadiyah telah memiliki
cabang di berbagai daerah di Jawa seperti Pekalongan,
Surabaya, Garut, Solo, bahkan hingga ke Makasar. Sehingga
melihat perkembangan yang demikian pesatnya, maka KH.
Ahmad Dahlan mengajukan kembali permohonan ijin agar
wilayah geraknya diperluas tidak hanya lingkup Yogyakarta
saja, namun meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.
Permohonan tersebut dikabulkan oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda dengan Gouverment Besluit No. 36 tanggal 2
September 1921. (Poesponegoro & Notosusanto, 1984).

Pengaruh Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan.
Muhammadiyah yang merupakan organisasi pembaharuan

Islam, banyak melakuakan gebarakan-gebrakan yang
diantaranya dalam bidang pendidikan. Yakni dengan
mendirikan sekolah-sekolah serta tempat-tempat pegnajaran
bernuansa Islami. Pada tanggal 14 Juli 1923, didirikan sebuah
badan oleh Muhammadiyah yang dinamakan Majelis Pimpinan
Pengajaran Muhammadiyah yang diketuai oleh M.Ng.
Joyosugito yang kemudian menjadi gerakan Ahmadiyah
Lahore. Badan ini membeikan perhatian khusus kepada anak-
anak terlantar dan fakir miskin serta yatim piatu. Selain itu
Muhammadiyah juga mendirikan balai kesehatan, dan badan-
badan lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat
Islam.

Pada mulanya, KH.Ahmad Dahlan mendirikan sekolah
rakyat di kampong Kauman. Kemudian memndirikan sekolah
di Suronatan yang lebih dikenal dengan sekolah standar. Dan
setelah berdiri dua sekolah tersebut, muncullah ide untuk
memisahkan antara pelajar laki-laki dan pelajar perempuan.

62

Sehingga diputuskan bahwa murid laki-laki bersekolah di
Standard School Suronatan sedangkan murid perempuan
bersekolah di sekolah rakyat Kauman. Sekolah Rakyat Kauman
sampai sekarang terkenal dengan sebutan Pawiyatan Wanita
Muhammadiyah Kauman. Di samping sekolah-sekolah
tersebut, selanjutnya didirikan sekolah-sekolah rakyat lain yang
didirikan di berbagai daerah seperti di Bausasran,
Ngadiwinatan, serta daerah lainnya. Adapun sekolah menengah
yang pertama kali didirikan adalah perguruan Al Qismut Agro
yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan pada tahun 1918.
(Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

E. Nahdlatul Ulama

Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama disingkat NU, adalah sebuah organisasi

Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 13
Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan
ekonomi. Keterbelakangan baik secara mental, maupun
ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan
maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran
kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini,
melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul
1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional".
Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana-
setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan
ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya,
muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan
kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan
membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan
(Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun
1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan

63

"Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana
pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri.
Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan
kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki
perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu,
maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi
juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat
pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. (Utomo, 1995;
Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas
tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekkah, serta hendak
menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra
Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap
bid`ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan
hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan
Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun
PSII di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya,
kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman,
menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan
peradaban tersebut.

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren
dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada
tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan
sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam
Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan
tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim
Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya
melakukan walk out. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

64

Gambar 12 Infografik Kelahiran NU
Sumber: Tirto.id

65

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan
kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan
peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat
delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai
oleh K.H. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren
yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala
penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud
mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah
bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka
masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren
pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab
dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan
peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan
berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka
setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih
mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi
perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan
berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk
organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan
Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (13 Januari 1926). Organisasi ini
dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk
menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim
Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar),
kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal
Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam
khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga
NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial,
keagamaan dan politik. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

Perkembangan NU
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah

pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli

66

(rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena
itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah,
tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan
realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir
terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-
Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih
mengikuti empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-
Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara
tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1985, merupakan
momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran
ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode
berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta
merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan
tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan
dinamika sosial dalam NU.

Jumlah warga NU yang merupakan basis pendukungnya
diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas
di pulau jawa, dengan beragam profesi, yang sebagian besar
dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa.
Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial
ekonomi memiliki problem yang sama, selain itu mereka juga
sangat menjiwai ajaran ahlususunnah wal jamaah. Pada
umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia
pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar
budaya NU.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan
dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka
penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota
memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU
lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor
buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga

67

dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam
Nu juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas
sosial yang terjadi selama ini.

NU bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut
paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan
masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Usaha Organisasi
▪ Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan

meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada
semangat persatuan dalam perbedaan.
▪ Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim
yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
▪ Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan
rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman
dan kemanusiaan.
▪ Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan
untuk menikmati hasil pembangunan, dengan
mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
▪ Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.

F. Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan

Latar Belakang Berdirinya Gerakan Pemuda.
Dimulai dari berdirinya organisasi-organisasi pergerakan

pemuda, sehingga tidak dapat dinafikan lagi terjadinya
regenerasi kepemimpinan. Kemudian dari timbulnya
pergerakan kepemudaan tersebut sangat jelas terlihat adanya
kaderisasi pimpinan untuk mengisi kekosongan posisi
kepemimpinan supaya organisasi tetap terus berjalan. Dan

68

sebagai organisasi yang merupakan bawahan dari organisasi
induknya, maka dapat dipastikan bahwa ideologi yang
dikembangkan pun akan mengikuti organisasi induknya.

Organisasi-organisasi kepemudaan lokal banyak
bermunculan sebagai wadah ide-ide serta mencerminkan
identitas dan sosio-kultural daerah masing-masing.
Perkumpulan Pasundan sebagai salah satu orgabnisasi pemuda
lokal didirikan pada bulan September 1914 di Jakarta yang
bertujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan,
memperluas kesempatan kerja dan penghidupan masyarakat.
Beberapa penggeraknya adalah R.Otto Kusuma, R. Kosasih
Surakusumah, serta Bupati Serang R.A.A. Jayadinignrat.
(Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

M.H. Thamrin yang meruapakan Ketua Fraksi Nasional
dalam Dewan Rakyat, berhasil menghimpun pemuda Betawi
sehingga terbentuklah organisasi pemuda Betawi. Organisasi
ini bertujuan untuk memajukan perdagangan, pertukangan, dan
pengajaran. Selain itu, terbentuk juga organisasi serupa yang
didirikan oleh pemuda-pemuda Minahasa yang diberi nama
Persatuan Minahasa di bawah pimpinan dr. Tumbelaka dan dr.
G.S.S. Ratulangi yang didirikan di Jakarta pada tanggal 16
Agustus 1927. Meskipun sudah ada Persatuan Minahasa,
karena ada yang berselisih paham sehingga didirikan pula
Sarekat Celebes pada tahun 1930.

Di sisi lain, untuk mengimbangi Timors Verbond yang
didirikan di Makasar pada tahun 1921 yang bersikap kiri,
lahirlah Perserikatan Timor. Organisasi ini berkeinginan untuk
bekerja sama dengan pemerintah sambil memperjuangkan
kemajuan sosial, ekonomi, serta politik bagi masyarakat Timor.
Dan untuk wilayah Madura para pemuda mendirikan Sarekat
Madura yang didirikan di Surabaya pada tahun 1920 dan ada
juga yang didirikan pada tahun 1925 di bawah Zainal. Yang
mana kedua kelompok tersebut tidak terlalu banyak memiliki

69

pengikut, sehingga keduanya bergabung dengan Kelompok
Study Surabaya. (Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto,
1984).

Gambar 13 Infografik tentang Oeganisasi Kepemudaan
Sumber: Kompas.com

Perkembangan Gerakan Kepemudaan
Perkembangan serta pertumbuhan organisasi kepemudaan

mengikuti jejak organisasi politik yang menghendaki
kemerdekaan Indonesia. Atas petunjuk Budi Utomo pada
tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta oleh dr. Satiman
Wiryosanjoyo, Kadarman, Sunardi, dan beberapa orang
pemuda lainnya didirikanlah Tri Koro Dharmo yang merupakan
organisasi kepemudaan yang pertama. Adapun cita-cita dari
organisasi ini menekankan pada cinta tanah air, memperluas
persaudaraan dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Dan
pada tahun 1918, organisasi ini berubah nama menjadi Jong
Java dengan orientasinya lebih luas serta mencakup Jawa Raya,
milisi dan juga pergerakan rakyat pada umumnya.

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan, maka di daerah-
daerah lainnya seperti di Jakarta murid-murid dari Sumatera

70

pada tanggal 9 Desember 1927 mendirikan Jong Sumatra Bond
dengan tujuan memperkokoh ikatan murid Sumatra yang
tokohnya antara lain Moh. Yamin. Selain itu berdiri pula Jong
Minahasa dan juga Jong Celebes. Melihat banyaknya organisasi
kepemudaan yang bermunculan, maka untuk mengantisipasi
pertentangan maupun perpecahan diantara banyaknya
organisasi kepemudaan tersebut, pada bulan Mei 1926 diadakan
Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh Jong
java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak,
Jong Islamieten Bond, serta Perkumpulan Pemuda Theosofi.
Pada Kongres yang pertama ini mengetengahkan paham
persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan antara
organisasi kepemudaan.

