Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kaimana 2022

LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

5 Pemenuhan kebutuhan Peraturan Bupati Kaimana Pelayanan administrasi yang mudah,
Pengelolaan Pelayanan Berbasis Nomor 5 tahun 2018 tentang sederhana dan transparan./ masalah yang
Informasi Teknologi sistem online pajak dan diselesaikan : penyediaan ruang pelayanan
retribusi daerah yang nyaman, pelayanan e-SPTPD keliling.
Penyediaan SIM PBB-P2, SIMPATDA, SIM
BPHTB, SIG PBB-P2, SIMRET RSUD dan
SIMRET Puskesmas

 

6 Tersedia dan terpeliharanya Peraturan Bupati Kaimana Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi
Sarana dan Prasarana Aparatur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang daerah/masalah yang diselesaikan :
dalam pelaksanaan tugas Kedudukan, Susunan Penyediaan ruang pelayanan yang nyaman,
organisasi Organisasi, Tugas Dan mobil keliling pelayanan pajak dan retribusi
Fungsi, Serta Tata Kerja daerah.
Inspektorat Dan Badan
  Daerah Kabupaten Kaimana

7 Meningkatnya Disiplin aparatur   Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi
  terencana dengan baik. /masalah yang
diselesaikan :
Pemberian penghargaan dan motivasi bagi
pengelola Pajak yang berprestasi dalam
melaksanakan tugas.

12 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1  Peraturan Bupati Kaimana  
  No. 22 A Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kaimana

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya
Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan

sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada
tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah
terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2020 dapat
dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

N Rekomendasi DPRD Tahun N-1 Tindak Lanjut Tujuan/Masalah yang
o diselesaikan

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.
   

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 142



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  2 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,
antara lain:
a. Kegiatan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD Realisasi sebesar=
49,21%
b. Kegiatan Penyetaraan Bidang Ilmu
Pendidik TK dari PGSD ke PGPAUD
Realisasi sebesar=36,94 %
c. Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta
Perabotnya SD (DAK) Realisasi sebesar=
67,18%
d. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Realisasi sebesar= 0,00%
e. Pembangunan Jamban Siswa/Guru
Beserta Sanitasinya SMP (DAK) Realisasi
sebesar=49,65 %
f. Kegiatan Afirmasi Pendidikan Menengah
(ADEM) Bagi Putra/i Asli Papua Realisasi
sebesar= 00,00%
g. Kegiatan Operasional Sekolah SD di 7
(tujuh) Distrik Realisasi sebesar= 00,00%
h. Kegiatan Operasional Sekolah SMP di 7
(tujuh) Distrik Realisasi sebesar= 00,00%
   

  Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang
telah direncanakan serta harus lebih
mengoptimalkan penyerapan anggaran
guna mendukung tercapaian dari target/
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Terkait Kegiatan yang realisasi
anggarannya 0,00% harus menjadi
perhatian dan penilaian kinerja yang
kurang optimal.
   

  Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ,
permasalahan yang disampaikan oleh
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
antara lain:    

  a. Kurangnya koordinasi baik didalam OPD Terkait koordinasi dengan satuan Meningkatkan koordinasi dengan
maupun antar lembaga/institusi yang pendidikan, pada tahun 2021 telah pola kepemimpinan yang kuat
terkait dibidang pendidikan pemuda dan diusulkan pendirian koordinator serta peta yang jelas bagaimana
olahraga; wilayah, namun saat ini masih dikaji di koordinasi itu dapat dilakukan
bagian organisasi sekretariat daerah sehingga masalah yang ada
tersebut tidak berlarut-larut.

  b. Belum sepenuhnya tercapai pemerataan Melakukan pendataan sarana, Data sarana dan prasarana satuan
prasarana dan fasilitas pendidikan dalam prasarana dan fasilitas pendidikan telah tersedia dalam
rangka peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan yang dibutuhkan dengan DAPODIK, terkait rencana
pendidikan bagi masyarakat di seluruh membuat rencana pemenuhan telah termuat dalam
Distrik. kebutuhan barang milik daerah ( R K B dokumen RENSTRA 2021-2026.
M D ) sehingga dalam penyusunan Kendala yang dihadapi untuk
anggaran tahuntahun berikutnya memenuhi seluruh kebutuhan
berdasarkan RKBMD dimaksud, sarpras terletak pada ketersediaan
alokasi anggaran lebih diprioritaskan anggaran, oleh sebab itu pada
untuk pemenuhan target peningkatan tahun 2021, dinas pendidikan telah
sarana dan prasarana serta fasilitas mencoba mencari sumber
pendidikan tersebut pembiayaan lain salah satunya
melalui APBN, yakni mengusulkan
beberapa kegiatan pembangunan
sarpras kepada Kementerian PUPR
melalui balai cipta karya provinsi
Papua Barat

  c. Belum sepenuhnya tercapai peningkatan Melakukan pendataan berapa Kebutuhan tenaga pengajar
dan pemerataan tenaga pengajar yang kebutuhan tenaga pengajar yang dihitung secara tahunan melalui
menjangkau seluruh wilayah. menjangkau seluruh wilayah sehingga Analisis Kebutuhan Guru yang
pemerintah daerah mengambil juga termuat dalam dokumen
  d. Kurang maksimalnya tenaga mengajar langkah-langkah untuk memenuhi Renstra.
dalam melaksanakan tugas khususnya di kebutuhan jumlah tenaga pengajar
Kampung- Kampung.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 143



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  5 Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam Dalam rangka memenuhi pemerataan
hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah kebutuhan jumlah tenaga pengajar dan
Raga diminta untuk: meningkatkan motivasi tenaga
a. Meningkatkan koordinasi dengan pola pengajar di kampung-kampung agar
kepemimpinan yang kuat serta peta yang merata dan memadai, pemerintah
jelas bagaimana koordinasi itu dapat dapat melakukan kebijakan bagi tenaga
dilakukan sehingga masalah yang ada pengajar yang bertugas di wilayah-
tersebut tidak berlarut-larut. wilayah dengan memberikan :
b. Melakukan pendataan sarana, prasarana  

  dan fasilitas Pendidikan yang Tambahan penghasilan/reward Tambahan penghasilan atau
dibutuhkandengan membuat rencana dengan kriteria tempat bertugas dan sebutan lainnya bagi ASN telah
kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) kondisi kerja bagi tenaga pengajar yang diatur dalam Perpres 33 Tahun
sehingga dalam penyusunan anggaran berstatus PNS 2020. Pemberian tambahan
tahun-tahun berikutnya berdasarkan penghasilan diluar gaji perlu dikaji
RKBMD dimaksud, alokasi anggaran lebih lebihlanjut agar tidak bertentangan
diprioritaskan untuk pemenuhan target dengan aturan tersebut. Selain itu,
peningkatan sarana dan prasarana serta untuk Guru telah tersedia
fasilitas Pendidikan tersebut. tunjangan daerah khusus yang
c. Melakukan pendataan berapa kebutuhan mana pada tahun 2021 telah
tenaga pengajar yang menjangkau seluruh direalisasikan bagi 94 orang guru
wilayah sehingga pemerintah daerah yang bertugas didaerah khusus.
mengambil langkah-langkah untuk
  memenuhi kebutuhan jumlah tenaga Memberikan tambahan Honorarium bagi pengajar non
pengajar. honorarium bagi tenaga pengajar PNS dalam hal ini P3K tentunya
d. Dalam rangka memenuhi pemerataan perbulan yang berstatus non PNS mengaju pada ketentuan yang ada,
kebutuhan jumlah tenaga pengajar dan minimal berdasarkan upah minimum sedangkan untuk honor daerah
meningkatkan motivasi tenaga pengajar di provinsi yang berlaku mengacu pada standar harga yang
kampung-kampung agar merata dan telah ditetapkan
memadai, pemerintah daerah dapat
  melakukan kebijakan bagi tenaga pengajar Bagi para pendidik yang sudah Telah dilakukan proses mutasi
yang bertugas diwilayah-wilayah dengan berkali-kali diberi teguran karena lalai dalam rangka penyegaran serta
memberikan: dalam menjalankan tugasnya atau merupakan bagian dari
(1) Tambahan Penghasilan / reward dengan meningalkan tempat tugasnya agar tindaklanjut evaluasi pada tahun
kriteria tempat bertugas dan kondisi kerja dimutasi dan diganti secepatnya 2021.
bagi Tenaga Pengajar yang berstatus PNS; sehingga tidak merugikan keuangan
dan daerah, juga anak didik yang menjadi
(2) Memberikan tambahan Honorarium tumpuan harapan dimasa akan datang

bagi Tenaga Pengajar perbulan yang
berstatus Non PNS minimal berdasarkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang
berlaku.
(3) Bagi para pendidik yang sudah berkali-
kali diberi teguran karena lalai dalam
menjalankan tugasnya atau meninggalkan
tempat tugas yang mengakibatkan anak
didik terbengkalai, agar dimutasi dan
secepatnya diganti sehingga tidak
merugikan keuangan daerah juga anak
didik yang menjadi tumpuan harapan
dimasa akan datang.

  6 Perencanaan dan penganggaran dalam Renja Dinas Pendidikan mengacu pada
penyelenggaraan di bidang urusan Renstra, yang telah mengakomodir
Pendidikan harus berpedoman pada pelaksanaan SPM pada Kabupaten
P e r a t u r a n M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n Kota.
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan.
 

  7 Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Pembangunan RKB di Omba Nariki
Pembangunan Sekolah 2 (dua) RKB, di pada tahun 2020, tidak dibayarkan
Kampung Omba Nariki yang belum akibat keterlambatan penyedia.
diselesaikan; Pembangunan RKB tersebut akan
diusulkan kembali ditahun 2023

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 144



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  8 P e r l u d i l a k u k a n e v a l u a s i t e rh a d a p Tidak ada pembangunan rumah guru
Pembangunan rumah guru di Distrik di Urubika pada tahun 2020
Yamor Kampung Urubika sudah
diselesaikan, namun bermasalah belum
dilakukan pembayaran terhadap upah
tukang sehingga bangunan rumah guru
tersebut dalam keadaan dipalang ;
 

  9 Terkait pekerjaan-pekerjaan di tahun Pembayaran pekerjaan pada tahun  
anggaran 2020 yang tidak diselesaikan 100 2020 disesuaikan dengan kemajuan
%, agar tidak dibayarkan kepada pihak pekerjaan di lapangan
ketiga.

  10 Di Distrik Kambrauw Kampung Werafuta, Telah dilakukan visitasi pada sekolah
Pembangunan SD pada semua ruang kelas tersebut dan saat ini sedang dilakukan
dan kantor belum terpasang instalasi listrik komparasi antara kondisi faktual
sesuai RAB. dilapangan dan RAB
 

  11 Di Distrik Buruway Kampung Kambala,
akibat Pandemi Covid-19, sehingga prosses
belajar mengajar tidak berjalan dengan baik
mengakibatkan lingkungan sekolah yaitu
sekolah dan asramanya ditumbuhi rumput
dan tidak terpelihara kebersihannya.
   

12 Terkait Pembangunan Sekolah 2 RKB, di
Kampung Omba Nariki yang belum selesai
perlu dievaluasi kembali;
   

13 Perlu evaluasi menyeluruh terhadap semua Setiap akhir tahun anggaran dilakukan
p r o g r a m d a n k e g i a t a n d a r i s i s i evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
p e r e n c a n a a n , p e n g a n g g a r a n d a n melalui LAKIP, LPPD dan LKPJ
pelaksanaannya.
 

     

2. Dinas Kesehatan  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.

2 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program    
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Terjaga dan terawatnya gedung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor
Aparatur masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,

  bahkan 0,00% yaitu antara lain:

a.        Pemeliharaan rutin/berkala gedung Dimasa Pandemi Covid-19, tidak
kantor Realisasi sebesar= 23,38%; terlaksananya 100% kegiatan
pemeliharaan gedung kantor. Tahun
Anggaran 2021 paguanggaran di
  kurangi.

b.        Pembangunan Rumah Dinas (DAK) Karena adanya kesalahan pencatatan Terpenuhinya kebutuhan rumah
Realisasi sebesar= 0,00%; pagu pada saat pelaksanaan desk dan dinas untuk pegawai di Puskesmas
penginputan nilai paguanggaran di
aplikasi yang tidak sesuai dengan
usulan dari OPD Dinas Kesehatan Kab.
Kaimana.
TA 2021 di anggarkan ulang dan telah
terlaksana pembangunan rumah kopel
  petugas di PKM Yamor

c.      Penurunan Stunting dan Pengendalian Berdasarkanaturanterkait masa Meningkatnya kegiatan pelayanan
Penyakit (DAK Penugasan) Realisasi Pandemi Covid-19, makabeberapa kepada masyarakat
  sebesar= 0,00%; program/
kegiatantidakdapakdilaksanakan.
d.     Pengawasan Makanan dan Minuman (aturanterkait masa pandemic
  (DAK Non Fisik) Realisasi sebesar= 0,00%; Covid-19) antaralain :
- Pernyataan Presiden Republik
e.      Pengawasan Makanan dan Minuman Indonesia tentang penyebaran
  (DAK Non Fisik) Realisasi sebesar= 0,00%; Covid-19 sebagai Bencana Nasional
(Bencana Non Alam),

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 145



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

f.       Pemeriksaan Mutu Baku Air di BTKL (Bencana Non Alam),
AMBON Realisasi sebesar= 0,00%; - SK Kemenkes No. HK .01.07/
MENKES/104/2020 tentang Penetapan
Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit
Dapat Menimbulkan Wabah dan
Penanggulangannya,
- Surat Edaran Kemenkes No.
HK.02.01/B.VI/839/2020 Himbauan
tentang Upaya Pencegahan Penularan
Covid-19 di Tempat Kerja,
- Surat Edaran Gubernur Papua Barat
Nomor : 850 / 601 / 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah
Provinsi Papua Barat,

 

g.     Penanggulangan Wabah dan Bencana - Sebagai dana siaga untuk keperluan Pencegahan dan penanganan serta
Realisasi sebesar= 68,17%; penanganan dan penanggulangan menurunkan angka kesakitan di
peningkatan kasus antara lain : DBD, masyarakat sehubungan dengan
Diare dan lainnya. kasus DBD, Diare dan lainnya.
 

h.     Pencegahan dan Penanggulangan - Terdapat beberapa barang/alat yang Pencegahan dan penanganan
COVID-19 Realisasi sebesar= 71,48%; dibelanjakan mengalami penurunan COVID-19 di Kabupaten Kaimana
  harga

i.       Program Peningkatan Kesehatan Ibu - Adanya Pandemi Covid-19, sehingga Peningkatan kesehatan ibu dan
dan Anak Realisasi sebesar= 0,00%; kegiatan kesehatan ibu dan anak anak
ditunda / tidak dapat dilaksanakan
  secaracmaksimal

j.       Program Pengembangan Manajemen - Kegiatan tingkat Provinsi dan Pusat Peningkatan koordinasi dan
Kesehatan Realisasi sebesar= 50,82%; juga dibatalkan dan tidak dilaksanakan konsultasi program dan kegiatan
  secara tatap muka.

k.     Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum - Dibayakan sesuai dengan klem/ Tersedianya dana jaminan
(BPJS Kesehatan) Realisasi sebesar= 78,16%; tagihan dari BPJS Kesehatan kesehatan yang cukup untuk
masyarakat

 

l.       Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota - Adanya Pandemi Covid-19, sehingga - Meningkatnya kesehatan ibu dan
dan JAMPERSAL Realisasi sebesar= 16,89%; program/kegiatan pelayanan anak
kesehatan tidak dapat dilaksanakan - Menurunkan angka kematian ibu
secara maksimal dan anak
 

m.   Program Jaminan Persalinan (DAK
NON FISIK) Realisasi sebesar= 12,79%;

 
n.     Rumah Tunggu Kelahiran Realisasi

  sebesar= 58,49%;

o.     Jaminan Persalinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Realisasi sebesar=
8,77%;

 

p.     Survei Perdana dan Re-Akreditasi - Berdasarkan SE Kemenkes No. HK Peningkatan pelayanan Puskesmas
Puskesmas Realisasi sebesar= 0,00%; 0201/Menkes/455 tahun 2020 tentang
Perizinan dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan dan Penetapan RS
Pendidikan pada masa Covid-19, maka
kegiatan Survei dan Re-Akreditasi
Puskesmas dibatalkan atau tidak
dilaksanakan

 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 146



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Permasalahan sudah diselesaikan dan Peningkatan pelayanan kesehatan
Petugas kesehatan di Kampung Murano petugas sudah ada dan melaksanakan kepada masyarakat
tidak ada ditempat hingga saat ini akibat tugas
terjadi adanya permasalahan
kesalahpahaman dikampung bersama
masyarakat, sehingga saat ini masyarakat
berobat ke Kampung Sisir. Perlu untuk
Dinas segera menindaklanjutinya.

 

4 Perlu evaluasi dan standarisasi terhadap - Setiap tahun sudah melakukan Terpenuhi dan tersedianya
kebutuhan dan peredaran obat perhitungan dan penganggaran kebutuhan obat dan BMHP yang
dimasyarakat termasuk estimasi kebutuhan obat sesuai kebutuhan cukup dan memadai
kebutuhannya sehingga penganggaran - Alokasi anggaran obat melalui dana
pengadaan obat-obatan medis dapat tepat DAK Fisik tidak sesuai dengan usul,
dan optimal. maka diperlukan penambahan
anggaran obat melalui sumber dana
lain
- Pengadaan obat dan BMHP
dipercepat pengadaannya karena
belanja melalui e-catalog

 

5 Akan dilaksanakan evaluasi Meningkatkan kinerja pelayanan
Perlu penegasan yang jelas terkait Tupoksi menyeluruh terkait TUPOKSI dan ASN
peningkatan pelayanan
Ditingkat Dinas Kesehatan, RSUD dan
Puskesmas serta Puskesmas Pembatu
(pustu) sehingga pelaksanaan progran
kegiatan dapat terlaksana secara terpadu
dan sinergi satu sama lainnya;
 

6 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan Adanya Pandemi Covid-19, berdampak Tercapainya target/sasaran kinerja
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang pada pelaksanakan dan penyerapan OPD
telah direncanakan serta harus lebih anggaran

mengoptimalkan penyerapan anggaran
guna mendukung tercapaian dari target/
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

 

7 Perlu evaluasi dan standarisasi terhadap Sama dengan pertanyaan pada no. 4  
kebutuhan dan peredaran obat
dimasyarakat termasuk estimasi
kebutuhannya sehingga penganggaran
pengadaan obat-obatan medis dapat tepat
dan optimal.

