RPJMD Kab. KAIMANA 2021-2026

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.58 Perkembangan Intalasi Air Bersih, Jaringan Listrik, Solar Cell & Profil
Tank Tahun 2016-2020

Uraian Satuan 2016 2017 Tahun 2019 2020
6 8
Instalasi Air Bersih Unit 22 0 2018 0 0
4 10 250
Jaringan Listrik Unit 2 0 1 0 0
115
Solar Cell Unit 31 118 3

Profil Tank Unit 12 0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Jalan dan Jembatan
Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang memiliki peran strategis

dalam membuka keter-isolasi-an suartu wilayah, serta faktor utama dalam menggerakan
pertumbuhan ekonomi dan sebagai akses penunjang pelayanan pemerintah. Disisi lain,
jalan yang memiliki bangunan pelengkap berupa drainase dan gorong- gorong juga
berfungsi untuk menangkap (inlet) dan membuang (outlet) air ke level aman.

Total penanganan jalan Tahun 2020 adalah 6 ruas sepanjang 49,8 km dengan
rincian:

Pembangunan Jalan 19,8 km (4 ruas jalan);
Peningkatan Jalan 30 km (2 ruas jalan);
Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (bahu jalan/babat rumput) 250,688 Km2;

Jenis Konstruksi yang digunakan antara lain:
Japat (jalan padat tahan cuaca) untuk pembangunan jalan dan
rehabilitasi jalan
Pengerasan Lapis Permukaan aspal ( HRS Base) untuk peningatan Jalan;

Sementara itu, pemeliharaan jembatan yang dibangun pada Tahun 2020
sebanyak 1 buah. Jembatan memiliki fungsi utama sebagai penghubung dan juga
berfungsi dalam membuka akses. Selain itu, jalan dan jembatan juga diharapkan
berfungsi sebagai men-drive investasi ekonomi yang diharapkan mampu mendorong
arus perdagangan di area titik pertumbuhan. Drainase yang dibangun di Tahun 2020
sebanyak 1 unit (40 M).

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-100

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Diagram 2.15 Perkembangan Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase &
Gorong-gorong Tahun 2016-2020

Jalan Jembatan (buah) Drainase (unit)
Gorong-gorong (buah) Talud Ruang Tunggu/Gudang

16
16

14

12
12 12

8 10
9

7

6 6
4

33 33 33

0 22 2 10 1 11000
000 1 2019 2020
2016
2017 2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Selanjutnya, Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59 Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 34,09
7,47 9,50 17,68 7,20
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi % 5,45 7,79 7,58 7,35
baik 72,09
7,30 55,29 18,33
2 Rasio panjang jaringan jalan dengan jumlah Rasio 7,98 34,09
penduduk 7,47 9,50 17,68
3,24
3 Persentase kawasan pemukiman yang yang % 12,54 3,55 3,24 3,24
belum dapat dilalui kendaraan roda 4 9,70
70
4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 5,45 23,33
( > 40 KM/Jam ) 9,13
N/A
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan % 3,00
5 drainase/saluran pembuangan air (minimal 0

1,5 m) 0
0
6 Persentase sempadan jalan yang dipakai % 5,56 5,56 5,56 5,56 33,02
pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 0,12 0,82 0,66
0,1 4,8 2,84
7 Presentase Rumah tangga ber-sanitasi % 0,12 0,5 3,0 0,2
N/A N/A N/A
8 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar km 0,1
N/A N/A N/A
9 Persentase drainase dalam kondisi baik/ % 0,49
pembuangan aliran air tidak tersumbat

10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun N/A

Persentase pembangunan turap di wilayah
11 jalan penghubung dan aliran sungai rawan % N/A

longsor

12 Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi % 0,1 0,1 0 0
baik
N/A N/A N/A
13 Rasio Jaringan Irigasi Rasio N/A 29,71 32,25 32,25

14 Persentase penduduk berakses air minum % 28,63

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-101

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Proporsi rumah tangga dengan akses % 5,77 6,70 8,05 8,05 13,80
15 berkelanjutan terhadap air minum layak,
0,00 0,00 0,00
perkotaan dan perdesaan N/A N/A N/A

16 Persentase areal kawasan kumuh % 0,00 0,00 0,02 5,055 56,23
0,03 N/A N/A
17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di % N/A N/A 0,70 0,04 23,42
perkotaan
0,01 86,19 86,74
18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan Rasio 0,02 0,02
penduduk 3,06 2,42 5,24
1,87 2,69 2,82
19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio 0,03 0,03 0,001 N/A N/A
76,22 0,62 33,02
20 Panjang jalan dilalui Roda 4 Rasio 5,71 5,71 N/A N/A N/A

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke % 0,01 0,01 N/A N/A N/A
21 kawasan pemukiman penduduk (minimal
N/A N/A N/A
dilalui roda 4) N/A N/A N/A

22 Panjang Jalan yang memiliki trotoar % 0,34 0,93 N/A N/A N/A

23 Panjang Jalan yang memiliki drainase % 1,06 1,46 N/A N/A N/A
0 0 0
24 Lingkungan Pemukiman % 0,0169 0,017

25 Rumah tangga pengguna air bersih % 0,2 0,3

26 Rasio Ruang Terbuka Rasio N/A N/A
Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

27 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas % N/A N/A
wilayah kota/kawasan perkotaan

28 Rasio bangunan ber- IMB per satuan Rasio N/A N/A
bangunan

29 Ruang publik yang berubah peruntukannya % N/A N/A

Rasio luas tertutup berdasarkan pemotretan
30 citra satelit dan survei foto udara terhadap Rasio N/A N/A

luas daratan

31 Ketaatan terhadap RTRW % N/A N/A

32 Indeks Infrastruktur Wilayah (IIW) Indeks 0 0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana 2021

Kawasan Kumuh
Berdasarkan Pemetaan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan oleh Program

KOTAKU di Wilayah Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy terpetakan Luas
Wilayah Kumuh di Kaimana Kota dan Krooy sebesar 39,94 ha yang terbagai dalam 15
kawasan terdiri dari Kaimana Kota 12 Kawasan dan Area Krooy 3 Kawasan, yang
meliputi pemukiman 633 Kepala Keluarga (KK). Pemataan kawasan ini telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 600/116/XII/TAHUN 2020 tentang
Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Kaimana.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup
wilayah Kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Selanjutnya pemetaan yang dilakukan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Kaimana yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-102

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional
Permukiman TanpLAaMKPIuRAmN uII h.

KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 600/ 116 / XII /2020

TTGAENNaGTmAGNAbGLaP1rEDN2EE.S8TEAMaPABPNEeRLtO2aK02AL0SoI KkAaWsAiSKANaKwUaMsUaHnDIKKuABmUPuAhTENKKoAtIaMANA.
KaimanaPETA LOKASI KAWASAN KUMUH KAIMANA KOTA

KLASEMuPUmPITRbUeASrN:ASNIIKIBUBPuApTaItiKKAIaMimANaAna Nomor 600/ 116 / XBIUIPC/ATATPaI/hKTuATnDIM2A0N2A0,

NTGAOaNMGmOGRbALa610rS0aD2/liEn.18Sa1nE6bMs/eBPsXEueIaRIti/a2d20e0Ln220go0akn aassliinyKa awasan KMuAmTIAuShMUAIRtUaMruA m
KrooyTENAT.AnN. GSEPKERNEETTAARPISANDALOERKAHSIKKAABWUAPSAATENNKKUAMIMUHANDAI KABUPATEN KAIMANA.

KEPPAELTAABLAOGKIAANSIHKUAKWUAMSDAANNKHUAMMUH UTARUM KROY

SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

Sumber: SK Bupati Kaimana Nomor 600/ 116 /BXUIPCIAA/TTPI/aKThATuIDMnA2N0A2,0 II-103

MATIAS MAIRUMA

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SITI ROHMA, SH

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Gambaran Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Jenis Pelayanan Dasar
Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Ø Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari ;
Ø Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah

domestik.

b) Indikator Nilai SPM
Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar
pelayanan minimal bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan target

capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) :

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Satuan Kerja/ Lembaga
Pencapaian (Tahun) Penanggung Jawab
No. Indikator Nilai
(%)

Jumlah Warga negara yang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.Kaimana
1 memperoleh kebutuhan pokok air 100 2020

minum sehari-hari

Jumlah Warga Negara yang berhak Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.Kaimana
2 memperoleh layanan pengolahan air 100 2020

limbah domestik

c) Realisasi
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kaimana tahun 2020 sebagai berikut :

No. Indikator Sasaran dalam Target Dalam Jumlah %
Tahun Tahun Absolut 66,75
100 10.617 KK 70,01
1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air 100 18.884 KK
Minum Sehari-hari

Jumlah Warga negara yang
memperoleh kebutuhan pokok air 15.905 KK
minum sehari-hari 26.976 KK

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan
Air Limbah Domestik

Jumlah Warga Negara yang berhak
memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik

d) Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan
1. Waktu Pembagian/pelelangan pekerjaan sangat mepet diakibatkan karena pembagian
DPA ke Instansi terkait terlambat;
2. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas
dibanding dengan beban kerja yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-104

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

3. Struktur Organisasi pada saat ini ada beberapa yang belum terisi dan kurang
memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan;

4. Masih kurangnya koordinaasi antar bidang OPD terkait didalam proses kegiatan
pembangunan fisik;

5. Jumlah SDM Dinas PUPR yang memiliki sertifikat baraang/Jasa masih sedikit;
6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada dibagian program dan bidang-bidang

untuk menunjang proses perencanaan dan pembangunan;
7. Belum optimalnya keterlibatan delegasi (wakil masyarakat) dalam proses

penganggaran;
8. Masih rendahnya kualitas pelayanan dibidang pembangunan infrastruktur.

Solusi
1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan untuk peningkatan

kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui diklat struktural maupun diklat
fungsional serta pengiriman tugas belajar ke perguruan tinggi;
2. Pengisian struktur organisasi yang masih kosong dan peninjauan ulang struktur
organisasi yang sudah ada;
3. Meningkatkan koordinasi antar bidang-bidang dalam proses kegiatan pembangunan;
4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai dinas PUPR untuk
mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti
ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
5. Meningkatkan koordinasi antar bidang-bidang dalam proses penyusunan program
dan kegiatan yang baik;
6. Penyelenggaraan diklat teknis bagi tenaga pelaksanaan teknis pembangunan bidang
ke PUPR-an;
7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program
dan kegiatan agar didalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran;
8. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran harus ditingkatkan;
9. Peningkatan pengadaan saran dan prasarana dan sistem pengelolaan kerja guna
kelancaran pelaksanaan bidang ke PUPR-an.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub
urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan
permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kondisi rumah di Kabupaten Kaimana sudah relatif baik, pemerintah
meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah layak huni. Rasio
Rumah Layak Huni di Kabupaten Kaimana 82% di tahun 2020.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-105

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman
selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.60 Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

(3) 2016 2017 2018 2019 2020
% (4) (8)
(1) (2) % 0,7 (5) (6) (7) 9,97
% 0,01 82
1 Rasio rumah layak huni % N/A 0,7 50 50 81,86
% N/A
2 Rasio permukiman layak huni KK N/A 0,02 50 50 0,76
N/A N/A 50 50
3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 82
N/A 400
4 Cakupan layanan rumah layak huni yang % N/A 50 50 KK
terjangkau N/A
% 5,73
5 Persentase permukiman yang tertata N/A N/A 50 50 300
N/A KK
6 Persentase lingkungan pemukiman N/A 300 300
kumuh N/A KK KK 75
4 4
7 Persentase luasan permukiman kumuh di hektar hektar
kawasan perkotaan 200 200
KK KK
8 Proporsi rumah tangga kumuh
perkotaan

9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman N/A 70 70
yang didukung dengan PSU

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukinan Kabupaten Kaimana 2021

Gambaran Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat
a) Jenis Pelayanan Dasar
Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah
tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar
Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2
(dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

