POLRES SIMALUNGUN

Membangun Kohesi Sosial

Menebar benih jagung menjadi prosesi unggulan kegiatan Karya Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD) ke-98 di tanah lapang Batu Dua Puluh, Nagori Sigodang, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara, akhir Mei 2017. Masyarakat dari segala penjuru Simalungun berduyun-duyun menghadiri hari
menanam jagung. Kapolres Simalungun Ajun Komisaris Besar Marudut Liberty Panjaitan beriringan menebar
benih jagung bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, Wakil Gubernur Sumatera Utara
Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung, Bupati Simalungun JR Saragih, Pangdam I/BB Cucu Somantri, Danrem
022/Pantai Timur Kolonel Inf Gabriel Lema, serta Dandim 0207 Simalungun Letkol (Inf) Oni Kristiono Goendong.

27

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

berswasembada, selama satu bulan ke semua untuk masyarakat. Bukan untuk
depan masyarakat harus menggenjot pemerintah, bukan untuk TNI,” kata Bupati
produksi pangan. yang akrab disapa JR Saragih itu.

Kegiatan ini sesuai harapan Presiden Beberapa waktu setelah upacara
RI, Joko Widodo yang ingin membangun selesai, prosesi menanam jagung dimulai
Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, serentak. Masing-masing perwakilan
mandiri, dan berkepribadian. Pesan Tiga Pilar bangsa menempati pematang
presiden, pembangunan nasional harus lahan untuk menebar benih. Kami berjalan
dilakukan secara komprehensif dan beriringan.
integral di segala bidang.
Termasuk saya, Jenderal Mulyono, JR
“Saya berharap, karya bakti ini bisa Saragih, Wakil Gubernur Sumatera Utara
memicu pembangunan di Simalungun
lebih maju, lebih pesat sehingga bisa
membuat masyarakat lebih hidup nyaman
dan sejahtera,” tutur Jenderal Mulyono.

Ia mengatakan, kehidupan sosial
seperti di Simalungun ini patut
menjadi contoh. Sebab, tidak pernah
ada konflik menyangkut toleransi,
meskipun keragaman suku dan agama
di Simalungun, banyak. “Kebanggaan ini
menunjukkan dua hal, yaitu besarnya
kesadaran masyarakat Simalungun dan
eratnya sinergitas antara pemerintah
daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan
semua komponen masyarakat di wilayah
yang terus terpelihara dengan baik,” tutur
Mulyono.

Melalui Karya Bhakti TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) ke-98 ini,
masyarakat menanami lahan tidur
yang tadinya tidak produktif. Bupati
Simalungun, Jopinus Ramli Saragih, telah
menyiapkan sekitar 1.400 hektare lahan
untuk difungsikan. Dalam kegiatan ini,
diserahkan alat dan mesin pertanian, juga
bibit tanaman. Pembangunan sarana dan
infrastruktur pun dikerjakan.

“Akan ada bibit yang baik dari sini.
Bisa kita berikan untuk masyarakat. Ini

28

Membangun Kohesi Sosial

Akhir Mei 2017, orang-orang berduyun Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung,
menyambangi tanah lapang Batu Dua Puluh, Pangdam I/BB Cucu Somantri, Danrem
Nagori Sigodang, Kecamatan Panei, Kabupaten 022/Pantai Timur Kolonel Inf Gabriel
Simalungun. Mereka bercaping, berpakaian Lema, serta Dandim 0207 Simalungun
lusuh, berseragam sekolah, berseragam Letkol (Inf) Oni Kristiono Goendong.
dinas, berpakaian adat Batak, campur-baur
menghadiri acara Karya Bhakti TNI Manunggal Karya Bhakti ini membantu akselerasi
Membangun Desa (TMMD) ke-98. program pembangunan di wilayah yang
sulit terjangkau. Juga sebagai upaya
melestarikan budaya luhur bangsa
Indonesia, gotong royong.

29

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
30

Membangun Kohesi Sosial

Ratusan Pangulu dari seluruh Desa dan Nagori se-
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berkumpul di tanah
lapang Batu Dua Puluh, Nagori Sigodang, Kecamatan Panei,
Kabupaten Simalungun. Mereka mendapat penghargaan
khusus di acara Karya Bhakti TNI Manunggal Membangun
Desa (TMMD) ke-98, akhir Mei 2017.

31

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

Nasionalisme
dari Kota
Yatsrib

Pertengahan Juni 2017,
nasionalisme bangsa Indonesia
diguncang isu SARA (Suku,
Agama, Ras dan Antargolongan).

Hasutan kebencian terhadap suatu
suku, agama, ras atau golongan tertentu
seakan menjadi menu santapan sehari-hari
di halaman media sosial.

Melihat hal ini, Kapolri Jenderal
Tito Karnavian memerintahkan seluruh
jajaran Polri menjaga kebhinekaan dan
nasionalisme bangsa Indonesia.

Perintah itu langsung kami laksanakan.
Sesuai pesan Wakil Kepala Kepolisian
Daerah (Waka Polda) Sumatera Utara,
Brigadir Jenderal Agus Andrianto, kami
mengundang sejumlah pemuka agama
untuk membangkitkan kembali semangat
kebhinekaan dan nasionalisme.

“Ini adalah masalah kita bersama.
Jangan sampai kita dirusak oleh orang-
orang yang ingin memecah belah
persatuan dan kesatuan untuk menangguk
keuntungan pribadi maupun kelompoknya

32

Membangun Kohesi Sosial

Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Marudut Liberty Panjaitan bersama Wakil Kepala Polda Sumatera
Utara, Brigadir Jenderal Agus Andrianto menghadiri acara dialog kebangsaan bersama tokoh agama se-
Kabupaten Simalungun. Turut mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof.Dr. KH.
Said Aqil Siroj.