 

8 Dinas Kesehatan harus menjadi perhatian - Sektor kesehatan merupakan salah Tercapainya peningkatan kinerja
serius karena mencerminkan kinerja yang satu yang paling berdampak OPD
sangat tidak optimal, perencanaan yang diakibatkan oleh pandemic covid-19
baik adalah perencanaan yang dapat - Akan dilaksanakan evaluasi kinerja
dilaksanakan dan tepat sasaran guna untuk pegambilan Langkah-langkah
pencapaian target/sasaran RKPD. perbaikan

 

9    
Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ    
permasalahan yang disampaikan oleh
Dinas Kesehatan antara lain:

 

a. Permasalahan di Puskesmas dan
jaringannya:

 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 147



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

1. Telah dipenuhi melalui 1. Memenuhi ketersediaan tenaga
(1) Terbatasnya jumlah tenaga penyediaan tenaga kontrak kesehatan di tingkat Puskesmas
kesehatan di 10 Puskesmas / 7 dan jaringannya
perawat dan Bidan di Puskesmas Distrik pada tahun 2020
danjaringannya;

 

(2) Kurangnya peralatan medis di 2. Melalui alokasi Dana DAK Fisik TA 2. Memenuhi ketersediaan
tingkat puskesmas dan 2020, telah diadakan dan didistribusi peralatan kesehatan di tingkat
jaringannya. peralatan kesehatan ke 8 Puskesmas puskesmas dan jaringannya
 

(3) Kurangnya peralatan non medis 3. Telah di adakan dan di distribusi 3. Memenuhi ketersediaan fasilitas
(meja, kursi dan lemari) di secara bertahap ke Puskesmas, Pustu non medis (Meja, Kursi dan
puskesmas dan jaringannya dan Polindes. Lemari) di Puskesmas dan
Jaringannya.

 

  b.       Permasalahan di RSUD:    

(1)     Masih terbatasnya jumlah perawat, - Penambahan jmumlah perawat dan - Sesuai telaah staf dari bagian
bidan dan tenaga kesehatan lainnya, pengurangan jumlah tenaga bidan kepegawaian RSUD Kaimana
terutama dalam optimalisasi fungsi RSUD; - Rekomendasi peningkatan Tipe RS terdapat kekurangan pada bagian
(Tipe C) profesi keperawatan sehingga
- Peningkatan SDM dengan penambahan tenaga
- Melengkapi STR bagi tenaga keperawatan diharapkan mampu
Kesehatan memberikan pelayanan yg optimal,
sedangkan pada profesi kebidanan
terdapat kelebihan jumlah tenaga.
- Sesuai dengan regulasi akreditasi
RS maka jumlah nakes yang
dimiliki RSUD kaimana telah
melebihi dari batas ketentuan RS
Tipe D, oleh karna itu dengan
dinaikannya kelas/tipe RS
Kaimana diharapkan mampu
menjawab kebutuhan jumlah
tenaga kesehatan dan lebih
mengoptimalkan pelayanan.
- Dengan adanya peningkatan
SDM/pelatihan bagi tenaga
kesehatan di lingkungan RSUD
Kaimana diharapkan mampu
dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih baik dan
lebih akurat, dan juga
sesuaidengan kompetensi dasar
Akreditasi RS.
- STR (Surat Tanda Registrasi)
sebagai persyaratan Wajib dalam
memberikan pelayanan sesuai
dengan aturan hukum yang
berlaku, sehingga dalam
memberikan pelayanan, tenaga
kesehatan memiliki dasar hukum
atas segala tindakannya terhadap
pasien agar tidak terjadi
  malpraktek.

(2)     Masih kurangnya alat kesehatan - Rumah Sakit melakukan Audit - Agar dapat mengetahui dan
untuk tindakan perawatan dan medis Pelayanan Medis memetakan kekurangan dan
lanjutan; kebutuhan alat kesehatan yang
  harus dimiliki oleh RSUD Kaimana

(3)     Sarana RSUD yang belum dilengkapi - Perbaikan/rehab fasilitas tempat - Saat ini RSUD Kaimana memiliki
fasilitas penunjang lainnya seperti sarana pembuangan limbah B3 Rumah Sakit Fasilitas pengolahan limbah medis,
pengelolaan sampah medis dan lainnya; namun salah satu mesin
pengolahan limbah tidak berfungsi
karena mengalami kerusakan,
dengan perbaikan/rehab tempat
penampungan dan mesin
pengolahan limbah diharapkan
mampu mengatasi kekurangan
daya tamping dan pengolahan
  limbah medis.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 148



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

(4)     Belum adanya dokter spesialis yang - Membuat MoU dgn Universitas - Kebutuhan dokter Spesialis yang
permanen. UDAYANA terkait pemenuhan tenaga permanen pada RSUD Kaimana
dokter spesialis dapat terpenuhi dan diharapkan
- Memberikan kesempatan bagi tenaga kualitas pelayanan jauh lebih
medis khusus ASN untuk melanjutkan maksimal.
  Pendidikan spesialis

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan    
kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini
  Dinas Kesehatan diminta untuk:

a.       Dalam rangka memenuhi pemerataan    
kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dan
meningkatkan motivasi tenaga Kesehatan
di kampung-kampung agar merata dan
memadai, pemerintah daerah dapat
melakukan kebijakan bagi tenaga
Kesehatan yang bertugas diwilayah-
  wilayah dengan memberikan:

(1)     Tambahan Penghasilan dengan - Setiap tahun Pemerintah Daerah Pembayaran hak-hak tenaga
kriteria tempat bertugas, kondisi kerja dan Kabupaten Kaimana melalui DPA OPD kesehatan yang bekerja di fasilitas
kelangkaan profesi bagi Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan telah menyediakan kesehatan di Kabupaten Kaimana.
yang berstatus PNS; dan dan membayar hak-hak tenaga
kesehatan yang bekerja di fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai tugas dan
  tanggungjawab yang dilaksanakan.

(2)     Memberikan Honorarium bagi Tenaga - Pemerintah Daerah Kabupaten Pembayaran upah/gaji non tenaga
Kesehatan perbulan yang berstatus Non Kaimana melalui OPD Dinas Kesehatan kesehatan yang bekerja di fasilitas
PNS minimal berdasarkan Upah Minimum telah membayarkan upah/gaji per pelayanan kesehatan.
Provinsi yang berlaku. bulan tenaga honorarium non
  kesehatan sesuaidengan UMP Provinsi

b. Mensosialisasikan Peraturan Menteri - Telah melakukan Sosialisasi Pembiayaan jasa petugas kesehatan
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang dan biaya operasional puskesmas
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Untuk Jasa Kesehatan Nasional (JKN) kepada
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya semua Puskesmas
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan - Dana Kapitasi JKN TA 2020 terealisasi
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebesar 83,57%. (Pembiayaan jasa
berdasarkan data realisasi Program petugas dan operasional puskesmas)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dana
Kapitasi JKN) 0% sedangkan terdapat
permasalahan yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan terkait Puskesmas yang bisa di
danai dari anggaran tersebut lewat dana
kapitasi antara lain:
(1) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
selain diberikan Tambahan Penghasilan
bagi PNS atau Honorarium bagi Non PNS,
tenaga Kesehatan dapat;
(2) Biaya operasional pelayanan kesehatan
  baik peralatan medis dan non medis.

c.        Melakukan pendataan sarana, - Data ketersedian dan kebutuhan Memenuhi ketersediaan sarana
prasarana dan fasilitas Kesehatan yang sarana prasarana di puskesmas, prasarana di Puskesams dan
dibutuhkan dengan membuat rencana menggunakan, Aplikasi jaringannya
kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) ASPAK(Aplikasi E52Sarana Prasarana
sehingga dalam penyusunan anggaran dan Alat Kesehatan)
tahun-tahun berikutnya berdasarkan
RKBMD dimaksud, alokasi anggaran lebih
diprioritaskan untuk pemenuhan target
peningkatan sarana dan prasarana serta
  fasilitas Kesehatan tersebut.

- Tahapan perencanaan dan Peningkatan kinerja pelayanan
penganggaran setiap tahun sesuai kesehatan
d.       Perencanaan dan Penganggaran
dalam penyelenggaraan di bidang urusan dengan prosedur dan berpedoman
Kesehatan harus berpedoman pada pada aturan yang berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang
  Kesehatan;

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 149



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

10 - Petugas melaksanakan cuti Peningkatan pelayanan kesehatan
melahirkan kepada masyarakat di kampung
Pada Pustu Kampung Werafuta yang dan menjaga kebersihan
ditinggalkan petugas cukup lama sehingga - Petugas sudah berada dan lingkungan Pustu
tidak terawat dan kotor oleh Rumput dan melaksanakan tugas
kotoran hewan. Pustu ini juga
  membutuhkan pagar halaman.

11 Terkait pekerjaan-pekerjaan di tahun - Pekerjaan fisik TA 2020 telah selesai Terpenuhinya kebutuhan gedung/
anggaran 2020 yang tidak diselesaikan 100 dilaksanakan oleh pihak ketiga / bangunan di Puskesmas yang
%, agar tidak dibayarkan kepada pihak rekanan sesuai dengan dokumen representative untuk kegiatan
  ketiga terdapat di Dinas Kesehatan. kontrak pelayanan kesehatan

12 Perlu evaluasi dan kajian yang - Setiap tahun dilaksanakan evaluasi Tersedianya alokasi dana jaminan
komprehensif terkait perencanaan dan bersama BPJS, serta akan kesehatan yang cukup dan
pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas menyampaikan proses MoU dan PKS memadai sesuai aturan yang
program BPJS di Kaimana. Termasuk MOU dengan BPJS kepada DPRD Kaimana berlaku
dan PKS nya yang perlu diketahui dan
  disampaikan ke DPRD terlebih dahulu.

13 Penyusunan RKA Dinas Kesehatan perlu - setiap tahun proses perencanaan dan Peningkatan Akses dan jangkauan
melibatkan Puskesmas-Puskesmas di penganggaran telah melibatkan semua pelayanan kesehatan kepada
Distrik atau Kampung sehingga anggaran Puskesmas yang ada di Kabupaten masyarakat di 7 Distrik
yang direncanakan lebih tepat sasaran Kaimana

  dalam pemanfatannya.

14 Perlu evaluasi menyeluruh terhadap semua - Setiap tahun akan dilaksanakan Peningkatan kinerja capaian OPD
program dan kegiatan dari sisi kegiatan evaluasi internal OPD dari
perencanaan, penganggaran dan proses perencanaan, penganggaran dan
  pelaksanaannya. pelaksanaan

 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Rekomendasi yang disampaikan akan
yang disesuaikan dengan anggaran yang menjadi masukan dan perhatian
sudah dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah Daerah dalam
mengoptimalkan capaian  

penyelengaraan pemerintahan pada
  Dinas PUPR

2 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program    
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,

  antara lain:

  a.            Kegiatan Penyediaan Sarana dan a. Penyusunan anggaran untuk dana a. Pada kegiatan penyediaan
Prasarana Ketersediaan air bersih Realisasi pendamping program pamsimas sudah sarana dan prasarana air bersih
sebesar= 67,72%;D72:D73E73D72:D77 disusun dengan memperhatikan khusunya untuk dana pendamping
realisasi tahun sebelumnya dan Program Penyediaan Air Minum
kebutuhan yang sesuai untuk program dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
dalam tahun berjalan. baru pertama kali dilakukan di
Kabupaten Kaimana, sehingga
perhitungan biaya admnitrasi ,
belanja pegawai,belanja barang
dan jasa dan belaja perjalanan
dinas belum dapat dihitung secara
benar besaran anggaran yang
dibutuh. Untuk dana pendamping
program kegiatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi berbasis
Masyarakat tahun berikutnya akan
dihitung berdasarkan kebutuhan
desa yang mendapat Program dan
  Kegiatan tersebut

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 150



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  b. Kegiatan Pembahasan Rancangan b. Penyusunan anggaran untuk b. Pada kegiatan Pembahasan
Peraturan Daerah Tentang Perusahaan pembahasan Ranperda disusun dengan Rancangan Peraturan Daerah
Daerah Air Minum ( PDAM )Realisasi berkoordinasi di bagian hokum agar tentang Perusahaan Daerah Air
sebesar= 59,85%; tidak terjadi kekeliruan penganggaran. Minum tedapat Belanja Cetak dan
penggadaan Dokumen dan Belanja
Makan dan Minum Rapat
Pembahasan terdapat anggaran
yang tidak dapat dipergunakan
karena menurut kami akan selesai
pembahasan raperda tersebut
dalam tahun anggaran berjalan,
terdapat biaya perjalanan dinas
luar daerah yang tidak
dipergunakan karna menunggu
hasil raperda ke Kementerian
Dalam Negeri untuk persetujuan
pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah.terdapat anggaran yang
tidak terealisasi karena menunggu
hasil perda unutk disosilisasikan
dan untuk penggdaan dokumen
Perda, kami sudah
menindaklanjuti untuk
berkoodinasi dengan bagian
Hukum Sekretariat Daerah untuk
dapat di dorong pada Sidang
  Pembahasan Rapeda selanjutnya

  c.              Kegiatan Pembahasan Rancangan c. Dalam tahun anggaran 2020 Dinas c. Pada kegiatan Pembahasan
Peraturan Daerah Tempat Pemakaman PUPR tidak lagi menganggarkan Rancangan Peraturan Daerah
Umun (TPU) Realisasi sebesar= 47,82%; kegiatan pembahasan Ranperda TPU tentang Tempat Pemakaman
k a r n a D r a p R a n p e r d a s u d a h Umum ( TPU) tedapat Belanja
diserahkan kan ke bagian Hukum Cetak dan penggadaan Dokumen
untuk di tindak lanjuti. dan Belanja Makan dan Minum
Rapat Pembahasan terdapat
anggaran yang tidak dapat
dipergunakan karena menurut
kami akan selesai pembahasan
raperda tersebut dalam tahun
anggaran berjalan, terdapat
anggaran yang tidak terealisasi
karena menunggu hasil perda
unutk disosilisasikan dan untuk
penggdaan dokumen Perda, kami
sudah menindaklanjuti untuk
berkoodinasi dengan bagian
Hukum Sekretariat Daerah untuk
dapat di dorong pada Sidang
  Pembahasan Rapeda selanjutnya

  d.            Kegiatan Penyediaan sarana dan d. Dalam kegiatan penyediaan sarana d. Pada Kegiatan Sarana dan
prasarana olah raga Realisasi sebesar= dan prasarana olahraga Dinas PUPR Prasarana Olaharaga realisai
59,72% tidak memprogramkan lagi anggaran anggaran 59, 72% dikarena
perubahan di Tahun 2020 karena sudah terdapat penambahan anggaran
tersedia Anggaran melalui Multi Years. pada APBD Perumahan 2019
sebesar Rp. 10.000.000.000,- dana
tersebut tidak terserap karena pada
saat kegiatan paket ditayang
melalui LPSE Kab. Kaimana tidak
ada penyedia yang mendaftar
sampai batas akhir tender,
kedepannya kegiatan yang
dianggarkan pada Anggran
Perubahan akan dicermati besaran
anggaran, kompleksitas pekerjaan,
dan ketersediaan waktu untuk
menyelesaikan paket pekerjaan
yang diprogramkan

 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 151




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan Dinas PUPR dalam Tahun Anggaran terkait dengan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang 2020 terdapat rekofusing dan kegiatan yang telah direncanakan
telah direncanakan serta harus lebih pemotongan anggaran Dana Otsus dan akan dioptimalkan dengan
mengoptimalkan penyerapan anggaran DAK sehingga dalam anggaran melakukan tender/seleksi setelah
guna mendukung tercapaian dari target/ perubahan Dinas PUPR penetapan APBD sehingga
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD. memprogramkan kegiatan yang terdapat lebih banyak waktu yang
direncanakan dapat di selesaikan. digunakan untuk menyelesaikan
  pekerjaan.

4 Khusus Kegiatan Penyediaan Sarana dan Untuk dana pendamping program Pada Kegiatan Penyediaan sarana
Prasarana Ketersediaan air bersih dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan dan prasarana air bersih dengan
realisasi anggaran 67,72% atau tidak Sanitasi berbasis Masyarakat tahun Relaisasi anggaran 67,72%, tidak
terserap Rp.1.210.409.947 tetapi realisasi berikutnya akan dihitung berdasarkan terserap sebesar Rp. 1.210.409.947,-
fisik yang di cantumkan dalam LKPJ 100%, kebutuhan desa sehinga tidak dapat kami jelaskan bahwa
menjadi pertanyaan dengan realisasi tidak mempengarui prosentase realisasi terdapat belanja Pegawai, belanja
lebih dari 70% tetapi fisik 100%, apakah penggunaan anggaran. barang dan jasa diantaranya
sudah sesuai dengan target yang akan di belanja Alat Tulis kantor, alat cetak
capai? dan penggadaaan belanja makan
dan minum rapat , perjalanan
dinas dalam dan luar daerah tidak
terserap 100%, dan terdapat sisa
anggaran dari nilai kontrak
terhadap pagu sebanyak 2 kegiatan
, sehingga mempengaruhi
persentase realisasi anggaran pada
program dan kegiatan tersebut.
Sedangkan untuk realisasi Fisik
disebutkan 100% karena terdapat 6
kegiatan Pembangunan Fisik dan 1
Kegiatan Konsultansi pengawasan
terealisasi 100%, Untuk dana
pendamping program kegiatan
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi berbasis Masyarakat tahun
berikutnya akan dihitung
berdasarkan kebutuhan desa
sehinga tidak mempengarui
prosentase realisasi penggunaan
anggaran

 

5 Khusus kegiatan Pembahasan Rancangan Perda TPU sudah dibahas dalam tahun Dapat kami jelaskan bahwa
Peraturan Daerah Tentang Perusahaan 2021 dengan DPRD sedangkan untuk realisasi pada kegiatan Rancangan
Daerah Air Minum ( PDAM ) dan PDAM sesuai dengan hasil konsultasi Perda PDAM dan TPU realisasi
Rancangan Peraturan Daerah Tempat dengan Direktorat Air Minum 53% , bahwa telah kami jawab
Pemakaman Umun (TPU) yang realisasinya Kementerian PUPR bahwa untuk pada Rekomendasi 2 pada huruf c
hanya 53% tetapi realisasi fisik yang di kaimana idealnya di bentuk UPTD dan d, dokumen konsep naskah
cantumkan dalam LKPJ 100%, sedangkan PAM sesuai dengan Permendagri 12 perda TPU dan PDAM sudah
berdasarkan data Tahun 2019 terdapat 5 Tahun 2017 selesai dibuat Dinas PUPR dan di
Perda yang sudah disahkan tetapi bukan serahkan ke Bagian Hukum
  Perda PDAM dan TPU dimaksud?

