PEMERINTAH
KABUPATEN KAIMANA
LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
LKPJ
2022
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Daftar Isi
Kata Pengantar Halaman
Daftar Isi i
Daftar Gambar, Tabel, Diagram dan Grafik ii
Bab I Pendahuluan iv
1.1 Dasar Hukum 1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah 1
4
Dasar Filosofis 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan 8
Prioritas Daerah 16
1.3 Data Umum Daerah 16
16
1. Data Geografis Wilayah 18
2. Jumlah Penduduk 21
3. Pertumbuhan Penduduk 22
23
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 25
PDRB Kabupaten Kaimana dan Perkembangannya 25
Pertumbuhan Ekonomi Agregat 28
Struktur Perekonomian Kabupaten Kaimana 29
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor 31
Analisis Share Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi 32
PDRB Perkapita 33
Laju Inflasi 34
Kemiskinan 35
Gini Rasio
4. Jumlah PNS ii
Daftar Isi
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 36
Pendapatan Asli Daerah 37
Pendapatan Transfer 44
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 47
47
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 49
Belanja Operasi 53
Belanja Modal 57
Belanja Tak Terduga 57
Belanja Transfer 58
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
BAB II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 59
A. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah 62
B. Perubahan Belanja Daerah 66
C. Perubahan Pembiayaan Daerah 72
BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 74
Kewenangan Daerah
75
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 137
142
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan 174
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2020
3.4 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan 190
4.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima 190
4.1.1 Dasar Hukum 190
4.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 191
4.1.3 Instansi Penerima Tugas Pembantuan 192
BAB V Penutup 194
Daftar Isi iii
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Daftar Gambar, Peta, Tabel, Diagram dan Grafik
Gambar 1.1 Visi Misi Kabupaten Kaimana 2016-2021 4
Tabel 8
Tabel 1.1 Misi Pembangunan Kabupaten Kaimana 2016-2021 19
Peta 18
Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten Kaimana Menurut Kelompok Umur 20
(Usia) Tahun 2019-2021
Tabel 22
1.3 Luas Wilayah Per Distrik (Km2)
Diagram 23
1.3 Penyebaran Penduduk Menurut Distrik Tahun
Diagram 2019-2020 23
Tabel 24
Diagram 1.6 Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis 25
Tabel Kelamin Penduduk Menurut Distrik Tahun 2020 25
Tabel 1.7 Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan 27
Nasional Tahun 2017-2021
Diagram 28
1.8 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Kaimana
Tabel 2017-2021 29
1.9 PDRB Kabupaten Kaimana 2017-2021
1.10 Perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana 2017-2021
1.11 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten
Kaimana Tahun 2017-2021
1.12 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
(Persen) Tahun 2017-2021
1.13 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
(Persen) Tahun 2017-2021
1.14 Sumbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kaimana Tahun 2017-2020
Daftar Isi iv
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.15 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) 31
Tabel Tahun 2017-2021 32
Tabel 33
Tabel 1.16 Manokwari Provinsi Papua Barat dan Nasional (%) Tahun 34
Tabel 2017–2020 34
Tabel 35
1.17 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk
Tabel Miskin di Kabupaten Kaimana Tahun 2014-2021 35
Tabel 1.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 36
Tabel Kemiskinan di Kabupaten Kaimana Tahun 2014-2021 37
Tabel 38
Tabel 1.19 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kaimana, Provinsi 39
Tabel Papua Barat dan Nasional Tahun 2017–2020 40
Tabel 41
Tabel 1.20 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis 42
Tabel Kelamin di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 44
Tabel 45
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat
Tabel 1.21 Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaimana 46
Tabel Tahun 2021 47
1.22 Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kaimana
Tahun 2021
1.23 Rincian Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2021
(un-audited)
1.24 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 (un-
audited)
1.25 Tabel Perincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2021 (un-audited)
1.26 Tabel Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2021 (un-audited)
1.27 Tabel Perincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.28 Perincian Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Tahun
Anggaran 2021 (un-audited)
1.29 Perincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 (un-
audited)
1.30 Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.31 Perincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun
Anggaran 2020 (un-audited)
1.33 Perincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun
Daftar Isi v
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.34 Anggaran 2021 (un-audited) 48
Tabel 1.35 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Kaimana 49
Tabel 1.36 Tahun Anggaran 2021 (un-audited) 50
Tabel 1.37 Perincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 (un- 51
Tabel 1.38 audited) 52
Tabel 1.39 Perincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 (un- 53
Tabel 1.41 audited) 53
Tabel 1.42 Perincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 (un- 54
Tabel 1.43 audited) 54
Tabel Perincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 (un- 55
audited)
Tabel Perincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 56
2020 (un-audited)
Tabel Perincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 (un- 56
audited)
Tabel Perincian Belanja Modal Tanah Tahun 57
Anggaran 2021 (un-audited)
Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.44 Perincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.45 Perincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Irigasi Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.46 Perincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
1.47 Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2021 (an-audited)
Daftar Isi vi
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.48 Perincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 58
Tabel (an-audited) 58
Tabel 1.49 Perincian Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis 63
Tabel Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 (an-audited) 68
Tabel 2.1 Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD berdasarkan 73
Tabel 76
rincian objek Pendapatan Kabupaten Kaimana
Tabel Tahun Anggaran 2021 88
Tabel 2.2 Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Berdasarkan 103
Tabel Rincian Objek belanja Kabupaten Kaimana Tahun 113
Tabel Anggaran 2021 137
Tabel 2.3 Ringkasan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten 142
Tabel Kaimana Tahun Anggaran 2021 174
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelakasanaan 191
Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan 192
3.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan vii
Dasar
3.1.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pilihan
3.1.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran
2020
3.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
4.1 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten
Kaimana Tahun Anggaran 2020 dan 2021
Program Pembantuan Dirjen Perkebunan Departemen
4.2 Pertanian RI yang dilaksanakan sebagai Penerima
Daftar Isi
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel Manfaat di Kabupaten Kaimana 193
Perbandingan Dana dan Realisasi Program Pembantuan
4.3 penerima manfaat 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Kaimana
Daftar Isi viii
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut LKPJ dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 71 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Pasal 17 ayat (1), diamanatkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Kaimana menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Tahun 2021, yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kaimana untuk
dibahas secara internal oleh DPRD untuk memperoleh rekomendasi bagi perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan.
1.1 DASAR HUKUM
Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Kaimana Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
Bab 1 Pendahuluan 1
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Bab 1 Pendahuluan 2
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun
2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2016).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran
2021;
22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana;
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah
Kabupaten Kaimana;
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana;
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 25B Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran
2021;
28. Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/12/III/Tahun 2021 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Tahun Anggaran 2021.
29. Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/113/X/Tahun 2021 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat
Daerah (DPAP-OPD) Tahun Anggaran 2021.
Bab 1 Pendahuluan 3
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
A. DASAR FILOSOFIS
It Ftag Esu, It Rarum Esu (Satu Hati, Satu Tujuan) menjadi filosofi dasar pembangunan di
Kabupaten Kaimana. Dengan 8 (delapan) suku asli yang mendiami Kaimana, dibutuhkan
pendekatan pembangunan yang holistik dan terintegrasi, terutama dalam menciptakan
harmoni sosial antara pembangunan dalam konteks yang hakiki dan nilai-nilai kearifan
budaya lokal (local wisdom). Pembangunan dalam pemahaman yang luas tidak hanya
berupa penyediaan sarana-prasarana, tetapi seharusnya mampu menjawab pembangunan
manusia secara seutuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah
telah menetapkan Visi dan Misi, terutama untuk mewujudkan pembangunan kerakyatan
yang menggaransi terjadinya transformasi nilai dan kondisi masyarakat di Kabupaten
Kaimana ke arah yang lebih baik. Secara umum, visi adalah kondisi ideal yang hendak
dicapai dan misi merupakan kerangka implementasi dalam mencapai visi tersebut.
1. VISI dan MISI
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kaimana 2016-2021 sebagai berikut:
Gambar 1.1
Visi Misi Kabupaten Kaimana 2016-2021
Pengertian dari Visi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Kaimana Yang Mandiri,
Sehat, Cerdas, Unggul dan Sejahtera adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan 4
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
a) Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan menjadi tema utama yang dibingkai dengan
pengutamaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pendayagunaan sumber daya
yang dimiliki secara arif dan berkelanjutan dengan tanpa mengorbankan daya dukung
lingkungan dengan penggunaannya bagi generasi yang akan datang.
b) Mandiri
Daerah Kaimana secara umum, dengan kemampuan sendiri yang dimiliki mampu
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bagi kemaslahatan bersama.
c) Sehat
Masyarakat Kaimana, secara jasmani sehat dalam artian yang sesungguhnya dan
memiliki akses yang luas diseluruh wilayah terhadap fasilitas kesehatan. Pemerataan
fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi prioritas.
a) Cerdas
Kebijakan pembangunan pendidikan diharapkan selaras dengan dihasilkannya
sumberdaya manusia Kaimana yang cerdas. Hanya pendidikan yang baik yang dapat
merubah manusia. Pendidikan yang baik akan menyediakan akses dan peluang yang lebih
luas bagi perbaikan nasib masyarakat dan tentunya didukung dengan penyediaan sarana
dan prasarana dasar pendidikan yang memadai.
e) Unggul
Manusia Kaimana yang cerdas dan sehat juga memiliki kualitas yang memadai
untuk bersaing dengan sumber daya manusia lainnya, terutama dalam menghadapi
tantang di depan.
f) Sejahtera
Artinya bahwa secara minimal, kapabilitas rumah tangga/ masyarakat mampu
memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dikarenakan rumah tangga/masyarakat
terutama kelompok sasaran memiliki sumber pendapatan tetap.
