178 Sinergi Pendanaan dalam RIPPP dan RAPPP Dalam rangka percepatan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RAPPP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi di wilayah Papua menjamin sinergi dan keselarasan pendanaan antara berbagai sumbersumber pendanaan sesuai dengan kewenangannya. Gambar B.5 Sinergi Pendanaan Dalam RIPPP dan RAPPP Selain sumber pendanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diantaranya adalah kerja sama investasi dengan badan usaha, dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, dan pendanaan lainnya (creative financing). Skema pendanaan lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua antara lain urun dana (crowdfunding), dana dari filantropi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR), dan perdagangan karbon (carbon trade). Untuk meminimalisir potensi tumpang tindih pendanaan dan mengoptimalkan pendanaan daerah yang fokus, berdampak langsung, serta signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua, sinergi dan keselarasan pendanaan dilaksanakan dengan memperhatikan: (1) pencapaian target output dan outcome; (2) kesesuaian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) arahan kebijakan fiskal nasional; (4) kebijakan alokasi TKD; (5) ketersediaan pagu anggaran masing-masing jenis pendanaan; serta (6) lokus kegiatan. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan terutama
179 terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran pemerintah pusat dan daerah telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 beserta aturan turunannya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Undangundang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, telah diamanatkan beberapa kewenangan yang didelegasikan dari pusat kepada daerah melalui kewenangan khusus, yaitu untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi di wilayah Papua dalam melaksanakan kewenangan khusus dapat melimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan disertai pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya. Kewenangan atau urusan pemerintah daerah ini dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, penggunaan yang dimuat dalam RIPPP disinergikan dengan kebijakan penggunaan dari sumber pendanaan di luar penerimaan dalam rangka otonomi khusus di wilayah Papua. Integrasi dan sinergi antarsumber pendanaan ini dilakukan sejak dari penyusunan RAPPP yang akan diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD untuk selanjutnya RPJMN dan RPJMD akan dijabarkan ke dalam RKP dan RKPD. Hal ini akan didukung oleh berbagai agenda koordinasi multipihak, lintas K/L, lintas instansi, dan antartingkatan pemerintahan. Perkuatan sinergi pusat dan daerah juga dilakukan
180 Halaman ini sengaja dikosongkan
181
182
183 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI SIMPULAN 1. Pembangunan Provinsi Papua dengan status wilayah Otonomi Khusus, Sebagian besar dipengaruhi oleh besarnya sumber daya alam berupa pertambangan (minyak dan gas alam) serta aktivitas perdagangan 2. Aktivitas Perekonomian Provinsi Papua terpusat pada Jayapura dan Merauke sebagai Aktivitas perdagangan serta Mimika sebagai lokasi pertambangan. Pesatnya perekonominan pada 3 kabupaten/kota tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi wilayah seperti tidak meratanya kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan, maupun infrastruktur lainnya seperti jalan dan listrik. 3. Dilihat dari kondisi geografis, Provinsi Papua memiliki wilayah yang beragam mulai dari daerah pesisir pantai hingga daerah pegunungan yang mengakibatkan Provinsi Papua lebih rentan terhadap adanya bencana seperti kebakaran lahan dan hutan, gempa tektonik, dan bencana tsunami. Kompleksitas penanganan pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi Provinsi Papua karena meperburuk keadaan endemi sebelumnya seperti malaria. Keterbatasan infrastruktur, tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pola hidup yang kurang bersih juga memperburuk keadaan saat pandemi berlangsung. 4. Kinerja Pertumbuhan Perekonomian Papua sebesar 2,70 persen (yoy) dengan nilai PDRB menurut harga berlaku mencapai mencapai Rp261,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp172,90 triliun, dan inflasi sebesar 5,68 persen (yoy), serta net ekspor yang mencapai US$5.795,14 juta atau meningkat sebesar 42,87 persen (yoy) sehingga berkontribusi 35,61 persen terhadap PDRB. 5. Tingkat Kesejahteraan Provinsi Papua mengalami peningkatan kualitas hidup ditunjukan dengan penurunan ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,393, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 26,8 persen, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 61,39, dan menurunnya tingkat pengangguran menjadi 2,83 persen. 6. Membaiknya perekonomian di tingkat regional mendorong kenaikan realisasi pendapatan APBN, sehingga mampu mencapai target yang diharapkan. Kenaikan harga komoditas serta adanya mobilitas ekspor yang membaik menciptakan realisasi pajak perdagangan internasional yang baik. 7. Realisasi pendapatan negara di Papua mengalami deviasi positif mencapai 35,63% atau sebesar Rp13.360,02. Sementara itu belanja negara juga mengalami deviasi positif 5,42% atau Rp13.345,59 miliar. Hal ini mengakibatkan adanya defisit anggaran sebesar -Rp48.517,14 miliar.