Sabtu, 17 Juni 2017, dialog kebangsaan bertema, “Kebhinekaan dan Prinsip Kebangsaan : Semangat Islam
Nusantara untuk Indonesia Damai” itu digelar di halaman Masjid Baitul Karim Kebun Dolok Hilir PTPN IV,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

33

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
34

Membangun Kohesi Sosial

Bertepatan dengan bulan Ramadhan hari ke-23, Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar
Marudut Liberty Panjaitan berinisiasi menggelar dialog kebangsaan bersama tokoh agama se-Kabupaten
Simalungun. Selain mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof.Dr. KH.
Said Aqil Siroj, turut hadir ulama besar lainnya; Uskup Agung Medan Mgr. DR. Anicetus Bongsu Sinaga,
OFCap, Pendeta Buddha Rudi Harjonto, dan Ephorus Gereja GKPS, Pendeta Martin Rumanja Purba.
Polres Simalungun bersama Polda Sumatera Utara menggelar acara buka puasa bersama dan
dialog kebangsaan bertema, “Kebhinekaan dan Prinsip Kebangsaan : Semangat Islam Nusantara untuk
Indonesia Damai” di halaman Masjid Baitul Karim Kebun Dolok Hilir PTPN IV, Kecamatan Dolok Batu
Nanggar, Kabupaten Simalungun. Sabtu, 17 Juni 2017. Turut hadir, Wakil Kepala Polda Sumatera Utara,
Brigadir Jenderal Agus Andrianto. 35

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
36

Membangun Kohesi Sosial

Masjid Agung Al - Munawwarah di Perdagangan, Simalungun, Sumatera Utara, Mei 2017. Masjid terbesar
di Kecamatan Bandar, berlokasi di jalan raya menuju Kota Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Perdagangan
merupakan kota kecil yang banyak didominasi orang-orang Tionghoa kelas menengah. Umat muslim yang
berdomisili di daerah itu umumnya kaum urban Jawa penerus pekerja kontrak perkebunan sawit Sei Mangke,
Gunung Bayu, dan Mayang yang berjarak puluhan kilometer dari pusat kota di Bandar, Perdagangan.

37

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
Gereja HKBP Panei Tongah di Jalan Raya Panei - Seribu
Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Umat Kristen
Protestan Batak beribadah di Hari Kenaikan Isa Almasih,
awal Juni 2017. Anggota Polsek Panei Tongah melaksanakan
pengamanan tempat ibadah rutin sebagai bagian Bina
Masyarakat. Tak hanya gereja, objek vital lain seperti
masjid, sekolah dan pusat pelayanan publik turut menjadi
perhatian anggota polisi.

38

Membangun Kohesi Sosial
39

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

sendiri,” kata Waka Polda. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Kala itu bulan Ramadhan memasuki Ulama (PBNU), Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj,
hadir di acara dialog kebangsaan bertema,
hari ke-23. Kami berinisiatif menggelar “Kebhinekaan dan Prinsip Kebangsaan :
dialog kebangsaan bersama tokoh agama Semangat Islam Nusantara untuk Indonesia
se-Kabupaten Simalungun. Momen Damai” di halaman Masjid Baitul Karim Kebun
kebhinekaan itu kami padukan dengan Dolok Hilir PTPN IV, Kecamatan Dolok Batu
kegiatan safari ramadhan Ketua Umum Nanggar, Kabupaten Simalungun. Sabtu, 17 Juni
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2017.
Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj.

Kiai membuka dialog terbuka di
halaman Masjid Baitul Karim Kebun Dolok
Hilir PTPN IV, Kecamatan Dolok Batu
Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sabtu, 17
Juni 2017 petang.

Pada salah satu bagian pidatonya,
kiai menjelaskan tentang arti Islam.
“Islam itu dari kata Salam, shalom, damai.
Mengandung arti salamah, selamat,” katanya.

Jadi, kata kiai, pada dasarnya Islam itu
membangun perdamaian, menyerahkan
diri kepada tuhan dengan total, agar
kita semua hidup selamat di dunia dan
akherat. “Nilai-nilainya universal, tetapi
lama kelamaan jadi doktrin, jadi komoditi
dagang, jadi komoditas politik karena
persaingan politik yang melampaui batas
etik dan kewajaran,” tutur Kiai.

Ia kemudian menjelaskan tentang
teladan Nabi Muhammad SAW
membangun konstitusi modern di kota
Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai
Kota Madinah.

Empat belas abad silam, di Yatsrib
yang berjarak 485 kilometer sebelah utara
Makkah, seorang perempuan pencuri
ditangkap sahabat Usamah bin Zaid. Kabar
ini kemudian disampaikan kepada Rasul.

Sang pencuri adalah anak Utsman bin
Mats’un yang masih saudara sepersusuan
dengan nabi dari ibu Halimah Sa’diyyah.
Karena hubungan kekerabatan ini,

40

Membangun Kohesi Sosial

Usamah memohon kepada Rasul untuk Nusantara. Islam yang menghormati
membebaskan sang pencuri. budaya, selama tidak bertentangan dengan
prinsip islami. “Budaya setempat, kearifan
Rasul marah mendengar permohonan lokal, dan tradisi, tetap kita hormati.
Usamah. “Demi Allah, hai Usamah, Bahkan, menjadikan budaya sebagai
andaikan yang mencuri ini adalah anakku, infrastruktur agama,” ucap kiai.
maka aku akan memotong tangannya”
tegas Rasul seperti ditulis dalam Hadits KH. Hasyim Ashari, pendiri NU, kakek
Riwayat Bukhari Muslim. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
tahun 1914 sudah memiliki pandangan
Kisah ini menggambarkan, betapa yang sangat jauh menyinerjikan antara
Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi nasionalisme dan Islam. Menyinerjikan
prinsip keadilan dan persamaan hak antar nilai-nilai agama dengan semangat
warga negara. Siapapun yang bersalah, nasionalisme.
harus dihukum.
Sebelum NKRI lahir, KH. Hasyim
Kisah lainnya, suatu ketika ada Ashari sudah menebar jargon hubbul
sahabat nabi membunuh seorang Yahudi wathan minal iman. “Nasionalisme adalah
di pasar. Saat itu Nabi Muhammad SAW bagian dari iman kepada Tuhan. Kalau ada
marah besar, dan menghukum pelaku orang yang tidak memiliki sikap nasionalis,
pembunuhan tersebut. imannya kita ragukan,” tandas Said Aqil.