Sedangkan penjelasan dari misi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas disertai penyediaan akses yang luas kepada
masyarakat;
Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari warga negara dan negera
berkewajiban memenuhi penyediaan pendidikan yang layak bagi warga negara.
Dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun Kaimana membangun telah banyak hasil
yang dicapai apabila dibandingkan dengan kondisi awal sebelum menjadi kabupaten pada
Tahun 2002. Perubahan itu terjadi pada berbagai bidang, termasuk pendidikan.
Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pembangunan yang dilakukan baik penyediaan
Bab 1 Pendahuluan 5
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
sarpras maupun perbaikan kualitas tenaga pendidik belum sepenuhnya berkorelasi dengan
hasil (mutu pendidikan) yang optimal. Dari berbagai indikator pendidikan yang ada
menunjukan bahwa mulai dari tingkat partisipasi siswa, aksesibilitas terhadap sarana
pendidikan, dan mutu lulusan belum mencapai hasil yang diinginkan. Permasalahan
lainnya adalah data pendidikan yang belum dikelola dengan baik sehingga validitas data
yang ditampilkan pada indikator pendidikan tidak seluruhnya mencerminkan kondisi riil
dilapangan. Mewujudkan pendidikan berkualitas di daerah merupakan sesuatu yang tidak
dapat ditawar. Kondisi tersebut harus diwujudkan dan hadir ditengah masyarakat
termasuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan
dengan memperhatikan kondisi geografis di Kabupaten Kaimana. Hanya dengan SDM
yang baik maka pembangunan secara hakiki dapat diwujudkan. SDM merupakan modal
sosial yang paling mendasar bagi terciptanya transformasi sosial di masyarakat ke arah
yang lebih baik.
2. Mewujudkan aksesibilitas yang luas bagi masyarakat terhadap fasilitas dan
pelayanan kesehatan yang bermutu;
Selain pendidikan, salah satu modal sosial yang utama adalah kesehatan. Pada
bidang kesehatan, sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan
kesehatan dan perluasan cakupan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan
tingkat pertama dan lanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut difokuskan pada 3 (tiga)
aspek, yaitu: penyediaan sarana-prasarana kesehatan, upgrading mutu tenaga medis/
paramedis dan fokus pelayanan masyarakat. Capaian pembangunan bidang kesehatan
diukur dari pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH). Capaian Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Kaimana Tahun 2021 sebesar 64,93 tahun naik 0,12 poin dari tahun 2020 sebesar
64,81. Di Kabupaten Kaimana masih ditemukan kematian bayi dan ibu melahirkan, kasus
gizi buruk dan stunting, serta penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta),
kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang komprehensif. Permasalahan paling
mendasar terkait kesehatan adalah bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan yang
bermutu. Tidak hanya distribusi sarpras yang merata tetapi juga kualitas pelayanan yang
optimal.
3. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif SDA yang
dikelola secara berkelanjutan;
Perkembangan PDRB dalam kurun waktu 5 tahun mengalami mengalami
penurunan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir. Bila di lihat PDRB pada tahun
2016 sebesar 3,17% maka ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar Minus 2,8% dan di
tahun 2021 sebesar Minus 2,1%. Meskipun ada penjelasan terkait hal ini, faktanya
menunjukan bahwa pada aspek budidaya, Kabupaten Kaimana belum memiliki
fundamental yang kuat. Intervensi pemerintah daerah dalam 18 tahun terakhir belum
menjawab permasalahan yang ada secara holistik dan malah menciptakan ketergantungan
baru (depedency). Bantuan-bantuan (subsidi) ekonomi tidak diikuti dengan kerangka
implementasi yang tepat sehingga masyarakat menjadi terbiasa dengan bantuan dan
Bab 1 Pendahuluan 6
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
berpotensi menciptakan permasalahan sosial baru ketika dilakukan desain ulang terhadap
pendekatan bantuan.
Pada sisi lainnya, potensi SDA yang ada hanya akan menjadi potensi tanpa nilai
ekonomi ketika tidak diikuti dengan pengelolaan secara optimal. Untuk dapat bernilai
ekonomi tinggi, optimalisasi potensi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat harus
dengan pendekatan yang tepat. Banyak program pemerintah yang tidak berjalan secara
optimal, terutama program pemberdayaan ekonomi karena tidak adanya kesamaan
persepsi ditingkat pelaku. Desain program ekonomi dilakukan tanpa didukung data yang
memadai, tidak memiliki kerangka implementasi yang tepat termasuk kerangka
monitoring dan evaluasi yang kemudian berdampak pada kegagalan program
pemberdayaan dalam membentuk unit-unit ekonomi produktif berbasis masyarakat.
Selanjutnya, kebiasaan menerima bantuan dan meminta bantuan pada pemerintah daerah
telah menggerus tingkat kemandirian masyarakat dan yang paling parah berkorelasi
dengan pembentukan karakter masyarakat yang tidak memiliki semangat berusaha atau
berdikari; disaat yang bersamaan kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas.
Pada umumnya masyarakat di kampung-kampung yang berprofesi petani/nelayan
sifatnya musiman dan bukan budidaya. Aktivitas pertanian masih bersifat konsumtif dan
bukan produktif. Kondisi ini berdampak pada kapasitas ekonomi domestik dimana mereka
tidak memiliki mata pencaharian tetap akibatnya tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka.
Disisi lain, agar berhasil dan berdampak, sebuah pendekatan pembangunan harus
memiliki prioritas dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah (sumberdaya
manusia dan keuangan). Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, arah
pengembangan ekonomi Kabupaten Kaimana direncanakan untuk diimplementasi dengan
dua pendekatan utama, yaitu pendekatan buffer stock dan mass production sebagaimana
telah disampaikan pada bagian awal dokumen ini.
4. Mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinamis dan
berpihak pada rakyat;
Reformasi tata kelola pemerintahan oleh berbagai pakar disebut sebagai sebuah
keniscayaan. Hal ini bersumber dari kondisi faktual bahwa pendayagunaan sumberdaya
publik pada berbagai level pemerintahan diselenggarakan oleh institusi publik dalam hal
ini pemerintah dan pemerintah daerah. Agar pemanfaatan sumberdaya bisa dilakukan
secara optimal maka organisasi pengelolanya harus memiliki kapasitas dan kapabilitas
organisasi yang mumpuni. Reformasi tatakelola bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
unit-unit kerja dalam organisai pemerintahan daerah memiliki visi yang sama dalam hal
pemanfaatan sumberdaya publik sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
Dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun terakhir perjalanan pembangunan di
Kaimana, upaya ini telah dimulai dan diawali dengan penataan regulasi dan pengisian
jabatan struktural. Meskipun demikian, dalam perjalanannya banyak ditemui bahwa
proses reformasi tata kelola yang seharusnya berkesinambungan dan dinamis tidak
Bab 1 Pendahuluan 7
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian perlu diformulasikan pendekatan baru
untuk menggaransi terjadinya reformasi tata kelola dalam mewujudkan sebuah organisasi
publik yang tanggap perubahan, dinamis dan memiliki tujuan tunggal: bagaimana
mewujudkan pelayanan publik yang prima.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan menjawab
kebutuhan masyarakat.
Penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, telekomunikasi, energi dan air
pada prinsipnya harus berjalan beriringan dengan kondisi masyarakat dan aspek lainnya
yang terkait. Contoh, penyediaan jalan, jalan setapak dan transportasi laut harus dengan
memperhatikan kebutuhan riil yang ada. Apakah jalan yang dibangunan telah memuhi
rasio pengguna jalan atau tidak, apakah jalan setapak yang dibangunan merupakan akses
utama masyarakat atau tidak, apakah penyediaan sarana transportasi laut telah
memperhatikan kebutuhan atau tidak dan seterusnya. Dengan memperhatikan kondisi
dimaksud, ketersediaan data dan informasi baru kemudian dirancang penyediaan
infrastruktur dengan memperhatikan mutu dan kemampuan sumberdaya manusia dan
keuangan daerah.
Selanjutnya, penyediaan infrastrukur juga dilakukan dengan memperhatikan kerangka
pengembangan ekonomi spasial. Bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat
mendukung dan membentuk jalur logistik, jalur barang dan jasa sehingga mampu
bersinergi dalam pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan; dan
memperhitungkan daya dukung sampai dengan bertahun-tahun kedepan. Harus diakui
bahwa penyediaan infrastruktur di daerah masih kurang dan jauh tertinggal.
Permasalahan lainnya adalah terkait dengan prioritas dan kemampuan pembiayaan.
B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan
Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2021 seperti tergambar dalam Table 1.1.