Ø Rumah layak huni dan terjangkau;
Ø Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas

umum (PSU).

b) Indikator Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Nilai Batas Waktu
Indikator (%) Pencapaian
100
1 Rumah layak huni dan - Cakupan ketersediaan rumah layak 70 (Tahun)
huni 2016-2020
terjangkau - Cakupan layanan rumah layak huni 100
yang terjangkau 2016-2020
Lingkungan yang sehat dan
Cakupan lingkungan yang sehat dan 2016-2020
2 aman yang di dukung dengan - aman yang di dukung dengan PSU
prasarana, sarana dan utilitas

umum

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-106

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

c) Pencapaian SPM Kabupaten Kaimana

No. Indikator Sasaran dalam Target Dalam Jumlah %
Tahun Tahun Absolut 1,03
1,03
1 Rumah Layak Huni dan Terjangkau 100 439 KK
100 439 KK 0,00
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 42.468 KK
42.468 KK 100 -
Cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau -
Lingkungan yang sehat dan aman yang
2 didukung dengan parasarana, sarana
dan utilitas umum
Cakupan lingkungan yang sehat dan
aman yang di dukung dengan PSU

d) Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Permasalahan
1. Belum semua kebutuhan perumahan masyarakat di kampung terpenuhi;
2. Ketersediaaan data semua kampung terkait kebutuhan sektor perumahan belum
komprehensif;
3. Belum ada desain penataan ruang dan wilayah di lingkup kampung sebagai dasar
penataan perumahan yang dapat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kampung (RPJP Kampung) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung (RPJM Kampung);
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program yang perumahan dengan
SKPD terkait.
Solusi
1. Perlu dilakukan sosialisasi RTRW Kabupaten kepada Distrik dan Pemerintah
Kampung;
2. Perlu fasilitasi bagi pemerintah kampung untuk menyusun dokumen RPJP Kampung
dan RPJM Kampung sebagai dasar penataan kawasan perkampungan, termasuk
penggunaannya bagi wilayah-wilayah pemukiman;
3. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi program yang terkait urusan perumahan
dengan SKPD terkait.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai

dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kaimana meliputi sub
urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Capaian kinerja
untuk sub urusan bencana di Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 yang meliputi
indikator prosentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh
informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, posentase jumlah aparatur dan
warga negara yang ikut pelatihan penanggulangan bencana, prosentase kecepatan

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-107

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons 24 jam, dan Prosentase
penyelesaian dokumen KRB, RPB, Rencana Kotijensi dan profil Kebencanaan hingga
dokumen disahkan. Sedangkan untuk capaian kinerja kebakaran di Kabupaten Kaimana
menunjukkan fluktuatif cenderung naik dimana indikator tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 5
tahun terakhir menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 60% dan di
tahun 2020 naik menjadi 85%.

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
(3)
% 2016 2017 2018 2019 2020
(4) (8)
(1) (2) % (5) (6) (7)
Kali 1,17 1,17
1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat 1,17 1,17 1,17
(Linmas) 60 74
4 4
2 Persentase patroli siaga ketentraman ketertiban 65 68 74
umum dan ketentraman masyarakat 4 44

3 Cakupan patroli petugas Satpol PP

4 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Per 10.000 penduduk
per desa/ kelurahan 70
5 Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan 80 80 80 80
% 65 70 80 85 83
6 Tertanganinya konflik sosial yang terjadi % 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
50 50
7 Persentase Penegakan PERDA % 50 5 9 50 50
77 0
8 Persentase pelanggaran ketentraman ketertiban 0 1,61
umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 0 36,4
0 100
9 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Per 10.000 penduduk 3 12
penduduk % 0 0 1,61 81 0
0 3,08 29,27
11 Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani Orang 0 36,4
0 100
12 Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan
kebangsaan 0 100

13 Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki Kelompok 0 77 0 37,04 0
wawasan kebangsaan 1 1
65 80
14 Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan %0 70 80 100 100
pemilu/pilkada 0,007 0,007
8,1 8,1
Prosentase jumlah penduduk dikawasan rawan %0 22 22 3,08 29,27
15 bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 1,17 1,17
0 0
sesuai jenis ancaman bencana

16 Prosentase jumlah aparatur dan warga negara yang %0 37,04 0
ikut pelatihan penanggulangan bencana %0 100 100

17 Prosentase kecepatan reaksi tanggap darurat
bencana yang memenuhi respons 24 jam

Prosentase penyelesaian dokumen KRB, RPB, %0 00
18 Rencana Kontijensi dan profil Kebencanaan hingga
dokumen disahkan

19 Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan % 0 81 0
pemilu/pilkada % 0 0 60
% 60 85 83
20 Persentase LSM/Omas yang dibina kebangsaan
% 60 80 85
21 Presentase cakupan penegakan perda yang
tertangani % 0,005 0,008 0,008
% 8,1 8,1 8,1
22 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah % 22 22 22
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 1,17 1,17 1,17
Indeks 0 0 0
23 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/
kota

24 Prosentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi

25 Persentase relawan kebakaran yang dibina

26 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas)

27 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

28 Indeks HAM Indeks 00 0 0 0

Sumber: Satpol PP dan Pemadam kebakaran, Badan Kesatua Bangsa dan Politika, Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kaimana 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-108

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Gambaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
a) Jenis Pelayanan Dasar
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan
minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

Ø Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;
Ø Pelayanan informasi rawan bencana;
Ø Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Ø Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
Ø Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b) Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kabupaten Kaimana
Satpol PP Kabupaten telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan

program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta
penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah Kabupaten Kaimana dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2020 adalah
sebagai berikut:

No. Program Indikator Target Realisasi
85%
1 Pemeliharaan k e t e n t r a m a n dan - Cakupan penegakan peraturan 85%
ketertiban masyarakat daerah dan peraturan kepala 24
daerah di kab/kota 1,17 Per
10.000
Cakupan patroli siaga Penduduk
0,08%
- ketertiban umum dan 24
85%
Ketentraman masyarakat 30,76%

C a k u p a n r a s i o p e t u g a s 1,17 Per 50%

- p e r l i n d u n g a n m a s y a r a k a t 10.000

(linmas) dikab/kota Penduduk

2 Penanggulangan bencana kebakaran - Cakupan pelayanan bencana 80%
kebakaran dikab/kota

- Tingkat waktu tanggap 75%

Presentase aparatur Pemadam

- kebakaran yang memenuhi 85%

standar kualifikasi

Jumlah mobil pemadam

- kebakaran diatas 3000<5000ltr 90%

pada WMK

c) Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
Permasalahan
1. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan patroli wilayah se kabupaten Kaimana;
2. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.
Solusi
1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan
berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Kaimana maupun
pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah;

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-109

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

2. Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kab.Kaimana.

6) Sosial
Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial

Komunitas Adat Terpencill (KAT), Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam
kota, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kota, Pembinaan lembaga
konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota),
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Pemulangan warga
negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke
Desa/kelurahan asal), Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk
bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada
panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum), Perlindungan dan
Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar, Pendataan dan Pengelolaan data
fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota, Penanganan Bencana (Penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan), Pemeliharaan
taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

Bantuan Sosial berupa Bantuan Jaminan Hidup yang diberikan untuk Lansia dan
Penyandang Cacat, serta bantuan kepada Imam, Pendeta dan Pastor juga kepada
pengasuh Taman Pengajian Al-Qur’an dan Sekolah Minggu pada Tahun 2020 berjumlah
1.099 orang, naik dibandingkan Tahun 2019 yang sebanyak 959 orang.

Tabel 2.62 Perkembangan Pemberian Bantuan Sosial 2016-2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
365
1 Lanjut Usia Orang 180 180 250 180 60
137
2 Pejuang/Veteran Orang 180 180 50 55 177
360
3 Tokoh Agama Orang 174 174 225 187

4 TPQ dan Sekolah Minggu Orang 174 175 200 177

5 Penyandang cacat Orang 360 250 325 360

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaimana, Tahun
2021

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial
adalah berjalannya penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Kaimana.
Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-110

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.63 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
(4) 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) 20,00 (5) (6) (7) (8)
% N/A N/A N/A N/A 60,00
1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 30,00 N/A N/A 100,00 90,00
% 30,00 40,00 40,00 30,00
2 Persentase PMKS yang tertangani 20,00
% N/A N/A 30,00 30,00
3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk N/A
pemenuhan kebutuhan dasar % N/A N/A N/A N/A
N/A
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan % N/A N/A N/A N/A
4 sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok N/A
% N/A N/A N/A N/A N/A
sosial ekonomi sejenis lainnya % 50,00
% N/A N/A N/A N/A
5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial 50,00 50,00 50,00 50,00

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
6 (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat

8 Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap

9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaimana, Tahun 2021

Gambaran Pelaksanaan SPM Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

a) Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

di Daerah Provinsi dan Kabupaten, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam

standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

Ø Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
Ø Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
Ø Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luarpanti;
Ø Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan di luar panti sosial;
Ø Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi

korban bencana daerah kabupaten/kota

b) Target Pencapaian SPM, Realisasi Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu

Pencapaian SPM secara Nasional Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada penerapan

dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dimana kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana

pada tabel berikut ini:

No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Standar Pelayanan Minimal Nilai Reali Batas Waktu
Kegiatan Indikator (%) sasi Pencapaian (Tahun)

1. Pelaksanaan program/kegiatan
bidang sosial:

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-111

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Pemberian bantuan sosial bagi Persentase (%) PMKS skala kab/

a. Penyandan g Mas alah a. kota yang memperoleh bantuan 80 60 2020
Kesejahteraan Sosial skala sosial untuk pemenuhan 100
2020
Kabupaten/ Kota kebutuhan dasar -
- 2020
Persentase (%) PMKS skala kab/ 100
- 2020
Pelaksanaan kegiatan b. kota yang menerima program 80
b. pemberdayaan sosial skala pemberdayaan sosial melalui 100 2020
Kelompok Usaha Bersama
Kabupaten/Kota (KUBE) atau kelompok sosial 2020

ekonomi sejenis lainnya 2020

2. Penyediaan sarana dan Satuan
prasarana sosial: Orang
Orang
Penyediaan sarana prasarana a. Presentase (%) panti sosial skala 80 Orang
a. panti sosial skala kabupaten/ kabupaten/ kota yang Orang
menyediakan sarana prasarana Orang
kota pelayanan kesejahteraan sosial Orang
Orang
Presentase (%) wahana Orang
Orang
Penyediaan sarana prasarana kesejahteraan sosial berbasis Orang
Orang
b. pelayanan luar panti skala b. masyarakat (WKBSM) yang 60 Orang
Orang
Kabupaten/Kota menyediakan sarana prasarana
II-112
pelayanan kesejahteraan sosial

3. Penanggulangan korban
Bencana:

Presentase (%) korban bencana

a. Bantuan sosial bagi korban a. skala kab/kota yang menerima 80
bencana skala Kabupaten/Kota bantuan sosial selama masa

tanggap darurat

Presentase (%) korban bencana

Evakuasi korban bencana skala skala kabupaten/kota yang
Kabupaten/kota
b. b. dievakuasi dengan 80

menggunakan sarana prasarana

tanggap darurat lengkap

Pelaksanaan dan pengembangan

4. jaminan sosial bagi penyandang
cacat fisik dan mental, serta

lanjut usia tidak potensial:

Presentase (%) penyandang cacat

a. Penyelenggaraan jaminan a. fisik dan mental, serta lanjut usia 40
sosial skala Kabupaten/Kota tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial

c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah
0
No Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0
1 Anak balita terlantar 0
2 Anak terlantar 0
3 Anak Berhadapan dengan Hukum 0
4 Anak jalanan 0
5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 0
6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 49
7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 316
8 Lanjut Usia Terlantar 0
9 Penyandang Cacat / Disabilitas 0
10 Tuna Susila 0
11 Gelandangan 0
12 Pengemis
13 Pemulung

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

d) Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Sosial
Permasalahan
1. Terbatasnya jumlah anggara pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB;
2. Terbatasnya SDM yang memadai dalam menunjang proses pekerjaan.
Solusi
1. Adanya kursus atau ketrampilan untuk meningkatkan kualitas SDM.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1) Tenaga Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaaan,
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga
ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya.
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan
terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan
tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar
dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan
kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Kaimana. Tenaga kerja
yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di
pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.
Indikator Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahunnya berkembang secara
fluktuatif. Tahun 2016 terjadi kasus sengketa sebesar 0,71%, sedangkan di Tahun 2020
(baseline sementara) tidak terjadi kasus sengketa. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja yang
menjadi peserta Jamsostek meningkat dari semula 531 orang pada tahun 2016 menjadi
5615 orang pada tahun 2020. Membaiknya indikator ini memperlihatkan meningkatnya
kesadaran pemilik perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga
kerjanya.
Disisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah berdampak pada peralihan kewenangan dari Pemerintah
Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Kewenangan Urusan Tenaga Kerja yang dialihkan
pada Pemerintah Provinsi yaitu: 1) Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; 2)
Prosentase Pemeriksaan Perusahaan; dan 3) Persentase Pengujian Peralatan di

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-113

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Perusahaan. Akibatnya, capaian untuk tahun 2017 dan 2018 dari indikator tersebut tidak
dapat dihitung (0).