“Barang siapa yang membunuh Di awal kemerdekaan, perjuangan
non muslim berurusan dengan saya, NU membawa pemikiran KH. Hasyim
berhadapan dengan saya. Barang siapa Ashari yang lebih mendahulukan tanah
yang berhadapan dengan saya, tidak akan air ketimbang mendirikan agama. Prinsip
selamat,” tandas Kiai Said Aqil mengutip nasionalisme itu bagian dari agama.
ucapan Rasul.
“Yang penting merdeka dulu. Kita
Menurut Said, keputusan yang diambil kuat dulu. Kalau tanah air tenang, solid,
itu bentuk proteksi Nabi Muhammad nyaman, kita bisa bangun masjid, bangun,
SAW terhadap penduduk non Muslim di pesantren, majelis ta’lim, dan madrasah,”
Kota Yatsrib. Itu sistem muatonah. Semua ucap kiai.
warga negara di depan hukum sama.
Muslim pendatang, muslim pribumi, Uskup Agung Medan Monsiegneur
non muslim Yahudi, asalkan satu visi DR. Anicetus Bongsu Sinaga yang hadir
misi sesungguhnya mereka adalah satu dalam acara ini mengingatkan agar bangsa
kesatuan umat. Indonesia senantiasa menerima perbedaan
sebagai hal yang wajar dan indah. Hal
Islam yang dibawa Nabi Muhammad serupa disampaikan Bhikku Rudi Harjonto.
SAW, lanjut kiai, moderat, tidak ekstrem,
tidak radikal, dan juga tidak terlalu Dialog Kebangsaan berakhir saat azan
rasional liberal. magrib berkumandang. Senyum kecil
ratusan anak yatim-piatu yang mengatur
Islam Nusantara barisan di halaman masjid, mengembang.
Usai menuturkan kisah itu, Kiai Said
Aqil menjelaskan tentang konsep Islam Mereka mendapat santunan, dan
tunjangan hari raya.

41

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN

Bertepatan dengan bulan Ramadhan hari ke-23, Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Marudut Liberty
Panjaitan berinisiasi menggelar dialog kebangsaan bersama tokoh agama se-Kabupaten Simalungun. Selain
mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj. Acara yang
dibarengi buka puasa bersama itu turut mengundang ratusan anak yatim di halaman Masjid Baitul Karim Kebun
Dolok Hilir PTPN IV, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Sabtu, 17 Juni 2017. Turut hadir,
Wakil Kepala Polda Sumatera Utara, Brigadir Jenderal Agus Andrianto.

42

Membangun Kohesi Sosial
43

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

Silahturahmi

Selama tiga tahun terakhir, Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris
polemik tindak pidana pencurian Besar Marudut Liberty Panjaitan rutin
sawit belum terpecahkan. Awal bersilahturahmi ke rumah warga, berbincang
April 2017, saat jabatan Kepala Kepolisian bersama tokoh masyarakat.
Resor (Kapolres) Simalungun dari tangan
AKBP Yofie Girianto Putro diserahkan
kepada saya, saya mulai membangun
criminal justice system yang lebih
melayani masyarakat.

Senin, 22 Mei 2017, saya membuat
pertemuan dengan Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) Irvan Paham D. Samosir,
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lisfer
Berutu, Kepala Seksi Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Novriadi Andra,
perwakilan PTPN III dan IV serta para
hakim, jaksa, dan Kapolsek se-Kabupaten
Simalungun. Silaturahmi ini terbuka bagi
media massa.

Saya meminta mereka membangun
langkah yang sama dalam menghadapi
persoalan sosial yang muncul, dan
bagaimana mendapatkan solusi yang
tepat sehingga persoalan sosial tidak

44

Membangun Kohesi Sosial

berkembang menjadi kejahatan. Intinya, delapan kendala crime clearance di Polres
tak perlu tergesa membawa setiap kasus Simalungun.
ke meja hijau jika bisa diselesaikan secara
kekeluargaan. Kendala-kendala tersebut;
1. Terkait sidang tipiring (tindakan
Dalam pertemuan ini, Kanit Reskrim
polsek Tanah Jawa, Ajun Komisaris pidana ringan) dalam perkara kasus
Polisi, Suandi Sinaga menyampaikan pencurian sawit harus menghadirkan
saksi manager. Selama ini kami sudah

45

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

menghadirkan saksi dan tersangka, hukumannya maksimalnya 4 tahun.
tapi ternyata sidangnya ditunda karena UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014
manager tidak dapat hadir. Penundaan
sidang tipiring ini menjadi penyebab Pasal 55 (d) juncto Pasal 107 KUHP
merosotnya penurunan penyelesaian berbunyi: setiap orang secara tidak
tindak pidana. sah dilarang memanen/memungut
2. Terkait Perlindungan Perempuan dan hasil perkebunan. Ancaman hukuman
Anak (PPA). Apabila yang tersangkut maksimal 4 tahun penjara atau denda
tindak pidana Undang Undang PPA paling banyak 4 miliar rupiah.
adalah Muslim, dapat ditetapkan UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014
tersangka apabila selama tiga bulan Pasal 78 juncto Pasal 111 berbunyi,
tidak memenuhi nafkah lahir dan menadah hasil perkebunan dari
batin. Namun, bagaimana jika yang penjarahan/pencurian pidana
bersangkutan itu Kristen? Belum ada maksimal 7 tahun penjara dan denda
petunjuk mengenai hal ini. maksimal 7 miliar rupiah.
3. Mengenai Reserse Umum. Surat Apakah penyidik boleh melakukan
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan penahanan yang berkenaan dengan
(SPDP) terhadap perkara kasus Tindak UU perkebunan yang dimaksud?
Pidana Ringan (Tipiring). Apakah Sebab, arahan ini baru kami terima
SPDP Tipiring itu kami sampaikan ke sekitar dua bulan lalu. Jadi selama ini
Kejaksaaan, atau langsung ke PN? kami belum melakukan penahanan.
4. Perpanjangan masa penahanan dari Tersangkanya tetap bebas di luar.
Jaksa Penuntut Umum biasanya 7. Apabila SPDP yang tersangkanya
diberikan kepada kami sebanyak 40 belum tertangkap, apakah harus
hari, tetapi belakangan kami hanya dikirim ke Kejaksaan? Mohon
diberi waktu 20 hari. Sehingga petunjuk, apakah SPDP yang belum
untuk itu kami harus meminta 2 kali. ditemukan tersangkanya, dari
Bagaimana mempercepat masalah Kejaksaan sudah bisa menunjuk Jaksa?
ini supaya pihak kepolisian bisa Hal ini perlu diperjelas agar penyidik
memenuhi harapan masyarakat? kepolisian bisa meminta arahan
5. Tentang anak jalanan seperti anak- kepada Jaksa yang ditunjuk untuk
anak punk yang tidak memiliki menyelesaikan perkara ini.
identitas pendukung, Kartu Keluarga 8. Mengenai pemberitahuan kelengkapan
(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). berkas P19. Selama ini kami cukup
Hal ini membuat penyidik tidak bisa terbantu dengan koordinasi Kejaksaan.
menyimpulkan dia sebagai siapa. Kami merasa setuju dengan proses
6. Tentang UU Perkebunan. Kami P19 di bawah tangan. Ada hubungan
mendapat himbauan untuk pencurian positif antara JPU (jaksa penuntut
di dalam lingkup perkebunan akan umum) dengan penyidik kepolisian.
diterapkan UU Perkebunan dimana Namun kami juga memohon,
yang biasa kami terapkan ancaman pemberitahuan kepada penyidik kami
terhadap kelengkapan berkas P19 di

