Modul Dasar Manajemen Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

D. Prinsip Penanggulangan Bencana Internasional

1. SPHERE

a) Piagam Kemanusiaan

Dalam Bab Piagam Kemanusiaan SPHERE, secara ringkas
piagam ini dapat dipahami sebagai point – point berikut :

• Komitmen lembaga-lembaga terhadap pemenuhan standar
minimum dalam melakukan respon bencana.

• Berisi persyaratan paling mendasar bagi kelangsungan
hidup dan martabat orang yang terkena dampak bencana.

• Memastikan Akuntabilitas upaya-upaya bantuan
kemanusiaan.

Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter) disusun
berdasarkan 3 prinsip berikut :

• Hak untuk Kehidupan yang bermartabat

• Hak untuk perlindungan dan keselamatan

• Hak untuk menerima bantuan kemanusiaan

Dimana dalam piagam ini ada penjelasan khusus tentang
prinsip-prinsip khusus dalam konteks “Konflik bersenjata”,
tentang prinsip “Pembedaan antara pemanggul senjata dan
yang bukan”; dan “Prinsip tidak mengusir paksa”.

b) Prinsip Perlindungan

Dalam suatu aksi kemanusiaan sebenarnya terdiri dari
dua pilar utama yaitu : perlindungan dan bantuan. Prinsip
Perlindungan dalam SPHERE adalah sebagai jawaban bahwa
orang yang mendapat ancaman atau bahaya dalam suatu
bencana atau konflik harus tetap mendapat perlindungan.
Prinsip ini akan menjadi panduan bagi lembaga kemanusiaan
bagaimana mereka menyelenggarakan perlindungan dalam
suatu aksi kemanusiaan.

Ada empat prinsip perlindungan dasar dalam suatu aksi
kemanusiaan dalam SPHERE yaitu :

• Menghindari terjadinya bantuan kemanusiaan yang semakin
menyengsarakan orang yang terkena dampak bencana.

• Memastikan setiap orang memiliki akses terhadap bantuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 41

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

kemanusiaan yang proposional sesuai kebutuhan mereka
tanpa diskriminasi.

• Melindungi orang yang terkena dampak bencana dari
kekerasan secara fisik dan mental akibat adanya tindak
kekerasan dan pemaksaan.

• Mendampingi orang yang terkena dampak bencana untuk
menyuarakan hak – hak mereka dan memberikan akses
penyembuhan atau rehabilitasi akibat dari suatu tindak
kekerasan.

Telah disepakati dalam klaster perlindungan global bahwa
tiap lembaga kemanusiaan harus memiliki focal point untuk
beberapa isu perlindungan dibawah ini yaitu :

• Perlindungan anak

• Kekerasan berbasis gender

• Perumahan, tanah dan hak milik

• Aksi penambangan

• Peraturan tentang hukum dan peradilan

c) Standar – Standar Inti (Core Humanitarian Standards)

Sebelum membahas ke standar – standar minimum, kita
harus melihat terlebih dahulu standar – standar inti dalam
SPHERE. Standar ini ibaratnya yang memayungi standar –
standar lainnya dalam SPHERE. Standar – standar ini terdiri
dari enam point sebagai berikut :

1. Aksi kemanusiaan yang berpusat pada orang yang terkena
dampak bencana atau konflik.

2. Koordinasi dan kolaborasi

3. Pengkajian

4. Desain dan respon

5. Kinerja, transparansi dan pembelajaran

6. Kinerja pekerja kemanusiaan.

Sama halnya dengan standar – standar minimum, maka Core
Standards juga memiliki strukstur sebagai berikut :

42 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

• Core Standards (Standar Inti) : yaitu 6 point di atas yang
merupakan ukuran kualitatif yang harus dicapai dalam
suatu aksi kemanusiaan.

• Key Actions (Aksi Kunci) : berisi aktivitas yang disarankan
untuk mencapai standar.

• Key Indicators (Indikator Kunci) : merupakan suatu sinyal
atau tanda – tanda bahwa suatu standar telah tercapai.

• Guidance Notes (Catatan Panduan) : menjelaskan tentang
beberapa point penting yang harus dipertimbangkan
dalam mencapai Core Standards, Key Actions maupun Key
Indicators.

2. CHS (Core Humanitarian Standard on Quality and
Accountability)
CHS adalah perangkat yang terdiri dari sembilan komitmen
terhadap komunitas dan warga terdampak krisis yang
menyatakan apa yang dapat mereka harapkan dari oganisasi
dan perorangan yang menyampaikan bantuan kemanisiaan.
Setiap komitmen didukung oleh sebuah kriteria mutu yang
menandai bagaimana organisasi kemanusiaan dan staf harus
bekerja untuk memenuhinya.
Sembilan komitmen dan kriteria kualitas :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 43

DIKLAT DMAOSADRUL DMASAANRAPJEENMAENNGBGENUCLAANNGAAN BENCANA

1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan
relevan.

2. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses
terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada
waktu yang tepat.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus efektif dan
tepat waktu.

3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak
negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang
berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong
peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat
buruk.

4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak –
hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses
terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan
keputusan yang berdampak pada diri mereka.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan berdasarkan pada
komunikasi, partisipasi dan umpan balik.

5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses
terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif.
Kriteria kualitas: Pengaduan disambut baik dan ditangani.

6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan
yang terkoordinasi dan saling melengkapi.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus terkoordinasi
dan saling melengkapi.

7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan
penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar
dari pengalaman dan refleksi.
Kriteria kualitas: Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar
dan meningkatkan diri.

8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan
yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten
dan dikelola dengan baik.

44 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Kriteria kualitas: staf didukung dalam melaksanakan
pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil
dan setara.
9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan
bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber
– sumber daya dengan efektif, efisien dan etis.
Kriteria kualitas: sumber – sumber daya dikelola dan
digunakan dengan bertanggungjawab sesuai peruntukkannya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 45

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

G. Rangkuman

1. Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala
upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada
tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.

2. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses
yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian
tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan
bencana.

3. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan
bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

a) Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi
bencana dan terdapat potensi bencana

b) Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan
pada saat sedang terjadi bencana.

c) Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

46 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

BAB III
SISTEM PENANGGULANGAN

BENCANA

A. Sistem Penanggulangan Bencana
Terbitnya Undang Undang No.24 Tahun 2007 Tentang
PenanggulanganBencanatelahmemberikandampakbesarterutama
dalam perubahan para-digma dari tanggap darurat menjadi siaga
bencana. UU ini juga memberikan kepastian hukum akan sistem
PB di Indonesia sehingga diharapkan berbagai pihak memahami
peran dan fungsi serta memiliki kepastian untuk mengambil
tindakan terkait dengan PB untuk semua tahapan bencana.
Perubahan lainnya adalah makin terintegrasinya penanggulangan
bencana dalam rencana pemban-gunan, pendekatan baru telah
mengintegrasikan bencana sebagai bagian dari pembangunan
melalui pembentukan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko
Bencana (RAN PRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
yang kemudian dijabarkan lagi di tingkat daerah dalam bentuk
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 47

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Perubahan lainnya adalah pada peran masyarakat. Jika sebelumnya
masyarakat selalu diletakkan sebagai korban dengan partisipasi
yang yang terbatas dalam penanggulangan bencana, terutama
pada tahap mitigasi, maka melalui undang-undang ini peran serta
partisipasi masyarakat lebih besar. Keterlibatan masyarakat dalam
penanggulangan bencana merupakan hak dan sekaligus kewajiban
seperti diatur dalam Pasal 26 dan 27 ayat (1) UU No. 24/2007
yang menegaskanmuskan hak dan kewajiban masyarakat dalam
PB.

Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru dalam
Penanggulangan Bencana

No ASPEK SISTEM LAMA SISTEM BARU

Berlaku umum dan mengikat

1 Dasar Hukum Bersifat sektoral seluruh departemen,

masyarakat, lembaga non

pemerintah

2 Paradigma Tanggap darurat Mitigasi, tanggap darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi

3 Lembaga Bakornas PB, BNPB, BPBD PROPINSI, BPBD

Satkorlak, dan Satlak Kab/ Kota

4 Peran Terbatas Melibatkan masyarakat
Masyarakat secara aktif

Pembagian Sebagian besar Tanggung jawab pemerintah
Tanggung pemerintah pusat
5 pusat, propinsi dan
Jawab
kabupaten,

• Rencana Aksi Nasional

Pengurangan Resiko

Belum menjadi Bencana (RAN PRB)
bagian aspek
6 Perencanaan perencanaan • Rencana Penanggulangan
Pembangunan pembangunan
Bencana (RPB)

• Rencana Aksi Daerah Pengu

rangan Resiko Bencana

(RAD PRB)

7 Pendekatan Kerentanan Analisa resiko
Mitigasi

Forum Belum ada • Adanya Platform Nasional
8 kerjasama dan daerah (Platform
Nasional PRB, Platform
antar lembaga Daerah/Forum PRB Provinsi/
Kabupaten)

48 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

• Platform Tematik (Misal:

Konsorsium Pendidikan

Bencana, Forum Perguruan

Tinggi PRB/FPT PRB, IABI)

9 Alokasi Tanggungjawab Tergantung pada tingkatan
Anggaran Pemerintah Pusat bencana

10 Pedoman PB Terpecah dan bersifat Mengacu pada pedoman yang

sektoral disusun BNPB dan BPBD

Keterkaitan Belum menjadi Aspek bencana telah
11 dengan Tata aspek yang
dipertimbangkan dalam
Ruang dipertimbangkan
penyusunan tata ruang

1. Legislasi

Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
bencana sebagai acuan Penanggulangan bencana yang
mengatur tanggungjawab dan kewajiban pemerintah, hak dan
kewajiban masyarakat, sistem kelembagaan, pendanaan, dan
sangsi. Aturan pelaksanaan Penanggulangan Bencana tertuang
pada empat aturan turunan UU No. 24/2007 dengan terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP),
yaitu :

• Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan
PB.

• Peraturan Pemerintah No. 22/2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana.

• Peraturan Pemerintah No. 23/2008 tentang Peran serta
lembaga interna-sional dan lembaga asing non pemerintah
dalam PB.

• Peraturan Presiden No. 08/2008 tentang BNPB.

Peraturan di tingkat daerah mengenai penyelenggaraan
penanggulangan bencana diterbitkannya Peraturan Daerah
tentang penanggulangan bencana, peraturan gubernur,
peraturan bupati/walikota.

2. Kelembagaan

Lembaga penyelenggara PB di tingkat pusat ialah BNPB, dengan
kedudukan lembaga pemerintah non-departemen setingkat
menteri. Struktur di dalam BNPB terdapat dua unsur utama
yaitu Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Unsur pengarah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 49

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

terdiri dari unsur pejabat pemerintah dan unsur masyarakat
profesional dipilih melalui uji kepatutan oleh DPR. Sedangkan
unsur pelaksana merupakan kewenangan pemerintah yang
komposisinya terdiri dari tenaga profesional dan ahli yang
secara struktural terbagi ke dalam empat deputi :

• Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

• Deputi Tanggap Darurat

• Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

• Deputi Logistik dan Peralatan

Kelembagaan PB di tingkat Provinsi dibentuk BPBD tingkat
provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah
Gubernur atau setingkat eselon I/b. Pada tingkat Kabupaten
/ Kota, BPBD tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang
pejabat setingkat di bawah bupati/ walikota atau setingkat
eselon II/a.

Fungsi Unsur Pengarah adalah menyusun konsep pelaksanaan
kebijakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
PB. Fungsi Unsur Pelaksana adalah koordinasi, komando dan
pelaksana dalam penyelenggaraan PB. Unsur Pelaksana BPBD
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: Pra bencana,
saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Fungsi BPBD adalah
merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan
tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasian pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh.

Sedangkan tugas BPBD adalah:

a. Menetapkan pedoman dan arahan

b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

f. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang

50 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

i. Melaksanakan kewajiban lain.

3. Perencanaan

Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan
pengintegrasian PB bencana dalam rencana pembangunan
nasional dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan
bencana dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu :
Rencana Penanggulangan Bencana (Renas PB, RPB Daerah),
yang kemudian didiskripsikan menjadi rencana aksi (RAN PRB,
RAD PRB). Rencana Penanggulangan Bencana (Nasional dan
Daerah) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Rencana Jangka Menengah Nasional dan Daerah.

b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

• Rencana Mitigasi : rencana yang disusun pada pra-
bencana pada situasi tanpa potensi bencana terkait upaya
mitigasi (struktural dan non struktural).

• Rencana Kontinjensi : Rencana yang disusun pada pra-
bencana pada situasi potensi bencana untuk satu jenis
bencana. Suatu proses perencanaan kedepan, dalam
keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan
disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan,
dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui
bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih
baik dalam situasi darurat atau kritis. Rencana kontinjensi
juga sebagai dokumen komitmen antar stakeholder dalam
pengerahan sumber daya pada saat kejadian bencana.

• Rencana Operasi : disusun sesaat terjadi bencana,
rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan
operasi penanganan darurat bencana. Rencana operasi ini
disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat
dengan mempertimbangkan rencana kontinjensi dan hasil
kaji cepat.

• Rencana Pemulihan : rencana untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 51

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

dan rekonstruksi dengan menerapkan prinsip membangun
menjadi lebih baik (Build back better) dan membangun
lebih aman (build back safer).

Skema perencanaan PB tergambar pada Quadran
berikut:

4. Pendanaan

Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan
menjadi dua:

a) Pendanaan dari pemerintah, dibedakan menjadi 4
berdasarkan peruntukkannya : 1) kegiatan rutin dan
operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan
dana DIPA, termasuk Dana Alokasi Khusus, 2) kegiatan
penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi 3) untuk
bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan
Dana Siap Pakai (ON CALL), yang penggunaannya dengan
kemudahan akses (rincian baca : PP22/2008), 4) kegiatan
pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana
dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

52 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

b) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang
dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat
(Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat
internasional.

5. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga)
sub sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan
dengan baik yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut.

a) Kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat,
masyarakat terlatih, relawan, Platform Nasional PRB (Planas
PRB), pembentukan Forum PRB Provinsi/Kabupaten/Kota/
Desa, dsb. Termasuk sumberdaya sarana prasarana termasuk
kantor, alat komunikasi, trasnsportasi, obat-obatan dsb.

b) IPTEK, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah
tahan gempabumi dan sistem peringatan dini, pengkajian
risiko bencana.

c) Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan
penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan.

Upaya peningkatan kapasitas diantaranya:

• Memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum
sekolah melalui program Sekolah dan Madrasah Aman
bencana.

• Membuka program Disaster Management di Perguruan
Tinggi (contoh Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi
Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung;
Universitas Pertahanan Indonesia, UPN Veteran Yogyakarta,
dan sebagainya).

• Menyelenggaraan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis
Masyarakat, diantaranya melalui program Desa Tangguh,
Desa Siaga, Kampung Tangguh, Desa Pesisir Tangguh.

• Mencetak tenaga ahli profesional dan ahli PB, diantaranya
dengan sertifikasi profesi PB melalui Lembaga Sertifikasi
Profesi PB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 53

DIKLAT DMAOSADRUL DMASAANRAPJEENMAENNGBGENUCLAANNGAAN BENCANA

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Dengan meningkatnya kapasitas di daerah diharapkan dapat
melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan dibagi menjadi 3
(tiga) sesuai siklus penanggulangan bencana (baca : UU No. 24
Tahun 2007 dan PP21/2008) oleh pemerintah, masyarakat sipil,
media, dan dunia usaha.