Dan sebagai tindak lanjut dari kongres yang pertama,
maka diadakanlah Kongres Pemuda II pada tanggal 26-28
Oktober 1928 yang memadukan berbagai perkumpulan maupun
organisasi kepemudaan yang ada agar menjadi sebuah kesatuan
nasional. Dalam Kongres Pemuda II ini tercapai kesepakatan
satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam wadah persatuan
dan kesatuan Nasional Indonesia. Dan dalam Kongres Pemuda
II inilah untuk kali pertamanya dinyanyikannya lagu Indonesia
Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman meskipun hanya sebatas
menggunakan biola dalam melantunkan lagu tersebut. (Utomo,
1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Berdirinya Organisasi Kepanduan
Dengan munculnya organisasi-organisasi kepemudaan di

Indonesia, maka lahir pula sebuah organisasi kepanduan yang
juga merupakan organisasi lanjutan dari organisasi induknya.
Pada mulanya kepanduan ini merupakan wadah bagi anak-anak
untuk menampung kegiatan olah raga di sekolah-sekolah
rakyat. Untuk kali pertama kepanduan yang didirikan adalah
Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) di Solo pada tahun

71

1916 yang diprakarsai oleh SP. Mangkunegoro VII. Sedangkan
untuk kalangan anak-anak Eropa khusus didirikan pada tahun
1917 yakni Nederland Indische Padvinders Vereeniging
(NIPV).

Sejalan dengan perkembangannya, setelah tahun 1920an,
Kepanduan yang ada di Indonesia mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah kolonial Belanda dalam arti
mendapatkan pengawasan yang ketat karena dikhawatirkan
akan membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Dengan
istilah lain, bahwa Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan
Kepanduan yang berdiri tersebut merupakan sebagai tempat
persemaian golongan penentang Pemerintah Kolonial.

Namun demikian, semangat pemuda tidak terus luntur
begitu saja. Hal tersebut terlihat dari bermunculannya
kepanduan-kepanduan lain seperti Sarekat Islam Afdeling
Pandu (SIAP), Hizbul Wathon (HW), Nationale Islamitische
Padvinderij (NATIPY), Pandu Pemuda Sumatra (PPS), serta
Indonesiche Padvindes Organisatie (INPO). Dari berbagai
kepanduan tersebut, untuk menjalin persatuan setra
persaudaraan antar kependuan-kepanduan yang ada maka
dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) yang
merupakan persatuan dari seluruh kepanduan yang ada di
Indonesia. Dan kerja sama antar kepanduan ini semakin eksis,
sehingga pada tahun 1938 didirikanlah Badan Pusat
Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang mencakup
seluruh organisasi-organisasi kepanduan Indonesia. (Utomo,
1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Sebagai tindak lanjutnya, pada bulan Pebruari 1941
diadakanlah perkemahan bersama dengan tujuan untuk
menggalang persatuan dan mengurangi kesalah pahaman di
antara organisasi kepanduan yang ada. Sehingga persatuan dan
kesatuan sudah mulai terlihat jelas dari organisasi-organisasi
local kedaerahan yang sudah tidak lagi mementingkan

72

egosentris masing-masing kelompoknya dan lebih
mengutamakan nasionalisme di atas segalanya.

G. Gerakan Wanita

Latar belakang Munculnya Gerakan Wanita
Pergerakan wanita merupakan tindak lanjut dari gerakan

emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini yang
menyerukan agar wanita mendapatkan hak-haknya yang salah
satunya adalah pendidikan. Sebab tidak dapat dipungkiri
bahwa wanita juga memikul tugas yang sama dengan kaum
lelaki. Kartini menuangkan pikiran-pikirannya dalam surat-
suratnya “Habis gelap terbitlah terang” yang ditulis sekitar
tahun 1899 yang berisikan cerita tenang kehidupan adat-
istiadat, nasib wanita yang masih berada dalam
keterbelakangan, serta harapan-harapan yang ingin
diwujudkannya untuk kebahagiaan bangsanya. Kunci utama
yang menjadi ciri pokok dari gerakan awal tersebut adalah
idealisme yang sangat besar dan suci terhadap bangsa serta
negaranya. Dengan idealisme tersebut yang merupakan
aktualisasi dari pemahaman-pemahamannya terhadap
kebudayaan Barat yang dipahaminya untuk selanjutnya
diaplikasikan untuk memajukan kebudayaan sendiri. (Utomo,
1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Dengan merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan oleh
Kartini, maka wanita-wanita Indonesia pada masa itu
melakukan aktifitas-atifitas serupa yakni dengan melakukan
usaha-usaha dalam rangka memajukan kaum wanita.
Pergerakan yang dilakukan pada mulanya sangat terbatas pada
sifat serta tujuannya yakni ingin memajukan peran wanita
menuju perbaikan kecakapan sebagai ibu rumah tangga melalui
perbaikan-perbaikan pendidikan, menambah pengajaran serta
menambah kecakapan-kecakapan khusus kewanitaan. Dengan

73

demikian, wanita tidak hanya berkutat pada pemahaman
masyarakat jawa kuno “Dapur, Sumur, Kasur”. Oleh karena itu,
untuk mengoptimalkan usaha-usaha tersebut maka didirikanlah
Perkempulan Wanita.