46

Membangun Kohesi Sosial

bawah tangan atau pun secara formal Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Marudut
itu jangan berlarut-larut sampai 14 Liberty Panjaitan menyambangi warga untuk menjaga
hari, sehingga penyidik tidak gamang kohesi sosial di desa dan nagori se-Simalungun.
memegang berkas perkara.

Apa yang disampaikan Suandi, “Perlu kita sadari, tugas kami pun
ditanggapi Kajari Simalungun, Irvan diperketat oleh Ketua PN (pengadilan
Paham D. Samosir. Menurut dia, kejaksaan negeri), dan kami wajib mengikutinya. Tapi
ini polisi di pengadilan. Tugasnya satu, semuanya bisa kita lalui lewat koordinasi
melakukan penuntutan. Polisi itu jaksa dan komunikasi,” jelas Irvan.
di lapangan. Dua aparat hukum ini harus
saling bekerja sama dengan beberapa Mengenai SPDP Tipiring, Kejari
aturan yang dimiliki masing-masing (kejaksaan negeri) selaku penuntut umum
instansi. hanya punya dua pemberitahuan. Pertama
dari kejaksaan, dan kedua dari Tipikor.

47

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
Perkebunan sawit Mardjandi di Nagori Mardjandi menjadi
yang terluas di Kecamatan Panombeian Panei, Simalungun,
Sumatera Utara. Selain sawit, masyarakat Mardjandi juga
mengolah buah enau menjadi kolang kaling dan mengambil
getah pohon enau menjadi minuman tradisional tuak. Foto
diambil pertengahan Mei 2017.

48

Membangun Kohesi Sosial
49

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

Apapun namanya, SPDP tetap diberikan Jika perkara pencurian tersebut
ke Kejari. Meskipun bisa langsung ke PN, didakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka
tetap harus diberitahukan ke Kejari. tentunya berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, para
Terkait perpanjangan masa penahanan tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan
tersangka, itu luwes saja. Irvan sepakat penahanan (Pasal 21). Batasan itu juga
jika harus menimbang jarak tempuh yang terkait nilai barang atau uang yang
sangat jauh antara kantor Kejari dan PN menjadi objek perkara tidak lebih dari
yang berada di Siantar dengan Mapolsek Rp2,5 juta.
(kantor Polsek) di wilayah Simalungun.
“Mudah-mudahan bisa kita berikan 40 Acara pemeriksaan di pengadilan
hari,” katanya. terhadap perkara tersebut haruslah
menggunakan acara pemeriksaan cepat
Menyoal UU Perkebunan. Irvan yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal.
mengatakan, terhadap pelaku tidak bisa Perkara tersebut juga tidak dapat diajukan
dilakukan penahanan. Terkait batasan kasasi karena ancaman hukumannya di
itu, semua yang hadir sudah saling bawah satu tahun penjara.
mengetahui. Masalah pencurian di
perkebunan termasuk pencurian ringan, Irvan berpendapat, ketetapan Perma
karena nilai objek yang diperkarakan 02 tahun 2012 itu sudah yang terbaik.
umumnya, masih di bawah Rp2,5 juta. Batasan Tipiring yang menyebutkan
nilai objek perkara tidak lebih dari Rp2,5
Sanksi terhadap pelaku, harus sesuai juta bagi masyarakat Jakarta dengan
dengan Peraturan Mahkamah Agung Simalungun tidaklah sama. Masih banyak
(Perma) RI Nomor 02 Tahun 2012 masyarakat Simalungun yang taraf
terkait penyesuaian batasan Tipiring dan kehidupannya sangat di bawah.
jumlah denda dalam KUHP. Sebagaimana
dijabarkan dalam penjelasan umum, Berdasarkan data Badan Pusat
penetapan peraturan itu karena banyaknya Statistik, masyarakat miskin di Kabupaten
perkara pencurian dengan nilai barang Simalungun 92.190 jiwa atau 10,81 persen
yang kecil. dari total jumlah penduduk tahun 2016.
Penduduk Simalungun sebanyak 52,54
Masyarakat menilai tidak adil jika persen bekerja di sektor pertanian, dan di
perkara ringan diancam dengan hukuman sektor jasa hotel dan restoran sebanyak
5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 35,44 persen.
362 KUHP tentang pencurian biasa.
Hukuman itu tidak sebanding dengan nilai Kualitas pendidikan masyarakat
barang yang dicuri. pekerjanya juga masih relatif rendah.
Lulusan setingkat SMP 24,99 persen,
Perkara pencurian ringan seharusnya setingkat SMA/SMK 42,37 persen, dan
masuk dalam kategori Tipiring (lichte berpendidikan tingkat diploma sampai
misdrijven) yang lebih tepat didakwa dengan sarjana hanya 9,10 persen.
dengan Pasal 364 KUHP tentang Menurut Irvan, dengan keadaan seperti
pencurian ringan. Ancaman pidananya itu, uang sebesar Rp2,5 juta sangat berarti
paling lama tiga bulan penjara atau denda bagi mereka.
paling banyak Rp2,5 juta.