B. Sistem Penanggulangan Bencana Dalam Pembangunan
Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi
mitigasi/preventif, dan sekaligus juga paradigma pembangunan
meniscayakan setiap upaya pencegahan dan mitigasi hingga
rehabilitasi dan rekonstruksi telah diintegrasikan dalam program-
program pembangunan di berbagai sektor. Dalam paradigma
sekarang, Pengurangan Risiko Bencana merupakan rencana
terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi
aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
Dalam implementasinya kegiatan pengurangan risiko bencana
nasional merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Panjang, serta menyesuaiakan dengan rencana
pengurangan risiko bencana pada tingkat regional dan internasional,
misalnya mengacu pada SDG’s dan Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction (SFDRR).
Sebagai subyek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses
saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya
pengurangan risiko bencana secara langsung dapat melibatkan
masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana,
prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan
kegiatan pengurangan risiko bencana. Dalam rangka menunjang
dan memperkuat daya dukung setempat, sejauh memungkinkan
upaya-upaya pengurangan risiko bencana akan menggunakan
dan memberdayakan sumber daya setempat. Ini termasuk tetapi
tidak terbatas pada sumber dana, sumber daya alam, ketrampilan,
proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

54 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
Gambar 16.  Dampak Bencana dalam Pembangunan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 55

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia
dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan, yang berpedoman
pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No.24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan Pengurangan
Risiko Bencana.

2. Pentingnya pemahaman prinsip – prinsip penanggulangan
bencana nasional dan prinsip penanggulangan bencana indonesia

3. Sistem penanggulangan bencana dalam pembangunan merubah
paradigma penanggulangan bencana yang berfokus pada
tanggap darurat berubah menjadi fokus pada pengurangan
risiko bencana, yang tidak terpisah dalam sistem perencanaan
pembangunan semua sektor.

4. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap
darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.

5. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah
merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan
semata-mata karena kewajiban pemerintah.

6. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah
tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat dan lembaga
usaha, dimana pemerintah menjadi penanggungjawab
utamanya.

G. Saran

Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari
sebelumnya berbasis penanganan darurat bencana, sejak
diundangkannya UU No. 24 Tahun 2007 berubah menjadi
pengurangan risiko bencana. melalui pelatihan terkait dengan
dasar manajemen penanggulangan bencana ini diharapkan
akan tercipta pemahaman komprehensif terahadap perubahan
paradigma ini.

56 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Catatan:...................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 57

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

58 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

MODUL MANAJEMEN BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 59

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

60 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Ajar ini merupakan bahan program Diklat Dasar Manajemen
Penanggulangan Bencana yang dapat dipelajari dan diajarakan
kepada Aparatur/ Peserta Diklat. Bahan Ajar ini merupakan
pembelajaran yang dapat dikembangkan. Bahan Ajar ini mengikuti
kaidah – kaidah penulisan Bahan Ajar yang berlaku seperti uraian,
latihan, dan contoh – contoh. Materi pembelajaran Manajemen
Risiko Penanggulangan Bencana ini bisa dipelajari secara lengkap
dan juga dapat disajikan sumber bahan belajar bagi peserta
maupun peserta Diklat.

Mata Diklat ini memberikan pedoman dan wawasan bagi
Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha. Bahan Ajar ini selain
akan memberikan pembelajaran secara teoritis juga dapat
digunakan secara praktis.

B. Deskripsi Singkat

Bahan Ajar ini menjelaskan Manajemen Risiko Bencana,
Kesiapsiagaan, Manajemen Darurat Bencana, dan Manajemen
Pemulihan. Dalam manajemen risiko diperlukan langkah
penanganan yang menyeluruh dan efektif, di mana semua
elemen masyarakat wajib berperan serta untuk bersama-sama
mengaplikasikan manajemen risiko dalam penanggulangan
bencana dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dan
mitigasi dan bukan berbasis tanggap darurat.

Bencana dapat terjadi ketika terdapat ancaman/bahaya yang
bertemu dengan faktor manusia. Faktor manusia sendiri terbagi
menjadi kondisi rentan, dan kapasitas masyarakat. Ancaman
atau bahaya merupakan suatu fenomena (alam atau buatan)
yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan atau kerugian
dan kehilangan jiwa manusia. Ancaman berpotensi menimbulkan
bencana, namun tidak semua ancaman atau bahaya selalu menjadi
bencana. Potensi tersebut yang disebut sebagai risiko bencana.

C. Manfaat Bahan Ajar bagi Peserta

Bahan Ajar ini sangat penting untuk peserta Diklat Dasar
Manajemen Penanggulangan Bencana, sebab secara umum
setelah mempelajari materi dari bahan ajar ini, peserta diharapkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 61

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

mempunyai kompetensi dasar mampu memahami konsep dan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Kurikuler Khusus
Setelah selesai proses pembelajaran peserta diharapkan
mempunyai kompetensi dasar mampu:
• memahami manajemen risiko bencana
• memahami kesiapsiagaan
• memahami manajemen tanggap darurat bencana
• memahami manajemen pemulihan bencana

2. Tujuan Kurikuler Umum
Setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan mempunyai
kompetensi mampu untuk menjelaskan Manajemen Bencana

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Manajemen Risiko Bencana
a) Tahapan Manajemen Risiko Bencana
b) Unsur-unsur Risiko Bencana
c) Identifikasi Risiko Bencana
d) Penilaian dan Pengkajian Risiko Bencana
e) Indek Risiko Bencana Indonesia

2. Kesiapsiagaan Bencana

3. Manajemen Darurat Bencana

4. Manajemen Pemulihan Bencana

F. Petunjuk Belajar
Bagi Peserta Diklat
Agar peserta Diklat berhasil menguasai Bahan Ajar ini dengan
baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

62 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Bahan Ajar ini, sampai
peserta Diklat memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana
mempelajari Bahan Ajar ini dan mengimplementasikannya.

2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata kata kunci
dan kata – kata yang peserta diklat anggap baru. Kemudian cari
dan baca pengertian kata – kata kunci dalam daftar Singkatan
Modul ini atau dalam kamus Bahasa Indonesia.

3. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta Diklat dan
tanyakan kepada Widyaiswara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 63

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

64 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

BAB II
MANAJEMEN RISIKO BENCANA

A. Tahapan Manajemen Risiko Bencana
Manajemen risiko bencana adalah pengaturan/manejemen
bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan
mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen
risiko ini dilakukan dalam bentuk:
1. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau
mengurangi ancaman bencana.
2. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 65

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Definisi diatas tidak berbeda dengan definsi Mitigasi dari
UNISDR yang menyebutkan bahwa “mitigasi adalah upaya untuk
mengurangi atau meminimalkan dampak buruk dari ancaman.
Mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk struktural (fisik), non
struktural (perencanaan penggunaan lahan) dan pendidikan
(kampanye kesadaran masyarakat) yang dilaksanakan untuk
meminimalkan dampak merugikan dari kejadian-kejadian ba-
haya alam yang potensial timbul”.

3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini
sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra
bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu
serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana
pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

4. Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek
mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk
menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.
Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan
manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap
pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan
terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan
risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin manajemen
bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi
PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga
harus mengurangi risiko bencana.

Pencegahan Dan Mitigasi : Manfaat Dan
Nilai Strategisnya

Sebagai sebuah kegiatan yang integral dengan semua kegiatan
pembangunan, maka upaya upaya Pencegahan dan Mitigasi
memiliki beberapa nilai strategis, seperti :

• Mencegah/Mengurangi hilangnya nyawa, harta benda, dan
kerusakan hasil pembangunan.

