28 tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan Papua perlu memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Papua, baik dalam menyusun kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, maupun regulasi teknis yang diperlukan. Dalam penyusunannya, RIPPP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan wajib menjadi acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhatikan kekhususan wilayah Papua. Dokumen RIPPP juga disinergikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) dan memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045. RIPPP merupakan salah satu amanat penting di dalam upaya besar menata pelaksanaan otonomi khusus bagi wilayah Papua yang bermakna bagi masyarakat Papua. RIPPP menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di wilayah Papua yang ditandai dengan tiga pendekatan dasar, yakni: (a) partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk wilayah Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan (c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dokumen RIPPP menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua dan menjadi dasar pengelolaan otonomi khusus. Untuk itu, secara filosofis, penyusunan RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan citacita pembangunan di dalam UUD 1945 dan Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai arah besar pembangunan Papua, RIPPP menggambarkan arah kebijakan, strategi, ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (trajectory) maupun tahapan program (milestone) pembangunan nasional dalam rangka otonomi khusus tahun 2022 hingga 2041.
29
30
31 BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL 2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian. PDB pada suatu region/ wilayah tertentu disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Bruto). 2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp261,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp172,90 triliun. Ekonomi Papua Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,70 persen (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa keuangan dan asuransi mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 12,97 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 13,87 persen (yoy).
32 Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Papua Maluku dan Nasional (persen) Sumber : BPS Papua,Papua Barat, Maluku, Malut, dan Nasional (diolah) Perekonomian Provinsi Papua selama tahun 2022 Ekonomi Papua pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 8,97 persen (c-to-c) dan sebesar 2,70 persen (yoy). Hal ini didorong oleh mulai pulihnya perekonomian Papua dibandingkan tahun 2021 dimana masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi akibat COVID-19. Walaupun tumbuh secara positif, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2022 masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,01 persen (yoy). Sementara itu, jika dibandingkan dengan perekonomian wilayah lainnya di kawasan regional Papua Maluku, Perekonomian Provinsi Papua masih lebih baik dari Papua Barat (-0,37) namun masih dibawah Maluku (5,73 persen) dan Maluku Utara (17,74 persen). Besarnya kontribusi pertambangan terhadap PDRB membuat perekonomian Papua memiliki ketergantungan yang besar pada ekspor komoditas. 2.1.1.2. Nominal PDRB Nilai nominal PDRB dapat dilihat menurut pengeluaran maupun menurut lapangan usaha. Nilai PDRB Papua Triwulan III tahun 2022 mencapai Rp261,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp172,90 triliun. Sedangkan PDRB Papua tanpa memperhitungkan pertambangan sebesar Rp160,87 Triliun. Dari selisih kedua nilai tersebut terlihat tingginya nilai produktivitas migas yang mencapai 38,6 persen dari keseluruhan PDRB. 2.1.1.2.1. PDRB Berdasarkan Pengeluaran Ekonomi Papua pada Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 (yoy) tumbuh sebesar 2,70 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri yang tumbuh sebesar 13,87 persen. Pertumbuhan ini diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 4,43 persen. Selanjutnya, Komponen PMTB
33 sebesar 3,81 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 1,23 persen. Sedangkan, Komponen PK-P terkontraksi sebesar 3,89 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa Luar Negeri selaku faktor pengurang tumbuh sebesar 5,20 persen. Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Papua Per Sektor Pengeluaran (yoy, persen) Sumber : BPS Papua (diolah) Tingginya laju pertumbuhan ekspor pada Provinsi Papua dikarenakan Papua merupakan salah satu negara dengan komoditas tambang yang cukup besar di Indonesia. Terlebih harga komoditas tambang yang mulai meningkat pada kurun waktu 2020-2022 memberikan dampak positif bagi Provinsi Papua. Jika dikaitkan dengan konsolidasi APBN Provinsi Papua, pertumbuhan ekspor sejalan dengan pendapatan bea keluar yang diterima oleh DJBC. Sedangkan untuk rendahnya tingkat konsumsi pemerintah dikarenakan pemerintah mulai banyak mengurangi belanja pemerintah terutama pada belanja modal yang memiliki porsi yang cukup besar di APBN. Struktur PDRB Papua menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 didominasi oleh empat Komponen. Keempat komponen tersebut adalah komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 43,54 persen, komponen Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri sebesar 35,61 persen, komponen PMTB sebesar 31,92 persen, dan komponen PK-P sebesar 18,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki kontribusi sebesar 2,94 persen.
34 Grafik 2.3. Distribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Papua (persen) Sumber : BPS Papua (diolah) Tingginya pengeluran konsumsi rumah tangga pada saat pandemi (2020) disebabkan oleh tingginya pengeluaran pada sektor informasi dan telekomunikasi (indeks 111,120) dalam bentuk pulsa dan kuota internet baik itu smartphone maupun wifi. Hal ini sejalan dengan adanya PPKM yang diberlakukan pemerintah agar masyarakat dirumah saja. Pada tahun 2021, walaupun kontribusi PKRT menurun, PKRT masih menjadi kontributor tertinggi di Provinsi Papua (39,66 persen). Hal ini dikarenakan PPKM yang sudah mulai mereda secara perlahan sehingga masyarakat mulai membeli pakaian dan alas kaki secara offline maupun online (indeks 111,80). Pada tahun 2022, kenaikan PKRT disebabkan oleh tinggi nya antusias masyarakat dalam membeli makanan/ minuman di restoran (indeks 110,96). Sedangkan kontributor terendah dalam 5 tahun terakhir bagi Provinsi Papua adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang hanya memberikan kontribusi berkisar pada 1-2 persen saja setiap tahunnya. Pada 2019, PK-LNRT mengalami peningkatan dengan kontribusi 2,25 persen. Hal ini terjadi karena bertepatan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi (pemilihan wakil rakyat, kepala daerah dan kepala desa serentak) yang otomatis mendorong peningkatan konsumsi lembaga ormas, parpol , LSM dan lembaga lainnya. 2.1.1.2.2. PDRB Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Perekonomian Papua dengan Pertambangan dan Penggalian tahun 2022 dibanding tahun 2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 2,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada 13 (tiga belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 4 (empat) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,97 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,31 persen; serta Pertambangan dan Penggalian yang juga memiliki peran dominan tumbuh 4,54 persen. Sementara itu, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi terdalam sebesar 2,68 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan
35 Minum mengalami kontraksi sedalam 2,32 persen; diikuti lapangan usaha Jasa Lainnya kontraksi sedalam 1,50 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami kontraksi sedalam 0,36 persen. Grafik 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Per Sektor Provinsi Papua (persen) Sumber : BPS Papua dan Nasional (diolah) Terdapat lima lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Papua 2022. Lapangan usaha tersebut yaitu Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 37,82 persen;disusul lapangan usaha Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,46 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 10,11 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,41 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 8,35 persen.
36 Grafik 2.5. Distribusi PDRB Pers Sektor Lapangan Usaha Provinsi Papua (persen) Sumber : BPS Papua dan Nasional (diolah) Sejak tahun 2018 hingga 2022, sektor pertambangan dan penggalian memiliki andil terbesar pada Perekonomian Provinsi Papua. Tercatat andil sektor pertambangan dan penggalian terbesar pada tahun 2022 dengan proporsi sebesar 38,6 persen diikuti pada tahun 2021 sebesar 36,84 persen dan proporsi terkecil pada tahun 2019 sebesar 23,56 persen. Walaupun pada 2019 sempat turun, proporsi sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi urutan pertama dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Papua. Kenaikan andil sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas global yang langsung berdampak pada kinerja salah satu perusahaan di Papua yaitu PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Sektor Konstruksi memberikan andil terbesar kedua pada pertumbuhan provinsi Papua sejak tahun 2018 hingga 2022. Tercatat andil sektor konstruksi terbesar pada 2019 sebesar 16,19 persen dan andil terendah pada 2018 sebesar 12,89 persen. Tingginya andil sektor kontruksi dikarenakan baik pemerintah pusat maupun daerah masif melakukan pembangunan Papua dengan meningkatkan belanja pemerintah daerah melalui kenaikan Anggaran dana Otonomi Khusus Papua. Sektor pengadaan air serta pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terendah pada perekonomian Papua sejak tahun 2018-2022. Bahkan sejak tahun 2018, kontribusinya tidak mencapai 1 persen, dan hanya berkisar 0,04 sampai 0,05 persen saja. Hal ini disebabkan masih sulitnya ketersediaan air dan listrik diberbagai daerah pelosok di Provinsi Papua dan butuh biaya yang relatif besar.