Tabel 2.64 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) 0,71 (5) (6) (7) 0,00
0,00 0,50 0,26 3,60
1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 0,00
0,00 0,00 0,00 0,70
2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian % N/A
Bersama (PB) 531

3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang % 0,00 0,00 0,00 1,50 350,00
ditempatkan 37,70 N/A N/A N/A N/A
N/A 407 1126 1066 5615
4 Keselamatan dan perlindungan % N/A

5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Orang N/A
program Jamsostek
N/A
6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap % 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kebijakan pemerintah daerah
3,60 8,30 0,00 0,00
7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan % N/A N/A N/A N/A

8 Besaran pengujian Peralatan di Perusahaan % N/A N/A N/A N/A

9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan %
berbasia kompetensi

10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan % N/A N/A N/A N/A
berbasis masyarakat

11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan % N/A N/A N/A N/A
kewirausahaan 133,00 769,00 311,59 714,28

12 Rasio lulusan S1/S2/S3

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tahun 2021

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2020 yang mengawal
perencanaan yang responsif gender di Kaimana baru mencapai 69,30%. Selanjutnya,
kekerasan perempuan dan anak juga masih ditemukan di Kabupaten Kaimana. Sampai
dengan tahun 2020 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan
anak sebesar 0,14%. Rincian pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam
tabel berikut:

Tabel 2.65 Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Capaian Kinerja
No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Presentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender % 51,50 62,24 67,86 69,30 69,30
(PUG) yang aktif

2 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga % 76,17 71,16 71,16 71,14 71,14
Pemerintah

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-114

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 25 25 25 24 24
% 27,82 32,79 32,90 32,77 32,77
4 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 0,17 0,15 0,57 0,25 0,14
% 24,22 26,19 35,22 46,55 27,24
5 Rasio KDRT Perempuan dan Anak % 25,35 26,15 26,33 27,00 27,12
%
6 Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
%
7 Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 49,43 50,00 50,83 56,00 56,43
8 mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas %

terlatih di dalam unit pelayanan terpadu %
%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang %

9 mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan 51,12 54,52 60,00 65,16 65,27
terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan

PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh

10 petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan 46,28 56,11 60,09 64,25 64,27
anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
56,15 60,08 67,15 68,00 68,56
terpadu. 66,87 67,14 69,22 70,15 70,26
0,00 1,00 1,00 0,33 0,00
Cakupan penegakan Hukum dari tingkat penyidikan 0,00 1,00 1,00 0,33 0,00
11 Sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak

12 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum

13 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan

14 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan
dan anak korban kekerasan

15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 81,34 81,85 81,98 82,55 83,02

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

3) Pangan
Pembangunan bidang Urusan Pangan dilaksanakan dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam ketentuan tersebut,
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/
miskin. Penyelenggaraan pangan berupa pemenuhan kebutuhan pangan pokok,
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai
dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan
sebagai berikut :

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(3) (4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) N/A (5) (6) (7) N/A
Kkal/kapita (% AKE) N/A 2.200 2.200
1 Ketersediaan Pangan Utama Kkal/kapita (% AKE) N/A

2 Ketersediaan Energi dan % N/A 2.400 2.400 N/A
Protein perkapita

3 Pengawasan dan pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A
keamanan pangan

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021 II-115
Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

4) Pertanahan
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang
meliputi: a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b).
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d).
penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka
tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dengan menggunakan indikator Lahan
Pemda Bersertifikat dan Jumlah konflik pertanahan milik Pemda. Gambaran capaiannya
sebagai berikut:

Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

(1) (2) (3) 2016 2017 2018 2019 2020
1 Presentase luas lahan Bersertifikat % (4) (8)
2 Jumlah konflik pertanahan milik Pemda % N/A (5) (6) (7)
3 Penyelesaian izin lokasi % N/A 44
N/A N/A 55,57 0 21
N/A
N/A 0 0

N/A N/A N/A

Sumber : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2021

5) Lingkungan Hidup
Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi
Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman
Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Dalam kurun waktu 2016-2020, presentase cakupan area pelayanan untuk
persampahan pada tahun 2020 sebesar 84% dari total area pelayanan (Wilayah
perkotaan) dan presentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 70 %. Sementara itu
dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup juga dilakukan penanganan terhadap
lahan kritis dan sumber mata air secara bertahap pada titik-titik kritis yang perlu segera
mendapatkan penanganan. Capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-116

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana Tahun
2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
kabupaten/kota

3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

5 Hasil pengukuran indeks kualitas Udara Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

6 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya
7 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang % N/A N/A N/A 2 N/A

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat
8 Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

Kabupaten/Kota

9 Terfasilitasi Pendampingan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

Pengakuan MHA

10 Terverikasinya MHA dan kearifan lokal atau Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
pengetahuan tradisional

11 Terverikasinya hak kearifan lokal atau hak Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
pengetahuan tradisional

12 Penetapan hak MHA Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

13 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
keterampilan

14 Terlaksananya pendidikan dan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
pelatihan masyarakat

15 Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak

16 Terlaksananya pemberian penghargaan Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak
lingkungan hidup

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin

17 PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah N/A N/A N/A 4 N/A
daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya

di Daerah kabupaten/kota.

18 Timbulan sampah yang ditangani 0 0 60.001 63.012 117,421

19 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 0 0 0 00

20 Persentase cakupan area pelayanan % 0 0 84 84 84

21 Presentase jumlah sampah yang tertangani % 0 0 68 68 70

22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 0 0 0 00

23 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang % 0 0 0 00
diterbitkan

24 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat % 0 0 0 00
terhadap peraturan perundang- undangan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

daerah meliputi sub urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan. Capaian indikator

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-117

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan
menggunakan indikator kinerja prosentase kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18
tahun), persentase penerbitan akta kematian, persentase kepemilikan dokumen
perkawinan, Sistem Informasi Kependudukan (SAIK) yang ter-update, dan ketersediaan
Profil Kependudukan. Sedangkan cakupan penerbitan akte kelahiran seluruh penduduk
di tahun 2020 baru mencapai 67,00%. Gambaran capapian Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 dapat dilhat pada tabel
berikut ini:

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan Penduduk Rasio 62.38 73.9 85.06 90.41 95,00

2 Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 34.12 35.75 36.92 38.87 67,00

3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio 82.04 21.18 32.5 33.7 35,00

4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ada/tidak ada ada ada ada ada

5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 62.38 73.9 85.06 90.41 95,00

6 Cakupan Penerbitan Akte kelahiran % 34.12 35.75 36.92 38.87 67,00

7 Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date Ada/tidak ada ada ada ada ada

8 Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data Jumlah 8 8 8 88
base kependudukan

9 Pofil Kependudukan Kabupaten Ada/tidak tidak tidak ada ada tidak

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung.
Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertujuan

untuk meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat
di kampung-kampung. Tingkat keberdayaan kampung secara terus menerus
dikembangkan agar aparatur kampung memiliki kapasitas dan komptensi yang
mumpuni dalam pengelolaan kampung.

Sampai dengan tahun 2019 aparatur kampung yang telah menjalani Bimbingan
Teknis sebanyak 168 orang. Lebih lanjut, pemberdayaan ekonomi kampung juga
dilaksanakan guna meningkatkan pendirian dan meningkatkan peran BUMDes sesuai
dengan potensi desa. Persentase Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan
masyarakat menunjukkan peningkatan. Tahun 2016 sebesar 15% meningkat menjadi
25% dari 84 kampung pada tahun 2020. Presentase jumlah Desa dengan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) juga semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 3,6%, dan di
tahun 2020 meningkat menjadi 9,5%.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-118

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah desa tertinggal Desa 9 9 99 9

2 Cakupan sarana prasarana perkantoran Unit 30 30 30 30 30
pemerintahan desa yang baik

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 17 17 17 17 17
pemberdayaan masyarakat (LPM)

4 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 84 84 84 84 84

5 Persentase LSM aktif % 0 0 00 0
%
6 Persentase LPM berprestasi % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
7 Persentase PKK aktif 100 100 100 100 100
%
8 Prsentase Posyandu aktif 100 100 100 100 100

9 Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan 15 15 20 20 25
masyarakat

10 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan % 15 15 15 15 15
masyarakat

11 Persentase jumlah desa dengan BUMDes % 3,6 3,6 3,6 9,5 9,5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian penduduk adalah keseimbangan antara penduduk yang

meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar.
Pelaksanaan pengendalian penduduk terutama pada pengendalian penduduk yang
bersumber dari kelahiran.

Pengendalian penduduk dilakukan selaras dengan kebijakan pusat melalui
program nasional Keluarga Berencana (KB). Rasio akseptor KB sampai dengan 2020
telah mencapai 69,42%. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian
2016 yang sebesar 52,19%. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49 sama dengan Rasio akseptor KB. Berikut tabel capaian kinerja
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kaimana Tahun 2016– 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % N/A N/A N/A N/A 2,92

2 Total Fertility Rate (TFR) N/A N/A N/A N/A N/A

3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan % 75,00 30,00 50,00 62,00 74,60
aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB % N/A N/A N/A N/A N/A

4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun
dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-119

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah)
5 yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas Jumlah N/A N/A N/A N/A N/A

penduduk

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil
6 (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan Jumlah N/A N/A N/A N/A N/A

pelaksanaan program pembangunan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non
7 formal, dan informal yang melakukan pendidikan Jumlah N/A N/A N/A N/A N/A

kependudukan

8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah 3,1 3,3 3,2 N/A 3,2

9 Rasio Akseptor KB % 52,19 53,48 49,53 74,09 69,42

10 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah % 52,19 53,48 49,53 74,09 69,42
usia 15-49

11 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 % N/A N/A N/A 2,7 2,7
perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 % N/A N/A N/A N/A 98,19
tahun

13 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet % N/A N/A N/A 27,2 29,7
need)

14 Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 10,9 13,3 13,2 1,6 2,6

15 Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % N/A 72,0 76,5 37,4 39,0

16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 72,00 76,5 74,8 85,3 94,6

17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % N/A 30,0 30,7 32,4 39,0

18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % N/A 20,00 38,2 40,00 41,00

19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap % 0,00 28,00 28,00 28,5 30,0
Kecamatan

20 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling % 2,7 2,8 3,00 3,14 46,00
Remaja/Mahasiswa

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah % N/A N/A N/A N/A N/A
21 KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

di bidang pengendalian penduduk

22 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan % N/A N/A N/A N/A 2,00
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

23 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap % 24,57 24,57 24,57 24,57 1,00
desa/kelurahan

24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi % 92,0 91,5 88,5 90,6 80,0
untuk memenuhi permintaan masyarakat

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan
25 wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan % N/A 2,2 2,3 2,3 2,3

pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

26 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap % N/A N/A N/A N/A N/A
desa

27 Presentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) % N/A N/A N/A N/A N/A

28 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan % 7,50 7,50 9,80 100,00 100,00
keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang % N/A N/A N/A N/A 90,00
29 memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

30 Rata-rata usia kawin pertama wanita N/A N/A N/A N/A N/A

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga N/A N/A N/A N/A N/A
31 Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan

APBDes

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-120

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

9. Perhubungan
Urusan Perhubungan yang menjadi domain Pemerintah Kabupaten terbagi atas 4

sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian,
dan Penerbangan. Dalam konteks daerah, sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran dan penerbangan. Ketersediaan fasilitas
keselamatan lalu lintas juga menunjukan peningkatan selama 5 tahun terakhir, yang
terlihat peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2020 sebanyak 486
unit.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang terus dijalankan dalam membuka akses
Wilayah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah adanya
layanan kapal perintis lokal antar kampung. Program ini Sudah dimulai sejak tahun
2006. Pada Tahun 2016-2020, rute perintis lokal sebanyak 6 rute yang melayani 7 distrik.
Bertambah atau berkurangnya rute perintis lokal tergantung pada bertambahnya atau
berkurangnya wilayah produktif, sesuai tujuan awal layanan perintis lokal yaitu
memudahkan dalam pemasaran hasil tangkap maupun hasil bumi yang dihasilkan oleh
wilayah.