Perkumpulan-perkumpulan wanita yang didirikan
sebelum tahun 1920 antara lain adalah Putri Mardika di Jakarta
tahun 1912 yang didirikan atas kerjasamanya dengan Budi
Utomo. Perkumpulan ini bertujuan memajukan pengajaran
terhadap anak-anak perempuan yang masih memiliki sikap
malu-malu yang sangat besar dengan memberikan pengajaran
tentang sikap-sikap merdeka serta memberikan bantuan dana
untuk pengadaan tempat-tempat serta sarana-sarana pengajaran
berupa rumah sekolah bagi anak perempuan. Perkumpulan
lainnya adalah Perkumpulan Keutamaan Istri yang didirikan di
Tasikmalaya pada tahun 1913, di Sumedang dan Cianjur pada
tahun 1916, serta di Cijurug pada tahun 1918. Perkumpulan
Keutamaan Istri ini dipelopori oleh Dewi Sartika. Kemudian
berdiri pula Sekolah Kartini yang didirikan di Jakarta pada
tahun 1913, yang kemudian disusul di Madiun tahun 1914,
Malang dan Cirebon tahun 1916, serta di Rembang tahun 1918.
Perkumpulan wanita yag bersifat pengajaran khuus juga
didirikan seperti pelatihan memasak, menjahit, merenda, serta
memelihara anak. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

Perkembangan Gerakan Wanita
Dari gerakan-gerakan wanita yang muncul sebelum tahun

1920-an, maka setelah tahun tersebut kegiatan yang dilakukan
oleh organisasi-organsasi kewanitaan meluas pada aspek-aspek
sosial kemasyarakatan. Corak-corak kebangsaan mulai masuk
dan memilki pengaruh yang cukup besar terhadap aktifitas
pergerakan wanita. Hal tersebut dipengaruhi oleh propaganda-
propaganda yan dilakukan oleh PNI. Sehingga nasionalisme

74

kebangsaan yang muncul tersebut dapat dengan cepat
berkembang yang pada akhirnya memunculkan ide-ide untuk
mengadakan pertemuan-pertemuan berskala nasional yang
dapat mempertemukan seluruh perkumpulan wanita seingga
daapat mengerucutkan berbagai macam pemikiran-pemikiran
dari masing-masing organisasi kewanitaan tersebut.

Akan tetapi dari perkumpulan-perkumpulan wanita yang
didirikan setelah tahun 1920-an tersebut dapat digolongkan ke
dalam tiga kelompok besar sebagai berikut. Pertama,
perkumpulan pergerakan wanita yang menjadi bagian dari
partai politik atau perkumpulan pergerakan yang telah ada
seperti PKI, SI, Muhammadiyah, serta Sarekat Ambon.
Organisasi wanita yang menjadi bagian dari Sarekat Islam
adalah Wanudyo Utomo yang kemudian berubah nama menjadi
Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Sedangkan yang
berasal dari Sarekat Ambon adalah Ina Tumi dan yang berasal
dari Muhammadiyah adalah Aisyah. Kedua, perkumpulan dari
wanita terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan
pengetahuan serta kepandaian khusus, misalnya Wanito Utomo
dan Wanito Katolik di Yogyakarta, serta Putri Budi Sejati di
Surabaya. Ketiga, organisasi pemudi terpelajar yang merupakan
bagian dari perkumpulan pemuda yang telah berdiri seperti
Putri Indonesia yang merupakan bagian dari Pemuda Indonesia,
Jong Islamieten Bond Dames-Afedeling atau organisasi wanta
bagian dari Jong Islamieten Bond, Meisjeskring, serta Taman
Siswa bagian Waita. Sebagai tindak lanjut dari hal di atas,
akhirnya terlaksanalah kongres-kongres nasional gerakan
wanita.

Kongres Perempuan Indonesia I
Kongres ini berlangsung pada tanggal 28-31 desember

1929 di Jakarta. Dalam kongres tersebut dihadiri tokh-tokoh
perempuan antara lain Nyi Hadjar Dewantara dari Taman Siswa

75

bagian wanita, Ny. Sukanto dari Wanito Utomo, Nona Suyatin
dari Pemuda Indonesia bagian Keputrian. Selain itu, kongres
tersebut juga dihadiri oleh organisasi-organisasi kewanitaan
lain seperti Wanita Katolik, Muhammadiyyah, Sarekat Islam
bagian wanita, Putri Indonesia, Jong Islamienten Bond, Wanito
Utomo, serta Wanita Taman siswa.