37 2.1.1.3. PDRB Per Kapita Grafik 2.6. PDRB Per Kapita Regioan Papua Maluku dan Nasional Sumber : BPS Papua (diolah) Indikator PDRB per kapita menunjukkan nilai kontribusi tiap penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa pada periode waktu satu tahun. Dalam kurun waktu 2020-2021 tahun terakhir, di antara wilayah-wilayah di regional Papua Maluku dan Nasional, PDRB Per Kapita Provinsi Papua selalu menduduki urutan kedua tertinggi setelah Papua Barat dan masih dibawah PDRB Per Kapita Nasional. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Papua berada pada urutan ketiga dengan 39,13 juta per tahun dibawah PDRB papua barat (77,15 juta) dan Maluku Utara (53,7 juta). Tingginya nilai PDRB per kapita Provinsi Papua dipengaruhi oleh besarnya pendapatan sektor migas yang besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini sama halnya dengan Papua Barat, meski dengan jumlah penduduk (faktor pembagi) yang besar. Namun demikian, PDRB per kapita yang tinggi tidak sejalan dengan capaian indikator kesejahteraan yang lebih rendah dari wilayah Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, dikarenakan sifat sektor migas yang padat modal sehingga hanya dinikmati oleh sedikit penduduk. 2.1.1.4. Neraca Perdagangan Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu daerah pada periode waktu tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca Perdagangan berfungsi sebagai Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional di suatu daerah, dan sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan daerah yang bersangkutan. Ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006). Selama tahun 2022, Ekspor Papua tercatat senilai US$6.273,41 juta atau naik 41,3 persen disbanding tahun 2021 yang senilai US$4.439,75 juta. Nilai ekspor tertinggi berada pada bulan September 2022 dengan US$783,27 sekaligus mencatatkan nilai ekspor tertinggi pada 2 tahun terakhir. Hal ini
38 disebabkan oleh meningkatnya ekspor Bijih logam, terak, dan abu (HS26) dengan nilai US$779,77 juta yang berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Sedangkan untuk Ekspor terendah berada pada bulan selanjutnya yaitu Oktober sebesar US$350,18 juta. Penurunan ini dikarenakan turunnya ekspor pada beberapa negara utama yang telah melakukan ekspor sekaligus pada bulan sebelumnya, Grafik 2.7. Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (US$ juta) Sumber : BPS Papua (diolah) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Nilai impor Provinsi Papua pada tahun 2022 sebesar US$478,27 juta atau naik 24,69 persen dari tahun 2021. Nilai impor tertinggi terjadi pada bulan September 2022 sebesar US$61,2 juta, dan sekaligus menjadi nilai impor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 82,02 persen dan impor non migas yang turut meningkat sebesar 141,93 persen. Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85) yang memiliki nilai US$14,84 juta atau sebesar 54,69 persen. Sedangkan impor terendah pada bulan mei sebesar US$27,79 juta. Penurunan impor ini disebabkan oleh turunnya impor pada negara Malaysia (US$0,14 juta) dan Kanada (US$0,05 juta).
39 Grafik 2.8. Perkembangan Impor Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (US$ juta) Sumber : BPS Papua (diolah) Secara neraca perdagangan pada tahun 2022, Provinsi Papua mencatatkan Net Ekspor sebesar US$5.795,14 juta. Artinya, selama tahun 2022 Provinsi Papua lebih dominan melakukan aktivitas ekspor dibandingkan dengan aktivitas impor. Hal ini tentu merupakan sinyal positif, terlebih Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Nilai ini perlu untuk dijaga dan dimaksimalkan oleh pemerintah agar net ekspor Provinsi Papua terus bertumbuh secara bertahap dimasa mendatang. 2.1.1.5. Nilai Investasi Proporsi Investasi pada suatu daerah yang cukup besar serta efektif efisien terhadap PDRB merupakan salah satu aspek untuk tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan positif ekonomi daerah yang baik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat efisiensi perekonomian adalah ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Semakin tinggi rasio ICOR menandakan bahwa tingkat efisiensi semakin rendah. Rasio ICOR dihitung menggunakan rumus dimana Nilai Investasi (PMTB) dibagi dengan Perubahan PDRB.
40 Grafik 2.9. Perkembangan ICOR Regional Papua Maluku (rasio) Sumber : BPS Papua (diolah) Perkembangan ICOR Regional Papua Maluku (rasio) selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Walaupun terdapat penurunan dari 2020 ke 2021, nilai ICOR Papua mengalami peningkatan di 2022 menjadi 5,89 dan mencatatkna rasio positif sejak 2020. Jika dibandingkan dengan wilayah regional Papua Maluku, Provinsi Papua masih dibawah Papua barat (14,3) dan Maluku utara (6,23) namun masih lebih unggul tipis dibandingkan dengan Maluku (5,88). Ini menunjukan bahwa Investor masih percaya bahwa Provinsi Papua masih dapat berkembang lebih baik lagi. Meski demikian, nilai investasi masih relatif lebih kecil dibanding wilayah lainnya karena investasi di Papua masuk dalam kategori berbiaya tinggi. Hal ini dikarenakan adanya proses adat khusus yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penanaman modal terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah di Papua serta biaya distribusi barang dan bahan baku yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jika dibandingkan dengan wilayah regional Papua Maluku, Provinsi Papua masih dibawah Papua barat (14,3) dan Maluku utara (6,23) namun masih lebih unggul tipis dibandingkan dengan Maluku (5,88). 2.1.2. Suku Bunga Selama tahun 2022, Bank Indonesia selaku pemegang kewenangan atas kebijakan moneter, menerapkan kebijakan Tight Money Policy (Kebijakan Uang Ketat) yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat guna menahan laju inflasi dengan salah satunya menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate pada level 5,50 persen atau meningkat 200 bps dari tahun sebelumnya. Kenaikan suku bunga secara bertahap ini sebagai langkah front loading, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran pada paruh kedua 2023.
41 Grafik 2.10. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate Tahun 2019-2022 (persen) Sumber : Bank Indonesia (diolah) Kenaikan suku bunga dilakukan sejak awal atau front loading, karena Bank Indonesia tidak ingin kebobolan menunggu hingga inflasi melonjak tajam seperti negara lain. kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan akan memberikan dampak setidaknya hingga semester I tahun 2023. Sehingga, jika tidak diantisipasi sejak dini, kemungkinan tekanan inflasi lebih tinggi bisa terjadi. Dampak kebijakan moneter biasanya membutuhkan waktu lama untuk bisa transisi ke masyarakat. Setidaknya membutuhkan waktu selama empat kuartal. Selain itu, langkah kenaikan suku bunga dengan front loaded besar di awal juga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Saat ini, rupiah memang mengalami tekanan akibat berbagai risiko di pasar keuangan global. Dengan kenaikan BI rate kita harapkan nilai tukar rupiah akan kembali ke fundamentalnya, karena CAR (Capital Adequacy Ratio) rendah, neraca pembayaran baik, nilai tukar rupiah harusnya menguat.
42 Grafik 2.11. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Pinjaman pada Bank Umum 2016-2022 Sumber : BPS RI (diolah) Pada tahapan selanjutnya, penetapan suku bunga acuan yang meningkat diakhir tahun 2022 diharapkan dapat direspon baik oleh lembaga keuangan dan masyarakat untuk dapat menstabilkan suku bunga pinjaman. Walaupun suku bunga acuan meningkat, tapi terlihat di grafik bahwa suku bunga pinjaman mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Hal ini tentu mendukung kebijakan Hawkish Bank Indonesia. Kebijakan hawkish adalah cenderung lebih memperhatikan risiko inflasi. Bank Indonesia mencoba untuk menahan kenaikan harga dan upah dengan menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang dan membatasi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pada tahun 2022 besaran suku bunga semua jenis pinjaman lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk nilai suku bunga konsumsi, ditetapkan lebih besar dari suku bunga pinjaman modal kerja dan investasi.