Selanjutnya, sejak kabupaten ini terbentuk telah dibangun terminal angkutan
umum sebanyak dua (2) unit dan masih beroperasi hingga saat ini. Dalam Perencanaan
pengembangan terminal angkutan umum belum dapat dilakukan karena terkendala
luas lahan yang dibutuhkan, yang mana separuh dari luas lahan terminal telah ada
bangunan pasar rakyat (Kampung Coa). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat
jumlah angkutan umum dan jumlah penumpang angkutan umum yang bertambah
seiring dengan bertambahnya armada angkutan pada jalur jalan baru dalam kota dan
jalan baru luar kota yang dilewati, serta adanya rencana penambahan jalur baru.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perhubungan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020
(4) (8)
(1) (2) (3) 69.582 (5) (6) (7) 50.331
54 34
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 46.087 41.817 43.761
23 -
2 Jumlah Ijin trayek Jumlah 13 45 104
1 1
3 Jumlah uji kir angkutan umum Kendar 1 50 35 - 1
aan 2 2
29,46 27,22
4 Jumlah Pelabuhan Laut Unit 11,22 1 1 1 -
1 1 1
Jumlah Bandara Unit 236 2 2 2 486
32,33 30,37 29,48
Jumlah Terminal Angkutan Umum Unit 5,71 33,56 27,56 - 23,42
69.582 50.331
5 Persentase layanan angkutan darat %

6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum %

7 Rambu-rambu lalu lintas darat sebelum dan Unit 236 336 486
sesudah pemasangan

8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 5,71 0,70 0,04
46.087 41.817 43.761
9 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Jumlah

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-121

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Jumlah barang yang terangkut angkutan Kg - - -- 2,629
umum
137,620 127,626 91,326
10 Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ Orang 135,810 120,139
terminal per tahun 150,000 200,000 215,600
392,160 491,531 199,194
11 Jumlah barang melalui dermaga per tahun Kg 214,000 353,500 2,629
- - 701,192 319,328
Jumlah barang melalui bandara per tahun Kg 14 2 0
6 6 - - 6
Jumlah barang melalui terminal per tahun Kg 2 2 0 4 2
6 6
12 Jumlah Dermaga/Tambatan Perahu Unit 2 2

13 Jumlah Rute Perintis Rute

14 Jumlah Terminal Angkutan Umum Unit

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2021

10) Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan di daerah meliputi

sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun
capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika Kabupaten
Kaimana tahun 2016-2020 pada indikator persentase pemanfaatan fasilitas protokoler
dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/tamu Pemda, prosentase kerja sama
informasi dengan mass media dan prosentase optimalisasi pemanfaatan teknologi
Informasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 25%. Cakupan Layanan Telekomunikasi
mengalami kenaikan dari 3% pada tahun 2016 meningkat menjadi 11% tahun 2020.
Proporsi rumah tangga dengan akses internet mengalami kenaikan dari 3% pada tahun
2016 meningkat menjadi 20% tahun 2020, Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah daerah, sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar
ruang, media tradisional dan media online) di tahun 2020 sebanyak 14 meningkat
dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 2. Jumlah website OPD yang telah
memiliki sub domain resmi di tahun 2020 berjumlah 3 sub domain. Kinerja bidang
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 dapat dilhat pada
tabel berikut:

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Tahun
2016 – 2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja 2020
2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan % 000 0 0
1 Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat

Kecamatan

2 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 3 5 7 9 11

3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/ % 3 5 10 15 20
Telepon

4 Poporsi rumah tangga dengan akses internet % 3 5 10 15 20

5 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Rumah 409 681 1.362 2.043 2.720

pribadi Tangga

6 Jumlah Hotspot yang tersedia % 000 0 0

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-122

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

7 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Aplikasi 2 2 2 11 14
daerah, Sarana komunikasi (media massa, media Sistem
internasional, media luar ruang, media tradisional Informasi
dan media online)

Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan % 5 10 15 20 25
8 dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu

Pemda

9 Jumlah website OPD telah memiliki sub domain % 000 1 3
resmi

10 Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi % 0 0 9 30 40
dan Informasi

11 Indeks Pembangunan TIK Indeks 0 0 0 0 0

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2021

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, terdapat lima kewenangan yang diampu Pemerintah
Kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki
kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perijinan
meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor
cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam
pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan
koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan
dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup
kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam
pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2)
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3)
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan
perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro
dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Perkembangan wirausaha baru mikro di Kabupaten Kaimana sampai pada tahun
2020 mencapai 3,2%. Jika dilihat capainnya menunjukkan peningkatan sebesar 0,1%
dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 3,1%. Dukungan terhadap manajemen
UKM setiap tahun dilaksanakan di 4 distrik sejak tahun 2016. Sementara itu jumlah
UKM yang berkembang dari mikro ke kecil pada tahun 2020 mencapai 3 unit, trennya
meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Untuk kondisi koperasi
kategori aktif, ditahun 2020 sebesar 30,1%, terjadi kenaikan sebesar 1,6% dibandingkan
tahun 2019 sebesar 28,5%.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-123

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Kaimana selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kaimana
Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) 75,0 (5) (6) (7) 30,1
1 Prosentase Koperasi aktif % 2,9 67,5 40,0 28,5 3,3
2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 3 2,5 3,2 3,1 4
3 Persentase BPR/LKM aktif % 2,9 3,2
4 Prosentase usaha mikro dan kecil % 4 44
2,5 3,2 3,1

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2021

12) Penanaman Modal
Urusan Penanaman modal meliputi 4 sub urusan antara lain: 1). Pengembangan

Iklim Penanaman Modal; 2). Kerjasama Penanaman Modal; 3). Promosi Penanaman
Modal; dan 4). Pelayanan Penanaman Modal.

Terkait jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten
Kaimana, tahun 2020 mencapai 668 (PMDN/PMA) investor, sedangkan Nilai Realisasi
PMDN tahun 2020 mencapai Rp. 57.145.640.104 Milyar. Untuk mendukung kemudahan
berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Kaimana, salah satu upaya yang dilakukan
adalah mempercepat proses perijinan. Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat
untuk mengurus perijinan usaha di Kabupaten Kaimana adalah 7 hari kerja.
Perkembangan selengkapnya kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
(3)
2016 2017 2018 2019 2020
Sektor (4) (5) (8)
(1) (2) 0,00 (6) (7)
Jumlah 4,00 4
1 Jumlah informasi peluang usaha sektor/ 10 44
bidang usaha unggulan Rp. (Milyar)
Tenaga Kerja 0,00
2 Jumlah investor berskala nasional Rp. (Milyar) 15,30 12 12 12 668
(PMDN/PMA) 0,00
Dok
3 Jumlah nilai investasi berskala nasional 0,00 0,00 494.436 432.536 401.304.644.817
(PMDN/PMA)

4 Rasio daya serap tenaga kerja 17,30 22,6 21,7 21,7

5 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi 0,00 26.629.896.136 67.446.760.242 57.145.640.104
PMDN.

6 Peta potensi investasi kabupaten 4,00 4 4 4
Kaimana

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tahun 2021

13) Kepemudaan dan Olah Raga
Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-124

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif,
mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa
kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam
bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta
kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari indikator Indeks
pembangunan pemuda daerah, persentase OPD yang melakukan olahraga rutin setiap
minggu, persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regioal/
nasional/internasional dan persentase pembinaan organisasi kepramukaan daerah.
Indikator kedepan terkait dengan kepemudaan dan olahraga Indeks Pembangunan
Pemuda Daerah. Adapun capaian untuk indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.76 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kaimana Tahun
2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1 Presentase Organisasi Pemuda yang aktif % 25 30
2 Persentase wirausaha muda % 2 25 30 30 4
3 Cakupan Pembinaan Olahraga % 2 244 4
4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % N/A 444 N/A
5 Cakupan Pembinaan atlet muda % N/A N/A N/A
6 Jumlah atlet berprestasi %
7 Jumlah prestasi olahraga % 10 10 18 18 20
9 11 11 11 11

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2021

14) Statistik
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan

bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung
penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap,
akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu
ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam
berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-125

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi
sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan statistik sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan,
berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2)
statistik sektoral dan; (3) statistik khusus.

Pemerintah Kabupaten Kaimana setiap tahun secara rutin telah menyusun data
publikasi yang berupa Kabupaten Kaimana Dalam Angka, Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen
serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tersedianya sistem data dan statistik yang ada/tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
terintegrasi

3 Buku Kaimana Dalam Angka ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada

4 Buku PDRB Dalam Angka ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta BPS Kabupaten Kaimana, Tahun 2021

15) Persandian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayananan Dasar dimana fungsi persandian adalah sebagai
pengaman informasi. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan
informasi. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78 Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Kabupaten Kaimana Tahun 2016–
2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase Perangkat daerah yang telah % 0 0
0 00
1 menggunakan sandi/ keamanan informasi dalam
komunkasi Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tahun 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-126

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

16) Kebudayaan
Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan

melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan
sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai
serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan
perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan.
Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan
kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Pembangunan
kebudayaan di Kabupaten Kaimana ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya
lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan
cagar budaya yang dilestarikan.

Cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kaimana sejumlah 5 Cagar
Budaya pada tahun 2020. Budaya lokal yang dilestarikan antara lain dilakukan Promosi
seni dan budaya melalui kegiatan Festival. Festival budaya diharapkan bisa
memperkenalkan seni dan budaya yang berasal dari Kabupaten Kaimana.