• Mengurangi pengeluaran untuk tanggap darurat dan
pemulihan

• Melanggengkan pembangunan secara berkelanjutan

66 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

• Mengurangi stres dan beban psikologis kegiatan tanggap
darurat dan pemulihan

Perbedaan Pencegahan Dan Mitigasi

Seringkali upaya-upaya untuk menghindarkan atau
menghilangkan dampak ancaman tidak dapat dilakukan
(pencegahan). Pada kasus tersebut, maka aktivitas yang
dilakukan bergerak ke arah mitigasi (mengurangi atau
meminimalkan dampak). WHO (World Health Organization)
misalnya lebih banyak menggunakan istilah pencegahan untuk
menjelaskan mitigasi. Badan kesehatan dunia ini menggunakan
istilah pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Karena
alasan inilah maka definisi pencegahan dan mitigasi kerapkali
digunakan secara tumpang tindih atau bergantian. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pada mitigasi, fokus lebih
pada pengurangan skala, besaran, intensitas sebuah ancaman
bukan menghilangkannya.

Untuk lebih jelasnya, bisa dicontohkan dari kasus ancaman
banjir. Dalam konteks pencegahan, hal yang bisa dilakukan
untuk mencegah ancaman banjir misalnya adalah membangun
tanggul yang kuat dan besar. Namun jika tanggul yang telah
dibuat tidak mampu menahan banjir, maka tindakan mitigasi
yang bisa dilakukan adalah membangun kanal-kanal saluran air
yang memadai di sekitar pemukiman. Dalam situasi ini banjir
kemungkinan akan tetap terjadi, namun keparahan dampa-
knya minimal akan terkurangi. Misalnya setelah membangun
kanal, jika dahulu pemukiman terendam selama lima hari, maka
sekarang menjadi dua hari saja.

Namun demikian perlu dicatat bahwa tidak semua ancaman
dapat dicegah. Terdapat karakteristik ancaman tertentu yang
hanya bisa dimitigasi namun tidak dapat dicegah, misalnya
ancaman gempa bumi. Gempa bumi tidak dapat diprediksi dan
dapat terjadi kapan saja. Namun dengan mitigasi yang baik
maka dampak dari gempa bumi dapat diminimalisir. Upaya
upaya untuk menurunkan Risiko Bencana di sebuah wilayah
yang dilakukan dengan menghilangkan ataupun mengurangi
ANCAMAN dan KERENTANAN itu disebut sebagai langkah
PENCEGAHAN dan MITIGASI dalam PRB.

Tahapan Aktivitas Manajemen Risiko

Jadi pada intinya kita bisa melihat bahwa ada empat aktivitas
yang harus dilakukan dalam manajemen risiko ini:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 67

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

1. Identifikasi risiko dan tingkat kerentanan.

Yang perlu diidentifikasi antara lain jenis atau sifat bencana,
lokasi, berapa besar tingkat kekuatannya (intensitas), jangka
waktu dari bencana-bencana sebelumnya untuk bisa melihat
tingkat probabilitas atau frekuensi timbulnya ancaman
atau risiko bencana. Keadaan dan tingkat kerentanan dari
masyakarat dan sumber daya lainnya termasuk infrastruktur
juga harus diidentifikasi.

2. Mengkaji risiko dan tingkat kerentanan.

Dalam tahapan ini risiko yang ada harus dianalisa untuk
melihat berapa besar tingkat bahayanya, begitu pula tingkat
kerentanannya harus dianalisa untuk dapat mengetahui
kapasitas dari masyarakat dan sumber daya yang tersedia
untuk mengurangi risiko atau dampak dari bencana.

3. Evaluasi.

Risiko dan tingkat kerentanan tersebut harus dievaluasi
untuk menentukan risiko mana yang memerlukan prioritas
dan penanggulangan.

4. Pelaksanaan PRB berdasarkan evaluasi yang dibuat.

Pelaksanaan pengurangan risiko dilakukan lintas sektor dan
lintas wilayah oleh berbagai pihak dalam pembangunan,
baik pemerintah, wasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan
organisasi masyarakat.

PROSES KAJIAN MANAJEMEN RISIKO

• Menentukan konteks, meliputi :
- Penentuan topik yang akan dikaji risikonya
• Penentuan faktor-faktor eksternal (Sosial, kultural, politis,
perundangan, ekonomis dsb).Faktor penentu yg memberikan
dampak terhadap pencapaian tujuan
• Penentuan faktor-faktor internal (Standard, pedoman, model
yg digunakan)
- Penentuan proses manajemen risiko
• Menetapkan metodologi yg digunakan
• Penentuan kriteria risiko yg digunakan untuk evaluasi

68 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

• Tingkat risiko mana yg dapat ditolerir dan diterima
• Menilai risiko

- Mengkuantitatifkan setiap jenis risiko (dampak dan probabilitasnya
- Menilai risiko (tinggi, sedang, rendah)
- Menetapkan risiko yg dapat ditolerir
- Melakukan evaluasi risiko
• Membuat tanggapan atas risiko
• Melakukan pemantauan/pengendalian
Contoh:
Cara menentukan Konteks
- Mengkaji Risiko Bencana
• Menentukan faktor eksternal (ancaman bahaya, alam/non alam)
• Menentukan faktor internal (kerentanan dan kemampuan)
- Proses Manajemen Risiko
• Metode yang akan digunakan utk identifikasi, penilaian dsb.
- Penentuan Kriteria yang akan digunakan
• Tingkat Risiko yang akan ditetapkan (3 atau 5 level)
• Tingkat risiko yang bisa diterima atau ditolerir

MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 69

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

B. Unsur-unsur Risiko Bencana

Risiko adalah prakiraan/probabilitas potensikerugian yang
ditimbulkan oleh bencana padasuatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu sepertikematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnyarasa
aman, mengungsi, kerusakan atau kehilanganharta, dan gangguan
kegiatan masyarakat.

Secara konvensional risiko dinyatakan dalam persamaan:

Risiko = Bahaya x Kerentanan

Kapasitas

R = RisikoBencana

H = Hazard(bahaya)

V = Vulnerability (kerentanan)

C = Capacity (kemampuan)

Sejumlah disiplin ilmu juga mencakup konsep keterpaparan untuk
secara khusus merujuk pada aspek kerentanan fisik. Lebih dari
sekedar mengungkapkan kemungkinan adanya kerugian fisik,
sanga tpenting untuk mengakui bahwa risiko-risiko dapat bersifat
melekat atau dapat diciptakan atau ada dalam sistem-sistem
sosial. Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dimana
risiko terjadi dan oleh karenanya penduduk tidak mesti mempunyai
persepsi yang sama tentang risiko dan akar-akar penyebabnya.

Risiko (risk): Kemungkinan akan kehilangan yang bisa terjadi
sebagai akibat kejadian buruk, dengan akibat kedaruratan dan
keterancaman. Bahaya (hazard): Potensi akan terjadinya kejadian
alam atau ulah manusia dengan akibat negatif. Keterancaman
(vulnerability): Akibat yang timbul dimana struktur masyarakat,
pelayanan dan lingkungan sering rusak atau hancur akibat
dampak kedaruratan. Adalah kombinasi mudahnya terpengaruh
(susceptibility) dan daya bertahan (resilience). Resilience adalah
bagaimana masyarakat mampu bertahan terhadap kehilangan,
dan susceptibility adalah derajat mudahnya terpengaruh terhadap
risiko. Dengan kata lain, ketika menentukan keterancaman
masyarakat atas dampak kedaruratan, penting untuk memastikan
kemampuan masyarakat beserta lingkungannya untuk
mengantisipasi, mengatasi dan pulih dari bencana. Jadi dikatakan
sangat terancam bila dalam menghadapi dampak keadaan bahaya
hanya mempunyai kemampuan terbatas dalam menghadapi
kehilangan dan kerusakan, dan sebaliknya bila kurang pengalaman

70 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

menghadapi dampak keadaan bahaya namun mampu menghadapi
kehilangan dan kerusakan, dikatakan tidak terlalu terancam
terhadap bencana dan kegawatdaruratan.