Tabel 1.1
Misi Pembangunan Kabupaten Kaimana 2016-2021
Misi I
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Disertai Penyediaan Akses Yang Luas Kepada Masyarakat;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Bab 1 Pendahuluan 8
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Penyediaan
fasilitas serta
Tersedianya sarana-prasarana
sarana dan dasar dan
prasarana penunjang
pendidikan pendidikan dalam
dasar dan mewujudkan Pemenuhan tenaga pendidik
menengah- akses yang luas terutama guru bidang studi
kejuaran di Terpenuhinya jumlah bagi masyarakat eksata dan guru SMK yang
kabupaten kebutuhanan RKB tingkat 1 disertai 1 memiliki kompetensi,
I kaimana yang 1.1 SD/Sederajat s.d SMA/ peningkatan peningkatan kualitas serta
menjawab mutu tenaga diikuti distribusi guru secara
Sederajat
aksesibilitas pendidik dan merata dan proporsional;
masyarakat kependidikan
terhadap yang berkorelasi
fasilitas dengan
pendidikan dihasilkannya
kualitas lulusan
yang bermutu.
Terpenuhinya Mebeulair 2 Peningkatan jumlah guru
1.2 tingkat SD/Sederajat, SMP bersertifikat;
dan SMA serta SMK
1.3 Terpenuhinya kantor 3 Pengentasan Penduduk Buta
sekolah dan rumah guru Aksara
Terpenuhinya sarana Optimalisasi sarana-prasarana
sanitasi sekolah pendidikan dalam menjawab
1.4 4 efktivitas penggunaan fasilitas
pendidikan
Peningkatan tingkat partisipasi
Terpenuhinya perpustakaan sekolah yang linier dengan
1.5 sekolah 5 penurunan tingkat putus
sekolah
Tersedianya buku Penyediaan sarpras pendidikan
perpustakaan dan tenaga guru memperhatikan
1.6 6 kebutuhan antar wilayah secara
seimbang dan berkeadilan
Peningkatan mutu lulusan
Tersedianya laboratorium SMA/SMK sehingga memiliki
1.7 sekolah 7 daya saing, terutama masuk
PTN utama nasional
Upaya untuk menghadirkan
pendidikan berkualitas melalui
penataan kelembagaan,
suprastruktur pendidikan dan
SDM dengan memperhatikan
semangat otonomi khusus
8 dalam kerangka perlindungan,
keberpihakan, pemberdayaan
dan penghormatan terhadap
Orang Asli Papua (OAP) serta
nilai-nilai adat dan kearifan
budaya lokal Kaimana
Terpenuhinya
jumlah guru
bersertifikasi Meningkatkan kompetensi
II untuk 2.1 guru melalui sertifikasi
keseluruhan mutu guru
jenjang
pendidikan
Bab 1 Pendahuluan 9
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Terwujudnya
peningkatan
mutu kualitas
lulusan pada
semua jenjang
pendidikan
melalui Pelatihan peningkatan mutu
III peningkatan 3.1 guru
kapasitas guru
dan kapabilitas
organisasi
pendidikan
secara
menyeluruh;
Jumlah penduduk yang
3.2 diterima pada perguruan
tinggi negeri
Terwujudnya
kesejahteraan
tenaga pendidik Peningkatan kualifikasi
IV secara bertahap 4.1 guru dari PGSD/D1/D2/
sesuai D3 ke S1
kemampuan
daerah;
4.2 Peningkatan pendapatan
guru/tenaga pendidik
Peningkatan Mutu
4.3 Manajemen Sekolah dan
Kependidikan
4.4 Jumlah Penduduk Yang
Buta Aksara
Misi II
Mewujudkan Aksesibilitas Yang Luas Bagi Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Penyediaan
sarana prasarana
pendukung bagi
Terpenuhinya peningkatan
akses kualitas
masyarakat Terpenuhinya jumlah PKM pelayanan Pengadaan dan pembenahan
V terhadap sarana- 5.1 induk, Pustu, Poskedes 2 kesehatan 1 manajemen distribusi tenaga
prasarana dasar
dan pelayanan masyarakat, medis dan paramedis;
kesehatan;
diikuti
peningkatan
mutu SDM medis
dan paramedis.
Terpenuhinya sarpras 2 Pemenuhan fasilitas sanitasi
5.2 pelayanan dasar pada bagi perumahan masyarakat
RSUD
5.3 Peningkatan Frekuensi Pemenuhan fasilitas kesehatan
Pelayanan Posyandu 3 pada RSUD Kaimana belum
memadai
5.4 Pemberantasan penyakit 4 Pemenuhan dokter spesialis
infeksi dan menular pada RSUD
Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan pada
5.5 masyarakat/kampung 5 Intensifikasi pusling dan pusjaki
Terpencil
Bab 1 Pendahuluan 10
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
5.6 Meningkatnya standar 6 Menurunkan tingkat kematian
kesehatan masyarakat ibu dan anak (bayi-balita)
7 Penyelesaian kasus TB dan
Kusta
Terpenuhinya
jumlah tenaga
medis dan Terpenuhinya jumlah
paramedis tenaga medis dan non
VI sesuai 6 medis bagi kebutuhan 8 Penanganan penderita HIV/
kebutuhan pelayanan RSUD, PKM, AIDS
Pustu dan Poskedes
daerah dan
dokter ahli bagi
RSUD kaimana;
Peningkatan Optimalisasi sarpras kesehatan
kualitas layanan 9 dalam memeprluas aksessibiltas
kesehatan
melalui Peningkatan kaulifikasi oleh masyarakat
VII peningkatan 7.1 tenaga kesehatan dari SPK/ Perluasan jangkauan yang
kapasitas SDM DI/DII/DIII ke S1/DIV diikuti peningkatan mutu
kesehatan secara pelayanan dengan
memprioritaskan masyarakat
10 OAP pada wilayah terjauh
dengan tingkat kesulitan
geografis paling tinggi.
berjenjang dan
gradual;
Pendidikan & pelatihan
7.2 keahlian, bimbingan teknis
dan workshop
Penyelenggaraan
7.3 pendidikan keperawatan
dan kebidanan kedinasan
Terwujudnya
kesejahteraan
tenaga medis
VIII dan paramedis 8.1 Pembangunan rumah dinas
secara bertahap bagi tenaga medis dan
sesuai paramedis
kemampuan
daerah;
Peningkatan pendapatan
8.2 tenaga medis dan
paramedis
Misi III
Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif SDA Yang Dikelola Secara Berkelanjutan;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Bab 1 Pendahuluan 11
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Pengembangan
perekonomian
lokal berbasis
pemanfaatan SDA
IX Terwujudnya 9.1 Tersedianya sentra-sentra 3 dalam kerangka 1 Pengembangan pertanian
sektor ekonomi pengembangan ekonomi perwujudan (dalam arti luas) dilaksanakan
daerah berbasis masyarakat berbasis ketahan pangan secara sektoral antara pertanian
pengelolaan pengelolaan SDA (buffer stock) dan dalam konteks ketahanan
SDA yang dalam rangka pangan (buffer stock) dan
menjadi produksi skala pertanian pada skala produksi
keunggulan besar (mass massal (mass production).
kompetitif production) sesuai Sehingga dapat mendorong
daerah; kebutuhan pasar petani-nelayan menjadikan
dalam kerangka pekerjaan tersebut sebagai
sustainable profesi dan sumber mata
development demi pencaharian utama.
peningkatan
kesejahtareaan
masyarakat.
Memperhatikan akses
masyarakat ekonomi lemah
Meningkatnya terhadap permodalam (soft loan-
9.2 produktivitas pertanian, 2 micrfinance based) dalam setiap
perkebunan dan perikanan usaha untuk memperbaiki
derajat dan kualitas hidup.
Pembangunan Intervensi ekonomi yang
sektoral yang dilakukan dengan
dilakukan harus memperhatikan penciptakan
dengan 3 lapangan kerja baru baik formal
8 memperhatikan maupun informal dalam rangka
keberlangsungan menurunkan tingkat
dan daya dukung pengangguran.
lingkungan
hidup.