6 Khusus kegiatan Penyediaan sarana dan   Kegiatan Sarana dan Prasarana
prasarana olah raga yang realisasinya Olahraga dengan realisasi
hanya 59,72% tetapi realisasi fisik yang di keuangan 59,72% tetapi realisasi
cantumkan dalam LKPJ 100%, sedangkan Fisik dalam LKPJ 100% dapat kami
berdasarkan permasalahan yang jelas bahwa pekerjaan fisik yang
disampaikan belum mencukupi Sarana dan terealisasi 100% terhadap paket
prasarana olahraga tetapi realisasi anggaran pekerjaan yang dikontrakkan
tidak lebih dari 60% dan fisik dicantumkan dalam APBD Murni tahun 2019
100%, apakah sudah sesuai dengan target selesai 100%. Terdapat Anggaran
yang akan di capai? yang tidak terserap yaitu Anggaran
Perubahan Rp. 10.000.000.000,- dan
  sisa tender dari kontrak terhadap
pagu anggaran. Kedepannya
kegiatan yang dianggarkan pada
Anggaran Perubahan akan
dicermati besaran anggaran,
kompleksitas pekerjaan, dan
ketersediaan waktu untuk
menyelesaikan paket pekerjaan
yang diprogramkan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 152




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

7 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ    
permasalahan yang disampaikan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

  Ruang antara lain:

a. SDM yang memiliki ketrampilan teknis   a. Dinas PUPR telah
(kualifikasi) masih terbatas. berkoordinasi dengan lembaga
  lembaga tehnik ke PU an untuk
dapat berkerjasama meningkatkan
kompentesi staf melalui
Pendidikan dan pelatihan

b. Dikarenakan masih terdapat jabatan   b. Terkait kekosongan jabatan
struktural yang belum terisi mengakibatkan struktural, kami akan
koordinasi pada tingkat internal belum mengusulkan sesuai dengan
optimal. kebutuhan berdasarkan perda
tentang Tugas dan Fungsi Dinas
  PUPR

c.          Proses perencanaan kegiatan yang   c. Perencanaan dan Penganggaran
dilakukan seringkali tidak mengacu pada dalam penyelenggaraan bidang
kondisi riil dilapangan. Pekerjaan umum dan Penataan
  Ruang akan kami susun SOP Dinas
PUPR dengan berpedoman pada
Permen PUPR No. 29 /PRT/ M/
2018.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan    
kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
  Ruang diminta untuk:

a. Adanya Kegiatan Pendidikan dan a.    Melalui penerimaan CPNS Dinas  
Pelatihan teknis bagi Pegawai. PUPR telah mendapatkan tenaga di
Bidang Sipil sebanyak 4 orang dan D3
  sebanyak 1 orang.

b. Studi kelayakan harus dilaksanakan b. Dinas PUPR akan memperhatikan  
sehingga apa yang direncanakan dan akan mutu perencanaan konsultan sehingga
dilaksanakan sesuai dengan kondisi rill. Ini mendekati kondisi rill di lapangan.
menjadi perhatian penting bagi Pemerintah
  Daerah;

c. Untuk mengatasi rendahnya SDM c. Terkait penataan ruang yang  
maka perlu menggunakan tenaga ahli sekali disesuaikan dengan RTRW kabupaten
pakai agar penataan ruang diKabupaten kaimana maka di tahun kedepan akan
Kaimana segera dapat teratasi; kami siapkan Tenaga Ahli di bidang
penataan ruang sebagaimana
  dimaksud.

d. Sedangkan terjadinya kekosongan d. Terkait penerapan permen PUPR No  
jabatan structural, agar Kepala Daerah 29/PRT/M/2018 tentang SPM bidang
untuk mengambil kebijakan Langkah- pekerjaan umum yaitu bidang Air
langkah pengisian jabatan tersebut sesuai minum dan Air Limbah. Maka melalui
dengan peraturan perundang-undangan, Renstra dinas PUPR telah disusun
bila dianggap perlu dapat menggunakan dengan berpedoman pada permen
tenaga outsorsing sesuai kebutuhan dalam PUPR dimaksud. Dalam tahun
rangka percepatan penataan ruang di anggaran 2022 Dinas PUPR melalui
Kabupaten Kaimana; Kepala Daerah telah mengajukan
permohonan pendampingan
penyusunan dokumen Ranperda Air
  limbah domestic.

e. Perencanaan dan Penganggaran dalam    
penyelenggaraan di bidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
harus berpedoman Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
  Penataan Ruang;

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 153



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

f. Masih ada jalan yang di beberapa kilo   f. dapat dijelaskan Pekrjaan
meter yang rusak seperti di km 6, 7, km 14 Peningkatan Lobo-Werua pada
dan di KM 43 belum di aspal sama sekali, - Km,6,7 terjadi longsor, akibat
sehingga perlu untuk direncanakan dan luapan air di mata air
  dilakukan perbaikannya; dipermukaan tanah sehingga sulit
ditingkatkan sehingga
g. Terkait pengadaan lampu jalan di Sara   kemungkinan akan berubah Trase/
jalur
10 unit namun 2 unit yang dipasang dalam -padaKm 14 akibat penurun tanah
keadaan rusak atau tidak berfungsi/
menyala sehingga perlu ditinjau kembali dasar sehingga terjadi longsor
karena tanah tersebut mengandung
  pekerjaan tersebut; pasir, akan dilakukan perbaikan

h. Evaluasi terhadap pembangunan jalan   dengan cara membuat Bronjong di
kambala-tairi Distrik Buruway, dimana areal tersebut.
sesuai kontrak pembukaan lahan baru saja, - Km 43 akibat luapan air
namun yang perlu ditambahkan talud permukaan terjadi longsor
untuk kiri kanan jalan mengingat perlu un sehingga lokasi tersebut sulit
  tuk mengantisipasi terjadinya longsor; dilakuan peningkatan, sambil
menunggu kestabilan tanah di
daerah tersbut
  i. Masih terjadi penyelesaian pekerjaan i.    Jika terdapat pekerjaan yang belum g. Pada Anggaran Tahun 2020,
yang dianggarkan pada tahun 2020 namun selesai di tahun berjalan di bayarkan Dinas PUPRmemprogramkan
baru dikerjakan dan diselesaikan di Tahun sesuai dengan program sampai akhir kegiatan Pengadaan dan
2021 , contoh kasus pekerjaan pemasagan tahun anggaran dan jika diperlukan pemasangan Lampu Jalan di
lampu jalan disepanjang jalan utarum - dibuat Addendum waktu pelaksanaan Kampung Sara
bantemin; Sehingga diminta kepada dan cara pembayaran pekerjaan yang i. Dinas PUPR Kab. Kaimana akan
Pemda / instansi terkait untuk tidak belum terbayarkan sesuai dengan lebih tertib dalam melakanakan
mengulangi agar tidak terjadi hal serupa peraturan perundang-undangan pekerjaan dan dibayarkan sesuai
ditahun anggaranberikutnya; tentang pengadaan barang dan jasa. dengan progres pekerjaan yang rill

j. Terkait pekerjaan-pekerjaan di tahun   atau terjadi di lapangan, sehingga
anggaran 2020 yang tidak diselesaikan 100 tidak terjadi pekerjaan diawal
%, agar tidak dibayarkan kepada pihak anggaran berjalan akan tetapi
ketiga terdapat di beberapa OPD antara lain pelaksanaan fisiknya berlanjut di
: Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUPR, tahun anggaran berikutnya.
  Pertanahan dan Perumahan,dll; j. Jika terjadi ada pekerjaan yang
belum terselesaikan pada anggraan
berjalan maka akan dbuat
k. Bantuan Pembangunan Rumah Polres , k. Dinas PUPR menganggarkan addendum waktu pelaksanaan dan
Banyak bantuan untuk insytansi vertikal bantuan hibah barang sesuai perintah addendum cara pembayaran
perlu ditinjau kembali dan lebih selektif pimpinan. sehingga Pekerjaan yang
dan perlu dibicarakan / dibahas bersama dibayarkan pada tahun anggaran
  dengan DPRD terlebih dahulu sebagai berjalan sesuai dengan progres
fungsi anggaran; Fisik dilapangan, dan sisanya

l. Perlu koordinasi dan sinkronisasi l. Koordinasi secara formal dan non dibayarkan pada tahun anggaran
atasProyek-proyek pembangunan fisik, ruas formal tetap dilaksanakan setiap ada berikutnya dengan mengaju pada
jalan danlain-lain yang berasal dari kesempatan addendum kontrak
anggaran Balai PU Provinsi maupun Pusat; k. Dinas PUPR menyusun program
  dan kegiatan untuk Pihak instansi

m. Rekonstruksi pembangunan lampu   Vertikal sudah berkoordinasi
jalan yang terjadi perubahan dari listrik ke dengan Pimpinan Daerah dan Tim
colar cell yang selang waktunya tidak Anggaran. Dinas PUPR dalam
begitu lama menandakan bahwa menyusun Renja tiap tahun
  anggarannya; dibahas ditingkat Bappeda.
i terkait Pembangunan jalan dan
prasarana jalan diprogramkan
perencanaan PUPR kurang bagus dan   berdasarkan status jalan masing
terkesan tidak melihat aspek efisiensi masing.
  anggaran disetiap tahun anggarannya; m. Berdasarkan pengamatan kami,

selama tiga tahun terakhir tidak
n. Perlu evaluasi dan kajian terhadap n. Dinas PUPR dalam tahun 2021 telah dinyalakanlampu jalan yang
keberadaan dan operasional status berkoordinasi dengan Direktorat Air mengunakan daya listrik PLN
Pengelolaan Air Minum (PAM)/UPTD di Minum subdit kelembagaan tentang
Kaimana yang harus didukung dengan UPTD PAM kaimana. Dinas PUPR karena total daya terpakai untuk
lampu jalan (sepanjang jalan
regulasi daerah; telah menyusun kajian akademik utarum) mengunakan listrik
pembentukan UPTD PAM berdasarkan dengan kemampuan daya +125.000
permendagri 12 tahun 2017 dan telah W.Pengunaan lampu jalan sudah
menyampaikan konsep Perbup ke terpasang sejak tahun 2011 pada
bagian Organisasi dan bagian Hukum even MTQ tingkat Propinsi yang di
  untuk ditindak lanjuti. laksanakan di Kaimana. Oleh

o. Pekerjaan Pipanisasi setiap tahunnya   karena itu diprogramkan
yang dianggarkan dari Provinsi dan Pusat Pengadaan dan Pemasangan
lampu jalan sepanjang jalan
amun pada kenyataannya tidak ada Bantemi dengan mengunakan
kesiapan dari Pihak Daerah untuk
  memfasilitasinya; energi tenaga surya
n. Terkait regulasi daerah tentang
status dan keberadaan UPTD PAM

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 154



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

p. Masih adanya adendum pekerjaan   status dan keberadaan UPTD PAM
menandakan bahwa kurang baiknya sudah ada sejak tahun 2008,
  perencanaan; dengan terbentuknya UPTD
berdasarkan Peraturan Bupati
q. Terjadinya kerusakan pada jalan   Nomor 3 Tahun 2008, Dinas PUPR
werua - lobo sekitar 3 km perlu memprogramkan biaya operasional
tanggungjawab dari pihak pelaksana/ peyelengaraan SPAM, akan tetapi
kontraktor karena merupakan pekerjaan seiring berjalannya waktu
baru yang belum lebih dari 2 Tahun. operasional pengelolaan UPTD
PAM belum berjalan dengan
optimal. Melalui Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Papua Barat,
Dinas PUPR Kab.Kaimana telah
mendapat pendampingan
penyusunan kajian akademik
tentang pembentukan UPTD Air
Minum yang mengacu pada
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Tehnis Daerah,
berdasarkan kajian akademik
tersebut Dinas PUPR akan
mengusulkan peninjauan kembali
tentang pembentukan UPTD PAM
melalui Bagian Organisasi dan Tata
Laksana Setda Kabupaten Kaimana
ke Gubernur Propinsi Papua Barat
untuk memperolah status
klasifikasi UPTD SPAM Kab.
Kaimana.
o. Pekerjaan Jaringan Perpipaan
yang dibangun oleh Balai Wilayah
Sungai Papua Barat, Balai
Prasarana Permukiman Wilayah
Papua Barat Dinas PUPR Propinsi
Papua Barat, semestinya
berpedoman pada UU nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Sub Urusan Air Minum,
akan tetapi Program yang
dilaksanakan tidak terkoordinasi
dengan baik, Sehingga
pembangunan Jaringan perpipaan
terkesan masing masing dalam
melaksanakan program dan tidak
disingkronkan dengan daerah.
p. Terdapatnya Addendum pada
sebagian Program jika kondisi
lapangan sudah berbeda dengan
desain perencanaan.
q. Kerusakan yang terjadi pada
jalan werua - lobo sekitar 3 KM
akan menjadi tanggungjawab dari
pihak pelaksana/kontraktor karena
masih dalam masa pemeliharaan
sampai tahun 2023

 

 

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target BPBD menyampaikan terima kasih Terpenuhinya anggaran BPBD
yang disesuaikan dengan anggaran yang atas apresiasi yang diberikan dan akan pada tahun tahun mendatang akan
sudah dapat direalisasikan dengan baik. terus berusaha untuk melakukan lebih banyak menyelesaikan
dengan baik anggaran yang telah masalah yang saat ini belum BPBD
dialokasikan di BPBD pada tahun selesaikan terutama terkait
  tahun berikutnya dokumen kebencanaan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 155



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

2 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program BPBD akan terus meningkatkan Gladi dan simulasi dilakukan guna
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kinerja , agar capaian program dan melatih masyarakat maupun siswa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kegiatan terealisasi 100 %, menurut dalam rangka pengurangam resiko
Aparatur masih terdapat kegiatan yang data BPBD bahwa kegiatan Gladi dan bencana
capaian realisasi anggaran di bawah 80%, Simulasi pengurangan resiko bencana
yaitu Kegiatan Gladi dan Simulasi ( HKB 26 April ) terealisasi 90,96 %,
Pengurangan Resiko Bencana Tingkat bukan 45,07 % kalaupun ada sisa bukan
Sekolah (HKB 26 April) Realisasi sebesar= berarti kegiatan tidak berjalan, sasaran
45,07%, harus lebih mengoptimalkan kegiatan terealisasi 100 % namun
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan berkat efesiensi anggaran yang BPBD
perencanaan yang telah direncanakan serta lakukan sehingga terjadi surplus dari
harus lebih mengoptimalkan penyerapan segi anggaran
anggaran guna mendukung tercapaian dari
target/sasaran yang telah ditetapkan dalam
RKPD.
 

3 Dalam dokumen LKPJ yang disampaikan Pada tahun 2021 BPBD telah berusaha Tujuannya adalah agar seluruh
untuk Badan Penanggulangan Bencana memperbaiki terkait program dan program dan kegiatan dapat
D a e r a h t i d a k m e n g g a m b a r k a n kegiatan sebagaimana ketentuan mengatasi masalah terkait
permasalahan dan solusi terhadap program permendagri serta SPM kebencanaan kebencanaan
dan kegiatan dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah. Untuk itu harus
sampaikan rekomendasi dan solusi
terhadap program dan kegiatan di Badan
  Penanggulangan Bencana Daerah.

4 Perencanaan dan Penganggaran dalam Perencanaan dan Penganggaran BPBD Tujuannya adalah agar seluruh
penyelenggaraan di bidang urusan bencana tahun 2020, betul belum berpedoman program dan kegiatan memenuhi
harus berpedoman kepada Peraturan pada permendagri, hal ini kurangnya ketentuan serta memenuhi 3 SPM
Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun penjelasan dari TAPD sehingga masih Kebencanaan yaitu : Peyanan
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan sesuai dengan kemauan SKPD, namun Informasi Rawan Bencana, 2.
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub pada tahun 2021 dan seterusnya hal ini Pelayanan Pencegahan dan
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. telah diadakan perbaikan sistem melaui Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
SIPD kemendagri, dimana program dan 3. Pelayanan penyelamatan
dan sub kegiatan telah memenuhi dan evakuasi korban bencana
ketentuan, hanya saja dari 3 SPM
Penanggulangan Bencana hanya
terakomodir kegiatan pada SPM
Pelayanan Pencegahan dan
  Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

 

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.

   
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus    
disesuaikan dengan kebutuhan riil di

  lapangan.
3 Perencanaan dan Penganggaran dalam  
penyelenggaraan di bidang urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus
berpedoman Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

  Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Evaluasi terhadap penataan sistem Posentase penyelenggaraan
yang disesuaikan dengan anggaran yang manajemen kesekretariatan mulai dari administrasi kesekretariatan Dinas
sudah dapat direalisasikan dengan baik. perencanaan, penganggaran, Sosial;
pelaksanaan kegiatan, pengendalian
  dan monitoring, serta pelaporan.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 156




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Mengoptimalkan Identifikasi tingkat Prosentase penyelenggaraan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di keberhasilan dan kegagalan administrasi keuangan Dinas
lapangan. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sosial;
program dan kebijakan yang
  ditetapkan.

3 Perencanaan dan Penganggaran dalam    
penyelenggaraan di bidang sosial harus
berpedoman kepada Peraturan Menteri
Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi dan Di Daerah

  Kabupaten/Kota.

