RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
(PERPPU) Nomor 1 Tahun 2008 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2008, pada prinsipnya bertujuan untuk memberlakukan UU 21/2001
di Provinsi Irian Jaya Barat (waktu itu) atau Provinsi Papua Barat (saat ini). Dan
sebagai salah satu kabupaten otonom di Wilayah Provinsi Papua Barat, Kabupaten
Kaimana dengan sendiri berkewajiban melaksanakan ketentuan undang-undang
tersebut.
2. Kerangka Dasar Pelaksanaan Otsus
Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) pada dasarnya bertujuan untuk untuk
memenuhi rasa keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP) diseluruh bidang kehidupan
yang selama ini termarjinalisasi. Dengan pemberlakuan otsus diharapkan terjadi
percepatan pembangunan kesejahteraan bagi OAP di Tanah Papua serta mendorong
perwujudan Perlindungan, Penghormatan, Pemberdayaan dan Pemihakan OAP
dalam bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya. Pendekatan yang sama juga berlaku
pada pangrusutamaan nilai-nilai adat-budaya dan kearifan lokal. Dalam Konsiderans
menimbang UU 2/2021 ditulis bahwa dalam rangka percepatan pembangunan
kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan
keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk
melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif,
transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah
provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi
masyarakat Papua. Pada tataran pelaksanaan, seluruh ketentuan di atas dilaksanakan
dengan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Perdasus dan Perdasi. Sementara
pembiayaan Otsus melalui apa yang disebut sebagai Dana Otonomi Khusus (DOK)
serta melalui skema Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) (Pasal 24 UU 21/2001) dan
yang terbaru kenaikan alokasi menjadi 2.25% dari semula 2% DAU Nasional (Huruf e,
Perubahan pasal 34 dalam UU 2/2021).
3. Perkembangan Dana Otonomi Khusus dalam APBD Kaimana 2016-2021
Kabupaten Kaimana mulai menerima transfer DOK dalam APBD sejak Tahun
Anggaran 2009. Namun informasi DOK yang disajikan dalam dokumen ini mulai
Tahun Anggaran 2016, terutama, dengan mempertimbangkan time series dan
relevansinya perencanaan lima tahun kedepan. Dalam ketentuan Huruf C Pasal 34 UU
21/2001 disebutkan bahwa pemanfaatan DOK terutama ditujukkan bagi pembiayaan
pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pembangunan infrastruktur
dengan menggunakan DTI. Dalam perkembangannya DOK tidak hanya dialokasikan
bagi kedua bidang tersebut tapi juga ditambahkan bidang ekonomi dan afirmasi,
mengingat percepatan pembangunan kesejahteraan bagi OAP perlu dilakukan secara
komprehensif.
Perkembangan Alokasi DOK Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian,
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-150
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
Infrastruktur dan Afirmasi Tahun 2016-2020 sebagai berikut:
Tabel 2.109 Anggaran & Realisasi DOK terhadap APBD Kabupaten Kaimana Tahun
2016-2020
Tahun Anggaran & Realisasi APBD DOK % DOK % DOK
Anggaran thd Total thd
No. Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Total
Realisasi
1 2016 1.101.884.313.446,00 991.363.557.985,00 179.061.722.727,00 192.528.981.304,00 16,25 19,42
2 2017
3 2018 1.147.846.228.305,90 992.448.046.018,26 174.367.928.239,00 230.986.800.511,00 15,19 23,27
4 2019
5 2020 1.108.925.337.874,52 1.001.495.739.792,19 163.634.364.083,00 166.361.361.340,00 14,76 16,61
Jumlah 1.243.946.693.516,04 1.110.705.232.964,05 157.466.288.971,00 167.395.582.457,00 12,66 15,07
1.294.901.614.540,22 1.103.144.280.404,00 140.131.409.955,00 136.086.809.870,00 10,82 12,34
5.897.504.187.682,68 5.199.156.857.163,50 814.661.713.975,00 893.359.535.482,00 13,81 17,18
Tabel 2.110 Rincian DOK per Bidang Alokasi DOK Pendidikan
No Uraian Anggaran Realisasi
1 Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga 146.876.015.784 131.529.978.510
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah 34.680.961.603 29.795.656.367
181.556.977.387 161.325.634.877
No Uraian Alokasi DOK Kesehatan
1 Dinas Kesehatan Anggaran Realisasi
2 RSUD
Jumlah 93.783.602.944 86.684.985.577
16.921.750.330 16.372.325.500
110.705.353.274 103.057.311.077
No Uraian Alokasi DOK Perekonomian
Anggaran Realisasi
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.503.350.000 2.421.767.045
2 Dinas Perikanan 24.846.545.000 23.740.978.000
3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.891.626.374 20.747.226.685
4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 5.792.085.000 5.339.170.230
Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah 54.033.606.374 52.249.141.960
No Uraian Alokasi DOK Infrastruktur
Anggaran Realisasi
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 133.139.931.138 126.276.484.548
2 Dinas Perhubungan 26.638.522.556 20.731.791.000
3 Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan 11.270.100.000 10.843.959.000
Permukiman
Jumlah 171.048.553.694 157.852.234.548
No Uraian Alokasi DOK Afirmasi
Anggaran Realisasi
1 BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan 8.377.319.238 8.240.188.065
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 118.842.876.128 111.478.714.344
3 Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan 11.270.100.000 10.843.959.000
Permukiman
4 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 5.953.275.895 5.740.491.351
Berencana
5 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 2.830.764.400 2.780.526.400
Anak
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-151
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
6 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 2.318.365.000 2.159.724.750
Sipil
20.528.108.632 19.737.592.680
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 170.120.809.293 160.981.196.590
Jumlah
Sumber: APBD Kabupaten Kaimana 2016-2020.