50

Membangun Kohesi Sosial

Masalah penahanan tersangka, kata gigi. Langkah terakhir pembuktian usia
Irvan, bisa saja dilakukan. Tindakan bisa dilakukan melalui pemeriksaan gigi
pelayanan hukum terhadap perkara geraham. “Ketika anak itu berusia 18
pencurian sawit itu bisa disikapi dengan tahun, gigi geraham belakangnya itu sudah
Pasal 363 KUHP terkait pencurian tumbuh,” terangnya.
dengan pemberatan. “Kalau masalah UU
Perkebunan, Kejari pada intinya mem- Kemudian, mengenai P19 di bawah
back up Kapolres untuk kelancaran tugas tangan. “Seharusnya memang seperti itu,”
masing-masing,” tegasnya. katanya. Banyak perkara yang artinya
belum bisa P21 tapi sudah dikabulkan
Irvan juga menjawab soal SPDP yang P21-nya oleh Kejari, tanpa harus ada surat
tersangkanya belum tertangkap, tetapi resmi yang disampaikan dari teman-
sudah masuk Daftar Pencarian Orang teman penyidik ke jaksa. Kekurangan
(DPO). Menurutnya, boleh saja menunjuk terkait berkas P19 itu bisa menyusul
P19. Penyidik sebelum melakukan dilengkapi. “Alasan kita meminta dua kali
pemberkasan bisa berkoordinasi dengan perpanjangan masa penahanan untuk
Jaksa. memaksimalkan fungsi koordinasi,” tegas
Novriadi.
“Sekarang jamannya pro aktif.
Kan banyak medianya, bisa sambil Jawaban Ketua PN Simalungun,
ngopi ke rumahnya atau menelepon. Lisfer Berutu lebih lengkap lagi. Terkait
Itu bisa disikapi seperti itu. Sehingga permohonan SPDP sebenarnya cukup
tidak membuat capek penyidik untuk mudah, dengan catatan rekan penyidik,
membongkar lagi (berkas). Saya rasa cermat. Artinya, kalau memang penahanan
komunikasi kita sudah berjalan lancar terhambat, segera diberitahu atau
dengan penyidik,” ucapnya. disampaikan kepada terdakwa dan
keluarganya.
Jawaban atas paparan berbagai
kendala kepolisian itu pun berlanjut ke Kalau masalah nama tersangka,
penjelasan Kepala Seksi Pidana Umum PN bisa abaikan itu. Kuncinya adalah
Kejaksaan Negeri Simalungun, Novriadi koordinasi. Jika tidak ada surat ijin
Andra. Ia mengawali komentar penindakan penggeledahan, segeralah ke pengadilan.
hukum terhadap anak jalanan yang “Pasti ketua akan mengabulkan itu. Tapi
tanpa identitas. Tersangka anak-anak kalau sudah diajukan pra (peradilan)
yang tidak diketahui batasan usianya itu baru datang ke ketua, ya ketua juga kan
berkaitan dengan UU Perlindungan Anak. berpikir. Wah ini bisa-bisa jebakan. Kan
Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak gitu. Seharusnya gak ada praperadilan,”
adalah seorang yang belum berusia 18 ujarnya.
tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Soal UU Perkebunan, Lisfer
mengatakan, hal itu tergantung penetapan
Seandainya, upaya pencarian identitas dari kejaksaaan. Dia malah bertanya
itu sudah dilakukan tapi tidak juga balik, apakah boleh UU Perkebunan itu
membuahkan hasil, batasan usia anak diberlakukan untuk pencurian sawit?
tersebut mengacu pada keterangan ahli “Kalau kami Pengadilan, oke-oke saja.

51

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
52

Membangun Kohesi Sosial

Papan peringatan Undang-Undang Perkebunan di Huta Sidorejo, Nagori Bosar, Kecamatan Panombeian Panei,
Simalungun, Sumatera Utara. Papan peringatan seperti itu terpasang di seluruh perkebunan sawit milik PTPN
III dan IV. Tumpang tindihnya aturan hukum membuat polemik penindakan pencurian sawit tidak terselesaikan
selama bertahun-tahun. Jeratan perkara pencurian sawit ini lopak-lapik (tidak tetap pendirian).

Mau menerapkan Undang-Undang (UU) Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma), atau pasal
pencurian 362, 363 dan 364 KUHP, masih membingungkan. Pasalnya, perkara pencurian sawit tergolong tindak
pidana ringan (tipiring) sehingga tidak bisa dilakukan penahanan terhadap pelaku pencurian. Batasan itu juga
terkait nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp2,5 juta.

53

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

Cuma kuncinya kan di kejaksaan. Kalau ke jaksa. “Karena eksekutornya kan pak
memang lolos dari kejaksaan, ya sampai ke jaksa. Supaya apa yang ditemukan oleh
kami akan lolos,” jawabnya. rekan-rekan penyidik dan PTPN bisa
terjawab. Jangan-jangan memang dari
Terjawab sudah semua kendala yang rekan jaksa tidak tahu atau karena rekan
dipaparkan Suandi. UU Perkebunan jaksa tidak tahu, tidak dieksekusi,” ucapnya.
di juncto-kan Pasal 363 KUHP. “Kalau
memang lolos dari kejaksaan, pengadilan “Saya yakin hasil eksekusi penahanan
hanya menerima berkas. Seperti yang tersangka itu akan berdampak besar bagi
dikatakan pak Kajari (kepala kejaksaan masyarakat maupun PTPN. Meskipun
negeri) tadi, kuncinya koordinasi,” tambah vonis hakim hanya 15 hari hukuman
Lisfer. penjara,” tambah Lisfer.