4 Terkait bidang sosial ini DPRD perlu    
menyoroti terhadap permasalahan tentang
rendahnya peran serta masyarakat dan
pengusaha. Hal ini menurut kami lebih
disebabkan oleh ketidakmampuan Pemda
Kabupaten Kaimana yang semestinya lebih
terbuka sehingga partisipasi masyarakat
dan pengusaha akan meningkat. Menurut
penilaian kami bahwa sikap Pemda
Kabupaten Kaimana yang kurang terbuka
itulah yang justru menciptakan jarak lebar
antara masyarakat dengan Pemda.
Masyarakat di Kabupaten Kaimana
menurut kami pada dasarnya sangat
antusias dalam merespon setiap program
dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda.
Sayangnya, rendahnya sosialisasi membuat
peran mereka lebih sebagai penonton

  daripada pemain yang sesungguhnya.

5 Permasalah lain yang dikemukakan terkait Mengoptimalkan Evaluasi terhadap Meningkatkan koordinasi dan
bidang sosial seperti terbatasnya sumber penyelenggaraan urusan pemerintahan sinkronisasi pelaksanaan program
daya manusia, kurangnya monitoring dan Dinas Sosial. kegitan pada urusan dinas Sosial
evaluasi, serta belum optimalnya
koordinasi dan sinkronisasi menurut kami
adalah problem klasik yang relatif sama
ditahun sebelumnya, dan terjadi dihampir
semua urusan baik urusan wajib maupun
  urusan pilihan.

6 Tidak ada Data Riil sebagai penunjang Mengganggarkan program kegiatan tersedianya data yang riil dalam
pelaksanaan dan evaluasi atas program dan sebagai penunjang dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas
  kegiatan tiap tahun anggaran. pelaksanaan program kegiatan sosial

 

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Rekomendasi yang disampaikan akan Tersedianya Wadah Kelompok
yang disesuaikan dengan anggaran yang menjadi masukan dan perhatian Kerja Pengarusutamaan Gender
sudah dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah Daerah (POKJA PUG ) Kabupaten
Kaimana, guna percepatan
peningkatan capaian pembagunan
kesetaraan gender sehingga
Indeks Pembagunan Gender( IPG)
dan Indeks Pemberdayaan
Gender( IDG ) dalam pembagunan
di Kabupaten Kaimana dapat
  diukur keberhasilannya

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Renca Pengaggaran di masukan ke Mempromosikan dan memfasilitasi
disesuaikan dengan kebutuhan riil di dalam RKA tahun berikutnya PUG kepada masing-masing SKPD

  lapangan

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Rencana Aksi Penguatan POKJA PUG Melaksanakan sosialisasi dan
permasalahan yang disampaikan oleh dan Pelatihan TOF PPRG akan advokasi PUG kepada camat,
dilaksanan di tahun 2021 kepala desa, dan lurah
  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Menyusun program kerja setiap
Perlindungan Anak antara lain POKJA tahun
Pengarusutamaan Gender (PUG) yang

  merupakan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 157




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Mendorong terwujudnya
Gender. Perencanaan dan Penganggaran
  Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam yang Responsif Gender
hal ini Kepala Daerah diminta untuk Menyusun rencana kerja POKJA
membuat Pokja dimaksud guna melakukan PUG setiap tahun
  kegiatan berdasarkan aturan tersebut. Bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui wakil
  bupati/walikota
  Merumuskan rekomendasi
  kebijakan kepada bupati/walikota
Menyusun Profil Gender
  kabupaten/kota
Melakukan pemantauan
  pelaksanaan PUG di masing-
  masing instansi
Menetapkan tim teknis untuk
  melakukan analisis terhadap
anggaran daerah
  Menyusun Rencana Aksi Daerah
(RANDA) PUG di kabupaten/kota
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mendorong dilaksanakannya
pemilihan dan penetapan Focal
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target - Point di masing-masing SKPD
yang disesuaikan dengan anggaran yang
-
  sudah dapat direalisasikan dengan baik. meningkatnya persentase capaian
kinerja dalam pelaksanaan
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus mengoptimalkan identifikasi program penyelenggaraan pemerintah pada
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan
lapangan Pertanian

  -
3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program realisasi anggaran kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik kegiatan di lapangan
Aparatur masih terdapat kegiatan yang kurangnya tenaga PPL
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,
antara lain Kegiatan Pembuatan Kebun
Benih Tanaman Perkebunan (DBH-DR)
realisasi 38,56%, oleh karena itu, harus lebih
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan perencanaan yang telah
direncanakan serta harus lebih
mengoptimalkan penyerapan anggaran
guna mendukung tercapaian dari target/

  sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

4 Berdasarkan data, permasalahan dan solusi -
tidak disajikan oleh Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan harus
melampirkan permasalahan yang

  dilaksanakan oleh OPD dimaksud.

5 Kegiatan kelompok tani di dinas Pertanian pembentukan kelompok tani terus
sangat diperlukan, sehingga kedepan untuk dilakukan sesuai kebutuhan dan
menjadi perhatian serius. pembinaan kelompok tani
  dilaksanakan oleh DKPP melalui PPL

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 158



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

6 Terkait kegiatan penanaman pala Kampung program dari kegiatan DBH-DR telah ditanam
Mai-mai distrik kaimana berupa 15.000 tentang Pembuatan Penghijauan
pohon, ditemukan yang ditanam hanya kembali dalam mengoptimalisasi lahan
sekitar 162 pohon saja dan anggarannya terbuka di Kampung Maimai dengan
sudah terealisasi 100 % (dana APBD pada luasan 50,40 Ha, telah diselesaikan
Dinas Pertanian); dengan total alokasi bibit tanam
sebanyak 12.116 pohon dan bibit sulam
sebanyak 3.142 pohon untuk kegiatan
pengayaan tanaman hutan rakyat
tahun 2020, total sebanyak 15.258
pohon, dimana dibagi dalam dua jenis
tanaman, yaitu tanaman kayu-kayuan
70% dan tanaman MPTS (Multy
Purpose Tree Species) 30% yaitu:
1. Tanaman kayu-kayuan terdiri dari
bibit matoa 7.627 pohon (50%), dan
cempedak terdiri dari 3.054 pohon
(20%);
2. Tanaman MPTS yaitu tanaman bibit
pala negri berjumlah 4.577 pohon (30%)
dan telah ditanam di lahan lembah
sirvata Mai-Mai Kampung Mai-Mai
Distri Kaimana yang ditanam pada
minggu ke dua bulan November 2020 -
  Desember 2020

 

9. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Rekomendasi akan menjadi masukan -
yang disesuaikan dengan anggaran yang dan perhatian OPD -

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus -
disesuaikan dengan kebutuhan riil di

  lapangan.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 159



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Rekomendasi menjadi masukan dan a. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012
permasalahan yang disampaikan oleh perhatian OPD dalam melaksanakan pengadaan tanah sudah melalui
D i n a s P e r t a n a h a n , P e ru m a h a n d a n kegiatan dimaksud penilaian oleh tim penilai (tim
Kawasan Permukiman antara lain terkait apraisal) serta pengadaan tanah
pengadaan tanah karena masalah sudah dilaksanakan sesuai
kepemilikan ulayat dan terkait negosiasi. tahapannya sehingga
mempermudah dalam proses
Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan penerbitan sertifikat tanah pemda;
kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini b. Pendataan tanah yang
Dinas Pertanahan, Perumahan dan dilaksanakan di 7 (tujuh) Distrik
Kawasan Permukiman diminta untuk dapat mempermudah dalam
tahapan dalam pengadaan tanah mengumpulkan data tanah dan
berdasarkan ketentuan peraturan dapat diketahui dengan jelas tanah
perundang-undangan dibidang pertanahan, pemda di wilayah 7 Distrik.
yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  
Tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;  
b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012  
Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah  
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.
c. agar sebaiknya Pemda Kabupaten
Kaimana melakukan pendataan yang serius
dalam masa lima tahun kedepan sehingga
jelas mana tanah adat/ulayat dan tanah
negara.
d. Bila pendataaan ini selesai dilaksanakan
maka Pemda dapat menetapkan bersama
masyarakat adat setempat mana tanah adat
dan mana tanah negara. Dengan data hasil
kompilasi tersebut kami optimis masalah
negosiasi tanah ulayat dimasa mendatang
tidak akan berlarut-larut sebagaimana
terjadi saat ini. Melalui upaya pemilahan
tersebut Pemda Kabupaten Kaimana dapat
membangun negosiasi melalui jalur adat
  dan melalui jalur hukum yang berlaku.

4 Terkait perumahan rakyat di Kampung sara terkait kegiatan dengan pendanaan
5 unit tidak selesai pengerjaannya melalui dari dana kampung merupakan
  dana desa Tahun 2020; wewenang pada dinas PMK

5 Terkait perumahan rakyat di Kampung  
Werua 5 unit tidak selesai pengerjaannya

  melalui dana desa Tahun 2020;

6 Terkait pekerjaan-pekerjaan di tahun rekomendasi menjadi perhatian OPD
anggaran 2020 yang tidak diselesaikan 100
%, agar tidak dibayarkan kepada pihak
ketiga terdapat di beberapa OPD antara lain
: pada DInas Pendidikan, Kesehatan, PUPR,

  Pertanahan dan Perumahan,dll.

 

10. Dinas Lingkungan Hidup

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus
disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan
 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 160



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  3 DPRD merekomendasikan kepada Masalah penumpukan sampah di 4 titik  Untuk mengurangi penumpukan
Pemerintah Daerah bahwa yang perlu lokasi (Taman JK,kontener sampah yang terjadi di beberapa
dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kaimana Pertamina,Pasar ikan dan kontener air titik tsb yg akan membawa
adalah bagaimana merealisasikan merah). Sejak Thn. Berjalan 2021 masih dampak yg merugikan bagi
pembangunan daerah yang berwawasan terlihat penumpukan sampah dan kesehatan lingkungan tersebut,
lingkungan itu kedalam realitas yang nyata sudah di tangani di thn.2022 (tidak ada kami bertujuan utk mengajukan
dan lebih penting lagi dapat dipahami oleh lagi penumpukan sampah di 4 titik pengadaan SARPRAS berupa : 30
masyarakat. lokasi tersebut.  bh kontener dan 4 unit TRUCK
a. Realisasi anggaran baik namun fakta AMROL, utk dapat menyelesaikan
dilapangan masih terlihat masalah
penumpukkan sampah di beberapa titik permasalahan di lapangan

lokasi temapt sampah yang menggangu Diketahui bersama bahwa SARPRAS Merujuk kembali tentang evaluasi
kenyaman aktivitas warga serta kebersihan berupa kendaraan opersional ankutan dan
lingkungan. sampah di DLH ada 5 unit (3 dump peremajaan SARPRAS,
b. Perlu evaluasi dan peremajaan kembali truck dan 2 truck amrol) ke 5 armada apabilahfasilitas pendukung
terhadap semua sarana dan prasarana ini sudah berusia diatas 13 thn. Dalam berupa Pengadaan 30 bh kontener
fasilitas kebersihan yang ada termasuk pengoperasian nya sering mengalami dan 4 unit Truck Amrol di tambah
pengaturan dan pembagian jumlah personil gangguan dengan perekrutan tenaga kerja
petugas pembersih dan pengankut sampah lapangan, berarti tujuan dan
maupun waktu operasionalnya; harapan kita untuk kaimana nol
c. Perlu identifikasi berbagai permasalahan sampah sudah bisa tertangani
dan solusi untuk mengatasi permasalahan dengan baik
sampah di Kaimana sebagai data untuk
perencanaan anggaran ditahun mendatang; Diketahui juga bahwa pembagian
jumlah personil dan waktu angkutan
sampah sudah mulai berjalan pada
bulan januari Th. 2022, dg masing-
masing kendaraan mempunyai rute
angkutan sampah masing - masing
(anda air sampai dengan kampung
coa ) mulai start kerja dari jam 5 subuh
sampai jam 10 pagi

Perlu adanya Sosialisasi di setiap RT Agar masyarakat mengetahui dan
dalam Kabupaten Kaimana. sadar akan baik buruknya dampak
dari penangan persampahan

Ketersediaan SARPRAS (kontener Mengurangi sampah rumah tangga
sampah) di setiap RT dan lingkungan sekitarnya

PERDA PERSAMPAHAN perlu di buat Kedisiplinan dan tertib dalam
dan di teruskan/sosialisasi kepada penanganan (pembuangan)
masyarakat sampah yang di lakukan oleh
masyarakat.

 

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Mengoptimalkan Evaluasi terhadap Persentase capaian
yang disesuaikan dengan anggaran yang penataan sistem manajemen penyelenggaraan Pemerintahan
sudah dapat direalisasikan dengan baik. kesekretariatan mulai dari pada Dinas Duk Capil;
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan kegiatan, pengendalian
  dan monitoring, serta pelaporan.

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Melakukan Identifikasi tingkat Persentase capaian kinerja
disesuaikan dengan kebutuhan riil di keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
lapangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pada Dinas Dukcapil;
program dan kebijakan yang
ditetapkan.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 161



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  3 Dalam mendukung kebijakan pemerintah
pusat dalam hal penyediaan blangko kartu
tanda penduduk, Pemerintah Kabupaten
Kaimana dapat memberikan hibah kepada
unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di
Bidang Administrasi Kependudukan
dengan mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
APBD.
   

  4 DPRD merekomendasikan kepada Data dan informasi kependudukan Presentase capaian MOU dengan
Pemerintah Daerah agar Pemda Kabupaten Disduk Capil Kaimana dijadikan satu- semua OPD untuk pemanfaatan
Kaimana menetapkan satu sumber data saja satunya data yang akan dimanfaatkan data kependudukan dalam
agar semua OPD dan DPRD mengacu pada sebagai basis dalam memandu arah pembangunan di daerah menuju
sumber data tersebut. Perbedaan data pembangunan daerah, baik satu data indonesia
kependudukan selama ini terus terang saja perencanaan pembangunan, pelayanan
telah banyak merugikan dan menyulitkan publik, pembangunan demokrasi dan
khususnya pada saat pemilukada dan penegak hukum sebagaimana
pemilu legislative. Demikian pula dalam diamanatkan Undang-undang No. 24
melakukan distribusi bantuan langsung Tahun 2013 tentang perubahan atas
tunai, sembako, serta bantuan lain yang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
melibatkan kelompok masyarakat miskin di tentang Administrasi Kependudukan
kampung sehingga perlu perhatian serius
Pemerintah.

 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - -
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target - -
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.
  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus

disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan

  3 Berdasarkan data, permasalahan dan solusi - ermaslahan dan solusi telah Persoalan yang dilaporkan oleh
    tidak disajikan oleh Dinas Pemberdayaan dilakukan, jika ada pengaduan BAMUSKAM melalui Distrik akan
Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, permasalahan yang dilakukan oleh difasilitasi dengan memberikan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAMUSKAM dan atas Surat Laporan solusi penyelesaian masalah
harus melampirkan permasalahan yang dari Distrik.
dilaksanakan oleh OPD dimaksud.
- Dinas PMK telah memfasilitasi dan Kriteria:
memberikan solusi sesuai dengan - Sesuai dengan hasil laporan
Kriteria melalui kepala Distrik
- Sesuai APBK, Kepala Kampung
memberikan tanggapan dan ruang
lingkup persoalan yang diajukan
- Pengecekan dan menanggapi
langsung dan memberikan solusi
oleh Distrik dan dilaporkan
kembali kepada Dinas PMK

  4 Terkait Dana Desa : Contoh Distrik Teluk - Menyerahkan dokumen APBK kepada - Wujud transparansi penggunaan
Etna, Kepala Dana Kampung
a. Pencairan dana tidak transparan; - Memberikan informasi penggunaan
b . P e r l u p e n d a m p i n g a n y a n g b a i k Dana Desa sesuai dengan APBK tahun
t e r h a d a p c k e p a l a k a m p u n g t e r k a i t berjalan melalui Baliho
penggunaan dana desa, Agar lebih
transparan dan maksimal dalam
penggunaannya.

5 Di Jarati pengadaan johson 40 PK 2 unit - Proses pelaporan pengaduan masalah - Hasil audit telah dilakukan
dijual oleh oknum kontraktor melalui dana telah dilakukan audit internal oleh dibuat rekomendasi pengembalian
kampung; APIP guna meminta tanggapan kepala dana sesuai dengan nilai kerugian
kampung yang menjabat pada periode kondisi hasil audit
  dimaksud

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 162



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

6 Di FromaJaya pengadaan perahu fiber 2 - Dinas melakukan pengecekan sesuai - Memfasilitasi pihak distrik dalam
buah belum dikerjakan sampai saat ini dengan hasil APBK sesuai tahun hal ini Kasie PMK Distrik dan
(barangnya belum ada); dilakukan oleh anggaran dan mengecek langsung pada BAMUSKAM guna menghadiri
kontraktor yang sama untuk pengadaan pembuatan perahu viber serta pihak pertemuan untuk menyelesaikan
jonson 40 PK; penyediaan guna tindak lanjut dari hal tersebut dan tanggapan Kepala
kepala kampung memberikan Kampung terhadap kondisi
tanggapan terkait dengan hasil dimaksud dalam proses
pengadaan dimaksud penelesaian dan penyerahan ke
  kampung

 

13. Dinas Perhubungan Realisasi anggaran dan target
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Akan Dipertahankan dan Ditingkatkan cukup baik, sebesar 90,87%, tidak
yang disesuaikan dengan anggaran yang ditemukan masalah yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik. signifikan

 

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Hal ini akan diperhatikan dalam Dalam menentukan target
disesuaikan dengan kebutuhan riil di menentukan target suatu kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran
  lapangan

3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program Diusulkan kembali di tahun anggaran Tujuannya agar target dapat
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan berikutnya tercapai walaupun tidak tepat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,
antara lain Kegiatan Pembangunan Dan
Rehabilitasi Dermaga Lokal Realisasi
sebesar= 72,80%.