Terwujudnya
pembangunan
infrstruktur
ekonomi daerah Tersedianya jalur akses Peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan PDRB dalam
X yang terintegrasi 10.1 transportasi penunjang 4 kerangka pengembangan
dengan produksi dan pasar
pengembangan ekonomi lokal yang inklusif.
ekonomi
sektoral;
Tersedianya kebutuhan Ease of Doing Business untuk
permodalan lunak (soft 5 mendorong pertumbuhan
10.2 loan) bagi petani dan
investasi lokal.
nelayan produksi
Penguatan kelembagaan
ekonomi masyarakat &
10.3 perwujudan legalisasi aset
masyarakat (asset reform)
Revitalisasi manajemen
pengelolaan persampahan
dilakukan dengan
6 memperhatikan daya dukung
lingkungan (evironmental
carrying capacity)
Bab 1 Pendahuluan 12
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Terwujudnya
petani dan
nelayan lokal
yang memiliki
mata
pencaharian Meningkatnya pendapatan
XI tetap dan 11.1 masyarakat petani dan 7 Mengurangi degradasi
berdampak pada nelayan lingkungan.
peningkatan
pendapatan dan
kualitas hidup
petani dan
nelayan lokal;
Berkurangnya jumlah Upaya perlindungan lingkungan
11.2 penduduk miskin dan juga terasuk lingkungan sosial,
8 yang meliputi perlindungan
pengangguran terhadap nilai, adat-istiadat dan
budaya lokal Kaimana
Terwujudnya
pembangunan
yang
memperhatikan
dan tanpa Terpeliharanya kualitas dan
XVII mengurangi 17 daya dukung lingkungan
hidup
daya dukung
lingkungan
(environmental
carrying capacity)
Misi IV
Mewujudkan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Dinamis dan Berpihak Pada Rakyat;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terciptanya Pelaksanaan
birokrasi yang Reformasi
responsif, Birokrasi Secara
adaptif dan pro Konsisten
perubahan bagi Meliputi
peningkatan Keseluruhan
kualitas Aspek Tata Kelola
pelayanan Pemerintahan
publik melalui
pengembangan
XII dan peningkatan 12.1 Penyusunan master plan 4 1 Pembenahan disiplin dan
kualitas SDM pengembangan aparatur di kualitas aparatur.
apartur secara Kabupaten Kaimana yang
terintegrasi, berbasis kebutuhan
terpadu dan organisasi
sesuai
kebutuhan
daerah dalam
sebuah grand
desain
pengembangan
SDM aparatur di
Kabupaten
Kaimana;
12.2 Terwujudnya penempatan 2 Upgrading kualitas dan
aparatur sesuai kompetensi kompetensi SDM aparatur
Bab 1 Pendahuluan 13
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Penyusunan data
base pendidikan,
kesehatan,
perekonomian
dan infrastruktur
Terwujudnya evaluasi secara holistik Penyediaan regulasi terkait
kinerja aparatur secara dan komprehensif aparatur yang menjawab
12.3 berkala dan 7 dalam 3 kehadiran aparatur yang
mendukung professional di daerah.
berkesinambungan
implementasi
program pada
bidang-bidang
dimaksud.
Terwujudnya mekanisme
12.4 penerapan reward and
punishment secara konsisten
Penataan aset 13.1 Rekonsialiasi aset Penyediaan data base
Pemerintah pemerintah daerah 4 pembangunan yang akurat dan
daerah secara
keseluruhan dapat diandalkan (reliable).
dalam rangka Penyediaan kerangka regulasi
XIII perwujudan lokal yang menjawab kebutuhan
good governance 5 masyarakat diikuti dengan
dan efisiensi pemenuhan kerangka
pengelolaan implementasinya.
keuangan
daerah; Pembuatan dan penataan
Terwujudnya 13.2 regulasi tata kelola
data base
pembangunan pemerintahan (SOP)
sebagai bahan Terwujudnya prosedur
formulasi 13.3 perijinan yang ramah
XVI kebijakan dan investasi
evaluasi serta Penataan perijinan bagi
pengendalian 13.4 kemudahan berinvestasi di
pembangunan daerah
daerah secara
menyeluruh 16.1 Tersedianya data base
pendidikan
16.2 Tersedianya data base
kesehatan
16.3 Tersedianya data base
perekonomian
16.4 Tersedianya data base
infrastruktur
XVIII Terwujudnya 18 Terwujudnya tertib
data tunggal administrasi kependudukan
kependudukan di Kabupaten Kaimana
yang akurat dan
realiable
Bab 1 Pendahuluan 14
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Terwujudnya
kondisi
keamanan
daerah yang
XIX kondusif bagi 19 Terwujudnya kondisi
tata kehidupan kamtibmas yang kondusif
sosial, ekonomi,
politik dan
bernegara
Terwujdunya
kerangka
regulasi lokal
XX yang 20 Terwujudnya Peraturan
komprehensif daerah yang
dan holistik mengkomodasi kebutuhan
dalam mengatur masyarakat
kehidupan di
daerah
Misi V
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan Dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyediaan
penyediaan infrastruktur
infrastruktur dasar dan
dasar dan infrastruktur
infrastruktur penunjang
penunjang bagi sebagai sarana
pelayanan dasar akses
pembangunan Pembangunan sarpras (konektivitas) dan Penyediaan fasilitas dan
XIV dan 14.1 pemerintahan 5 dalam kerangka 1 perluasan akses masyarakat
penunjang terhadap air bersih.
pemerintahan
serta menjawab kegiatan sektor
kebutuhan perekonomian.
pengembangan
sektoral di
Kabupaten
Kaimana.
Implementasi
pembangunan
dengan
memperhatikan
Pembangunan jalan dan pemanfaatan dan Penyediaan perumahan layak
14.2 jembatan 6 pengendalian 2 huni bagi masyarakat miskin
ruang daerah
dengan mengacu
pada RTRW dan
RDTR.
14.3 Pembangunan drainase dan Pemanfaatan ruang dengan
sanitasi 3 mempedomani RTRW
Kabupaten Kaimana
Mendorong efisiensi dan
efektivitas pembiayaan dalam
14.4 Pembangunan air bersih 4 rangka penyediaan infrastruktur
di daerah.
14.5 Pembangunan talud Mendorong penyediaan dan
pemenuhan energi lokal dengan
5 pemanfaatan baik fossil fuel
maupun energi alternatif
(renewable resource)
Bab 1 Pendahuluan 15
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
14.6 Pembangunan perumahan
masyarakat
Dalam upaya pentaan dan
pengendalian ruang daerah
dilakukan dengan
6 memperhatikan hak-hak dasar
masyarakat asli, termasuk hak
ulayat.
Terwujudnya
pembangunan
daerah yang
mengacu pada
pemanfaatan
dan Pembangunan/
pengendalian pemanfaatan ruang yang
XV ruang daerah 15.1 mengacu pada RTRW/
secara konsisten RDTR
selaras dengan
RTRW dan
RDTR
Kabupaten
Kaimana
C. PRIORITAS DAERAH
Arah Kebijakan pembangunan tahunan yang menjadi dasar penentuan prioritas
pembangunan daerah tahun berkenaan, sebagai berikut:
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021
Implementasi pembangunan secara berkesinambungan dilakukan dengan
memperhatikan target-target jangka panjang serta capaian pembangunan pada dua tahun
pertama. Pada umumnya target-target pembangunan dapat dipenuhi dalam beberapa
tahun sehingga harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Tema RKPD pada
tahun kelima dengan memperhatikan capaian pembangunan di tiga tahun awal. Meskipun
demikian, secara tenatif sesuai tahun rencana, tema RKPD pada tahun keempat sebagai
berikut: “Konsolidasi dan Pemantapan Pembanguan Berkualitas Bagi Peningkatan Kualitas Hidup
dan Peningkatan Tingkat Kemakmuran Masyarakat”.
1.3 DATA UMUM DAERAH
1. Data Geografis Wilayah
1A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas wilayah darat dan laut Kabupaten Kaimana adalah 36.000 km2, terdiri atas
luas daratan yang mencapai 18.500 km2 atau mencapai 16,30% dari total luas daratan
Provinsi Papua Barat dan Luas lautan/perairan ± 17.500 km2. Secara administratif,
Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 (tujuh) distrik, 2 (dua) kelurahan, dan 84 (delapan puluh
empat) kampung sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan 16
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
a. Distrik Kaimana, Ibu Kota di Kaimana terdiri dari 2 kelurahan, yaitu
Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy dan 17 kampung;
b. Distrik Teluk Arguni, Ibu Kota di Bofuwer dan terdiri dari 24 kampung;
c. Distrik Teluk Etna, Ibu Kota di Kiruru dan terdiri dari 5 kampung;
d. Distrik Buruway, Ibu Kota di Kambala dan terdiri 10 kampung;
e. Distrik Arguni Bawah, Ibu Kota di Tanusan dan terdiri dari 15 kampung;
f. Distrik Kambrauw, Ibu Kota di Waho terdiri dan terdiri dari 7 kampung; serta
g. Distrik Yamor, Ibu Kota di Ururu dan terdiri dari 6 kampung.
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Kaimana
Sumber: Bappeda Kaimana, diolah dari beberapa sumber, 2022
1B. Letak dan Kondisi Geografis
Kondisi geografis pada umumnya bebatuan dengan ketinggian rata-rata 600 m di
atas permukaan laut dan terletak diantara 02,90”-04,20” Lintang Selatan dan 132,75” –
135,15” Bujur Timur, tepat di bawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari
permukaan laut. Selain memiliki wilayah daratan utama (mainland) di Pulau Papua,
Kabupaten Kaimana juga memiliki ± 330 pulaupulau kecil yang tersebar diseluruh
wilayah, serta memiliki panjang garis pantai 2.436.765 km, dengan panjang garis pantai
daratan utama 1.776.294 km dan panjang garis pantai pulau-pulau 660.471 km.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Kaimana, perbatasan wilayah administrasi, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Distrik
Babo, Distrik Kuri, dan Distrik Irorutu Kabupaten Teluk Bintuni sebelah Timur berbatasan
Bab 1 Pendahuluan 17
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
dengan Distrik Yaur, Distrik Wanggar, dan Distrik Mapia Kabupaten Nabire serta Distrik
Potoway Buru Kabupaten Mimika; sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
sebelah Barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Fak-Fak Timur dan Distrik Kokas
Kabupaten Fak-Fak.