Dalam kongres tersebut memiliki tujuan yaitu untuk
memajukan kaum wanita Indonesia serta mengadakan suatu
perserikatan diantara perkumpulan-perkumpulan kewanitaan
yang ada di Indonesia. Sehingga tercapailah kesepakatan
bersama dengan mendirikan sebuah wadah dengan nama
Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh Ny.
Sukanto. Adapun tujuan dari perkumpulan terebut adalah
memberikan penerangan dan perantaraan kepada perkumpulan
yang menjadi anggota PPI, memberikan bantuan dana belajar
kepada anak perempuan berprestasi, memberikan pelatiha-
pelathan serta kursus-kursus bidang kesehatan, usaha rumah
tangga, menentang perkawinan usia dini, serta memajukan
kepanduan bagi anak-anak perempuan.Akan tetapi pada
akhirnya PPI diuabah namanya menjadi Perserikatan
Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) yang lebih memfokuskan
tujuannya pada perbaikan nasib serta derajat wanita Indonesia
serta tidak mencampuri urusan politik dan agama dalam
melaksanakan kegiatannya. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

Kongres Perempuan Indonesia II
Kongres Perempuan Indonesia yang kedua ini diadakan

pada tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta dengan pimpinan Ny.
Sri Mangunsarkoro. Dalam konggres tersebut PPII telah
mendapatkan perhatian dari pergerakan wanita internasional
yakni dari Komite Perempuan Sedunia. Dalam kongres tersebut
membahas permasalahan tentang perburuhan perempuan,

76

pemberantasan buta huruf, serta masalah perkawinan. Dan yang
tidak kalah penting adalah penanaman dasar-dasar
nasionalisme, sosialisme, serta pemberdayaan kewanitaan.

Kesepakatan lain yang disetujui adalah penetapan
pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia setiap tiga tahun
sekali. Pembahasan-pembahasan yang dibicarakan memiliki
arah yang mengacu pada perbaikan masyarakat pada umumnya
yang berkesadaran nasional. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

Kongres Perempuan Indonesia III
Bertempat di Bandung pada tanggal 23-28 Juli 1937

berlangsung Kongres Perempuan Indonesia III yang dipimpin
oeh Ny. Emma Puradireja. Dalam kongres tersebut menetapkan
Undang-undang Perkawinan yang lebih modern seperti yang
disusun oleh Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso yang juga disepakati
oleh Perkumpulan Wanita Islam. Kongres juga membahas
tentang politik bagi kaum wanita yaitu hak memilih serta
dipilih dalam Badan Perwakilan. Pada bulan Januari 1938,
Volksraad menyetujui usulan tersebut dan mengakui hak pilih
dan memilih pasif bagi kaum wanita untuk menjadi anggota
Badan Perwakilan. Sehubungan dengan peraturan baru tersebut,
maka beberapa perwakilan perempuan dapat duduk dalam
Badan Perwakilan seperti Ny. Emma Purwadireja di Bandung,
Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang, Ny. Sudirman di
Surabaya, serta Ny. Umiyati di Cirebon. Selain hal tersebut di
atas, masih ada satu hal lagi yang ditetapkan dalam kongres
tersebut yakni penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari
Ibu, dengan harapan atas diperingatinya Hari Ibu setiap
tahunnya akan menambah kesadaran bagi kaum ibu agar dapat
melaksanakan tugas-tugasnya sebagi ibu bangsa yang bijak dan
berguna bagi sesama. (Utomo, 1995; Poesponegoro &
Notosusanto, 1984).)

77

H. Partai Komunis Indonesia
Latar belakang Munculnya Partai Komunis Indonesia
(PKI)

Bermula dari Indische Sociaal Democratische
Vereeninging (ISDV) yakni Perhimpunan Sosial Masyarakat
Hindia yang memiliki tanggung jawab memperkenalkan
prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial,
kemakmuran dan kemerdekaan bangsa yang terjajah.
Organisasi ini didirikan oleh Sneevliet, Brandsteder, dan
Semaun. Para tokoh-tokoh tersebut melakukan pendekatan-
pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi-
organisasi pergerakan nasional. Namun yang berhasil mereka
ajak kerjasama adalah Sarekat Islam yang sama-sama radikal.
(Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Dan dalam perkembangannya, pengaruh-pengaruhnya
dapat dengan sangat cepat tersebar dan meluas ke sebagian
besar anggota Sarekat Islam. Sehingga dari keadaan yang
demikian sangat memungkinkan untuk mendirikan sebuah
organisasi baru yang lebih mendapat dukungan dari
masyarakat. Dan berdirilah Partai Komunis Indonesia.