4 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan Selama tahun 2020 terjadi refocusing Beberapa kegiatan yang ditetapkan
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang anggaran yang cukup besar dalam dengan dengan sedikit anggaran
telah direncanakan serta harus lebih ranka penanganan wabah penyakit dapat dilaksanakan dan memenuhi
mengoptimalkan penyerapan anggaran yang disebut covid-19, sehingga target yang sudah ditetapkan
guna mendukung tercapaian dari target/ pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD. rencana. Kegiatan yang tidak
  terlaksana diusulkan kembali ditahun
  berikutnya

5 Sedangkan dalam capaian anggaran Realisasi anggaran tidak mencapai Dilaksanakan sesuai peraturan
berdasarkan target yang diinginkan, 100% tetapi realisasi fisik 100%, hal ini yang berlaku dalam pelaksanaan
Kegiatan dimaksud dengan realisasi disebabkan nilai penawaran pada saat pengadaan barang dan jasa
anggaran 72,80% atau tidak terserap kegiatan di lelang/tender. Penawaran pemerintah
Rp.428.873.822 tetapi realisasi fisik yang di diajukan dengan konsekuensi
cantumkan dalam LKPJ 100%, menjadi pekerjaan diselesaikan seratus persen
pertanyaan dengan realisasi tidak lebih dari sesuai yang tercatat dalam dokumen
80% tetapi fisik 100%, apakah sudah sesuai kontrak
dengan target yang akan di capai?
Sedangkan ini merupakan salah satu visi
  misi dalam RPJMD.

6 D P R D m e r e k o m e n d a s i k a n k e p a d a Telah dilakukan dengan menyurat Menunggu penyelesaian
Pemerintah Daerah agar pulau-pulau kepada pihak ASDP Cabang Sorong, pembangunan pelabuhan
terpencil, kampung dan distrik terjauh peru agar disediakan angkutan sungai dan penyeberangan yang berlokasi di
mendapat perhatian agar semua dapat penyeberangan yang dapat Kampung Coa, karena merupakan
terhubung sebagaimana wilayah lain. Kami menjangkau kampung terpencil syarat utama yaitu tersedianya
menyarankan jika Pemda Kabupaten 'Pelabuhan ASDP'
Kaimana kurang mampu melakukan hal
ini, sebaiknya diserahkan atau dapat
meminta bantuan ke tingkat provinsi untuk
menjadi urusan bersama seperti
  transportasi lintas kabupaten.

 

14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Melakukan evaluasi terhadap Meningkatkan penyelenggaraan
yang disesuaikan dengan anggaran yang manajement administrasi perkantoran administrasi urusan perkantoran
sudah dapat direalisasikan dengan baik. mulai dari perencanaan, penganggaran, Dinas Kominfo
pelaksanaan program / kegiatan,
  monitoring serta pembuatan laporan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 163




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Identifikasi tingkat keberhasilan dan Meningkatkan akuntabilitas
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegagalan dalam pelaksanaan keuangan dan kinerja Dinas
lapangan program / kegiatan berdasarkan Kominfo
kebijakan yang ditetapkan
Menyiapkan regulasi daerah
  terkait investasi daerah untuk
memberikan jaminan kepastian
15. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja usaha bagi investor
Peningkatan promosi daerah untuk
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Pemerintah Daerah menyampaikan menarik investor
yang disesuaikan dengan anggaran yang terima kasih atas apresiasi yang di Peningkatan sistem pengendalian
sudah dapat direalisasikan dengan baik. sampaikan dan pengawasan terhadap PMDN/
PMA
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Rekomendasi yang disampaikan akan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di menjadi masukan dan perhatian Meningkatkan infrastruktur daerah
lapangan Pemerintah Daerah untuk menunjang investasi di
daerah
3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Rekomendasi yang disampaikan akan
permasalahan yang disampaikan oleh menjadi masukan dan perhatian Meningkatkan ketarampilan
Dinas PMPTSP-TK antara lain semakin Pemerintah Daerah pencari kerja khusus OAP melalui
meningkatnya jumlah pendatang dari pendidikan dan pelatihan
daerah lain yang tidak memiliki pekerjaan, ketrampilan
terutama ke pusat kota kabupaten kaimana Membuka lapangan kerja baru
sedangkan daya saing masyarakat lokal Sosialisasi Undang-undang
masi kurang jika dibandingkan masyarakat ketenagakerjaan
pendatang Menyediakan dana untuk belabja
Server dan WEB khusus PTSP serta
4 Melakukan pelatihan keterampilan bagi pembuatan aplikasi daerah khusus
masyarakat lokal serta melakukan inovasi integrasi perizinan
kreatifitas dalam kewirausahaan bagi Bimbinngan tehknis tentang
masyarakat lokal serta berkoordinasi penanaman modal, perizinan dan
dengan sektor-sektor suasta untuk lebih tenaga kerja
mengutamakan masyarakat lokal   Rekrutmen tenaga tehknis
(ARSITEK & IT)
5 Perlu mendorong agar investasi lebih fokus Mangupayakan agar tenaga
terhadap apa yang menjadi kebutuhan tehknis dapat terpusat di PTSP
masyarakat. Selain itu Pemda Kaimana guna kelancaran pengurusan
harus mampu menjamin kesiapan perizinan
infrastruktur, kemampuan mengemas Menyiapkan sarana-prasarana
produk unggulan agar tidak kalah bersaing.   pendukung layanan publik sesuai
hasil monitoring Centre For
Pemda harus mampu mempromosikan   Prevention (MCP) yang dilakukan
keluar daerah, termasuk menyiapkan oleh KPK juga hasil review
sistemnya dengan baik (Peraturan Daerah) OMBUSDMAN Prov. Papua Barat
terkait Pemda, dengan persetujuan kita
bersama. kami sebagai anggota dewan akan  

menggunakan hak inisiatif dewan untuk
membuat sistem regulasi (Perda) bagi
upaya mempercepat investasi di Kabupaten
Kaimana

 

 
 

 

  

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 164




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

 

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Akan dipertahankan/lebih Menetapkan target Program dan
yang disesuaikan dengan anggaran yang ditingkatkan lagi Kegiatan yang lebih rasional

  sudah dapat direalisasikan dengan baik

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Menganalisis kebutuhan Rill di Alokasi anggaran diperuntukan
diesesuaikan dengan kebutuhan rill di lapangan untuk kebutuhan rill di lapangan

  lapangan

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Telah diwujudkan dalam dalam Kita telah meningkatkan Pelestrian
permasalahan yang disampaikan oleh pelaksanaan Festival Noken, Festival Budaya dan Kreativitas seni
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara Kuliner dan Pentas Seni Tahun 2021 manusia yang berlandaskan
lain Perlunya meningkatkan secara kehidupan sosial, ideologi, agama
kuantitas dan kualitas pelestarian seni dan dan budaya lokal yang
budaya daerah melalui festival, pesta beranekaragam
rakyat, dan kegiatan-kegiatan lainnya
dalam rangka meningkatkan kehidupan
sosial berlandaskan ideologi, agama dan

  budaya rakyat

4 Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Kedepan akan dilakukan koordinasi sudah koordinasi dengan instansi
dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan kegiatan berkolaboratif dengan instansi teknis dalam melaksankan
Pariwisata lebih meningkatkan festival teknis lainnya kegiatan bersama pada tahun
rakyat dan berkoordinasi jugan dengan mendatang
OPD teknis untuk bisa menampilkan
kepada kepada masyarakat baik di dalam
maupun luar negeri sehingga menjadi daya
Tarik terhadap Kabupaten Kaimana
  dimaksud.

 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Evaluasi terhadap penataan sistem meningkatnya Persentase terhadap
yang disesuaikan dengan anggaran yang manajemen kesekretariatan mulai dari penyelenggaraan urusan
sudah dapat direalisasikan dengan baik. perencanaan, penganggaran, pemerintahan pada Dinas
pelaksanaan kegiatan, pengendalian Perpustakaan dan kearsipan;
  dan monitoring, serta pelaporan.

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Identifikasi tingkat keberhasilan dan meningkatnya Persentase terhadap
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai penyelenggaraan urusan
lapangan dengan program dan kebijakan yang pemerintahan pada Dinas
ditetapkan. Perpustakaan dan kearsipan;

3 Berdasarkan data, permasalahan dan solusi Dapat kami sampaikan terkait target Dinas Perpustakaan akan
tidak disajikan oleh Dinas Perpustakaan yang tidak sesuai dengan harapan, mengusulkan program kegiatan
dan Kearsipan. Oleh karena itu, Dinas akibat anggaran kegiatan di recofusing tersebut dalam program tahun
Perpustakaan dan Kearsipan harus atau di alihkan ke dana covid-19 berikutnya.
melampirkan permasalahan yang
  dilaksanakan oleh OPD dimaksud.

 

18. Dinas Perikanan  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target    
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan riil di

  lapangan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 165



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program a. Kegiatan Falidasi aplikasi One Data Tervalidasinya Data Perikanan
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan KKP dalam APBD Tahun 2020 kegiatan Tahun 2020 / untuk Semester 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksankan 2 semester tetapi tidak dilaksanakan secara tatap
Aparatur masih terdapat kegiatan yang dikarenakan adanya Refocushing muka tetapi di laksanakan validasi
capaian realisasi anggaran di bawah 80%, sehingga hanya dilaksanakan 1 secara zoom meeting dimasing-
antara lain: Semester untuk itu output nya masing Provinsi dan kabupaten/
a. Kegiatan Falidasi aplikasi One data KKP terlaksananya kegiatan 100 %. Kota.
(Bidan kelautan dan perikanan) Realisasi
sebesar= 63,38%;
b. Kegiatan Pelatihan Penangkaran kepiting
Bakau Realisasi sebesar= 66,67%;
c. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kapal
Perikanan Realisasi sebesar= 66,03%;
d. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil
tangkapan untuk meningkatkan Nilai Jual
Realisasi sebesar= 52,91%

Dari 4 kegiatan dimaksud, realisasi
dibawah 80% tetapi realisasi fisik yang di
cantumkan dalam LKPJ 100%, menjadi
pertanyaan dengan realisasi tidak lebih dari
70% tetapi fisik 100%, apakah sudah sesuai
dengan target yang akan di capai.

   
4 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan  
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang
telah direncanakan serta harus lebih
mengoptimalkan penyerapan anggaran
guna mendukung tercapaian dari target/
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

 

5 DPRD merekomendasikan kepada Rekomendasi yang disampaikan akan Dokumen Penyerahan P3D untuk
Pemerintah Daerah agar dapat menjadi masukan dan perhatian Pelabuhan Perikanan
menghadirkan investor sebanyak mungkin Pemerintah Daerah
untuk dapat membangun perusahaan,
pabrik maupun industri perikanan berskala
besar. Bila hal ini dapat dilakukan dalam
lima tahun kedepan maka selain
pendapatan asli daerah bertambah juga
dapat mengurangi angka pengangguran di
  Kabupaten Kaimana.

 

19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Mengoptimalkan Evaluasi terhadap Posentase penyelenggaraan
yang disesuaikan dengan anggaran yang penataan sistem manajemen pemerintahan urusan Dinas
sudah dapat direalisasikan dengan baik. pemerintahan mulai dari perencanaan, Perindagkop dan UKM;
penganggaran, pelaksanaan kegiatan,
pengendalian dan monitoring, serta
  pelaporan.

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus mengoptimalkan Identifikasi tingkat Posentase penyelenggaraan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di keberhasilan dan kegagalan pemerintahan urusan Dinas
lapangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perindagkop dan UKM;
program dan kebijakan yang
  ditetapkan. Presentasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Sekretariat
  Daerah
Mengoptimalkan program kegiatan
20. Sekretariat Daerah di dalam pelaksanaan
pemerintahan Sekretariat Daerah
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Evaluasi terhadap penataan system
yang disesuaikan dengan anggaran yang manajemen Sekretariat Daerah mulai
sudah dapat direalisasikan dengan baik. dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan kegiatan, pengendalian
  dan monitoring serta pelaporan

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Mengelola program kegiatan di
disesuaikan dengan kebutuhan riil di Sekretariat Daerah sesuai tupoksi
lapangan masing-masing Bagian

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 166



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,
antara lain:

    

  a. Bagian Pemerintahan :

   

(1)        Kegiatan Review Renstra Sekretariat • Pada tahun 2020 Bagian • Pada tahun anggaran 2020
Daerah 2016 – 2020 Realisasi sebesar= Pembangunan telah melaksanakan Bagian Pembangunan telah
77,83% kegiatan penyusunan Draft Renstra melaksanakan kegiatan
Sekretariat Daerah sesuai ketentuan penyusunan draft Renstra Setda
yang berlaku dengan realisasi sebesar sesuai tugas pokok dan fungsi
100% • Perlunya dilakukan reviu karena
• Kurangnya realisasi pada tahun 2020 adanya perubahan sistematika
dikarenakan tidak terealisasi belanja penyusunan dan perubahan SOTK
honorarium tenaga ahli Sekretariat Daerah sehingga perlu
dilakukan perubahan perencanaan
program dan kegiatan pada bagian
  yang baru sesuai ketentuan
  peraturan perundangan.

  (2)        Kegiatan Fasilitasi Pembentukan • Pada tahun 2020 Bagian • Adapun tujuan dari kegiatan
Distrik dan Kelurahan Realisasi sebesar= Pemerintahan telah melaksanakan dimaksud adalah:
63,38% kegiatan fasilitasi pembentukan Ø Mewujudkan efektifitas
kampung persiapan dan distrik baru penyelenggaraan pemerintahan
dengan realisasi sebesar 99,86% kampung dan distrik;
• Kurangnya realisasi pada tahun 2020 Ø Mempercepat peningkatan
dikarenakan tidak terealisasi belanja kesejahteraan masyarakat;
perjalanan dan belanja honorarium Ø Meningkatkan kualitas tata
tenaga ahli akibat pandemi virus kelola pemerintahan; dan
corona Ø Meningkatkan daya saing.
• Aspirasi masyarakat terkait
pemekaran kampung dan distrik
terealisasi dengan ditetapkannya
16 kampung persiapan dan 1 calon
distrik baru dalam wilayah
  Kabupaten Kaimana.

    b.       Bagian Kesejahteraan Rakyat : Ciptakan kegiatan yang dapat • Libatkan mereka dalam kegiatan-
mengalihkan perhatian generasi muda kegiatan yang berdampak positif
(1)        Kegiatan Penanggulangan Dampak yang suka minum minuman keras contoh :
Buruk Minuman Keras 2016 – 2020 Realisasi Ø Olah raga, Kesenian dll
sebesar= 66,75% Ø Peran Orang Tua dan
Lingkungan
  Ø Pembinaan keagamaan

  c.        Bagian Umum: • Pada tahun 2020 Bagian Umum telah Kedepan untuk penganggaran
  menyiapkan honor Tenaga Ahli Kebutuhan Tenaga Ahli di
dimaksud, guna dalam perjalanan sesuaikan dengan kebutuhan/
waktu tersebut di butuhkan maka kebijakan Pemerintah Daerah
Anggrannya telah tersedia. Kabupaten Kaimana.

(1)        Kegiatan Tenaga Ahli Penguatan • Berjalannya waktu sampai bulan
Sektor Ekonomi Realisasi sebesar= 00,00% Desember 2020 kegiatan tersebut tidak
terealisasi karena belum ditetapkan
Surat Keputusan Bupati tentang Tenaga
  Ahli sesuai kebutuhan  

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 167



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  d.       Bagian Organisasi : • Pada tahun 2020 Bagian Organisasi Tujuan Kegiatan tersebut adalah
melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk melakukan bimbingan
kompetisi inovasi pelayanan publik kepada Organisasi Perangkat
yang dilaksanakan pada tahun 2020, Daerah untuk melakukan inovasi
namun kegiatan tersebut tidak pelayanan dalam rangka
dilaksanakan karena refocusing memperbaiki bahkan
anggaran meningkatkan kualitas, efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan
pelayanan publik, karena melalui
inovasi dapat diciptakan sistem,
metode, serta teknologi yang dapat
menurunkan biaya,
mempersingkat waktu pelayanan,
memangkas birokrasi

 

(1)     Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan • Kurangnya realisasi pada tahun 2020
Publik Realisasi sebesar= 68,39% karena tenaga ahli dari Kementrian
PANRB tidak hadir sehingga
berdampak pada realisasi honorarium
tenaga ahli dan belanja perjalanan
dinas.

  

    e.        Bagian Humas:    

(1)        Kegiatan Kerja sama Provinsi Papua • Kegiatan Kerja sama dengan Provinsi • Pada tahun 2021 kerja sama
Barat Realisasi sebesar= 0,00% terealisasi ditindak lanjuti di tahun dengan Provinsi Papua Barat telah
2021 berjalan baik dengan progress
100%

 

(2)        Kegiatan Kerja sama dengan Media • Kegiatan kerja sama dengan Media • Pada tahun 2021 kerja sama
Penyiaran Realisasi sebesar= 0,00% penyiaran/LPP RRI/ Online selama ini dengan Media Penyiaran dan
berjalan baik dan terealisasi ditindak Media Online telah terealisasi
lanjuti di tahun 2021 dengan Progres 100%
 

4 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan Mengoptimalkan pelaksanaan jadwal Tercapainya target dan sasaran
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang kegiatan sesuai dengan target OPD pelaksanaan program kegiatan
telah direncanakan serta harus lebih sesuai dengan perencanaan yang
mengoptimalkan penyerapan anggaran telah ditetapkan dalam OPD
guna mendukung tercapaian dari target/
sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

 

5 Te r k a i t K e g i a t a n y a n g r e a l i s a s i Mengoptimalkan perencanaan program Tercapainya target dan sasaran
a n g g a r a n n y a 0 , 0 0 % h a r u s m e n j a d i kegiatan sesuai tupoksi dan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan
perhatian dan penilaian kinerja yang OPD sesuai dengan perencanaan yang di
kurang optimal. tetapkan.

 

6 Terkait bantuan bansos di masjid karawawi Bantuan Bansos itu harus ada panitinya Untuk membangun sarana
distrik buruway yang bermasalah, sehingga yang tertuang dalam DPA, dan ada peribadatan dengan menggunakan
masukan kepada Pemerintah daerah Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta uang Negara sesuai
kedepannya dalam penyaluran dana bansos Kontrol dari Pemerintah dan peruntukannya.
ke masyarakat harus lebih selektif dan Masyarakat
  diawasi baik penggunannya;

 

21. Sekretariat DPRD

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Evaluasi terhadap penataan sistem Posentase penyelenggaraan
yang disesuaikan dengan anggaran yang manajemen kesekretariatan mulai dari administrasi kesekretariatan
sudah dapat direalisasikan dengan baik. perencanaan, penganggaran, DPRD;
pelaksanaan kegiatan, pengendalian
dan monitoring, serta pelaporan.

