LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Dirjen Perkebunan
Kementerian
Pertanian RI Dinas 3.000.000.000 3.000.000.000 1.040.000.000 1.040.000.000
melalui Dinas Pertanian dan
1.1 Tanaman Pangan, Ketahanan
Holtikultura dan Pangan
Perkebunan
Provinsi Papua
Barat
2 Kementerian Sosial 466.080.000 74.220.000 Nihil
RI 466.080.000 74.220.000 Nihil
Dirjen Dinas Sosial,
2.1 Pemberdayaan Pengendalian
Penduduk &
Sosial KB
Kementerian
3 Pekerjaan Umum 9.726.000.000 9.726.000.000
dan Perumahan
Rakyat
Dinas
3.1 Dirjen Penyediaan Pertanahan, 9.726.000.000 9.726.000.000
Perumahan Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman
4.1.3. Instansi Penerima Tugas Pembantuan
Program dan Realisasi pelaksanaan kegiatan dari pemberi Tugas
Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Kaimana ditahun 2021 hanya
dilaksanakan oleh 1 Organisasi Perangkat Daerah Yaitu Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan yang diuraikan sebagai berikut :
a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Urusan Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Papua
Barat dengan nomor DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.01.0000/ 001/2021 ke Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana berdasarkan yaitu
kegiatan Perluasan Tanaman Pala Seluas 1000 Ha (120.000 bibit) di Kampung
Trikora, Kampung Tanggaromi, Kelurahan Krooy Casuarina, Kampung Bahumia,
Wermura Kampung Wanoma, Gebiasi Kampung kooy, secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.2
Program Pembantuan Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian RI yang dilaksanakan sebagai
Penerima Manfaat di Kabupaten Kaimana
Program : 1. Program Perluasan Tanaman Pala
Kegiatan : 1. Kegiatan Perluasan Tanaman Pala
Instansi : Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian RI melalui
Pemberi DinasTanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi
Papua Barat
Pagu : 1. Rp. 1.040.000.000,-
Bab 4 Capaian Tugas Pemb & Penugasan 192
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
Realisasi : 1. Rp. 1.040.000.000,-
Lokasi : 1. Matoa Kaimana (Kelurahan Kaimana)
2. Kaimana Jaya (Kelurahan Krooy Wermura)
Volume : 1. 192000 Bibit
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
Realisasi
Realisasi Kegiatan Perluasan Tanaman Pala dengan dana sebesar Rp.
1.040.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.040.000.000,- atau sebesar 100% dengan
Realisasi Fisik 100%.
Tabel 4.3
Perbandingan Dana dan Realisasi Program Pembantuan penerima manfaat 2021 Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana
Realisasi
No. Program/Kegiatan Total Dana Keuangan Fisik
(Rp.)
Rp. % %
12 3 4 56
1 Program Perluasan Tanaman Rp.1.040.000.00 Rp.1.040.000.000 100 100
Pala 0
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2021
Permasalahan dan Solusi
Berkurangnya jumlah penerimaan alokasi anggaran untuk Tugas
Pembantuan bagi Kabupaten Kaimana disebabkan karena proses pelaporan
yang tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan oleh proses teknis pelaksanaan
kegiatan yang mengalami pperubahan jadwal sehingga pelaksanaannya pun
menjadi terlambat yang mengakibatkan proses pelaporan tidak tepat waktu.
Solusi mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan proses
komunikasi dan perencanaan yang baik antara Kementerian/Lembaga dengan
Gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan
daerah provinsi atau kabupaten yang akan menerima kegiatan tugas
pembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat
menciptakan system perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam
kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja menjadi RKA dari
Pemberi Tugas Pembantuan.
Bab 4 Capaian Tugas Pemb & Penugasan 193
LKPJ BUPATI KAIMANA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
BAB V
PENUTUP
Sebagai amanat Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (KDH) memuat hasil capaian atas
penyelenggaraan: 1). Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar, 2). Urusan Pemerintahan Pilihan serta 3). Urusan Pemerintahan
Penunjang. Selanjutnya, LKPj dimaksud disampaikan kepada DPRD 3 (tiga) bulan
setelah berakhir tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan diberi rekomendasi bagi
perbaikan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan kedepan.
LKPj KDH menjadi tidak hanya sebagai sebuah laporan rutin tahunan tetapi juga
menjadi acuan dalam Melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah atas pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
dasar kemasyarakatan dan pembangunan di daerah. Seluruh penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah dalam pelaporannya dengan merujuk
pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana yang dimuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain laporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dokumen LKPj juga
menyampaikan secara umum informasi terkait APBD Kaimana TA. 2021 dan
perubahannya, meskipun masih bersifat un-undited atau dalam proses audit oleh BPK
RI. Informasi APBD secara komprehensif sebagaimana dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nantinya.
Akhirnya, harus diakui bahwa LKPj KDH ini masih terdapat berbagai kekurangan,
terlebih, apabila mengaca pada tahap pengumpulan data dari para pemangku. Meski
demikian, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional, dokumen LKPj harus
disampaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk ditindak lanjuti.
Bab 5 Penutup 194