Peta 1.3
Luas Wilayah Per Distrik (Km2)
2. Jumlah Penduduk
Penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan
pembangunan daerah dalam kedudukannya sebagai social capital dan work force. Kondisi
yang sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang (developing countries) adalah
bahwa kelimpahan (abundance) dari Tenaga Kerja dan Penduduk Usia Produktif (PUP)
tidak diikuti dengan keterampilan (skill) maupun pengetahuan (knowledge) yang memadai
dan akibatnya berdampak pada daya saing yang lemah. Tenaga Kerja semacam ini pada
akhirnya terserap sebagai buruh kasar.
Dengan memperhatikan komposisi umur penduduk dalam beberapa tahun terakhir,
serta proyeksi penduduk terlihat bahwa Kabupaten Kaimana berpotensi menikmati Bonus
Demografi, yaitu penduduk pada rentang usia 15 s.d 64 tahun (usia produktif) merupakan
jumlah terbesar dari keseluruhan populasi yang ada. Hal ini bukan hanya di Kabupaten
Kaimana tetapi juga di Kabupaten lain di Indonesia pada umumnya data proyeksi
penduduk menunjukkan bahwa Bonus Demografi akan terjadi sampai dengan Tahun 2035.
Bab 1 Pendahuluan 18
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Namun, sebagaimana dijelaskan diawal bahwa bonus demografi secara umum dapat
dimanfaatkan ketika work force didukung dengan skill dan knowledge.
Selanjutnya, Angka Beban Tanggungan (ABT) dapat diperoleh dengan
mengkomparasikan jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) dengan jumlah Penduduk
Usia Tidak Produktif (65-75+). Berikut disajikan Tabel 1.2 penduduk kabupaten kaimana
menurut kelompok umur (usia) tahun 2016-2021 sebagai berikut :
Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Kaimana Menurut Kelompok Umur (Usia) Tahun
2019-2021
Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah
Umur 2020 2020
2019 2021 2019 2020 2021 2019 5 325 2021
2 728 2 662 7.441 5 632 5 390
0-4 3.852 2 695 2 858 3.589 2 630 2 705 7.014 6 810 5 563
3 430 3 211 6.118 6 808 6 641
5-9 3.571 2 893 3 591 3.443 2 739 3 196 5.341 5 912 6 787
3 181 2 747 5.257 5 244 5 928
10-14 3.186 3 529 2 794 2.932 3 281 2 560 6.425 5 274 5 354
2 808 2 551 6.039 5 065 5 359
15-19 2.810 3 595 2 616 2.531 3 213 2 559 5.078 4 361 5 175
2 345 2 124 4.067 3 855 4 469
20-24 2.782 3 159 2 129 2.475 2 753 1 824 2.822 2 959 3 953
1 620 1 449 1.806 2 145 3 069
25-29 3.377 2 727 1 254 3.048 2 517 980 1.241 1 340 2 234
779 626 773 831 1 405
30-34 3.274 2 772 477 2.765 2 502 398 423 423 875
237 223 220 272 460
35-39 2.845 2 560 156 2.233 2 505 139 151 295
33 003 29 954 60.216 62 256 62 957
40-44 2.262 2 291 1.805 2 070
45-49 1.610 2 084 1.212 1 771
50-54 987 1 565 819 1 394
55-59 725 1 204 516 941
60-64 426 746 347 594
65-69 223 456 200 375
70-74 108 220 112 203
75+ 81 147 70 125
Total 32.119 32 643 28.097 29 613
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022 Kel. Umur 15-64 Tahun merupakan PUP
Dari tabel 1.2 terlihat bahwa komposisi Penduduk berdasarkan kelompok umur
(usia) maka Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) mendominasi kelompok umur yang
ada. Pada Tahun 2021 komposisi PUP mencapai 43.733 jiwa, lebih banyak dibandingkan
PUP Tahun 2020 yang sebesar 42.963 atau mengalami kenaikan sebesar 1,76% atau
bertambah 770 orang. Pada tahun 2021 kelompok umur 15 -19 merupakan kelompok umur
Bab 1 Pendahuluan 19
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
dengan jumlah terbesar yaitu 6.787 jiwa dan yang terkecil adalah kelompok umur 75 tahun
keatas yang berjumlah 295 jiwa. Bila dilihat berdasarkan komposisi penduduk kabupaten
kaimana menurut jenis kelamin maka pada tahun 2021 jumlah penduduk perempuan lebih
sedikit 47,58% atau 29.954 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 33.003 jiwa atau 52,42%.
Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin sesuai kelompok umur disajikan pada
gambar berikut :
Diagram 1.1 Struktur Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan Gender Tahun 2021
Tabel 1.3
Penyebaran Penduduk Menurut Distrik Tahun 2019-2021
Distrik 2019 Jumlah Penduduk 2021
2020
Buruway 4.37 4 178 4 213
Teluk Arguni 4.408 5 022 5 066
Arguni Bawah 2.982 3 013 3 040
Kaimana 39.913 43 251 43 800
Kambrauw 2.535 2 218 2 238
Teluk Etna 3.712 3 049 3 067
Yamor 2.296 1 525 1 533
JUMLAH 60.216 62 256 62 957
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
Bab 1 Pendahuluan 20
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Selanjutnya dari sebaran penduduk berdasarkan wilayah per distrik terlihat
bahwa pada tahun 2021 Distrik Kaimana masih menempati posisi teratas dengan jumlah
penduduk terbesar, sedangkan distrik dengan jumlah penduduk yang terkecil adalah
Distrik Yamor. Posisi Kaimana sebagai Ibu Kota Kabupaten menjadikan Kaimana sebagai
pusat pemerintahan dan ekonomi serta fasilitas, terutama infrastruktur dasar ikut
mempengaruhi konsentrasi penduduk di Kaimana. Komposisi penduduk berdasarkan
wilayah disajikan pada Diagram berikut :
Diagram 1.2 Penyebaran Penduduk berdasarkan wilayah tahun
2019-2021
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
3. Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan Penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah
penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk
menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Distrik
Kaimana menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di
tahun 2021 dengan jumlah penduduk mencapai 43.800 jiwa atau 69,57% dari total jumlah
penduduk Kabupaten Kaimana dan mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibandingkan
tahun sebelumnya. Sedangkan Distrik dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu
Distrik Yamor dengan jumlah 1533 jiwa atau 2,43% dari total penduduk Kabupaten
Kaimana Tahun 2021. Meskipun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, namun secara
luas wilayah, Distrik Yamor menempati urutan kedua terluas setelah Distrik Teluk Etna.
Pada Tahun 2021, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kaimana mencapai 3,40
jiwa/Km2. Distrik Kaimana masih menjadi Distrik dengan tingkat kepadatan per km2 yang
paling tinggi, yaitu sebesar 20,91 jiwa/km2, serta Distrik Yamor menjadi yang paling
rendah tingkat kepadatannya dengan 0,40 jiwa/km2 atau bahkan tidak mencapai 1 jiwa per
km2.
Bab 1 Pendahuluan 21
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan
Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Distrik
Distrik Penduduk Laju Pertumbuhan Persentase Kepadatan Per Luas Rasio Jenis
Tahun 2021 Penduduk per Penduduk Km2 Daerah Kelamin
Tahun 2020-2021 Area
(Km2)
Buruway 4 213 0,63 6,69 1,59 2 650 1,17
Teluk Arguni Atas 5 066 0,66 8,05 1,68 3 010 1,14
Teluk Arguni Bawah 3 040 0,67 4,83 1,53 1 990 1,05
Kaimana 43 800 0,95 69,57 20,91 2 095 1,08
Kambrau 2 238 0,68 3,55 2,96 755 1,18
Teluk Etna 3 067 0,44 4,87 0,73 4 195 1,12
Yamor 1 533 0,39 2,43 0,40 3 805 1,48
JUMLAH PENDUDUK 62 957 0,84 100,00 3,40 18 500 1,10
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi
penduduk (enlarging people choice). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator
penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dimensi dasar
yang dapat mengukur IPM dibentuk oleh 3 (tiga) hal dasar yaitu: (1) Umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak
(decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: Usia Harapan Hidup
(UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per
kapita. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir
(UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk
hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran
sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah
dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya
(tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan
Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar
hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan
dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
Sebagai salah satu parameter kunci dalam mengkur pembangunan manusia,
perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaimana Tahun
2021 adalah sebesar 65,31, atau meningkat 0,31 poin dibandingkan Tahun 2020 yang
sebesar 65,00. Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan Nasional Tahun
Bab 1 Pendahuluan 22
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
2017 s.d. 2021 beserta komponen IPM Kabupaten Kaimana disajikan dalam Diagram
sebagai berikut :
Diagram 1.7
Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan
Nasional Tahun 2017-2021
Diagram 1.8
Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Kaimana 2016-2021
PDRB Kabupaten Kaimana dan Perkembangannya
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB terbentuk dan dipengaruhi
oleh beragam faktor, baik infrastruktur, kebijakan, kontribusi sektoral dan seterusnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang
dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang
Bab 1 Pendahuluan 23
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang menggambarkan kondisi
ekonomi daerah dalam rentang waktu tertentu.
Perhitungan PDRB dengan pendekatan manapun harus dilakukan dengan dua cara,
yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi
dari tahun ke tahun.