4. Permasalahan dan Isu Terkait Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kabupaten Kaimana
Apabila membaca dengan cermat sejarah lahirnya UU Otsus maupun substansi
dari UU Otsus itu sendiri, maka secara eksplisit UU otsus bertujuan untuk
mengakselerasi transformasi pembangunan Orang Asli Papua.
Upaya pembangunan OAP dalam konteks otsus yang telah dimulai sejak Tahun
2002 menghasilkan beberapa capaian output pada umumnya, meskipun belum
seluruhnya menyentuh episenter lahirnya UU Otsus, yang dalam hal ini adalah
perbaikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran OAP. Hasil Kaji Cepat Pemanfaatan
dan Dampak Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun 2019 oleh KOMPAK1,
memperlihatkan Tingkat kemiskinan di Papua Barat turun dari semula 35,71% Tahun
2002 menjadi 23,01% di Tahun 2018. Namun, apakah penurunan ini karena faktor
Dana Otonomi Khusus (DOK) tentu memerlukan kajian tersendiri.
Apabila melihat pada indikator persentase penduduk miskin, terlihat bahwa
Provinsi Papua Barat masih berada pada urutan kedua setelah Provinsi Papua dengan
21,70% (2020) atau dua kali lipat diatas rerata nasional Indonesia yang sebesar 10,19%
(BPS, 2021)2. Dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Papua
Barat berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia pada Tahun 2020
dengan IPM sebesar 65,09 atau dibawah rerata Nasional 71,943.
Dalam Pendapat BPK RI tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 20214, jumlah DOK dan Dana
Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditransfer kepada Pemerintah Provinsi Papua dan
Papua Barat dalam kurun waktu 2002-2019 masing-masing sebesar Rp. 86,45 triliun
dalam bentuk DOK dan Rp. 28,06 triliun DTI atau total sebesar Rp. 114,51 triliun.
Dalam Laporan yang sama dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) permasalahan dasar
dalam pengelolaan DOK, yaitu pada aspek regulasi, kelembagaan dan sumberdaya
manusia. Menurut BPK, belum terselesaikannya berbagai permasalahan pada ketiga
aspek tersebut berdampak langsung pada belum tercapainya tujuan-tujuan dasar dari
otsus.
1 KOMPAK, Hasil Kaji Cepat (Interim Result) Pemanfaatan dan Dampak Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, 22 Mei 2019
2 https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html
3 https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html
4 BPK RI, Pendapat BPK RI terhadap Pengelolaan Dana otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 2021
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-152
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
Box 2.1 Permasalahan Regulasi, Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Otsus di Tanah
Papua
Sumber: Pendapat BPK RI terhadap Pengelolaan Dana otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 2021 II-153
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
OTONOMI KHUSUS DI KAIMANA
Kabupaten Kaimana menerima transfer DOK sejak Tahun 2009. Namun data
keuangan yang disajikan diawal difokuskan pada lima tahun terakhir. Gambaran
permasalahan implementasi Otsus yang disampaikan diawal merupakan akumulasi
dari berbagai situasi yang dicermati sejak awal penerapan Otsus di Tanah Papua.