Perkembangan PKI
Dengan semakin memburuknya keadaan perekonomian

serta buruknya hubungan politik dan Pemerintahan Belanda,
maka perkembangan PKI semakin mulus karena kesigapan
organisasi ini memanfaatkan situasi. Radikalisme kaum
komunis, memang tidak diragukan lagi kemampuannya. Dan
dalam waktu yang singkat, PKI dapat dengan mudah
menggalang massa terutama dari golongan buruh. Hal tersebut
didukung oleh terjadinya depresi ekonomi yang membuat kaum
buruh mengalami kesengsaraan hidup. Mulai tahun 1924, PKI

78
menyebarkan pengaruhnya ke seluruh pedesaan yang ada di
Jawa serta luar pulau Jawa untuk mempersiapkan revolusi.
Gerakan-gerakan yang lebih cenderung anarkis banyak
dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan kolonial
Belanda. Sebagai bentuk nyata dari pemberontakan tersebut
adalah yang terjadi di Banten pada tahun 1926 serta di
Minangkabau pada tahun 1927. Namun pemberontakan tersebut
belum membuahkan hasil karena kurang terorganisir dengan
baik sehingga dapat dengan mudah di padamkan oleh pihak
pemerintah kolonial Belanda.

Gambar 14 Peta Konsep tentang PKI
PKI sebagai Partai Terlarang

Setelah berusaha melakukan penmberontakan yang pada
akhirnya gagal, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan
tindakan tegas dengan melarang seluruh aktivitas yang

79

berhubungan dengan PKI. Bahkan lebih parah lagi ketika
dilakukan penangkapan terhadap orang-orang PKI untuk
kemudian dibuang dan yang lebih parah lagi ada yang sampai
dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari keadaan
yang demikian, tetap saja para tokoh-tokoh PKI terus
melakukan propaganda secara illegal demi mewujudkan tujuan
serta cita-cita dari PKI.

I. Taman Siswa
Berdirinya Taman Siswa

Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi
Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hadjar
Dewantara pada tahun 1922. Organisasi ini bertujuan untuk
mengembangkan bidang pendidikan serta budaya. Dalam
pengertian secara lebih luas tidak hanya terpaku pada ide-ide
saja, melainkan sampai pada tataran pelaksanaan ide-ide
tersebut.

Hal penting yang perlu diperhatikan dari Perguruan
Taman Siswa adalah pelaksanaannya yang demokratis serta
menerapkan dasar-dasar kepemimpinan. Dalam artian
sesungguhnya bahwa organisasi ini lebih mengutamakan
kepentingan rakyat yang jelas-jelas merupakan jiwa dari sifat
pemimpin yang manunggal dengan rakyatnya.

Perkembangan Taman Siswa
Pendidikan merupakan modal dasar yang sangat penting

bagi pelaksanaan pergerakan. Melihat kenyataan yang
demikian, maka Perguruan Taman Siswa melalui pendidikan
yang berjenjang diharapkan akan menghasilkan elite-elite
kultural yang berpendidikan sehingga akan dapat melaksanakan
perannya dalam pergerakan nasional. Dan sangat diharapkan ke
depannya akan menumbuhkan bibit-bibit baru yakni

80

segolongan nasionalis yang akan menghancurkan kolonialisme
di Indonesia.

Namun ternyata tidak semulus seperti yang dibayangkan.
Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan tentang
Pendirian Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie) pada tahun
1932. Dengan tujuan untuk membatasi pengajaran yang
dilakukan oleh penduduk pribumi dalam rangka pencerdasan
bangsa. Akan tetapi, Ki Hadjar Dewantara tetap berusaha dan
pada tahun 1933 Taman Siswa berhasil mengundurkan politik
kolonial Belanda dalam bidang pengajaran. Pencabutan
Peraturan tersebut merupakan berkat perjuangan dari tokoh-
tokoh pergerakan dengan organisasi-organisasi pergerakan
nasional yang berani melakukan manufer-manufer politik,
sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dengan sangat terpaksa
mencabut aturan tersebut. Dengan demikian, gerakan
pengajaran dalam rangka pencerdasan bangsa tetap dapat
dilaksanakan. (Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto,
1984).)

J. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Awal mula Munculnya PNI
Berdirinya Partai ini merupakan sebagai tuntutan

kebutuhan atas keadaan sosio-politik yang sangat kompleks
saat itu. Terlepas dari itu, pemberontakan yang dilakukan oleh
PKI tahun 1926, juga memberikan semangat yang besar untuk
menyusun sebuah gerakan-gerakan serupa untuk melakukan
perlawanan terhdaap Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah
belajar dari peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI,
maka organisasi ini berkesimpulan bahwa strategi
menggunakan kekerasan tidak akan membuahkan hasil,
sehingga dibutuhkan strategi lain yang lebih efektif serta efisien
yakni dengan jalur diplomasi.