Kendala selanjutnya, mengenai sidang Soal penerapan UU PPA, Lisfer
Tipiring harus menghadirkan manajer. berpendapat, semua agama itu sama.
Lisfer yang baru tiga bulan menjabat Penetapan suami sebagai tersangka karena
Ketua PN Simalungun mengatakan, unsur tiga bulan tidak menafkahi anak-istri itu
terpenting itu menghadirkan saksi yang bukan hanya berlaku pada pemeluk agama
mengetahui harga pasar. Tentunya, pihak Islam saja. “Mau Muslim, mau Budha,
penggugat dari PTPN memiliki karyawan Hindu, mau Kristen, Katolik, itu sama.
di bidang pemasaran. Pokoknya kalau istri dan anak keberatan
tidak dinafkahi tiga bulan, itu sudah kena.
Orang tersebut harus hadir dalam Undang-undangnya kan satu, jadi tidak
persidangan. Kalau memang manajer tidak berlaku untuk Muslim saja. Kita jangan
bisa, boleh asisten perkebunan, atau Kabag membedakan,” paparnya.
(kepala bagian) pemasaran. “Yang penting
mengetahui tentang harga sawit. Tapi Terkait banyaknya tersangka kasus
lebih utama saksi yang betul-betul melihat Narkoba yang masuk DPO, Lisfer
pencurian itu. Ya, minimal dua tiga orang mendorong kinerja polisi untuk segera
lah. Setelah itu baru yang mengetahui menangkap penjahat-penjahat itu.
harga barang. Itu saja sudah cukup,” Pasalnya, jumlah DPO itu lebih banyak
jelasnya. daripada jumlah tersangka yang diajukan
ke persidangan.
Lisfer kemudian menyinggung peran
hakim terhadap kasus-kasus Tipiring yang “Tolong para rekan penyidik di
sudah diputus vonis. Terkesan seolah ada kepolisian kalau DPO itu diciduk juga.
permainan di balik penyelesaian hukum Kalau dibiarkan berkeliaran di luar sana,
karena banyak penahanan tersangka yang kita sudah berlaku kurang adil terhadap
belum dilaksanakan. “Kami harap, ya tersangka yang sudah kita putus (vonis),
tolong dieksekusi lah. Karena kalau tidak dan bahkan sudah dieksekusi,” tuturnya.
dieksekusi, ngapain kami capek-capek
mengatakan ini terbukti lalu dihukum 1 Pihak PTPN yang mendapat giliran
bulan, 2 bulan,” keluhnya. terakhir merasa terhormat dapat
menghadiri pertemuan ini. “Kami senang
Lisfer meminta hasil keputusan hakim mendengar penjelasan soal Tipiring dan
terhadap sidang Tipiring itu disampaikan hubungannya dengan Perma. Satu hal

54

Membangun Kohesi Sosial

yang pasti, ke depan kami akan merasa dengan produksi 11.434,28 ton, dan jumlah
lebih percaya diri sebagai anak kandung petani 9.040 KK (kepala keluarga). Luas
republik ini,” ujar Kepala Bagian Umum lahan kelapa sawit 16.005,93 hektare
PTPN, Bidang Pangabean. dengan produksi 29.838,26 ton dan
jumlah petani 9.429 KK.
Ia mengatakan, kesepakatan ini
menjadi semangat baru bagi PTPN. Kecamatan Raya Kahean di
Menurut dia, sebenarnya kerugian materil Simalungun menjadi kecamatan yang
yang dialami PTPN akibat pencurian memiliki areal tanaman karet dan kelapa
tandan buah segar (TBS) itu jauh lebih sawit terluas. Luas lahan produktif
besar. Kebanyakan tandan buah sawit yang tanaman karet di Kabupaten Simalungun,
dicuri itu belum saatnya dipanen. Kondisi 12.293,10 hektare, sedang untuk tanaman
perusakan akibat pencurian itu berdampak kelapa sawit, 14.158,68 hektare. Tanaman
pada proses pembentukan buah lainnya di karet yang belum menghasilkan berada
satu pohon yang sama. di atas lahan 1.578,51 hektare, sementara
tanaman kelapa sawit yang belum
Hasil itu sudah dicermati PTPN. menghasilkan seluas 1.705,05 hektare.
Memang, nilai materil dari satu pohon
sawit tidak sampai Rp1 juta. Sebanyak Meskipun crime clearance Polres
30 tandan buah itu nilainya tidak sampai Simalungun saat ini termasuk lima
Rp760 ribu. Namun, ada beberapa hal besar di jajaran Polda Sumatera Utara,
yang mestinya masuk perhitungan. Mulai saya tidak ingin tingkat penyelesaian
dari pembukaan lahan, penanaman, kasus terus menurun karena kendala
pembibitan, perawatan, pemupukan, birokrasi. Kabupaten Simalungun perlu
termasuk kandungan minyak yang ada di pembaruan criminal justice system yang
dalam buah itu sendiri sangat bernilai. lebih melayani masyarakat. Perbaikan
koordinasi lintas instansi hukum menjadi
Akhirnya, didapatlah angka kerugian bagian penting dari perubahan yang saya
itu mencapai Rp11 juta lebih. “Semoga hasil buat untuk membangun rasa aman, dan
ini bisa menjadi yurisprudensi hukum,” menjaga stabilitas dunia usaha.
tegas Bidang.

Simalungun merupakan kabupaten
terluas ketiga di Provinsi Sumatera
Utara setelah Kabupaten Langkat dan
Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas
wilayah 4.372,50 Km2 atau 6,12 persen
dari luas wilayah Provinsi Sumatera
Utara. Perkebunan karet dan kelapa
sawit menjadi andalan roda ekonomi
Simalungun.

Laporan kinerja Pemerintah
Kabupaten Simalungun tahun 2016
menyebutkan, areal tanaman karet di
Simalungun seluas 14.013,51 hektare

55

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
56

Membangun Kohesi Sosial

Kedai di kawasan Huta Naga, Panombeian Panei,
Simalungun, Sumatera Utara. Petani perkebunan sawit
menghabiskan waktu di sore hari setelah lelah bekerja. Foto
diambil pertengahan Mei 2017.