 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 168




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Identifikasi tingkat keberhasilan dan Prosentase penyelenggaraan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai administrasi keuangan DPRD;
lapangan dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

 

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Tetap mengoptimalkan tahapan Meningkatkan capaian kinerja dan
yang disesuaikan dengan anggaran yang perencanaan, pengganggaran, realisasi anggaran pada Bappeda
sudah dapat direalisasikan dengan baik. pelaksanaan,pengendalian,monitoring, Litbang
evaluasi dan pelaporan

 

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus mengoptimalkan upaya identifikasi Meningkatkan capaian kinerja dan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Bappeda
lapangan realisasi anggaran dalam menentukan Litbang
target program kegiatan yang
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ mengoptimalkan tahapan perencanaan Meningkatnya persentase
permasalahan yang disampaikan oleh dalam proses sinkronisasi dan konsistensi program kegiatan
BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan harmonisasi program kegiatan yang RKPD ke dalam APBD yang
antara lain Belum optimalnya sinkronisasi mengacu pada RPJMD mengacu pada RPJMD
dan harmonisasi program yang
perencanaan pembangunan dengan seluruh
OPD terkait
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam
hal ini BAPPEDA, Penelitian dan
Pengembangan diminta untuk melakukan
sinkronisasi program dan kegiatan sesuai
dengan perencanaan dan target yang ada di
RPJMD dan dengan menggunakan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah serta
mendorong Inspektorat untuk mengawal
dari segi perencanaan.

 

23. Badan Pendapatan Daerah

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Optimalisasi pemungutan Pajak dan Pencapaian target penerimaan
yang disesuaikan dengan anggaran yang Retribusi Daerah serta peningkatan PAD dan adanya kepuasan wajib
sudah dapat direalisasikan dengan baik. kualitas pelayanan BAPENDA. pajak dan wajib retribusi daerah/
masalah yang diselesaikan :
  Rehabilitasi ruang pelayanan
BAPENDA, indetifikasi objek-
objek pajak baru, penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan e
SPTPD keliling dan penagihan
aktif

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pencapai target penerimaan PAD/
disesuaikan dengan kebutuhan riil di Retribusi daerah ditetapkan masalah yang diselesaikan :
lapangan berdasarkan data potensi Pajak dan terbatasnya pagu anggaran
Retribusi yang tersedia dengan
mempertimbangkan kemampuan atau
kepatuhan membayardari wajib Pajak
serta dampak dari pendemi covid-19.
Selanjutnya kegiatan BAPENDA dalam
rangka pencapaian target sudah
disesuaikan dengan kebutuhan rill,
namun penganggaran belanja kegiatan
  masih kurang

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 169



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Pelaksanaan pelatihan teknis bagi Pelakanaan pemungutan Pajak dan
permasalahan yang disampaikan oleh pengelola pajak dan retribusi daerah Retribusi Daerah lebih
Badan Pendapatan Daerah dan Badan yang memiliki spesialisasi tertentu professional. masalah yang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti operator consule PBB-P2, diselesaikan:
antara lain Kurangnya kemampuan SDM admin/operator SIMPATDA, SIM PBB- Tahun 2021 tidak dianggarkan
pengelola keuangan dan barang daerah di P2, SIM BPHTB, SIG PBB-P2, Juru Sita, dana pelatihan teknis, karena
  OPD. Penilai PBB -P2 dan PPNS. kondisi pandemic covid-19

4 Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Terwujudnya SDM yang sesuai
hal ini belum memaksimalkan kemampuan berkala dibebankan kemasing-masing dengan kebutuhan OPD. masalah
SDM pengelola keuangan dan barang OPD yang disesuaikan dengan yang diselesaikan:
daerah di OPD, sehingga diminta untuk kemampuan anggaran yang tersedia. Pengadaan CPNS,PPP3/ tenaga
berkoordinasi dengan OPD terkait untuk kontak disesuaikan dengan analisis
melakukan pendidikan dan pelatihan kebutuhan masing-masing OPD.
berkala dibidang keuangan daerah dan
barang milik daerah karena itu merupakan
ujung tombak terkait pemerikasaan
  keuangan daerah.

 

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target mengoptimalkan evaluasi terhadap Prosentase penyelenggaraan
yang disesuaikan dengan anggaran yang penataan sistem Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset
sudah dapat direalisasikan dengan baik. ddan Aset Daerah mulai dari Daerah
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan kegiatan, pengendalian
  dan monitoring serta pelaporan

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Prosentase penyelenggaraan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di Mengoptimalkan identifikasi tingkat Administrasi Keuangan Badan
lapangan keberhasilan dan keegagalan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
pelaksanaan kegiatan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

3 Sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ Melaksanakan Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM ASN
permasalahan yang disampaikan oleh dibidang Pengelolaan Keuangan dan BPKAD dalam melaksanakan tugas
Badan Pendapatan Daerah dan Badan Aset Daerah bagi ASN dan fungsinya melalui Bimtek dan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pelatihan di Bidang Pengelolaan
antara lain Kurangnya kemampuan SDM Keuangan dan Aset Daerah
pengelola keuangan dan barang daerah di

  OPD.

4 Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam
hal ini belum memaksimalkan kemampuan
SDM pengelola keuangan dan barang
daerah di OPD, sehingga diminta untuk
berkoordinasi dengan OPD terkait untuk
melakukan pendidikan dan pelatihan
berkala dibidang keuangan daerah dan
barang milik daerah karena itu merupakan
ujung tombak terkait pemerikasaan

  keuangan daerah.

 

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Mengoptimalkan Evaluasi mulai dari Meningkatnya presentase
yang disesuaikan dengan anggaran yang perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan pemerintahan di
sudah dapat direalisasikan dengan baik. pelaksanaan kegiatan, pengendalian BKPSDM
  dan monitoring serta pelaporan.

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Mengoptimalkan indentifikasi program Meningkatnya presentase
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegiatan sesuai dengan kebutuhan. penyelenggaraan administrasi
lapangan keuangan di BKPSDM.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 170



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program Sehubungan dengan Proses Penetapan Terpenuhinya kebutuhan Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan NIP dan Persetujuan teknis dari BKN Sipil Negara disetiap OPD.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilakukan pada tanggal 1 Dsember
Aparatur masih terdapat kegiatan yang 2021, Sehingga pelaksanaannya akan
capaian realisasi anggaran di bawah 80%, dilakukan ditahun 2022
antara lain:
a. Kegiatan Latihan Dasar CPNSRealisasi
sebesar= 0,00%;
b. Kegiatan Pembekalan Latihan Dasar
CPNS Realisasi sebesar= 00,00%;
c. Kegiatan Fasilitasi Penerapan Tunjangan
Perbaikan Pengasilan (TPP) Realisasi

  sebesar= 24,51%.

4 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan  Rekomendasi yang disampaikan akan  Meningkatnya presentase
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang menjadi evaluasi perencanaan, penyelenggaraan sesuai
telah direncanakan serta harus lebih perencanaan.
mengoptimalkan penyerapan anggaran penganggaran, pelaksanaan kegiatan.
guna mendukung tercapaian dari target/
  sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

5 Te r k a i t K e g i a t a n y a n g r e a l i s a s i Rekomendasi yang disampaikan akan Terealisasinya kegiatan sesuai
a n g g a r a n n y a 0 , 0 0 % h a r u s m e n j a d i menjadi masukan dan perhatian untuk dengan target dan anggaran yang
  perhatian. ditindak lanjuti ditahun disediakan.

 

26. Inspektorat

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target mengoptimalkan evaluasi terhadap meningkatnya pengawasan
yang disesuaikan dengan anggaran yang perencanaan, pengganggaran dan terhadap penyelenggaraan
sudah dapat direalisasikan dengan baik. pelaporan penyelengaraan program pemerintahan
  kegiatan inspektorat

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Identifikasi tingkat keberhasilan dan Prosentase penyelenggaraan
disesuaikan dengan kebutuhan riil di kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai administrasi keuangan Inspektorat
lapangan dengan program dan kebijakan yang
  ditetapkan.

3 Selain Kegiatan yang ada di dalam Program    
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur masih terdapat kegiatan yang
capaian realisasi anggaran di bawah 80%,

  antara lain:

  a. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan Berdasarkan presentase penyerapan  
pengawasan Realisasi sebesar= 57,14%; anggaran diketahui bahwa realisasi
sebesar 57,14 % hal ini disebabkan
  karena keterbatasan SDM jika
dibandingkan dengan luasnya Wilayah
yang perlu mendapat perhatian dalm
program Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan.

  b. Kegiatan Penanganan Khusus Berdasarkan presentase penyerapan  
Pengaduan Pelayanan Publik di anggaran diketahui bahwa realisasi
Lingkungan Pemerintah Daerah sebesar 74,30 % hal ini disebabkan
Realisasi sebesar= 74,30%; karena anggaran yang direncanakan
berdasarkan hasil evaluasi tahun
  sebelumnya sebanyak 20 pengaduan,
namun pada tahun berjalan, jumlah
pengaduan yang masuk dan
terselesaikan adalah sebanyak 14
pengaduan sesuai dengan jumlah
pengaduan masyarakat.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 171



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pencapaian atas Realisasi anggaran  
Pejabat Fungsional Auditor Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pejabat
sebesar= 74,11%; Fungsional sebesar 74,11 % disebabkan
dengan kondisi kesehatan Nasional
  yang mengakibatkan pembatalan atas
kegiatan diklat yang telah
direncanakan dan dilaksanakan secara
daring sehingga anggaran yang
disediakan tidak terserap secara
maksimal

  d. K egiatan Pencegahan SATGAS SABER Pencapaian 79,18 % atas kegiatan  
PUNGLI Realisasi sebesar= 79,18%; Satgas Saber Pungli merupakan hasil
perencanaan dengan anggaran atas
kegiatan sosialisasi dan beberapa
kegiatan lain yang terhalang atas
kondisi Covid-19 yang menjadi
penghalang terhadap berkumpulnya
kerumunan masyarakat sehingga
capaian anggaran tidak dapat
  terlaksana secara maksimal

  e. Kegiatan Penindakan SATGAS SABER Tidak terdapat kegiatan penindakan  
PUNGLI Realisasi sebesar= 0,00%; atas kasus pungli sehingga capaian  
anggaran sebesar 0 %  
  Tidak terdapat kegiatan intelijen atas
kasus pungli sehingga capaian
  f. Kegiatan Intelijen SATGAS SABER anggaran sebesar 0 %
PUNGLI Realisasi sebesar= 0,00% Tidak terdapat kegiatan yustisi atas
kasus pungli sehingga capaian
  anggaran sebesar 0 %

  g. K egiatan Yustisi SATGAS SABER
PUNGLI Realisasi sebesar= 0,00%

 

4 Harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan    
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang
telah direncanakan serta harus lebih
mengoptimalkan penyerapan anggaran
guna mendukung tercapaian dari target/

  sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

5 Terkait Kegiatan yang realisasi    
anggarannya 0,00% harus menjadi
perhatian dan penilaian kinerja yang

  kurang optimal.

6 Berdasarkan data, permasalahan dan solusi
tidak disajikan oleh Inspektorat. Oleh
karena itu, Inspektorat harus melampirkan
permasalahan yang dilaksanakan oleh OPD
  dimaksud.
   

 

27. Distrik Kaimana  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target    
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.
  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus

disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan

 

 

28. Distrik Teluk Arguni  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.

 

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 172




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus
disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan

   
 
 
 
29. Distrik Teluk Etna  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target    
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.  
 
   
  2 Penganggaran dan Target kegiatan harus
 
disesuaikan dengan kebutuhan riil di  
lapangan
Meningkatnya persentase
  penyelenggaraan pemerintahan di
Distrik Arguni Bawah
 

30. Distrik Buruway
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.

 

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan

 

  3 KANTOR Distrik Buruway terlihat dan
ditemui tidak ada aktifitas rutin
perkantoran, sehingga kantor terlihat tidak
terawat hingga ditumbuhi rumput;
 

 

31. Distrik Kambrau
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang
sudah dapat direalisasikan dengan baik.

 

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan riil di
lapangan

 

 

32. Distrik Yamor
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target  
yang disesuaikan dengan anggaran yang

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan riil di

  lapangan

 

33. Distrik Arguni Bawah

1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target Mengotimalkan evaluasi mulai dari
yang disesuaikan dengan anggaran yang perencanaan, pengganggaran,
sudah dapat direalisasikan dengan baik. pelaksanaan kegiatan, pengendalian
  dan monitoring serta pelaporan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 173




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

2 Penganggaran dan Target kegiatan harus Mengoptimalkan indentifikasi kegiatan Meningkatnya persentase
disesuaikan dengan kebutuhan riil di sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan administrasi
  lapangan keuangan Distrik Arguni Bawah

 

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
1 Apresiasi atas capaian realisasi dan target    
yang disesuaikan dengan anggaran yang  

  sudah dapat direalisasikan dengan baik.
2 Penganggaran dan Target kegiatan harus  
disesuaikan dengan kebutuhan riil di

  lapangan
3 Perencanaan dan Penganggaran dalam  
penyelenggaraan di bidang urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus
berpedoman Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

  Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Sumber : Rekomendasi DPRD Kabupaten Kaimana terhadap LKPJ 2020 dan Bappeda Litbang, diolah, 2022

3.4 . Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Indicator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indicator sasaran daerah

Kabupaten Kaimana yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah dimana tiap
Perangkat Daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana mengampu
minimal 1 sasaran daerah. Berikut merupakan capaian IKK pada tahun 2020.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12.31 12.41 100.81%
8.56 8.58 100.23%
  Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0.57 0.63 110.53%

  Rerata Lama Sekolah (RLS) Tahun 4,97-5,06 - 0.00%

  Indeks Pendidikan Indeks 1189 - 0.00%
98.1 98.86 100.77%
  Kategori Capaian Rapor Mutu (TK- Kategori 88.9 0.00%
SD-SMP) 4240   0.00%
   
  Penduduk Buta Aksara Orang     40.97%
67.03 27.46 104.65%
  Angka melek huruf % 116.22 121.63 104.77%
70.16 73.51  
  APS Pendidikan Dasar (SD-SMP) %   0.00%
  - 0.00%
  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Orang 26.85 -  
22.58  
  Angka partisipasi kasar   106.51%
  96.89
  PAUD % 110.44%
90.97 48.56
  SD %    
43.97
  SMP %
 
  Angka pendidikan yang ditamatkan  

  SD %

  SMP %

  Angka Partisipasi Murni :  

  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ %
MI/Paket A

  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ %
MTs/Paket B

  Angka partisipasi sekolah :  

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 174




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ % 94.06 99.3 105.57%
MI/Paket A 162.14%
% 47.18 76.5
  Angka partisipasi sekolah (APS)        865.71%
SMP/MTs/Paket B % 130.37%
% 0.35 3.03
  Angka Putus Sekolah :   1.35 0.00%
% 1.76 0.00%
  Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI %     
  100    
  Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ % 99.76   89.39%
MTs   0.00%
%  
  Angka Kelulusan :   109.91 98.25 0.09%
RKB
  Angka Kelulusan (AL) SD/MI 102.5 -
RKB     
  Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Rasio 624 54.25%
  Angka Melanjutkan (AM) :
Rasio 142
  Angka Melanjutkan (AM) dari SD/
MI ke SMP/MTs Rasio 79.5

  Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ Rasio
MTs ke SMA/SMK/MA
Rasio
  Fasilitas Pendidikan :
Rasio
  Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik %

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan %

  SMA/SMK/MA kondisi bangunan   0.33%
%
baik % 46.79%
%
Rasio ketersediaan sekolah/ %
%
  penduduk usia sekolah pendidikan Orang   0.00%
%
dasar  
 
Rasio ketersediaan sekolah terhadap  
Satuan
  penduduk usia sekolah pendidikan 183.45   0.00%
Tahun
menengah Indeks

  Rasio guru/murid sekolah % 1:22 1:22 100.00%
pendidikan dasar
1:15
  Rasio guru terhadap murid 1:15 100.00%
pendidikan menengah 0.073

  Rasio guru/murid per kelas rata-rata 0.36   0.00%
sekolah dasar
99.97
  Rasio guru terhadap murid per kelas   0.00%
rata-rata sekolah menengah 97.58

  Proporsi murid kelas 1 yang berhasil     0.00%
menamatkan sekolah dasar 83.78
92.85
  Penduduk yang berusia >15 Tahun 30.19   0.00%
melek huruf (tidak buta aksara) 4.02
100
  Guru yang memenuhi kualifikasi S1/    
D-IV 22
32 83 99.07%
  Guru SD 20 96 103.39%
11
  Guru SMP   30 99.37%
Target 2021
  Presentase Organisasi Pemuda yang 0.07% 0.02%
aktif 64.99 100 100.00%
0.69 8 36.36%
  Persentase wirausaha muda   0.00%
100   0.00%
  Cakupan Pembinaan Olahraga   0.00%
   
  Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Capaian 2021
Realisasi 2021
  Cakupan Pembinaan atlet muda

  Jumlah atlet berprestasi

  Jumlah prestasi olahraga

  

No. Indikator Kinerja

2. Dinas Kesehatan

  Usia Harapan Hidup (UHH) 64.93 99.91%
Data Belum  
  Indeks Kesehatan
Tersedia 100.00%
  Persentase Capaian 12 Jenis SPM
bidang kesehatan yang dilaksanakan. 100