184 8. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp41.267,82 miliar mengalami deviasi negatif -14,38%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp39.048,74 miliar mengalami deviasi negative -22,12%. Hal ini mengakibatkan surplus anggaran mencapai Rp2.219,08 miliar. 9. Realisasi pendapatan konsolidasian sebesar Rp18.553,51 miliar dan belanja konsolidasian sebesar Rp52.394,33 miliar menciptakan defisit konsolidasian sebesar -Rp33.840,82. 10. Berdasaran tabel I-O Provinsi Papua tahun 2021 hasil updating menggunakan metode modified RAS, diketahui bahwa sektor pengganda output terbesar s yaitu sektor konstruksi dengan nilai sebesar 2,5798. Sementara itu, sektor real estate memiliki angka pengganda pendapatan tertinggi sebesar 1,1897 dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan pengganda tenaga kerja tertinggi sebesar 0,3894. 11. Dalam konteks harmonisasi antara belanja K/L dan DAK (Fisik dan Non Fisik), belanja K/L dan DAK Fisik dalam pelaksanaannya telah memiliki keselarasan yang mengarah pada tujuan pembangunan yang sama sehingga output yang dihasilkan saling bersinergi dan tidak ditemui duplikasi. 12. Pada harmonisasi antara belanja K/L dengan Dana Desa, uraian capaian output telah menunjukkan adanya keselarasan yang tidak saling tumpang tindih dan saling melengkapi dengan fokus dana desa pada pemberdayaan masyarakat desa/kampung dan infrastruktur desa di Papua yang tersebar di 5.411 desa dengan kondisi geografis yang tergolong sulit, sementara fokus belanja K/L yang lebih menekankan pada bidang pemberdayaan dan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 13. Hasil reviu antara target dengan capaian/realisasi belanja pusat dan daerah atas pelaksanaan 7 Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan dalam berbagai major project, tercatat bahwa terdapat 6 PN yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3), Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5), Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6), serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7) yang terlaksana di Papua sepanjang tahun 2022.
185 REKOMENDASI Bagi Pemerintah Pusat 1. Penggalian potensi daerah yang berpotensi ekspor antara lain peran Kemenkeu Satu dengan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Papua sebagai leader dalam pemberdayaan UMKM melalui peningkatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan selama ini. 2. Kanwil Ditjen Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku mensosialisasikan penyesuaian tarif PPN 11% dan melakukan pengawasan implementasinya terutama pada pengeluaran belanja daerah sehingga tren positif penerimaan pajak pada TA 2022 berlanjut pada TA 2023. 3. Penguatan koordinasi antara Kanwil DJPb, KPPN, dan BPKAD untuk percepatan penyaluran dana DAK Fisik agar tidak terlalu lama mengendap di RKUD dan menjadi idle cash. 4. Dalam upaya mengatasi inefisiensi fiskal dan anggaran daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan perlu melakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan mekanisme penyaluran TKD agar pelaksanaan APBN dan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. 5. Sehubungan dengan besarnya nilai SiLPA daerah dari tahun ke tahun, Ditjen Perimbangan Keuangan perlu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain: a. Penyesuaian formula alokasi setiap TKD dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perencanaan daerah. b. Penambahan persyaratan berupa nilai ideal saldo RKUD di samping persyaratan yang berlaku saat ini. c. Sinkronisasi dengan pengendalian SiLPA berdasarkan Ps 149 UU 1/2022 tentang HKPD yakni dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah. d. Perlu dipertimbangkan penggunaan virtual account pada RKUD untuk memudahkan pemantauan saldo RKUD terutama yang bersumber dari penyaluran TKD sehingga pemerintah pusat mempunyai kontrol lebih dalam mengendalikan nilai SiLPA Daerah. Bagi Pemerintah Daerah 1. Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Inspektorat perlu menginisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi dengan perencanaan kegiatan untuk memastikan bahwa output dan nilai realisasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan anggaran/ kegiatan. Kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan joint monev dapat dilakukan sebagai upaya harmonisasi
186 anggaran pusat dan daerah, tidak hanya dari sisi perencanaan namun juga pelaksanaan anggaran. 2. Percepatan pelaksanaan anggaran daerah dimulai dengan pelaksanaan lelang dini. Pemerintah Daerah perlu menguatkan peran LPSE/ UPBJ Pemda antara lain dengan pemusatan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE/UPBJ Pemda dan penggunaan e-katalog. 3. Komitmen dan peningkatan koordinasi antara APIP, OPD, dan BPKAD perlu dilakukan dalam upaya percepatan penyaluran DAK Fisik di awal tahun anggaran sehingga persayaratan penyaluran DAK Fisik dapat dipenuhi dan disampaikan lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan. 4. Dari sisi dana desa, percepatan pengesahan APBDes dan Surat Pemindahbukuan pada awal tahun perlu dikawal agar dana desa dapat segera disalurkan dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa/ kampung. 5. Penyediaan tenaga pendamping dana desa yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas menjadi hal yang krusial dalam upaya peningkatan kualitas serapan dan akuntabilitas dana desa. 6. Penerapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran daerah dapat disusun dengan memperhatikan prinsip Value For Money (VFM), yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah antara lain dengan mengadopsi penerapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang selama ini telah dilaksanakan untuk APBN. 7. Pemberian reward/penghargaan dapat diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan kinerja pelaksaan anggaran yang baik sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran SKPD di lingkup Provinsi Papua. 