57

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

Sekumpulan petani usai bekerja di perkebunan sawit Huta
Sidorejo, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara.
Petang hari, perempuan petani kembali ke pondokan,
sementara suami mereka menghabiskan waktu di kedai
minum. Ketika malam tiba, suasana pondokan di seluruh
perkebunan sawit sepi dan gelap. Kondisi itu sering
dimanfaatkan pencuri sawit untuk beraksi. Foto diambil
pertengahan Mei 2017.

58

Membangun Kohesi Sosial

Para Pencuri
di Kebun Sawit

Dini hari pertengahan Mei 2017,
beberapa remaja mengoyak
keheningan kebun Gondang
Laras, Nagori Bandar Haluan, Kecamatan
Bandar. Agus, Tommy, Rama, Iqbal,
dan Sito, sekawanan siswa kelas 3 SMP
mencuri buah sawit. Agus tertangkap
penjaga kebun. Rama menyusul kemudian.
Keduanya diproses ke Polsek Perdagangan.
Sedang, tiga lainnya menghilang.

Agus hanya seorang anak petani
cabai. Orang tuanya lebih senang
kehilangan anaknya yang dianggap “liar”.
Tidak demikian dengan orangtua Rama,
mereka mendesak anaknya boleh pulang
dan memberi jaminan, anaknya tidak akan
lari. Rama pun berjanji mengajak kawan
lainnya menyerahkan diri.

Duduk di hadapan penyidik, Agus
tertunduk lesu. Remaja kurus itu pandai
bicara. Ia berdalih, mencuri untuk
membayar biaya sekolah. “Butuh enam
ratus ribu Pak,” ujar Agus.

Belasan gelondongan tandan sawit

59

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

segar yang Agus curi sudah berserakan
di halaman belakang Polsek. Ini keenam
kalinya dia mencuri. Satu tandan sawit
seberat 10 kilogram, bakal laku dijual
dengan harga Rp1.200 per kilogram.
“Kalau ngambil biasanya 15 sampai 20
tandan. Cukup buat dibagi lima orang,”
kata Agus. “Saya memegang senter.
Tommy bagian menjual,” lanjutnya.

Mendengar pengakuan itu, Inspektur
Satu, MT. Nasution, mengusap wajah.
Kumis tebalnya ikut tersapu di depan
meja penyidik. Dia sedikit mengantuk.
Semalaman, Kanit Reskrim Polsek
Perdagangan ini mengurusi perkara
kawanan bocah 15 tahun.

Mereka masih di bawah umur. Jeratan
perkara pencurian sawit ini lopak-lapik
(tidak tetap pendirian). Mau menerapkan
Undang-Undang (UU) Perkebunan,
Peraturan Mahkamah Agung (Perma),
atau pasal pencurian 362 dan 363 KUHP,
masih membingungkan buatnya.

“Kalau kita tahan, UU Perkebunan
tidak bisa. Nanti juga kita bisa ditegur
soal aturan perlindungan anak. Sementara
pemilik kebun minta diproses hukum. Ini
dilematis,” keluh Nasution.

Penadah sawit curian sudah lihai betul
bagaimana bisa lepas dari jeratan hukum
dengan mengerahkan anak-anak. Para
penadah berani mengulangi perbuatan,
karena ancaman pasalnya tindak pidana
ringan (tipiring). Tersangkanya tidak bisa
ditahan. Maksimal hukumannya tiga bulan
kurungan.

Seorang pengusaha sawit, Suli Harman
Sitorus (43), berpendapat, semestinya
pemerintah tidak hanya mengurusi soal
sanksi, tetapi juga harus memikirkan
keseimbangan upah tenaga kerja. Mereka

60

Membangun Kohesi Sosial
Perkebunan sawit Bahlias, Huta Hataran milik perusahaan
swasta di Nagori Bandar Jawa. Kawasan perkebunan ini
berada di pinggiran kota Perdagangan. Sama seperti areal
perkebunan sawit Sei Mangke, Mayang dan Gunung Bayu,
rerumputan dan pohon kacang-kacangan yang meninggi
menjadi tempat ideal bagi peternak untuk menggembala
sapi, kerbau, dan domba mereka.

61

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN

Istri Suli Harman Sitorus lebih
banyak membantu usaha suaminya
mengepul tandan sawit dari
perkebunan perseorangan. Suli
turut berbagi rejeki dengan
mengupah beberapa keponakannya
untuk membantunya berbisnis.
Minimnya penghasilan pekerja
kontrak, memaksa anak-anak di
bawah umur membantu mencukupi
kebutuhan hidup keluarga sehari-
hari. Sambil bersekolah, mereka
mengangkut tandan sawit atau
mengepak biji balen-ampas biji
sawit yang sudah diolah- ke dalam
karung goni. Biji balen masih
laku terjual ke pabrik karena
masih mengandung minyak sawit.
Pengolahannya dicampur dengan
biji sawit yang masih segar.

62

Membangun Kohesi Sosial
63

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
64

Silinda Boru Sinaga (62) serius memicit buah enau di
Nagori Mardjandi Pisang, Panombeian Panei, Simalungun,
Sumatera Utara, pertengahan Mei 2017. Bijian daging buah
enau itu kolang-kaling. Setelah merebusnya di tungku kayu
bakar, ujung buah diiris, isinya dipicit dengan penjepit
besi. Sampai di Jakarta nanti jadi bahan menu kolak, atau
manisan. Lebih dari 20 tahun, Boru Sinaga ini memicit buah
enau, memanen kolang-kaling. Permintaan setiap pekan
sebanyak satu ton. Saat bulan puasa melonjak jadi 10 ton.

Anak sulungnya, Joselin Sitio (40), seorang Paragot.
Dia mengiris batang pohon enau jadi Bagot atau tuak
Simalungun. Setelah tertampung, cairan enau berwarna
putih susu direndam semalaman dengan kayu laru. Pagi
hari, air tuak siap jual, per kaleng Rp50 ribu. Tiba di kedai
bisa tersaji sampai 60 gelas. Sayangnya, buah enau yang
menjuntai di satu pohon cuma bisa sekali panen. Setelah
batang buah ditebas, kualitas air tuak buruk. Rasanya basi,
Paragot harus mencari pohon enau baru.