Tabel 2.79 Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Kaimana Tahun 2016–
2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
(4) 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) 2 (5) (6) (7) (8)
Keg 10
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya % 2 2011
% 5 10 10 10 10
2 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % 0 2330
Kelompok 23 5555
3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kelompok 0 0000
% 1 23 23 23 23
4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu % 0 0000
% 1111
5 Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya 0000

6 Jumlah grup kesenian

7 Cakupan Kajian Seni

8 Cakupan Fasilitasi Seni

9 Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Kaimana

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2021

17) Perpustakaan
Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di

wilayah Kabupaten Kaimana meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian
koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi
pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2016 hingga 2020
dengan menggunakan indikator tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-127

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.80 Capaian Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

(3) 2016 2017 2018 2019 2020
(4) (8)
(1) (2) Orang 196 (5) (6) (7) 150
Eksempla
1 Jumlah pengunjung perpustakaan per 580 57 80 147 1.100
tahun r 0,39 0,38
Rasio 155 240
2 Koleksi buku yang tersedia di 110 610 905 1.100 939
perpustakaan daerah Orang 0,4 0,39 0,38
Jumlah 1 240 240 240 1
3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 210 300 939
% 111
4 Jumlah rata rata pengunjung
perpustakaan/tahun

5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan
penilai yang memiliki sertifikat

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

18) Kearsipan
Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di

wilayah Kabupaten Kaimana meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan
penyelamatan arsip serta perizinan. Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah sampai Tahun 2020 sebanyak 1100 eksemplar. Untuk lebih lengkapnya gambaran
capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81 Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
100
1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip % 100 100 100 100
secara baku 2
222
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
1) Pariwisata
Jumlah obyek wisata (OW) di Kabupaten Kaimana sebanyak 29 obyek. Seiring
dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kaimana, tak lepas dari meningkatnya
jumlah obyek wisata dan Kegiatan promosi wisata oleh Pemerintah Kabupaten
Kaimana semula 41% di tahun 2016 meningkat menjadi 52% pada tahun 2019. Namun
pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tinggi hingga 47% dari tahun 2019, hal
ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Negara/daerah sehingga
berdampak pada kemajuan capaian indikator pada urusan pariwisata. Sedangkan untuk
pemandu wisata yang bersertifikasi di Kabupaten Kaimana dari Tahun 2016-2020

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-128

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan spesifikasi kegiatan open water meliputi dasar-
dasar penggunaan alat selam.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kaimana juga mengalami peningkatan
dari tahun 2016-2019. Tahun 2016 sebanyak 2.290 orang meningkat di tahun 2019
menjadi 3.375 orang. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi
dengan jumlah kunjungan wisata sebanyak 115 orang. Peningkatan dan penurunan
wisatawan juga berdampak positif terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Kaimana. Presentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2020
sebesar 13,18%.

Tabel 2.82 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Kaimana Tahun 2016 – 2020

No Indikator Satuan 2016 2017 Capaian Kinerja 2019 2020
2018 (8)
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4
115
1 Jumlah Obyek wisata unggulan OW 29 29 39 29 Wisnu: 3-5
Wisman: 7-10
2 Jumlah Obyek destinasi yang OW 2 2 4 4 5
dibangun/dikembangkan
13,18
3 Jumlah kunjungan wisata Orang 2290 2739 2930 3375
0
4 Lama kunjungan wisata Hari Wisnu: 3-5 Wisnu: 3-5 Wisnu: 3-5 Wisnu: 3-5
Wisman: 7-10 Wisman: 7-10 Wisman: 7-10 Wisman: 7-10

5 Prosentase obyek wisata yang % 41 41 48 52
dipromosikan

6 Kontribusi sektor pariwisata % 14,64 20,80 16,05 14,67
terhadap PAD

7 Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks 0 0 0 0
Kaimana

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2021

2) Pertanian
Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana
pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan,
tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian terdiri dari
beberapa Subsektor yaitu subsektor tanaman bahan makanan, subsektor, subsektor
kehutanan dan subsektor perikanan. Pencapaian dari masing-masing subsektor dapat
disampaikan sebagai berikut:

Subsektor Tanaman Bahan Makanan
Kabupaten Kaimana memiliki potensi bagi pertanian tanaman pangan, terutama

luas lahan kering yang mencapai 1000 ha, yang berpotensi untuk tanaman bahan
makanan seperti padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, berbagai jenis
kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-129

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.83 Data Produksi dari 9 (sembilan) Komoditi

No Komoditas Produksi (Tahun/Ton )

2016 2017 2018 2019 2020
0,5
1 Padi 156 37,5 9 0,3 25
28
2 Jagung 930 360 375 122 15
23
3 Ubi Kayu 312 264 140 55,9 0,5
0
4 Ubi Jalar 380 87,5 12 22,5 93,1
7461,3
5 Keladi 160 86,1 22,5 40 7.646

6 Kacang Tanah 24 7 2 0,2

7 Kedelai 61,5 0 0 0

8 Sayuran 240,39 781,74 250 226,43

9 Buah2an 727 120 3.000 9421,9

Jumlah 2.991 1.744 3.811 9.889

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Subsektor Perkebunan
Komoditi sektor perkebunan yg mencakup hasil tanaman perkebunan seperti

kelapa, pala, coklat, cengkeh, dan vanili, sangat berpotensi untuk diusahakan dan
dikembangkan, mengingat beberapa kawasan di Kabupaten Kaimana sangat cocok
untuk pengembangan tanaman perkebunan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
Produksi komoditi perkebunan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi
covid 19 sehingga akses pegiriman hasil perkebunan keluar terbatas dan juga
permintaan pasar yang menurun.

Tabel 2.84 Produksi 5 (lima) Komoditi Perkebunan 2016-2020

Jenis Komoditi Produksi (ton)

2016 2017 2018 2019 2020
350,5
Kopra 667,93 632,6 586,08 247,90 212,73

Biji Pala 390,5 279,1 306,06 385,47 0
0,9
Kakao 12,5 0 0 0 43,65
607,78
Cengkeh 0,15 0,32 0,25 0,092

Fully Pala 86,28 70,3 128,45 71,07

Total Produksi 1.157,36 982,32 1.020,84 704,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Produksi komoditas biji pala menurun dari 385,47 ton di tahun 2019 menjadi
212,73 ton tahun 2020. Sedangkan fuli pala semula 71,07 ton tahun 2019 menjadi 43,65
ton tahun 2020. Kondisi ini lebih disebabkan petani menjual biji pala dan fuli pala secara
terpisah kepada berbagai pengumpul/pembeli. Komoditi kopra mengalami kenaikan
dari 247,90 ton di 2019 ton menjadi 350,5 ton di 2020. Penyebabnya lebih dipengaruhi
oleh harga jual per kilogramnya yang menurun drastis, sehingga petani lebih memilih
menjualnya dalam bentuk segar yang langsung dikonsumsi.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-130

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Subsektor Peternakan dan Hasil-Hasilnya
Kabupaten Kaimana sesungguhnya memiliki potensi untuk pengembangan

peternakan terutama lahan untuk peternakan dan kesediaan pangan. Namun demikian,
hal ini belum berkembangan secara optimal terutama disebabkan paradigma
pengembangan peternakan di Kabupaten Kaimana yang masih menempatkan
pemerintah sebagai aktor tunggal. Disisi lain pengembangan peternakan membutuhkan
peran serta semua pemangku peran dan rencana pengembangannya harus didesain
secara komprehensif hulu-hilir dan pembagian peran yang jelas diantara stakeholders.

Penambahan populasi ternak besar pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019,
yaitu sapi mengalami penambahan populasi sebanyak 39 ekor (7,39%), ternak babi
mengalami penambahan populasi sebanyak 13 ekor (12,4%) dan kambing mengalami
penambahan populasi sebesar 13 ekor (3%). Dilihat dari data populasi ternak diatas,
penambahan populasi ternak besar masih rendah, hal ini disebabkan oleh tingginya
tingkat pemotongan yang mencapai 134 ekor ternak sapi, 28 ekor ternak Kambing dan 7
ekor ternak babi, faktor penyebab lainya adalah system beternak bersifat tradisional dan
masih terdapat pemotongan ternak betina produktif.

Tabel 2.85 Populasi Ternak Besar 2016-2020

No. Jenis Ternak 2016 2017 Populasi (tahun/ekor) 2019 2020
684 545 2018 490 529
1 Sapi 301 291 502 92 105
2 Babi 289 327 416 429
3 Kambing 254

638

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Perkembangan populasi ternak unggas/ternak kecil pada tahun 2020
dibandingkan tahun 2019, yaitu ternak ayam ras mengalami penurunan populasi 898
ekor (49,8%) hal ini disebabkan karena harga DOC (Day Old Chick) yang tinggi,
keterbatasan modal usaha dan akibat pandemi corona . Populasi ayam buras mengalami
penambahan sebanyak 3.044 ekor (14,3 %) hal ini karena adanya kesadaran peternak/
masyarakat dalam memelihara ayam buras..

Tabel 2.86 Populasi Ternak Kecil (Unggas) 2016-2020

No Jenis Ternak Populasi (Tahun/Ekor)

2016 2017 2018 2019 2020
1.802
1 Ayam Ras 25.000 50.000 11.900 2.700 21.233
143
2 Ayam Buras 16.601 15.106 17.350 18.189
62
3 Itik 289 251 458 399

4 Entok 0000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Produksi komoditi asal ternak pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu
ayam buras mengalami peningkatan 5.925 kg (58%) ini disebabkan meningkatnya

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-131

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

konsumsi daging ayam buras, produksi daging kambing mengalami peningkatan karena
pemotongan pada pada saat hari raya Qurban. Sedangkan penurunan produksi pada
ayam ras, itik, sapi, babi dan telur ayam, karena ketersediaan ternak ayam ras yang
berkurang, ayam petelur yang sebagian telah melewati masa produktif dan ternak sapi
yang dipotong belum mencapai ukuran optimum sehingga mempengaruhi produksi
daging.

Tabel 2.87 Produksi Daging Ternak dan Telur 2016-2020

No Jenis Ternak Populasi (Tahun/Kg)

2016 2017 2018 2019 2020
470
1 Ayam Ras 10.054 31.743 9.070 767 10.188
91
2 Ayam Buras 0 0 18.703 4.263 67
28.274
3 Itik 0 1.610 2.938 92.4 402
354
4 Entok 0000 8.660

5 Sapi 4.453 10.115 10.512 29.620

6 Babi 385 402 316 919

7 Kambing 1.017 288 252 89

8 Telur Ayam 0 11.327 45.600 12.801

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Tabel 2.88 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 26,38

1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan % 27,94 27,11 26,4 26,35 N/A
terhadap PDRB
N/A
2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) % 4,84 4,58 4,4 4,26
terhadap PDRB N/A

3 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman % 3,06 2,91 2,77 2,67 N/A
keras) terhadap PDRB 99,85
N/A
4 Kontribusi Produksi kelompok petani % N/A N/A N/A N/A 73,5
terhadap PDRB N/A

5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama Ada/tidak tidak ada tidak ada tidak ada tidak 85
lokal lainnya per hektar ada ada N/A

6 Nilai Tukar Petani (NTP) % 102,43 100,65 99,78 101,97 0
7 Cakupan bina kelompok petani % N/A N/A N/A N/A

8 Luas lahan pertanian Ha N/A 116 86 149

9 Produksi Pertanian Ton N/A 3.652 1.892 3.278

10 Cakupan Kelompok Tani Kelompok 19 32 17 17

11 Luas lahan Perkebunan Ha 212 257 280 126

Jumlah Teknologi PKP2 -yang diterapkan/

12 digunakan (1. bidang perikanan, 2. bidang Jumlah 0 0 0 0
kelautan, 3. bidang pertanian dan 4. bidang Bidang

perkebunan)

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-132

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

3) Perdagangan
Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui 5

kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu: perizinan dan pendaftaran perusahaan,
sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen.
Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; sedangkan
kewenangan Urusan Perdagangan lain dikelola oleh OPD Perindagkop UMKM.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana perdagangan melalui
pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap
pengelola sarana dimaksud. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 70% pasar yang telah
memenuhi persyaratan. Selebihnya, pasar rakyat yang belum memenuhi persayaratan.
Untuk penataan PKL relatif kecil, yaitu baru sebesar 25%. Pelaksanaan kewenangan
dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten
Kaimana dilakukan secara kontinu, dimana sampai dengan tahun 2020 capaiannya
sebesar 90%. Penyelenggaraan kewenangan pada standardisasi perlindungan
konsumen, melalui penteraan terhadap alat timbang, Pada tahun 2020, Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera mencapai 90%.