Meskipun belum dilakukan Evaluasi menyeluruh atas Pelaksanaan Otsus di
Kabupaten Kaimana, dari berbagai dokumen sektoral (perencanaan usulan rencana
Definitif [URD], monitoring pembangunan termasuk berbagai Kajian yang ada), secara
umum menggambarkan kondisi yang sama di Kaimana. Pada level output atau
keluaran dapat terlihat apa saja yang telah diperoleh dari DOK. Namun apakah
keluaran tersebut menjawab substansi dari UU Otsus, masih memerlukan kajian lebih
jauh.
Rerata realisasi DOK terhadap total realisasi penerimaan APBD Kaimana yang
mencapai 17,18% tentu sangat signifikan terhadap Penerimaan Daerah. Dengan
kontribusinya yang besar tentu DOK harusnya mampu menjawab transformasi
kehidupan OAP di Kaimana sesuai amanat UU Otsus, atau mampu menggaransi
perwujudan Perlindungan, Penghormatan, Pemberdayaan dan Pemihakan terhadap
OAP dalam bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya.
Pemetaan terhadap OAP di Kaimana sesungguhnya relatif lebih mudah
mengingat konsentrasi OAP terdapat pada 82 kampung dari 7 (tujuh) distrik yang ada.
Dua Kampung lainnya di Distrik Kaimana relatif bercampur masyarakatnya, yaitu
Kampung Coa dan Kampung Trikora di Distrik Kaimana. Apabila diukur dengan
menggunakan beberapa indikator pembangunan terlihat bahwa ada kondisi
ketimpangan. Misalnya Indeks Williamson yang digunakan untuk mengukur
ketimpangan wilayah diperoleh rerata 2016-2020 mencapai 0,88 (ketimpangan
sempurna = 1), artinya 82 kampung diluar Kaimana Kota hanya menyumbang rerata
0,12 dari total PDRB Kaimana. Gini Ratio Tahun 2020 mencapai 0,41 atau berada pada
ketimpangan pendapatan sedang antar kelompok pendapatan di Masyarakat. Jumlah
penduduk miskin 9.520 Jiwa atau 15,50% dari total penduduk, dimana sebagaian besar
terkonsentrasi pada berbagai wilayah kampung, serta Pengeluaran per Kapita Yang
Disesuaikan baru mencapai Rp. 8.325 jt/rerata org/thn (tertinggi di Indonesia
mencapai Rp. 25 juta). Rerata Rp. 8,3 juta apabila dibagi 12 bulan= Rp. 691 ribu. Garis
Kemiskinan Kaimana Rp. 438 ribu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Kaimana Tahun 2020 sebesar 65.00 masih dibawah rerata Papua Barat yang mencapai
65.09 dan jauh dibawah rerata Nasional yang mencapai 71.94.
Dari beberapa indikator yang disajikan diatas menunjukkan bahwa secara
umum, Kaimana masih memiliki berbagai pekerjaan rumah dalam kerangka
pembangunan kesejahteraan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk
transformasi kesejahteraan OAP di Kaimana.
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-154
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
Untuk mewujudkan penerapan dan pengelolaan Otsus yang lebih baik tentu
memerlukan pembenahan diberbagai aspek yang dalam pandangan BPK RI meliputi
regulasi, kelembagaan dan SDM. Pada tataran yang lebih mikroskopik di Kaimana
berbagai pembenahan mendesak perlu dilakukan dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan (monitoring-evaluasi) dan pelaporan. Pada tataran
perencanaan masih sebatas menyusun URD dan belum diawali Musrenbang Otsus.
Ditingkat pelaksanaan pada bidang prioritas Otsus (pendidikan, kesehatan,
perekonomian, sarpras dan afirmasi) masih parsial terutama dalam mencapai hasil
dan dampak sesuai amanat UU Otsus. Pada tingkat pengawasan belum komprehensif,
terutama dengan menggunakan parameter kekhususan Otsus.
Dengan demikian, agar berdampak, maka tata kelola Otsus di Daerah harus
diperbaiki dari hulu sampai hilir sehingga capain kinerjanya lebih terukur, bukan saja
pada level output tetapi juga outcome, impact dan benefitnya.
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-155
RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kaimana tidak terlepas
dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap
upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang
tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran
Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sehingga guna
menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini,
telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi
serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan
dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan
Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat (pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah).
Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten
Kaimana berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususunya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
perubahannya keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-3800.
Bab III-Gambaran Keuangan Daerah III-156