81

Koordinasi-koordinsi pun dengan sangat gencar dilakukan
oleh Sudjadi yang merupakan wakil Perhimpunan Indonesia di
Indonesia dengan Moh. Hatta yang berada di negeri Belanda.
Dan kelompok Studi Bandung serta kelompok Studi Surabaya
bersama-sama dengan Sukarno sebagai wakil dari kelompok-
kelompok nasionalis Indonesia mendirikan partai baru dengan
nama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927.

Meskipun telah terbentuk sebuah partai baru, namun
Hatta masih tetap menekankan unsur pengajaran agar tetap
diutamakan demi mencetak generasi yang edukatif sehingga
akan semakin memperkuat pergerakan yang akan dilakukan.
Dan pada tanggal 4 Juli 1927 kelompok nasionalis mengadakan
pertemuan yang bertempat di Bandung yang bertujuan untuk
mendukung terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia.

Perkembangan PNI
Organisasi politik yang relative masing sangat muda ini

demikian cepat berkembang. Tidak hanya jumlah cabangnya,
tetapi juga jumlah anggotanya yang semakin banyak. Pada
akhir tahun 1928 jumlah anggota PNI mencapai 2.787 orang.
Cabang-cabang yang telah didirikan antara lain di Bandung,
Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan,
Palembang, Makasar, serta Manado. Dari sekian cabang
tersebut kebanyakan anggotanya adalah dari golognan
menengah ke bawah yaitu dari golongan pedagang, pegawai
perusahaan swasta, serta para petani.

Setengah tahun kemudian yakni sampai dengan bulan Mei
1929, jumlah anggotanya mencapai 3.860 orang. Kenaikan
tersebut merupakan dampak dari propaganda yang dilakukan
selama tahun 1928. Sehingga dikatakan bahwa PNI merupakan
basis partai massa. Pada dasarnya PNI sendiri merupakan partai
yang dilandasi dengan radikal-revolusioner. Penggalangan
massa yang sangat bagus juga karena retorika-retorika yang

82

disampaikan oleh Sukarno yang sangat menarik perhatian
rakyat. Kharismatis yang muncul dari kewibawaan Sukarno
itulah yang digunakan untuk menyadarkan rakyat akan konsep
merdeka, asas-asas kerakyatan, persatuan Indonesia, dan lain
sebagainya. (Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto,
1984).)

Ada dua cara yang dilakukan oleh PNI dalam
memperkuat diri serta pengaruhnya dalam masyarakat, yakni
usaha ke dalam serta usaha ke luar.
1. Usaha ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan

sendiri, antara lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan
sekolah-sekolah, serta bank-bank, dll.
2. Usaha ke luar, yakni dengan memperkuat opini publik
terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum
dan menerbitkan surat kabar Banteng Priangan di Bandung
serta Persatuan Indonesia di Batavia.

Sukses propaganda PNI tak terlepas dari paham yang
dianutnya, yaitu marhaenisme. Kata marhaen menurut Sukarno
adalah nama seorang petani kecil yang dijumpainya dan
menurutnya mewakili kelas sosial yang rendah. Di dalam
perjuangan nasional nasib kaum marhaen harus ditingkatkan
dengan gerakan massa menuntut kemerdekaan sebagai syarat
terciptanya kondisi hidup yang lebih baik bagi kaum marhaen.

Melihat perkembangan PNI yang sangat cepat, pemrintah
kolonial Belanda memberikan perhatian khusus terkait
pengalaman masa lalu seperti yang dilakukan oleh PKI.
Belanda mengawasi gerak-gerik para pembesar PNI. Secara
tidak langsung mengurangi kebebasan gerak serta aktifitas PNI
lainnya. Pemerintah Kolonial Belanda menyebut PNI sbagai
salah satu kelompok nasionalis ekstrem.

Setelah semakin berkembangnya PNI, maka Pemerintah
Kolonial Belanda memandang perlu memberikan teguran

83

kepada tokoh-tokoh PNI. Namun para nasionalis PNI ternyata
tidak menghiraukan sedikitpun peringatan yang diberikan oleh
Pemerintah Kolonial Belanda yang dalam hal ini disampaikan
oleh Gubernur Jendral de Graff. Ditambah lagi desas-desus
yang berkembang di masyarakat bahwa PNI akan melakukan
pemerontakan atas Pemerintah Kolonial Belanda, maka pada
tahun 1929 Belanda melakukan penangkapan terhadap Sukarno
beserta kawan-kawannya yang kemudian dibuang ke Bandung.
Dan penangkapan serta penggeledahan-penggeledahan dengan
sangat gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda
dengan alasan pemberontakan yang akan dilakukan oleh PNI.