Perhitungan PDRB kabupaten Kaimana didasarkan pada 17 jenis lapangan usaha.
Besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2,66
triliun atau turun 0,03 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2,69 triliun.
Tabel 1.9
PDRB Kabupaten Kaimana 2017-2021
PDRB ADHB Menurut PDRB ADHK 2000
Lapangan Usaha Menurut Lapangan Usaha
Tahun
Nilai (jutaan Rp.) Nilai (jutaan Rp.)
2017
2018 2.366.402,1 1.647.555,9
2019
2020* 2.580.272,0 1.739.446,0
2021**
2.740.004,5 1.803.958,8
2.699.399,6 1.752.821,6
2.668.458,8 1.716.123,4
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana Tahun 2022
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Bab 1 Pendahuluan 24
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Diagram 1.10
Perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana 2017-2021
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi Agregat
Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat
produktifitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada
suatu periode atau satu tahun. Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana
dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. Perubahan penggunaan Tahun Dasar ADHK dari
semula ADHK 2000 menjadi ADHK 2010 sebagai bentuk adaptasi pencatatan statistik
secara nasional terhadap perkembangan eksternal guna menjaga konsistensi hasil
penghitungan.
Struktur Perekonomian Kabupaten Kaimana
Dengan melihat sumbangan sektoral PDRB Kabupaten Kaimana menunjukkan
bahwa kontribusi terbesar disumbangkan oleh pertanian dalam arti luas walaupun
perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Setiap
sektor berkontribusi terhadap pembentukan PDRB sehingga perubahan yang terjadi baik
minimum akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Tabel 1.11
Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kaimana
Tahun 2017-2021
Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019 2020* 2021**
27,08
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and 27,11 26,40 26,35 26,50
Fishing 1,09
Pertambangan dan 1,00 1,02 1,07 1,06
B Penggalian/Mining and
Quarrying
Bab 1 Pendahuluan 25
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
C Industri Pengolahan/ 5,44 5,30 5,29 5,52 5,68
Manufacturing 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09
D Pengadaan Listrik dan Gas/ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
Electricity and Gas 20,14 20,44 20,46 20,73 19,94
9,83 10,21 10,44 11,05 11,59
Pengadaan Air; Pengelolaan 5,32 5,36 5,31 4,68 5,04
Sampah, Limbah, dan Daur 0,76 0,78 0,84 0,80 0,84
E Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation 1,60 1,62 1,70 1,97 2,10
1,38 1,33 1,44 1,55 1,49
Activities 2,07 1,93 1,85 1,87 1,90
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
F Konstruksi/Construction
22,40 22,66 22,21 21,10 19,95
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 1,69 1,68 1,72 1,70 1,72
0,67 0,66 0,70 0,81 0,88
H Transportasi dan ergudangan/ Transportation and Storage 0,41 0,42 0,44 0,44 0,46
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities
J Informasi dan Komunikasi/
Information and Communication
Jasa Keuangan dan Asuransi/
K Financial and Insurance
Activities
L Real Estat/Real Estate Activities
M, Jasa Perusahaan/Business
N Activities
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan
O Sosial Wajib/Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work
Activities
R,S, Jasa Lainnya/Other Services
T,U Activities
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Bab 1 Pendahuluan 26
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Diagram 2.5
Perkembangan Persentase Sektor Pertanian PDRB Tahun
2017-2021
Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun
2017-2021
Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019 2020* 2021**
-0,06
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, 3,72 4,15 3,99 -3,37 0,22
B Forestry, and Fishing -0,12
C 5,52
D Pertambangan dan 9,03 8,50 9,13 -5,18 -0,04
E Penggalian/Mining and -5,06
F Quarrying 1,77
G 4,05
H Industri Pengolahan/ 2,98 2,99 2,77 -0,47 2,47
I Manufacturing
1,71
J Pengadaan Listrik dan Gas/ 8,65 6,64 7,89 9,71
Electricity and Gas -5,33
K 0,41
L Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 0,65
M,N Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste 3,07 2,30 2,65 1,78
Management, andRemediation Activities
Konstruksi/Construction 9,17 7,64 3,60 -0,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of 7,17 8,45 8,16 2,42
Motor Vehicles and Motorcycles
Transportasi dan Pergudangan/ 7,21 6,79 3,20 -13,04
Transportation and Storage
Penyediaan Akomodasi dan 9,45 10,30 10,79 -8,99
Makan Minum/Accommodation
and Food Service Activities
Informasi dan Komunikasi/ 7,11 7,23 7,25 8,65
Information and
Communication
Jasa Keuangan dan Asuransi/ 3,36 2,49 12,06 6,20
Financial and Insurance
Activities
Real Estat/Real Estate Activities 8,99 1,15 1,22 -0,79
Jasa Perusahaan/Business 7,91 7,41 7,74 -5,80
Activities
Bab 1 Pendahuluan 27
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 4,87 4,84 -0,30 -7,26 -8,05
O Sosial Wajib/Public Administration and Defence; 7,74 7,82 7,90 -2,24 -0,38
7,36 6,04 9,68 10,18 5,61
Compulsory Social Security 7,28 6,63 8,54 -1,86 0,66
5,76 5,58 3,71 -2,83 -2,09
P Jasa Pendidikan/Education
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health
and Social Work Activities
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services
Activities
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor
Besaran laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan
pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang
positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya bila negatif
menunjukkan terjadinya perlambatan. Perekonomian Kabupaten Kaimana mengalami
kontraksi pada dua tahun berturut turut, di tahun 2021 pada angka -2,09 persen yang
mengalami perlambatan sama seperti pada tahun 2020 yang terkontraksi pada angka -2,83
persen. Terkontraksinya perekonomian secara umum ditahun 2021 juga terjadi secara
Nasional maupun internasional ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang
terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 masih berdampak terhadap kinerja
perekonomian termasuk konsumsi, perdagangan, transportasi dan sektor lain yang
mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
Diagram 1.13
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021
Bab 1 Pendahuluan 28
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Analisis Share Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi
Analisa share bertujuan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah dengan
mengetahui sejauh mana besaran kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB dan
sumbangannya terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Tabel 1.14
Sumbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kaimana Tahun 2017-2021
Lapangan Usaha / Industry Peranan (Share) PDRB Menurut Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut
Lapangan Usaha Lapangan Usaha (Persen)
2017 2018 2019 2020* 2021** 2017 2018 2019 2020* 2021**
A Pertanian, Kehutanan, 27.11 26.4 26.35 26.5 27.08 3,72 4,15 3,99 -3,37 -0,06
dan Perikanan/
Agriculture, Forestry,
and Fishing
B Pertambangan dan 1,00 1,02 1,07 1,06 1,09 9,03 8,50 9,13 -5,18 0,22
Penggalian/Mining
and Quarrying
C Industri Pengolahan/ 5,44 5,30 5,29 5,52 5,68 2,98 2,99 2,77 -0,47 -0,12
Manufacturing
D Pengadaan Listrik dan 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 8,65 6,64 7,89 9,71 5,52
Gas/ Electricity and
Gas
E Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur
Ulang/Water Supply; 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 3,07 2,30 2,65 1,78 -0,04
Sewerage, Waste
anagement, and
Remediation
Activities
F Konstruksi/ 20,14 20,44 20,46 20,73 19,94 9,17 7,64 3,60 -0,59 -5,06
Construction
G Perdagangan Besar 9,83 10,21 10,44 11,05 11,59 7,17 8,45 8,16 2,42 1,77
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor/Wholesale and
Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and
Motorcycles
H Transportasi dan 5,32 5,36 5,31 4,68 5,04 7,21 6,79 3,20 -13,04 4,05
Pergudangan/
Transportation and
Storage
I Penyediaan 0,76 0,78 0,84 0,80 0,84 9,45 10,30 10,79 -8,99 2,47
Akomodasi dan
Makan Minum/
Accommodation and
Food Service
Activities
Bab 1 Pendahuluan 29
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
J Informasi dan 1,60 1,62 1,70 1,97 2,10 7,11 7,23 7,25 8,65 1,71
Komunikasi/ 6,20 -5,33
Information and -0,79 0,41
Communication -5,80 0,65
K Jasa Keuangan dan 1,38 1,33 1,44 1,55 1,49 3,36 2,49 12,06 -7,26 -8,05
Asuransi/ Financial
and Insurance -2,24 -0,38
Activities 10,18 5,61
-1,86 0,66
L Real Estat/Real Estate 2,07 1,93 1,85 1,87 1,90 8,99 1,15 1,22 -2,83 -2,09
Activities
M, Jasa Perusahaan/ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,91 7,41 7,74
N Business Activities
O Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib/ 22,40 22,66 22,21 21,10 19,95 4,87 4,84 -0,30
Public Administration
and Defence;
Compulsory Social
Security
P Jasa Pendidikan/ 1,69 1,68 1,72 1,70 1,72 7,74 7,82 7,90
Education
Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial/ 0,67 0,66 0,70 0,81 0,88 7,36 6,04 9,68
Human Health and
Social Work Activities
R,S Jasa Lainnya/Other 0,41 0,42 0,44 0,44 0,46 7,28 6,63 8,54
,T, Services
U Activities
Produk Domestik
Regional 100,00 100,0 100,0 100,0 100,00 5,76 5,58 3,71
Bruto/Gross Regional 0 0 0
Domestic Product
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumbangan terhadap laju pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh peranan
sektoral terhadap nilai PDRB, tetapi juga oleh laju pertumbuhan sektoral itu sendiri. Sektor
Pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan Ekonomi dengan
kontribusi peranan (share) sebesar 27,08%. Pertumbuhan sector pertanian mengalami
pergeseran yang menurun dan laju pertumbuhan riil mengalami penurunan yang cukup
tinggi sebesar minus 0,06% pada tahun 2021. Penurunan laju pertumbuhan riil PDRB tidak
hanya terjadi pada sector pertanian tetapi dibeberapa sector lainnya yang menjadi sector
penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor lain yang mengalami penurunan
cukup tinggi yaitu pada sector jasa kesehatan sebesar 4,57% dan jasa keuangan sebesar
11,53%.