Tabel 2.89 Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) N/A (5) (6) (7) 90,00
% N/A N/A N/A 91,00 4,00
1 Persentase UTTP yang ditera N/A N/A N/A N/A 5,25
% N/A N/A 5,20
2 Ekspor bersih Perdagangan % N/A 90,00
% N/A N/A 75,00
3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % N/A 70,00
N/A N/A N/A 60,00 25,00
4 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang N/A N/A 15,00
kebutuhan pokok dan barang penting di daerah

5 Persentase pasar yang memenuhi persyaratan

6 Persentase lokasi PKL yang tertata

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2021

4) Perindustrian
Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan

pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Kondisi
industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Kaimana pada tahun 2020
tumbuh sebesar 70%. Pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya yang berada di bawah 65%. Pada kelompok industri kecil, sampai dengan
tahun 2020 Cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 69,51%. Sedangkan kontribusi
sektor industri pengolahan dalam PDRB baru mencapai 1,06%.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-133

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.90 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
2017 2018 2019 (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 70,00

1 Persentase Industri kecil dan menengah yang % 62,00 63,00 65,00 67,00 69,51
berkembang 1,06

2 Cakupan bina kelompok pengrajin % 63,00 65,00 65,70 67,50

3 Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB % 0,99 1,00 1,02 1,05

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2021

5) Kelautan dan Perikanan
Usaha perikanan masih menjadi primadona dalam menyumbang besaran PDRB

dari Sektor Primer. Namun demikian, usaha dibidang ini belum maksimal mengingat
sumber daya yang tersedia dan jumlah produksi yang dihasilkan sektor ini baik
perikanan tangkap maupun budi daya. Keterbatasan pengetahuan, sarana-prasarana
dan infrastruktur ekonomi lainnya masih menjadi kendala utama dalam
mengembangkan perikanan secara optimal.

Subsektor Perikanan
Sub sektor Perikanan mencakup semua hasil dari kegiatan perikanan laut,

perairan umum, tambak, kolam dan keramba serta pengolahan hasil laut lainnya.
Adapun jumlah produksi perikanan yang didaratkan pada tahun 2020 sebanyak
17.280,580 ton turun 30 % dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 19.918,348 ton.
Sedangkan Jumlah produksi perikanan yang diantar Pulaukan sebanyak 6.215,420 Ton
mengalami penurunan karena pada tahun 2020 awal dari Pendemi Covid -19 sehingga
ada beberapa Investor tidak mengirim/ekspor keluar akibat dari Lockdown sehingga
terjadinya penurunan hasil produksi perikanan.

Tabel 2.91 Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Jumlah Produksi

2016 2017 2018 2019 2020
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Produksi Ikan didaratkan/ Ton 18,020.53 18,698.37 18.600,452 19.918,348 17.280,580
Lokal

2 Produksi Ikan diantar Ton 9,015.77 9,252.60 23.170,11 8.866,852 6.215,420
Pulaukan/ekspor

Sumber : Dinas Perikanan, Tahun 2021

Perikanan Budidaya
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016- 2021 luas lahan untuk Perikanan Budidaya

adalah 800 Ha yang terdiri dari lahan perairan tawar seluas 150 Ha, Perairan Payau 150
Ha dan perairan laut seluas 500 Ha (RTRW, 2012 -2031). Berdasarkan data Dinas
Perikanan Tahun untuk pengelolaan perairan air tawar saat ini sudah mencapai 70 Ha

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-134

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

dengan target sebanyak 100 Ha di Tahun 2020 yang dikelola secara swadaya masyarakat
atau kelompok pembudidaya dan dikarenakan salah satu aset Dinas Perikanan yaitu
BBI Air Tawar yang di bangun pada Tahun 2009 sumber dana DAK sampai saat ini
belum di gunakan dikarenakan masih ada permasalahan Tanah Adat sehingga tidak
dioperasikan oleh Dinas Perikanan sedangkan untuk Perikanan Air Payau saat ini
sudah mencapai 120 HA yang telah tersebar di bebarapa kampung baik pengembangan
nya di Kolam Ikan di Kaimana, Kilo 0, Kampung Nagura, Kampung Tanusan dan
Keramba Jaring Apung yang ada di Kampung Seraran sementara untuk pengembangan
kepiting bakau di Distrik Arguni Atas dan Arguni Bawah Kampung Sawatawera,
Tugarni, Urisa dan Kampung Warifi saat ini produksi kepiting sangat tinggi sebanyak
1,250,00 Kg.

Hatchery pada Dinas Perikanan yang di bangun Tahun 2013 sampai saat ini
Tahun 2020 belum beroperasi maksimal. Pada Tahun 2015–2017 hatchery yang ada
memproduksi benih ikan kerapu dan telah disebarkan di beberapa lokasi keramba
sebanyak 3.500 ekor dengan ukuran 3-5 cm. Pembudidaya yang saat ini aktif di
Kampung Seraran dan Kampung Mai-Mai, walaupun tingkat kesejahteraan belum
berdampak ke masyarakat pembudidaya ikan, Dinas Perikanan tetap akan melakukan
pendampingan kepada pembudidaya agar sistem budidaya ikan kerapu dari hatchery
dapat berproduksi dengan baik dan tidak mengalami penurunan jumlah kematian ikan.
Dengan kondisi air atau cuaca berpengaruh terhadap tingkat produksi.

Perikanan Tangkap
Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan
pukat hela (Trwals) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dengan dampak yang dirasakan masyarakat yaitu
penangkapan udang secara tradisional degan menggunakan alat tangkap Tramel net
(Jaring udang) sehingga budidaya udang belum bisa di dilakukan.

Kelompok Nelayan saat ini yang aktif dan tercatat Produksi Perikanan yaitu
KUB NA, ANDU di Kampung Tugarni, Kelompok Nusrom di kampung lobo KUB
Pelagis di Kaimana Kota, KUB Karawawi beralamat di Nusaulan dan KUB
MANDASWAN berlamat di kelurahan Krooy, jumlah yang aktif sebanyak 72 KUB.
sementara 67 KUB dalam pembinaan dan pendampingan Penyuluh Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan kelas kelompok nelayan dari
pemula ke madya.

Rumput Laut
Tahun Tahun 2019 luas lahan produksi rumput laut sebesar 375.000M2 dengan

hasil produksi sebesar 7,200,00 Kg basah sedangkan Tahun 2020 mengalami
penambahan luas lahan menjadi 150.000 M2 sehingga total lahan Budidaya rumput laut
sebesar 525.000.M2 dengan jumlah produksi basah 64.000 kg sedangkan kering saat ini

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-135

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

sudah mencapai 6.400 Kg yang siap di pasarkan permasalahan yang saat ini yaitu
belum ada nya investor yang langsung mengambil hasil produksi rumput laut di lokasi
pembudidaya sehingga harga saat ini tidak maksimal. Kelompok penerima rumput laut
melalu dana APBD Tahun 2020 antara lain tersedianya kebun bibit 29 unit . 8 unit di
kampung fromajaya, 8 unit di kampung murano, 8 unit dikampung marsi dan 5 unit di
tanjung bicari, sementara Kebun produksi rumput laut sebanyak 31 lahan di kampung
marsi 6 lahan, teluk bicari 5 lahan, kampung murano 10 lahan, erana 5 lahan, dan
fromajaya 5 lahan dengan system longline ukuran 50 x 50m di kampung fromajaya
adanya permasalahan secara teknis yaitu serangan hama/penyakit berupa lumut
sehingga mengakibatkan produksi nya menurun.

Tabel 2.92 Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 2017 Capaian Kinerja 2019 2020
(4) (5) 2018 (7) (8)
(1) (2) (3) 142,86 (6) 136,15
% 123,75 144,79 152,09 172
1 Produksi perikanan % 128 147,23 95,41 165 184
% 49,2 114,58 162 82,18
2 Konsumsi Ikan % 147 75,13
42 49,61 158 82
3 Cakupan bina kelompok Nelayan % 51,70
7,00 8,92
4 Produksi Perikanan kelompok nelayan % 87,65 91,40
%
5 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam 0 56 63 74 0
batasan biologis yang aman Jumlah
Bidang
6 Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap 7,68 7,92 8,34
total luas perairan teritorial 87,54 89,73 90,81

7 Nilai tukar nelayan

Jumlah Teknologi PKP2 -yang diterapkan/
digunakan (1. bidang perikanan, 2. bidang
8 kelautan, 3. bidang pertanian dan 4. bidang 00 0

perkebunan)

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2021

2.3.3 Urusan Penunjang Pemerintah
1) Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada prinsip memiliki 3 (tiga) fungsi
dasar, yaitu: menyelenggarakan administrasi pemerintahan/negara, melaksanakan
pelayanan dasar bagi masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan. Sedangkan
tujuan utamanya adalah adanya mewujudkan transformasi tingkat kemakmuran yang
berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut
organisasi pemerintah dibekali dengan perangkat aturan sebagai koridor dan norma
serta standarisasi dalam penyelenggaraan seluruh administrasi Pemerintahan. Dengan
demikian, tata kelola yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan
secara akuntabel dan transparan.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-136

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.93 Capaian Urusan Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020
(4) (8)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) C
N/A
1 Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Nilai N/A N/A C C 0
Daerah
Tepat
2 Jumlah Produk Hukum Daerah Jumlah 197 199 235 222 waktu
11 00
3 Pameran Expo Keg B

4 Ketepatan Penyampaian Laporan Tepat waktu/ Tepat Tepat waktu Tepat Tepat
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tidak Tepat waktu waktu waktu
Belum Belum
waktu diterima ditetapkan

5 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai/Status 2,8058 2,6035
Daerah (EPPD) (Tinggi) (Tinggi)

6 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 0 0 0 00

7 Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Segmen Batas 0 1 Segmen 1 Segmen 1 Segmen
Administrasi Pemerintahan Segmen Batas Batas Batas

(Kaimana- (Kaimana- (Kaimana-
Dogiyai) Nabire) Teluk

Wondama)

8 Jumlah Paket Pekerjaan yang di Tender Paket N/A N/A 76,00 49,00 34,00

9 Jumlah Nilai Pekerjaan yang di Tender (Pagu) Milyar N/A N/A 158.467. 195.529. 429.701
(Rupiah)

10 Jumlah Penyedia yang Terdaftar dan Penyedia N/A N/A 40,00 34,00 59,00
Terverifikasi di LPSE Kaimana

11 Jumlah ASN Kaimana Pemegang Sertifikat Orang N/A N/A N/A 77,00 78,00
Ahli PBJ

12 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Tersusun dan terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD
melaksanakan Pengawasan, Pembentukan
13 dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Terintegrasi program- program DPRD untuk Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
melaksanakan fungsi pengawasan,
14 pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

Sumber : Setda, Setwan dan 7 Distrik, Tahun 2021

1) Sekretariat Daerah
b. Kerjasama Daerah

No Mitra yang diajak Dasar Hukum Bidang Kerjasama OPD Pelaksana
Kerjasama

MOU Nomor 192/

1 BPKP Perwakilan P W 2 6 / 3 / 2 0 1 0 d a n Peningkatan Manajemen Pemerintahan BPKAD
Provinsi Papua Barat Nomor : 700/15/2010 Keuangan dan SDM

Tanggal 14 Januari 2010

2 KJJP Rachmat MP No. 622.2/333/PPK- Bidang Aset Daerah BPKAD
dan Rekanan BPKAD/2017

3 Universitas Negeri Nomor 420/1952/DP/ Disdikpora
Jakarta 2019 dan Nomor 52/UN Peningkatan SDM dibidang pendidikan
39/2019

Association “ Hamap Program berkelanjutan pengelolaan dan

4 Humanitaire/ MoU Nomor 692.1/336 distribusi air di Desa Urisa, Distrik Bappeda Litbang

Experts Solidaires “ Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana

5 Pusdiklat DPA Satpol PP Bidang Pelatihan Peningkatan Disiplin, Satpol PP
Kemendagri Mentall dan Fisik

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-137

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

LPPM Universitas

6 IBNU Khaldun, DPA Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan SETWAN
LPPM Universitas Kabupaten Kaimana Anggota DPRD Kabupaten Kaimana DPMK

MH. Tamrin TH

Meneliti dan mengoreksi peraturan

Kampung tentang Anggaran

7 PPDM, PPPMD Keputusan Bupati Pendapatan dan Belanja Kampung
Kaimana Nomor : ( APBK ) sesuai ketentuan yang berlaku
412.05/26A/III/Tahun serta Melakukan pembinaan ,
2019 pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan

Pembaungan di Kampung dalam setiap

proses tahapan

Sumber : LPPD Kabupaten Kaimana Tahun 2019

c. Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peratuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Reformasi Birokrasi
bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka
menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya (capable) dan melayani.
Untuk itu perlu dilakukan internalisasi 8 (delapan) area perubahan Reformasi
Birokrasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kaimana.8 area perubahan tersebut atara lain: Pola Pikir, Kelembagaan,
Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparartur,
Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi dinilai setiap tahun melalui Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan
akan dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Hasil evaluasi akan diberikan predikat/
indeks bagi Kementerian/Lembaga/daerah sebagai indikator pelaksanaan RB
disetiap instansi. Kabupaten Kaimana selama ini belum pernah melaksanakan
PMPRB, oleh karena itu lewat deklarasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
Bupati Kaimana pada tanggal 24 Juni 2021, Kabupaten Kaimana telah siap untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi dan PMPRB, dalam rangka mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Kaimana.