1. Identifikasi Risiko Bencana

Merupakan analisis menyeluruh terhadap kerentanan, lokasi,
daya rusak, dan identitas bahaya. Aktivitas dalam identifikasi
risiko bencana:
• Pengumpulan data bahaya dan pemetaan (frekuensi,besaran,

dan lokasi)
• Penilaian kerentanan kerentanan (populasi populasi dan asset

yang asset yang terpapar terpapar),
• Penilaian kapasitas dan sumber daya
• Penilaian risiko (probabilitas dari kerugian yangdiharapkan)

2. Penilaian Risiko Bencana

Penilaian risiko: suatu metodologi untuk menentukkan proses dan
keadaan keadaan risiko melalui melalui analisis potensi potensi
bahaya (hazards) dan evaluasi kondisi kini dari kerentanan yang
dapat berpotensi membahayakan orang, harta, kehidupan, dan
lingkungan tempat tinggal.

Indeks penilaian risiko bencana: Indeks Risiko Bencana adalah
teknik analisis kuantitatif yang menggunakan indikator statistik
untuk mengukur dan membandingkan berbagai variabel.

Keuntungan dari teknik ini adalah efisiensi dalam pengukuran
elemen kunci risiko bencana. Dalam teknik ini, pengulangan
aplikasi sistem indikator memungkinkan pengawasan proses
pengurangan risiko bencana. Sistem ini juga dapat diterapkan
dengan cepat dan berbiaya sedikit. Sistem ini berguna di tingkat
nasional untuk mengidentifikasi masyarakat yang terpapar
bencana.

Keterbatasan dari teknik ini termasuk penggunaan indikator
yang tidak mencerminkan kompleksitas kenyataan. Basis data
di tingkat lokal dan nasional, saat ini tidak menggunakan data
dan kerangka kerja analisis yang seragam. Selain itu, juga
disebabkan karena tidak tersedianya data yang sesuai dalam
hal cakupan dan akurasiannya. Di lain sisi, manakala melakukan
peng-indeks-an, dimungkinkan perbandingan risiko relatif di
antara dua wilayah geografis, namun tidak dapat digunakan
untuk menggambarkan risiko aktual di setiap wilayah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 71

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Keterbatasan dari teknik ini termasuk penggunaan indikator
yang tidak mencerminkan kompleksitas kenyataan. Basis data
di tingkat lokal dan nasional, saat ini tidak menggunakan data
dan kerangka kerja analisis yang seragam. Selain itu, juga
disebabkan karena tidak tersedianya data yang sesuai dalam
hal cakupan dan akurasiannya. Di lain sisi, manakala melakukan
peng-indeks-an, dimungkinkan perbandingan risiko relatif di
antara dua wilayah geografis, namun tidak dapat digunakan
untuk menggambarkan risiko aktual di setiap wilayah.

Kajian risiko bencana ini dilakukan untuk memahami pengalaman
masyarakat dalam menghadapi bencana yang memampukan
mereka mengembangkan strategi penanggulangannya,
memahami sumberdaya yang tersedia dan digunakan dalam
masyarakat untuk mengurangi risiko serta memahami siapa
yang memiliki akses kesumberdaya ini dan siapa yang memiliki
kuasanya. Kajian ini merupakan llangkahl penting dalam
memilih strategi pengurangan risiko dan penguatan kemampuan
komunitas. Merupakan suatu kesalahan bila kemampuan
masyarakat diabaikan dalam perencanaan program karena
hanya menyia-nyiakan sumber dari luar yang sedikit dan
belum tentu dapat diaplikasikan, hingga pada gilirannya justru

72 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

berpeluang meningkatkan kerentanan mereka

Proses Perencanaan Terhadap Bencana (Risk Assessment /
Penilaian Risiko)

a) Tentukan hal yang akan direncanakan
b) Tetapkan komite perencanaan
c) Lakukan penilaian risiko
d) Tentukan tujuan perencanaan
e) Tentukan pertanggungjawaban
f) Analisis sumberdaya
g) Kembangkan sistem dan prosedur
h) Tulis rencana
i) Latih tenaga
j) Tes rencana, tenaga dan prosedur
k) Tinjau ulang rencana
l) Perbaiki rencana

C. Pengelolaan Risiko Bencana

Pengelolaan risiko bencana sebagai tindakan yang dilakukan untuk
mengeliminasi atau mengurangi intensitas suatu kejadian bahaya.
Tindakan diarahkan pada kerentanan melalui tindakan seperti
aktivitas peringatan dini (early warning).

Langkah awal pengelolaan pengurangan risiko bencana adalah
melakukan kajian ancaman atau potensi bencana alam yang ada
disekitar masyarakat baik dari jenis, tingkat risiko, frekwensinya
waktu dan lamanya, wilayah yang terkena, serta perkembangan
dan bahaya ikutannya. Kajian selanjutnya adalah kajian kerentanan
yaitu mengidentifikasi lokasi yang rawan bencana, siapa yang paling
rentan ketika bencana terjadi baik dari status sosial-ekonomi,
gender, umur dan lain-lain. Selain mengidentifikasi manusia
juga diidentifikasi sumberdaya alam lainnya yang rentan terkena
dampak bencana seperti keragaman hayati, dan lingkungan hidup.

Kemudian dilakukan kajian kemampuan atau kapasitas masyarakat
terhadap antisipasi bencana yang mungkin datang. Kajian ini
dilakukan untuk memetakan kekuatan dan sumber-sumber yang
dimiliki oleh perorangan, rumah tangga, dan komunitas, yang
membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 73

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari bencana. Misalnya
kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana, dilakukan
prediksi dan peringatan dini dari lembaga yang berwenang,
adanya upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapan dan kemampuan
masyarakat bersama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga
lain dalam menanggapi bencana.

Setiap risiko yang dihadapi mempunyai 4 alternatif penanganan
yaitu:

1. Menghindari risiko (pencegahan), dilakukan apabila kita tidak
mampu melawan risiko yang akan terjadi, maka kita harus
menghindari dengan cara relokasi, membuat peraturan tata
ruang yang melarang berada di tempat tersebut.

2. Mengurangi risiko (mitigasi), dilakukan jika risiko tersebut masih
dalam batas kemampuan untuk ditangani, maka kita lakukan
upaya mitigasi yang dapat berupa mitigasi struktural maupun
mitigasi non-struktural.

3. Mengalihkan risiko (transfer), dilakukan jika risiko yang
seharusnya kita terima dialihkan pada pihak lain, hal ini untuk
meringankan beban penerima risiko. Hal ini dilakukan dengan
cara membayar asuransi.

4. Menerima risiko (Risk Acceptance) adalah risiko sisa yang harus
kita terima setelah upaya-upaya diatas dilaksanakan.

Proses Pengelolaan Risiko Bencana

Dalam pengelolaan risiko bencana, bencana dijelaskan berkaitan
dengan risikonya terhadap masyarakat; dan dilakukan tindakan
yang sesuai terhadap risiko yang diketahui.

Hal penting:

• Berapa luas bencana melanda.

• Berapa luas ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan sistematik dari
kebijaksanaan pengelolaan, prosedur dan pelatihan terhadap:

• Memastikan hal-hal terkait

• Mengidentifikasi risiko

• Menganalisis risiko

• Menilai / mengevaluasi risiko

74 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

• Mengatasi risiko

Pengelolaan risiko bencana adalah pemanfaatan yang
sistematik dari kebijaksanaan pengelolaan, prosedur dan
pelaksanaan dengan maksud mengurangi dampak bencana.
Merupakan perangkat pembuat keputusan yang logis dan
praktis.

Frekuensi dan kerusakan menunjukkan beratnya keadaan
bahaya, keterancaman dan keterpaparan sasaran terhadap
risiko. Inilah kenapa ada perbedaan antara definisi sederhana
risiko sebagai hasil kemungkinan, dan perluasan kerusakan
yang lebih menunjukkan sudut pandang operator atau
pelaksana. Bagaimanapun sudut pandang yang lebih sempit
dengan cepat menunjukkan bahwa frekuensi dan keterpaparan
adalah sebanding dengan kemungkinan, dimana intensitas dan
keterancaman mengartikan kerusakan.