43 Grafik 2.12. Posisi Simpanan Masyarakat Rp & Valas Bank Umum dan BPR Regional Papua Maluku (Miliar) Sumber : Bank Indonesia (diolah) Selama tahun 2022, posisi simpanan masyarakat Regional Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara cenderung mengalami peningkatan (dalam bentuk rupiah dan valas). Jika dilihat dari tren grafik, masyarakat Provinsi Papua memiliki jumlah simpanan yang terbilang besar dibandingkan dengan masyarakat provinsi wilayah timur lainnya. Selain itu, sejak tahun 2016 posisi simpanan masyarakat Papua juga mengalami peningkatan secara konsisten. Tercatat sampai dengan November 2022, posisi simpanan masyarakat Papua mencapai Rp51,46 Triliun. Grafik 2.13. Posisi Pinjaman Masyarakat Rp & Valas Bank Umum dan BPR Regional Papua Maluku (Miliar)
44 Grafik 2.13. Posisi Pinjaman Masyarakat Rp & Valas Bank Umum dan BPR Regional Papua Maluku (Miliar) Sumber : Bank Indonesia (diolah) Tidak hanya posisi simpanan, selama tahun 2022 posisi pinjaman masyarakat Regional Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara cenderung mengalami peningkatan (dalam bentuk rupiah dan valas). Jika dilihat dari tren grafik, masyarakat Provinsi Papua memiliki jumlah pinjaman yang terbilang besar dibandingkan dengan masyarakat provinsi wilayah timur lainnya. Jumlah pinjaman ini sejalan dengan masifnya pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong realisasi belanja pemerintah. Selain itu, masyarakat yang sudah mulai menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya turut menyebabkan kenaikan pada semua kategori pinjaman. Grafik 2.14. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Simpanan berjangka pada Lembaga Keuangan (12 Bulan) Sumber : Bank Indonesia (diolah)
45 Sebagai respon dari peningkatan suku bunga pada semester II 2022, rata-rata suku bunga simpanan pada lembaga perbankan juga bergerak naik, bahkan hingga Desember 2022 mencapai 5,50 persen. Walaupun begitu, rata-rata suku bunga simpanan masih dibawah ratarata suku bunga pinjaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan spread (selisih) yang cukup lebar dengan suku bunga simpanan, margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) yang masih cukup tinggi lembaga keuangan masih enggan mengambil risiko dikala pandemi masih terlihat akan usai meski mereda. 2.1.3. Inflasi Laju inflasi umum di Papua tahun 2022 mencapai 5,68 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 1,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,80. Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen. Seluruh kota IHK di Papua mengalami inflasi, dimana di Merauke sebesar 4,90 persen, di Timika sebesar 5,93 persen, dan di Jayapura sebesar 5,81 persen. Angka inflasi ini masih cukup jauh dari target inflasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2019-2023 yang ditetapkan maksimal sebesar 2,30 persen (tahun 4). Grafik 2.15. Pergerakan Laju Inflasi Nasional dan Regional Papua Maluku (yoy, persen) Sumber : BPS Papua,Papua Barat, Maluku, Malut, dan Nasional (diolah) Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Regional Papua Maluku, inflasi Provinsi Papua hanya lebih baik dari Provinsi Maluku (6,39 persen) dan jauh di bawah Papua Barat (3,87 persen) yang memiliki laju inflasi di bawah
46 nasional (5,51 persen). Meningkatnya mobilitas masyarakat akibat pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022 dan adanya perayaan natal serta tahun baru oleh sebagian besar masyarakat Papua mendorong laju pergerakan harga. Secara umum, perkembangan hargaharga kelompok pengeluaran (bulanan) di Papua bergerak secara sideways. Adanya Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,72 persen; kelompok transportasi sebesar 17,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 7,74 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,42 persen. Tabel 2.1. Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Papua 2022 Kelompok Pengeluaran Okt Nov Des Umum 0,03 -0,08 0,95 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0,32 -0,37 0,97 Pakaian dan Alas Kaki 0,2 0,01 0,04 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya -0,12 -0,11 0,05 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,38 0,87 -0,01 Kesehatan -0,41 0,11 0,06 Transportasi -0,12 -0,06 4,02 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,0001 -0,03 0,12 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,28 0,45 0,06 Pendidikan 0 0 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran 0,35 0,2 0,19 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -1,42 0,35 0,81 Sumber : BPS Papua (diolah)
47 Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (yoy) pada Desember 2022, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, dan biaya akademi/ perguruan tinggi. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai rawit, ikan ekor kuning, tomat, bawang putih, dan ikan tongkol. Laju tekanan inflasi pada Provinsi Papua hampir terjadi sepanjang tahun 2022 dan tercatat mengalami inflasi 9 bulan dan mengalami deflasi selama 3 bulan. Sepanjang tahun 2022, Provinsi Papua dihadapkan oleh kondisi politik ekonomi yang tidak menentu yang mengakibatkan masyarakat cenderung untuk berbelanja makanan diawal secara sekaligus untuk kebutuhan harian rumah tangga. Hal ini tentu meningkatkan demand serentak dengan kurun waktu tertentu dengan supply yang sama. Selain itu, tahun 2022 merupakan tahun pergelaran piala dunia. Provinsi Papua merupakan provinsi yang sangat antusias dengan adanya piala dunia. Tiap-tiap kelompok berupaya untuk mengadakan pesta dan syukuran atas kemenangan negara yang didukung. Hal ini membuat kelompok makanan dan minuman terjadi adanya peningkatan. Terakhir, pada bulan sekitar Desember ini, Provinsi Papua dihadapkan dengan persiapan dan momen liburan sekolah, natal dan tahun baru sehingga hargaharga mengalami tekanan inflasi. Dalam upaya pengendalian inflasi di Papua, terutama akibat dampak penyesuaian harga BBM di Triwulan III 2022, beberapa upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut: a. Badan Urusan Logistik atau Bulog Badan Urusan Logistik atau Bulog mengambil kebijakan fleksibilitas harga yaitu Rp8.000 yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Merauke. Kebijakan ini diambil karena telah melalui proses kegiatan operasi pasar yang telah dilakukan sepanjang tahun di seluruh kantor cabang di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Papua yang terkena dampak inflasi yang cukup tinggi, solusi jangka pendeknya dari sisi Bulog antara lain dengan melakukan operasi pasar secara massif di daerah yang masih memiliki harga beras tinggi. b. Dinas Pertanian Provinsi Papua Dinas Pertanian Provinsi Papua telah telah berupaya untuk mengantisipasi harga beras yang tinggi di beberapa daerah dengan menyiapkan stok cadangan beras 3,4 ton untuk digelontorkan di pasaran. Hal ini dilakukan untuk meredam laju inflasi dari sisi komditas beras. c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Papua Disperindagkop Papua juga memiliki upaya yang sama dalam rangka pengendalian inflasi antara lain dilakukan operasi pasar yang dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember mendatang di 3 kota inflasi Papuadan menggelar pasar murah di daerah-daerah seperti Merauke dan Timika. d. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui GNPIP, Langkah pengendalian yang dilakukan antara lain: • KAD dengan daerah produsen di Sulawesi Selatan/NTB untuk pemenuhan komoditas (Jayapura) • Penanaman komoditas kunci inflasi (Jayapura, Keerom, dan Merauke) • Meningkatkan Pasokan Migor (Kota Inflasi)
48 • Operasi Pasar Murah Bulog (KPSH) di Kota Jayapura • Urban Farming/P2L Cabai Rawit di Kota Jayapura Selain Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan di Provinsi Papua, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan pada tingkat umum dan komoditas yang dapat membantu untuk menekan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Papua. Antara lain melalui optimalisasi tol laut dan jembatan udara, meningkatkan kelancaran distribusi minyak goreng di intra provinsi papua serta pengembangan peternakan ayam pedaging untuk mencukupi kebutuhan lokal di Provinsi Papua. Tingkat Umum a. Pemanfaatan Tol Laut untuk mendatangkan komoditas b. Pemanfaatan subsidi Badan Ketahanan Pangan untuk daerah 3T c. Modernisasi kepada nelayan dan peternak untuk meningkatkan ketahanan komoditas perikanan dan hasil ternak Tingkat Komoditas Tabel 2.2 Tingkat Komoditas No Komoditas Rekomendasi 1 Cabai Rawit • Melakukan KAD dengan daerah produsen di Sulawesi Selatan / NTB untuk pemenuhan komoditas • Pengembangan klister cabai dan bawang merah di daerah penunjang Kota Jayapura melalui studi banding dengan daerah produsen utama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi lokal 2 Bawang Merah 3 Beras Mendistribusikan komoditas beras ke seluruh daerah Provinsi Papua melalui pemanfaatan Tol Laut / bekerja sama dengan Bulog Divre Papua 4 Angkutan Udara Melakukan komunikasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk penentuan batas atas harga angkutan udara 5 Daging Ayam Ras Perkembangan peternakan ayam dengan mengacu best practice, untuk dapat mencukupi kebutuhan lolal di Papua, baik tumah tangga, restoran maupun korporasi. Sumber : TPID Papua Dalam pengendalian inflasi Provinsi Papua melalui penebalan perlindungan sosial, Pemerintah Daerah diberikan tambahan ruang gerak melalui penggunaan pos belanja tidak terduga melalui SE Mendagri No.500/4825/ SJ dan Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar menganggarkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja wajib APBD dalam rangka memberikan bantuan