2. Pengawasan
Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam

rangka mengawasi dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan
dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan capaian yang
maksimal dengan biaya yang hemat. Kinerja fungsi penunjang pengawasan yang
dilaksanakan Inspektorat Kabupaten diukur melalui beberapa indikator. Indikator
tersebut antara lain: Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-138

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Rasio Temuan Rekomendasi yang Ditindaklanjuti secara tuntas, Tingkat Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Nilai Rata- rata predikat akuntabilitas
kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP).

Pada tahun 2018-2020 tingkat Maturitas SPIP berada di level 2 (dua). Selain itu
indikator persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan harta kekayaannya dari
kurun waktu 2018 – 2020 sebesar 100 % ASN yang melaporkan harta kekayaannya.
Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94 Capaian Urusan Pengawasan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja
(4) 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) 70,58 (5) (6) (7) (8)
N/A 95,00 94,12 100,00 100,00
1 Persentase tindak lanjut temuan % N/A N/A N/A 2,00
N/A
2 Persentase pelanggaran Pegawai % N/A 100,00 100,00 100,00
11
3 Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta % 14 7 10 2
Kekayaannya N/A
N/A 2 3 2
4 Jumlah temuan BPK angka N/A
N/A 2 2 2
5 Nilai Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 82,35
(SPIP) N/A 73,53 64,71 70,59 100,00
N/A 100,00 100,00 100,00
6 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah level
(APIP)

7 % Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan %

8 % Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview %

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kaimana, Tahun 2021

3) Perencanaan
Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang pemerintahan.

Berdasarkan fungsinya, perencanaan pembangunan daerah (PPD) adalah proses
menyiapkan keseluruhan dokumen PPD di daerah, dimulai dari PPD jangka panjang 20
tahunan, PPD jangka menengah 5 tahunan dan PPD yang lebih operasional tahunan.
PPD juga inheren dangan menyiapkan dokumen perencanaan sektoral dan spasial
seperti RTRW. Dari evaluasi yang dilakukan, penjabaran konsistensi program RPJMD
kedalam RKPD Tahun 2016 sebesar 99,21%. Angka menurun menjadi 96,86 % pada
tahun 2019. Sedangkan penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Selanjutnya, kesesuaian rencana
pembangunan dengan RTRW pada tahun 2016 sebesar 49%, dan meningkat menjadi
61% pada tahun 2020.

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-139

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.95 Capaian Urusan Perencanaan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
ditetapkan dengan PERDA

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
ditetapkan dengan PERKADA

4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada
dengan PERDA

5 Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam % 99,21 85,49 98,43 96,86 96,73
RKPD

6 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 49,00 55,00 60,00 61,00 61,00

8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % N/A 71,27 63,91 77,01 74,68

9 Jumlah Penduduk Miskin Orang 9.620 9.740 9.660 9.630 9.520

10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % N/A 5,54 2,87 6,36 6,90

Sumber : BAPPEDA Kaimana, Tahun 2020

4) Penelitian dan Pengembangan
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
Bappeda Kaimana selaku pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan (litbang),
melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, penguatan Kebijakan Inovasi Daerah dan menguatkan kebijakan
yang mengarah kepada optimalisasi sumberdaya lokal daerah.

Tabel 2.96 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–
2020

No Indikator Sat 2016 Capaian Kinerja 2020
2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Presentase implementasi rencana kelitbangan % 57,14 35,71 57,14 57,14 57,14

2 Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Penerapan SIDa :

3 Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi % 5,88 8,82 8,82 8,82 8,82
dalam penerapan inovasi daerah

4 Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di daerah

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % N/A N/A N/A N/A 40,10

6 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks 0 0 0 0 0

Sumber : BAPPEDA Kaimana, Tahun 2020

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-140

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

5) Keuangan
Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja urusan keuangan dapat dilihat dari
proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Kontribusi PAD terhadap penerimaan
berkisar antara 3,45% hingga 3,24% dalam kurun waktu 2016-2020. Persentase Pajak
terhadap PAD juga pada kisaran 13,65% hingga 13,23% dalam kurun waktu yang sama.
Berkaitan dengan pengelolaan Belanja Daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator
Persentase Realisasi Anggaran dari sebesar 90,07% pada tahun 2016 turun menjadi
85,89% pada tahun 2020.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah terlihat dari Opini
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD) yang memperoleh predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Status tersebut
didukung dengan capaian indikator persentase dokumen penganggaran tepat waktu,
persentase laporan keuangan tepat waktu dan persentase aset daerah yang ter-registrasi
menunjukkan peningkatan dari sebesar 94% pada tahun 2016 menjadi 95% pada tahun
2020.

Tabel 2.97 Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020*
2017 2018 2019 (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) WTP
9,72
1 Opini BPK RI terhadap LKPD Opini WTP WTP WTP WTP 9,72

2 Presentase SiLPA % 12,92 14,65 14,58 15,95 N/A

3 Presentase SiLPA terhadap APBD % 12,92 14,65 14,58 15,95 55,00/
45,00
4 Persentase program/kegiatan yang tidak % N/A N/A N/A N/A 14,13
terlaksana
Tepat
5 Presentase Belanja Pendidikan (20%) % 15,60 13,65 14,08 13,02 waktu

6 Presentase Belanja Kesehatan (10%) % 13,57 12,13 14,49 15,49 95
3,24
7 Perbandingan antara belanja langsung % 50,91/ 50,74/ 51,27/ 53,30/ 13,23
dengan belanja tidak langsung 49,09 49,26 48,73 46,70
Tepat
8 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 12,80 13,64 14,19 14,82 waktu

9 Penetapan APBD Tepat waktu/ Tepat Tidak Tidak Tepat 85,89
tidak tepat waktu Tepat Tepat waktu
waktu/ waktu waktu

10 Presentase aset daerah yang ter- registrasi % 94 95 95 95

11 Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah % 3,95 3,63 4,05 2,64

12 Persentase Pajak terhadap PAD % 13,65 12,26 19,12 20,77

13 Laporan Keuangan tepat waktu Tepat waktu/ Tidak Tidak Tepat Tidak
tidak tepat Tepat Tepat waktu Tepat
waktu/ waktu waktu waktu

14 Persentase Realisasi Anggaran % 90,07 86,46 90,31 89,29

Sumber : BPKAD, Tahun 2021

Dari data di dalam tabel 2.97 terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten
Kaimana selama tahun anggaran 2016 hingga 2020 didominasi oleh dana transfer dari
Pemerintah Pusat (DAU, DAK dan Otsus). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-141

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

menyumbang rata-rata 3,5 % selama lima tahun terakhir. Terlihat juga dana Sisa lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejak lima tahun terakhir cukup besar yakni rata-rata
13,56 % tiap tahun.

5) Kepegawaian
Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang terkait

pengelolaan ASN daerah. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam
manajemen kepagawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan
kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Kinerja urusan
penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti Diklat/Bimtek yang
difasilitasi BKPP Kabupaten Kaimana pada tahun berjalan, presentae struktur jabatan
yang terisi dan presentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik.

Tabel 2.98 Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Kaimana Tahun 2016–2020

No Indikator Satuan 2016 Capaian Kinerja 2020
(4) 2017 2018 2019 (8)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) 0
3
1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan 003 0,00
pelatihan
0,00
2 Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan % 13,17 0,00 0,00 3,13 0
formal % 13,17 0,00 0,00 3,13 0

3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan 0
dan pelatihan struktural

4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 0 0 0 20

5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 0 0 0 119
20 40 60 80
6 Persentase penempatan ASN sesuai ABK %
% 0 0 0 1.992
7 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi
pemerintah

8 Persentase ASN dengan penilaian prestasi kerja baik % 47,39 9,99 53,09 69,48

Sumber: BKPSDA, Tahun 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan produktivitas
sektor-sektor pembentuk PDRB, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB
terbentuk dan dipengaruhi oleh beragam faktor, baik infrastruktur, kebijakan, kontribusi
sektoral dan seterusnya.

Tabel 2.99 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019* 2020**
(6)
(1) (2) (3) (4) (5)
715,36
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, 601,48 641,61 681,13 721,86
Forestry and Fishing 28,53
149,06
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 21,32 23,71 26,29 29,35

C Industri Pengolahan/Manufacturing 120,90 128,72 136,80 144,98

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-142

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 1,39 1,54 1,76 2,02 2,24

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
E Daur Ulang/Water supply, sewerage, Waste Management 1,00 1,06 1,10 1,15 1,19

ang Remediation Activies

F Kontruksi/Contruction 416,89 476,55 527,29 560,49 559,71

Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan
G Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of 207,32 232,50 263,56 286,07 298,38

Motor Vehicles and Motorcycle

H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and 112,71 125,81 138,30 145,53 126,41
Storage

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ 15,55 17,87 20,22 23,07 21,50
Accomodation and Food Service Activities

J Informasi dan Komunikasi/Information and 34,05 37,90 41,91 46,55 53,16
Communication

K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance 30,77 32,65 34,20 39,33 41,81
Activies

L Real Estate/Real Estate Activities 43,22 48,97 49,72 50,61 50,47

M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 1,62 1,81 2,01 2,24 2,18

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
O Sosial/Public Administration and Defence; Compulsory 485,36 530,01 584,76 608,52 582,00

Social Security

P Jasa Pendidikan/Education 36,31 40,03 43,33 47,00 46,01

Q Sosial/Human Health and Social Work Activities 14,38 15,82 17,06 19,18 21,87

R,S,T, Jasa Lainnya/Other Services Activities 8,81 9,82 10,83 12,05 11,96
U

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic 2.153,08 2.366,38 2.580,27 2.740,00 2.711,84
Product

Sumber : PDRB Kaimana 2016-2020
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari data yang tersaji dalam tabel 2.101 terlihat bahwa sektor yang paling tinggi
kontribusinya dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di
Kabupaten Kaimana adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar
Rp. 715,36 atau sebesar 26,3%. Sedangkan yang paling Kecil kontribusinya adalah sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar Rp. 1,19
atau sebesar 0,04%. Bila diperhatikan selama lima tahun sejak 2016 hingga 2020
kontribusi sektor paling tinggi dan paling rendah terhadap pembentukan PDRB
cenderung sama yakni disumbangkan oleh dua sektor tersebut.