Penggunaan pengelolaan risiko akan berhasil bila informasi
berikut tersedia:

• Karakterisasi bahaya secara khusus.

• Mengumpulkan dan mengklasifikasikan objek yang terancam
dalam jangkauan proses berbahaya.

• Tampilan dampak kerusakan yang mungkin terjadi terhadap
objek disaat kejadian.

Evaluasi dan Persepsi Risiko

Kunci pendekatan berdasar risiko menghadapi bahaya diterima
dalam bentuk tingkat rasa aman yang memadai dan secara
ekonomik. Baik definisi dari tingkat rasa aman yang memadai
dan kuantifikasi tampilan ekonomik tidak dapat dibuat hanya
oleh para ahli. Nilai dan tanggapan sosial mungkin merupakan
faktor lebih penting dalam membentuk rasa aman dari pada
risiko nyata sendiri.

Satu masalah yang belum jelas adalah opini publik dalam
proses keputusan. Ini mungkin karena jarak antara ilmu sosial
(termasuk proses evaluasi publik) dan ilmu administratif atau
tehnik (yang bertanggung jawab pada kebanyakan risiko nyata).
Usaha saat ini adalah menjembatani jarak tersebut dengan
mengembangkan model yang seakurat mungkin menunjukkan
persepsi dan evaluasi publik akan risiko yang diharapkan hingga
pembuat keputusan dapat menggunakan hal ini. Dengan kata

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 75

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

lain, dianjurkan bahwa pandangan publik tentang evaluasi risiko
secara normatif (dari pada emperik-deskriptif) akan memperbaiki
keputusan yang dibuat dalam pengelolaan bencana.

D. Indeks Risiko Bencana Indonesia

1. Pemetaan Sistem Informasi Geografis

Teknik ini berisi penggunaan sistem informasi geografis, sebuah
peralatan berbasis komputer untuk pemetaan risiko bencana.
Teknologi SIG mengintegrasikan basisdata operasi dengan
analisis manfaat geografis melalui peta.

Keuntungan dari teknis ini adalah penambahan produktivitas dari
teknisi pemetaan bencana. Ini bisa memberikan hasil dengan
kualitas tinggi yang bisa didapatkan secara manual dan bisa
memfasilitasi pengambil keputusan. Teknik ini berguna dalam
peningkatan efisiensi koordinasi di antara badan manakala
efisiensi adalah barang yang langka.

Keterbatasan dari teknik ini termasuk kurangnya personel
terlatih, kesulitan pertukaran data di sistem yang berbeda-
beda, kesulitan dalam memasukkan variabel sosial, ekonomis,
dan lingkungan. Kesulitan lain adalah variasi dalam mengakses
komputer dan data yang berkualitas dan detil yang diperlukan
untuk analisis SIG.

2. Pemetaan Bencana

Berisi proses pemetaan dari informasi kebencanaan dengan area
studi di berbagai skala, cakupan, dan kedetilan.Pemetaan ini
dapat dilakukan pada satu jenis bencana, seperti peta patahan
atau banjir. Selain itu, pemetaan juga dapat dilakukan pada
beberapa jenis bencana yang dikombinasikan dalam satu peta
untuk memberikan gambaran komposit/gabungan dari bencana
alam.

Keuntungan dari teknik pemetaan per satu jenis bencana
adalah bentuk visual informasi untuk pengambil keputusan
dan perencana yang mudah dimengerti. Sementara itu, peta
multi bencana memberikan kemungkinan rekomendasi teknik
mitigasi bersama, bahwa suatu daerah memerlukan informasi
lebih, penilaian lanjutan, atau dapat diidentifikasi teknik khusus
untuk menurunkan ancaman bencana. Lebih lanjut, keputusan
penggunaan lahan dapat berdasarkan pada semua jenis bencana
yang dipandang berkelanjutan.

76 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

Keterbatasan dari teknik ini adalah volume informasi yang
dibutuhkan untuk manajemen bencana alam, terutama dalam
konteks integrasi perencanaan pembangunan, seringkali
melebihi kapasitas metode manual dan dengan demikian
mendorong penggunaan teknik bantuan komputer.
3. Pemetaan Risiko
Peta risiko berisi zona masyarakat atau geografis yang
mengidentifikasi lokasi atau struktur yang mungkin terdampat
suatu bencana.
Produksi peta risiko memerlukan pertimbangan wilayah dan
ancaman khas di dalam komunitas atau zona geografi. Selain itu,
diperlukan juga konsultasi dengan orang atau sekelompok ahli,
serta diskusi solusi yang mungkin diambil untuk mengurangi
risiko.
Keuntungan dari teknik ini adalah dapat membantu untuk
melokalisasi dampak bencana utama. Hasil analisis dapat
membagi kriteria untuk pengambil keputusan, dapat juga
menyediakan data kejadian di masa lalu yang menimbulkan
dampak buruk pada masyarakat. Sebagai tambahan, analisis
ini juga mengidentifikasi risiko sehingga komunitas dapat
mengambil tindakan sebagai langkah solusi dan antisipasi
sebelum terjadi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 77

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

78 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

BAB III
KESIAPSIAGAAN BENCANA

Kesiapsiagaan sejatinya telah sangat lama diketahui semenjak dini
di lingkungan sekolah dengan peribahasa “Sedia Payung Sebelum
Hujan”. Pada tema pengelolaan risiko bencana kegiatan kesiapsiagaan
merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana, ketika upaya
pencegahan dan mitigasi telah dilakukan namun potensi bencana
sangat besar terjadi karena misalnya dipicu perubahan iklim, aktivitas
geologi, sebagainya.
Pada kenyataannya, tidak semua ancaman bencana dapat dicegah.
Kegiatan kesiapsiagaan haruslah terencana dengan baik untuk
menghindari kerugian lebih besar terutama korban jiwa, perencanaan
sistem peringatan dini dan penyiapan rencana evakuasi yang baik
sangat efektif untuk menyelamatkan diri dari bencana, seperti yang
dilakukan oleh masyarakat di sekitar Gunungapi Merapi dan Kelud.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 79

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Kesiapsiagaan sebenarnya berasal dari siap (prepared) terhadap
ancaman bahaya yang akan datang, dan siaga (ready) bila saatnya
nanti ancaman bahaya menjadi kenyataan. Untuk memahami
pengertian kesiapsiagaan, terlampir beberapa definisi berdasarkan
UU No . 24/2007, International Federation Red Cross (IFRC) dan
UN-ISDR:

“Segala upaya untuk menghadapi situasi darurat serta
mengenali berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan
saat itu. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki persiapan
yang baik saat menghadapi bencana”. (IFRC, 2000).

“Segala upaya untuk menghadapi situasi darurat serta
mengenali berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan
saat itu”. (UU No. 24/2007).

“Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh
pemerintah, profesional kebencanaan, komunitas dan individu
untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan mengatasi
kejadian bencana”. (UNISDR, 2007).

Upaya kesiapsiagaan dapat dimengerti sebagai tindakan yang
dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana
guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan
gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan
dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, antara
lain: (1) pengaktifan pos siaga bencana dengan segenap unsur
pendukung, (2) pelatihan siaga/simulasi/gladi teknis bagi setiap
sektor (SAR, sosial, kesehatan, prasarana, pekerjaan umum, dll.),
(3) penyiapan dukungan sumber daya/logistik, (4) penyiapan sistem
informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung
tugas kebencanaan, (5) penyiapan peringatan dini (early warning),
(6) penyusunan rencana kontinjensi, (7) inventarisasi sumber daya
pendukung kedaruratan, (8) mobilisasi sumber daya (personil dan
prasarana/sarana peralatan).