49 sosial bagi masyarakat di daerah masingmasing sebagai upaya penanganan dampak inflasi pascakenaikan harga BBM. 2.1.4. Nilai Tukar US$ merupakan salah satu mata uang yang sering digunakan dalam neraca perdagangan dunia. Ini menjadikan US$ selalu digunakan sebagai acuan dalam ekspor impor dan pergerakan kurs dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu pergerakan kurs rupiah terhadap US$ dijadikan indikator untuk menentukan kebijakan perekonomian nasional. Ketika kurs rupiah terhadap US$ mengalami depresiasi (pelemahan), maka kinerja ekspor akan melonggar karena harga barang/jasa yang dijual ke luar negeri menjadi lebih mahal, dan begitu juga sebaliknya. Grafik 2.16. Tren Pergerakan Kurs Rp per US$ 1 dan Neraca Perdagangan Papua (juta $) Tahun 2022 Sumber : Bank Indonesia dan BPS Papua (diolah) Selama tahun 2022, kurs rupiah terhadap US$ secara umum mengalami depresiasi disebabkan oleh pertama, dari sisi eksternal yaitu dinamika yang terkait dengan kebijakan suku bunga acuan bank-bank sentral negara lain, terutama suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR). Kenaikan FFR secara agresif telah menyebabkan terjadinya capital outflow atau keluarnya dana asing dari Indonesia secara masif sehingga memperlemah nilai tukar rupiah. Kedua, yang juga masih dari sisi eksternal, real interest rate Indonesia kurang menarik dibandingkan beberapa negara emerging market lainnya. Ketiga, faktor dari sisi internal yang mempengaruhi rupiah, yakni permintaan (demand) terhadap valas di Indonesia yang masih tinggi sedangkan sisi pasokannya (supply) cenderung stagnan. Tingginya capital outflow dan demand valas di dalam negeri belum diimbangi oleh supply valas yang cukup. Dari hal tersebut, nilai neraca perdagangan Provinsi Papua 2022 berada pada kisaran kurang lebih $500 jutaan atau secara total lebih besar dari tahun sebelumnya. Neraca perdagangan memiliki nilai tertinggi ketika rupiah
50 berada pada posisi Rp15.232,- di bulan September 2022. 2.2. Indikator Kesejahteraan Pembangunan ekonomi adalah usahausaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa Indikator pembangunan adalah indikator yang dapat menilai/ mengevaluasi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal. Indikator pembangunan antara lain: IPM, tingkat kemiskinan, rasio gini, kondisi ketenagakerjaan/ tingkat pengangguran, NTP, dan NTN. Disamping fungsinya sebagai penilaian atas keberhasilan pembangunan atau menganalisis apakah kebijakan fiskal tercapai atau tidak, indikator pembangunan dapat juga dijadikan dalam membantu menggali dan memahami konteks regional yang diperlukan dalam membantu melakukan analisis perekonomian regional. 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2022, dari seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Papua menduduki peringkat 34 atau paling rendah seIndonesia. Walaupun begitu, indeks pembangunan manusia di Papua terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Papua tahun 2010 sebesar 54,45 menjadi 61,39 tahun 2022. Bahkan sejak tahun 2018, IPM Provinsi Papua meningkat dari level”rendah” menjadi level “sedang”. Selama periode tahun 2010-2022 tersebut, IPM Provinsi Papua rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun. Peningkatan IPM Provinsi Papua tahun 2022 sejalan dengan IPM Indonesia yang juga membaik pada tahun 2022 ini. IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,77 persen per tahun. Kondisi ini lebih baik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan kinerja perkeonomian yang terus meningkat. Grafik 2.17. Laju Pertumbuhan IPM Regional Papua dan Maluku 2018-2021 Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah)
51 Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di regional Papua Maluku, IPM Provinsi Papua masih berada pada paling bawah. Hal ini disebabkan kondisi standar hidup layak, pengetahuan, dan umur harapan hidup yang masih dibawah rata-rata. Belum pulihnya ekonomi yang disertai dengan kinerja beberapa sektor utama Papua yang masih menurun terutama di industri dan pariwisata. Selama periode 2010 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,92 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Sedangkan untuk dimensi pengetahuan, dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2022 meningkat 0,27 persen dibandingkan tahun 2021 sedangkan RLS meningkat 3,85 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1,05 persen. Grafik 2.18. Nilai IPM Regional Papua dan Maluku Tahun 2017-2022 Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah) IPM pada seluruh kabupaten/kota di Papua tahun 2022 juga mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya IPM Provinsi Papua. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kabupaten/ kota yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Nduga(3,84 persen) dan yang terkecil adalah Kota Jayapura(0,62 persen). Pada tahun 2021, IPM Nduga sebesar 32,84 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 34,10.
52 Grafik 2.19. IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2021 Sumber : BPS Papua (diolah) Dari sisi perbandingan antarkabupaten/ kota, beberapa kabupaten mengalami perubahan peringkat IPM seperti Kabupaten Tolikara meningkat dari peringkat 20 menjadi peringkat ke-19, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Deiyai berada di peringkat yang sama yaitu 25, dan Kabupaten Deiyai berada di peringkat ke 26, turun satu peringkat dari tahun 2021. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nduga (34,10), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Jayapura (80,61) yang sekaligus menjadikan Kota Jayapura sebagai satu-satunya wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) di Papua. Jumlah kabupaten dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2022 ada 4 kabupaten, dengan status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM < 70) ada 7 kabupaten, dan dengan status “rendah” (IPM < 60) ada 17 kabupaten. 2.2.2. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan di sebagian besar wilayah di Papua sudah bukan merupakan rahasia umum lagi bagi masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2022, Provinsi Papua masih menduduki peringkat pertama kemiskinan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan wilayah di regional Papua Maluku, tingkat kemiskinan Papua juga tercatat paling besar. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 3,86 persen poin, yaitu dari 30,66 persen pada September 2012 menjadi 26,80 persen pada September 2022.
53 Grafik 2.20. Tingkat Kemiskinan Nasional dan Regional Papua Maluku (persen) Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah) Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada September 2022 mencapai 936,32 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 14,20 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 26,80 persen, naik 0,24 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap September 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian yang menurun karena pandemi menambah beban seharihari masyarakat sehingga menciptakan kemiskinan baru serta memperburuk kemiskinan yang sudah ada. Di sisi lain, upaya pencegahan pemburukan kemiskinan masih belum optimal dalam meningkatkan kemampuan penduduk untuk bertahan dari dampak buruk turunnya ekonomi.
54 Grafik 2.21. Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 - 2022 (ribu jiwa, persen) Sumber : BPS Papua (diolah) Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022 jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,39 ribu orang dan di perdesaan naik sebesar 10,81 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,27 persen poin dari 5,02 persen di Maret 2022 menjadi 5,29 persen pada September 2022. Adapun persentase kemiskinan di perdesaan juga naik sebesar 0,29 persen poin dari 35,39 persen pada Maret 2022 menjadi 35,68 persen pada September 2022.