Tabel 2.100 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

No Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
(4) (5) (6) (7) (8)
(1) (2) (3) 921,92
ribu
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga rupiah 0,49 1.146,77 1.214,13 1.093,09 1.341,03
per kapita (PPP)
Rasio
2 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB 0,46 0,45 0,46 0,30
(indikator keterbukaan ekonomi)

Sumber: Bappeda Kaimana, diolah dari beberapa sumber, 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-143

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (PPP) adalah biaya yang
dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi
dengan banyaknya anggota rumah tangga. PPP Kabupaten Kaimana sampai dengan
tahun 2020 sebesar Rp. 1,3 juta atau secara tahunan rerata konsumsi rumah tangga di
Kaimana sebesar Rp. 16 jutaan. Barang konsumsi meliputi 12 klasifikasi, antara lain:
makanan dan minuman non alkohol, tembakau, listrik, air bahan bahan bakar dan
seterusnya. Sedangkan rasio ekspor-import terhadap PDRB atau rasio perdagangan
bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan ekonomi daerah. Makin tinggi
angkanya semakin baik keterbukaan ekonomi daerah. Rasio perdagangan Kaimana
tahun 2020 sebesar 0,30 artinya keterbukaan ekonomi daerah masih rendah dan
aktivitas perdagangan lokal terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan lokal.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur.
1) Panjang Jalan.
Kabupaten Kaimana memiliki luas wilayah 36.000 km2 dan terbagi kedalam 7
wilayah Distrik. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan
dengan total panjang 492,68 km (jalan kewenangan kabupaten). Dari jumlah tersebut
sebagian besar jenis permukaannya telah aspal. Panjang jalan di Kabupaten Kaimana
dalam kondisi baik pada Tahun 2020 sepanjang 170,76 km atau 34,68 % dari total
panjang jalan.

Tabel 2.101 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten
Kaimana Tahun 2016-2020

No Tingkat Kewenangan Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Pemerintahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Negara Km 48,22 48,22 48,22 48,22 48,22

2 Provinsi Km 146,41 146,41
3 Kabupaten/Kota Km 442,88 442,88 442,88 442,88 492,68

Jumlah Km 491,1 491,1 491,1 637,51 687,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Tabel 2.102 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan di Kabupaten Kaimana Tahun
2016-2020

No Jenis Permukaan Jalan Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Aspal Km 82,46 84,51 216,61 220,94 166,22
2 Kerikil Km 86,33 88,29 163,71 200,69 283,07

3 Tanah Km 274,09 270,08 110,78 215,88 238,02
4 Lainnya
Km 0 0 00 0

Jumlah Km 442,88 442,88 491,1 637,51 687,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-144

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Tabel 2.103 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kaimana Tahun
2016-2020

No Jenis Permukaan Jalan Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Baik Km 67,10 64,54 112,76 112,91 170,76

2 Sedang Km 137,23 16,88 12,73 25,92 63,91
3 Rusak Km 6,15 59,05 58,68 66,69 66,13

4 Rusak Berat Km 232,40 302,41 306,93 431,99 386,51

Jumlah Km 442,88 442,88 491,1 637,51 687,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2021

2) Luas Wilayah Industri
Sesuai draft Revisi RTRW Kabupaten Kaimana tahun 2012-2031, rencana

kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kaimana adalah seluas 2.645,05 hektar.
Peruntukan ini akan dikembangnkan berdasarkan ketersediaan bahan baku,
ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan
perkembangan wilayah. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten
Kaimana didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri saat
ini dan potensi kawasan yang dimana letak Kabupaten Kaimana berdekatan dengan
Kabupaten Nabire.

3) Luas Wilayah Kebanjiran
Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran memang

belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir
dapat diketahui terdapat 7 (tujuh) wilayah Distrik yang rawan terkena bencana banjir.
Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kaimana mencapai
2.052.669.521 Ha.

4) Luas Wilayah Kekeringan
Sesuai draft Ranperda Revisi RTRW Kabupaten Kaimana tahun 2012- 2031, luas

wilayah kekeringan tidak ada di Kabupaten Kaimana.

5) Luas Wilayah Perkotaan
Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang digunakan sebagai pusat

pergerakan berbagai kegiatan dengan aglomerasi penduduk dan intensitas penggunaan
lahan untuk permukiman yang tinggi, serta di tunjang oleh tersedianya berbagai sarana
prasarana penunjang transportasi dan infrastruktur yang memadai. Wilayah perkotaan
di Kabupaten Kaimana memiliki pusat pelayanan terkonsentrasi dipusat perkotaan
Kaimana. Orientasi pergerakan penduduk cenderung mengarah ke pusat kota dimana
(urbanisasi) dikarenakan fasilitas pendukung yang lebih lengkap.

Sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan
dalam 4 (empat) kelompok yakni, permukiman perkotaan menengah, permukiman

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-145

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

perkotaan kecil, permukiman di kawasan industri, permukiman di kawasan pariwisata,
dan permukiman kawasan khusus.

6) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan
a. Jumlah Penginapan atau hotel
Dari data pendaftaran objek pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah, dalam
kurun tahun 2017-2021 jumlah penginapan atau hotel sebanyak 8 buah dan pada
tahun 2020 menyumbang sebesar Rp. 348.440.264 atau 7,31 % dari Total Pendapatan
Pajak Daerah.
Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Kaimana tahun 2020
berjumlah 2 buah. (sumber: BPS Kaimana, Tahun 2021).

7) Pelayanan Air bersih
Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan.
Tahun 2020 air yang disalurkan (m3) di Kabupaten Kaimana sebesar 164.165 m3 kepada

896 pelanggan. (sumber BPS Kaimana, Tahun 2021).

Rasio ketersediaan daya listrik dan pengguna listrik

Table 2. 104 Banyaknya Unit Pembangkit Tenaga Listrik, Kapasitas Terpasang,
Kemampuan Mesin dan Beban Puncak Menurut Lokasi di Kabupaten Kaimana Tahun

No Lokasi Banyaknya Kapasitas Kemampuan Beban Puncak
Unit Terpasang (KW) Mesin (KW) (KW)
3.908
1 Unit Kaimana 10 8.236 4.630 11
20 15 25
2 Lisdes Lobo 1 40 30 19
48 30 3.963
3 Lisdes Furnusu 1
8.344 4.705
4 Lisdes Rurumo 1

Jumlah 13

Sumber : PLN Rayon Kaimana, 2018

Table 2. 105 Banyaknya Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dialirkan dan Terjual
Menurut Lokasi di Kabupaten Kaimana Tahun 2018

No Lokasi Diproduksi (KWH) Dialirkan (KWH) Terjual (Juta)
- -
1 Unit Kaimana 8.611 - -
- -
2 Lisdes Lobo 87 - -
-
3 Lisdes Furnusu 110 2.526.171.824*

4 Lisdes Rurumo 140

Jumlah 8.948

Sumber : PLN Rayon Kaimana, 2018

*) : Data yang dikumpulkan hanya data total

-) : Data tidak tersedia

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-146

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Table 2. 106 Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Gardu dan Panjang Jaringan
Listrik Menurut Lokasi di Kabupaten Kaimana Tahun 2018

Panjang Jaringan (KMS)

No Lokasi KVA terpasang Jumlah Gardu Tegangan Tegangan Rendah
Menengah

1 Unit Kaimana 8.145 85 81,68 62,05
0
2 Lisdes Lobo 15 0 1,8
0
3 Lisdes Furnusu 25 85 3,28

4 Lisdes Rurumo 30 3,32

Jumlah 8.215 81,68 70,45

Sumber : PLN Rayon Kaimana, 2018

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
1) Angka Kriminalitas
Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kaimana selama 5 (lima) tahun
kondisinya fluktuatif, sempat menurun tahun 2018, namun dari 2018 sampai 2020 justru
mengalami kenaikan. Tahun 2018 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 13,87 kasus per
10.000 penduduk dan tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 27,34 kasus per 10.000
penduduk. (Sumber: Kabupaten Kaimana Dalam Angka, Tahun 2021).

2) Kemudahan Perizinan
Pelayanan perizinan di Kabupaten Kaimana saat ini dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dengan metode
satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan
minat masyarakat untuk melakukan investasi.

Berikut ditampilkan secara rinci jenis perizinan dan waktu yang dibutuhkan
untuk mengurus izin.

Tabel 2.107 Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya Jangka waktu pelayanan
(3)
No Jenis Perizinan
7 (tujuh) hari
(1) (2) 1 (satu) hari
1 Ijin Prinsip Penanaman Modal (IP2M) 1 (satu) hari
2 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 (satu) hari
3 Ijin Usaha Industri (IUI) 1 (satu) hari
4 Tanda Daftar Industri (TDI) 1 (satu) hari
5 Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 (satu) hari
6 Ijin Trayek 1 (satu) hari
7 Surat Ijin Usaha Angkutan Umum (SIUAU) 1 (satu) hari
8 Surat Ijin Pengumpulan Hasil Perikanan (SIPHP) 1 (satu) hari
9 Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUPKAN) 1-3 hari kerja
10 Surat Keterangan Asal (SKA) Besi Tua 14 (empat belas) hari
11 Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) 1 (satu) hari
12 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 (satu) hari
13 Surat Ijin Praktik (SIP) 3-7 hari kerja
14 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
15 Ijin Lokasi

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-147

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

16 Ijin Operasional/Mendirikan RS/Klinik 3-7 hari kerja
17 Ijin Penyelenggaraan Lab Klinik 1-3 hari kerja
18 Surat Ijin Apotek (SIA) 3-7 hari kerja
19 Ijin Penyelenggaraan Optik 1-3 hari kerja
20 Ijin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat 1-3 hari kerja
21 Ijin Lingkungan
22 Ijin Pengiriman Hasil Perikanan/Pertanian/Perkebunan 6-12 hari
1-3 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tahun 2020

Sedangkan jumlah Perda yang mendukung iklim usaha sampai Tahun 2020
sebanyak 4 buah Perda yaitu:
a) Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b) Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c) Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
d) Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Tertentu.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.
1) Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi.
Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di
Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.108 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kaimana
Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi Angkatan Kerja Presentase Bekerja
yang Ditamatkan
Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja terhadap Angkatan Kerja
(1) (2)
SD/MI (3) (4) (5)
SMP/MTs 12.908
SMA/SMK 5.179 357 13.265 97,31
Perguruan Tinggi 7.633
4.659 698 5.877 88,12
Jumlah 30.379
482 8.115 94,06

715 5.374 86,70

2.252 32.631 93,10

Pendidikan Tertinggi Bukan Angkatan Kerja Jumlah Presentase Angkatan Kerja
yang Ditamatkan terhadap PenduduK Usia Kerja
(3)
(1) (2) 17.942 (4)
9.505 73,93
SD/MI 4.677 10.534 61,83
5.711 77,04
SMP/MTs 3.628 43.692 94,10
74,68
SMA/SMK 2.419

Perguruan Tinggi 337

Jumlah 11.061

Sumber : DDA Kab. Kaimana, BPS Kaimana, Tahun 2021

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-148

RPJMD KABUPATEN KAIMANA 2021-2026

Dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kaimana
berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah kelompok lulusan
SMA/SMK sederajat dan selanjutnya ululan SMP/MTs sederajat dan terakhir adalah
Universitas.

2) Rasio Ketergantungan
Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14

tahun (belum masuk usia kerja), ditambah dengan jumlah penduduk umur 65 tahun
keatas (sudah bukan usia kerja), dibandingkan dengan jumlah penduduk umur/usia
kerja (15-64 tahun). Intinya adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang
bergantung terhadap penduduk usia kerja. Pada Tahun 2020 Rasio Ketergantungan di
Kabupaten Kaimana adalah 55,42, ini berarti bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten
Kaimana harus menanggung kerja sekitar 55,42% total penduduknya yang tidak
bekerja.

Diagram 2.16 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Kaimana
Tahun 2016-2020

Sumber: Bappeda Kaimana, diolah dari beberapa sumber, 2021

2.5. Gambaran Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Kaimana 2016-2021
1. Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Kaimana
Sebagai salah satu solusi atas berbagai persoalan dasar di Tanah Papua dan
dalam rangka mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat, maka Pemerintah Pusat
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001. Perubahan
pertama UU 21/2001 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Bab II-Gambaran Umum Kondisi Daerah II-149