8. Penggalian potensi daerah yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Papua yang terhadap pendapat transfer pemerintah pusat 9. Intensifikasi dan ekstensifikasi UMKM perlu dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah Provinsi Papua agar mampu memberikan multiplier effect di tingkat regional. Kolaborasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan dalam upaya memberdayakan dan membina UMKM potensial 10. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang Kesehatan terutama di provinsi DOB perlu membuat proposal peningkatan Kesehatan antara lain pengembangan/pembangunan Rumah Sakit rujukan dan peningkatakan puskesmas untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik. 11. Pemerintah daerah perlu menggali potensi pembangunan sektor-sektor produktif melalui fasilitas pembiayaan pinjaman daerah 12. Dorongan dan dukungan kepala daerah kepada OPD dalam upaya melakukan inovasi kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional 13. Penyusunan RPJMD yang tepat dan keselarasan penerjemahannnya dalam RKPD tahunan 14. Sinergitas antar OPD dalam pencapaian prioritas daerah melalui
187 sinkronisasi, harmonisasi, dan kolaborasi kegiatan pendukung pencapaian prioritas daerah. 15. Penguatan pembahasan dalam Musrenbang dan Musrenbangsus sehingga antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD dengan berbagai sumber dana dapat selaras dengan kebutuhan daerah. 16. Sehubungan dengan tata kelola Otonomi Khusus Papua, beberapa upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: a. Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan karakteristik daerah. Selain itu, RIPPP agar dijabarkan dalam rencana aksi 5 tahunan. b. Sinkronisasi penyusunan RAP Otsus tahunan dengan RKPD pemerintah daerah c. Penggunaan dana otonomi khusus agar diarahkan untuk kegiatan konkrit peningkatan masyarakat papua terutama Orang Asli Papua (OAP).
188
189 DAFTAR PUSTAKA A. Sutjipto. (2001). Peran industri konstruksi dalam pemulihan ekonomi. Depok: Universitas Indonesia. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2022). Berita Resmi Statistik No. 11/02/82 Th.XXII, 6 Februari 2023 : Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2022). Berita Resmi Statistik No. 12/02/81/Th. XXV, 06 Februari 2023 : Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan IV - 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat . (2022). Berita Resmi Statistik 14/02/91 Th XVII, 06 Februari 2023 : Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Triwulan IV-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). Papua dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021). Papua dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No. 02/01/94/Th. XV1, 4 Januari 2023 : Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Desember 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No.1/1/94/Th. XXV, 4 Januari 2023 : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kota IHK di Papua, Desember 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik : Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Papua, Desember 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No. 06/01/94/Th. XV, 16 Januari 2023 : Profil Kemiskinan Provinsi Papua September 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No. 12/02/94/Th. XVI, 6 Februari 2023 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No. 73/12/Th. VII, 1 Desember 2022 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No.07/01/94/Th.VII.16 Januari 2023 : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua, September 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Berita Resmi Statistik No.66/11/Th. XIII, 07 November 2022 : Keadaan Ketenagakerjaan Papua Agustus 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). Papua dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022. Bank Indonesia. (2022). Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Pinjaman pada Bank Umum 2016-2022. Bank Indonesia. (2022). Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Simpanan berjangka pada
190 Lembaga Keuangan. Bank Indonesia. (2022). Posisi Simpanan Masyarakat Rp & Valas Bank Umum dan BPR Regional Papua Maluku. Evers, Hans-Dieter & Benedikter, Simon. (2009). Hydraulic bureaucracy in a modern hydraulic society–Strategic group formation in the Mekong delta, Vietnam. Water Alternatives. 2(3). Heintze H-J. (1998). On the legal understanding of autonomy. In: Suksi M (ed.), Autonomy: applications and implications. The Hague Lapidoth, Ruth. (1997). Autonomy: flexible solutions to ethnic conflict. Washington, D.C.: US Institute of Peace, 1997, 298 pp Lestari, I. (2019). Papua: Karakteristik – Bentuk Pemerintahan – Kebudayaannya. Retrieved from https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/papua. Pemerintah Provinsi Papua. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Pemerintah Provinsi Papua. (2020). Penggunaan Lahan Provinsi Papua. Retrieved from Papua.go.id. Pemerintah Provinsi Papua. (2020). Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua (2019 – 2023). Jayapura: Pemprov Papua. Pemerintah Provinsi Papua. (2022). Peta Sebaran Covid-19 Provinsi Papua. Retrieved from https://covid19.papua.go.id/. Pemerintah Provinsi Papua. (2022). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua 2022. T Prasetio, M Nurdin. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Kertha Semaya. Peraturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Fisik
191 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2022. Aplikasi Aplikasi OMSPAN, https://spanint.kemenkeu.go.id Aplikasi MEBE, https://ditpa.kemenkeu.go.id Aplikasi SIKP, https://sikp.kemenkeu.go.id Aplikasi SIMTRADA, https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada
1 Kanwil DJPb Provinsi Papua Kanwil DJPb Provinsi Papua