55 Grafik 2.22. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2022 Sumber : BPS Papua (diolah) Jika berdasarkan kabupaten dan kota, selama tahun 2022, seluruh kabupaten/ kota di Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional dengan Kab. Merauke (10,16 persen), Kota Jayapura (11,39 persen), dan Kab. Jayapura (12,13 persen), menduduki peringkat teratas dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Papua. Keadan ini justru berbanding terbalik dengan Intan Jaya (41,66 persen), Deiyai (40,59 persen), dan Lanny Jaya (38,73 persen) yang merupakan peringkat 3 teratas dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Faktor penyebab tingkat kemiskinan Papua yang selalu tinggi dan berkelanjutan ialah Rendahnya akses pelayanan dasar, lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan, ketidakmampuan Rumah Tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup karena
56 rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya ketrampilan masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat regional Papua adalah Pendidikan Dasar. Adapun Langkah pemda selama ini dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Papua adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD Kabupaten/Kota Papua mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Papua. Selain itu, Provinsi Papua juga membentuk Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera). BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial, inisiatif Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya orang asli Papua melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak. Program ini seluruhnya dibiayai dengan Dana Otsus Papua. 2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan yang timpang menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat meskipun hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika peningkatan pendapatan hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya, maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak melambat dan ketimpangan semakin tinggi. Grafik 2.23. Perkembangan Gini Ratio Nasional dan Regional Papua Maluku Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah) Salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan adalah menggunakan Rasio Gini (Gini Ratio) yang mampu memberikan gambaran derajat ketimpangan dalam suatu daerah dengan nilai yang terletak antara
57 0 (kemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Tingkat distribusi pendapatan Papua dalam beberapa tahun terakhir tercatat bergerak dinamis meningkat dan menurun setiap tahunnya namun masih berada diatas dari rata-rata nasional. Grafik 2.24. Perkembangan Gini Ratio menurut wilayah Provinsi Papua Sumber : BPS Papua (diolah) Berdasarkan daerah tempat tinggal pada 2022, gini ratio di daerah perkotaan (0,294) jauh lebih kecil dibandingkan dengan pedesaan (0,419). Hal ini menunjukan adanya penurunan gini ratio dari periode sebelumnya di daerah perkotaan dan pedesaan sebesar 0,021 dan 0,008. Hal ini sejalan dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Provinsi Papua sehingga diharapkan secara perlahan ketimpangan sosial antar penduduk semakin berkurang. Adapun Langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi ketimpangan tersebut adalah dengan massive merencanakan dan melakukan pembangunan jembatan dan jalan diberbagai daerah terpencil agar masyarakat dapat memiliki akses ke berbagai daerah yang dilakukan oleh kementerian PU Bersama dengan dinas setempat. Salah satu yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa. Selain itu, pemda juga melakukan peningkatan distribusi listrik ke daerah yang belum terjangkau listrik sebelumnya. 2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan antara lain dengan statistik angkatan kerja dan tingkat pengangguran.
58 2.2.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Indikator yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada suatu daerah. Grafik 2.25. TPAK Nasional dan Regional Papua Maluku (persen) Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua turun dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 77,75 persen, turun 0,54 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/ wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 85,49 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 69,09 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,92 persen poin dan 0,01 persen poin. 2.2.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Agustus 2022 sebesar 2,83 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar dua hingga tiga orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,50 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.
59 Grafik 2.26. TPT Nasional dan Regional Papua dan Maluku Sumber : BPS Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara (diolah) Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 3,34 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,12 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,41 persen poin dan 0,62 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,03 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (1,43 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2021, masingmasing sebesar 0,03 persen poin dan 0,66 persen poin. Kondisi ketenagakerjaan di Papua mengalami perbaikan dengan cukup banyaknya tenaga kerja terserap di sektor industri dan peningkatan permintaan dengan dorongan konsumsi pemerintah melalui beberapa proyek konstruksi (jalan dan jembatan) yang melibatkan masyarakat di beberapa kabupaten, serta kembali bergeliatnya mobilitas yang mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi. Dan pengangguran sisanya biasanya disebabkan oleh masih banyak pekerja yang belum menemukan pekerjaan kembali setelah ter-PHK saat terjadi pandemi Covid-19. Selain itu, masih dominannya masyarakat yang berijazah tamatan sekolah dasar (SD) membuat banyak lapangan pekerjaan enggan untuk melakukan perekrutan. Adapun langkah pemda dalam meredam dampak pandemi bagi ekonomi agar tidak semakin meluas dengan mengoptimalisasi program stimulus berupa penyaluran subsidi seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan lainnya, ditambah dengan percepatan dan perluasan stimulus kredit lanjutan kepada sektor riil. Dengan mengembangkan sektor rill yang besar dan bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat maka akan dimungkinkan terjadi reversal level ekonomi menuju level yang lebih baik lagi dengan relative waktu yang lebih singkat. Pemda harus dapat menggunakan belanja daerahnya dengan tepat sasaran karena belanja daerah merupakan salah satu penggerak konsumsi yang lebih tinggi, dan mendorong kembalinya sektor lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja local.
60 2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani sebagai perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Grafik 2.27. NTP Provinsi Papua 2020-2022 Sumber : BPS Papua (diolah) Pada tahun 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua turun 0,2 persen dengan indeks NTP sebesar 99,29. Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,10 persen, lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,31 persen. NTP Nasional Desember 2022 sebesar 109,00 atau mengalami peningkatan 1,11 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Perubahan angka indeks yang terjadi yaitu sub sektor tanaman pangan turun 0,21 persen, sub sektor hortikultura naik 0,08 persen, sub sektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,34 persen, sub sektor peternakan turun 0,46 persen, dan sub sektor perikanan turun 0,13 persen. Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,10 persen, lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,31 persen.
61 Adapun langkah pemda papua dalam meningkatkan kesejahteraan petani ialah melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dan dinas pertanian Papua untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pemda juga memberikan pelatihan kepada pemuda di Papua sebagai salah satu program untuk melahirkan petani millennial, agar pertumbuhan jumlah petani sebanding dengan luas lahan pertanian serta sebagai bentuk upaya mesukseskan ketahanan dan kemandirian pangan. 2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Grafik 2.28. NTN Provinsi Papua 2020-2022 Sumber : BPS Papua (diolah) Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi penghasil ikan yang cukup besar di Indonesia dikarenakan hasil laut yang cukup melimpah setiap tahunnya ditunjukkan dari NTN Papua Desember 2022 adalah 110,26 atau mengalami penurunan angaka indeks sebesar 0,13 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan It sebesar 0,12 persen lebih lambat daripada peningkatan Ib sebesar 0,25 persen. Peningkatan It sebesar 0,12 persen dipicu oleh naiknya indeks penangkapan laut sebesar 0,14 persen, sedangkan indeks penangkapan perairan umum tidak mengalami perubahan angka indeks. Peningkatan Ib sebesar 0,25 persen dipicu oleh naiknya BPPM sebesar 0,04 persen, dan juga peningkatan IKRT sebesar 0,34 persen. Adapun Langkah pemda Papua dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papua adalah dengan melakukan sosialisasi dan rehabilitasi Kawasan mangrove di kampung Nafri Jayapura, membangun SPBN di Pelabuhan perikanan Poumako, dan mengadakan pasar ikan murah di sekitar pantai untuk dapat memudahkan bertemunya antara pembeli dan nelayan. 2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional Reviu capaian makro kesra regional pada kurun waktu tertentu di regional dapat diketahui dengan membandingkan target-target setiap variabel makro ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah
62 tertentu untuk dicapai pada periode waktu tertentu yang telah ditetapkan pada RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai penjabaran dari RPJMD tahun keempat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua menetapkan RKPD Tahun 2022 yang memuat target indikator-indikator makro dan kesejahteraan sebagai ukuran keberhasilan selama satu tahun. Tabel 2.3. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi 2022 No Sasaran Makro Kesra Target 2022 Realisasi 2022 Target 2023 Hasil Reviu 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,26% 2,7 % 6,62% Tidak tercapai dikarenakan selama tahun 2022, kondisi perekonomian Papua cenderung bergerak fluktuatif kebawah, artinya ketergantungan perekonomian Papua pada sektor pertambangan dan penggalian belum mampu diimbangi oleh sektor lainnya. Asumsi kedepannya jika Provinsi Papua dapat meningkatkan kontribusi sektor lainnya selain pertambangan dan penggalian, maka akan mungkin untuk dapat meningkatkan pertumbuhan secara tahunan. 2 Inflasi (%) 2,30% 5,68 % 2,26% Tidak tercapai dikarenakan adanya polemik kondisi global yang mempengaruhi kondisi nasional hingga regional terutama oleh kabupaten-kabupaten tertentu sehingga menyebabkan lonjakan inflasi yang diluar dari batas target tahunan. Meningkatnya mobilitas masyarakat akibat pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022 dan adanya perayaan natal serta tahun baru oleh sebagian besar masyarakat Papua mendorong laju pergerakan harga.