65

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN

mencuri karena pendidikan minim,
hanya tamatan SMP. Sementara mencari
pekerjaaan, sulit. Kebutuhan hidup tidak
tercukupi dengan penghasilan harian yang
masih di bawah Rp60 ribu.

Empat tahun silam, muncul pertikaian
antara satu perusahaan yang membangun
pabrik pengolahan minyak sawit di Nagori
Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas.
Massa menolak kampung mereka terusik
tanpa kompensasi. Jalanan kampung yang
menjadi perlintasan truk-truk pengangkut
sawit dihadang aksi massa.

Massa kala itu meminta lapangan
kerja. Gerakan yang sempat menimbulkan
perdebatan itu pun berbuah hasil.
Sekarang, sebanyak 90 persen tenaga
kerja di perusahaan besar itu berasal dari
warga lokal. “Syukurnya tidak sampai
ada pertikaian. Kami hanya demonstrasi
dan orasi saja,” tutur Suli yang juga Wakil
Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Simalungun
ini.

Dua tahun belakangan, Suli berkarir
pembeli tandan sawit dari kebun
perorangan yang hanya bertanah sekian
ratus hektare. Dia juga menerima
penjualan dari masyarakat, meski hanya
satu-dua tandan sawit. Hasilnya lumayan,
Suli bisa membangun penginapan
sederhana dan membuka ribuan meter
ladang umbi-umbian di kampung
halamannya.

Suli bermodal, tapi masyarakat
sekampung berpenghasilan kecil mau
cari uang ke mana lagi? Perekonomian di
daerah ini sangat sulit, apalagi di pedesaan
yang jauh dari perusahaan dan industri.
“Orangtua mereka tidak bekerja. Jadinya,
mereka nekat mencuri,” kata Suli.

66

Membangun Kohesi Sosial

Anak-cucu Silinda Boru Sinaga (62) membantu menggeprak
kolang-kaling yang sudah masak di depan rumahnya,
Nagori Mardjandi Pisang, Panombeian Panei, Simalungun,
Sumatera Utara, pertengahan Mei 2017. Bijian kolang kaling
yang sudah matang itu siap dikemas ke karung setelah biji
bagian dalam yang keras dikeluarkan dengan cara digeprak
dengan penumbuk kayu.

67

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
68

Membangun Kohesi Sosial

Jalan Raya Siantar-Parapat yang membelah hutan hujan
tropis yang mulai gundul di area dalamnya, awal September
2017 lalu. Pepohonan yang lebat hanya berdiri di pinggir
jalan ini. Tapi ketika masuk ke dalam, hutan sudah gundul
akibat penebangan pohon selama bertahun-tahun. Jalan ini
mulai tak mampu menampung volume kendaraan saat libur
panjang dan hari besar. Jalan ini menjadi akses utama yang
menghubungkan Siantar ke objek wisata Danau Toba.

69

Polres Simalungun MENUJU PERUBAHAN
70

Membangun Kohesi Sosial

Membelah
Hutan
Eukaliptus

Di malam pergantian tahun,
Jumat (31/12/2010), kendaraan
bermotor berderet di sepanjang
Jalan Pematang Siantar – Parapat.
Pemotor ugal-ugalan masuk di tengah dan
bahu jalan. Truk-truk tak mau mengalah.
Perjalanan menuju objek wisata Danau
Toba di Kecamatan Parapat, Kabupaten
Simalungun yang normalnya ditempuh
dalam dua jam, saat itu ditempuh dalam
10-12 jam.

Di malam tahun baru 2013, akses
masuk menuju Parapat, Kecamatan
Girsang Sipangan Bolon terputus.
Satu batu besar jatuh dari perbukitan.
Kendaraan dari arah Siantar tak bisa
masuk Danau Toba. Banyak kendaraan

Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Marudut Liberty
Panjaitan saat meninjau jalur alternatif dari Siantar menuju
Parapat. Jalan sepanjang 19,5 kilometer ini membelah hutan
eukaliptus dan memberi pemandangan baru bagi wisatawan.

71

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
72

Membangun Kohesi Sosial
Pantai Bebas Di Kota Parapat, Girsang Sipangan Bolon,
Simalungun, Sumatera Utara. Sebagai kota persinggahan
menuju Pulau Samosir, kawasan Parapat menjadi sentra
pariwisata Danau Toba yang paling maju di Simalungun.
Penataan awal perbaikan infrastruktur Parapat pun dimulai
dari Pantai Bebas sampai Jalan Bukit Barisan, mulai 2018.
Pantai yang berada di tepian Jalan Lintas Sumatera
itu dipugar tahun 2015. Pada masa krisis moneter 1997-
1998, pantai bebas yang merupakan serambi pintu masuk
kawasan wisata Parapat itu area pedagang kaki lima. Ada
kesan buruk tentang kelakuan penjual Mangga Udang di
tempat itu. Saat pembeli mencicipi mangga yang penjual
tawarkan rasanya manis. Tapi, saat mangga dibawa pulang,
semuanya busuk. Ternyata setelah ditimbang, penjual
menukarnya dengan mangga busuk yang sudah disiapkan
dalam kantong kresek di kolong meja.
Harga per kilo mangga juga berlainan, meski kiosnya
bersebelahan. Penjual main tembak harga demi mencari
keuntungan besar. Sebab, pengunjung yang datang
seminggu sekali. “Karena pengaruh krisis moneter kualitas
pariwisata menyusut, berdampak ke perekonomian
masyarakat Parapat. Karakter mereka berubah, pelayanan
berkurang,” kata Camat Girsang Sipangan Bolon, James
Siahaan. Foto diambil pertengahan Juni 2017.

73

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN

Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun menjadi satu-
satunya hotel milik BUMN di kawasan Danau Toba. Hotel
ini tak terlalu banyak dikunjungi pada awal September
2017 lalu, karena sudah melewati musim liburan. Presiden
Joko Widodo selalu memilih menginap di hotel yang sudah
berdiri sejak tahun 1911 itu.

74

Membangun Kohesi Sosial
75

Polres Simalungun MMEENUJU PERUBAHAN
76