Dan setelah melalui pemeriksaan-pemeriksaan selama
hampir 4 bulan, akhirnya dalam sidang yang diadakan di
Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 hingga 29 September
1930, Sukarno menyampaikan pidato pembelaannya yang ia
sebut dengan Indonesia Menggugat yang mengupas tuntas dan
mengecam seluruh watak kejam Pemerintah Kolonial Belanda
yang eksploitatif dan Sukarno dipenjarakan dengan hukuman
penjara paling lama 4 tahun. Setelah itu, PNI berdasarkan
pertimbangan keberlangsungan perjuangan nasional, dalam
kongres luar biasa ke II di Jakarta, diambil keputusan untuk
membubarkan Partai Nasional Indonesi pada tanggal 25 April
1931. (Utomo, 1995; Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

K. Partai Indonesia (Partindo)

Latar Belakang Berdirinya Partindo
Pendirian partai ini merupakan sebagai penerus dari

keberlangsungan pergerakan yang semula tergabung dalam
wadah PNI. Para anggota yang mendukung pembubaran PNI
untuk kemudian masuk serta mendukung pembentukan Partai
Indonesia (Partindo) yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1931 di
bawah pimpinan Mr. Sartono. Partai ini mrupakan partai

84

sekuler dan koopertif. Di bawah pimpinan Sartono, partai ini
menekankan pada swadaya, koperasi, serta swadesi. Swadesi
bukan hanya salah satu cara untuk menyokong industri dalam
negeri, tetapi juga merupakan lambing kembalinya semangat
kebangsaan Indonesia.

Perkembangan Partindo
Partindo memiliki tujuan yang tidak jauh beda dengan

PNI, yakni mencapai suatu negara Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 15-17 Mei 1932 di
Jakarta, Partindo melaksanakan kongresnya. Dalam kongres
tersebut, Ir. Sukarno telah masuk ke dalam partai tersebut
setelah mendapatkan grasi dari Pemerintah Kolonial Belanda
sehingga dibebaskan dari penahanan. Dalam kongres tersebut
Sukarno mengeluarkan slogan-slogan seperti ”Indonesia
merdeka sekarang”, ”Indonesia menentukan nasibnya
sendiri”, “Persatuan Indonesia”, “Kerakyatan dan
Kebangsaan”. (Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Mobilisasi massa juga dilakukan sebagai salah satu cara
penggalangan massa, sehingga pendukung partai ini semakin
bertambah banyak apalagi setelah masuknya Sukarno yang
sangat pandai berorasi menyampaikan retorikanya yang sangat
menarik perhatian khalayak umum. Hal ini berdampak pada
pengawasan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Partindo
yang semakin ketat, seolah-olah sebagai persiapan untuk
mengantisipasi gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh
PNI. Akan tetapi, ternyata tindakan pemerintah Belanda
kembali diulang dengan menangkap sukarno pada tanggal 1
Agustus 1933 untuk kemudian di buang ke Ende, Flores.

Sejak penangkapan serta pembuangan kembali Sukarno,
maka hal tersebut juga sangat mempengaruhi gerak Partindo.
Hal itu terbukti dengan gagalnya pelaksanaan kongres Partindo
tanggal 30-31 Desember 1934 akibat larangan dari Pemerintah

85

Kolonial Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 18 Nopember
1936, Partindo membubarkan diri karena sudah tidak dapat
bergerak lagi meskipun telah beruasaha dengan sangat keras.

L. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan)

Latar Belakang Berdirinya PNI Pendidikan
Pendirian partai ini merupakan sebagai penerus dari

keberlangsungan pergerakan yang semula tergabung dalam
wadah PNI. PNI Pendidikan ini merupakan obat sakit hati atas
pembubaran PNI serta merupakan penghimpun kekuatan baru
yang lebih menekankan pada pembinaan anggotanya yang
terdidik serta memiliki kesadaran politik tinggi. Namun
demikian, sebelum terbentuknya PNI Pendidikan didahului
dengan penerbitan surat kabar Daulat Rakyat yang diterbitkan
oleh Golongan Merdeka yang sangat berselisih paham dengan
Prtindo sehingga dalam surat kabar tersebut mengecam
Partindo sebagai organisasi yang menyebabkan kemerosotan
semangat nasionalisme. Sehingga pada tanggal 15-27 Agustus
1932 di Yogyakarta ketika berlangsung konferensi di bawah
pimpinan Sukemi terbentuklah partai baru dengan nama PNI
Pendidikan yang juga sangat didukung oleh Bung Hatta yang
baru saja tiba setelah menyelesaikan studinya di Belanda.
(Poesponegoro & Notosusanto, 1984).)

Perkembangan PNI Pendidikan
PNI Pendidikan berhasil melakukan propaganda terutama

di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut
merupakan dampak atas sistem yang diterapkan Bung Hatta
yang menerapkan penyebarluasan brosur yang ditulisnya
sendiri yang berjudul “Ke Arah Indonesia Merdeka” yang
menekankan pada kedaulatan rakyat serta kebabasan. Dalam
hal ini, PNI Pendidikan merupakan penentang PNI