63 No Sasaran Makro Kesra Target 2022 Realisasi 2022 Target 2023 Hasil Reviu 3 IPM (Angka) 64,36 61,39 65,47 Tidak tercapainya target IPM disebabkan oleh kondisi standar hidup layak, pengetahuan, dan umur harapan hidup yang masih dibawah ratarata. Belum pulihnya ekonomi yang disertai dengan kinerja beberapa sektor utama Papua yang masih menurun. Asumsi kedepannya nilai IPM Provinsi Papua akan terus meningkat secara bertahap seiring meningkatnya dana otsus yang salah satunya meningkatkan tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Papua sehingga akan berdampak pada nilai IPM yang naik. 4 Kemiskinan (%) 28,48% 26,56 % 28,16% Sudah tercapai dikarenakan program pemerintah dengan pembentukan BANGGA Papua dan TKPKD sudah mulai memberikan dampaknya terhadap masyarakat Papua. Asumsi kedepannya terkait kemiskinan di Papua akan bergerak secara sideways dikarenakan masih bergantungnya masyarakat dengan dana otsus, sejalan dengan itu dana otsus yang diberikan pemerintah juga mengalami peningkatan sehingga ini akan menyebabkan pergerakan dinamis yang cukup bertahap menuju penurunan tingkat kemiskinan. 5 Pengangguran (%) 28,48% 2,83 % 28,16% Sudah tercapai disebabkan tenaga kerja terserap di sektor industri dan peningkatan permintaan dengan dorongan konsumsi pemerintah melalui beberapa proyek konstruksi (jalan dan jembatan) yang melibatkan masyarakat di beberapa kabupaten, serta kembali bergeliatnya mobilitas yang mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi. Asumsi kedepannya terkait angka pengangguran di Papua akan dihadapkan dengan tantangan baru dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat namun tidak disertai dengan bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan atau investor yang masuk sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi terbatas serta masih dominannya pekerja yang didominasi oleh para pendatang dari luar pulau.
64 No Sasaran Makro Kesra Target 2022 Realisasi 2022 Target 2023 Hasil Reviu 6 Rasio Gini (Angka) 0,3866 0,393 0,3840 Tidak tercapai dikarenakan adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat kota dan desa di Papua. Masyarakat kota mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena roda perekonomian di Kota jauh lebih baik dibandingkan di desa. Asumsi kedepannya rasio gini Papua mungkin akan bergerak sideways dikarenakan Ketimpangan Pendapatan di Papua tergolong menengah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tjuga tingkat kemiskinan. 7 NTP (Angka) 97,58 99,29 100 Nilai NTP sudah tercapai dikarenakan program pemda yaitu kerjasama antara Kementerian Pertanian dan dinas pertanian Papua untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan kapasitas produksi sudah lebih optimal dilaksanakan. Asumsi kedepannya bahwa NTP Papua akan dapat melampaui target Kembali jika pemerintah tetap optimal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan petani serta tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi. 8 NTN (Angka) 104,79 110,26 105 Sudah tercapai dikarenakan sudah optimalnya dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papua dalam melakukan sosialisasi dan rehabilitasi Kawasan mangrove di kampung Nafri Jayapura, membangun SPBN di Pelabuhan perikanan Poumako, dan mengadakan pasar ikan murah di sekitar pantai untuk dapat memudahkan bertemunya antara pembeli dan nelayan. Asumsi kedepannya terkait dengan target 2023 akan memiliki potensi lebih besar untuk tercapai karena realisasi pada tahun 2022 bahkan sudah melampaui target hingga 2023. Tentu hal ini jika semua program dan kebijakan berjalan dengan baik. Sumber : RPJMD dan BPS Papua (diolah) Jika dibandingkan antara target dan capaian Provinsi Papua pada tahun 2022, terdapat 4 target yang sudah tercapai (Kemiskinan, Pengangguran, NTP, dan NTN) dan bahkan melebihi target sedangkan untuk 4 lainnya masih berada dibawah target yang telah ditetapkan (Laju Perekonomian, inflasi, ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia). Tingkat ketercapaian target indikator-indikator makro dan kesejahteraan dalam RKPD yang rendah salah satunya disebabkan karena penetapan target menyesuaikan RPJMD yang ketika disusun tidak memperkirakan datangnya pandemi dan gejolak kondisi global yang kian memanas yang telah memberikan guncangan terhadap kondisi sosial-ekonomi.
65 Menurut Naga (2001:18), pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika pendapatan nasional juga meningkat. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari total pendapatan nasional yang perhitugannya juga dapat dilihat dari total penjumlahan permintaan agregat (agregat demand). Sedangkan unsur dari agregat demand tersebut merupakan gabungan dari keempat sektor riil yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta sektor ekspor dan impor. Sebagaimana disebutkan, salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam perekonomian mengingat adanya fenomena kegagalan pasar. Pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa pasar bekerja dengan lebih efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mencipatkan lapangan kerja, dan modal sosial (Blakely dan Bradshaw, 2002: 71). Aktivitas operasi pemerintah melalui APBN dan APBD bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut melalui kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada perkembangan di sektor riil dan sektor eksternal. Tabel 2.4. Pengaruh Operasi Pemerintah (Konsolidasian APBN dan APBD) per Sektor (dalam miliar Rupiah) Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, MEBE (diolah)
66 Sektor riil adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, sementara sektor eksternal merujuk pada pelaku ekonomi yang berlokasi di luar negeri. Sektor eksternal mencakup rumah tangga asing, bisnis asing, dan pemerintah asing yang berinteraksi dengan perekonomian domestik melalui perdagangan internasional. Pada tahun 2022, Potensi kontribusi operasi pemerintah pusat dan pemda di Papua pada sektor riil sebesar Rp51.54 T, sementara kontribusi pada sektor eksternal mencapai Rp4,94 T. Selain itu, penerimaan household dan corporate di tahun 2022 naik menjadi Rp. 8,42 T. Tabel B.2.2 Pengaruh Operasi Pemerintah terhadap Sektor Riil (dalam miliar Rupiah) SEKTOR RIIL 2021 2022 Por 2021 Por 2022 NATIONAL ACCOUNT 62.234,97 51.535,72 100,0% 100,0% Final Govt. Consumption (G) 48.115,45 38.818,68 77,31% 75,32% Private Consumption (C) 1.697,96 1.323,85 2,73% 2,57% GOVT. INVESTMENT (I) 12.421,56 11.393,19 19,96% 22,11% Kontribusi Bansos pada sektor riil 529,36 500,00 0,85% 0,97% Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, MEBE (diolah) Pada Sektor Riil, total kontribusi APBN-APBD lingkup Provinsi Papua pada tahun 2022 diperkirakan R51,53 T. Kontribusi terhadap konsumsi pemerintah mencapai (G) Rp38,82 T (kontribusi 75,32%), Konsumsi Rumah Tangga (C) Rp1.32 T (kontribusi 2,57%), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencermikan Investasi (I) Rp11,39 T (kontribusi 22,11%). Sebagaimana tergambar pada tabel di atas, kenaikan private consumption (C) dan Pertumbuhan kredit pada sektor rumah tangga berkontribusi secara tidak langsung pada kenaikan penerimaan perpajakan yang bersumber dari sektor rumah tangga.
67 Tabel B.2.3 Pengaruh Operasi Pemerintah terhadap Sektor Eksternal (dalam juta USD) SEKTOR EKSTERNAL 2021 2022 CURRENT ACCOUNT 3.272,71 4.944,17 Pendapatan Primer dan sekunder ((Pendapatan hibah LN)) - - Ekspor (pendapatan negara bersumber dari ekspor) 3.075,14 4.755,13 Impor (pendapatan negara bersumber dari impor) 197,57 189,04 CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT - - Other Investment (a.l Pinjaman Luar Negeri) OVERALL BOP BALANCE 3.272,71 4.944,17 Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, MEBE (diolah) Pada Sektor Eksternal, terjadi kenaikan neraca pembayaran (BOP Balance) dibanding tahun sebelumnya, yang utamanya berasal dari pendapatan ekspor. Pada neraca perdangangan, ekspor tahun 2022 naik USD1.679,99 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi ekspor utamanya berasal dari ekspor bijih tembaga dan konsentratnya oleh PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, Impor justru turun sebesar USD8,53 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Tren Bea Keluar ke depan akan semakin menurun, adanya kebijakan pembangunan smelter PT Freeport di Jawa Timur akan menyebabkan terjadinya penyesuaian tarif bea keluar di tahun 2023, sebagaimana diatur dalam PMK 39 Tahun 2022. Tabel B.2.4 Pengaruh Operasi Pemerintah terhadap Sektor Penerimaan (dalam miliar Rupiah) Penerimaan Negara 2021 2022 Kontr' 2021 Kontr' 2022 PERPAJAKAN 7.048,07 8.423,46 100,00% 100,00% Household 167,53 404,39 2,38% 4,80% Corporate 5.827,30 5.678,71 82,68% 67,42% WP Bendahara 1.053,24 2.340,36 14,94% 27,78% PPM 96,76% 93,78% PKM 3,24% 6,22% Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, MEBE (diolah) Dari Penerimaan negara, sebagaimana tersaji di tabel di atas, terjadi kenaikan penerimaan perpajakan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisi penerimaan pajak, kontribusi household naik dari 2,38% di 2021 menjadi 4,80% di 2022. Porsi corporate turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari dari 82,68% menjadi 67,42% di 2022. Sementara kontribusi
68 Halaman ini sengaja dikosongkan
69
70
71 BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN dan APBD) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan alokasi belanja pemerintah (pusat dan daerah) untuk satu periode tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan. Pada awal tahun anggaran berjalan, pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanjanya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Penyusunan anggaran tidak terlepas dari sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. 3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi APBN tingkat provinsi menggambarkan potret kondisi keuangan APBN di Provinsi Papua yang disajikan dalam bentuk table I-account. Pada tabel diketahui bahwa target pendapatan yang ditetapkan lebih besar 14,70% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target pendapatan dipengaruhi adanya pemulihan ekonomi sebagai dampak penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Mobilitas masyarakat yang semakin lancar mendorong perekonomian untuk terus tumbuh. Selain itu, kebijakan insentif pajak dalam bentuk diskon dan pembebasan pajak serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan berdampak pada penerimaan karena adanya penambahan objek dan dasar pengenaan pajak baru. Faktor eksternal berupa penguatan ekonomi global setelah pandemi mendorong permintaan komoditas-komoditas lokal semakin meningkat. Pagu belanja Papua tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp861,71 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp60.880,70 miliar. Penurunan terjadi sebagai konsekuensi adanya penurunan pagu belanja pemerintah pusat yang cukup signifikan. Namun demikian, pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetap konsisten mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir sebagai upaya pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan yang sedang digencarkan di Provinsi Papua. Penurunan pagu belanja pemerintah pusat terjadi seiring dengan melandainya jumlah kasus Covid-19. Pagu-pagu belanja yang berhubungan langsung dengan pembiayaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi menurun. Pagu Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp455,57 miliar karena berkurangnya jumlah kebutuhan alat-alat kesehatan dan pembiayaan untuk penanganan pandemi. Perampingan anggaran juga terjadi pada pagu Belanja Modal sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pemulihan ekonomi, penunjang pembiayaan infrastruktur, serta pengadaan aset-aset baru pemerintah. Pagu Belanja Bantuan
72 Sosial mengalami penurunan walaupun tidak signifikan yang digunakan untuk pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi. Penurunan pagu Belanja Pemerintah Pusat berbanding terbalik dengan kenaikan yang terjadi pada pagu Belanja Pegawai. Penambahan jumlah PNS yang terjadi selama dua tahun terakhir ini mempengaruhi pelebaran anggaran. Hal ini berpengaruh pada penambahan jumlah gaji, tunjangan dan THR yang diberikan kepada PNS. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pemerintah pusat konsisten untuk tetap menaikan pagu TKD di Provinsi Papua. Kenaikan pagu pada tahun 2022 tidak sebesar kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 yang menembus angka dua triliun rupiah. Kenaikan yang signifikan pada pagu Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Nonfisik tahun 2021 sebagai dampak kenaikan target PPh Nonmigas dan adanya insentif tenaga kesehatan. Pada tahun 2022, pemerintah pusat berfokus pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan trans Papua, sanitasi, jalur lintas perbatasan yang sebelumnya terhenti dan anggarannya direalokasikan pada tahun sebelumnya. Kebijakan pelaksanaan TKD diprioritaskan dengan mengakselerasi belanja DAK Fisik dan Dana Otsus yang menjadi sumber dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, membangun konektivitas antar daerah, dan mendorong pemulihan ekonomi. Tabel 3.1. I-Account APBN I-Account (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 %Growth (2021-2022) PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 9.029,84 10.887,24 120,57% 9.033,97 10.888,59 120,53% 10.361,74 14.053,29 135,63% 29,06% Pendapatan Perpajakan 8.613,94 10.309,20 119,68% 8.617,73 10.310,54 119,64% 9.841,56 13.360,02 135,75% 29,58% PNBP 415,90 578,04 138,99% 416,24 578,05 138,87% 520,18 693,27 133,28% 19,93% Hibah - - - - - - - - - - BELANJA NEGARA 57.030,95 55.810,63 97,86% 60.882,12 59.521,01 97,76% 59.354,43 62.570,43 105,42% 5,12% BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) 13.940,99 13.184,81 94,58% 15.726,98 14.714,36 93,56% 14.013,20 13.345,59 95,24% -9,30% Belanja Pegawai 4.039,38 3.865,19 95,69% 4.114,84 4.044,53 98,29% 4.474,53 4.422,86 98,85% 9,35% Belanja Barang 5.173,75 4.762,39 92,05% 5.428,70 5.162,41 95,09% 4.871,98 4.661,40 95,68% -9,70% Belanja Modal 4.603,90 4.434,67 96,32% 6.028,13 5.352,49 88,79% 4.533,65 4.128,57 91,07% -22,87% Belanja Bantuan Sosial 23,58 23,22 98,49% 14,59 14,59 100,00% 14,13 14,13 100,00% -3,17% Belanja Hibah - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00% Belanja Lainlain 100,38 99,34 98,96% 140,73 140,34 99,73% 118,91 118,64 99,77% -15,47% Belanja Pembayaran Bunga Utang - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00% Belanja Subsidi - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00%
73 I-Account (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 %Growth (2021-2022) PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % TRANSFER KE DAERAH (TKD) 43.089,96 42.625,82 98,92% 45.155,14 44.806,65 99,23% 45.341,23 49.224,84 108,57% 9,86% Dana Transfer Umum (DTU) 23.923,80 23.832,98 99,62% 25.414,40 25.411,49 99,99% 25.597,19 30.195,00 117,96% 18,82% Dana Alokasi Umum 20.870,25 20.797,20 99,65% 20.494,06 20.494,06 100,00% 20.502,05 20.502,05 100,00% 0,04% Dana Bagi Hasil 3.053,55 3.035,78 99,42% 4.920,34 4.917,43 99,94% 5.095,14 9.692,95 190,24% 97,11% Dana Transfer Khusus (DTK) 5.628,47 5.255,15 93,37% 6.265,14 5.923,89 94,55% 6.666,25 5.957,60 89,37% 0,57% Dana Alokasi Khusus Fisik 3.607,22 3.305,06 91,62% 3.611,47 3.390,42 93,88% 4.080,19 3.612,11 88,53% 6,54% Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2.021,25 1.950,09 96,48% 2.653,67 2.533,47 95,47% 2.586,06 2.345,49 90,70% -7,42% Dana Otsus, DIY, DID 8.187,30 8.187,30 100,00% 8.041,54 8.041,54 100,00% 8.280,78 8.278,47 99,97% 2,95% Dana Otsus, DIY, DID 8.187,30 8.187,30 100,00% 8.041,54 8.041,54 100,00% 8.280,78 8.278,47 99,97% 2,95% Dana Desa 5.350,39 5.350,39 100,00% 5.434,06 5.429,73 99,92% 4.797,01 4.793,77 99,93% -11,71% SURPLUS/ DEFISIT - 48.001,11 - 44.923,39 93,59% - 51.848,15 - 48.632,42 93,80% - 48.992,69 - 48.517,14 99,03% -0,24% PEMBIAYAAN - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00% Penerimaan Pembiayaan - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00% Pengeluaran Pembiayaan - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 0,00% Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) - 48.001,11 - 44.923,39 93,59% - 51.848,15 - 48.632,42 93,80% - 48.992,69 - 48.517,14 99,03% -0,24% Sumber: OM SPAN, MEBE (diolah) 3.1.1. Pendapatan Negara Pendapatan Negara dan Hibah Provinsi Papua terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan PNBP. Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp14.053,29 miliar atau mengalami pertumbuhan 29,06% (yoy). Pertumbuhan pada Pendapatan Negara didorong oleh seluruh komponen. Hingga akhir tahun 2022, realisasi Pendapatan Negara sudah mencapai 135,63% dari targetnya yang sebesar Rp10.361,74 miliar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan realisasi pendapatan ini antara lain: • Kondisi perekonomian nasional dan regional yang pulih pasca pandemi berdampak pada peningkatan produktivitas dan transaksi jual beli yang selanjutnya berdampak pada kenaikan penerimaan negara. • Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022 yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta mereka dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020 untuk secara sukarela melaporkan harta bersih mereka dan diberikan pengampunan • Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang terhitung mulai 1 April 2022.
74 • Windfall revenue sebagai dampak dari harga komoditas yang sedang naik di tahun 2022. • Adanya usaha padat karya yang mulai menjamur dan mampu bertahan selama pandemi memberikan kontribusi tambahan bagi penerimaan negara. 3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan Kontributor utama dalam Pendapatan Negara di lingkup Provinsi Papua masih berasal dari komponen Pajak Dalam Negeri yang pada tahun 2022 memiliki target sebesar Rp6.622,70 miliar atau 59,94% dari seluruh pendapatan. Pertumbuhan komponen ini mencapai 19,51% (yoy), didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal ini mendorong peningkatan setoran dari sisi PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM. Hingga akhir tahun 2022, realisasi Pajak Dalam Negeri sudah mencapai Rp8.423,46 miliar atau 127,19% dari targetnya sebesar Rp6.622,70 miliar. Realisasi Pajak Perdagangan Internasional pada tahun 2022 tumbuh sebesar 51,31% (yoy) menjadi sebesar Rp4.936,70 miliar, 128,67% dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini tidak lepas dari performa ekspor Provinsi Papua yang sepanjang tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar USD 6,05 miliar. Kontribusi utama berasal dari aktivitas tambang tembaga bawah tanah yang produktivitasnya semakin mencapai titik optimalnya. Aktivitas impor meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar USD 493,55 juta. Pajak Perdagangan Internasional berkontribusi hingga 35,13% terhadap total Pendapatan Negara. Penerimaan bea masuk sepanjang tahun 2022 mencapai Rp181,43 miliar atau 166,68% dari target sebesar Rp108,85 miliar. peneriman bea masuk mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp187 miliar. Penerimaan bea masuk ditopang oleh aktivitas impor PT Freeport Indonesia, PT Exxonmobil Lubricants Indonesia, Molycop Trading Indonesia, dan Pertamina Patra Niaga. Realisasi Bea Keluar pada tahun 2022 sebesar Rp4.755,14 miliar atau 154,62% dari target, mengalami kenaikan 54,62% (yoy). Kenaikan bea keluar dipengaruhi peningkatan ekspor bijih tembaga dan konsentratnya oleh PT Freeport Indonesia. Kenaikan realisasi juga disebabkan adanya peningkatan target penerimaan, sebagai dampak realisasi tahun sebelumnya.
75 Tabel 3.2. Realisasi Pajak Per Sektor Jenis Pajak 2020 2021 2022 Growth Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2021-2022 PPh Non Migas 3.882,65 3.605,62 4.410,30 4.030,17 4.393,20 4.789,27 18,84% PPn dan PPnBM 2.145,79 1.816,59 2.137,09 1.966,24 1.178,28 2.576,70 31,05% PBB dan BPHTB 690,35 968,89 918,00 995,38 997,96 1.003,95 0,86% Pajak Lainnya 40,20 118,22 168,52 56,28 53,26 53,54 -4,86% Bea Masuk 108,39 107,92 115,33 187,00 108,85 181,43 -2,98% Bea Keluar 483,70 1.686,12 868,49 3.075,46 3.727,81 4.755,14 54,62% Cukai - 0,05 - 0,17 - 0,13 -26,64% Total 7.351,08 8.303,43 8.617,73 10.310,72 10.459,36 13.360,16 29,58% Sumber: Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku dan Kanwil DJBC Khusus Papua (diolah) Jika dilihat dari wilayahnya, realisasi Pendapatan Perpajakan terbesar terjadi di Kab. Mimika dan Kota Jayapura. PT Freeport yang memiliki basis aktivitas produksi di Kab. Mimika secara konsisten memberikan kontribusi besar bagi pendapatan perpajakan. Adapun, Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian di bidang jasa juga menjadi salah satu kota dengan penerimaan pajak terbesar. Kabupaten Mamberamo Raya dan Kab. Mamberamo Tengah menjadi wilayah dengan penerimaan pajak terendah di Papua. Tabel 3.3. Realisasi Pajak Per Wilayah No Kota 2020 2021 2022 1 KAB. ASMAT 46,60 41,26 69,12 2 KAB. BIAK NUMFOR 177,96 200,17 173,81 3 KAB. BOVEN DIGOEL 80,61 99,13 156,16 4 KAB. DEIYAI 10,71 11,48 27,84 5 KAB. DOGIYAI 18,46 21,53 26,25 6 KAB. INTAN JAYA 23,35 26,08 48,39 7 KAB. JAYAPURA 147,33 178,68 183,53 8 KAB. JAYAWIJAYA 242,72 201,10 256,09 9 KAB. KEEROM 22,31 31,47 44,81 10 KAB. KEPULAUAN YAPEN 12,96 35,45 146,40 11 KAB. LANNY JAYA 8,71 23,27 49,17 12 KAB. MAMBERAMO RAYA 9,28 10,29 14,44
76 No Kota 2020 2021 2022 13 KAB. MAMBERAMO TENGAH 8,97 10,62 13,11 14 KAB. MAPPI 39,60 39,70 79,64 15 KAB. MERAUKE 442,92 428,50 586,65 16 KAB. MIMIKA 3.074,07 3.363,23 3.690,61 17 KAB. NABIRE 199,47 213,02 225,04 18 KAB. NDUGA 8,13 11,25 25,03 19 KAB. PANIAI 58,99 32,14 43,96 20 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 48,07 31,85 44,02 21 KAB. PUNCAK 16,79 26,72 38,01 22 KAB. PUNCAK JAYA 23,75 32,19 40,45 23 KAB. SARMI 35,37 30,53 51,06 24 KAB. SUPIORI 19,92 15,68 29,75 25 KAB. TOLIKARA 27,10 32,82 64,58 26 KAB. WAROPEN 22,99 14,38 31,69 27 KAB. YAHUKIMO 21,41 21,04 49,62 28 KAB. YALIMO 10,82 17,21 32,53 29 KOTA JAYAPURA 1.573,41 1.823,95 2.154,12 30 UNKNOWN 76,55 23,35 27,57 TOTAL 6.509,33 7.048,08 8.423,46 Jika dilihat dari sisi sektor usaha, realisasi penerimaan pajak terbesar adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial dengan kontribusi mencapai 27,77% dari total Pendapatan Pajak. Kontribusi pendapatan Administrasi Pemerintaha dan Jaminanan Sosial pada tahun 2022 menggeser sektor Pertambangan dan Penggalian yang saat ini hanya berkontribusi sebesar 25,97%. Peningkatan penerimaan PPh pasal 21, 23, dan final serta PPN Dalam Negeri mendorong sektor ini menuju puncak dominasi. Dari 10 sektor penerimaan pajak terbesar di Papua, kontribusi penerimaan pajak terkecil berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya sebesar 1,49% dari total Pendapatan Perpajakan. Tabel 3.4. Realisasi Pajak Per Sektor Sumber: Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku (diolah)
77 Kinerja perpajakan dapat diukur dengan menggunakan tax ratio yang menunjukan kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi Tax Ratio maka semakin tinggi juga APBN hinga dapat digunakan untuk berbagai keperluan negara dari sisi pembangunan ataupun fasilitas. Tax Ratio (pajak pemerintah pusat) pada tahun 2022 di Papua tercatat sebesar 3,21% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (tax ratio 2021 sebesar 2,99%). Walaupun meningkat, nilai tax ratio ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tax ratio nasional yang mencapai 10,40%. Adanya peningkatan mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi yang terjadi memberi dampak positif bagi penerimaan perpajakan, potensi dan kemampuan pemerintah memungut pajak mengalami perbaikan. Beberapa hal yang ikut mendorong kenaikan tax ratio ini yakni adanya berbagai insentif usaha dari pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha masyarakat di lain sisi ikut menaikan penerimaan pajak terutama PPh, PPN, dan PPnBM. Grafik 3.1. Tax Ratio Provinsi Papua Papua (%) Sumber: Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku (diolah) Tax ratio Papua yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat penghasilan masyarakat di Papua yang mayoritas menengah ke bawah atau tergolong miskin. Berdasarkan data BPS Papua, sebanyak 26,56% tergolong ke dalam masyarakat miskin. Penghasilan yang rendah menyebabkan syarat penghitungan pajak tidak terpenuhi sehingga tergolong ke dalam bukan Wajib Pajak. Perpanjangan insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi juga mempengaruhi rendahnya tax ratio Papua. Insentif kesehatan yang terdapat dalam PMK-226/2021, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan semua diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Hal yang sama berlaku untuk insentif pajak yang ada dalam PMK-3/2022, yaitu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan PPh final jasa konstruksi (DTP).