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 175




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Indeks Khusus Penanganan Stunting Indeks 52.01 Data Belum  
(IKPS) 0.19 Tersedia 47.37%
0.19 0.09 1247.37%
  Presentase balita gizi buruk % 999 2.37 105.11%
1050
  Prevalensi balita gizi kurang % 13.91 178.00%
24.76
  Angka kelangsungan hidup bayi Per 1000 KH 4.87 19.51%
0.95
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 18.11 115.68%
20.95
  Kelahiran Hidup (Kurang dari 1 Per 1000 KH 2.01 189.55%
18.61 3.81 72.17%
Tahun) 1.54 13.43 70.13%
1.08
  Angka Kematian Balita per 1000 Per 1000 KH 0.02 100.00%
kelahiran hidup 0.65 0.02 81.54%
10.5 0.53 98.00%
  Angka Kematian Neonatal per 1000 Per 1000 KH 10.29
kelahiran hidup (Kurang dari 1 Bulan) 48.04 121.73%
58.48
  Angka Kematian Ibu per 100,000 Per 1000 KH 67.03 76.35%
kelahiran hidup 51.18
61.74 26.37%
  Rasio posyandu per satuan balita Rasio 16.28
100 100.00%
  Rasio, Puskesmas, poliklinik, pustu Rasio 100
per satuan penduduk 95.31 62.05%
59.14
  Rasio Rumah Sakit  per satuan Rasio 0 0.00%
penduduk 0
57.35 55.52%
  Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 31.84
843 32.62%
  Rasio tenaga medis per satuan Rasio 275
penduduk 0.7 0.00%
0
  Cakupan komplikasi kebidanan yang % 100 100.00%
ditangani 7 100 112.71%
2 7.89 11.50%
Cakupan pertolongan persalinan oleh 0 0.23 0.00%
0.07 114.29%
  tenaga kesehatan yang memiliki % 0
526 0.08 67.30%
kompetensi kebidanan 76.89 44.22%
143.04 354 99.87%
  Cakupan Desa/kelurahan Universal % 121 34 57.02%
Child Immunization (UCI) 58.08 142.86 68.78%
71.1 69 80.77%
  Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat % 39.95 83.78%
perawatan 74 57.43 65.85%
41 62 104.27%
  Persentase anak usia 1 tahun yang % 79.6 27
diimunisasi campak 83

  Cakupan balita pneumonia yang %
ditangani

  Cakupan penemuan dan penanganan %
penderita penyakit TBC BTA

  Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per Per 100.000
100.000 penduduk) Penduduk

  Tingkat kematian Karena Tuberkulosis %
(per 100.000 penduduk)

  Cakupan penemuan dan penanganan %
penderita penyakit DBD

  Penderita diare yang ditangani %

  Angka kejadian Malaria %

  Tingkat kematian akibat malaria %

  Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari %
total populasi

  Cakupan pelayanan kesehatan Orang
rujukan pasien masyarakat miskin

  Cakupan kunjungan bayi %

  Cakupan puskesmas %

  Cakupan pembantu puskesmas %

  Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 %

  Cakupan pelayanan nifas %

  Cakupan Neonatus dengan %
komplikasi yang ditangani

  Cakupan pelayanan anak balita %

  Cakupan penjaringan kesehatan siswa %
SD dan setingkat

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 176



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Cakupan pelayanan kesehatan dasar % 30 72 240.00%
masyarakat miskin 100 100 100.00%

Cakupan pelayanan gawat darurat

  level 1 yang harus diberikan sarana %

kesehatan (RS)

Cakupan Desa/ Kelurahan

  mengalami KLB yang dilakukan % 100 0 0.00%

penyelidikan epidemiologi < 24 jam     
Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021
    

No. Indikator Kinerja Satuan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  Proporsi panjang jaringan jalan dalam % 35.09 31.50 89.77%
kondisi baik 6.98 0.71 10.17%
72.15 46.51 64.46%
  Rasio panjang jaringan jalan dengan %
jumlah penduduk

Persentase kawasan pemukiman yang

  yang belum dapat dilalui kendaraan %

roda 4

  Panjang jalan kabupaten dalam % 35.09 31.50 89.77%
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 3.31 5.78 174.62%

Persentase jalan yang memiliki trotoar

  dan drainase/saluran pembuangan air %

(minimal 1,5 m)

Persentase sempadan jalan yang

  dipakai pedagang kaki lima atau % 8.87 8.87 100.00%
0.99 5.19 524.24%
bangunan rumah liar 20.99 0.00%
0
  Presentase Rumah tangga ber-Sanitasi % 7.76 116.37%
9.03
  Sempadan sungai yang dipakai % 0 0.00%
bangunan liar 3,88
0 0.00%
Persentase drainase dalam kondisi 0
0.1 0.00%
  baik/ pembuangan aliran air tidak %   0  
0
tersumbat 34.57 22.12 63.99%

  Tidak terjadi genangan > 2 kali % 13.7 27.78 202.77%
setahun 0 0 0.00%
0 0 0.00%
Persentase pembangunan turap di 100.00%
6.57 6.57 100.00%
  wilayah jalan penghubung dan aliran % 0.03 0.03
   
sungai rawan longsor 1.42   0.00%
30.9 0 0.00%
  Presentase irigasi kabupaten dalam %   0 0.00%
kondisi baik 81.54

  Rasio Jaringan Irigasi Rasio

  Persentase penduduk berakses air %
minum

Proporsi rumah tangga dengan akses

  berkelanjutan terhadap air minum %

layak, perkotaan dan perdesaan

  Persentase areal kawasan kumuh %

  Tersedianya fasilitas pengurangan %
sampah di perkotaan

  Rasio tempat pemakaman umum per %
satuan penduduk

  Rasio tempat ibadah per satuan %
penduduk

  Penataan Ruang :  

  Rasio Ruang Terbuka  Hijau per Rasio
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

  Luasan RTH publik sebesar 20% dari %
luas wilayah kota/kawasan perkotaan

  Rasio bangunan ber- IMB per satuan Rasio
bangunan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 177



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Ruang publik yang berubah % 0 0 0.00%
peruntukannya

Rasio luas tertutup berdasarkan

  pemotretan citra satelit dan survei foto Rasio 0.94 0 0.00%

udara terhadap luas daratan

  Ketaatan terhadap RTRW %     
   
      Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tingkat waktu tanggap (response time

  rate) daerah layanan Wilayah % 85 567 667.06%

Manajemen Kebakaran (WMK)   0.00%
  0.00%
  Cakupan pelayanan bencana % 0.009 0 0.00%
kebakaran kabupaten/kota

  Prosentase layanan Penyelamatan dan % 8.1
Evakuasi

  Persentase relawan kebakaran yang % 22
dibina

Prosentase jumlah penduduk

  dikawasan rawan bencana yang % 4 0 0.00%
memperoleh informasi rawan bencana

sesuai jenis ancaman bencana

Prosentase jumlah aparatur dan warga

  negara yang ikut pelatihan % 38.32 24.14 63.00%
100 100.00%
penanggulangan bencana

Prosentase kecepatan reaksi tanggap

  darurat bencana yang memenuhi % 100

respons 24 jam

Prosentase penyelesaian dokumen

  KRB, RPB, Rencana Kotijensi dan % 0 0 0.00%
profil Kebencanaan hingga dokumen

disahkan

        
Realisasi 2021 Capaian 2021
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021
  0.00%
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0.1 8.55%

  Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 50

  Cakupan petugas Perlindungan % 1.17
Masyarakat (Linmas)

Persentase patroli siaga ketentraman

  ketertiban umum dan ketentraman % 74.5 89 119.46%
4 100.00%
masyarakat 0.1
1.37  
  Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali 4   100.00%
  0.00%
  Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Per 10.000   78.94 0.00%
penduduk penduduk 157.88%

  Rasio pos kamling per jumlah desa/ per desa/ 1.37
kelurahan kelurahan

  Tertanganinya konflik sosial yang % 83
terjadi

  Persentase Penegakan PERDA % 117.47

Persentase pelanggaran ketentraman

  ketertiban umum dan ketentraman % 50

masyarakat yang tertangani

  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per Per 10.000 4 21 525.00%
10.000 penduduk penduduk

  Prosentase kasus kriminalitas yang % 78 78.94 101.21%
tertangani
   
      Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  Persentase PMKS yang memperoleh % 60 60 100.00%
bantuan sosial

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 178



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Persentase PMKS yang tertangani % 91 91 100.00%
% 37 30 81.08%
Persentase PMKS skala yang
% 50 35 70.00%
  memperoleh bantuan sosial untuk % 2.94 2.92 99.32%
pemenuhan kebutuhan dasar  
%      
Persentase penyandang cacat fisik dan 75.06 37.03 49.33%
 
  mental, serta lanjut usia tidak   0 0 0.00%
potensial yang telah menerima Rasio 3.2   0.00%
  69.85 68.44 97.98%
jaminan sosial % 69.85 60.44 86.53%
% 2.7 0 0.00%
  Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 98.21 0 0.00%
% 29.92 32 106.95%
  Total Fertility Rate (TFR) % 3.6 5.19 144.17%
% 40.6 46.1 113.55%
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ % 92.07 93.42 101.47%
% 40.2 44 109.45%
  Badan) yang berberna aktif dalam % 42 33.33 79.36%
pembangunan Daerah melalui Kpg % 31.5 31.5 100.00%
3.44 3.57 103.78%
KB %
50 0 0.00%
Jumlah kerjasama penyelenggaraan %
2
  pendidikan formal, non formal, dan %
informal yang melakukan pendidikan % 24.57
88.13
kependudukan

  Rata-rata jumlah anak per keluarga

  Rasio Akseptor KB

  Angka pemakaian kontrasepsi/CPR
bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka kelahiran remaja (perempuan

  usia 15–19) per 1.000 perempuan usia
15–19 tahun (ASFR 15–19)

  Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
yang istrinya dibawah 20 tahun

  Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need)

  Prsentase Penggunaan Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

  Presentase tingkat keberlangsungan
pemakaian kontrasepsi

  Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB

  Cakupan Anggota Bina Keluarga
Remaja  (BKR) ber-KB

  Cakupan Anggota Bina Keluarga
Lansia (BKL) ber-KB

  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 
(PPKS) disetiap Kecamatan

Cakupan Remaja dalam Pusat

  Informasi Dan Konseling Remaja/
Mahasiswa

Cakupan PKB/PLKB yang

didayagunakan Perangkat Daerah KB

  untuk perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang

pengendalian penduduk

Cakupan PUS peserta KB anggota

  Usaha Peningkatan Pendapatan 9.09 454.50%
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- 50 203.50%
74.51 84.55%
KB mandiri

  Rasio petugas Pembantu Pembina KB
Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Cakupan ketersediaan dan distribusi

  alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 179



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Persentase Faskes dan jejaringnya

(diseluruh tingkatan wilayah) yang

  bekerjasama dengan BPJS dan % 2.42 77.77 3213.64%

memberikan pelayanan KBKR sesuai

dengan standarisasi pelayanan

  Cakupan Penyediaan Informasi Data % 50 50 100.00%
Mikro Keluarga di setiap desa   0.00%
100 100.00%
  Presentase remaja yang terkena Infeksi % 25
Menular Seksual (IMS)

Cakupan kelompok kegiatan yang

  melakukan pembinaan keluarga % 100
melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan keluarga yang mempunyai

  balita dan anak yang memahami dan % 90 90 100.00%
melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

  Rata-rata usia kawin pertama wanita Rasio 50   0.00%

Persentase Pembiayaan Program

  Kependudukan, Keluarga Bencana % 0.93 0 0.00%
dan Pembangunan Keluarga melalui

APBD dan APBDes

        
Realisasi 2021 Capaian 2021
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 83.09 83.02 99.92%
48.99 67.27%
  Persentase partisipasi perempuan di % 72.83
Lembaga Pemerintah

  Proporsi kursi yang diduduki % 71.13 20 28.12%
perempuan di DPR

  Partisipasi perempuan di lembaga % 24 44.55 185.63%
swasta 0.5 1.43%
0.26 96.30%
  Rasio KDRT Perempuan dan Anak % 35 48.01 120.63%

  Presentase jumlah tenaga kerja % 0.27
dibawah umur

  Partisipasi angkatan kerja perempuan % 39.8

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan

  penanganan pengaduan oleh petugas % 27.71 86.67 312.78%

terlatih di dalam unit pelayanan

terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan layanan

  kesehatan oleh tenaga kesehatan % 58.54 35 59.79%
terlatih di Puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di

Rumah Sakit

Cakupan layanan rehabilitasi sosial

yang diberikan oleh petugas

  rehabilitasi sosial terlatih bagi % 70.9 0.03 0.04%
perempuan dan anak korban 56 78.39%
56 75.87%
kekerasan di dalam unit pelayanan

terpadu.

Cakupan penegakan Hukum dari

tingkat penyidikan Sampaio dengan

  putusan pengadilan atas kasus- kasus % 71.44

kekerasan terhadap perempuan dan

anak

Cakupan perempuan dan anak korban

  kekerasan yang mendapatkan layanan % 73.81

bantuan hukum

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 180



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Cakupan layanan pemulangan bagi

  perempuan dan anak korban % 71.67 0.03 0.04%

kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial

  bagi perempuan dan anak korban % 0.27 0.03 11.11%

kekerasan

  Rasio APM perempuan/laki laki di Rasio 99.29 96.63 97.32%
SD

  Rasio APM perempuan/laki laki di Rasio 133.18 60.39 45.34%
SMP

  Rasio APM perempuan/laki laki di Rasio 57.15 57.22 100.12%
SMA
   
      Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jumlah Teknologi PKP2 -yang

  diterapkan/digunakan (1. bidang Jumlah Bidang 4 0 0.00%

perikanan, 2. bidang kelautan)

  Kontribusi sektor pertanian/ % 26.53 0 0.00%
perkebunan terhadap PDRB

  Kontribusi sektor pertanian (palawija) % 4.29 0 0.00%
terhadap PDRB 46754.93 550.06%
0.00%
  Produksi sektor pertanian Ton 8500 0 205.70%
1286.05 0.00%
  Kontribusi sektor perkebunan % 2.64
(tanaman keras) terhadap PDRB 0

  Produksi Sektor perkebunan Ton 625.21

  Kontribusi Produksi kelompok % 2.08
terhadap petani PDRB

  Kontribusi sektor kehutanan terhadap % 7.09 0 0.00%
PDRB

  Pengeluaran konsumsi rumah tangga rupiah/kapita/ 1382199.07 0 0.00%

per kapita bulan

  Pengeluaran per kapita yang ribu rupiah/ 8596.3 0 0.00%
disesuaikan orang/tahun 0 0.00%
0 0.00%
  Nilai tukar petani % 99.78 2200 100.00%
2400 100.00%
  Prsentase pengeluaran konsumsi non % 52.83
pangan perkapita

  Ketersediaan Pangan Utama % 2200

  Ketersediaan Energi dan Protein % 2400
perkapita

  Kontribusi sektor pertanian/ % 26.53 0 0.00%
perkebunan terhadap PDRB

  Kontribusi sektor pertanian (palawija) % 4.29 0 0.00%
terhadap PDRB

  Kontribusi sektor perkebunan % 2.64 0 0.00%
(tanaman keras) terhadap PDRB

  Kontribusi Produksi kelompok petani % 2.08 0 0.00%
terhadap PDRB

  Produktivitas padi atau bahan pangan % 30 0 0.00%
utama lokal lainnya per hektar
0 0.00%
  Nilai Tukar Petani (NTP) % 99.78 27605 106.78%
100.00%
  Peningkatan Populasi Ternak Ekor 25853 97
   
  Cakupan bina kelompok petani Kelompok 97 Realisasi 2021 Capaian 2021

     

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

9. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Rasio Rumah Layak Huni % 11.63 11.63 100.00%
0 0.00%
  Rasio layak huni permukiman Rasio 80
2.42 3.03%
  Cakupan ketersediaan rumah layak % 80
huni

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 181

‐‐‐

LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Cakupan layanan rumah layak huni % 50 0 0.00%
yang terjangkau % 50 0 0.00%
% 400 KK 0 0.00%
  Persentase permukiman yang tertata %
% 6
  Persentase lingkungan pemukiman %
kumuh   300 KK
Satuan
  Persentase luasan permukiman 76.67 0 0.00%
kumuh di kawasan perkotaan Ada/tidak  
Ada/tidak
  Proporsi rumah tangga kumuh Ada/tidak Target 2021 0 0.00%
perkotaan Ada/tidak
Ada/tidak Ada
  Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Ada/tidak 0 0.00%
Aman yang didukung dengan PSU Ada
%    
   Realisasi 2021 Capaian 2021
Ada/tidak
No. Indikator Kinerja
Ada/tidak
10. Dinas Lingkungan Hidup Ada/tidak
Ada/tidak
  Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada/tidak Ada  
Ada/tidak  
Ada/tidak
Terintegrasinya RPPLH dalam Ada/tidak
Ada/tidak
  rencana pembangunan kabupaten/ Ada/tidak Ada   

kota %

  Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Ada  Ada  
tingkat daerah Ada  Tidak  
Ada  Tidak  
  Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Ada  Tidak  
Air

  Hasil pengukuran indeks kualitas
Udara

  Hasil Pengukuruan Indeks kualitas
Tutupan Lahan

Pembinaan dan Pengawasan terkait

ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang diawasi

  ketaatannya terhadap izin lingkungan, 2  20 1000.00% 

izin PPLH dan PUU LH d yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas dan Sarana

  Prasarana Pejabat Pengawas Ada  Tidak  
Lingkungan Hidup di Daerah
Ada  Tidak  
(PPLHD) di Kabupaten/Kota Ada  Tidak  
Ada  Tidak  
  Terfasilitasi Pendampingan Ada  Tidak  
Pengakuan MHA Ada  Tidak  
Ada    
  Terverikasinya MHA dan kearifan Ada  Tidak  
lokal atau pengetahuan tradisional Ada  Ada  
Ada  Tidak  
  Terverikasinya hak kearifan lokal atau
hak pengetahuan tradisional

  Penetapan hak MHA

  Terfasilitasi kegiatan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan

  Terfasilitasi penyediaan sarana/
prasarana

  Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan masyarakat

  Jumlah daerah layanan pengangkutan
ke TPA

  Terlaksananya pemberian
penghargaan lingkungan hidup

Pengaduan masyarakat terkait izin

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

  yang di terbitkan oleh Pemerintah 0  2 #DIV/0!
daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha

dan dampaknya di Daerah

kabupaten/kota.

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 182




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Timbulan sampah yang ditangani % 69.03   0.00%
   
  Persentase jumlah sampah yang % 85   0.00%
terkurangi melalui 3R 71  25.99 36.61%
0.00%
  Persentase cakupan area pelayanan % 71   0.00%

  Presentase jumlah sampah yang % 0  0
tertangani

  Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di %
kabupaten/kota

  Persentase izin pengelolaan sampah %
oleh swasta yang diterbitkan

Persentase pengelolaan sampah oleh

  swasta yang taat terhadap peraturan % 0  0 0.00%

perundang- undangan     
Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021
    

No. Indikator Kinerja Satuan

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  Rasio penduduk ber- KTP per satuan Rasio 90.97 98 107.73%
Penduduk
42.77 94.47 220.88%
  Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 36.1 96.57 267.51%
ada ada 100.00%
  Rasio pasangan berakte nikah Rasio
90.97 98 107.73%
  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ada/tidak
40 63 157.50%
  Cakupan penerbitan Kartu Tanda % 42.77 61.5 143.79%
Penduduk (KTP)
ada ada 100.00%
  Cakupan Dokumen KIA %

  Cakupan Penerbitan Akte kelahiran %

  Sistem Informasi Kependudukan yang Ada/tidak
ter up date

Jumlah lembaga pemerintah yang

  memanfaatkan data base Jumlah 8 8 100.00%

Kependudukan ada
 
  Pofil Kependudukan Kabupaten Ada ada 100.00%
Target 2021    
     Capaian 2021
Realisasi 2021
No. Indikator Kinerja Satuan

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Cakupan sarana prasarana

  perkantoran pemerintahan desa yang Unit 30 30 100.00%

baik

Rata-rata jumlah kelompok binaan

  lembaga pemberdayaan masyarakat % 17 - 0.00%

(LPM)

  Rata-rata jumlah kelompok binaan % 84 54 64.29%
PKK
29 21 72.41%
  Persentase LSM aktif % 0 - 0.00%
100 64.29 64.29%
  Persentase LPM berprestasi % 100 100 100.00%

  Prsentase PKK aktif % 25 25 100.00%

  Prsentase Posyandu aktif % 15

  Swadaya Masyarakat terhadap %  
pemberdayaan masyarakat Target 2021

  Pemeliharaan Pasca Program % 15 100.00%
pemberdayaan masyarakat
   
     Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan

13. Dinas Perhubungan

  Jumlah arus penumpang angkutan Orang 49168 54918 111.69%
umum 34.21 15.53 45.40%
35.22 0.00%
  Rasio ijin trayek Jumlah 0
   
  Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan 1   100.00%
1
  Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/  
Terminal Bis :

  Jumlah Pelabuhan Laut Unit

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 183



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Jumlah Bandara Unit 1 1 100.00%
100.00%
  Jumlah Terminal Angkutan Umum Unit 2 2 113.64%
0.00%
  Persentase layanan angkutan darat % 25.8 29.32 99.38%
0.00%
  Persentase kepemilikan KIR angkutan % 27.73 0
umum 111.69%

  Pemasangan Rambu-rambu Unit 489.01 486 104.79%

  Rasio panjang jalan per jumlah Rasio 23.57 0  
kendaraan
90.53%
  Jumlah orang yang terangkut Jumlah 49168 54918
angkutan umum 0.00%

  Jumlah barang yang terangkut Kg 2630 2756 0.00%
angkutan umum
0.00%
Jumlah orang/barang melalui  
Capaian 2021
  dermaga/bandara/ terminal per      
100.00%
tahun :
0.00%
  Jumlah orang melalui dermaga/ Orang 92.48 83.722
bandara/ terminal per tahun 146.15%
102.48%
  Jumlah barang melalui dermaga per Kg 312.03  
tahun 37.82%

  Jumlah barang melalui dermaga/ Kg 253.24   65.22%
bandara/ terminal per tahun
0.00%
  Jumlah barang melalui dermaga/ Kg 2630   100.00%
bandara/ terminal per tahun 100.00%
100.00%
       
0.00%
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021
 
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Capaian 2021

  Indeks Pembangunan TIK Indeks 3.1 3.1 0.00%

Cakupan pengembangan dan 95.58%
56.21%
  pemberdayaan Kelompok Informasi % 0 0 0.00%
39.41%
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
0.00%
  Cakupan Layanan Telekomunikasi   13 19

  Persentase penduduk yang % 23.8 24.39
menggunakan HP/Telepon

  Poporsi rumah tangga dengan akses   23.8 9
internet

  Proporsi rumah tangga yang memiliki   2736.86 1785.00
komputer pribadi

  Tersedianya sistem data dan statistik ada/tidak Ada tidak ada
yang terintegrasi

  Buku Kaimana Dalam Angka ada/tidak Ada Ada

  Buku PDRB Dalam Angka ada/tidak Ada Ada

  Buku Indeks Pembangunan Manusia ada/tidak Ada Ada

Persentase Perangkat daerah yang

  telah menggunakan sandi/ keamanan % 0 0
informasi dalam komunkasi

Perangkat Daerah

       

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021

15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

  Angka Partsipasi Angkatan Kerja % 73.75  
(APAK)

  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 75.1 71.78
(TPAK)

  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6.76 3.8

  Rasio penduduk yang bekerja rasio 92.92  

  Rasio kesempatan kerja terhadap rasio 74.31 29.286
penduduk usia 15 tahun keatas

  Angka sengketa pengusaha-pekerja % 0.3 0
per tahun

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 184



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Besaran kasus yang diselesaikan % 0.6 1 166.67%
dengan Perjanjian Bersama (PB) %
% 2 621 31050.00%
  Besaran pencari kerja yang terdaftar % 40 0 0.00%
yang ditempatkan % 5650 1512 26.76%
%
  Keselamatan dan perlindungan % 0 0 #DIV/0!
8 0 0.00%
  Besaran pekerja/buruh yang menjadi % 40 0 0.00%
peserta program Jamsostek
% 50 0 0.00%
  Perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah daerah %
Rasio
  Besaran Pemeriksaan Perusahaan Jumlah
Jumlah
  Besaran pengujian Peralatan di Rasio
Perusahaan
 
Besaran tenaga kerja yang  
Satuan
  mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi Indeks
%
Besaran tenaga kerja yang Keg
%
  mendapatkan pelatihan berbasis % 50 6 12.00%
%
masyarakat
Orang
Besaran tenaga kerja yang Hari

  mendapatkan pelatihan % 50 0 0.00%
 
kewirausahaan Satuan

  Rasio lulusan S1/S2/S3 Orang 718.71   0.00%
Eksemplar 672.14 397 59.07%
  Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) Rasio
Orang
  Jumlah nilai investor berskala 403,792,733,615 767,666,044,517 190.11%
nasional (PMDN/PMA) 2946.14%

  Rasio daya serap tenaga kerja 24.88 733

  Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi 57,499,943,073 66,099,720,052.35 114.96%
PMDN (milyar rupiah)
 
   Target 2021   

No. Indikator Kinerja Realisasi 2021 Capaian 2021

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

  Indeks Daya Saing Pariwisata 2.29 Data Belum  
Kaimana 12.49 tersedia  
1300.00%
  Presentase Objek Pemajuan 1 Data Belum
Kebudayaan Asli Kaimana tersedia

  Penyelenggaraan festival seni dan 13
budaya

  Benda, Situs dan kawasan  cagar 10 4 40.00%
budaya yang dilestarikan

  Jumlah karya budaya yang 3 1 33.33%
direvitalisasi dan inventarisasi
5 Data Belum  
  Jumlah cagar budaya yang dikelola tersedia 986.32%
secara terpadu 950 9370 100.00%
Wisnu: 3-6
  Jumlah kunjungan wisata Wisman: 7-10 Wisnu: 1-10 0.00%
Wisman: 0  
  Lama Kunjungan wisata 13.15 Capaian 2021
    0

  Kontribusi sektor pariwisata terhadap Target 2021  
PAD Realisasi 2021

  

No. Indikator Kinerja

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

  Jumlah pengunjung perpustakaan per 125.4 150 119.62%
tahun 1106.82 1534 138.60%
0.376 0.38 101.06%
  Koleksi buku yang tersedia di 241.49 240 99.38%
perpustakaan daerah

  Rasio perpustakaan persatuan
penduduk

  Jumlah rata rata pengunjung
perpustakaan/tahun

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 185




LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Jumlah koleksi judul buku Jumlah 944.82 939 99.38%
perpustakaan

  Jumlah pustakawan, tenaga teknis, % 1 0 0.00%
dan penilai yang memiliki sertifikat

  Persentase Perangkat Daerah yang % 100 0 0.00%
mengelola arsip secara baku

  Peningkatan SDM pengelola Orang 2 2 100.00%
kearsipan

        

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021

18. Dinas Perikanan

Jumlah Teknologi PKP2 -yang

  diterapkan/digunakan (1. bidang Jumlah Bidang 4 2 50.00%

perikanan, 2. bidang kelautan)

  Produksi perikanan % 132.42 90 67.97%

  Konsumsi Ikan % 178.79 95 53.13%

  Cakupan bina kelompok Nelayan % 185.14 85.12 45.98%

  Produksi Perikanan kelompok % 82.69 72.42 87.58%
nelayan

  Proporsi tangkapan ikan yang berada % 87.08 85 97.61%
dalam batasan biologis yang aman

  Rasio Kawasan Lindung perairan % 9.32 10.15 108.91%
terhadap total luas perairan teritorial

  Nilai tukar nelayan % 92.66 90 97.13%

  Kontribusi sektor kelautan dan % 13.35 16 119.85%
perikanan terhadap PDRB

        

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021

19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

  Prosentase Koperasi aktif % 30.29 35.25 116.38%

  Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 3.42 3.4 99.42%

  Persentase  BPR/LKM aktif % 4.4 4.41 100.23%

  Prosentase usaha mikro dan kecil % 3.34 0.68 20.36%

  Ekspor bersih Perdagangan  4 - -

  Cakupan bina kelompok pedagang/ % 5.3 - -
usaha informal

  Cakupan bina kelompok Pengrajin % 70.8 - -

  Kontribusi sektor Perdagangan % 10.66 - -
terhadap PDRB

  Kontribusi sektor Industri terhadap % 5.25 5.7 108.57%
PDRB

  Pertumbuhan Industri % 1.69 - -

        

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021

20. Sekretariat Daerah

  Nilai Laporan Akuntabilitas Nilai CC CC 100.00%
Pemerintah Daerah

  Evaluasi Penyelenggaraan Nilai Tinggi (T) Belum ditetapkan 100.00%
pemerintahan Daerah (EPPD)

  Persentase Layanan Pengadaan secara % 89 92 103.37%
Elektronik

  Jumlah Produk Hukum Daerah Jumlah 150 Produk 244 Produk 162.67%

Hukum Daerah Hukum Daerah

        

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021 Capaian 2021

21. Sekretariat DPRD

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan

  pada setiap Alat-alat Kelengkapan Ada/Tidak Ada Ada 100.00%

DPRD

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 186



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Tersusun dan terintegrasinya

Program-Program Kerja DPRD

melaksanakan Pengawasan,

  Pembentukan dan Fungsi Anggaran Ada/Tidak Ada Ada 100.00%

dalam Dokumen Rencana Lima 100.00%

Tahunan (RPJM) maupun Dokumen  
Capaian 2021
Rencana Tahunan (RKPD)
-
Terintegrasi program- program DPRD -
-
untuk melaksanakan fungsi 194.44%
98.36%
  pengawasan, pembentukan Perda dan Ada/Tidak Ada Ada 88.96%
Anggaran ke dalam Dokumen -
98.99%
Perencanaan dan Dokumen Anggaran 0.00%
0.00%
Setwan DPRD 99.30%
0.00%
        125.10%
100.00%
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021 Realisasi 2021
100.00%
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
100.00%
  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 40.10 Data Tidak
Tersedia 100.00%
102.81%
  Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks 0.41 Data Belum 100.00%
Tersedia 100.00%
100.00%
  Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks 0 1.51 100.00%

  Pertumbuhan PDRB % (1.08) (2.10) 58.80%

  Laju Inflasi % 0.61 0.6

  PDRB perkapita Rp 47,647,234 42,385,419
0.4 Data Belum
  Indeks Gini % 84.82
3.33 Tersedia
  Presentase penduduk diatas garis % 10.04 83.96
kemiskinan 65.77  
0.382  
  Rasio Kesenjangan Kemiskinan rasio 54.98 65.31
Ada  
Proporsi penduduk dengan 43.95
Ada Ada
  pendapatan kurang dari USD 1,00 %
Ada Ada
(PPP) per kapita per hari
Ada Ada
  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks 97.27
100 Ada
  Angka Kriminalitas yang tertangani   61.67 100
59.28 100
  Rasio ketergantungan Rasio 100 61.67
59.28
Tersedianya dokumen perencanaan 10 100

  RPJPD yang telah ditetapkan dengan Ada/tidak 5.88
PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan :

  RPJMD yang telah ditetapkan dengan Ada/tidak
PERDA/PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan :

  RKPD yang telah ditetapkan dengan Ada/tidak
PERKADA

  Tersedianya dokumen RTRW yang Ada/tidak
telah ditetapkan dengan PERDA

  Penjabaran Konsistensi program %
RPJMD kedalam RKPD

  Penjabaran konsistensi Program %
RKPD kedalam APBD

  Kesesuaian rencana pembangunan %
dengan RTRW

  Persentase implementasi rencana %
kelitbangan.

  Persentase pemanfaatan hasil %
kelitbangan

Persentase perangkat daerah yang

  difasilitasi dalam penerapan inovasi %

daerah

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 187



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Persentase kebijakan inovasi yang % 0 50 -
diterapkan di daerah.
   
      Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

23. Badan Pendapatan Daerah

  Proporsi PAD terhadap Pendapatan % 2.78 3.4 122.30%
daerah
17.47 96.47%
  Persentase Pajak terhadap PAD % 18.11    
Capaian 2021
      Realisasi 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

  Opini BPK terhadap laporan keungan Indeks WTP WTP WTP
9.32 77.47%
  Presentase SiLPA % 12.03 9.32 77.47%

  Presentase SiLPA terhadap APBD % 12.03 15 100.00%

  Persentase program/kegiatan yang % 0 11.41 56.49%
tidak terlaksana 12.84 125.27%

  Presentase Belanja Pendidikan (20%) % 20.2 0 -

  Presentase Belanja Kesehatan  (10%) % 10.25 8.1 53.75%
Terlambat Terlambat
  Perbandingan antara belanja langsung % 0
dengan belanja tidak langsung 100 104.82%

  Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 15.07

  Penetapan APBD Waktu Tepat waktu

  Presentase aset daerah yang ter- % 95.4
registrasi

  Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu Tepat waktu Terlambat Terlambat
waktu
85 97.98%
  Persentase  Realisasi Anggaran % 86.75    
Realisasi 2021 Capaian 2021
     

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

25. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

  Rata-rata lama pegawai mendapatkan Tahun 3 4 75.00%
pendidikan dan pelatihan 3.15 100.00%
3.15 100.00%
  Presentase ASN yang mengikuti % 3.15
pendidikan dan pelatihan formal

Persentase Pejabat ASN yang telah

  mengikuti pendidikan dan pelatihan % 3.15

struktural

  Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada   20 17 85.00%
instansi pemerintah

  Jumlah jabatan administrasi pada   119 101 84.87%
instansi pemerintah

  Persentase penempatan ASN sesuai % 80 80 100.00%
ABK

  Jumlah pemangku jabatan fungsional % 1992 1210 60.74%
tertentu pada instansi pemerintah

  Persentase ASN dengan penilaian % 69.91 69.91 100.00%
prestasi kerja baik
   
      Realisasi 2021 Capaian 2021

No. Indikator Kinerja Satuan Target 2021

26. Inspektorat

  Nilai Level Maturitas SPIP Nilai 2 2 100.00%
94.72 103.54%
  Persentase tindak lanjut temuan % 91.48 0.00%
 
  Persentase pelanggaran Pegawai % 2 100.00%
100
  Persentase Aparatur Sipil Negara % 100 0.00%
yang Melaporkan Harta Kekayaannya  

  Jumlah temuan BPK angka 2.2

Tingkat Maturitas Sistem

  Pengendalian Intern Pemerintah level 2 2 100.00%

(SPIP)

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 188



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

  Tingkat  Kapabilitas Aparat level 2 2 100.00%
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)    
Target 2021    
   Satuan Realisasi 2021 Capaian 2021
2.23
No. Indikator Kinerja Indeks 4
Orang
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38.32
Kelompok
  Indeks HAM 100   0.00%
%   0.00%
  Jumlah masyarakat yang memiliki 78
wawasan kebangsaan %
60
  Jumlah Organisasi Masyarakat yang %   0.00%
memiliki wawasan kebangsaan

  Tingkat partisipasi pemilih dalam   0.00%
pelaksanaan pemilu/pilkada

  Tingkat partisipasi pemilih dalam   0.00%
pelaksanaan pemilu/pilkada

  Persentase LSM/Ormas yang dibina   0.00%
kebangsaan

Bab 3 Hasil Penyelengg. Urusan 189



LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB IV
CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
tentang pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan
merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah
provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/ kabupaten kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan Pemerintah
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota berpedoman pada norma,
standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan,
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan
pemerintah melalui kemeterian negara/lembaga kepada kepala daerah, selaras dengan
tindak lanjut implementasi tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas
pembantuan diatur dalam pasal yang sama pada ayat (4) yang pada intinya dinyatakan
bahwa kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang ditetapkan Gubernur, Bupati/Walikota.

Selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai
melalui tugas pembatuan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima
4.1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan
pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/ kegiatan tugas
pembantuan adalah:
a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab 4 Capaian Tugas Pemb & Penugasan 190

LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014;

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

h. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
i. Peraturan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Total Dana)
Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana menerima

alokasi anggaran Tugas Pembantuan melalui Kementerian/ Lembaga sebesar
Rp. 1.040.000.000,- atau mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar Rp.
12.152.080.000,- (91,44%) bila dibanding tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.
13.192.080.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp. 1.040.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun instansi pemberi tugas
pembantuan tersebut yang secara rinci dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kaimana

Tahun Anggaran 2020 dan 2021

2020 2021
Total Dana (Rp.)
No Instansi Pemberi OPD Pelaksana Realisasi Total Dana Realisasi (Rp.) Ket.
4 (Rp.) (Rp.) 6

12 3 5

1 Departemen 3.000.000.000 3.000.000.000 1.040.000.000 1.040.000.000 Turun
Pertanian RI

Bab 4 Capaian Tugas Pemb & Penugasan 191