A. Peringatan Dini

Peringatan Dini dimaknai serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
yang berwenang.

1. Penyampaian informasi yang tepat waktu dan efektif, melalui
kelembagaan yang jelas, sehingga memungkinkan setiap
individu yang terancam bahaya dapat mengambil langkah untuk

80 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

menghindari atau mengurangi risiko dan mempersiapkan diri
untuk melakukan tanggap darurat yang efektif.
2. Sistem Peringatan Dini untuk Masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat yang
terancam bahaya untuk mengambil langkah yang tepat, guna
mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa, luka, hilangnya
harta benda, kerusakan lingkungan dan kehidupan.
B. Unsur-unsur Peringatan Dini
1. Pengetahuan tentang Risiko
Mengumpulkan data secara sistematis dan melakukan
pengkajian risiko
2. Pemantauan dan Penyampaian Peringatan
Mengembangkan cara pemantauan bahaya dan memberikan
tanda peringatan
3. Diseminasi dan Komunikasi
Menyampaikan informasi tentang risiko dan peringatan dini
4. Kemampuan Menanggapi
Membangun kemampuan tanggap darurat di tingkat nasional
dan masyarakat

Gambar 17.  Kuadran Unsur Sistem Peringatan Dini

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 81

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

C. Aktivitas Kesiapsiagaan

Aktivitas aktivitas pokok dalam kesiapsiagaan dapat dikelompokan
dalam 3 kelompok besar aktivitas sebagai berikut:

1. Adanya Rencana Untuk Menghadapi Bencana/Bahaya

Pada fase sebelum terjadi bencana, melakukan aktivitas Kajian
Risiko Bencana (Kajian Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas)
yang akan menjadi dasar pembuatan rencana kesiapsiagaan
yang meliputi rencana evakuasi, penyusunan sistem peringatan
dini, manajemen informasi dan komunikasi. Perencananan
tersebut selanjutnya terdokumentasi dalam prosedur tetap/
SOP peringatan dini, prosedur tetap evakuasi.

Penyusunan rencana evakuasi termasuk jalur- jalur evakuasi
atau jalur pengungsian untuk penyelamatan diri masyarakat
dari lokasi atau daerah bencana, ke daerah-daerah yang
aman. Rencana evakuasi hendaknya disusun secara partisipatif
yang melibatkan masyarakat untuk menyepakati kapan saat
melakukan evakuasi, sumber daya yang dikerahkan untuk
evakuasi, memprioritaskan kelompok rentan, menentukan
rute/jalur evakuasi yang aman bagi semua warga, moda
transportasi evakuasi, menentukan daerah yang aman, dan
mempertimbangkan evakuasi harta benda termasuk ternak
yang menjadi sumber pendapatan.

Sistem Peringatan Dini
dan Rencana Evakuasi Inklusi Disabilitas

Sistem Peringatan Dini

Model sistem peringatan dini (EWS) seringkali dengan menggunakan pesan
peringatan dengan suara dan tulisan sepeti pada peringatan tsunami,
kebakaran, tanah longsor, yang belum tentu dapat diakses dengan baik oleh
penyandang disabilitas. Media dan alat peringatan belum banyak yang
aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan fungsi melihat,
mendengar, dan mengingat.

Pengembangan media dan alat dengan suara dan kode (misal dengan tepuk
tangan) untuk penyandang disabilitas fungsi meligat. Bagi penyandang
disabilitas fungsi mendengar dengan media visual (misal dengan warna lampu
sirine merah = awas, kuning = waspada) dan Bahasa Isyarat Indonesia. Peran
pendamping dari keluarga dan tetangga penting untuk beberapa penyandang
disabilitas lain yang terbatas fungsi berkomunikasi, gerak, dan mengingat.

82 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

Rencana Evakuasi
Rencana evakuasi disusun sebaik mungkin untuk memastikan semua
warga terdampak dapat menyelamatkan diri dan harta benda. Jalur-jalur
evakuasi direncanakan lebih mudah dengan meminimalkan hambatan akses
terhadap penyandang disabilitas, memprioritaskan penyandang disabilitas
dan pendamping baik keluarga maupun relawan dan kelompok rentan lain,
serta memastikan warga yang memerlukan bantuan evakuasi tidak ada
yang tertinggal.
Rekomendasi jalur-jalur dan rambu didesain sesuai hambatan fungsi fisik,
sebagai beriku:
• Bagi penyandang disabilitas fungsi melihat jalur evakuasi dilengkapi

dengan guide block, rambu dan peta jalur evakuasi dirancang dengan
tulisan braile, serta melakukan orientasi mobilitas jalur evakuasi.
• Bagi peyandang disabilitas fungsi mendengar, jalur dan rambu evakuasi
dirancang secara visual dengan warna mencolok.
• Sementara penyandang disabilitas fungsi gerak, rencana jalur evakuasi
dirancang dengan landai dan tidak licin serta memastikan jalur cukup
lebar untuk dilalui alat bantu mobilitas (kursi roda maupun kruk, disertai
pegangan tangan).
• Untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fungsi
mengingat, berkonsentrasi, berkomunikasi harus didampingi oleh
pendamping baik keluarga maupun relawan dan pembiasaan.

2. Adanya Pembagian Peran yang Jelas (Koordinasi,
Teknis, Support).

Pembagian peran para pihak sesuai dengan sumber daya
yang dimilki amat penting untuk menghindari tumpang
tindih (overlaping) dalam tugas serta memastikan seluruh
kebutuhan penanganan darurat terpenuhi. Pembagian tugas
dan tanggungjawab pada rencana kontinjensi diatur dalam
perencanaan bidang yang dilengkapi dengan prosedur tetap/
SOP, struktur organisasi penanganan darurat bencana diatur
dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Peraturan
Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana/SKPDB)

3. Adanya Upaya Peningkatan Kapasitas Berupa Pelatihan
Dan Simulasi.

Perencanaan kesiapsiagaan yang telah disusun berupa prosedur
tetap/SOP dan Rencana kontinjensi selanjutnya diuji dan
dilatihkan dengan drill/gladi dan simulasi. Latihan dan simulasi
bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan dan identifikasi
kesenjangan sumber daya, sekaligus melatih personil dalam hal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 83

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

koordinasi, komunikasi, pelaksanaan peran dan tanggungjawab.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam uji perencanaan
dan peningkatan kapasitas tersebut diantaranya:

a) Latihan didalam ruangan berupa Kegiatan Table Top Ex ercise
(TTX) didisain untuk menguji kemampuan para pihak dalam
kedaruratan didasarkan pada aturan yang berlaku dalam
merespon suatu kejadian/bencana.

b) Latihan didalam ruangan berupa Kegiatan Uji Posko untuk
menguji/ mengevaluasi perencanaan, kebijakan, prosedur,
identifikasi kesenjangan sumberdaya, memperkuatkoordinasi/
komunikasi organisasi, memperjelas peran tanggung jawab
antar institusi.

c) Latihan di lapangan berupa Kegiatan Uji Lapang untuk menguji/
mengevaluasi perencanaan, kebijakan, prosedur, identifikasi
kesenjangan sumberdaya, memperkuat koordinasi/
komunikasi organisasi, memperjelas peran tanggung jawab
antar institusi, melatih personal serta meningkatkan kinerja
perorangan.

Ruang lingkup gladi lapang meliputi kegiatan evakuasi dan
penyelamatan mandiri oleh warga yang terkena dampak
bencana (warning system), management penanganan darurat
(Posko Lapangan), identifikasi dan evakuasi (Evacuation and
Identification), distribusi Logistik (Logistical Distribution),
kesehatan (Heath Service), relokasi pengungsi (Displaced
Person Relocation), sistem komando, kendali dan komunikasi
(Command and Control), dan koordinasi Operasionalisasi
respon/penanganan darurat.