Bab 1 Pendahuluan 30
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
PDRB Perkapita
Nilai PDRB per kapita adalah perbandingan antara nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya
nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi
yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita
Kabupaten Kaimana Tahun 2021 sebesar Rp. 42,39 juta jika dibandingkan Tahun 2020
sebesar Rp. 43,36 juta maka pendapatan perkapita Kabupaten Kaimana mengalami
penurunan sebesar Rp. 0,97 Juta. Yang artinya pendapatan tiap penduduk kabupaten
Kaimana pada tahun 2021 secara rata-rata sebesar Rp. 42,39 Juta.
Tabel 1.15
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2017-2021
Lapangan Usaha / Industri 2017 2018 2019 2020* 2021**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11.28 11.66 11.99 11.49 11.48
B Pertambangan dan Penggalian 0.42 0.45 0.49 0.46 0.46
C Industri Pengolahan 2.26 2.34 2.41 2.39 2.41
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 8.38 9.15 9.31 8.99 8.45
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4.09 4.51 4.75 4.79 4.91
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2.21 2.37 2.42 2.03 2.14
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 0.31 0.35 0.38 0.35 0.36
Minum
J Informasi dan Komunikasi 0.67 0.72 0.77 0.85 0.89
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.57 0.59 0.65 0.67 0.63
L Real Estate 0.86 0.85 0.84 0.81 0.81
M,N Jasa Perusahaan 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 9.32 10.01 10.11 9.15 8.46
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 0.7 0.74 0.78 0.74 0.73
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.28 0.29 0.32 0.35 0.37
R,S,T,U Jasa lainnya 0.17 0.19 0.20 0.19 0.20
Bab 1 Pendahuluan 31
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional 41,60 44.3 45.50 43.36 42.39
Ddomestic Product
Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2022
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Diagram 2.7
Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021
Laju Inflasi
Inflasi adalah meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus dalam
waktu tertentu. Sedangkan laju inflasi adalah selisih/ perbedaan nilai inflasi antara waktu
tertentu dengan waktu lainnya. Semisal harga bensin pada tahun 2008 dan 2017 adalah Rp
4.000/liter dan Rp. 6.500/liter, maka inflasinya sebesar (6500-4000)/6500*100% = 38,5%. Itu
artinya, daya beli kita turun 38,5% dibandingkan ketika tahun 2008. Angka inflasi ini di
Provinsi Papua Barat, hanya ada di Kota Sorong dan Kab. Manokwari (sebagai Ibukota
Prov. Papua Barat). Sehingga, Angka inflasi Kabupaten Kaimana mengacu pada angka
inflasi Kabupaten Manokwari .
Tabel 1.16
Laju Inflasi Menurut, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat dan Nasional (%) Tahun 2017–2021
Wilayah 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0,53 1,47 0,63 0,60 1,51
Sorong 0,50 0,56 (0,57) (1,09) (0,60)
Manokwari 0,52 1,25 0,33 0,23 1,05
Papua Barat 3,61 3,13 2,72 1,68 1,87
Nasional
Sumber : BPS Kaimana, Tahun 2022
Bab 1 Pendahuluan 32
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Kemiskinan
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan dibawah IPMindek. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan
dibawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sedangkan
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi
kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian,
ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,
dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non
makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Presentase penduduk miskin di Kabupaten Kaimana dalam lima tahun terakhir terus
mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 17,22 % dan di tahun 2021 sebesar 16,04 %.
Meskipun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,54% dari tahun
sebelumnya 2020 sebesar 15,50%. Penjelasan terkait dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.17
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kaimana Tahun 2014–2021
Bab 1 Pendahuluan 33
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Kaimana Tahun 2014–2021
Gini Rasio
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah alat untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan
pengeluaran/distribusi penduduk. Nilai Gini Ratio diantara 0 (nol) dan 1 (satu) . Apabila
koefisien Gini bernilai nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna/distribusi
pendapatan makin merata, sedangkan apabila bernilai satu berarti terdapat ketimpangan
sempurna atau distribusi pendapatan makin tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio,
terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika nilai koefisiengini
ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 – 0,49 dan ketimpangan
rendah jika kurang dari 0,30.
Tabel 1.19
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua
Barat
Uraian 2017 2018 2019 2020
Kaimana 0,43 0,44 0,40 0,41
Papua Barat 0,39 0,39 0,39 0,38
Indonesia 0,39 0,39 0,38 0,39
Sumber: BPS Kaimana, Tahun 2022
Bab 1 Pendahuluan 34
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
4. Jumlah PNS
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mewujudkan pelayanan prima terdiri
dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS. Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kaimana menurut Jabatan, tingkat kepangkatan, tingkat Pendidikan, sesuai
jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1.20
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di
Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Fungsional Tertentu 448 781 1229
Fungsional Umum 615 364 979
Struktural 244 156 400
Eselon V 00 0
Eselon IV 156 126 282
Eselon III 73 28 101
Eselon II 15 2 17
Eselon I 00 0
Jumlah 1307 1301 2608
Sumber: BKPSDM Kab. Kaimana, Tahun 2022
Tabel 1.21
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis
Kelamin
Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Sampai Dengan SD 16 0 16
SMP / Sederajat 31 2 33
SMA / Sederajat 392 277 669
Diploma I, II 45 52 97
Diploma III / Sarjana Muda 201 378 579
Diploma IV / Sarjana S1 575 584 1159
S2 41 14 55
Jumlah 1301 1307 2608
Sumber: BKPSDM Kab. Kaimana, Tahun 2022
Bab 1 Pendahuluan 35
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.22
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Kaimana Tahun 2021
Jabatan 2021
Occupation Laki-Laki Perempuan Jumlah
Male Female Total
1. I/a (Juru Muda) 6 6
2. I/b (Juru Muda TK.I) 6 6
3. I/c ( Juru) 11 0 11
4. I/d (Juru TK.I) 17 1 18
Golongan I / Range I -
5. II/a (Pengatur Muda) 161 108 269
6. II/b (Pengatur Muda TK.I) 70 51 121
7. II/c (Pengatur) 126 143 269
8. II/d (Pengatur TK.I) 82 117 199
Golongan II / Range II -
9. III/a (Penata Muda) 213 255 468
10. III/b (Penata Muda TK.I) 126 148 274
11. III/c (Penata) 157 197 354
12. III/d (Penata TK.I) 160 174 334
Golongan III / Range III -
13. IV/a (Pembina) 105 67 172
14. IV/b (Pembina TK.I) 45 37 82
15. IV/c (Pembina Utama Muda) 18 7 25
16. IV/d (Pembina Utama Madya) -
17. IV/e (Pembina Utama) -
Golongan IV / Range IV -
Jumlah / Total 1303 1305 2608
Sumber: BKPSDM Kab. Kaimana, Tahun 2022
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) kelompok,
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (dana perimbangan) dan lain-
Bab 1 Pendahuluan 36
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi
daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi
daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik.
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaimana pada Tahun Anggaran 2021
dianggarkan sebesar Rp. 996.316.861.846,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
873.233.338.154,35 atau mencapai 87,65% dari target yang direncanakan sebelum dilakukan
audit oleh BPK-RI.
Tabel 1.23
Rincian Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
No Uraian Anggaran Realisasi % Dari
(Rp.) (Rp.) Angg. Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PENDAPATAN ASLI 26,433,548,178.00 28,602,754,061.35 108.21 3.28
DAERAH (PAD)
2 PENDAPATAN TRANSFER 945,895,173,019.00 838,928,902,411.00 88.69 96.07
23,988,140,649.00 5,701,681,682.00 23.77 0.65
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
JUMLAH 996,316,861,846.00 873,233,338,154.35 87.65 100.00
Sumber : BPKAD Kaimana, Tahun 2022
Dari tabel di atas terlihat bahwa target Pemerintah Daerah untuk PAD terealisasi
108,21% dari anggaran yang ditargetkan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Anggaran
yang ditargetkan yaitu Rp. 26,433,548,178.00 dan terealisasi Rp. 28,602,754,061.35 atau
menyumbang 3,28% dalam komposisi realisasi penerimaan pendapatan daerah.
Untuk Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), realisasinya pada Tahun 2021 adalah
sebesar Rp. 838,928,902,411.00 atau mencapai 88,69% dari target awal yang di rencanakan
yaitu sebesar Rp. 945,895,173,019.00 atau menyumbang 96,07% dalam komposisi realisasi
penerimaan pendapatan daerah sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Sementara untuk
Pendapatan lainnya yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah, anggaran yang
ditargetkan adalah sebesar Rp. 23,988,140,649.00 dan terealisasi sebesar Rp.5,701,681,682.00
atau mencapai 0,65%.
5.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bab 1 Pendahuluan 37
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah semestinya diarahkan untuk
meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya guna
mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah pusat maupun provinsi.
Perkembangan PAD mengindikasikan kemampuan daerah dalam memajukan
perekonomian daerahnya sebab besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam
menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah
tangganya sendiri (self-supporting).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah yang berasal
dari. (1) Pendapatan Pajak Daerah; (2) Pendapatan Retribusi Daerah; (3) Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Anggaran
yang ditargetkan yaitu Rp. 26,433,548,178.00 dan terealisasi Rp. 28,602,754,061.35 atau
menyumbang 3,28% dalam komposisi realisasi penerimaan pendapatan daerah sebelum
dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun rincian penerimaan dari PAD Kabupaten Kaimana
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.24
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
No Uraian Anggaran Realisasi % Dari
(Rp.) (Rp.)
Angg. Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6,055,852,100.00 5,887,758,915.00 97.22 20.58
1 Pajak Daerah 9,468,200,000.00 8,927,825,032.00 94.29 31.21
2,278,222,167.00 2,278,222,167.00 100.00 7.97
2 Retribusi Daerah
8,631,273,911.00 11,508,947,947.35 133.34 40.24
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 26,433,548,178.00 28,602,754,061.35 108.21 100.00
Daerah Yang Dipisahkan
4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
JUMLAH
Sumber : BPKAD Kaimana, Tahun 2022
1) Pendapatan Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kaimana tahun 2021 meliputi: (1) Pajak; (2) Pajak Hotel; (3) Pajak Restoran; (4) Pajak
Hiburan; (5) Pajak Reklame; (6) Pajak Penerangan Jalan; (7) Pajak Air Tanah; (8)Pajak
Mineral bukan Logam dan Batuan; (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) dan; (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari
Pajak Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 6,055,852,100.00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,887,758,915.00 atau mencapai 97,22% dari target
yang direncanakan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Rincian hasil pajak daerah dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Bab 1 Pendahuluan 38
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Tabel 1.25
Tabel Perincian Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021 (un-audited)
No Uraian Anggaran Realisasi % Dari
(Rp.) (Rp.)
(3) (4) Angg. Total
0.00
(1) (2) 16,177,848.00 (5) (6)
I Pajak 0.00
5,811,597.00 100.00 0.27
0.00
1 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 10,366,251.00 100.00 0.10
478,000,000.00
2 PBBKB-Bahan Bakar Lainnya 225,784,006.00 100.00 0.18
98,000,000.00
II Pajak Hotel 200,330,149.00 47.24 3.83
0.00
3 Pajak Hotel 7,646,500.00 204.42 3.40
350,000,000.00
4 Pajak Losmen 17,807,357.00 100.00 0.13
5 Pajak Wisma Pariwisata 5.09 0.30
6 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih 30,000,000.00 0.00 (100.00) 0.00
dari 10 (Sepuluh)
III Pajak Restoran 980,700,000.00 1,694,594,809.00 172.79 28.78
20,000,000.00 50,449,642.00 252.25 0.86
7 Pajak Restoran dan Sejenisnya 38,500,000.00 38,319,882.00 99.53 0.65
4,200,000.00 3,145,000.00 74.88 0.05
8 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 80,000,000.00 74,038,750.00 92.55 1.26
838,000,000.00 182.42 25.96
9 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 65,500,000.00 1,528,641,535.00 19.15 0.21
12,541,708.00
10 Pajak Warung dan Sejenisnya 60,500,000.00 4.44 0.05
2,683,981.00
11 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2,500,000.00 (100.00) 0.00
0.00
IV Pajak Hiburan 2,500,000.00 394.31 0.17
9,857,727.00
12 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan 97,876,000.00 73.10 1.22
Sejenisnya 71,549,770.00
61,976,000.00 72.60 0.76
13 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 44,997,330.00
14 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan
Pusat Kebugaran (Fitness Center)
V Pajak Reklame
15 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/
Megatron
16 Pajak Reklame Kain 23,000,000.00 24,854,040.00 108.06 0.42
17 Pajak Reklame Melekat/Stiker 0.00 24,000.00 100.00 0.00
12,900,000.00 1,674,400.00 12.98 0.03
18 Pajak Reklame Berjalan 1,263,582,500.00 1,390,692,637.00 23.62
26,292,500.00 646,969,081.00 110.06 10.99
VI Pajak Penerangan Jalan 1,237,290,000.00 743,723,556.00 2,460.66 12.63
25,193,600.00 26,828,740.00 0.46
19 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 25,193,600.00 26,828,740.00 60.11 0.46
575,000,000.00 418,954,169.00 106.49 7.12
20 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 155,000,000.00 106.49 0.00
50,000,000.00 0.00 72.86 0.00
VII Pajak Air Tanah 0.00 (100.00)
370,000,000.00 (100.00) 7.12
21 Pajak Air Tanah 418,954,169.00
113.23
VIII Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
22 Pajak Pasir dan Kerikil
23 Pajak Tanah Liat
24 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Lainnya
IX Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 1,746,000,000.00 1,509,575,268.00 86.46 25.64
Perkotaan (PBBP2) 86.46 25.64
1,746,000,000.00 1,509,575,268.00
25 PBBP2 63.24 8.85
824,000,000.00 521,059,960.00 81.94 4.93
X Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 49.15 3.92
(BPHTB) 354,000,000.00 290,076,700.00
470,000,000.00 230,983,260.00 97.22 100.00
26 BPHTB-Pemindahan Hak
27 BPHTB-Pemberian Hak Baru
JUMLAH 6,055,852,100.00 5,887,758,915.00
Sumber : BPKAD, Tahun 2022
Bab 1 Pendahuluan 39
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
2) Pendapatan Retribusi Daerah
Mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
usaha. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kaimana adalah:
a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
Umum; (4) Retribusi Pelayanan Pasar; (5) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (6)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi.
b) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2)
Retribusi Terminal; (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (4) Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga; dan (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman; (3) Retribusi Izin Trayek untuk
Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; (4) Retribusi Izin usaha Perikanan; (5)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
9,468,200,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 8,927,825,032.00 atau tingkat penerimaannya
mencapai 94,29% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun rincian pendapatan dari
Retibusi Daerah dapat dilihat di tabel berikut :
Tabel 1.26
Tabel Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021
(un-audited)
No Uraian Anggaran Realisasi % Dari
(Rp.) (Rp.)
Angg. Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Retribusi Jasa Umum 7,398,000,000.00 6,983,960,994.00 94.40 78.23
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 6,275,000,000.00 5,963,870,794.00 95.04 66.80
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ 120,000,000.00 97,398,000.00 81.17 1.09
Kebersihan
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 127,000,000.00 100,601,900.00 79.21 1.13
Umum
4 Retribusi Pelayanan Pasar 852,500,000.00 795,257,000.00 93.29 8.91
5 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 2,500,000.00 0.00 (100.00) 0.00
6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 6,000,000.00 7,815,000.00 130.25 0.09
Bab 1 Pendahuluan 40
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
7 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian 15,000,000.00 19,018,300.00 126.79 0.21
Menara Telekomunikasi
303,000,000.00
II Retribusi Jasa Usaha 195,500,000.00 293,348,255.00 96.81 3.29
15,000,000.00 177,008,705.00 90.54 1.98
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 65,000,000.00 10,260,000.00 68.40 0.11
20,000,000.00 58,366,000.00 89.79 0.65
9 Retribusi Terminal (100.00) 0.00
7,500,000.00 0.00 636.18 0.53
10 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,767,200,000.00 47,713,550.00 93.40 18.49
1,650,515,783.00 69.08 1.51
11 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 195,000,000.00 134,705,783.00 100.00 11.20
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
12 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5,000,000.00
III Retribusi Perizinan Tertentu
497,000,000.00
13 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
70,200,000.00
14 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
9,468,200,000.00
15 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 1,285,000.00 25.70 0.01
Pelayanan Angkutan Umum
16 Retribusi Izin Usaha Perikanan 514,525,000.00 103.53 5.76
17 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 0.00 (100.00) 0.00
Tenaga Kerja Asing (IMTA)
JUMLAH 8,927,825,032.00 94.29 100.00
Sumber : BPKAD, Tahun 2022
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang
diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kaimana per Maret 2022, target dan
realisasi anggaran dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar
Rp. 2,278,222,167.00 dan realisasi Rp. 2,278,222,167.00 atau 100,00 %.
Tabel 1.27
Tabel Perincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2020 (un-audited)
No Uraian Anggaran Realisasi % Dari
(Rp.) (Rp.)
Angg. Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada 2,278,222,167.00 2,278,222,167.00 100.00 100.00
I Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD
Bagian Laba yang Dibagikan kepada
1 Pemerintah Daerah (Dividen) atas 2,278,222,167.00 2,278,222,167.00 101.00 100.00
Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
Bab 1 Pendahuluan 41
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kaimana 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search