Dalam kesiapsiagaan karena cakupannya sangat luas maka ada
9 (sembilan) kegiatan yang perlu dilakukan.

1. Penilaian risiko (risk assesment), meliputi serangkaian
proses dari:

a) Identifikasi ancaman (Hazard), kerentanan (vulnerability)

b) Analisis risiko bencana

c) Tentukan tingkat risiko

d) Buat peta risiko bencana

Hasil dari penilaian risiko berupa PETA RISIKO. Penilaian

84 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

risiko merupakan bagian dari Kajian Risiko Bencana (KRB),
KRB sendiri meliputi:
• identifikasi risiko
• kajian risiko
• analisis risiko
• evaluasi risiko
• rekomendasi pengelolaan risiko
2. Perencanaan siaga/kontinjensi (contingency planning)
a) Tentukan satu jenis ancaman
b) Buat skenario kejadian

• Buat probabilitas kejadian
• Perkirakan dampak kerugian dari kejadian
• Tentukan nilai ancaman
c) Susun kebijakan penanganan
d) Kaji kebutuhan
e) Inventarisasi sumberdaya
f) Buat perencanaan setiap sektor
g) Uji-kaji dan mutakhirkan
3. Mobilisasi sumberdaya (resource mobilization)
a) Inventarisasi sumber daya yang dimiliki daerah/sektor
b) Identifikasi sumber daya yang tersedia dan siap pakai
c) Identifikasi sumber daya dari luar yang dapat dimobilisasi
untk keperluan darurat
4. Pendidikan dan pelatihan (training & education) -
memasukan kebencanaan dalam kurikulum sekolah
a) Melakukan pendidikan di sekolah-sekolah; dan
b) Melakukan pelatihan sejcar kontinyu, secara
• Manajerial
• Teknis operasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 85

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

5. Koordinasi (coordination)

a) Membentuk forum koordinasi

b) Membuat pertemuan rutin - berkala

c) Saling berbagi informasi

d) Menyusun rencana terpadu

6. Mekanisme respon (response mechanism)

a) Menyiapkan TRC - Tim Reaksi Cepat

b) Membuat posko

c) Menyusun prosedur tetap

d) Menentukan incident commander

e) Melakukan upaya di luar prosedur rutin
7. Peringatan dini (early warning)

a) Menyampaikan informasi yang tepat waktu dan efektif

b) Menghindari dan/atau mengurangi risiko

c) Mempersiapkan diri melakukan upaya tanggap darurat
yang efektif

8. Manajemen informasi (information systems)
a) Kelola sistem informasi yang mudah diakses-dipahami-dan
disebarluaskan.
b) Memastikan informasi akurat, tepat waktu, dapat dipercaya
dan mudah dikomunikasikan.

9. Gladi/simulasi (drilling/simulation)
a) Menguji tingkat kesiapsiagaan atas bencana.
b) Melakukan gladi/simulasi secara berkala supaya masyarakat
terbiasa dengan yang disimulasikan.

D. Rencana Kontinjensi

Kontinjensi: suatu keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera
terjadi, tetapi mungkin tidak akan terjadi. Sedangkan Rencana
Kontinjensi - suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana
yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu
tersebut. Untuk satu jenis ancaman (single hazard).

86 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

Tujuan rencana kontinjensi secara umum adalah mempersiapkan
organisasi kemanusiaan untuk menanggapi bencana atau
kedaruratan dan dampak potensialnya dengan baik, tujuan ini
seperti tercantum dalam buku terbitan IFRC tahun 2012 yang
berjudul Contingency Plan Guide: “Contingency planning aims to
prepare an organization to respond well to an emergency and its
potential humanitarian impact.”

Rencana Kontinjensi, suatu proses identifikasi dan penyusunan
rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang
belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak
selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak
terjadi.

Definisi “Perencanaan Kontinjensi” (UNHCR), Suatu proses
perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak m enentu
, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan
manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan
potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi
secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

Renkon harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak
(stakeholders) dan multi-sektor yang terlibat dan berperan
dalam PB, meliputi unsur pemerintah, dunia usaha, organisasai
non-pemerintah, dan masyarakat.

A. Prinsip-prinsip penyusunan Renkon:

1. Dilakukan bersama

2. Buat skenario dan tujuan yang disepakati bersama

3. Dilakukan secara terbuka

4. Penetapan peran dan tugas setiap pelaku

5. Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama

6. Dibuat unutk menghadapi keadaan darurat

7. Mengutamakan sumberdaya lokal termasuk sumberdaya
daerah sekitar

8. Tidak berorientasi penyusunan proyek

B. Keterkaitan Rencana Kontinjensi dengan
Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.

Rencana kontinjensi sebagai dasar penyusunan rencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 87

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

operasi penanganan darurat bencana, berisi kesepakatan
bersama, tindakan teknis dan manajerial, sistem respons dan
pengerahan sumberdaya terhadap skenario dampak sebuah
bencana.

Rencana operasi disusun sesaat terjadi bencana, berdasarkan
renkon, memasukkan data kaji cepat. Berpedoman pada
prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan, ketersediaan
sumberdaya, yang informasinya sudah teridentifikasi dalam
renkon, dengan tetap memperhatikan besarnya eskalasi
dampak bencana yang terjadi di lapangan.

C. Aktivasi Rencana Kontinjensi

Apabila terjadi bencana, Rencana Kontinjensi diaktivasi menjadi
Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana. Namun apabila
tidak terjadi bencana, maka renkon dapat:

1. Diperpanjang masa berlakunya untuk periode tertentu
berikutnya;

2. Apabila setelah dikaji ulang dan perpanjangan masa berlaku
ternyata tidak terjadi bencana, renkon dapat dinyatakan
tidak berlaku (deaktivasi renkon) dengan pertimbangan
bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman;

3. Renkon yang telah di-deaktivasi dapat diaktifkan kembali
ketika diperlukan.

88 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN BENCANA

BAB IV
MANAJEMEN DARURAT BENCANA

A. Dasar-Dasar Tanggap Darurat
Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan segera
sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non
pemerintah. Fokus tanggap darurat adalah menangani dampak
negatif dari kejadian bencana khususnya memenuhi kebutuhan
dasar penyintas (orang-orang yang menjadi korban) hingga solusi
yang lebih permanen dan menyeluruh dapat diberikan pada tahap
bantuan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan para
penyintas dapat berbeda terkait kerentanan dan kapasitasnya,
identifikasi kebutuhan merupakan dasar pemenuhan kebutuhan
para penyintas terutama kelompok rentan dan penyandang
disabilitas.
BNPB membagi penanganan darurat bencana menjadi tiga status,
yaitu:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 89

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

1. Siaga Darurat, Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika
potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya
bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan
ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan
dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

2. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman
bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika
ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya
dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan
dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap
berlangsung

Tujuan umum dari tanggap darurat adalah:

• Memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan
menjaga mereka dalam kondisi kesehatan sebaik mungkin.

• Menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan-
pelayanan dasar secepat mungkin bagi semua kelompok
populasi, dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling
membutuhkan yaitu kelompok paling rentan baik dari sisi
umur, jenis kelamin dan keadaan fisiknya.

• Memperbaiki infrastruktur yang rusak atau hilang dan
menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang paling mudah.

• Dalam situasi konflik kekerasan, tujuannya adalah melindungi
dan membantu masyarakat sipil dengan memahami bentuk
kekerasan yang mungkin manifestasinya berbeda bagi korban
lelaki, perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam situasi
konflik yang dialami perempuan seperti kekerasan seksual
tak selalu mudah terungkap terutama jika kaum lelaki dari
kelompok korban menyembunyikan fakta itu untuk menjaga
harga diri kelompok.

• Dalam kasus pengungsian, tujuannya adalah mencari solusi-
solusi yang bertahan lama secepat mungkin.

D. PROSES TANGGAP DARURAT

Secara umum proses kegiatan tanggap darurat meliputi:

90 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana